Author: eko

Mahfuz Sidik : Kehadiran Partai Gelora Diperhitungkan di Pilkada 2020, 135 Dukungan Diteken

, , , , , , , , , , , ,

JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton saja dalam ajang kontestasi Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, meski belum memiliki kursi di DPRD. 

Partai Gelora telah menandatangani 135 dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik itu, untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota. 

Dengan 135 dukungan itu, maka Partai Gelora mengikuti 50 persen pilkada dari 270 Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Kita tidak bicara menang atau kalah, tetapi sebagai partai baru, Partai Gelora mengikuti 135 pilkada. Ini mengindikasikan kehadiran Partai Gelora diperhitungkan di konteks pilkada,” kata Sekretaris Jenderal DPN Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangan di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Menurut Mahfuz, banyak calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2020, berkomunikasi dengan Partai Gelora agar ikut dalam koalisi partai-partai pendukung, meskipun tidak berpengaruh terhadap syarat pencalonan kepala daerah dalam Pilkada. 

“Tetapi Partai Gelora tetap diharapkan oleh para calon kepala daerah dan koalisi partai pendukung. Kita akan all out, kita sudah perintahkan DPW, DPD dan kader untuk memenangkan 135 pilkada,” katanya.

Mahfuz mengatakan, 135 dukungan itu terdiri dari 7 pemilihan gubernur (pilgub), 37 pemilihan walikota dan 91 pemilihan bupati.  Dari 135 Pilkada tersebut, Partai Gelora berkoalisi dengan berbagai partai politik, termasuk dengan PKS.

Adapun tujuh pilgub yang diikuti adalah pemilihan gubernur di Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara. Sementara di pemilihan gubernur Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Partai Gelora absen.

Dukungan Partai Gelora antara lain diberikan kepada pasangan Nasrul Abit -Indra Catri di Pilgub Sumbar yang disokong oleh Partai Gerindra. 

Di Pilkada Kota Makassar, Partai Gelora bersama Partai Nasdem, Gerindra dan PBB mendukung pasangan Mohammad Ramdhan Pamanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma).

Di Pilkada Kota Tangerang Selatan, Partai Gelora mendukung pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan yang didukung Partai Golkar dan PPP. 

Kemudian di Pilkada Sumbawa, Partai Gelora mendukung pasangan Nurdin Ranggabarani-Burhanuddin Jafar Salam disokong Partai Demokrat dan PPP

Sementara di Pilkada Solo, Partai Gelora mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso yang didukung PDIP. 

“Partai Gelora menilai putra sulung Presiden Jokowi, Gibran berpotensi memenangi Pilkada Solo,” katanya.

Partai Gelora juga mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby A Nasution di Pilkada Kota Medan yang berpasangan dengan Aulia Rahman. 

“Pasangan Bobby-Aulia yang didukung PDIP, Gerindra, Nasdem, PPP, PAN PSI dan Hanura juga memiliki potensi besar memenangi Pilkada Medan,” katanya.

Sedangkan di Pilkada Kabupaten Rokan Hulu, Partai Gelora berkoalisi dengan PKS, Gerindra, PDIP, Demokrat, Hanura dan Nasdem mendukung pasangan Sukiman-Indra Gunawan.

Koalisi dengan PKS  juga terjadi di Pilkada Kota Surabaya. Partai Gelora bersama PKB, Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PPP dan Nasdem mendukung pasangan bersama Machfud Arifin-Mujiaman. 

Namun di Pilkada 2020, Partai Gelora tidak hanya mendukung pasangan calon yang didukung partai politik saja sebagai pengusungnya,  tetapi juga mendukung pasangan calon independen atau perseorangan. 

“Hal itu terjadi antara lain di Pilkada Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Pilkada Kabupaten Jember, Jawa Timur. Partai Gelora mendukung calon independen,” ungkap Mahfuz. 

Di Pilkada Tanjungbalai, Partai Gelora mendukung pasangan independen,  Ismail-Afrizal Zulkarnain dan di Pilkada Jember mendukung pasangan independen Faidah-Dwi Arya Nugraha Oktaviano. 

***

Disebut ‘Berguguran di Jalan Dakwah’, Ini Jawaban Tegas Anis Matta

, , , , , , , , , ,

JAKARTA – Pada Kamis (10/9/2020) lalu, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menjadi narasumber di acara Ngeshare (Ngaji Syar’ie) bareng Ustadz Fahmi Salim.

