Penulis: Surya Irawan

Ini Pesan Fahri Hamzah kepada Pemerintah soal Pro Kontra Kenaikan Biaya Haji 2023, Minta Ubah Mindset Hingga Diplomasi ‘Tangan di Atas’

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bernomor urut 7 pada Pemilu 2024, Fahri Hamzah menilai pro kontra rencana kenaikan biaya haji 2023 bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah pola pikir (mindset) dalam pelaksanaan ibadah haji.

Selama ini, pemerintah Indonesia selalu memiliki pola pikir sebagai konsumen, bukan penyelenggara haji. Hal ini tentu saja berdampak pada tingginya biaya haji, serta buruknya pelayanan terhadap para jemaah haji Indonesia.

“Mindset pemerintah saat ini, bahwa kita adalah konsumen. Menurut saya Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus pindah dari mindset konsumen, kepada mindset penyelenggara haji,” ujar Fahri dalam Gelora Talk ke-80 bertajuk ‘Pro Kontra Rencana Kenaikan Ongkos Haji’, Rabu (1/2/2023).

Menurut Fahri, pemerintah Arab Saudi membutuhkan mitra dalam penyelenggaraan haji. Sehingga Indonesia, harus ikut terjun dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi.

Sejauh ini, kata Fahri, beberapa negara seperti Turki dan Malaysia misalnya, telah lebih dulu terjun dalam penyelenggaraan haji. Dua negara ini, mengatur penyelenggaraan hajinya secara masif, sehingga memberikan manfaat dan keuntungan bagi para jemaah hajinya.

“Saudi Arabia itu perlu teman dalam penyelenggaraan haji. Negara Lain sudah masuk kepada penyelenggaraan haji secara lebih masif. Turki misalnya cukup masif, Malaysia cukup masif,” jelas Fahri.

Jika Indonesia ikut serta dalam penyelenggaraan haji, lanjut Fahri, dapat membuat efek yang baik kepada jemaah haji dalam negeri.

“Efek dari kita kepada penyelenggaraan haji, tidak saja haji secara umum penyelenggaraannya lebih baik. Tapi itu juga akan memberikan efek baik untuk jemaah Indonesia,” katanya.

Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini meminta pemerintah Indonesia tidak memiliki mental ‘tangan di bawah’ saat berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Tetapi Indonesia, harus memiliki sikap dalam berdiplomasi dengan Arab Saudi.

“Saya waktu itu mengusulkan kepada diplomasi Indonesia. Jangan berdiplomasi kepada Saudi Arabia dengan mental tangan di bawah. Saya usulkan mental tangan di atas,” ungkap Fahri.

Bahkan ia menyarankan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menginvestasikan dana haji kepada penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Karena dengan investasi pada penyelenggaraan haji, bakal menguntungkan jemaah Indonesia.

“Kita baru bicara uang cash di BPKH yang diperuntukkan untuk Penyelenggaraan Haji, dan investasi haji. Yang harusnya diinvestasikan lebih banyak di Tanah Suci dan dengan jaminan hasil yang lebih besar,” ucap Fahri.

Apalagi saat ini, Arab Saudi telah menjadikan haji dan wisata lainnya sebagai prioritas sumber pendapatan negara. Sementara investasi pada sektor haji, menurut Fahri, bakal terus mengalami perkembangan.

“Saudi Arabia saat ini melihat haji dan wisata secara umum sebagai sumber pemasukan mereka setelah minyak. Nah, Keterlibatan kita di sana tentu akan memberikan nilai yang lebih besar karena uang kita bisa dikelola di dunia yang investasinya terus bertambah. Jumlah jemaah Haji tidak pernah berkurang setiap tahunnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan BPIH tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60.

Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara 30 persennya berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH.

Masih Agak Banci

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro mengatakan, kegaduhan dalam wacana kenaikan biaya haji 2023, karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu, apalagi kenaikannya mencapai 100 persen.

“Naik atau tidaknya biaya haji, ini kan sebenarnya persoalan yang rutin setiap tahun, sebelum atau sesudah pemerintah membentuk BPKH. Itu akibat penyelenggaraan ibadah haji kita, kalau istilah saya masih agak banci,” kata Ismed.

Penyelenggaran haji Indonesia saat ini, kata Ismed, diatur oleh dua institusi. Pertama oleh Kemenag melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur teknis operasional haji, serta yang kedua adalah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) terkait biaya haji.

“Inilah yang menyebabkan penyelenggaran haji kita masih agak banci, dan tidak profesional dalam menangani setiap persoalan haji. Tidak ada sinkronisasi dua lembaga ini, yang terjadi justru tarik menarik kepentingan,” katanya.

IPHI mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga independen penyelenggaran haji yang melebur Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta BPKH.

Sehingga Kemenag tidak lagi ‘cawe-cawe’ urusan haji, cukup mengatur masalah enam agama yang sudah diakui di Indonesia

“Kita usulkan dibentuk lembaga independen yang secara khusus mengatur penyelenggaraan haji, bukan Kementerian Haji. Kalau Kementerian Haji, itu praktiknya di lapangan nanti sama dengan Kementerian Agama. Padahal kita ingin Kementerian Agama tidak lagi mengurusi haji, mengurusi masalah agama saja sudah cukup banyak,” katanya.

Sedangkan Senator Syech Fadhil Rahmi, Anggota DPD RI asal Aceh menegaskan, DPD RI menyatakan menolak rencana kenaikan biaya haji 2023, karena situasi global saat ini sangat memberatkan masyarakat, sehingga perlu ada win-win solution dari pemerintah.

“Rencana kenaikan ini masih bersifat usulan dari Kemenag. Beberapa fraksi di DPR menyatakan menolak kenaikan ini, begitupun dengan DPD. Kita pikir pemerintah perlu untuk mengurangi angka-angka yang memicu kenaikan biaya haji, perlu ada win-win solutin, jangan dipaksakan,” kata Syech Fadhil.

Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (AMPUH) Andi Abdul Aziz menambahkan, rencana kenaikan biaya haji itu tidak hanya terjadi pada haji reguler saja, tapi juga haji khusus (ONH Plus).

“Komponen pertama yang naik itu, menyangkut pelayanan di Saudi karena pemerintah membayarnya pakai Riyal. Komponen kedua adalah harga tiket di tanah air, dan komponen ketiga kita masih menunggu soal penurunan biaya paket 30 persen dari pemerintah Arab Saudi,” kata Andi.

Andi mengungkapkan AMPUH telah berdiskusi dengan Kemenag agar rencana kenaikan biaya haji dievaluasi. Sebab, rencana kenaikan tersebut, sangat berat memberatkan masyarakat karena sudah menunggu lama daftar tunggu haji.

“Ketika mau berangkat harus membayar lebih tinggi, tentu sangat memberatkan masyaraakat. Situasi ini juga memberatkan jemaahnya yang punya daftar sampai 40 tahun, harusnya dia mendapatkan manfaat dari biaya haji yang dibayarkan, bukan malah dibebani kenaikan yang tinggi. Gambaran-gambaran seperti kita sampaikan ke Kemenag agar ada evaluasi ,” tegasnya.

Partai Gelora Usulkan Dana Desa Ditingkatkan Jadi Rp 5 Miliar dan Kepala Desa Digaji Rp 15 Juta per bulan

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai para kepala desa lebih baik meminta penambahan anggaran desa dan kenaikan gaji daripada penambahan masa jabatan.

“Coba yang diminta adalah sesuatu yang membuat desa menerima transfer yang lebih besar setiap tahun dari pemerintah di atasnya. Itu lebih real daripada memperpanjang masa jabatan,” kata Fahri dalam Gelora Talks ke-79 bertajuk ‘Aparat Desa Unjuk Aksi, DPR Beraksi, Ada Apa?, Rabu (25/1/2023).

Menurut Fahri, masa depan pembangunan Indonesia adalah di desa, sehingga pembiayaan pembangunannya perlu ditingkatkan lagi, bukan pada penambahan masa jabatan.

