Refleksi 77 Tahun Indonesia Merdeka, Partai Gelora Ingatkan Pentingnya Tegakkan Negara Hukum dan Supremasi Hukum

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara hukum, apalagi merdeka dalam bidang hukum pada usia kemedekaannya yang ke-77.

Bahkan saat ini Indonesia dinilai sudah menjadi negara kekuasaan, dimana kekuasaan itu selalu mengintervensi dalam proses penegakan hukum.

“Kasus penggeledahan rumah mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump beberapa waktu lalu, bisa menjadi contoh mengenai penggunaan kekuasaan di Indonesia. Penggeledahan ini belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk 77 Tahun Usia Kemerdekaan : Negara Hukum dan Masa Depan Indonesia, Rabu (17/8/2022).

Saat berkuasa sebagai Presiden AS, menurut Fahri, Trump dinilai sangat keterlaluan karena menabrak konsepsi-konsepsi dasar sebuah negara republik dan demokrasi di Amerika.

“Sikap politiknya banyak melakukan intervensi, dan Amerika ingin mengembalikan cita rasa sebagai negara hukum dan negara demokrasi,” katanya.

Fahri menilai, kejadian serupa juga bisa saja terjadi di Indonesia. Sebab, penegakan hukum di Indonesia kerap dijadikan permainan politik yang melibatkan operasi intelejen.

“Bisa jadi akan ada investigasi tentang penggunaan kekuasaan suatu saat nanti, sehingga kita perlu hati-hati dalam penegakan hukum,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.

Menurut Fahri, dalam negara demokrasi, sistem penegakan hukum saat ini, harus menganut prinsip-prinsip demokrasi keterbukaan (equality before the Law), dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Jadi negara hukum itu, saya melihatnya sebagai satu sistem. Bukan dibaca terpisah antara tangan, kaki dan sebagainya, tapi harus dibaca keseluruhan tubuh,” katanya.

Artinya, penegakan hukum itu tidak boleh ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi untuk melindungi para pejabat yang terlibat kasus pidana misalnya, sementara saat melibatkan rakyat, kasusnya dibuka secara terang benderang.

“Kata kuncinya adalah bahwa pada momen Peringatan 77 tahun Proklamasi, Partai Gelora justru mengingatkan tentang negara hukum yang memudar,” ujarnya.

“Kita boleh terbuka oleh klaim keberhasilan jangka pendek secara sepihak, tetapi masa depan ditentukan oleh berdiri tegaknya negara hukum dan supremasi hukum,” imbuhnya.

Karena itu, selayaknya hal tersebut menjadi perhatian para pemimpin dan politisi agar Indonesia lebih kuat pada masa depan sebagai negara hukum.

“Itulah yang paling penting diingat setelah 77 tahun usia kemerdekaan kita. Refleksi ini punya makna besar dan penting, yakni menjadi momentum bagi penegakan hukum Indonesia, masa depan negara hukum dan masa depan Indonesia,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPR Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat. Bangsa Indonesia dinilai belum merdeka dalam penegakan hukum karena masih kental dengan aroma kekuasaan.

Padahal, kata Benny, para pendiri bangsa sudah meletakan landasan hukum dengan kekuasan, untuk mencapai tujuan bangsa, dan bukan tujuan penguasa itu sendiri.

“Penerapan konsep kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai panglima (rechtsstaat) masih barang langka, ketimbang menjadikan hukum sebagai alat penguasa atau negara kekuasaan (machtssaat),” kata Benny.

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI ini mengatakan, para pendiri bangsa telah memberikan landasan untuk mencapai tujuan kekuasaan yang harus berlandaskan pada hukum.

“Dengan begitu, tidak ada penyelenggara kekuasaan membuat tujuan dengan melanggar prinsip dasar bernegara itu sendiri,” jelasnya.

Berkaca dari prinsip tersebut, tegas Benny, sebenarnya Indonesia belum merdeka. Terlebih dalam pembentukan hukum sendiri masih banyak mengadopsi produk hukum asing.

“Jadi dari prespektif ini, belum merdeka, dan hukum dibikin tanpa melibatkan rakyat. Rakyat hanya melaksanakan, dan juga bukan sumber dari jiwa rakyat. Hadirnya sudah tak adil apalagi penerapannya, juga tak adil,” tegasnya.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengusulkan adanya Juru Bicara Hukum yang bisa menjelaskan terhadap berbagai persoalan hukum guna mengevaluasi kondisi penegakan hukum saat ini.

“Kita membutuhkan banyak orang, istilah saya menjadi juru bicara hukum, menjadikan hukum sebagai barometer tindakan, jadi tidak hanya main kekuasaan saja. Tapi berkomentar juga harus ada ukurannya, sehingga hukum jadi obyektif,” kata Refly.

Denga adanya Juru Bicara Hukum itu, lanjutnya, akan terjadi dialog di masyarakat mengenai sebuah tindakan yang harus ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum.

