Pemerintah Diminta Batalkan yang Tidak Prioritas, karena Akan Perburuk Fiskal dan Menambah Jumlah Utang

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Pemerintah diminta membatalkan dua megaproyek besar, yakni pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, karena dianggap membebani keuangan negara dan memperburuk fiskal yang tengah defisit akibat penanganan pandemi Covd-19.

Hal itu disampaikan ekonom senior Rizal Ramli dalam Gelora Talk bertajuk ‘APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara’ yang disiarkan live streaming di Channel YouTube Gelora TV, Rabu (20/10/2021).

“Kita enggak punya uang untuk membangun ibu kota baru, atau proyek ini atau proyek itu. Tapi mereka paksakan juga, bikin Ibukota baru misalnya,” kata Rizal Ramli.

Menurut dia, pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bukan prioritas untuk saat ini dan tidak perlu dipaksakan kelanjutan pembangunannya.

Selain kondisi APBN yang tergerus sangat dalam, kata Rizal Ramli, utang Indonesia juga semakin membengkak. Untuk membayar pokok pinjaman saja, lanjutnya, negara harus menggelontorkan dana Rp 400 triliun.

“Kemudian membayar bunga pinjaman sebesar Rp 370 triliun, sehingga total utang yang harus dibayar negara tahun ini  Rp 730 triliun,” katanya.

Sementara Menteri Keuangan tahun 1998 Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah dinilai telah salah jalan mengeluarkan Perppu 1/2020 ditambah lagi dengan adanya UU Pajak baru (HPP). Sebab, hal ini tidak bisa meningkatkan pendapatan negara.

Saat akan membuat UU tentang perpajakan, lanjutnya, bisa diketahui berapa target yang akan diperoleh. Karena, pajak adalah soal angka dan detail. Namun meski UU sudah diubah, narasinya tetap propaganda dan retorika politik belaka  tanpa ada angka.

Fuad Bawazier juga menilai pemerintah berlaku tidak adil dalam pengenaan pajak, dimana negara kembali memberikan tax amnesty jilid II kepada orang-orang yang melakukan korupsi, sementara rakyat diberikan kenaikan PPn sebesar 11-12 persen.

“Negara negara lain tidak ada yang seperti itu. Saya dari pertama sudah haqqul yakin ini ada unsur kekuatan eksternal yang nitipin,” ujarnya.

Karena itu, mengingatkan agar pemerintah menaikkan penerimaan dan menekan belanja. Khususnya untuk hal-hal yang tidak terlalu perlu dan tidak ada urgensinya.

“Jika diteruskan, maka keuangan negara akan terpuruk semakin dalam. Dimana ancaman krisis fiskal sudah terlihat semakin nyata,” katanya. 

Sedangkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sudah ditetapkan jauh hari sebelum pandemi Covid-19 berlangsung.

“Sekarang kelanjutannya. Ada perubahan yang berubah dari skenario awal. Bila ada situasi berubah, maka upaya yang dilakukan juga berubah. Apalagi,  perubahan situasinya sangat serius. Siapa yang bisa menguji kedalaman pandemi? Tiga bulan lalu, siapa yang bisa memperkirakan saat ini konfirmasi kasus positif di bawah 1000,” kata Misbakhun.

Misbakhun menganggap wajar jika semasa awal pandemi pemerintah menarik utang dari berbagai sumber karena mengalami defisit APBN, yang juga dialami negara lain selama masa pandemi.

Namun, utang yang menumpuk itu bisa diimbingi dengan belanja yang berkualitas dan dirasakan langsung oleh rakyat sampai pada hal-hal yang utama seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

“Fungsinya pajak disitu, dipungut itu untuk kepentingan rakyat. Bagi saya mari kita awasi bersama upaya pemerintah memungut pajak dan upaya kualitas belanja ini. Disitulah kita bisa mengukur manfaat dari APBN,” katanya.

Menurut Misbakhun, perencanaan APBN itu direncanakan tidak hanya dari sisi penerimaan saja, tetapi juga belanja. Untuk mengatasi utang itu, maka penerimaan pajak harus digenjot. Sehingga jika tax ratio rendah, bukan untuk diratapi, tetapi dicarikan jalan keluarnya. 

Anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan, siapa pun menteri ataupun presidennya, maka ketika menghadapi situasi pandemi seperti saat ini bukan tidak mungkin akan mengambil langkah taktis, sebagai langkah antisipatif mengatasi penyebaran wabah dan dampak perekonomian di dalam negeri.

“Pandemi ini juga menjadi ujian bagi para pemimpin, mengenal kelas ujiannya, leadership-nya, dan bagaimana mencari langkah antisipasi terhadap situasi dan keadaan yang ada,” katanya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia Achmad Nur Hidayat mengatakan, pemerintah diminta tidak sembrono dalam mengelola APBN, karena akan berpengaruh pada generasi berikutnya.