“Saat ini justru terlalu banyak anggaran yang terpotong di tingkat pemerintah pusat daripada di desa. Harus ada Presiden yang berani menjanjikan, kalau dia terpilih Rp 5 Miliar setiap desa misalnya,” ujar Fahri.

Fahri mengatakan, peningkatan anggaran desa harus meningkat agar pengelolaan desanya juga meningkat. Sebab, pembangunan desa, terutama infrastruktur dan pengelolaan kebersihan desa saat ini sedang masif dilakukan.

Jika insfrastrukturnya bagus dan pengelolaan kebersihanya di desa-desa Indonesia dijaga, maka akan dapat menarik untuk wisatawan untuk berkunjung.

“Desa kita akan menjadi desa bersinar, mengeluarkan cahaya karena bersih. Sungainya bersih, got-gotnya bersih. Barulah dia bisa menjadi tujuan kunjungan wisatawan dan sebagainya. Jadi menurut saya masa depan pembiayaan pembangunan kita itu, di desa aja,” katanya.

Hal itu, kata Fahri, yang seharusnya menjadi fokus perjuangan para kepala desa untuk diperjuangkan, bukan sebaliknya meminta penambahan masa jabatan. Fahri menilai dalam sistem demokrasi tidak ada istilah penambahan masa jabatan.

Sebab, dalam penerapan sistem tersebut masa jabatan justru harus dikurangi. Bahkan semakin matang demokrasi, biasanya masa jabatannya akan dipotong seperti yang terjadi dalam demokrasi Amerika Serikat (AS).

“Tidak ada yang namanya ekstensi jabatan. Dalam demokrasi jabatan itu malah harus dikurangi,” katanya.

Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 pada Pemilu 2024 ini, mengusulkan agar jabatan kepala desa justru diturunkan menjadi 5 tahun dan disamakan periodenya seperti jabatan diatasnya di republik ini, bukan selama 6 tahun atau ditambah menjadi 9 tahun.

Fahri mengatakan, para kepala desa harusnya lebih realistis meminta penambahan anggaran desa daripada penambahan masa jabatan. ia mengingatkan para Kepala Desa agar jangan mau dijanjikan perpanjangan masa jabatan.

“Jadi jangan teman-teman Kepala Desa itu mau diiming-imingi dengan perpanjangan masa jabatan yang tidak punya konsekuensi anggaran,” kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini.

Fahri lantas nominal gaji kepala desa yang hanya Rp 2 juta per bulan, yang sebelumnya dibayarkan per tiga bulan. Sementara gaji lurah di DKI Jakarta mencapai Rp 30 juta per bulan. Padahal kepala desa itu, dipilih rakyat secara langsung, sementara lurah di DKI ditunjuk oleh pejabat.

“Jadi mesti melihat desa itu menjadi unit yang independen dia bisa lebih kuat dari negara, income per kapita desa bisa lebih kuat dari negara, pembangunan desa itu bisa lebih hebat dari ibu kota,” kata Fahri.

“Karena itu lihatnya desa itu sebagai satu unit yang mau kita lengkapkan, demokrasinya lengkap, organisasinya lengkap, sistem pemerintahannya lengkap, gajinya juga dikasih baik,” imbuh dia.

Fahri kemudian menyebut nominal gaji per bulan kades Rp 2 juta adalah hal yang tak masuk akal, karena gaji lurah di DKI mencapai puluhan juta rupiah.

“Masa gaji kepala desa Rp 2 juta, sementara gaji lurah di DKI gajinya Rp 30 juta tidak dipilih oleh rakyat. Kalau gaji lurah Rp 30 juta, gaji kepala desa yang dipilih rakyat langsung, Rp 15 juta misalnya. Itu saya kira realistis,” tegasnya.

Pada prinsipnya, Partai Gelora setuju UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi, tapi revisi tersebut tidak terkait dengan pernambahan jabatan kepala desa, tetapi menyangkut pembiayaan dan pengelolaan pembangunan desa.

“Sehingga menjadikan pengelolaan desa itu maksimal, uangnya harus besar, makanya yang kita pikirkan bukan aparatnya, yang pertama kita pikirkan rakyat desa. Kita ingin orang-orang desa lebih maju dari Jakarta seperti Pak Ryas Rasyid yang dulunya mantan lurah bisa jadi menteri (mantan Menteri Otonomi Daerah era Presiden Abdurrahman Wahid),” ujarnya.

Godaan Parpol

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO APDESI), Muhammad Asri Anas mengatakan, bahwa wacana penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, itu godaan dari parpol tertentu.

Sebab, kepala desa yang menyuarakan usulan penambahan masa jabatan itu, tidak lebih dari 15 persen. Apalagi kepala desa itu, dituntut untuk membuat video ucapan selamat kepada partai tertentu, bahwa aspirasi penambahan jabatan telah disuarakan.

“Makanya kami menganggap, bahwa ini godaan dari, ya mohon maaf ya, saya sebut saja partai politik, politisi ini kok enggak berdinamika bicara tentang substansi. Dan kepala desa yang mendukung itu, hanya sekitar 15 persen, tidak mewakili semua, dan para kepala desa itu diminta buat video ucapan selamat,” ujar Asri Anas.

Hal ini tentu saja membuat APDESI menjadi terbelah, karena ada kepala desa yang mendukung penambahan jabatan 9 tahun, dan ada yang menilai masa jabatan 6 tahun 3 periode sudah cukup. Udah luar biasa itu kalau periodisasi,” tutur Asri Anas.

Asri Anas berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR segera mengambil sikap untuk mengakhiri pro kontra penambahan masa jabatan kepala daerah. Sebab, isu ini cukup sensitif dan membuat pemerintahan desa di seluruh Indonesia menjadi terbelah.

“Ini termasuk isu yang cukup sensitif dan dan membuat terbelah pemerintahan desa di Indonesia. Kami berharap DPR dan pemerintah cepat mengambil sikap, teman-teman APDESI menunggu hal itu,” tegas mantan Anggota DPD RI ini.

Ketua Umum APDESI versi Arifin Abdul Majid menambahkan, bahwa usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun belum menjadi kesepakatan bersama di internal APDESI, hanya disuarakan sebagai kecil anggota.

Ia pun tak menampik usulan masa jabatan itu dapat dipolitisasi berkaitan kepentingan Pemilu 2024 lantaran terkesan ada yang menggerakan mereka untuk menyuarakan hal itu ke DPR.

“Nah yang menjadikan masalah ini akan jadi bumerang bagi kepala desa yang seolah-olah usulan kemarin itu seolah-olah sudah ditetapkan dan mereka euphoria dengan sendirinya, bahwa masa jabatan mereka itu akan diperpanjang menjadi 9 tahun,” kata Arifin.

Arifin takut APDESI terjebak oleh gerakan politik menjelang Pemilu 2024, meskipun usulan penambahan masa jabatan kepala desa itu, hak asasi anggota. Namun, gerakan tersebut bisa mempengaruhi penilaian maupun citra publik terhadap APDESI.

“Jadi soal masa jabatan sebenarnya kita sudah pernah mengalami satu tahun pernah, 4 tahun pernah, 5 tahun pernah, 8 tahun pernah dan pernah juga 10 tahun,” katanya.

Ia menegaskan, UU Desa sekarang sebenarnya sudah cukup mengakomodasi kepentingan masyarakat desa dan pemerintah desa.

“UU Desa sekarang sudah bagus, belum perlu direvisi untuk saat ini, laksanakan saja dulu. Tapi yang perlu dibicarakan sekarang adalah masalah turunan atau regulasi dari UU Desa. Sehingga penyelenggaraan pemeritahan dan pembangunan di desa berjalan dengan baik,” katanya.

Belum Ada Keputusan

Sementaara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, bahwa usulan perpajangan jabatan kepala desa dan merevisi UU Desa itu, baru sekedar aspirasi, belum menjadi keputusan Komisi II DPR, apalagi DPR secara kelembagaan.

“Mereka menyampaikan hal itu (para kepala desa) untuk bisa diperjuangkan disalurkan dengan cara merevisi UU No.6 Tahun 2014. Jadi sebenarnya baru aspirasi yang kita tampung, belum ada keputusan,” kata Guspardi Gaus.

