Author: Surya Irawan

Krisis Berlarut, Partai Baru Punya Peluang Besar Lolos dan Memenangi Pemilu 2024

Partaigelora.id – Ketua Bidang Pemenangan (Bapilu) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Rico Marbun menilai nasib partai baru di Pemilu 2024 akan lebih baik dibandingkan pada Pemilu 2019 lalu.

Partai-partai baru seperti Partai Gelora nantinya tidak hanya sekedar lolos elektoral atau ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, tapi juga akan memberikan kejutan-kejutan.

“Partai-partai baru, menurut saya, bukan hanya lolos elektoral atau parliamentary threshold) saja, tapi bisa jadi akan memberikan kejutan di Pemilu 2024,” kata Rico Marbun dalam keterangannya, Sabtu (13/8/2024).

Menurut Rico Marbun, kondisi Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019 lalu, yang tidak ada satu partai baru pun yang lolos ke Senayan, karena tidak ada situasi krisis berlarut.

“Itu karena di 2019 tidak ada krisis ekonomi, tidak ada Covid-19 dan tidak ada ancaman perang dunia. Tetapi semua itu, ada menjelang Pemilu 2024,” katanya.

Rico Marbun yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median ini mengatakan, perasaan publik saat ini sangat tertekan akibat krisis berlarut.

“Perasaan publik menyatakan 80 persen tertekan dengan situasi ekonomi sekarang. Bahkan dalam 2 tahun belakangan ini perasaan buruk, perasaan stress, perasaan marah, dan perasaan gundah yang dimiliki oleh publik itu selalu lebih besar daripada perasaan positif,” ungkapnya.

Artinya, publik memiliki keresahan luar biasa terhadap situasi dan kondisi sekarang, sementara pemerintah seperti tidak memiliki solusi dan tidak tahu apa yang akan dilakukan.

Hal ini tentu saja membuka peluang bagi partai baru, terutama partai yang membawa narasi perubahan seperti Partai Gelora dengan Arah Baru Indonesia-nya, yang akan menjadikan Indonesia 5 besar dunia berpeluang menggantikan kepemimpinan lima tahunan.

“Partai-partai baru, kemungkinan atau peluang menangnya menjadi lebih begitu bagus saat ini. Kalau kita bicara Pemilu, yang harus diingat oleh kita semua adalah Pemilu ini seperti sewa atau kontrak rumah saja,” katanya.

Pemilu itu, lanjutnya, sama halnya dengan sewa atau kontrak rumah setiap 5 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun sekali akan ada pembaruan kontrak. Jika ada pembaruan kontrak, maka sewa atau kontrak bisa berlanjut 5 tahun lagi.

“Jadi tidak ada kepastian, bahwa rumah yang sama, penghuninya sama menempati rumah selama 5 tahun berturut-turut. Jadi itulah Pemilu, selalu ada peluang bagi partai baru atau penghuni baru,” katanya.

Rico Marbun kembali menegaskan, bahwa kondisi Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 sangat berbeda jauh. Pemilu 2019 tidak hanya berat buat partai baru, tetapi juga berat buat partai lama, terbukti dengan tersingkirnya Partai Hanura dari Senayan.

“Sehingga yang perlu diperhatikan oleh semua partai politik dalam konteks menang Pemilu itu adalah situasi dinamika sosial, politik serta ekonomi yang mewarnai masyarakat Indonesia” ujarnya.

Rico Marbun menambahkan, tekanan ekonomi yang di alami masyarakat sekarang membuka peluang bagi partai baru untuk memenangi Pemilu 2024.

“Partai lama bisa saja teringkir di Pemilu 2024, karena mereka telah dianggap gagal. Ancaman krisis ekonomi, Covid-19 dan perang dunia itu nyata, bisa mempengaruhi pilihan publik terhadap partai politik di Pemilu nanti,” pungkasnya.

Anis Matta : Partai yang Memimpin Gelombang Perubahan Bisa Mengubah Pragmatisme Masyarakat

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, bahwa tidak semua masyarakat kita saat ini berwajah ‘pragmatis’ seperti sebagian politisi sekarang.

Justru masyarakat yang memiliki idealisme jauh lebih banyak ketimbang pragmatis. Bahkan mereka siap berkorban untuk mendukung partai yang membawa narasi perubahan seperti Partai Gelora.

“Saya melihat, bahwa masyarakat kita tidak punya satu wajah, yaitu wajah pragmatis. Dan tidak seluruh masyarakat, seluruhnya pragmatis,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Peluang Partai Baru Pada Pemilu 2024 : Narasi Vs Pragmatisme’, Rabu (10/8/2022).

Menurut Anis Matta, masyarakat sebenarnya menantikan orang-orang atau partai politik (parpol) yang membawa narasi perubahan di tengah krisis berlarut akibat ketidakpastian situasi global.

“Masyarakat kita sebenarnya menantikan orang-orang yang membawa narasi, bahkan siap berkorban untuk membantu mereka-mereka yang seperti ini,” katanya.

Sebagai partai baru, kata Anis Matta, Partai Gelora kerap mendapatkan pertanyaan fulusnya dari mana? untuk biaya operasional partainya.

Pertanyaan itu datang dari berbagai pihak, tidak hanya masyarakat, tetapi juga dari para pengamat yang se-akan tidak memberikan ruang pada idealisme.

“Kita terus didera pertanyaan itu di lapangan, karena dibenak mereka ini nasi, bukan narasi. Tetapi berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika bertemu dengan masyarakat, ternyata yang penting itu narasi, bukan nasi,” ungkap Anis Matta.

Artinya, tantangan dalam menghadapi pragmatisme masyarakat tersebut, bisa dilewati. Partai Gelora, lanjutnya, memiliki banyak cara untuk mengatasi pragmatisme masyarakat.