“Mengelola APBN saya kira jangan sembrono. Ini menjadi konsen Partai Gelora untuk kita saling berdiskusi melihat masa depan APBN kita. Kalau APBN sembrono, gimana untuk generasi berikutnya,” kata Achmad Nur Hidayat.

Ia mengungkapkan, Partai Gelora sempat mendapat kritik ketika mengundang Rizal Ramli, Fuad Bawazier dan Mukhamad Misbkahun.

Namun, ketiga narasumber tersebut telah menjelaskan berbagai persoalan APBN dan pajak secara lugas, detil dan indah untuk menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih baik lagi dalam mengelola negara.

Sehingga diskusi menjadi lebih menarik dan memberikan pencerahan dan pengetahuan (knowledge), dimana diskusi tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini.

“Mari bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia menuju lima besar dunia,” pungkas Achmad Nur Hidayat.

Viral! UMKM Terancam Denda Rp 4 M, Partai Gelora Angkat Bicara

, , , , ,

Partaigelora.id – Media sosial Twitter dihebohkan dengan curhatan salah satu warganet yang membagikan cerita seorang pelaku usaha UMKM makanan beku (frozen food) yang terancam dipenjara hingga didenda sebesar Rp 4 miliar karena tidak memiliki izin edar, Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga (Ekkel) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Srie Wulandari mengatakan, aturan tersebut memang benar diatur dalam PP No.21  Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

PP 7 Tahun 2021 ini, bagian dari 49 peraturan turunan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satunya merevisi  UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Sehingga kriteria UMKM menjadi sangat luas dari sisi omzet dan asset yang diatur dalam PP tersebut, berbeda dengan kriteria dari UMKM itu sendiri yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2008.

“Tetapi kenyataannya dilapangan, teman -teman pelaku usaha Mikro masih bergelut dengan omset yang belum memadai karena banyak masalah internal sendiri yang mereka masih harus selesaikan,” kata Srie Wulandari dalam keterangannya, Selasa (19/10/2021).

Menurut dia, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu peraturan tersebut kepada pelaku UMKM, sebelum diberlakukan secara resmi agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat dan merugikan pelaku UMKM.

“Pemerintah harus terus melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM ini agar memahami segala peraturan yang diimplementasikan, kemudian tentu saja dengan kemudahannya,” kata Coach Wulan, sapaan akrabnya.

Coach Wulan mengungkapkan, ijin berbayar bagi pelaku usaha UMKM di BPOM seperti diatur dalam PP 7 Tahun 2021 sangat mahal, sehingga pelaku UMKM terutama usaha mikro harus menabung dulu untuk mengurus perijinannya, sementara jualannya harus berjalan terus.

“Oleh karena itu sebaiknya sosialisasi terus dilakukan, bukan mengedepankan pendekatan sanksi terlebih dahulu,” ujarnya.

Partai Gelora, lanjutnya, akan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro di lapangan agar bisa mendapatkan perizinan usahanya.

“Kita sudah siapkan mentor-mentor UMKM melalui gerakan pendampingin. Tim UMKM Gelora terus membantu pelaku UMKM khususnya mikro agar bisa mendapatkan izin-izin tersebut di lapangan. Gerakan ini diharapkan bisa membantu teman-teman pelaku usaha Mikro,” katanya.

Ketua Bidang UMKM dan Ekkel DPN Partai Gelora ini menambahkan, banyak peraturan-peraturan yang dibuat pusat terkait UMKM, terkadang sering tidak singkron dengan peraturan UMKM, sehingga membuat bingung pelaku UMKM.

“Jadi saya kira perlu juga pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah melakukan sosialiasi peratutan, beserta kemudahan-kemudahannya. Dengan sinergi dengan berbagai pihak termasuk juga dengan para tim pendamping UMKM akan bisa membuat lebih cepat akselerasinya” pungkas Coach Wulan.

Mahfuz Sidik: Politik Jangan Rusak Prinsip Ummatan Washatan

, , , ,

Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, kultur Ummat Islam Indonesia adalah berada di tengah-tengah atau moderat.

Namun akibat pemahaman yang tidak utuh selama ini, kerap dijadikan sebagai agenda politik, sehingga seringkali memicu ekstrimisme pemikiran dan sikap beragama yang salah.

“Kultur dasar muslim di Indonesia itu ummat tengahan (ummatan washatan). Tapi pemahaman yang tidak utuh dan agenda politik,  yang seringkali memicu ekstremisme pemikiran dan sikap beragama,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (17/10/2021).

Hal ini disampaikan Mahfuz dalam webinar Moya Institute bertajuk ‘Umat Islam Indonesia: Ummatan Wasathan’ secara daring di Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Menurut Mahfuz, menjadi orang Indonesia itu takdir. Sementara menjadi Muslim, Nasrani, Hindu, dan Budha adalah pilihan. Perbedaan pilihan keyakinan agama bertemu dalam kesamaan takdir, yaitu orang Indonesia.

Maka agenda politik keumatan, seharusnya justru untuk memperkuat takdir bersama Indonesia. Bukan malah sebaliknya, memecah-belah Indonesia.