Guspardi menegaskan, bahwa revisi UU No.6 Tahun 2014 tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023, tapi masuk dalam Prolegnas 2000-2024. Jika ingin direvisi, maka Badan Legislasi harus merevisi Prolegnas Proritas 2023 dan memasukkan revisi UU Desa.

“Jadi revisi UU Desa itu tidak masuk Prolegnas Prioritas 2023, kalau mau dibahas ya harus direvisi Prolegnas Prioritasnya dan sampai sekarang belum ada pembahasan untuk merevisinya,” tegas Politisi PAN ini.

Guspardi berharap agar Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan kaji mendalam dari berbagai aspek mengenai efektifitas perpenjangan jabatan kades 9 tahun, dan tidak sekedar melempar wacana dan membuat polemik di publik.

“Masalah perpanjangan jabatan ini, saya mengatakan, menteri tolong dilakukan kajian mendalam dari aspek sosial politik, ekonomi dan berbagai aspek lainnya agar ada solusi dan cara mengatasinya,” kata Anggota Komisi II DPR ini.

Ia mengingatkan, agar Halim Iskandar mendengar berbagai alasan mengenai pro kotra perpanjangan jabatan kepala desa, seperti ketika kepala desa yang terpilih ternyata tidak berkualitas dan tidak punya inovasi, sementara jabatannya masih panjang.

“Ujung-ujungnya nanti yang dikorban masyarakat desa. Masukan dan saran seperti ini akan menjadi pendapat Komisi II DPR. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi kepada Partai Gelora yang punya kepedulian untuk menyampaikan aspirasi, gagasan persoalan-persoalan dan dinamika di ranah desa,” ujarnya.

Sedangkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, masa jabatan sembilan tahun untuk kepala desa bisa menimbulkan chaos di masyarakat.

“Kalau satu periodenya adalah sembilan tahun, kalau ada ketidakpuasan dari masyarakat, maka yang terjadi adalah chaos. Kalau (masa jabatan) empat tahun atau lima tahun bisa cepat, oke kita menunggu bahwa masa jabatannya habis kita mengadakan pemilihan lagi. Tetapi kalau sembilan tahun, kalau baru tiga tahun dirasakan kepala desa sudah tidak bisa melayani masyarakat, maka yang terjadi adalah chaos, yang terjadi adalah demo dan penggantian-penggantian di tengah jalan,” kata Anthony.

Menurut Anthony, masa jabatan kepala desa yang singkat dapat membuktikan bahwa sosok tersebut adalah orang yang mampu bekerja dengan baik.

“Jadi, semakin pendek itu masa jabatan, tentu saja cukup untuk membuktikan bisa bekerja dan itu semakin baik. Makanya kalau di negara maju kebanyakan empat tahun,” tambah Anthony.

Anthony juga menyoroti sikap DPR yang langsung menyatakan akan mempertimbangkan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Menurutnya, itu hanya lah janji yang manis dilakukan DPR.

“Nah ini kan asal menjanjikan yang tadi itu. Jangan sampai asal menjanjikan, asal mengiming-imingi saja. Ladahal pada saat itu tidak bisa dibahas,” tambahnya

Partai Gelora Ucapkan Milad ke-76 ke Megawati, Fahri: Beliau Tokoh Politik yang Disegani Lawan Politiknya

Partaigelora.id – Tanggal 23 Januari menjadi hari spesial bagi Presiden RI ke 5 Megawati Sukarnoputri yang genap berusia 76 tahun. Di usianya yang ke 76 tahun ini, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ini tetap menjadi tokoh politik yang disegani lawan lawan politiknya.

“Selamat Milad Ibu Megawati, semoga Allah SWT memberilan keberkahan umur di usia ke-76 ini. Kami yang muda mendoakan ibu dan kepemimpinan bangsa yang akan datang. Semoga jaya Indonesia Raya. Amin YRA,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, Senin (23/1/2023).

Hal senada disampaikan Sekretaris Jendral Partai Gelora Mahfuz Sidik. Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 kepada Megawati.

Mahfuz mendoakan Megawati senantiasa diberikan kesehatan dan penuh keberkahan dalam membimbing bangsa dan negara republik Indonesia.

“Selamat Ulang Tahun ke 76 Ibu Megawati Soekarnoputri, semoga senantiasa sehat dan penuh keberkahan dalam membimbing bangsa dan negara Indonesia,” kata Mahfuz.

Menurut Mahfuz, Megawati adalah sosok politisi yang matang dan sudah teruji. Di era orde baru, Megawati mampu melewati hambatan-hambatan dari lawan politiknya saat itu.

Termasuk menghadapi PDI tandingan saat itu, tapi Megawati mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai politisi handal dan teruji.

Hingga pemilu tahun 1999 Megawati Soekarnoputri berhasil menghantarkan PDI Perjuangan sebagai kekuatan politik baru di era reformasi.

“Memiliki darah langsung dari presiden RI Pertama Ir Soekarno, Megawati terus menanamkan ideologi Pancasila kepada kader-kader PDIP dan mencetak kader-kader banteng moncong putih yang militan.”

“Ibu mega sosok kharismatik, diusia ke 76 beliau tetap sosok pemersatu di PDIP dan semakin solid,” kata Mahfuz.

Dari PDIP, kata Mahfuz, Gelora banyak belajar kepada Bu Megawati yang begitu kuat pengaruhnya di PDIP dan hingga sekarang belum tergantikan sosok Megawati di partai berlambang banteng moncong putih.

Apalagi Pemilu 2024, PDIP menargetkan hat-trick pada pemilu dan Pilpres mendatang, tentu saja ini target yang luar biasa.

Soliditas kader-kader banteng di bawah komando langsung Megawati Soekarnoputri menjadikan kader-kader PDIP tegak lurus terhadap instruksi ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Ini kelebihan Megawati dalam mengendalikan partai PDIP, dan kader tegak lurus atas instruksi ketua umumnya,” tandasnya.

Pada usia yang ke 76, kata Mahfuz, Partai Gelora berharap Megawati menjadi sosok guru bangsa dan sosok politisi sejati.

Bangsa Indonesia beruntung memiliki Megawati menjadi guru bangsa. Apalagi saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Itu menunjukkan bahwasannya Megawati komitmen Untuk terus melakukan pembinaan dan menanamkan ideologi Pancasila.

“Ibu Megawati Komitmen menjaga nilai nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Mahfuz.

Fahri Hamzah: Pemilihan Langsung Oleh Rakyat, Aurat Demokrasi yang Harus Dijaga

Partaigelora.id – Pro kontra perdebatan penggunaan sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam Pemilu 2024 kembali mencuat dan meruncing. Sehingga hal ini membuat elit di tanah air mengalami kegalauan dalam menentukan jalan demokrasi yang benar.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah saat menjadi narasumber dalam diskusi Moya Institute bertajuk ‘Pemilu Proporsional Tertutup: Kontroversi’ di Jakarta, Jumat (20/1/2023) sore, mengatakan, atas kegalauan tersebut, maka para elit kita ingin menciptakan narasi demokrasi yang khas Indonesia.

“Dugaan saya, ini didrive (dipaksa) dua tren global tentang efektivitas dalam pengelolaan negara. Disatu sisi melihat demokrasi dan kemajuan Tiongkok (China), disisi yang lain melihat demokrasi liberal barat yang berasal dari Prancis dan Amerika Serikat,” kata Wakil Letua Umum Partai nomer urut 7 ini dalam keterangannya, Sabtu (21/1/2023).

Ketika melihat efektivitas penerapan dua sistem demokrasi tersebut plus minusnya, maka ada semacam keinginan dari para elit kita untuk menciptakan sistem demokrasi tersendiri ala Indonesia.

“Menurut saya, kita tidak perlu canggung untuk mengusulkan demokrasi yang utuh agar sebagai bangsa kita ada capaian yang jelas, sehingga kita tuntas. Sebagai bangsa kita tidak boleh seperti bangsa baru yang terus mengalami kegalauan,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2004-2019 ini, lantas menjelaskan, pada awal Kemerdekaan RI 1945 hingga 1950, Indonesia pernah menerapkan Demokrasi Terpimpin dan Parlementer/Liberal pada era Orde Lama (Orla) semasa Bung Karno (Presiden Soekarno RI ke-1).