“Saya melihat ini, ada beberapa tantangan atau hambatan bisa jadi penegakan hukumnya tambah rumit, karena masih ada budaya feodalismenya. Tetapi, paling tidak memberikan warna cerah, yang memberikan kepastian dan membuat negeri kita ini semakin terbuka,” ujarnya.

Menurut Refly, masih banyak hal yang harus dibenahi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. Diantaranya, aspek Institusi penegak hukum sendiri seperti Pengadilan, Kepolisian, KPK masih banyak mengalami berbagai kendala.

“Para pejabatnya sendiri, agak sulit mengembangkan kariernya kalau tidak dekat dengan pejabat publik. Jarang sekali penegak hukum yang trusted,” terangnya.

Begitupun, tambah Refly, dari aspek culture hukum sendiri yang mana diketahui masyarakat kurang menghargai.

Contohnya saja, seorang makin berkuasa malah meminta keistimewaan dalam tertib lalulintas. Misalnya, meminta plat kendaraan khusus agar bebas dari aturan lalulintas.

“Pejabat yang melanggar hukum lama sekali prosesnya, sedangkan rakyat langsung ditindak,” terangnya.

Meski kondisi yang begitu parah, tambah Refly, setidaknya sekarang ini masih ada ruang untuk kebebasan menyampaikan pendapat dibandingkan masa Orde Baru

“Kalau zaman Orba kita bisa ditangkap kalau bicara keras seperti ini. Jadi saat ini hanya ruang demokrasi yang tersisa, dari sedikit harapan untuk berbicara,” pungkas Refly.

Partai Gelora Sesalkan Ekonomi Indonesia Juara ke-4 di ASEAN, Kalah dari Malaysia, Vietnam dan Filipina

Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tercatat surplus hingga Semester I-2022. Sehingga pemerintah masih bisa memberikan subsidi energi sebesar Rp 502 triliun pada 2022.

“Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi elpiji, dan subsidi listrik (subdidi energi) sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai, klaim surplus APBN tersebut menyesatkan, karena tidak perlu seorang akuntan untuk memahami surplus APBN tersebut.

“Surplus APBN tersebut terjadi karena pemerintah mengerem atau menghemat belanjanya dibandingkan tahun 2021 lalu. Tetapi, itu pun bukan disebabkan prestasi belanja yang optimal,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Selasa (16/8/2022).

Menurut dia, memang ada kenaikan penerimaan negara, namun hal tersebut tidak signifikan dibandingkan capaian negara lain.

“Surplus APBN tersebut seharusnya dikecam oleh DPR dan publik karena buat apa surplus APBN manakala rakyat sangat membutuhkan belanja negara itu untuk membantu mengurangi beban hidup akibat kenaikan energi, BBM, gas dan listrik,” katanya.

DPR, kata MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, harusnya marah kenapa belanja pemerintah ditahan, padahal ekonomi bisa tumbuh dilevel 7-8 persen pada kuartal II 2022 kemarin manakala belanja pemerintah dinaikan.

Ia berharap sebaiknya pemerintah tidak lagi menahan belanja negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi pada paruh terakhir 2022 lebih baik.

“Belanja negara tersebut diharapkan mampu mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi terhadap Malaysia, Vietnam dan Filipina,” kata MadNur yang juga Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Hadiah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77 dari sektor ekonomi, menurut MadNur, tidak cukup menggembirakan.

“Sebab, Indonesia harus rela menempati juara ke-4 di ASEAN secara pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Padahal secara jumlah penduduk, kekayaan alam dan keberagaman kreatifitas Indonesia adalah yang No.1 terbesar di ASEAN.

Partai Gelora menegaskan, tim ekonomi Indonesia gagal mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi. Pada Kuartal II 2022, kinerja ekonomi Indonesia tidak begitu berkesan dibandingkan Malaysia, Vietnam dan Filipina.

Indonesia mencapai pertumbuhan 5,44 persen year-on-year (yoy) pada kuartal II-2022, menepati urutan ke-4. Di posisi ke-1 ada Malaysia yang mencatatkan laju pertumbuhan yang menakjubkan yaitu 8,9 persen (yoy).

Sementara di posisi ke-2 ada Vietnam yang mencatatkan laju pertumbuhan 7,72 persen (yoy) disusul Filipina di posisi ke-3 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4 persen yoy.

Hal ini akibat pemerintah salah arah dalam berhemat saat ekonomi melemah. Tim ekonomi pemerintah Indonesia dinilai masih berpedoman dengan ekonomi gaya lama yaitu berhemat disaat ekonomi masih melemah.

“Padahal dikondisi ekonomi sedang lesu seperti ini, seharusnya Pemerintah Indonesia meningkatkan spending (belanja) disaat sektor private dan rumah tangga sedang terpuruk,” katanya.

Indikasi berhematnya pemerintah terlihat dari Goverment Spending atau konsumsi pemerintah kuartal II-2022 yang malah mengalami kontraksi atau berkurang minus 5,24% (yoy).

Penurunan goverment spending juga terjadi pada kuartal pertama 2022 sehingga secara kumulatif pertumbuhan konsumsi pemerintah negatif 6,27%.