“Budaya ummat tengahan akan kuat jika pemahaman terhadap ajaran Islam terus dibangun dan politisi tidak menjadikan sentimen agama sebagai alat dan agenda politik,” katanya.

Sentimen keagamaan tentu saja dapat mengganggu konsep ummatan wasathan, serta memunculkan potensi terjadinya kembali pembelahan politik dan masyarakat yang luar biasa seperti pada Pemilu 2019 yang lalu.

“Konsep ummatan wasathan merupakan konsep masyarakat harmonis, moderat, dan berdiri di tengah sehingga dapat diterima oleh semua pihak,” katanya

Menurut dia, apabila pembelahan politik terjadi lagi pada Pemilu 2024, maka konsep ummatan wasathan akan kembali porak poranda, karena beda pilihan politik, akibat agama di politisasi.

“Ketika Pilpres 2019 lalu, pembelahan politiknya luar biasa. Bahkan, sampai ada perceraian akibat perbedaan pilihan capres. Jadi pernikahan yang merupakan wahana ibadah dalam Islam, bisa porak-poranda akibat pilihan politik. Ini akibat dari politisasi agama,” ujarnya

Mahfuz menjelaskan, ada dua esensi tentang ummatan wasathan, yang pertama adalah kebaikan atau al khairiyah. Dan yang kedua adalah prinsip keadilan atau keseimbangan.

Sedikit saja bergeser dari dua nilai tersebut, sambung dia, akan menjauh dari masyarakat ummatan wasathan, bahkan bisa membuat umat Islam menjelma menjadi faktor yang destruktif.

“Penyimpangan dari prinsip ummatan wasathan terjadi bukannya hanya karena faktor politik, tetapi faktor pemahaman,” katanya.

Terkait faktor pemahaman, Mahfuz mencontohkan, pengalaman tiga tahun lalu, ketika ia meminta pengurus mushala di dekat rumahnya mengecilkan volume pengeras suara karena di rumahnya ada balita sakit.

“Namun isu yang muncul kemudian adalah ada ‘orang politik’ yang melarang azan di mushala, isu yang membuat saya harus memberi klarifikasi,” ujar Mahfuz.

Persoalan pengeras suara itu, lanjut dia, menunjukkan dalam ummatan wasathan, diperlukan pemahaman keislaman yang baik, misalnya suatu mushala dengan speaker yang bersuara kencang itu ada di sebuah kampung yang cuma berisi 20 rumah dengan jarak berjauhan, maka hal itu baik.

“Namun bila kampung itu sudah berisi 200 keluarga dan gang-gang di situ sudah sempit, maka speaker yang kencang justru akan mengganggu sendi-sendi kehidupan. Ini satu contoh, betapa faktor pemahaman keislaman yang baik itu sangat penting,” tandasnya.

Karena itu, Mahfuz berharap agar Umat Islam dapat memahani konsep Ummatan Wasathan di tengah-tengah masyarakat agar diterima oleh semua pihak, dan tidak terpengaruh oleh politisasi agama kelompok tertentu.

“Jadi bila kita mau membangun masyarakat yang Ummatan Wasathan, maka kebaikan dan keadilan atau keseimbangan harus menjadi nilai dan orientasi kita bersama,” pungkasnya.

Hadapi Ancaman Kebangkrutan, Anis Matta: Indonesia Butuh Revolusi Ekonomi

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Indonesia saat ini membutuhkan reformasi ekonomi berskala besar yang sistemik dalam struktur perekonomian sekarang. Revolusi ekonomi tersebut, diperlukan untuk menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan dunia usaha dan kebangkrutan negara.

“Nampaknya kita sepakat bahwa kondisi pandemi Covid-19, bukan sekedar masalah ancaman kebangkrutan dunia usaha, bahkan bisa menjadi ancaman kebangkrutan negara,” kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Covid-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha’, di Jakarta Rabu (13/10/2021) .

Diskusi yang disiarkan secara live di Channel YouTube Gelora TV tersebut, dihadiri pengamat ekonomi Faisal Basri dan juga Bob Azam Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Menurut Anis Matta, Indonesia butuh ekonomi yang berorientasi pada perubahan iklim, perubahan sosial, transformasi teknologi dan faktor geopolitik seperti konsep ekonomi ‘Geloranomics’ yang tengah dikembangkan di Partai Gelora.

Anis Matta menilai angka pengangguran pada usia muda (milenal dan generasi Z) yang sudah mencapai 18 persen, bisa menjadi satu pertanda awal mula terjadinya revolusi pergerakan sosial yang besar.

“Karena apa, yang tadinya saya tulis kelompok usia muda sebagai bonus demografi, sekarang tiba-tiba menjadi bencana demografi. Ini fakta dan terjadi secara nyata,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, tidak hanya sekedar mengkritik pemerintah, tapi lebih kepada membongkar fakta. Sehingga nantinya didapatkan suatu stimulan untuk memikirkan arah ekonomi baru bagi Indonesia.