Namun, pada masa Orde Baru (Orba) selama 32 tahun saat mantan Presiden Soeharto RI ke-2 berkuasa, Demokrasi Terpimpin kemudian diganti Demokrasi Pancasila.

“Pak Harto kemudian jatuh tahun 1998, karena Demokrasi Pancasila dianggap menyumbat kekuatan rakyat. Dan sekarang hal itu diajukan kembali pertanyaan tersebut, setelah adanya amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali itu dianggap kebablasan,” katanya.

Karena itu, para elit kita kata Fahri, terus berusaha untuk mengikat atau menambal lubang demokrasi di mana-mana.

“Tapi saya mau mengingatkan, kalau demokrasi itu pakaian kita, maka jangan salah tambal. Yang kita tambal itu auratnya saja, kalau yang bukan aurat ditambal juga, itu nanti menjadi kacau,” katanya.

Menurut Fahri, dalam konteks demokrasi, pemilihan terbuka itu, aurat. Sehingga demokrasi atau pemilihan langsung kepada orang seperti sekarang sudah benar, tidak perlu diubah lagi.

“Itu yang harus ditambal, dalam pengertian tidak boleh diubah. Itu sudah tertambal tidak boleh dibuka, karena itu aurat dari demokrasi kita. Kalau aurat kita tutup dalam pengertian dalam demokrasi tertutup, itu sudah tidak demokratis namanya,” ujar Fahri.

Dalam demokrasi, lanjut Fahri, rakyat lebih penting dari negara atau institusi. Karena itu, partai politik (parpol tidak boleh mengambil alih peran rakyat. Sebab, rakyat adalah unit paling penting dalam demokrasi, bukan institusi atau negara.

“Makanya parpol itu, penyelenggara negara, diluar. Tidak boleh dia masuk ke dalam sistem dan mengambil alih pertanggungjawaban individu atau orang. Ini nilai-nilai dasar dalam konstitusi kita,” katanya.

Fahri berharap para elit sekarang menghargai jasa-jasa para fouding fathers yang memiliki keberanian luar biasa mengubah sistem kerajaan (daulat tuanku) menjadi republik (daulat rakyat).

“Luar biasa keberanian founding fathers kita mengalihkan ke republik dari kerajaan. Padahal sudah ada imperium di dalamnya, sudah ada kerajaan dan kesultanan yang sudah jalan. Tidore itu penguasa pasifik, belum lagi kalau kita bicara Sriwijaya atau Majapahit, dan dikampung saya ada Kerajaan Sumbawa. Itu semua kerajaan hebat, puluhan, bahkan ratusan tahun berkuasa di Indonesia,” katanya.

Namun, para founding fathers saat itu, sadar bahwa feodalisme kerajaan sulit untuk diajak bersatu. Namun, dalam perkembangannya, feodalisme justru digunakan Orba agar terus berkuasa dengan merampas kebebasan rakyat.

“Tetapi ada upaya dari elit kita untuk mengembalikan feodalisme, karena itu hati-hatilah terhadap kemunculan satu generasi yang tiba-tiba tidak paham dengan elitnya. Tiba-tiba bosan sama elitnya, itu mesti kita hati-hati, jangan sampai dijatuhkan seperti Pak Harto tahun 1998,” katanya.

Fahri menegaskan, upaya untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup bisa menyebabkan ketidaksinambungan antar generasi dan memicu revolusi lagi.

“Jangan percaya partai politik yang mengusulkan sistem proporsional tertutup akan aspiratif itu, bohong. Biarkan rakyat mengkombinasi sendiri siapa wakilnya. Jadi demokrasi terbuka tidak boleh diubah,” tegasnya.

Fahri menilai carut marutnya sistem Pemilu di Indonesia, lebih disebabkan pada manajemennya, bukan sistemnya. Seperti terjebak pada pelaksanaan Pemilu Serentak, yang harusnya dipisah antara pemilihan legislatif dengan eksekutif, termasuk pemilihan kepala daerah.

“Kita sendiri yang menciptakan keruwetan Pemilu, menciptakan politik transaksional (politik uang), menciptakan kelelahan menumpuk sehingga petugas Pemilu sampai 800-an meninggal pada Pemilu 2019 lalu. Itu semua menurut saya, bukan sistemnya, tapi karena buruknya manajemen,” tegasnya.

Fahri beranggapan, bila pada Pemilu 2024 Indonesia kembali menerapkan sistem proporsional tertutup, maka akuntabilitas politik akan rusak.

Sebab menurut Fahri, transaksi politik antara rakyat dan pemimpin harus dilakukan secara langsung, tidak melalui perantara partai politik.

“Mandataris hanya bisa muncul kalau pemberi dan penerimanya bisa saling berhubungan langsung,” ujarnya.

Fahri kembali menegaskan, bahwa sistem proporsional terbuka yang dipakai dalam beberapa pemilu terakhir sudah tepat.

“Sistem demokrasi langsung memilih orang itu sudah benar. Itu auratnya demokrasi. Aurat itu harus dijaga, jangan malah yang tidak penting ditutup,” pungkas Fahri.

Partai Gelora Berharap Para Capres Tidak Tonjolkan Popularitas, Tapi Ide Dalam Mengelola Situasi Global Saat Ini

, , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mengikuti konstetasi di Pemilu 2024 tidak hanya sekedar menampilkan kepopularitasannya saja, tetapi juga harus memiliki ide dalam mengelola situasi krisis global saat ini yang semakin parah dan dalam.

“Para capres dan cawapres yang akan berkontestasi dalam perubahan politik di Indonesia di 2024 nanti harus memberikan pencerahan. Dia harus punya ide yang ditawarkan, yang bisa membawa Indonesia melampaui fase krisis saat ini. Sehingga kita sebagai bangsa melakukan lompatan besar menjadi negara maju baru, sebagai kekuatan global baru,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk ‘Mengintip Arah Stabilitas Global 2023, Rabu (18/1/2023).

Dalam diskusi yang digelar secara daring oleh partai bernomor urut 7 ini, Mahfuz menyesalkan para kandidat capres masih disibukkan urusan popularitas saja, padahal tren perubahan global saat ini mengancam masa depan Indonesia.

Sehingga diperlukan upaya dalam memitigasi tren perubahan global dan bisa menjadi bahan pengambilan kebijakan politik agar Indonesia tidak lagi menjadi collateral damage atau sandwich di tengah tekanan pertarungan kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia.

“Dalam sejarahnya Indonesia selalu menjadi collateral damage, menjadi sadwich di tengah pertarungan kepentingan kekuatan global. Kita tidak ingin menjadi collateral damage lagi, kita harus mengelola situasi krisis sekarang untuk kepentingan kita,” katanya.

Mahfuz meminta agar para capres tidak hanya ‘jumping’ dengan mengangkat tema-tema permukaan yang bertujuan untuk meningkatkan popularitas dan elektablitasnya saja.

“Masyarakat disibukkan dengan tema-tema permukaan, termasuk dalam memilih pemimpin. Kita jumping tentang figur yang paling favorit, kita lupa dengan ide apa yang dibutuhkan indonesia ketika nanti ada pergantian kepempinan di 2024,” katanya.

Karena itu, Mahfuz sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di DPR pada 15 Agustus 2022 lalu, bahwa Indonesia harus bisa ‘membajak krisis’ saat ini dan mampu melakukan lompatan besar disaat negara-negara lain tengah terpuruk akibat krisis ekonomi.

“Jadi apa yang disampaikan Presiden Jokowi sejalan dengan pikiran Partai Gelora yang sejak 2 tahun lalu, yang secara konsisten kita suarakan ke tengah-tengah masyarakat, bahwa kita harus mampu mengambil benefit dari krisis saat ini. Itulah sebenarnya yang kita maksud dengan Arah Baru Indonesia,” katanya.