“Kita punya banyak cara idealisme untuk mensiasati keterbatasan sumber daya dengan adanya idealisme narasi yang kita bawa, terutama ketika kita berhadapan dengan pragmatisme masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, berdasarkan pengalaman pribadi, Anis Matta berpandangan bahwa antara ‘nasi dan narasi’ sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, karena pada mulanya politik itu industri pemikiran.

“Itu yang saya percaya sejak awal, sampai sekarang. Dan Partai Gelora, adalah partai yang akan memimpin gelombang perubahan yang akan mengubah pragmatisme masyarakat,” tegas Anis Matta.

Hal senada disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Bona Simanjuntak. Menurut Bona, sebagai partai baru, PKN perlu memperkenalkan dirinya melalui narasi.

PKN, kata Bona, memiliki narasi nusantara dalam pembangunan dengan menggerakkan semangat kedaerahan. Sebab, politik itu juga dibangun diatas narasi-narasi masing-masing.

Seperti Orde Lama dibangun narasi nasionalisme, Orde Baru dengan narasinya pembangunan, serta Orde Reformasi dibangun dengan narasi liberalisme dan kapitalisme.

“Reformasi sudah tidak sesuai cita-cita, karena reformasi lebih membangun sektoral kapital. Makanya PKN bangun lagi narasi nusantara kembali,” kata Bona Simanjutak.

Sedangkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun mengatakan, kondisi krisis global saat ini memberikan peluang partai baru menjadi pilihan. Khususnya di tengah masyarakat yang merasakan kesulitan ekonomi.

“Harapan hadirnya perubahan baru sangat dinantikan masyarakat. Seperti kontrak rumah, yang bisa diisi orang berbeda-beda dalam lima tahunan. Wadahnya sama, namun penghuninya bisa bergantian,” kata Rico Marbun.

Ketua Bapilu Partai Gelora ini mengatakan, partai-partai yang mengedepankan pragmatisme masyarakat, ternyata gagal dalam menjamin kemenangan dalam beberapa Pemilu terakhir.

Apalagi kondisi sekarang ini, menurut Rico Marbun, banyak memberikan tekanan kepada masyarakat, sehingga hal ini menjadi peluang bagi partai baru untuk melakukan perubahan.

“Masyarakat menurut survei, merasakan tekanan adanya krisis. Muncul perasaan marah, gundah, buruk yang dirasakan mayoritas publik. Adaya keresahan yang membutuhkan suasana baru,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indo Barometer Muhammad Qodari berpendapat, perlunya relasi antara parpol dan masyarakat, terlebih dalam situasi sekarang.

Relasi antara parpol dengan pemilih, kata Qodari, seperti produk dengan konsumennya. Dimana setiap produk memiliki karakter yang cocok bagi konsumen tertentu.

Sehingga, susah membayangkan ada parpol yang cocok dengan semua pemilih.

“Sebab, kata kunci untuk mendapatkan suara pemilih bukan pada gagasan, melainkan relasi antara penyampai gagasan dengan pemilih,” Qodari.

Dimana parpol pemilik suara terbesar adalah yang memiliki relasi terbanyak dengan pemilih. Sehingga, tokoh nasional, tokoh lokal dan kader parpol harus mampu membangun relasi.

Anis Matta Ajak Pimpinan KPU Panjatkan Doa Bersama Buat Petugas TPS yang Gugur Tahun 2019

Partaigelora.id – Pada saat pendaftaran Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sebagai peserta Pemilu 2024 pada Minggu (7/8/2022) kemarin, ada aksi simpatik yang ditunjukkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta kepada Ketua dan Komisioner KPU.

Saat mengawali sambutannya, dihadapan Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Anggota KPU lainnya, Anis Matta menyampaikan tiga doa sebagai bentuk dukungan kepada KPU agar sukses menyelenggarakan Pemilu 2024.

“Untuk mengawali sambutan, saya ingin menyampaikan tiga doa untuk KPU. Pertama, mudah-mudahan anggarannya turun sesuai rencana. Kedua, mudah-mudahan Pemilu terselenggara sesuai dengan jadwal. Dan ketiga, mudah-mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa pada Pemilu 2024 nanti,” kata Anis Matta, Minggu (7/8/2022).

Dalam kesempatan itu, Anis Matta mengajak Komisioner KPU Periode 2022-2027 untuk mendoakan 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 lalu, yang gugur dalam menjalankan tugasnya.

“Saya mengajak sudara-saudara semuanya dalam kesempatan ini, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang wafat pada pemilu 2019 lalu, selaku penyelenggara Pemilu. Mari kita kirim Alfatihah,” ajaknya.

Dalam keterangannya, Senin (8/8/2022), Menurut Anis Matta, hal itu merupakan salah satu poin penting yang ia sampaikan ke KPU.

“Jangan ada lagi korban nyawa dalam pelaksanaan Pemilu pada 2024 nanti. Karena itu saya mengajak berdoa untuk para pahlawan pemilu 2019 dan keluarganya. Alfatihah,” ujar Anis Matta.

Anis Matta tidak berharap, Partai Gelora akan mendapatkan kursi di Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan, namun kejadian meninggalnya ratusan penyelenggara Pemilu pada 2019 tersebut, berulang lagi di Pemilu 2024.

“Partai Gelora tidak ingin kursi yang berasal dari ‘tulang belulang’ penyelenggara Pemilu seperti pada Pemilu 2019 lalu. Kita berharap hal ini tidak terjadi lagi,” tegas Anis Matta.

KPU sendiri menyatakan dokumen pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 milik Partai Gelora sudah lengkap. KPU hanya butuh waktu 50 menit untuk melakukan pengecekan dokumen Partai Gelora.