“Kita ingin membantu masyarakat untuk mengetahui, apa yang menjadi problema substansial dan membuka perbincangan hari-hari menjadi lebih berkualitas. Ini bisa menjadi konsumsi publik karena menyentuh kehidupan kita secara nyata,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan pandemi Covid-19 saat ini menjadi ‘trigger’ yang bisa memecahkan ‘bisul’ permasalahan perekonomian Indonesia, yang selama ini menjadi masalah.

Indonesia, kata Anis Matta, sedang menunggu datangnya gelombang ketiga dan keempat Covid-19, yang saat ini sudah terjadi di Amerika, Eropa, Rusia dan Turki. 

Sebab, krisis sekarang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, meski trennya mengalami penurunan saat ini.

“Setiap hari kita lihat begitu banyak tumbangnya perusahaan dan berdampak pada PHK pada dunia usaha kita. Hal ini bisa menjadi ancaman kebangkrutan dunia usaha, bahkan ancaman kebangkrutan negara,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Faisal Basri meminta pemerintah segera mengambil langkah luar bisa dalam menghadapi ancaman kebangkrutan ekonomi saat ini, yang sudah memukul dunia usaha dan membuat APBN defisit cukup dalam.

“Jadi negara-negara yang survive (bertahan) adalah negara-negara yang mengandalkan perdagangan intra-industri merupakan bagian dari global supply chain,” kata Faisal Basri.

Ia menilai dunia usaha lebih mampu bertahan dari ancaman kebangkrutan, dbandingkan dengan negara. Dunia usaha akan cepat beradaptasi dengan krisis, sementara negara cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dan kondisi keuangan negara bisa terkuras habis.

“Kebangkrutan itu bisa sebelum 2024, pemerintah ini sudah bangkrut. Saya berharap Pak Jokowi (Joko Widodo) segera sadar bahwa keuangan negara sedang di bawah ancaman dan perlu langkah taktis untuk menyelamatkan itu,” ujar ekonom senior ini.

Sementara itu Wakil Ketua Apindo Bob Azam mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan 50% dari 30 juta UMKM terancam bangkrut.

Disamping itu, ada juga perusahaan-perusahaan yang masih dalam periode bertahan dan bisa menghadapi situasi pandemi, serta ada perusahaan yang dalam masa recovery.

Namun, dia mengungkapkan, ada lebih dari 1.000 perusahaan yang telah mengajukan diri ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perusahaan itu menghadapi ancaman kebangkrutan juga.

“1.000 lebih perusahaan yang mengajukan diri ke PKPU menghadapi isu kebangkrutan. Dan pandemi ini belum tentu akan selesai karena masih ada ancaman varian baru dan perubahan-perubahan di dunia usaha,” pungkasnya.

Kaum Perempuan Diminta Melek Investasi Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta kaum perempuan melek investasi dan memiliki kecerdasan finansial dalam pengelolaan keuangan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang serba sulit saat ini.

Sebab saat ini, banyak investasi bodong yang ditawarkan dengan iming-iming keuntungan luar biasa, tidak masuk akal dan di luar nalar manusia.

“Tentu saja hal ini sangat menarik di tengah kondisi yang serba sulit, peluang investasi menjadi secercah harapan bagi semua orang, terutama ibu-ibu,” kata Ratih Sanggarwati, Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia seperti dikutip dari Channel YouTube Gelora TV, Minggu (10/10/2021).

Hal itu disampaikan Ratih saat memberikan pengantar diskusi Rumpi bertajuk ‘Sebar Bohong Investasi Bodong, Berhati-hatilah’ pada Jumat (8/10/2021). Diskusi daring ini dihadiri praktisi pasar modal dan konsultan investasi, Erry Syarifuddin Pasaribu.

Menurut Ratih, sudah banyak masyarakat yang telah tertipu oleh investasi abal-abal atau bodong, karena tidak memikirkan resikonya secara matang. Akibat mendapatkan tawaran keuntungan yang menggiurkan  mencapai ratusan miliar melayang dalam sekejap.

Pemerintah sendiri telah berupaya untuk memblokir sedikitnya 242 investasi bodong. Namun, money games, trading forex, Kampung Kurma, investasi emas online dan investasi bodong lainnya tetap merajalela dan sulit diberantas.

“Disinilah pentingnya kaum perempuan harus melek investasi, karena bertanggungjawab kepada generasi berikutnya, terutama dalam mengelola kebutuhan rumah tangga,” katanya.

Ratih berharap kaum perempuan bisa memiliki ilmu tentang investasi agar dapat memahami prinsip dasar dari sebuah investasi, sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

“Dengan begitu kaum perempuan tidak gampang tergoda dengan tawaran yang menggiurkan. Sehingga mampu membedakan mana yang prospektif dan mana investasi bodong yang harus dihindari,” ujar Ratih.

Dengan melek investasi, maka kaum perempuan diharapkan memiliki kecerdasan finansial sebagai salah modal utama untuk menjadi perempuan yang berdaya dalam kiprahnya di masyarakat dan negara.