Menurut Mahfuz, selama dua tahun terakhir, Partai Gelora melalui Gelora Talks selalu mengangkat tema-tema mengenai tren perubahan global, meskipun tema tersebut dirasa terlalu berat dan elitis

Namun hal itu, dilakukan sebagai bentuk pencerahan kepada pemerintah dan masyarakat agar bisa memitigasi dalam mengelola situasi krisis global saat ini.

“Mudah-mudahan apa yang dilakukan Partai Gelora selama dua tahun ini bisa menyemai ide-ide bagi kemajuan Indonesia ke ke depan setelah kita mampu mengelola situasi krisis global yang kita rasakan saat ini,” pungkas mantan Ketua Komisi I DPR ini.

7 Rumus Kearifan Dunia

Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Teuku Rezasyah mengatakan, bahwa sebagai bangsa Indonesia tidak boleh lengah terhadap perkembangan yang terjadi di luar pasca terjadinya perang Rusia-Ukraina saat ini.

Sebab, ada kecenderungan setiap negara di dunia saling bersinggungan dan ingin memperluas diri baik secara geografi maupun secara pengaruh.

“Pertanyaan buat kita semua, apakah kita bangsa besar bangsa tanggung atau bangsa yang terseret rivalitas antarbangsa. Ada kata bijak dari tokoh Tsu Su yang menyatakan kenali dirimu. Juga pesan Tjut Nya Dien kepada Teuku Umar tentang kenali kemampuan diri,” kata Teuku Rezasyah.

Teuku Rezasyah lantas menyitir 7 rumus kearifan dunia yang bisa menjadi patokan dalam mengelola negara, di antaranya, meritokrasi, pendidikan, sains dan teknologi, budaya, market ekonomi, pragmatism, dan penegakan hukum.

“Di bidang meritokrasi, bereskan dulu dalam memilih pemimpin di semua lini, tidak hanya presiden. Pemimpin harus jelas asal usulnya, pendidikan, kecakapan, dan leadershipnya. Kepemimpinan di Indonesia menjadi tanggungjawab para partai politik yang memiliki kewenangan dalam menentukan,” katanya.

“Parpol harus bisa menghadapi tantangan besar dalam melakukan sosialisasi politik, kaderisasi dan pemimpin yang ditunjuk. Parpol harus bersinergi dengan parpol lain untuk menentukan sikap. Jangan main-main dengan 7 kearifan di atas yang harus dilakukan secara tegas,” imbuhnya.

Teuku Rezasyah berharap agar para capres dan cawapres maupun kader partai politik yang akan maju sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024 , harus memiliki 7 kriteria tersebut, sehingga memiliki kapabilitas dan bisa membawa kemajuan bagi Indonesia.

“Jadi capres dan cawapres maupun para kader parpol saat ada 18 sekarang ini, harus mempersiapkan diri dengan 7 kearifan dunia tersebut, sehingga kalau terpilih bukan karena fulus atau kedekatanya, tetapi memang karena kemampuan dan kapabilitasnya,” katanya.

Pengamat Hubungan Intenasional Unpad Bandung ini lantas menyoroti nomor urut 7 yang didapat Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024. Teuku Rezasyah menilai nomor 7 memiliki makna yang mendalam dalam bahasa Jawa maupun Sunda.

“Tujuh dalam bahasa Jawa itu Pitu. Pitu artinya pitulangan atau mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi hendaknya Partai Gelora selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa, sehingga mendapatkan tuntunannya atau pitulungan dan jangan besar kepala, karena kita hidup dalam suatu masyarakat, seperti di Jawa Barat ini kita harus Silih Asuh, Silih Asah dan Silih Asuh,” katanya.

Sedangkan Researcher CORE Indonesia Muhammad Ishak mengatakan, Indonesia harus memiliki peran lebih kuat dalam menghadapi tahun-tahun penuh ketidakpastian di 2023.

“Indonesia di tahun 2023 ini akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Ekonomi Indonesia pada 2023 akan lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan 2022,” kata Ishak.

Ia menyebutkan ada tiga faktor yang akan menyebabkan ekonomi Indonesia pada 2023 rendah. Pertama, perang Ukraina melawan Rusia belum diketahui kapan berakhir dan besarnya eskalasi yang masih akan terjadi, sehingga menyebabkan inflasi tinggi di berbagai negara.

Kedua seberapa tinggi harga komoditas global. Ketiga, seberapa besar recovery yang dilakukan China akibat Covid 19 di China yang belum turun meskipun sudah mulai melandai.

Selain itu, pelambatan pertumbuhan ekonomi di China dan Eropa juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena ketergantungan pada impor sangat tinggi.

“Pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Harga gas jangan dinaikkan, bansos jangan dikurangi atau dihentikan. Jangan menanggalkan kebijakan yang telah dibuat,” katanya.

Namun, dalam kesempatan yang sama, pemerintah, harus bisa menyiapkan generasi muda, pendidikan yang baik, memberikan permodalan dan mendukung teknologi yang kuat, serta penegakkan good government dalam aturan main dan tata kelola pemerintahan.

Partai Gelora Bakal Gelar Rakornas Konsolidasi Pemenangan dan Kick Off Pencalegan pada Awal Pebruari 2023

, , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) ke-9 pada awal Pebruari 2023 mendatang. Rakornas partai dengan nomor urut 7 itu, membahas agenda Konsolidasi Pemenangan dan Kick Off Pencalegan Anggota Legislatif pada Pemilu 2024.

Rakornas tersebut, akan dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia. Selain itu, Rakornas nas juga akan dihadiri bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

“Awal Februari kita akan jadwalkan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi nasional, Rakornas yang ke-9. Nanti kita hadirkan seluruh jajaran DPN, DPW, dan jajaran DPD. Agendanya Rapat Konsolidasi Pemenangan, kita juga akan lakukan kick off pencalegan,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat memimpin Rakor DPN-DPW Partai Gelora Indonesia membahas Evaluasi Verpol dan Persiapan Pencalegan yang digelar secara daring pada Minggu (15/1/2023) malam.

Menurut Sekjend Partai nomor urut 7 tersebut, setelah lolos sebagai peserta Pemilu 2024, Partai Gelora bertekad lolos ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 persen dan mendudukkan kadernya sebagai Anggota DPR.

“Tekad kita lolos parliamentary treshold dan kita punya wakil di DPR RI. Sehingga nanti 2027 pada tahapan awal menuju Pemilu 2029, ya kita termasuk partai yang dikecualikan hanya ikut verifikasi administrasi saja, tidak perlu verikasi administrasi faktual lagi,” katanya.

Mahfuz menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan DPW, DPD, DPC dan Bacaleg selama proses verifikasi partai politik (parpol), sehingga Partai Gelora lolos dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 lalu, dengan nomor urut 7.

“Atas nama Dewan Pimpinan Nasional, saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sangat besar kepada seluruh jajaran DPW, DPD dan DPC dan juga Bacaleg, serta Anggota yang sudah terlibat dan berjuang keras mensukseskan tahapan verifikasi partai politik. Dan Alhamdulillah, Partai Gelora menjadi peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7,” katanya.

Saat ini, kata Mahfuz, Partai Gelora sedang menyiapkan regulasi dan persyaratan administrasi mengenai proses pencalegan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, sambil menunggu aturan dari KPU mengenai penggunaan Sistem Informasi Pencalonan Pencalonan (Silon), serta penataan daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu 2024.

“Sambil menunggu regulasi tersebut, terkait pencalegan bisa melakukan rekruitmen secara terbuka. Dilakukan secara berjenjang, mencari calon-calon Bacaleg. Tapi kalau Bacalegnya sudah terpenuhi, maka tidak perlu melakukan rekruitmen secara terbuka, tinggal dilakukan asesmen, penilaian layak atau tidak,” katanya.

Ia berharap agar proyeksi Bacaleg Partai Gelora bisa diselesaikan pada Pebruari atau paling lambat Maret 2023. Sehingga pada April 2023 Bacaleg tersebut, berkasnya bisa diserahkan ke KPU dan dimasukkan ke dalam Silon masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

“Kebijakan rekruitmen Bacaleg sebenarnya, sudah kita lakukan lebih awal, maka kita yakin proyeksi Bacaleg kita akan terpenuhi. Sehingga kita bisa memasuki tahapan internal, konsolidasi pemenangan Pemilu 2024,” ujarnya.