“Setelah dilakukan pengecekan dokumen, maka dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada pemilih Indonesia bahwa Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Indonesia, dokumennya dianggap lengkap,” kata Idham, Minggu (7/8/2022).

Partai Gelora kini masuk tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi administrasi. Tahapan verifikasi administrasi akan berlangsung hingga 11 September 2022. Sementara hasil verifikasi administrasi akan disampaikan pada 14 September 2022.

Dalam pendaftaran ke KPU pada Minggu (7/8/2022), Anis Matta dikawal ribuan simpatisan dan kader Partai Gelora. Saat mendaftar, Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Pengurus Partai Gelora yang juga ikut mendampingi antara lain Ketua Bidang Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif Deddy Mizwar, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati dan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Deddy Miing Gumelar.

Lalu, ada Ketua DPW Partai Gelora Triwisaksana dan para ketua DPW lainnya, serta kader Partai Gelora asal Papua yang juga mantan pemain Timnas Indonesia Oktovianus ‘Okto’ Maniani.

Ini Pesan Anis Matta Saat Memimpin Pendaftaran Partai Gelora Ke KPU RI

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 pada Minggu (7/8/2022) pagi. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta memimpin langsung pendaftaran tersebut.

Sebelum prosesi pendaftaran, Anis Matta melakukan long march dari Gedung Graha Mandiri di Jalan Imam Bonjol menuju KPU bersama ribuan kader Partai Gelora.

Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) seperti Ketua Bidang Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif Deddy Mizwar, Ketua bidang Perempuan Ratih Sanggarwati dan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar juga terlihat mendampingi Anis Matta.

Dalam sambutannya, Anis Matta mengapresiasi langkah KPU yang telah menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol), karena teknologi informasi tersebut mempermudah proses pendaftaran.

“Tiga doa untuk KPU. Pertama, mudah-mudahan anggarannya turun sesuai rencana. Kedua, mudah-mudahan Pemilu terselenggara sesuai dengan jadwal. Dan ketiga, mudah-mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa pada Pemilu 2024 nanti,” kata Anis Matta, Minggu (7/8/2022).

Anis Matta berharap, jika Partai Gelora mendapatkan kursi di Pemilu 2024 mendatang, kursi tersebut tidak berasal dari ‘tulang belulang’ penyelenggraa Pemilu seperti pada Pemilu 2019 lalu.

Ia mengingatkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk tidak mempersulit keberadaan partai baru. Anis Matta menilai, hanya orang-orang yang memiliki ‘ide gila’ yang bisa membangun partai di tengah krisis.

“Jadi orang bikin partai itu, susah. Apalagi menang Pemilu, itu lebih susah lagi. Artinya, kalau sudah ikut Pemilu dan gagal, karena tidak dipilih rakyat. Ini bisa jadi gara-gara, kita dipersulit jadi gagal,” kata Anis Matta berseloroh sambil tertertawa.

Anis Matta berharap KPU juga membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat dalam politik, serta memberikan literasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pemilu 2024.

“Dalam situasi krisis seperti ini, kita dihadapkan satu dari dua pilihan. Satu dua pilihan, ini yang saya garis bawah. Tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh,” tegas Anis Matta.

Artinya, Pemilu 2024 adalah penentu masa depan Indonesia selanjutnya dalam situasi krisis global saat ini. Karena itu, Partai Gelora bercita-cita ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia.

“Ide seperti ini, seperti tidak ada tempatnya. Tetapi ketika saya berkujung ke rumah Pak Tjokro (HOS Tjokroaminoto, red), narasi Partai Gelora seperti mendapat tempat. Di rumah kecil disitulah tempat berdebat, lahirnya tokoh-tokoh besar. Pergulatan para tokoh itu, adalah imajinasi atau narasi, yang tiba-tiba kita menjadi bangsa merdeka,” jelasnya.

Usai melakukan pendaftaran, Anis Matta, Fahri Hamzah, Dedi Miing Gumelar, Ratih Sanggarwati dan Deddy Mizwar melakukan orasi dihadapan para simpatisan dan kader yang mengawal proses pendaftaran Partai Gelora ke KPU diatas mobil komando.

Dalam orasi ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora menyerukan Anis Matta sebagai presiden. “Saya tanya teman-teman kalau Pak Anis jadi presiden Indonesia, setuju tidak?” kata Fahri Hamzah kepada para simpatisan. Para simpatisan yang berkumpul pun kompak beberapa kali menyebutkan kata “setuju”

Fahri Hamzah pun berterima kasih kepada para kader yang hari ini sudah meramaikan pendaftaran di KPU. Tapi Ia tak hanya mengajak para kader untuk hanya ramai saat pendaftaran saja, tapi juga meramaikan Tempat Pemungutan Suara atau TPS nantinya saat pemilu.

“Ini partai baru, anak-anak muda banyak di sini, mereka merasa terwakili oleh Partai Gelora,” kata dia.

Sementara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam orasinya, bersyukur atas semua kelelahan dalam mempersiapkan pendaftaran ke KPU hari ini yang telah dimudahkan Allah SWT.

Ia pun menyerukan masyarakat untuk bisa bergabung dan mendukung partainya. “Jadi kalau galau gabung ke Partai Gelora kalau mau move on gabung ke Partai Gelora, kalau mau hijrah hijrah ke Partai Gelora,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan, Partai Gelora menargetkan bisa lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024.

“Target kami pada Pemilu 2024 yang akan datang adalah lolos threshold 4 persen, Insya Allah. Kami yakin bahwa angka itu bisa kita lewati,” pungkas Anis. Matta.

Anis Matta dan Fahri Hamzah Pimpin Pendaftaran Partai Gelora ke KPU

Partaigelora.id – Minggu (7/8/2022) pagi, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan melakukan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Partai Gelora dijadwalkan melakukan pendaftaran, pada pukul 10.00 WIB di KPU.