Di ujung acara, Ustadz Fahmi Salim menanyakan pertanyaan tentang sebutan ‘Yang Berguguran di Jalan Dakwah’, yang kerap dituduhkan kepada mantan Presiden PKS Anis Matta dkk, karena sudah meninggalkan atau keluar dari Partai Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Bagaimana pak Anis jika disebut orang yang berguguran di jalan dakwah?” tanya Ustadz Fahmi Salim.

Anis Matta menjawab,”Saya tidak pernah men-sakralkan lembaga. Saya dulu bergabung dengan PKS semata-mata karena Cita-cita. Cita-cita yang sama juga yang membuat saya mendirikan Partai Gelora, ketika saya merasa bahwa di tempat yang lama cita-cita ini, tidak bisa kita wujudkan.”

Menurut dia, tidak boleh ada upaya untuk men-sakralkan sebuah lembaga, apalagi itu organisasi politik dengan cara membatasi perbedaan pendapat dalam perjuangan.

Sebab, organisasi tersebut adalah sarana untuk mencapai tujuan, meskipun cara yang dilakukan berbeda-beda.

“Sebenarnya kita ada jebakan besar bagi kaum Islamis (Harakah Islam) yaitu Sakralisasi Lembaga atau taqdisul wasail (meng-qudus-kan sarana). Janganlah kita mengubah apa yang merupakan sarana (lembaga/organisasi/partai) menjadi tujuan. Itu tidak boleh,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020).

Anis Matta menilai, perbedaan pendapat dalam sarana perjuangan adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika melihat-lihat sejarah, maka perbedaan pendapat juga terjadi di masa Khulafaur Rasyidin.

Tetapi perbedaan pendapat yang terjadi di PKS, tidak se-dahsyat yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin yang melahirkan serangkaian perang.

“Kalau kita kan lebih kecil dari situ. Jadi, sebenarnya saya tidak terganggu dengan istilah-istilah ‘Yang Berguguran di Jalan Dakwah’, karena itu penempatan yang salah,” katanya

Anis Matta menegaskan, mensakralkan sarana perjuangan adalah bahaya besar bagi umat Islam dalam mencapai tujuan bernegara.

“Dan salah satu yang perlu saya garis-bawahi tebal adalah: mensakralkan sarana adalah bahaya besar yang mengancam kaum Islamis. Pada dasarnya yang lebih penting bagi kita, adalah pertanggungjawaban pribadi kita kepada Allah SWT,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia menegaskan, Indonesia sebagai bangsa saat ini sedang menghadapi masalah besar krisis berlarut akibat pandemi Covid-19.

Sehingga tidak perlu berpikir untuk mensakralkan lembaga atau organisasi. Sebaliknya, justru harus berpikir bagaimana mencari solusi atau jalan keluar dari krisis berlarut saat ini.

“Kita ini sedang menghadapi masalah besar, jangan dihadapi dengan otak kecil,” sindir Anis Matta.

***


Banyak Tayangkan ‘Omong Kosong dan Orang-orang Konyol’, Fahri: TV Lebih Baik Bantu Memulai Revolusi Pendidikan

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengkritik tayangan TV selama pandemi Covid-19 yang lebih banyak menyiarkan soal omong kosong, orang tertawa tidak jelas, serta orang-orang yang berakting konyol tidak jelas.

Akan lebih baik TV membantu masyarakat memulai revolusi pendidikan, karena Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat ini tengah kebingungan melaksanakan efektifitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

“Ini TV menyiarkan omong kosong, orang-orang ketawa gak jelas dan orang-orang konyol akting gak kelas. Padahal lagi rugi TV-nya, mendingan bantu rakyat memulai revolusi pendidikan,” kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020).

Fahri Hamzah lantas membandingkan kualitas penyiaran TV di Tanah Air dengan TV di negara maju. TV di negara maju, katanya, lebih menonjolkan sisi edukasi atau pendidikan. Sementara tayangan di TV Indonesia lebih banyak mengumbar aksi sadis, lucu, orang berjoget, atau kesedihan.

“Saya tuh nonton TV negara-negara maju. Memang isi-nya pendidikan semua. Tapi TV kita isinya kalau gak sadis ya lucu, atau joget, atau sedih. Pagi diajar nangis, malam diajar ketawa. Ampun deh pendidikan bangsa ku! Ini kan ada Corona! “ ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai, ada kemubaziran dalam media pendidikan Indonesia. Sebab, semua izin frekuensi pada setiap TV diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehingga di tengah masa pandemi dan krisis seperti sekarang, ‘revolusi mental’ tetap dapat dijalankan oleh TV melalui tayangan yang mendidik, bukan diisi hal-hal yang tidak jelas dan konyol.