Praktisi pasar modal dan konsultan investasi, Erry Syarifuddin Pasaribu mengatakan, kondisi pandemi yang serba online ini memunculkan gencarnya penawaran investasi. Akibatnya sulit untuk mendeteksi, apakah investasi tersebut, benar atau bodong.

“Nah, karakter masyarakat kita yang cepat kaya dan tidak mau bekerja keras menjadi faktor maraknya investasi bodong, karena diiming-imingi oleh tingginya imbal hasil yang besar,” kata Erry.

Karena itu, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, masyarakat diminta memahami terlebih dahulu tujuan berinvestasi.

Sebab, investasi sifatnya jangka panjang dan aset yang ditanam dapat imbal hasil yang wajar, bukan imbal yang  mencurigakan.

“Lalu, pertanyaannya apakah kalau diivestasikan ke saham, dalam waktu satu bulan, apakah mungkin kita bisa menghasilkan 30 persen? Jawabannya jelas tidak mungkin,” tegas Erry.

Disinilah masyarakat diminta perlunya memahami literasi keuangan seperti yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa masyarakat yang berinvestasi harus bisa menguasai investasi dan asetnya.

Jika penawaran investasi tidak sesuai dengan aset yang diinvestasikan, apalagi masyarakat kesulitan untuk mencairkan, jelas hal itu merupakan investasi bodong.

“Investasi bodong itu ada di semua sektor, baik yang finansial maupun non finansial seperti investasi emas. Penawarannya biasanya menarik, mendesak dan memaksa,” katanya.

Investasi bodong juga selalu mengatakan, investasinya aman karena dikelola secara profesional. Dan untuk menarik minat masyarakat, biasanya menggunakan jasa selebriti.

“Itu namanya money games dengan skema Ponzi. Skrema Ponzi ini seperti multi level marketing, imbal hasilnya diambil dari peserta atau downline-downline yang baru masuk diberikan ke peserta awal. Jadi tidak ada pengelolan dana sebenarnya, ini hanya money games saja,” pungkasnya.

Meriahkan HUT Gelora ke-2, Pantai Gelora Sumbawa Adakan Boat Race

, , , , , ,

Partaigelora.id – Rangkaian acara HUT Partai Gelora Indonesia ke-2 sekaligus Ulang Tahun ke-1 Pantai Gelora Sumbawa dimulai pada Sabtu (9/10/2021) ditandai dengan dilaksanakannya acara ‘Gelora Boat Race 2021’. Acara unik ini diikuti kurang lebih 100 peserta balap dari berbagai kelas yang dilombakan.

Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) Burhanuddin Jafar Salam membuka kompetisi dengan mengibarkan bendera Partai Gelora tanda start.

Menurut Joyce Letik selaku Ketua Penyelenggara mengatakan, event yang dilaksanakan di Pantai Gelora ini adalah sebagai ajang silaturahmi masyarakat pesisir dan nelayan yang ada di Pulau Sumbawa.

Acara sekaligus dimaksudkan sebagai tontonan yang dapat dinikmati oleh pengunjung pantai setelah sekian lama tidak dapat menikmati hiburan di tempat tempat wisata seperti karena dibatasi oleh PPKM. 

Gelora Boat Race 2021 yang diselenggarakan oleh Manajemen Pantai Gelora Sumbawa dan DPD Partai Gelora Sumbawa ini menyediakan hadiah total senilai 50 juta rupiah

Kelas yang dilombakan diantaranya Bangkarera Open, Kelas Lokal Boat Mesin 15 PK sampai 25 PK, dan Kelas Standar Mesin 5 PK – 6,5 PK. 

Kegiatan yang akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 ini direncanakan akan diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk Pesta Rakyat untuk memperingati HUT Partai Gelora Indonesia dan juga Pantai Gelora Sumbawa.

Pantai Gelora yang berada di Meno, Utan, Kabupaten Sumbawa diresmikan oleh Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora Indonesia pada Senin, 23 November 2020.

Nama Pantai Gelora dipilih dan diperkenalkan oleh warga yang tinggal di seputar pantai, karena pantainya memiliki keindahan alam yang tak kalah dengan pantai di Bali atau Lombok.

Anis Matta: Isu Kebangkitan Komunisme Indonesia, Ternyata Berkaitan dengan Hegemoni China

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Lembaga Survei Media Survei Nasional (Median) dalam rilisnya pada Kamis (30/9/2021) lalu, mengungkapkan, bahwa 46,4 persen responden di Indonesia masih percaya soal isu kebangkitan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai ketakutan akan kebangkitan komunisme di Indonesia seperti yang diungkap Lembaga Survei Median, ternyata tidak berhubungan dengan ideologi komunis.

“Tetapi, berhubungan dengan isu lain yang lebih bersifat politik, yaitu hegemoni geopolitik China,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘NKRI dan Ancaman Komunisme Dalam Dinamika Geopolitik, Membedah Survei Median September 2021’ yang disiarkan secara live streaming di channel YouTube Gelora TV, Rabu (6/10/2021).