Pendaftaran akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, didampingi Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

“Partai Gelora mendapatkan giliran hari Minggu pas hari libur, untuk menggambarkan bahwa politik adalah sesuatu yang bisa menyenangkan,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Sabtu (6/8/2022).

Fahri Hamzah berpandangan, politik bisa diletakkan dalam satu konsep keakraban secara nasional. Sehingga politik itu, menyenangkan dan bisa membawa kebahagiaan, bukan sebaliknya.

“Politik bisa kita letakkan sebagai salah satu ruang ke akraban secara nasional. Dan itulah konsep yang ingin ditunjukkan oleh Partai Gelora besok di pendaftaran KPU,” katanya.

Rencananya, Anis Matta dan Fahri Hamzah bersama 200 orang akan berjalan kaki dari depan gedung Graha Mandiri menuju KPU.

Dalam kesempatan ini juga Partai Gelora mengajak para pengurus DPN Partai Gelora di antaranya Deddy Mizwar, Dedi Miing Gumelar, Ratih Sanggarwati juga para kader, sahabat Gelora dan masyarakat.

Untuk mendukung acara pendaftaran ke KPU tersebut, Partai Gelora membuat sayembara membuat konten media sosial berupa foto, poster, atau video.

Konten tersebut diharapkan diunggah di Facebook, Twitter, Istagram dan Tiktok padaMinggu (7/8/2022) pukul 06.00-18.00 WIB. Sayembara ini berhadiah total Rp 12 juta.

“Indonesia butuh suasana baru dalam politik. Santai, bergembira, tidak tegang. Itulah suasana politik yang ingin dibawa Gelora,” pungkas Fahri.

Pemerintah Perlu Ekstra Hati-hati, Karena Resesi Akan Lebih Banyak Didorong Oleh Faktor Non Ekonomi

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Pemerintah diminta ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan, terutama dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif, karena akan berdampak serius pada perekonomian.

Sikap kehati-hatian ini, akan menghindarkan Indonesia dari jeratan jurang resesi atau krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 1998 lalu.

“Kita masih tertolong dengan adanya windfall, keuntungan kenaikan harga komoditas. Tapi komoditas ini, tidak dalam kendali kita, setiap saat bisa pergi,” kata Anis Matta dalam Gelora Tak bertajuk ‘Ancaman Resesi Global Mengintai, Bagaimana Indonesia Menghadapinya?’, Rabu (20/7/2022) sore.

Menurut Anis Matta, ekonomi Indonesia saat ini tidak benar-benar aman dari resesi. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pembelaan diri sekedar memberikan rasa aman kepada publik, bahwa Indonesia tidak akan terkena Resesi.

“Jauh sebelum krisis ekonomi tahun 1998 meledak, kita selalu mendengar satu mantra dari para ekonom, bahwa fundamental ekonomi kita kuat. Tapi kenyataannya, kita terkena krisis dan tiba-tiba mantra-mantra itu hilang,” ujar Anis Matta.

Upaya itu, kata Anis Matta, saat ini dicoba diulangi lagi oleh pemerintah sekarang dengan mengatakan, bahwa potensi Indonesia kecil terkena resesi.

“Apakah mantra itu, sama yang kita baca sekarang atau tidak, nanti kita lihat, karena krisis punya cara kerja sendiri. Tapi yang kita saksikan setiap hari, adalah wajah-wajah publik yang semakin galau, semakin frustrasi dan semakin kehilangan harapan,” katanya.

Anis Matta menegaskan, krisis berlarut saat ini akan terus membuat ledakan dan benturan demi benturan yang tidak terduga. Benturan ini akan menciptakan pecahan-pecahan peristiwa besar.

Krisis ekonom saat ini, lanjutnya, selain memilliki sifat sistemik juga dipengaruhi banyak faktor geopolitik seperti perang supremasi antara Amerika Serikat-Rusia, yang berdampak pada harga komoditas secara global.

“Banyak negara mengalami goncangan yang politik yang luar biasa akibat krisis ekonomi. Persoalan kita sebagai bangsa pada sisi konflik supremasi ini, kita sangat mungkin bisa menjadi collateral damage,” tandasnya.

Karena itu, Anis Matta berharap pemerintah mampu membaca arah krisis secara global, seperti kemana arah selanjutnyna dan dimana titik aman Indonesia agar tidak menjadi collateral demage.

“Dalam konteks ini, Partai Gelora meminta pemerintah membaca situasi kita secara lebih lengkap dalam pengelolaan situasi makro dengan tidak membenarkan pemborosan anggaran dalam belanja kita. Itu satu kesalahan yang sangat besar,” tegasnya.

Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini sedang menuju resesi. Indikasinya, inflasi tinggi, harga-harga melonjak dan utamanya harga komoditas dunia.

“Indonesia bergantung pada The Fed (Bank Sentra AS) untuk penentuan suku bunga. Sehingga pemerintah harus waspada apabila suku bunga dinaikkan, karena akan berpengaruh pada pelemahan rupiah dan harga komoditas yang menurun. Tentu ini, akan sangat menyulitkan kembali bagi Indonesia,” kata Anthony.

Hal senada disampaikan Fuad Bawazier, Menteri Keuangan RI Tahun 1998. Fuad menilai perekonomian nasional masih terasa nyaman karena diuntungkan faktor eksternal yakni kenaikan harga komoditas dunia.

“Kalau ini kemudian jatuh harganya, bagaimana? dan kemungkinannya pasti ada, bisa akhir atau awal tahun 2023 bisa saja. Kalau ini terjadi, semua akan drop, bakal kalang kabut,” kata Fuad.