“Mubazir saja medium ‘public education’ kita. Dan semua ijin frekuensi diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Seharusnya, Mendikbud Nadiem Makarim dalam membuat kebijakan bisa manfaatkan TV nasional maupun lokal untuk menyiarkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Untuk konten pendidikannya, kata Fahri, dapat diambil dari YouTube atau dicari di Google.

“Daring kan juga bisa pakai studio tv lokal. Ada lah caranya. Masak sih kita kehabisan akal,” ujarnya.

Fahri kemudian menyoroti kebijakan Nadiem soal program kuota internet gratis hingga pembelian gadget atau gawai untuk peserta didik yang menjalani PJJ (pembelajaran jarak jauh) di masa pandemi Covid-19, dinilai tidak mendidik dan memboroskan anggaran negara.

Selaku Mendikbud, mestinya Nadiem meminta lembaga penyiaran seperti stasiun TV untuk menyiarkan konten pendidikan hingga 50 persen.

“Pak Nadiem Makarim yth, dari pada sampeyan sibuk beli gadget dan pulsa mendingan wajibkan semua TV untuk menyiarkan acara pendidikan sampai 50%. Layar Tv sudah ada di rumah penduduk tapi siarannya alamakkkk!” tegas Fahri.

Menurut Fahri, mayoritas keluarga di Indonesia sudah memiliki TV daripada gadget dan kuota internet , yang bisa dimanfaatkan menjadi ruang belajar. “Ayolah cerdas dikit (Mendikbud Nadiem Makarim, red) kenapa bikin kebijakan,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Ini.

Seperti diketahui, untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah dari rumah yang berlangsung selama pandemi Covid-19 membuat kebijakan pembagian kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.

Belakangan Kemendikbud tidak hanya menggelontorkan anggaran besar untuk kuota internet gratis bagi siswa yang terpaksa harus belajar daring, tetapi juga membolehkan sekolah membeli gawai, tablet atau alat komunikasi sejenis dan boleh dipinjamkan kepada siswa yang tak memilikinya. ***

Fahri: Penguasa Perlu Mulai Mengeja Kembali Alif Ba Ta Demokrasi Indonesia

, , , , , , , ,

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, negara sebelumnya percaya bahwa pikiran harus dikontrol sejak dini, sehingga negara menentukan apa yang boleh dibaca dan apa yang boleh dikatakan.

Untuk mengontrol itu, pemerintah kemudian menyelenggarakan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai alat kontrol. ” ini yang boleh dan ini yang tidak boleh secara sepihak, Tapi kita telah hentikan kekeliruan itu,” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (11/9/2020).

Menurut dia, konstitusi telah mengatur perbedaan pendapat adalah sebuah keberkahan. Sehingga negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan.

“Konstitusi kita sekarang percaya bahwa ide dan pikiran hanya bisa dilawan dengan ide dan pikiran,” ujarnya.

Karena itu, Fahri menegaskan, kekuasaan sebesar apapun tidak bisa memusnahkan pikiran. Sebab, pikiran selalu punya cara untuk menang di depan kekuasaan sebesar apapun.

“Kita sudah pernah dengar dalam sejarah pemuda Ibrahim di depan Raja Namrudz yang memberikan argumen pikiran melawan kekuasaan. Ibrahim adalah pemuda Good Looking yang cerdas mempertanyakan tradisi menyembah berhala saat itu,” ujarnya.

Hal ini juga dilakukan oleh seorang pemuda bernama Muhammad yang datang dengan ide ‘Islam’ di tengah masa jahiliyah. Ide tentang Islam ini membuat banyak orang tertarik, tetapi kaum mapan justru mencoba mematikannya dengan kekuasaan karena merasa terancam. Bahkan merencanakan pembunuhan dan perang terhadap Nabi Muhammad SAW.

“Apa yang terjadi? Ide Islam bersemi dan sampai sekarang ia menjadi agama yang terus berkembang, sehingga kita pun di Indonesia menjadi pemeluk Islam yang terbesar di dunia. Ini karena ide, kalau benar ia tidak bisa dilawan. Kebenaran ide hanya bisa dilawan dengan membuktikannya salah!” katanya.