Mahfuz menambahkan, Rakornas ke-9 selain membahas agenda Konsolidasi Pemenangan dan Kick Off Pencalegan Anggota Legislatif pada Pemilu 2024, juga akan disampaikan pembentukan dan penunjukkan empat DPW baru di Papua hasil pemekaran wilayah. Yakni DPW Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Sehingga jumlah DPW Partai Gelora nantinya mencapai 38 DPW sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia saat ini sebanyak 38 provinsi.

“Jadi dengan membentuk empat DPW baru di Papua hasil pemekaran Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, maka DPW kita bukan 34, tapi sudah jadi 38 DPW seperti jumlah provinsi kita saat ini,” katanya.

Dalam Rakor DPN-DPW Partai Gelora ini, Ketua Pokja DPN Achmad Chudori menyampaikan pelaksanaan pendaftaran dan proses verifikasi parpol. Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Regulasi Organisasi Handoyo Prihantanto menyampaikan, pokok-pokok regulasi berkaitan dengan tahapan pencalegan.

Sementara Wasekjen Budi Hermawan menjelaskan, tahapan-tahapan pencalegan dan persyaratan administrasi yang diperlukan. DPN menunjuk Budi Hermawan ditunjuk sebagai Ketua Pokja Pencalegan.

Kemudian Hisan Anis Matta, Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora menyampaikan Surat Edaran 7 Instruksi Ketua Umum mengenai Sosialisasi Partai Gelora kepada jajaran DPW, DPD, DPC hingga PAC.

Partai Gelora Dorong Anis Matta-Fahri Hamzah Jadi Capres dan Cawapres di Pilpres 2024

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong kader internalnya untuk diusung sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang. Partai Gelora akan mendorong Ketua Umumnya, Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai capres dan cawapres.

“Dinamika capres dan cawapres saat ini masih bergerak dinamis dan cair. Tak hanya partai parlemen, partai baru juga turut serta mendorong kader internal untuk diusung dalam Pilpres 2024,” kata Ketua Bapilu Partai Gelora, Rico Marbun ketika menghadiri acara ‘VIVA The Interview Coffee Session’ di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (14/1/2023).

Menurut Rico, internal Partai Gelora positif akan mendorong Anis Matta dan Fahri Hamzah menjadi capres atau cawapres. Capres dan cawapres Partai Gelora itu akan segera dikomunikasikan kepada partai parlemen dan non parlemen.

Rico menilai kedua petinggi Partai Gelora tersebut, tidak bisa dipandang remeh atau sebelah mata, lantaran Partai Gelora memiliki 700 ribu lebih kader di daerah yang valid, meski sebagai partai baru.

“Kalau Partai Gelora jelas, punya 700 ribu lebih kader dibandingkan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang tidak punya partai. Maka kami tentu ingin mengajukan pak Anis Matta dan Pak Fahri Hamzah sebagai capres dan cawapres,” ujar Rico.

Rico menambahkan, bahwa partai politik harus berani mendorong kader internalnya untuk bisa maju di kontestasi Pilpres 2024. Sebab, dia mulai melihat fenomena adanya parpol yang tak mengusung kader internalnya maju di kontestasi politik.

“Jadi kalau kita melihat sebenarnya parpol ini sudah seharusnya regenerasi. Regenerasi kepemimpinan terutama di nasional. Sekarang ini saya melihat, saya menangkap ada upaya sistematis bahwa justru tokoh-tokoh pimpinan parpol yang kita anggap sebagai kader terbaik nomor satu dari partai politik itu dikondisikan seakan akan selalu lemah dibandingkan orang orang luar,” ungkapnya.

Dijelaskan Rico, jika masalah ini terus dilanjutkan, maka demokrasi tanah air bisa terus menyusut. Sebaliknya, Rico tidak mengetahui apakah ada pihak mengkondisikan hal tersebut di masyarakat.

“Jadi kita tidak tahu, kalau menurut saya ini ada benturan. Ada benturan antara figuritas pimpinan parpol dengan opini yang entah dibangun dari mana. Kalau ini dibiarkan terus menerus, itu yang terjadi adalah susutnya kualitas demokrasi,” jelasnya.

Seperti diketahui, sejumlah DPW Partai Gelora telah mengajukan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Salah satu DPW tersebut, adalah DPW Partai Gelora Aceh.

DPW Partai Gelora Aceh memastikan akan mengusung pendiri yang juga sebagai ketua dan wakil ketua umum partai Gelora Indonesia, Anis Matta dan Fahri Hamzah sebagai bakal calon Presiden dan calon wakil Presiden Indonesia.

Hal itu disampaikan pada rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan jelang Pemilu 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Graha Coffee and Resto, Sabtu, 14 Januari 2023, Kota Lhokseumawe dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah se Dapil DPR RI Aceh 2.

Kabar kepastian Anis Matta dan Fahri Hamzah akan maju sebagai capres dan cawapres tersebar juga di dunia maya. Sebuah salinan pesan suara yang tersebar di media sosial Twitter mengejutkan publik.

Adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, dalam sebuah pesan suara (voice note) menyatakan akan maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 mendatang.

Fahri Hamzah menyebut akan mendampingi Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta, sebagai pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung dalam Pemilu tanggal 14 Februari 2024.

“Bagi teman-teman di bawah yang katanya mengidolakan saya, Bang Fahri Hamzah, dan Ustadz Anis Matta, sampaikan kepada mereka bahwa saya dan Pak Anis Matta, Insya Allah, maju sebagai Capres 2024,” kata Fahri Hamzah seperti dinukil dari akun twitter @klipfahri, Rabu (11/1/2022).

“Insya Allah pendaftarannya tanggal 7 sampai 13 September. Masih 9 bulan lagi, jadi sabar menunggu pendaftaran kita Insya Allah. Salam hormat kepada semuanya,” lanjutnya.

Diketahui, akun @klipfahri memang aktif mencuit berbagai hal tentang Partai Gelora, termasuk membagikan potongan potongan video 2 tokoh partai berlambang ombak menggulung berwarna biru, merah dan putih itu.

Fahri Ungkap Hadar Gumay dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Bawa Agenda Terselubung

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang dimotori oleh Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) untuk mematikan Partai Gelora agar tidak bisa mengikuti Pemilu 2024.

Fahri membantah ada permintaan dari Istana yang memerintahkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan komisioner KPU pusat lainnya yang menginstruksikan KPU provinsi untuk meloloskan Partai Gelora dalam verifikasi faktual seperti yang ditudingkan Hadar Gumay dkk ke Komisi II DPR, Rabu (12/1/2023).

Dia heran dengan manuver Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang melapor persoalan KPU ke Komisi II DPR. Apalagi, dalam laporannya kumpulan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut membawa-bawa nama Istana.

“Ngakunya masyarakat sipil tapi yang dibela pengusaha dan konglomerat bikin parpol. Ada-ada saja, saya khawatir mantan pimpinan KPU ini dipakai dan masuk angin, terus buangnya sembarangan,” kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (12/1/2023)

Fahri menegaskan, Hadar Gumay dkk membawa agenda terselubung dari para pengusaha dan konglomerat tertentu, karena mereka takut akan adanya perubahan total yang dibawa Partai Gelora.

“Mereka takut dengan gelombang rakyat yang akan menuntut pembaharuan total dalam cara kita bernegara melalui Partai Gelora. Kerena takut hukum tegak, korupsi dan segala kejahatan hilang. Mereka takut Indonesia bersatu mengubah nasib menjadi kekuatan yang diperhitungkan,” ucap Fahri.

Menurut Fahri, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih itu, seharusnya mendukung ide demokrasi supaya para intelektual mudah bikin partai politik (parpol), dan bukan jadi monopoli pengusaha atau konglomerat saja.

Selain itu, Partai Gelora juga telah mengajak seluruh parpol peserta Pemilu 2024 untuk adu debat gagasan dan pikiran mereka. Sehingga publik dapat mengetahui program parpol mereka, apakah membawa aspirasi rakyat atau tidak.