Fuad berharap pemerintah segera membenahi pengeluaran yang tidak perlu atau tidak penting, karena akan membebani APBN seperti proyek pembanguna Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kerata Api Cepat Jakarta Bandung dan lain-lain.

“Kita juga harus mendorong kemandirian pangan, banyak sekali sawah berubah fungsi menjadi lahan komersial. Impor beras memang tidak terdengar kuat, namun permintaan gandum sebagai bahan pangan pengganti beras cukup tinggi. Intinya kita meningkatkan kemampuan internal terlebih dahulu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunawan Tjokro mengatakan, pengusaha optimis bisa melewati kondisi sulit atau krisis. Hal ini, dengan jalan merespon dengan pengetatan pengeluaran dan meningkatkan kapasitas peluang pemodalan dari perbankan.

“Kami ini modalnya optimis, bahkan saat krisis ada opsi peluang pinjaman malah kita optimalkan. Terpenting cash flow terus berjalan,” kata Gunawan.

Bagi pengusaha, lanjut Gunawan, dampak krisis terjadi dari konsumen menahan konsumsinya. Kemudian juga disikapi pengusaha dengan menahan atau menunda capex nya dan fokus pada pengeluaran rutin terlebih dahulu.

“Sebab kalau masuk resesi, cash flow berantakan, akan sangat membahayakan,” terangnya.

Gunawan lantas menceritakan pengalamanya saat terjadi krisis tahun 1998 silam. Saat itu, permintaan konsumen anjlok hanya tinggal sekitar 20 persen.

“Karena mampu menahan pengeluaran, kita malah mengambil alih tiga perusahaan yang sudah mau bangkrut. intinya persiapan cashflow harus baik, saat musim paceklik. Setiap krisis selalu ada kesempatan, kita juga tak boleh over reaction atau respon berlebihan. Kalau terlalu reaktif malah akan menciptakan lubang resesi sendiri,” pungkasnya.

Harga Cabai Makin Pedas, Partai Gelora Beri Solusi Cara Mengatasinya

Partaigelora.id – Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat mengatakan, harga cabai merah di berbagai daerah mengalami kenaikan tajam khususnya di Aceh.

Harga cabai di Aceh saat ini menyentuh harga Rp. 200 rb /kg, seolah harga cabai sedang mengamuk dan semakin pedas saja!

“Apa yang terjadi di lapangan ternyata sangat berbeda dengan informasi yang disampaikan di SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) yang di akses melalui alamat news.kemendag.go.id,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keteranganya, Sabtu (16/7/2022).

Dimana situs tersebut, Kemendag menginformasikan bahwa harga cabe per tanggal 13 Juli 2022 di Aceh berada di level Rp. 110ribu, di Jakarta Rp. 113ribu, di Jawa Barat Rp. 119..262, di Jawa Tengah Rp. 77.250, Jawa Timur Rp. 87.638.

“Padahal kenaikan ini sudah terjadi sejak bulan lalu dimana Kementan sudah mengambil tindakan, namun belum memadai,” katanya..

Tepatnya pada 13 Juni 2022, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Tommy Nugraha mengidentifikasi, salah satu penyebab mengapa harga cabai naik adalah akibat curah hujan yang tinggi.

Sehingga membuat para petani harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pupuk hingga obat-obatan agar cabai tidak terserang hama dan jamur.

Pada saat itu, lanjutnya, Kementan berupaya untuk meningkatkan produksi agar harga turun dengan cara melakukan penyemprotan hama penyakit di sentra produksi cabai.

Sementara untuk menjaga ketersediaan stok cabai dilakukan dengan strategi mengirim stok cabai dari daerah yang surplus ke daerah yang minus.

“Melihat kondisi kenaikan harga Cabai sekarang ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah yang sudah dilakukan belum maksimal sehingga harga-harga tidak turun bahkan naik lebih tajam,” katanya.

Kepala Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta menegaskan, naiknya harga cabai yang tinggi sangat merugikan bagi masyarakat yang daya belinya belum juga normal akibat pandemi.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa meredam lonjakan harga tersebut. Partai Gelora berpandagan untuk mengatasi kenaikan harga cabai.

Pertama, Kementan perlu memiliki database ketersediaan bahan pangan yang terpercaya.

“Selama ini database kementan seringkali bias. Data Juni 2022 tercatat cabai masih mengalami surplus secara nasional namun kenaikan harga terjadi merata diseluruh provinsi,” katanya..

Kedua, pemerintah harus berfikir komprehensif dalam urusan tata niaga cabai dan bahan pokok lainnya.

Sebab, hal Ini bukan persoalan pasokan semata, namun persoalan distribusi, perilaku para spekulan dan ketercukupan. persediaan nasional.

“Indonesia membutuhkan badan pangan nasional (BPN) yang lebih aktif. Saat ini BPN terkesan pasif, belum memadai dalam melakukan pengawasan ketersediaan bahan pangan di pasar secara detail,” ujarnnya..

Ketiga, memberikan solusi jangka pendek melalui penyelenggaraan operasi pasar terbuka di lokasi yang harga cabai tidak terkendali dengan sumber pasokan cabai dari daerah pemasok yang diketahui memiliki suplus seperti di Sumedang, Nganjuk, Demak, dan Probolinggo.

“Dimana daerah ini dilaporkan mengalami surplus cabai,” pungkas Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Putusan MK Tak Lagi Independen, Fahri Hamzah: Partai Gelora akan Menjadi yang Terdepan dalam Menjaga Spirit Demokrasi

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan,  keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini menjadi korban dari permainan politik, sehingga putusan yang dihasilkan tidak independen.

Hal ini setidaknya bisa dilihat dari putusan penolakan Hakim Konstitusi terhadap 30 kali gugatan uji materi (judicial review) terkait Undang-undang Pemilu yang diajukan ke MK.