Sebaliknya, yang terjadi dengan komunisme yang mulai hilang di dunia, bukan karena diperangi seperti Islam,tetapi karena ide pikirannya memang tidak benar sejak awal. Di Amerika dan di semua negara demokrasi ide komunis tetap ada, tetapi tidak bisa menang karena idenya kalah ‘dalam pertandingan’ demokrasi dan politik.

“Idenya salah! Ide komunisme mulai hilang di dunia, bukan karena diperangi tetapi karena ia tidak benar,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Fahri menilai andaikata Partai Komunis di Indonesia tidak melakukan pengkhianatan, tentu PKI di Indonesia tidak akan dilarang. Padahal ide komunis itu akan mati dengan sendirinya, tanpa harus diperangi.

“Komunis akan mati dengan sendirinya bahkan di negara yang partai komunisme sendiri berasal, komunisme sudah tinggal bungkus belaka,” ujarnya.

Sementara terkait UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Indonesia, Fahri menilai sebagai jalan pikiran yang diambil negara dari sebuah perbedaan pendapat, dimana negara memfasilitasi perbedaan pendapat untuk melindungi kebebasan berkumpul dan berserikat.

“Demokrasi memang ide yang susah dan tidak mudah dimengerti. Tetapi setidaknya seandainya para penguasa mau mendengar saja. Tentu ceritanya beda,” jelas Fahri.

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Ini lantas menyentil Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang berencana melakukan sertifikasi terhadap 8.200 penceramah yang ditargetkan selesai pada September 2020 ini, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Hal itu akibat Menag tidak mengeja ‘alif ba ta ‘demokrasi Indonesia.

“Saya mohon maaf menulis soal-soal elementer ini. Coretan kecil ini saya buat agar kaum intelektual di samping pak Menteri Agama mulai mengeja kembali, alif ba ta dari demokrasi kita. Takkan sulit jika kita mau,” pungkas Fahri.

Dirgahayu yang Kurindukan

,

Pagi hari itu di teras rumah seperti biasanya, kulihat Kakek duduk di kursi kayu favoritnya. Rutinitas yang dilakukannya pasca Nenek meninggal; meratapi Sang Kekasih yang pergi lebih dahulu. Pun genap sudah dua tahun berlalu, masih saja abadi rekam jejak cinta di benaknya.

Akan tetapi, ada yang berbeda dari pemilik tubuh renta itu – matanya terlampau membelalak, diikuti dengan mulutnya yang menganga. Setelahnya, air mata membasahi sekujur pipi yang kusut sebab usia. Sudah cukup bukti, betapa rasa kaget menyelimuti raganya. Cemas dan khawatir dengan kesehatan Kakek, aku pun memberanikan diri dan bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Kakek pun menjawab bahwa ia sedang sedih sekaligus rindu.

Sebab di ulang tahunnya yang menuju 1 abad – kata Kakek – menjalani kehidupan seorang diri. Tidak ada nenek yang menemani. Sekarang yang tersisa hanyalah kerinduan mendalam.

Rindu yang beragam, baik itu suka maupun duka. Baik itu cinta atau benci. Baik itu di saat senang ataupun di kala sulit. Semua ekspresi – ekspresi itu turut mewarnai kisah asmara Kakek dan Nenek yang terbukti melanggeng, hingga maut memisahkan keduanya. 

Yang tak lain memperlihatkanku, bahwa (perjuangan) masa lalu Kakek adalah, anak-anak tangga yang membentuk suatu tangga yang berukuran tinggi. Saat kau berhasil menapaki anak tangga tertinggi dan menengok ke belakang, akan terlihat aneka memoria yang sudah kusebutkan tadi. Tak ayal membuat diri rindu dengan romantisme masa lampau.

Sama halnya dengan perjuangan memperoleh kemerdekaan Indonesia. Para pemuda kala itu – turut menapaki anak tangga bangsa – yang merupakan dambaan mereka. Hidup di saat Indonesia dijajah – tepatnya di antara 350 tahun itu – tentu bukan perkara yang mudah dihadapi. Ya, mereka telah melewati banyak suka dan duka; cinta dan benci; senang dan sulit.

Agung Pribadi dalam bukunya yang berjudul Gara – Gara Islam (2019), mengisahkan betapa gigihnya pejuangan para pahlawan. Mereka – pahlawan – pahlawan itu – mengupayakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang mana bertepatan dengan 9 Ramadhan 1364. Bulan yang dianggap sulit bagi kita, ternyata dijadikan pahlawan sebagai momentum perjuangan.