Diskusi ini dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei MEDIAN Rico Marbun, Menteri BUMN Periode 2011-2014, Dahlan Iskan, Mantan Dubes RI untuk China yang juga Ketua Asosiasi Kerjasama Indonesia-China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, dan Pengamat Politik & Sosial Budaya Rocky Gerung.

Menurut Anis Matta, hegemoni China sebenarnya berdampak biasa dan natural saja. Sebab, dalam 30 tahun terakhir, China secara aktif melakukan kampanye dan ekspansi, sehingga memungkinkan persepsi itu terbentuk.

“Kalau kita melihat bahwa 46,4% dari populasi kita, percaya tentang isu ini di tengah situasi krisis global. Itu menunjukkan bahwa persepsi publik sekarang dipengaruhi oleh banyak sekali operasi politik dan media,” katanya.

Operasi tersebut, kata Anis Matta, dijalankan oleh kekuatan-kekuatan global yang tengah bertarung saat ini. 

“Ini berbarengan atau bersamaan, ketika Amerika secara resmi mendeclaire China sebagai musuh mereka. Artinya opini publik kita sekarang ini dibentuk oleh bagian dari operasi geopolitik,” katanya.

Namun, Anis Matta menilai ketakutan dan kecemasan publik berdasarkan hasil survei sejak 2017 hingga 2021, yang angkanya terus mengalami peningkatan terhadap hegemoni China, sebenarnya adalah hal yang positif.

Jika hal itu dipandang sebagai bagian dari survival instinct (naluri bertahan hidup) seperti takut digigit ular dengan menghindar. Sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah survival instinct publik ini menjadi energi kebangkitan di tengah konflik global sekarang.

“Supaya kita tidak lagi menjadi bangsa yang lemah, menjadi korban, menjadi collateral damage ketika ada kekuatan global yang sedang bertarung dan menjadikan wilayah kita yang seharusnya berdaulat, justru menjadi medan tempur mereka,” tandasnya.

Sehingga perlu dirumuskan satu arah baru, satu peta jalan baru bagi Indonesia. Sebab, kondisi sekarang berbeda dengan zaman Soekarno dan Soeharto dulu yang memiliki cantolan untuk berkolaborasi.

“Di awal perjalanan, kita sangat kacau, dipenuhi krisis kepada satu arah yang tidak jelas. Dunia dalam proses tatanan ulang, yang sekarang ini tidak bisa lagi dipakai, butuh satu tatanan dunia baru. Menurut saya secara geopolitik, dianggap sebagai peluang,” katanya.

Hal ini tentu saja menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggunakan survival instinct publik untuk menemukan celah dalam situasi geopolitik sekarang ini. Sehingga Indonesia ikut berperan dalam menentukan tatanan dunia baru.

“Karena itulah kami di Partai Gelora membuat cita-cita perjuangan menjadikan Indonesia sebagai lima besar kekuatan dunia dan tidak ingin menjadi collateral damage dari pertarungan kekuatan global,” katanya.

Direktur Eksekutif MEDIAN Rico Marbun mengatakan, hegemoni China di Indonesia dan mesranya hubungan kedua negara, yang menyebabkan isu kebangkitan PKI atau komunisme kerap muncul setiap tahun, khususnya pada bulan September hingga Oktober.

“Cara berpikir mereka yang menganggap adanya hegemoni China di Indonesia, itu karena dianggap sama paralel dengan komunis gitu,” kata Rico Marbun.

Terkait hal ini, Mantan BUMN Dahlan Iskan meminta seluruh elemen bangsa Indonesia bisa move on dari masa lalu. Artinya, semua kejadian sejarah tidak lebih dari sekadar catatan lembaran kertas.

“Nggak boleh terus mengenang masa lalu. Tidak boleh terus sentimen begitu. Karena kalau itu yang terjadi kita tidak akan pernah maju,” katanya.

Lanjutnya, temuan survei Median itu adalah tugas berat semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa kekhawatiran terhadap kebangkitan komunisme tidak perlu lagi ada.

“Berarti tugas kita masih berat sekali untuk membawa Indonesia ini maju. Apalagi lima besar di dunia, karena 46 persen umat Islam itu umumnya umat Islam katakan begitu masih berorientasi pada masa lalu yang sama sekali tak ada gunanya,” tandasnya.

Hal senada disampaikan pengamat politik & sosial budaya Rocky Gerung. Rocky menyebut ideologi komunisme sudah kehilangan patronnya atau pendukungnya di dunia. Ia menilai secara ideologi sebetulnya komunisme sudah selesai dalam sejarah.

Namun, menurutnya, fakta membuktikan masyarakat Indonesia masih takut terhadap kebangkitan komunisme, karena adanya kecurigaan terhadap visi komunisme.