“Saya tidak terlalu tertarik untuk menuntut Mahkamah Konstitusi terlalu banyak, sebab MK itu juga korban dari permainan politik sekarang,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Menyoal Putusan MK atas UU Pemilu: Pilihan Rakyat Makin Terbatas’,  yang digelar secara daring, Rabu (13/7/2022) sore.

Menurut Fahri, kamar yudikatif itu seperti MK harusnya independen, bukan justru terperangkap dalam permainan politik politisi. Saat ini, lanjutnya, aktor-aktor politik yang ingin berkuasa terus telah menyandera MK.

“Makanya saya berani mengatakan, MK adalah korban, karena saya pernah menjadi politisi, tahu betul permainan politik seperti ini,” katanya.

Karena itu, kata Fahri, publik tidak bisa berharap banyak pada MK untuk memiliki kesadaran internal untuk memperbaiki dirinya, karena telah disandera politisi.

“Jadi untuk memperbaiki MK ke depan, kita perlu elaborasi definisi negarawan agar mereka tidak mudah dipengaruhi politisi,” ujarnya.

Fahri menilai MK saat ini mendesak untuk dilakukan reformasi, karena keberadaanya telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya, yakni sebagai penjaga konstitusi.

“MK sekarang perlu di reformasi. Kita ini terlalu romantis, sudah 30 kali ditolak, kalau sudah 30 kali, ya MK sudah disandera terus oleh politisi. Maka politisinya kita tumbangkan,” tegas Fahri.

Fahri mengatakan, Partai Gelora akan menjadi yang terdepan dalam menjaga spirit demokrasi. Dimana ruhnya adalah menjaga sirkulasi pergantian kepemimpinan yang lancar.

“Partai Gelora percaya spirit demokrasi yang sehat ditandai dengan lancarnya sirkulasi kepemimpinan di setiap level. Sehingga demokrasi kita tidak dikuasai oligarki. Kita perlu mengawal demokrasi yang mengedepankan substansi,” tandasnya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan hal senada. Denny menilai sepanjang tidak ada keinginan dari oligarki di Istana dan partai politik tertentu untuk merevisi UU Pemilu, karena calon presidennya yang diusung terganjal, maka MK tetap akan menolak gugatan yang diajukan.

“Indepedensi MK sudah hilang, meski sidangnya terbuka, tidak ada yang tertutup. Itu bukan jaminan tidak ada penyimpangan dan korupsi. Itu sudah terbukti, ada hakim MK yang korupsi,” kata Denny.

Denny mempertanyakan banyaknya persidangan di MK yang tidak dilakukan pembuktian, meskipun dalam peraturan dimungkinkan.

Namun, apabila Hakim Konstitusi berpandangan telah mengetahui perkaranya dan tidak perlu ada pembuktian lagi untuk memutus suatu perkara, maka  asumsi tersebut sangat berbahaya.

“Terus ngapain ada MK, belum diperiksa sudah tahu sendiri hakimnya. Harusnya secara prosedural kita bisa debat panjang. Apakah sikap Hakim Konnstitusi itu negarawan, saya kira tidak,” tandas Denny Indrayana yang menjadi kuasa hukum DPD RI ini.

Jika hal itu terjadi  kasus pidana atau perdata, lanjut Denny, sikap Hakim Konstitusi yang tidak menginginkan adanya pembuktian dalam suatu perkara, sangat berbahaya.

Para tersangka atau para pihak dalam kasus perdata, bisa bisa bebas dengan asumsi yang salah hakim dalam memahami hukum tanpa disertai pembuktian.

“Kita memang sedang diuji kesabaran kita dengan logika-logika yang absurd semacam ini. Langkah formalitas,  argumentasi dan legalitas kita sedang diuji betul. Kita sudah revolusioner untuk 30 kali menguji ini, karena menghormati konstitusionalitas. Tapi saya khawatir pada titik-titik tertentu, kesabaran itu akan hilang,” tandasnya.

Tim Kuasa Hukum Partai Gelora untuk Judicial Review Said Salahudin menambahkan, proses pembuktian pokok permohonan dalam sidang pemeriksaan di MK tetap diperlukan, apalagi batu uji yang dijadikan dasar gugatan berbeda dengan perkara-perkara yang sudah diputus sebelumnya.

“Saya kira MK harus memenuhi hak konstitusional pemohon agar kerugian konstitusional yang ditimbulkan dapat diketahui dan dipulihkan. Ini tidak ada penjelasan sama sekali, cuman ditolak. Putusannya konfius, membingungkan” kata Said.

Selain itu, dalam gugatan Partai Gelora, MK juga tidak membantah semua argumentasi hukum yang disampaikan pemohon, termasuk soal original intent dan batu uji yang berbeda, sehingga memiliki legal standing.

“Tapi Mahkamah sudah berpakem, bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak bisa dijadikan alasan Mahkamah untuk menggeser pandanganya soal Pemilu serentak,” katanya.

Namun, apabila pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dalam proses pembuktian, ia yakin pandangan Hakim Konstitusi soal Pemilu Serentak akan berubah.

“Saat ini sedang dipertimbangkan untuk mengajukan gugatan kembali. Tapi kita bertanya-tanya, apakah paradigma MK, apakah masih sama atau tidak, kita tidak tahu, meski MK menyatakan tidak menutup peluang untuk menguji pasal ini agar bisa menggeser pandangan hukumnya  secara fundamental mengenai Pemilu Serentak,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara MK RI Fajar Laksono Soeroso mengatakan, soal permohonan uji materi yang mempersoalkan keserentakan Pemilu sudah dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, seperti Putusan No.14 Tahun 2013 dan No.55 Tahun 2019.