“Kita ajak debat adu pikiran, malah main belakang, mau main jegal. Kita kritik sistem pemilu lama, eh malah sekongkol dengan pemain lama. Partai Gelora tidak takut hadapi konspirasi mereka. Mereka marah karena gagal hentikan langkah kami, sekarang mau perang terbuka. Ayo!” katanya.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini mengungkapkan, selama proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 ada upaya untuk menghilangkan data-data yang sudah diinput agar tidak memenuhi syarat oleh kelompok tertentu saat verifikasi faktual.

“Partai Gelora ini ingin dimatikan, aneh data kami hilang tidak jelas. Sekarang ketika kami resmi jadi peserta Pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 7, malah kebakaran jenggot nggak karuan,” ujarnya.

Hadar Gumar dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, kata Fahri, dinilainya justru ingin melindungi partai tertentu, yang sebenarnya tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Padahal kepengurusan dan kantor Partai Gelora dari pusat hingga di daerah semua ada, tidak ada memanipulasi.

“Jadi sekarang kamu ketahuan, terbongkar lah siapa dalang kecurangan ini. Jadi sasaran mereka bukan penyelenggara Pemilu, sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang mimpin sekarang. Makanya Partai Gelora menjadi sasaran mereka, karena dugaan saya mereka semua takut kami menang. Sangat takut, Naudzubillah …,” tandas Fahri.

Fahri mengingatkan, semakin Partai Gelora ‘dikeroyok’ dan ditekan, maka akan semakin terlihat kemenangan Partai Gelora dalam memimpin Indonesia di 2024 pada mendatang.

“Dalam sejarah, setiap bayi yang lahir yang datang akan membawa perubahan besar, pastilah ingin dimatikan oleh kemapanan oligarki dan kekuasaan. Mohon doa untuk Partai Gelora agar siap menghadapi segala komplotan,” katanya.

Fahri mengaku heran terhadap ulah Hadar Gumay dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang tidak mendukung gagasan Partai Gelora mengajak adu debat gagasan 18 parpol demi kebaikan Pemilu yang akan datang.

“Sekali lagi kami mau tarung gagasan untuk kebaikan pemilu yang akan datang. Partai Gelora dan para tokohnya punya reputasi untuk memperbaiki keadaan termasuk sistem pemilu. Ayo berdebat dan bertanding, jangan main belakang,” katanya.

“Jadi tolong sandingkan 18 partai peserta pemilu untuk berdebat, termasuk Partai Gelora. Tatap baik-baik, tetapi kenapa kalian pilih kami sebagai sasaran konspirasi?. Kenapa kalian sekongkol bersama yang kaya dan berkuasa? Apa agenda kalian? Jika kalian punya maksud baik, untuk siapa?” pungkasnya.

Teknologi Jadi Ancaman Serius Demokrasi, Fahri Hamzah: Indonesia Butuh Pemimpin Filsuf, Pemimpin Populer itu banyak Racunnya

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Indonesia perlu seorang pemimpin filsuf seperti era Yunani kuno. Hal itu agar pikiran, ide dan gagasannya tidak hanya dinikmati bangsa sendiri, tetapi juga oleh masyarakat global.

“Teknologi sekarang sudah mengancam demokrasi, karena begitu mudahnya membuat orang populer. Sehingga orang populer itu identik dengan pemimpin, padahal banyak racunnya juga. Mereka hanya populer, tetapi nggak bisa memimpin,” kata Fahri saat menjadi keynote speaker dalam Gelora Talks Edisi Spesial ke-77, Sabtu (7/1/2023) sore.

Diskusi bertajuk ‘Kreasi Seni dan Budaya dalam Membangun Peradaban Bangsa’ ini juga dihadiri Ketua Bidang Seni Budaya Ekraf Partai Gelora Deddy Mizwar, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, Musikus Internasional Franki Raden dan Komedian Nasional Jarwo Kwat.

Menurut Fahri, demokrasi Indonesia saat ini menghadapi dilema, karena orang-orang tidak bermutu lebih populer daripada orang bermutu.

Mereka tidak mempunyai pikiran-pikiran besar seperti Bung Karno (Soekarno), tetapi kerjaanya hanya memanipulasi popularitas dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar bisa menang Pemilu.

“Ini ancaman serius, ini tantangan kita. Kita dipaksa menerima fakta bahwa orang-orang tidak bermutu lebih populer, daripada orang bermutu,” katanya.

Sehingga untuk memenangi Pemilu di Indonesia diperlukan strategis khusus agar orang-orang tidak populer yang mempunyai pikiran dan gagasan besar bisa menjadi pemimpin.

“Untuk mengendalikan orang-orang tidak bermutu, kita perlu seorang filsuf seperti dalam demokrasi di Athena, Yunani. Penduduknya cuman puluhan ribu, tetapi para filsufnya mengatakan, bahwa yang memimpin negara itu harus filsuf,” ujar Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini.

Para filsuf ini, lanjut Fahri, yang akan mengendalikan pikiran-pikiran besar dalam membangun peradaban Indonesia. Dimana nantinya tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur pemikiran.

Sehingga pemikirannya tidak hanya dinikmati bangsa sendiri, tetapi juga masyarakat global. “Makanya kami ingin filsuf kami, ketua umum kita (Anis Matta) menjadi presiden,” ujarnya.

Dalam pandangan Fahri, Anis Matta seseorang yang memiliki ide yang kuat, mengerti sejarah dan kebudayaan, serta mencintai kesenian. Artinya, dimensi yang diketahui, tidak hanya soal duniawi (dunia), tetapi juga ukharawi (akhirat).

“Anis Matta mengerti betul bagaimana cara kerja negara, cara kerja dunia, cara kerja agama dan cara kerja kebudayaan. Kalau dia jadi presiden bisa menciptakan kesigapan, dan implikasi dari apa yang dia pikirkan itu juga banyak,” katanya.

Anis Matta, lanjut Fahri, juga tahu bahwa Indonesia saatnya berperan sebagai pemimpin global, karena peradaban barat saat ini sedang stagnan atau mandeg dengan menciptakan ide Arah Baru Indonesia, dan menjadikan Indonesia 5 besar dunia.

“This is our turn, ini giliran kita sekarang untuk menjadi aktor perubahan. Para pejabat kita harus terus diinspirasi, bahwa sekarang giliran kita berperan di tingkat global. Tetapi kelihatannya pejabat kita seperti masih lunglai dan lemah, tidak mempunyai pikiran yang tajam dan mendalam,” katanya.

Karena itu, tugas Partai Gelora untuk mengimplan para pemimpin dan jajarannya menjadi pemimpin nasional yang memiliki pikiran dan jiwa perubahan.

“Sekarang waktunya Partai Gelora memimpin Indonesia, tidak sekedar punya mimpi besar, tetapi juga memenangi Pemilu 2024 agar Indonesia bisa menjadi aktor perubahan global,” tegasnya.

Diplomasi Kebudayaan

Sementara itu, Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekraf Partai Gelora Indonesia, Deddy Mizwar mengatakan, produk budaya dan kesenian Indonesia dapat digunakan sebagai diplomasi ke seluruh dunia melalui diplomasi kebudayaan.

Sebab, keragaman budaya Indonesia sangat besar yang tidak dimiliki negara lain di dunia. Namun, kendalanya selama ini tidak adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah untuk menunjang hal tersebut.

“Materinya ada, elemen untuk mencapai itu ada. Cuma kita belum menggunakan seoptimal mungkin di bidang kebudayaan ini. Kenapa? Salah satunya adalah political will yang belum ada dari pemerintah kita saat ini,” jelas Deddy.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Partai Gelora Deddy Miing Gumelar menambahkan, pemerintah dinilai tidak memahami esensi kebudayaan, dan beranggapan bahwa kebudayaan itu sebagai ‘kerupuk’ dalam hidangan pokok.

“Bagaimana kebudayaan bisa maju kalau kebudayaan dianggap kerupuk di dalam main course. Sementara ada yang mengatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang maju, yang kebudayaannya tidak maju. Pasti. Kalau negaranya itu maju, pasti kebudayaannya juga maju,” tegasnya.