“Komunisme itu kehilangan patron di dalam proyek dunia, tapi kita masih takut. Berarti ada visi di komunisme yang buat kita curiga terus,” ujar Rocky Gerung

Mantan Dubes RI untuk China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat meminta pemerintah untuk lebih waspada dalam meneken kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah China. Terlebih baru-baru ini ada kebijakan baru yang telah diresmikan China yakni Local Currency Settlemen.

Dalam kebijakan itu, untuk konteks perdagangan dengan China akan menggunakan mata uang Yuan dan Rupiah. Apalagi saat ini kerjasama Ekonomi Indonesia dan China terus meningkat.

“Kalau kedekatan ekonomi ini tidak dibarengi dengan pemahaman politik antara Indonesia dengan China, ini akan terjadi ketimpangan, justru akan negatif bagi kita,” ungkap  Sudrajat.

Lomba HUT 2 Partai Gelora

Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke 2 Partai Gelora Indonesia yang jatuh pada bulan Oktober 2021 ini, maka Partai Gelora menyelenggarakan beberapa kegiatan lomba untuk menyemarakkan kegiatan dan lebih memeriahkan kegiatan.

Adapun kegiatan lomba yang diselenggarakan diantaranya :

  • Gelora Science Competition
  • Lomba Video “Impian Anak untuk Indonesia”
  • Lomba Video Tiktok Group 28
  • Lomba Design Batik Gelora
  • Lomba Vlog Yes UMKM
  • Lomba Tiktok Yes UMKM
  • Lomba Shalawat
  • Gelora Victory ESport
  • Gelora Coastal Clean Up
  • Lomba Desain Mural

Untuk bisa mengikuti lomba tersebut, silahkan kunjungi dan daftar melalui tautan berikut http://event.partaigelora.id/duatahungelora

Kami tunggu keikutsertaannya.

Jadi Inspirasi dan Teman Diskusi, Anis Matta: Gagasan Besar Partai Gelora Dilahirkan Bersama Kopi

, , , , ,

Partaigelora,id – Pada Jumat, 1 Oktober 2021 lalu, masyarakat dunia memperingati Hari Kopi Internasional, tidak terkecuali Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta.

Peringatan yang dimulau pada 2015 ini,  bukan hanya sebagai bentuk penghargaan kepada kopi yang telah menemani umat manusia dalam berbagai situasi dan kondisi, tetapi didedikasikan untuk para petani kopi atas upaya mereka memproduksi biji kopi, sekaligus mempromosikan perdagangan kopi yang adil di seluruh dunia.

“Awalnya saya rutin ngopi karena saran dokter. Tapi dari kebiasaan ngopi itu saya membaca sejarah dan budaya kopi di seluruh dunia,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (3/10/2021).

Menurut dia, satu yang selalu muncul, kopi sangat dekat dengan diskusi dan inspirasi. Budaya kopi diduga lahir pertama kali pada abad ke-14 di Turki, yang kemudian menyebar ke Eropa dan Mediterania.

Di kota-kota Eropa, kafe telah menjadi tempat berkumpul para budayawan, intelektual, dan filsuf. Tak jarang ide revolusi juga lahir dari perdebatan yang hangat di kedai kopi.

Budaya kopi di Nusantara juga punya sejarah yang panjang, sejak perniagaan oleh VOC.

“Saya baca, tahun 1700-an kopi dari Jawa telah memenuhi Eropa. Karena itu kopi sering juga disebut Java,” ujarnya.

Hampir semua daerah di Indonesia memiliki budaya kopi. Walaupun mungkin yang sangat terasa ada di Sumatra, Bangka-Belitung, atau Pontianak.

Kedai kopi seolah menjadi institusi sosial, bahkan  seperti ‘parlemen jalanan’ untuk membahas isu-isu penting dalam suatu komunitas.

“Saya selalu menyempatkan diri untuk mencoba kedai kopi di kota-kota yang saya datangi. Di berbagai negara dan di Tanah Air. Kadang tanpa agenda, hanya untuk menangkap ‘public mood’,” katanya.

Anis Matta mengungkapkan, sebagian besar gagasan yang kini mengkristal menjadi gagasan Partai Gelora juga dilahirkan bersama kopi. Baik saat sendiri atau dalam diskusi penuh argumentasi.

Selalu ada inspirasi menyertai setiap cangkir kopi. Juga ada cerita perjalanan yang menyertainya.

“Saya bahagia melihat budaya kopi dan kedai kopi tumbuh makin subur belakangan ini. Tapi kalau boleh, ayo ngopi sambil diskusi, bukan sekadar selfie-selfie,” kata Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Yakni diskusi tentang imajinasi masa depan Indonesia dan usaha menjadikannya sebagai kekuatan utama dunia, kekuatan lima besar dunia dan menjadi salah satu pemain global.

“Kopi bisa kita jadikan sarana diplomasi menghadapi para Great Power dunia. Baik lewat wanginya aroma arabica atau pahitnya citarasa robusta,” katanya.