“Kebijakan berhemat dalam belanja pemerintah tidak sejalan dengan belanja Rumat Tangga (RT) yang mengalami kenaikan 5.51%,” ungkap MadNur.

Pada kuartal II 2022, sebenarnya, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 7-8 persen manakala government spending (belanja pemerintah) diekspansikan 4-5% dari tahun lalu. Sayangnya belanja pemerintah malah minus -5,24 persen (yoy).

Namun, anehnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkesan 5,44 persen tersebut diklaim pemerintah sebagai prestasi yang luar bisasa karena APBN mengalami surplus Rp73,6 triliun pada kuartal II-2022 tersebut.

Selain itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa Realisasi APBN tahun 2022 telah berjalan selama satu semester.

Pendapatan Negara mencapai Rp1.317,19 trilyun. Lebih besar dibanding Belanja Negara yang sebesar Rp1.243,60 trilyun.

Dengan demikian dialami surplus sebesar Rp73,59 trilyun. Kondisi surplus nyaris tidak pernah dialami selama belasan tahun terakhir.

Peringati Hari UMKM, Partai Gelora Target Beri Pendampingan Lima Juta UMKM Go Digital

Partaigelora.id – Dalam rangka memperingati Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang jatuh pada 12 Agustus 2022, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah memberikan sejumlah pelatihan untuk para pelaku UMKM baik offline maupun online.

Adapun pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM mencakup pelatihan strategi UMKM Go Digital (Digitalisasi UMKM).

“Pada Hari UMKM Nasional 2022 ini, kita memperluas program pelatihan tidak hanya online, karena sekarang sudah mulai berangsur membaik dari pandemi tahun lalu, jadi kami perlebar melakukan pelatihan offline juga terutama di daerah-daerah, salah satunya Cirebon dan Indramayu,” kata Srie Wulandari (Coach Wulan), Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga (Ekkel) DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (15/8/2022).

Menurut Coach Wulan, Founder Batur Mba Wulan, wadah komunitas UMKM di Cirebon Indramayu, pelatihan akan digelar secara offline dan dilakukan menggunakan berbagai modul pelatihan yang disusun berdasarkan program dari YESPRENEUR.

Yakni program UMKM unggulan yang dibidangi oleh Partai Gelora. Coach Wulan menegaskan, Partai Gelora akan mendampingi 5 juta UMKM Go Digital.

“Target kita akan melakukan pendampingan 5 juta UMKM Go Digital. Digital sangat penting di era sekarang. Tidak hanya diberikan pelatihan tapi juga akan dibimbing perijinan dan marketingnya,” ujar Coach Wulan.

Partai Gelora, lanjut Coach Wulan, sangat memahmi kebutuhan UMKM untuk mencari pelanggan di era digital sekarang ini. Melalui YESPRENEUR, Partai gelora akan membantu seluruh UMKM untuk berjualan mengikuti kemajuan teknologi digital.

“Kami memahami kebutuhan usaha kecil di sana untuk mencari pelanggan dan di era sekarang digital sangat penting, sehingga di Kota Cirebon kami mengumpulkan para pelaku UMKM ini agar dilatih dan dibimbing akan perijinan, juga pelatihan digital marketing lainnya,” kata Ketua Bidang UMKM dan Ekkel DPN Partai Gelora ini.

Coach Wulan mengungkapkan, sejak dua tahun terakhir ini, partai Gelora aktif mendampingi pelaku UMKM terlebih ketika di masa pandemi Covid-19.

Semua DPW Partai Gelora se-Indonesia, lanjutnya, bergerak bahu membahu membantu pelaku UMKM di daerahnya masing-masing agar dapat membantu mereka beralih ke digital.

Coach Wulan mengatakan inisiatif Partai Gelora melakukan upaya pendampingan untuk UMKM, dan wirausaha melalui program #UMKMGODigital ini diharapkan menemukan lebih banyak pelanggan di dalam negeri dan bahkan hingga ke luar negri.

“Partai Gelora berkomitmen untuk membantu lebih banyak UMKM Go Digital sehingga percepatan ekonomi khususnya membantu ekonomi di tingkat keluarga,” tegas Coach Wulan.

Partai Gelora memiliki target melakukan pendampingan 5 juta UMKM Go Digital. Hal ini selaras dan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal digitalisasi UMKM.

Krisis Berlarut, Partai Baru Punya Peluang Besar Lolos dan Memenangi Pemilu 2024

Partaigelora.id – Ketua Bidang Pemenangan (Bapilu) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Rico Marbun menilai nasib partai baru di Pemilu 2024 akan lebih baik dibandingkan pada Pemilu 2019 lalu.

Partai-partai baru seperti Partai Gelora nantinya tidak hanya sekedar lolos elektoral atau ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, tapi juga akan memberikan kejutan-kejutan.

“Partai-partai baru, menurut saya, bukan hanya lolos elektoral atau parliamentary threshold) saja, tapi bisa jadi akan memberikan kejutan di Pemilu 2024,” kata Rico Marbun dalam keterangannya, Sabtu (13/8/2024).

Menurut Rico Marbun, kondisi Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019 lalu, yang tidak ada satu partai baru pun yang lolos ke Senayan, karena tidak ada situasi krisis berlarut.