Ketika berada di anak tangga tertinggi, riuh perjuangan itu sekarang hanyalah sebatas abu masa lalu. Ya, tunggulah angin berhembus, maka ia akan menghilang. Kini, yang tersisa hanya butiran-butiran memori.

Dengan kata lain, segala perjuangan bisa saja terekam kuat di ingatan, apabila butiran-butiran itu digenggam dengan tepat dan erat. Yah, walaupun mungkin banyak bagian yang terlupakan.

Inilah yang membuat Kakek semakin sedih. Ia begitu ketakutan dengan kemungkinan kenangan bersama Nenek akan terlupakan. Tak mau dirinya melupakan fase perjuangan mereka berdua, yang tegar menghadapi cacian tentara Jepang. Bukan berarti Kakek mengidap Stockholm Syndrome lho.

Secara tidak langsung, kisah Sang Kakek menjadi pukulan, bahkan tantangan terbesar untuk pemuda sekarang. Mari kita bayangkan anak-anak tangga itu kembali. Nasib pemuda sekarang jelas berbeda dengan pemuda dahulu, sebab pemuda sekarang dilahirkan saat Indonesia ada di posisi anak tangga teratas. Artinya, pemuda-pemuda ini tidak bisa merindukan perjuangan mengupayakan kemerdekaan.

Lantas apa akibatnya? Ketika membaca buku sejarah, belum tentu ghirah kemerdekaan akan terpatri di dalam kalbu. Pun mereka yang menghayati dan membayangkan perjuangan kemerdekaan melalui buku sejarah, belum terjamin mampu merasakan kemerdekaan secara paripurna.

Sekali lagi, apa akibatnya? Kemungkinan terburuknya, akan tercipta generasi pemalas. Malas bergerak, malas berpikir, dan malas apapun itu bentuknya. Sebab pemuda sekarang “dimanja” oleh pemuda dahulu. Kemewahan yang pemuda sekarang peroleh, merupakan warisan dari pemuda dahulu. Yang sayangnya privilese ini – ditambah dengan teknologi yang kian memabukkan – membuat pemuda sekarang menjadi pemalas.

Ah, sudah banyak terdengar di telinga kita, bagaimana jumlah pengangguran cukup banyak diisi oleh pemuda sekarang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2020, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyumbang tingkat Pengangguran sebanyak 8,49?ri 6.88 juta orang. Hal ini setidaknya menjadi contoh, bahwa pemuda sekarang belum terlalu produktif dalam mengasah kompetensi dan ketrampilan. 

Padahal kalau tuan dan puan ingin tahu, perjuangan kemerdekaan belumlah berakhir. Jika dahulu kita berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, sekarang kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.

Penjajahan tidak harus dalam bentuk mencaplok wilayah secara semena-mena. Memperbudak, memenjarakan, membunuh, atau bentuk-bentuk keji lainnya. Melainkan, penjajahan bisa bermanifestasi dalam bentuk lain. Mulai dari doktrinisasi ideologi luar/asing, budaya materialisme atau konsumerisme, hutang negara, hingga lain-lainnya. Yang sekarang kalau kalian tahu, sudah menjadi problematika sehari-hari bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, peran pemuda sekarang sangatlah dibutuhkan. Mereka harus disiapkan, bahkan sedapat mungkin diakselerasi seiring pertumbuhan digital, agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang cakap. Jika sudah terbentuk seluruh pemuda yang produktif, tidak akan ada lagi yang namanya rasa rendah diri. Justru sebaliknya, Indonesia yang di masa depan diisi oleh pemuda sekarang, mampu membawa negeri ini ke posisi lima kekuatan dunia.

Dengan demikian, anak tangga yang kita tapaki bukanlah yang terakhir. Ingatlah, bahwa tidak ada yang namanya akhir dalam perjuangan. Setelah anak tangga ini, tentu akan ada anak-anak tangga berikutnya.

Yang dalam menaikinya, tentu perjuangan yang tercatat tidaklah sedikit. Dan hal-hal ini akan menjadi memoria yang tidak kalah serunya dengan milik Sang Kakek. Memoria yang dulu dengan memoria yang ini, akan membentuk kesatuan memori, yang menandakan panjangnya umur perjuangan. Maka, kuucapkan: Dirgahayu Kakek! Dirgahayu kemerdekaan! Dirgahayu, wahai pemuda-pemuda!

Oleh Habibah Auni – Pemenang Lomba Karya Tulis Gelora Kemerdekaan Periode 3 (terakhir)

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X