Karena itu, kopi dinilai lebih dari sekadar minuman pagi yang nikmat, secangkir minuman kopi mewakili komunitas, mata pencaharian, gairah, persahabatan, dan tradisi.

Tetapi kopi juga dapat memberi energi, menghangatkan, menyegarkan, membangunkan, dan bahkan bertemu dengan orang yang kita cintai.

Kopi telah menjadi minuman pokok banyak rumah tangga selama beberapa generasi dan tersebar di seluruh dunia selama lebih dari 600 tahun.

“Selamat Hari Kopi Sedunia. Semoga petani, pedagang, seniman, dan penikmat kopi berbahagia. Selalu ada insipirasi dalam secangkir kopi. Apa kopi kesukaanmu?” tanya Anis Matta mengakhiri.

Marah-marah ke Pendamping PKH, Mahfuz: Sikap Mensos Risma Tidak Pancasilais

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Aksi marah-marah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kepada seorang Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo pada Jumat (1/10/2021) viral di media sosial.

Sebuah video singkat memperlihatkan aksi Mensos Risma marah-marah ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial (bansos).

Mensos Risma terlihat mengacungkan pena pada seorang pendamping PKH di Gorontalo ketika pihaknya dtuding disebut mencoret data penerima bansos sehingga bantuan tak tepat sasaran.

Pendamping PKH tersebut kemudian didatangi Mensos Risma. Lalu, Risma  mengarahkan pulpennya ke dada petugas itu sambil berkata keras. “Jadi bukan kita coret ya! Kamu tak tembak ya, tak tembak kamu!”

Perilaku Mensos Risma sontak mengundang reaksi banyak pihak di berbagai media, termasuk gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap Mensos Risma yang selalu mengedepankan emosionalnya, ketimbang persuasif dalam bekerja

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meniai sikap Mensos Risma adalah contoh seorang pemimpin yang tidak Pancasialis.

“Tidak pantas sama sekali. Bukan perilaku pemimpin pemerintahan. Contoh perilaku tidak Pancasilais!” kata Mahfuz.

Mahfuz menjelaskan, bahwa masyarakat saat ini banyak sedang mengalami kesulitan hidup akibat pandemi Covid-19 dan PPKM, terutama tekanan ekonomi.

Karena itu, masyarakat juga diliputi perasaan sedih, cemas, kecewa dan marah terhadap situasi yang penuh ketidakpastian ini.

“Maka wajar kalau petugas pendamping PKH curhat ke menterinya. Terus kenapa harus marah? Kenapa harus berdiri mendatangi petugas sambil menunjuk pulpen ke petugas? Terus kenapa harus ancam mau tembak?” ujar Mahfuz.

Apalagi menurut Mahfuz, peristiwa marah-marah Mensos Risma kepada pendampig PKH di Gorontalo tersebut, terjadi pada Jumat, 1 Oktober 2021 yang bertepatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini.

“Saat masyarakat dihimbau pemerintah memperingati Hari Kesaktian Pancasila, eh malah menyaksikan perilaku seorang Mensos Risma yang tidak Pancasilais. Hal ini tentu saja kita sayangkan,” tegasnya.

Mantan Ketua Komisi I DPR RI Periode 2010-2017 ini menegaskan, bahwa sikap Mensos Risma tersebut, tidak mencerminkan Lima Sila yang ada di dalam Pancasila. “Apakah perilaku mensos Risma sejalan dengan kelima sila Pancasila itu?” paparnya.

Mahfuz menjelaskan, agama telah mengajarkan untuk tidak mengedepankan marah-marah, apalagi mengancam seseoramg yang merupakan cerminan Sila Pertama Pancasila.

Tindakan Mensos Risma itu, juga dinilai tidak mencerminkan Sila Kedua Pancasila yang seharusnya menghormati dan menghargai sesama, sekalipun dia rakyat kecil.

Seharusnya mantan Walikota Surabaya itu, bisa menjaga komunikasi antar budaya agar tetap harmonis dan menyatu. Hal itu merupakan cerminan Sila Ketiga Pancasila.

Sedangkan Sila Keempat Pancasila, lanjut Mahfuz, musyawarah dan mengedepankan hikmah dalam setiap menghadapi permasalahan.

Selanjutnya, mengenai pengaduan pendamping PKH bahwa ada warga miskin di Gorontalo yang tidak lagi menerima bansos di rekeningnya, hal itu sebagai fitrah dan dimana letak kesalahannya?

“Pendamping PKH yang bertugas dan  bertanggungjawab soal itu, kemudian curhat ke Mensos Risma. Apa salahnya? Apakah itu fitrah? Saya kira sikap Menteri Sosial tersebut tidak mencerminkan keadlian sosial,” tegasnya.

Sekjen Partai Gelora ini sependapat dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dan mengevaluasi Mensos Risma. 

“Mungkin perlu juga dievaluasi oleh psikolog atau psikiater. Rakyat butuh pemimpin yang lembut, sabar dan mengayomi rakyatnya,” pungkas Mahfuz.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X