“Itu karena di 2019 tidak ada krisis ekonomi, tidak ada Covid-19 dan tidak ada ancaman perang dunia. Tetapi semua itu, ada menjelang Pemilu 2024,” katanya.

Rico Marbun yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median ini mengatakan, perasaan publik saat ini sangat tertekan akibat krisis berlarut.

“Perasaan publik menyatakan 80 persen tertekan dengan situasi ekonomi sekarang. Bahkan dalam 2 tahun belakangan ini perasaan buruk, perasaan stress, perasaan marah, dan perasaan gundah yang dimiliki oleh publik itu selalu lebih besar daripada perasaan positif,” ungkapnya.

Artinya, publik memiliki keresahan luar biasa terhadap situasi dan kondisi sekarang, sementara pemerintah seperti tidak memiliki solusi dan tidak tahu apa yang akan dilakukan.

Hal ini tentu saja membuka peluang bagi partai baru, terutama partai yang membawa narasi perubahan seperti Partai Gelora dengan Arah Baru Indonesia-nya, yang akan menjadikan Indonesia 5 besar dunia berpeluang menggantikan kepemimpinan lima tahunan.

“Partai-partai baru, kemungkinan atau peluang menangnya menjadi lebih begitu bagus saat ini. Kalau kita bicara Pemilu, yang harus diingat oleh kita semua adalah Pemilu ini seperti sewa atau kontrak rumah saja,” katanya.

Pemilu itu, lanjutnya, sama halnya dengan sewa atau kontrak rumah setiap 5 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun sekali akan ada pembaruan kontrak. Jika ada pembaruan kontrak, maka sewa atau kontrak bisa berlanjut 5 tahun lagi.

“Jadi tidak ada kepastian, bahwa rumah yang sama, penghuninya sama menempati rumah selama 5 tahun berturut-turut. Jadi itulah Pemilu, selalu ada peluang bagi partai baru atau penghuni baru,” katanya.

Rico Marbun kembali menegaskan, bahwa kondisi Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 sangat berbeda jauh. Pemilu 2019 tidak hanya berat buat partai baru, tetapi juga berat buat partai lama, terbukti dengan tersingkirnya Partai Hanura dari Senayan.

“Sehingga yang perlu diperhatikan oleh semua partai politik dalam konteks menang Pemilu itu adalah situasi dinamika sosial, politik serta ekonomi yang mewarnai masyarakat Indonesia” ujarnya.

Rico Marbun menambahkan, tekanan ekonomi yang di alami masyarakat sekarang membuka peluang bagi partai baru untuk memenangi Pemilu 2024.

“Partai lama bisa saja teringkir di Pemilu 2024, karena mereka telah dianggap gagal. Ancaman krisis ekonomi, Covid-19 dan perang dunia itu nyata, bisa mempengaruhi pilihan publik terhadap partai politik di Pemilu nanti,” pungkasnya.

Anis Matta : Partai yang Memimpin Gelombang Perubahan Bisa Mengubah Pragmatisme Masyarakat

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, bahwa tidak semua masyarakat kita saat ini berwajah ‘pragmatis’ seperti sebagian politisi sekarang.

Justru masyarakat yang memiliki idealisme jauh lebih banyak ketimbang pragmatis. Bahkan mereka siap berkorban untuk mendukung partai yang membawa narasi perubahan seperti Partai Gelora.

“Saya melihat, bahwa masyarakat kita tidak punya satu wajah, yaitu wajah pragmatis. Dan tidak seluruh masyarakat, seluruhnya pragmatis,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Peluang Partai Baru Pada Pemilu 2024 : Narasi Vs Pragmatisme’, Rabu (10/8/2022).

Menurut Anis Matta, masyarakat sebenarnya menantikan orang-orang atau partai politik (parpol) yang membawa narasi perubahan di tengah krisis berlarut akibat ketidakpastian situasi global.

“Masyarakat kita sebenarnya menantikan orang-orang yang membawa narasi, bahkan siap berkorban untuk membantu mereka-mereka yang seperti ini,” katanya.

Sebagai partai baru, kata Anis Matta, Partai Gelora kerap mendapatkan pertanyaan fulusnya dari mana? untuk biaya operasional partainya.

Pertanyaan itu datang dari berbagai pihak, tidak hanya masyarakat, tetapi juga dari para pengamat yang se-akan tidak memberikan ruang pada idealisme.

“Kita terus didera pertanyaan itu di lapangan, karena dibenak mereka ini nasi, bukan narasi. Tetapi berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika bertemu dengan masyarakat, ternyata yang penting itu narasi, bukan nasi,” ungkap Anis Matta.

Artinya, tantangan dalam menghadapi pragmatisme masyarakat tersebut, bisa dilewati. Partai Gelora, lanjutnya, memiliki banyak cara untuk mengatasi pragmatisme masyarakat.