Miing juga mengungkapkan, ketiadaan anggaran pengembangan kebudayaan selama ini, karena pemerintah tidak mempunyai visi yang berkaitan dengan kebudayaan. Sehingga yang berkaitan dengan kebudayaan, nol anggaran.

“Karena mereka (pemerintah) tidak pernah menganggarkan. Karena mereka tidak punya visi dan tidak paham bahwa kita membutuhkan duta-duta kesenian di luar negeri. Itu namanya diplomasi kebudayaan,” tegasnya.

Miing mengusulkan agar pemerintahan yang terbentuk hasil Pemilu 2024 mendatang, agar membentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri, tidak digabung dengan Kementerian Pendidikan.

Tetapi kalaupun tetap digabung kementerinnya, maka penamaan nomenklaturnya, kata mantan Anggota Komisi X DPR Periode 2009-2014 ini, nama Kebudayaan harus didepan, baru setelah itu dibelakangnya nama Pendidikan, bukan sebaliknya.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu instrumennya beda. Justru kebudayaan itu yang bisa menghaluskan budi pekerti anak-anak, baru setelah itu pendidikan. Tapi kalau Partai Gelora menang, kita akan bentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri,” kata Miing.

Etnografi

Musikus Internasional Franki Raden menilai saat ini memang giliran ilmu kebudayaan yang berperan secara global, karena disipilin-disiplin ilmu lain menemui jalan buntu. Sehingga ilmu-lmu tersebut bermuara di bidang baru yang diberi nama culture studies, dimotori bidang etnografi.

“Nah, kalau kita bicara culture tools, kalau kita bicara giliran kebudayaan, referensinya langsung ke Indonesia. Kita boleh sombong sedikit kalau soal kebudayaan. Kita ini salah satu sumber kebudayaan yang terkaya, kita nomor satu di dunia,” katanya.

Menurut Franki, satu kebudayaan Indonesia sama dengan satu Benua Afrika, karena keragamannya. Sehingga Indonesia harusnya menjadi subjek, bukan objek dari hegemoni Budaya Barat maupun Budaya Korea seperti sekarang.

“Kita harus melihat kekuatan budaya kita agar menjadi kebudayaan global. Kita harus memberikan narasi, dengan narasi itu kita menjadi subyek, sehingga kita menjadi aktor, bukan hanya sekedar dipuji-puji orang luar,” katanya.

PhD di bidang Etnomusikologi University of Wisconsin-Madison Amerika Serikat ini berpendapat, Indonesia layak disebut sebagai negara etnografis, karena kaya akan keragaman budayanya.

“Karena itu, kalau kita membuat strategi kampanye, jangan mengabaikan etnografi, tidak akan menang. Karena Partai Gelora ini kuat narasinya, bukan sekedar jual janji-janji, dengan gunakan konsep etnografi saya yakin menang,” katanya.

Sebab, setiap etnik di Indonesia memiliki keunikan tersendiri sebagai kazanah budaya bangsa. Jika emosi setiap etnik tersebut, bisa disatukan maka partai itu akan menjadi partai pilihan mereka.

“Etnografi ini tidak pernah disentuh partai politik, tidak juga pemerintah. Makanya sangat aneh yang disentuh malah agama, sehingga timbul konflik seperti sekarang. Kalau etnografi yang disentuh tidak ada konflik. Mereka punya keunikan tersendiri, dan emosinya apabila bisa dimainkan, mereka menggaggap partai ini milik kita. Manifestasi dari etnografi itu, salah satunya bisa disatukan melalui musik” katanya.

Komedian Nasional Jarwo Kwat berharap agar pemerintah totalitas dalam mengembangkan kebudayaan, karena kebudayaan yang menentukan maju tidaknya suatu bangsa atau negara.

“Kenapa Korea bisa maju seperti sekarang, karena pemerintahnya totalitas mendukung agar budaya Korea maju dan mendunia. Para pejabatnya semua turun tangan, dan tentunya didukung oleh anggaran,” kata Jarwo.

Namun selama ini, kata Jarwo, pemerintah kurang memberikan dukungan kepada pengembangan kebudayaan, sehingga kreasi seni tidak bisa berkembang, karena minimnya pendanaan anggaran. Padahal seni dan budaya bisa memberikan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa Indonesia.

“Totalitas dukungan dari pemerintah harus ada, tidak sekedar kemauan pejabat publik saja, tapi juga anggarannya, pendanaan juga harus total. Kita harus bekerja keras, dan ini tugas kita bersama, bagaimana kreasi-kreasi seni kita itu bisa bangkit ke depannya dan bisa menjadi peradaban bangsa,” pungkasnya.

Partai Gelora Minta Pemerintah Sediakan Fasilitas Kesehatan dan Jaminan Sosial Bagi Petugas Pemilu 2024

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah pusat untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial bagi petugas Pemilu 2024.

Langkah tersebut, sebagai antisipasi terhadap kejadian yang tidak diinginkan terjadi, yakni jatuhnya korban jiwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) seperti pada Pemilu 2019 lalu, akibat faktor kelelahan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menanggapi permintaan Ketua KPU RI Hasyim Asyari agar pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial bagi petugas Pemilu 2024 saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI, Kamis (29/12/2022)

“Intinya Partai Gelora setuju, bahwa petugas penyelenggara pemilu terutama di tingkat KPPS diberikan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial, karena tugasnya sangat berat dalam melaksanakan Pileg dan Pilpres bersamaan waktunya,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (3/1/2023).

Menurut Anis Matta, permintaan tersebut sebagai hal wajar dan realistis yang harus dipenuhi pemerintah. Sebab, Pemilu 2019 dinilai menjadi salah satu pembelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

“Petugas Pemilu di berbagai tingkatan merupakan elemen penting bagi suksesnya pemilu, wajar jika mereka diberi fasilitas berupa fasilitas kesehatan dan jaminan sosial. Itu permintaan yang realistis,” ujarnya.

Anis Matta melanjutkan, fasilitas kesehatan dan jaminan sosial tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan sistem pemilu yang sudah diputuskan dalam undang-undang.

“Konsekuensi dari sistem pemilu yang kita pilih adalah petugas bekerja maraton pada hari H sejak penyiapan TPS, pemungutan suara, penghitungan, hingga rekap dan proses administrasinya. Belum lagi kegiatan persiapan yang tentu memakan waktu dan tenaga dan membawa risiko kesehatan bagi para petugas tersebut,” ujarnya.

Sementara mengenai format fasilitas kesehatan dan jaminan sosial yang akan diberikan untuk petugas Pemilu 2024, Anis Matta mendorong KPU segera berkoordinasi dengan pemerintah.

“Formatnya bisa didiskusikan. Apakah memanfaatkan atau membuat skema tertentu di BPJS Kesehatan, atau cara lain, bisa dicari format yang paling optimal dan tetap efisien,” tegas Anis Matta.

Seperti diketahui, Petugas Pemilu KPU mulai dari pusat hingga desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rentan dengan risiko yang dihadapi.

Kerentanan ini akan dirasakan oleh KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS penyiapan tahapan Pemilu.

Terutama sekali tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan risiko sakit dan bahkan meninggal dunia.

Prediksi kerumitan Pemilu 2024 yang digelar serentak antara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak berikut dampaknya terhadap petugas pemilu membayangi masa depan bangsa ini.

Publik tentu masih ingat tragedi Pemilu 2019, dimana terdapat 894 orang petugas yang meninggal dunia dan 5.175 orang petugas mengalami sakit.

Pada saat itu, penyebab sakit dan meninggal dunia petugas KPU adalah beban kerja yang tinggi baik baik sebelum, selama maupun sesudah hari pemilihan umum.

Selain itu, riwayat sakit sebelumnya menjadi penyebab atau meningkatkan risiko kematian maupun kesakitan di kalangan para petugas pemilu.

Penyebab lain karena berbagai persoalan psikologis, seperti kecemasan dan reaksi stres fisik yang dialami oleh petugas pemilu baik yang sehat maupun yang sakit.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X