“MK sudah punya penafsiran sendiri, bahwa pemisahan Pemilu itu inkonstitusional, sementara yang serentak itu konstitusional. Keputusan itu, sudah jelas sehingga MK tidak perlu lagi mendengar keterangan ahli dan saksi, karena sudah memiliki penafsiran soal Pemilu Serentak,” kata Fajar.

Putusan MK tersebut, kata Fajar, juga diperkuat dalam ketentuan pasal 54 UU No.7 Tahun 2020 yang memungkinkan Hakim Konstitusi tidak perlu mendengar keterangan ahli dan saksi ahli lebih lanjut, karena sudah memiliki pendirian yang jelas.

“Kita memahami apa yang disampaikan pemohon, bisa jadi kalau ahli dan saksi dihadirkan di persidangan, pandangan Hakim Konstitusi berubah, tapi bisa juga tidak berubah. Sehingga kemudian menjadi asumsi saja,” katanya.

Karena sekedar asumsi, meski ahli dan saksi dihadirkan di persidangan, jika putusannya tetap ditolak, kata Fajar, maka sama saja tidak puas seperti tidak dihadirkan dalam persidangan.

“Bagaimana membuktikan 9 Hakim itu tidak independen, karena persidangan berlangsung terbuka. MK dalam putusan soal isu konstitusional, sampai hari ini pendirianya jelas dan sudah dituangkan dalam putusan-putusan,” pungkas Fajar.

Indonesia Berpotensi Susul Sri Lanka Jadi Negara Gagal, Pemerintah Diminta Segera Alihkan Proyek Infrastruktur yang Manfaat Ekonominya Rendah

, , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah Indonesia untuk lebih cermat dalam mengatur keuangan negaranya agar tidak terancam bangkrut seperti Sri Langka.

Sebab, paska kerusuhan di Sri Lanka pada Senin (11/7/2022), sejumlah negara di dunia juga terancam bangkrut seperti Sri Langka, antara lain tetangga Indonesia seperti Laos dan Myanmar, bahkan hingga Argentina juga terancam bangkrut.

Pada kerusuhan, Senin (11/7/2022), Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dikabarkan berupaya kabur ke luar negeri usai kediamannya digeruduk ribuan massa yang mendesak ia mundur.

Imbas krisis ekonomi yang terus memburuk di Sri Lanka, sebagai akibat dari pasokan makanan dan bahan bakar yang terbatas serta harga yang meroket.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora Achmad Nur Hidayat mengatakan, kekacauan yang terjadi di Srilanka yang dimulai pada 9 Juli 2022 yang lalu, akibat stagflasi yang terjadi dimana Inflasi sedemikian tinggi.

Dimana pertumbuhan ekonomi tidak mengalami kenaikan, sehingga membuat masyarakat menjadi anarkis. Akibatnya, rumah Perdana Menteri dan Istana Presiden dibakar massa dan dikepung.

“Saat ini Utang luar negeri Srilanka yang mencapai 60,85% dari PDB yaitu sekitar $50,72 miliar. Pinjaman besar untuk pembangunan infrastruktur tidak membuahkan manfaat ekonomi yang berarti,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Selasa (12/7/2022).

Menurut dia, ketidakmampuan pemerintah Sri Langka dalam mengatasi krisis ekonomi yang muncul akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia secara global, dan kondisi dunia diperburuk dampak perang Rusia-Ukraina.

Rencananya, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang sudah berkuasa selama dua dekade itu, akan mundur dari jabatannya pada Rabu, 13 Juli 2022. Dengan demikian umur pemerintahnya bersama Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe hanya berusia 2 bulan saja.

IMF, lanjutnya, sebenarnya sudah diundang dan bersedia membantu pada 20-30 Juni 2022 lalu namun kelihatannya faktor politik internal dan ketidaksabaran rakyat Sri Lanka akan ketersedian bahan pokok kelihatannya yang menggerakan rakyat berduyun-duyun menghampiri Istana Presiden.

Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu menangguhkan pembayaran utang senilai US$12 miliar pada April lalu. Padahal IMF berkomitmen melakukan bailout sekitar US$5 miliar namun rakyat sudah hilang kepercayaan kepada pemerintahan.

Apalagi ternyata Presiden Gotabaya Rajapaksa memiliki gaya hidup bermewah-mewahan, padahal rakyat sedang kesulitan mendapatkan BBM dan pangan.

Didalam istana, rakyat menemukan fasilitas yang sangat mewah yang jauh berbeda dengan kondisi kebanyakan rakyat dijalan-jalan dimana rakyat menderita inflasi yang tinggi akan BBM dan Pangan.

Sebelum pandemi, Srilanka sangat agresif dalam pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur pelabuhan yang mayoritas dibiayai oleh China dengantTotal pinjamannya ke Beijing mencapai US$ 8 miliar atau setara Rp 114,400 triliun.

Atas kebijakan ini, rakyat Sri Langka menyalahkan pemerintahannya yang telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara.

Hal ini tentunya menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain agar berhati-hati dalam membuat kebijakan anggaran negara. Menciptakan kemandirian terutama kemandirian dalam pangan dan energi.

“Indonesia dan Dunia harus belajar dari apa yang terjadi di Srilanka. Saat ini hutang Indonesia sudah lebih dari 7.000 triliun per Februari 2022,” katanya.

Pria yang akrab dipanggil MadNur ini menyebut angka tersebut sekitar lebih dari 40% PDB Indonesia. Melihat angka in, lanjutnya, maka penggalian utang berikutnya akan mengancam Indonesia terperosok kepada krisis seperti yang terjadi di Srilanka.