“Kita punya banyak cara idealisme untuk mensiasati keterbatasan sumber daya dengan adanya idealisme narasi yang kita bawa, terutama ketika kita berhadapan dengan pragmatisme masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, berdasarkan pengalaman pribadi, Anis Matta berpandangan bahwa antara ‘nasi dan narasi’ sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, karena pada mulanya politik itu industri pemikiran.

“Itu yang saya percaya sejak awal, sampai sekarang. Dan Partai Gelora, adalah partai yang akan memimpin gelombang perubahan yang akan mengubah pragmatisme masyarakat,” tegas Anis Matta.

Hal senada disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Bona Simanjuntak. Menurut Bona, sebagai partai baru, PKN perlu memperkenalkan dirinya melalui narasi.

PKN, kata Bona, memiliki narasi nusantara dalam pembangunan dengan menggerakkan semangat kedaerahan. Sebab, politik itu juga dibangun diatas narasi-narasi masing-masing.

Seperti Orde Lama dibangun narasi nasionalisme, Orde Baru dengan narasinya pembangunan, serta Orde Reformasi dibangun dengan narasi liberalisme dan kapitalisme.

“Reformasi sudah tidak sesuai cita-cita, karena reformasi lebih membangun sektoral kapital. Makanya PKN bangun lagi narasi nusantara kembali,” kata Bona Simanjutak.

Sedangkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun mengatakan, kondisi krisis global saat ini memberikan peluang partai baru menjadi pilihan. Khususnya di tengah masyarakat yang merasakan kesulitan ekonomi.

“Harapan hadirnya perubahan baru sangat dinantikan masyarakat. Seperti kontrak rumah, yang bisa diisi orang berbeda-beda dalam lima tahunan. Wadahnya sama, namun penghuninya bisa bergantian,” kata Rico Marbun.

Ketua Bapilu Partai Gelora ini mengatakan, partai-partai yang mengedepankan pragmatisme masyarakat, ternyata gagal dalam menjamin kemenangan dalam beberapa Pemilu terakhir.

Apalagi kondisi sekarang ini, menurut Rico Marbun, banyak memberikan tekanan kepada masyarakat, sehingga hal ini menjadi peluang bagi partai baru untuk melakukan perubahan.

“Masyarakat menurut survei, merasakan tekanan adanya krisis. Muncul perasaan marah, gundah, buruk yang dirasakan mayoritas publik. Adaya keresahan yang membutuhkan suasana baru,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indo Barometer Muhammad Qodari berpendapat, perlunya relasi antara parpol dan masyarakat, terlebih dalam situasi sekarang.

Relasi antara parpol dengan pemilih, kata Qodari, seperti produk dengan konsumennya. Dimana setiap produk memiliki karakter yang cocok bagi konsumen tertentu.

Sehingga, susah membayangkan ada parpol yang cocok dengan semua pemilih.

“Sebab, kata kunci untuk mendapatkan suara pemilih bukan pada gagasan, melainkan relasi antara penyampai gagasan dengan pemilih,” Qodari.

Dimana parpol pemilik suara terbesar adalah yang memiliki relasi terbanyak dengan pemilih. Sehingga, tokoh nasional, tokoh lokal dan kader parpol harus mampu membangun relasi.

Anis Matta Ajak Pimpinan KPU Panjatkan Doa Bersama Buat Petugas TPS yang Gugur Tahun 2019

Partaigelora.id – Pada saat pendaftaran Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sebagai peserta Pemilu 2024 pada Minggu (7/8/2022) kemarin, ada aksi simpatik yang ditunjukkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta kepada Ketua dan Komisioner KPU.

Saat mengawali sambutannya, dihadapan Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Anggota KPU lainnya, Anis Matta menyampaikan tiga doa sebagai bentuk dukungan kepada KPU agar sukses menyelenggarakan Pemilu 2024.

“Untuk mengawali sambutan, saya ingin menyampaikan tiga doa untuk KPU. Pertama, mudah-mudahan anggarannya turun sesuai rencana. Kedua, mudah-mudahan Pemilu terselenggara sesuai dengan jadwal. Dan ketiga, mudah-mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa pada Pemilu 2024 nanti,” kata Anis Matta, Minggu (7/8/2022).

Dalam kesempatan itu, Anis Matta mengajak Komisioner KPU Periode 2022-2027 untuk mendoakan 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 lalu, yang gugur dalam menjalankan tugasnya.

“Saya mengajak sudara-saudara semuanya dalam kesempatan ini, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang wafat pada pemilu 2019 lalu, selaku penyelenggara Pemilu. Mari kita kirim Alfatihah,” ajaknya.

Dalam keterangannya, Senin (8/8/2022), Menurut Anis Matta, hal itu merupakan salah satu poin penting yang ia sampaikan ke KPU.

“Jangan ada lagi korban nyawa dalam pelaksanaan Pemilu pada 2024 nanti. Karena itu saya mengajak berdoa untuk para pahlawan pemilu 2019 dan keluarganya. Alfatihah,” ujar Anis Matta.

Anis Matta tidak berharap, Partai Gelora akan mendapatkan kursi di Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan, namun kejadian meninggalnya ratusan penyelenggara Pemilu pada 2019 tersebut, berulang lagi di Pemilu 2024.

“Partai Gelora tidak ingin kursi yang berasal dari ‘tulang belulang’ penyelenggara Pemilu seperti pada Pemilu 2019 lalu. Kita berharap hal ini tidak terjadi lagi,” tegas Anis Matta.

KPU sendiri menyatakan dokumen pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 milik Partai Gelora sudah lengkap. KPU hanya butuh waktu 50 menit untuk melakukan pengecekan dokumen Partai Gelora.

“Setelah dilakukan pengecekan dokumen, maka dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada pemilih Indonesia bahwa Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Indonesia, dokumennya dianggap lengkap,” kata Idham, Minggu (7/8/2022).

Partai Gelora kini masuk tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi administrasi. Tahapan verifikasi administrasi akan berlangsung hingga 11 September 2022. Sementara hasil verifikasi administrasi akan disampaikan pada 14 September 2022.

Dalam pendaftaran ke KPU pada Minggu (7/8/2022), Anis Matta dikawal ribuan simpatisan dan kader Partai Gelora. Saat mendaftar, Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Pengurus Partai Gelora yang juga ikut mendampingi antara lain Ketua Bidang Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif Deddy Mizwar, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati dan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Deddy Miing Gumelar.

Lalu, ada Ketua DPW Partai Gelora Triwisaksana dan para ketua DPW lainnya, serta kader Partai Gelora asal Papua yang juga mantan pemain Timnas Indonesia Oktovianus ‘Okto’ Maniani.

Ini Pesan Anis Matta Saat Memimpin Pendaftaran Partai Gelora Ke KPU RI

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 pada Minggu (7/8/2022) pagi. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta memimpin langsung pendaftaran tersebut.

Sebelum prosesi pendaftaran, Anis Matta melakukan long march dari Gedung Graha Mandiri di Jalan Imam Bonjol menuju KPU bersama ribuan kader Partai Gelora.

Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) seperti Ketua Bidang Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif Deddy Mizwar, Ketua bidang Perempuan Ratih Sanggarwati dan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar juga terlihat mendampingi Anis Matta.

Dalam sambutannya, Anis Matta mengapresiasi langkah KPU yang telah menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol), karena teknologi informasi tersebut mempermudah proses pendaftaran.

“Tiga doa untuk KPU. Pertama, mudah-mudahan anggarannya turun sesuai rencana. Kedua, mudah-mudahan Pemilu terselenggara sesuai dengan jadwal. Dan ketiga, mudah-mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa pada Pemilu 2024 nanti,” kata Anis Matta, Minggu (7/8/2022).

Anis Matta berharap, jika Partai Gelora mendapatkan kursi di Pemilu 2024 mendatang, kursi tersebut tidak berasal dari ‘tulang belulang’ penyelenggraa Pemilu seperti pada Pemilu 2019 lalu.

Ia mengingatkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk tidak mempersulit keberadaan partai baru. Anis Matta menilai, hanya orang-orang yang memiliki ‘ide gila’ yang bisa membangun partai di tengah krisis.

“Jadi orang bikin partai itu, susah. Apalagi menang Pemilu, itu lebih susah lagi. Artinya, kalau sudah ikut Pemilu dan gagal, karena tidak dipilih rakyat. Ini bisa jadi gara-gara, kita dipersulit jadi gagal,” kata Anis Matta berseloroh sambil tertertawa.

Anis Matta berharap KPU juga membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat dalam politik, serta memberikan literasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pemilu 2024.

“Dalam situasi krisis seperti ini, kita dihadapkan satu dari dua pilihan. Satu dua pilihan, ini yang saya garis bawah. Tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh,” tegas Anis Matta.

Artinya, Pemilu 2024 adalah penentu masa depan Indonesia selanjutnya dalam situasi krisis global saat ini. Karena itu, Partai Gelora bercita-cita ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia.

“Ide seperti ini, seperti tidak ada tempatnya. Tetapi ketika saya berkujung ke rumah Pak Tjokro (HOS Tjokroaminoto, red), narasi Partai Gelora seperti mendapat tempat. Di rumah kecil disitulah tempat berdebat, lahirnya tokoh-tokoh besar. Pergulatan para tokoh itu, adalah imajinasi atau narasi, yang tiba-tiba kita menjadi bangsa merdeka,” jelasnya.

Usai melakukan pendaftaran, Anis Matta, Fahri Hamzah, Dedi Miing Gumelar, Ratih Sanggarwati dan Deddy Mizwar melakukan orasi dihadapan para simpatisan dan kader yang mengawal proses pendaftaran Partai Gelora ke KPU diatas mobil komando.

Dalam orasi ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora menyerukan Anis Matta sebagai presiden. “Saya tanya teman-teman kalau Pak Anis jadi presiden Indonesia, setuju tidak?” kata Fahri Hamzah kepada para simpatisan. Para simpatisan yang berkumpul pun kompak beberapa kali menyebutkan kata “setuju”

Fahri Hamzah pun berterima kasih kepada para kader yang hari ini sudah meramaikan pendaftaran di KPU. Tapi Ia tak hanya mengajak para kader untuk hanya ramai saat pendaftaran saja, tapi juga meramaikan Tempat Pemungutan Suara atau TPS nantinya saat pemilu.