Apalagi utang didominasi karena agresifitas pemerintah membiayai infrastruktur. Selain Tol, Pemerintah juga agresif dalam membangun IKN dimana sampai saat ini belum ada investor besar yang bersedia membiayai setelah mundurnya Softbank dan konsorsiumnya dari pembangunan IKN

“Indonesia harus bijak melakukan spending. Diakui bahwa spending pembangunan Infrastruktur nilai manfaat ekonominya sangat rendah bagi PDB Indonesia,” katanya.

Berkaca dari kekacauan yang terjadi di Sri Lanka, Indonesia, kata MadNur, harus mengalihkan anggaran-anggaran yang ada kepada proyek-proyek yang dapat menciptakan kemandirian pangan dan energi sehingga Indonesia mempunyai ketahanan dalam menghadapi krisis pangan dan energi yang beresiko menciptakan krisis yang besar.

Contohnya proyek seperti Kereta Api Cepat dan pembangunan IKN yang menyerap anggaran yang sangat besar tapi mempunyai manfaat ekonomi yang rendah.

“Jadi Indonesia harus belajar dari apa yang terjadi di Srilanka. Apalagi kondisi negara lagi tidak baik-baik saja. Masyarakat masih menderita dengan kenaikan-kenaikan harga,” katanya.

MadNur meengaskan, pelajaran Sri Lanka dari Pandemi menuju negara gagal harus menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo apabila Indonesia tidak ingin bernasib sama seperti Sri Langka.

“Meski IMF sudah ada komitmen melakukan bail out terhadap sebagian utang Srilanka. Namun ketidaksabaran rakyat yang sudah menderita kenaikan harga sejak Januari 2022 membuat komitmen perbaikan ekonomi sia-sia. Ini bisa saja terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, Srilanka tergantung seberapa smooth dan cepat proses transisi politik. Bila transisi kepemimpinan politik macet maka Sri Lanka akan menanggung resiko yang lebih besar lagi dimasa depan.

“Tidak hanya ekonomi yang suram, masa depan negara Srilanka pun memiliki resiko tinggi untuk menjadi negara gagal. Hal ini harus menjadi perhatian Presiden Jokowi agar Indonesia tidak menjadi negara gagal seperti Sri Lanka,” tandasnya.

Partai Gelora Berharap MK Buka Ruang Debat di Persidangan agar Mengetahui Lebih Dalam Perkara Permohonan Gugatan

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyayangkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Partai Gelora terkait aturan keserentakan pemilihan umum dalam Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Padahal legal standing dan dasar pengajuannya diterima, tetapi Majelis Hakim menolak melanjutkan sidang dan berhenti pada pemeriksaan permohonan saja.

Sehingga kesimpulan yang dihasilkan Mahkamah bersifat premature, karena para ahli dan saksi yang diajukan Partai Gelora belum pernah diperiksa.

Apabila ahli dan saksi diperiksa, Fahri yakin pendirian Mahkamah mengenai isu pokok dengan frasa serentak sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 akan bergeser secara fundamental, terkait alasan hukumnya.

Mahkamah diyakini akan menggeser pendiriannya untuk mempertahankan norma haruslah tetap dinyatakan konstitusional, menjadi tidak konstitusional atau inkonstitusional seperti pandangan Partai Gelora.

“Itulah yang kami sayangkan setelah dua aspek ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim MK, yaitu aspek legal standing dan dasar pengajuan diterima justru majelis hakim menolak untuk meneruskan sidang dan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen permohonan,” kata Fahri dalam keterangannya, Senin (11/7/2022).

Fahri pun berharap, jika suatu saat nanti Gelora kembali mengajukan permohonan serupa, Majelis Hakim dapat membuka ruang debat di persidangan untuk mengetahui lebih dalam duduk perkara permohonan gugatan.

“Karena sekali lagi, legal standing Partai Gelora diterima, alasan permohonan dianggap baru dan belum pernah dipakai, artinya diterima, tapi sidang tidak diteruskan karena para hakim MK anggap belum perlu berubah sikap. Maka Bagaimana membuktikan kalau saksi belum diperiksa?” ujar Fahri.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, Partai Gelora tengah mempelajari kemungkinan untuk segera mengajukan kembali gugatan pemisahan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) ke MK dalam waktu dekat.

“Kami sedang mempelajari kemungkinan mengajukan gugatan kembali,” kata Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, gugatan Partai Gelora ini juga bisa menjadi alternatif atas gugatan presidential threshold 0%, yang kerap ditolak MK karena lantaran tidak memiliki legal standing dan lain-lain.

“Pada prinsipnya Partai Gelora ingin memastikan presiden yang dicalonkan berdasarkan pada suara rakyat yang mewakili pikiran dan perasaan hari ini, bukan yang kedaluwarsa,” katanya.

Partai Gelora juga bertujuan memberi peluang bagi lahirnya pemimpin baru di tengah krisis berlarut saat ini.

“Ini sangat merugikan kami sebagai partai politik dan rakyat sebagai pemilik suara. Penolakan MK atas gugatan tersebut prematur dan membingungkan,” tegas Anis Matta.

Seperti diketahui, MK menolak permohonan judicial review nomor perkara: 35/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Gelora yang diwakili oleh Muhammad Anis Matta, Mahfuz Sidik.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (7/7/2022).

Dalam putusannya, MK menolak gugatan Partai Gelora yang menguji Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu.

MK menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 167 Ayat (3) UU Pemilu berbunyi, “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.

Sedangkan Pasal 347 Ayat 1 UU Pemilu menyatakan, “pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”.

Menurut MK, Partai Gelora mempersoalkan frasa “serentak” dan memohon waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama.

Namun, MK berpandangan, permohonan itu sama saja mengembalikan model penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, dan 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah.

“Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa ‘serentak’, sehingga norma Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional,” tulis putusan tersebut.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X