“Ini partai baru, anak-anak muda banyak di sini, mereka merasa terwakili oleh Partai Gelora,” kata dia.

Sementara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam orasinya, bersyukur atas semua kelelahan dalam mempersiapkan pendaftaran ke KPU hari ini yang telah dimudahkan Allah SWT.

Ia pun menyerukan masyarakat untuk bisa bergabung dan mendukung partainya. “Jadi kalau galau gabung ke Partai Gelora kalau mau move on gabung ke Partai Gelora, kalau mau hijrah hijrah ke Partai Gelora,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan, Partai Gelora menargetkan bisa lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024.

“Target kami pada Pemilu 2024 yang akan datang adalah lolos threshold 4 persen, Insya Allah. Kami yakin bahwa angka itu bisa kita lewati,” pungkas Anis. Matta.

Anis Matta dan Fahri Hamzah Pimpin Pendaftaran Partai Gelora ke KPU

Partaigelora.id – Minggu (7/8/2022) pagi, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan melakukan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Partai Gelora dijadwalkan melakukan pendaftaran, pada pukul 10.00 WIB di KPU.

Pendaftaran akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, didampingi Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

“Partai Gelora mendapatkan giliran hari Minggu pas hari libur, untuk menggambarkan bahwa politik adalah sesuatu yang bisa menyenangkan,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Sabtu (6/8/2022).

Fahri Hamzah berpandangan, politik bisa diletakkan dalam satu konsep keakraban secara nasional. Sehingga politik itu, menyenangkan dan bisa membawa kebahagiaan, bukan sebaliknya.

“Politik bisa kita letakkan sebagai salah satu ruang ke akraban secara nasional. Dan itulah konsep yang ingin ditunjukkan oleh Partai Gelora besok di pendaftaran KPU,” katanya.

Rencananya, Anis Matta dan Fahri Hamzah bersama 200 orang akan berjalan kaki dari depan gedung Graha Mandiri menuju KPU.

Dalam kesempatan ini juga Partai Gelora mengajak para pengurus DPN Partai Gelora di antaranya Deddy Mizwar, Dedi Miing Gumelar, Ratih Sanggarwati juga para kader, sahabat Gelora dan masyarakat.

Untuk mendukung acara pendaftaran ke KPU tersebut, Partai Gelora membuat sayembara membuat konten media sosial berupa foto, poster, atau video.

Konten tersebut diharapkan diunggah di Facebook, Twitter, Istagram dan Tiktok padaMinggu (7/8/2022) pukul 06.00-18.00 WIB. Sayembara ini berhadiah total Rp 12 juta.

“Indonesia butuh suasana baru dalam politik. Santai, bergembira, tidak tegang. Itulah suasana politik yang ingin dibawa Gelora,” pungkas Fahri.

Pemerintah Perlu Ekstra Hati-hati, Karena Resesi Akan Lebih Banyak Didorong Oleh Faktor Non Ekonomi

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Pemerintah diminta ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan, terutama dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif, karena akan berdampak serius pada perekonomian.

Sikap kehati-hatian ini, akan menghindarkan Indonesia dari jeratan jurang resesi atau krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 1998 lalu.

“Kita masih tertolong dengan adanya windfall, keuntungan kenaikan harga komoditas. Tapi komoditas ini, tidak dalam kendali kita, setiap saat bisa pergi,” kata Anis Matta dalam Gelora Tak bertajuk ‘Ancaman Resesi Global Mengintai, Bagaimana Indonesia Menghadapinya?’, Rabu (20/7/2022) sore.

Menurut Anis Matta, ekonomi Indonesia saat ini tidak benar-benar aman dari resesi. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pembelaan diri sekedar memberikan rasa aman kepada publik, bahwa Indonesia tidak akan terkena Resesi.

“Jauh sebelum krisis ekonomi tahun 1998 meledak, kita selalu mendengar satu mantra dari para ekonom, bahwa fundamental ekonomi kita kuat. Tapi kenyataannya, kita terkena krisis dan tiba-tiba mantra-mantra itu hilang,” ujar Anis Matta.

Upaya itu, kata Anis Matta, saat ini dicoba diulangi lagi oleh pemerintah sekarang dengan mengatakan, bahwa potensi Indonesia kecil terkena resesi.

“Apakah mantra itu, sama yang kita baca sekarang atau tidak, nanti kita lihat, karena krisis punya cara kerja sendiri. Tapi yang kita saksikan setiap hari, adalah wajah-wajah publik yang semakin galau, semakin frustrasi dan semakin kehilangan harapan,” katanya.

Anis Matta menegaskan, krisis berlarut saat ini akan terus membuat ledakan dan benturan demi benturan yang tidak terduga. Benturan ini akan menciptakan pecahan-pecahan peristiwa besar.

Krisis ekonom saat ini, lanjutnya, selain memilliki sifat sistemik juga dipengaruhi banyak faktor geopolitik seperti perang supremasi antara Amerika Serikat-Rusia, yang berdampak pada harga komoditas secara global.

“Banyak negara mengalami goncangan yang politik yang luar biasa akibat krisis ekonomi. Persoalan kita sebagai bangsa pada sisi konflik supremasi ini, kita sangat mungkin bisa menjadi collateral damage,” tandasnya.

Karena itu, Anis Matta berharap pemerintah mampu membaca arah krisis secara global, seperti kemana arah selanjutnyna dan dimana titik aman Indonesia agar tidak menjadi collateral demage.

“Dalam konteks ini, Partai Gelora meminta pemerintah membaca situasi kita secara lebih lengkap dalam pengelolaan situasi makro dengan tidak membenarkan pemborosan anggaran dalam belanja kita. Itu satu kesalahan yang sangat besar,” tegasnya.

Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini sedang menuju resesi. Indikasinya, inflasi tinggi, harga-harga melonjak dan utamanya harga komoditas dunia.

“Indonesia bergantung pada The Fed (Bank Sentra AS) untuk penentuan suku bunga. Sehingga pemerintah harus waspada apabila suku bunga dinaikkan, karena akan berpengaruh pada pelemahan rupiah dan harga komoditas yang menurun. Tentu ini, akan sangat menyulitkan kembali bagi Indonesia,” kata Anthony.

Hal senada disampaikan Fuad Bawazier, Menteri Keuangan RI Tahun 1998. Fuad menilai perekonomian nasional masih terasa nyaman karena diuntungkan faktor eksternal yakni kenaikan harga komoditas dunia.

“Kalau ini kemudian jatuh harganya, bagaimana? dan kemungkinannya pasti ada, bisa akhir atau awal tahun 2023 bisa saja. Kalau ini terjadi, semua akan drop, bakal kalang kabut,” kata Fuad.

Fuad berharap pemerintah segera membenahi pengeluaran yang tidak perlu atau tidak penting, karena akan membebani APBN seperti proyek pembanguna Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kerata Api Cepat Jakarta Bandung dan lain-lain.

“Kita juga harus mendorong kemandirian pangan, banyak sekali sawah berubah fungsi menjadi lahan komersial. Impor beras memang tidak terdengar kuat, namun permintaan gandum sebagai bahan pangan pengganti beras cukup tinggi. Intinya kita meningkatkan kemampuan internal terlebih dahulu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunawan Tjokro mengatakan, pengusaha optimis bisa melewati kondisi sulit atau krisis. Hal ini, dengan jalan merespon dengan pengetatan pengeluaran dan meningkatkan kapasitas peluang pemodalan dari perbankan.

“Kami ini modalnya optimis, bahkan saat krisis ada opsi peluang pinjaman malah kita optimalkan. Terpenting cash flow terus berjalan,” kata Gunawan.

Bagi pengusaha, lanjut Gunawan, dampak krisis terjadi dari konsumen menahan konsumsinya. Kemudian juga disikapi pengusaha dengan menahan atau menunda capex nya dan fokus pada pengeluaran rutin terlebih dahulu.

“Sebab kalau masuk resesi, cash flow berantakan, akan sangat membahayakan,” terangnya.

Gunawan lantas menceritakan pengalamanya saat terjadi krisis tahun 1998 silam. Saat itu, permintaan konsumen anjlok hanya tinggal sekitar 20 persen.

“Karena mampu menahan pengeluaran, kita malah mengambil alih tiga perusahaan yang sudah mau bangkrut. intinya persiapan cashflow harus baik, saat musim paceklik. Setiap krisis selalu ada kesempatan, kita juga tak boleh over reaction atau respon berlebihan. Kalau terlalu reaktif malah akan menciptakan lubang resesi sendiri,” pungkasnya.

Harga Cabai Makin Pedas, Partai Gelora Beri Solusi Cara Mengatasinya

Partaigelora.id – Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat mengatakan, harga cabai merah di berbagai daerah mengalami kenaikan tajam khususnya di Aceh.

Harga cabai di Aceh saat ini menyentuh harga Rp. 200 rb /kg, seolah harga cabai sedang mengamuk dan semakin pedas saja!

“Apa yang terjadi di lapangan ternyata sangat berbeda dengan informasi yang disampaikan di SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) yang di akses melalui alamat news.kemendag.go.id,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keteranganya, Sabtu (16/7/2022).

Dimana situs tersebut, Kemendag menginformasikan bahwa harga cabe per tanggal 13 Juli 2022 di Aceh berada di level Rp. 110ribu, di Jakarta Rp. 113ribu, di Jawa Barat Rp. 119..262, di Jawa Tengah Rp. 77.250, Jawa Timur Rp. 87.638.

“Padahal kenaikan ini sudah terjadi sejak bulan lalu dimana Kementan sudah mengambil tindakan, namun belum memadai,” katanya..

Tepatnya pada 13 Juni 2022, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Tommy Nugraha mengidentifikasi, salah satu penyebab mengapa harga cabai naik adalah akibat curah hujan yang tinggi.

Sehingga membuat para petani harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pupuk hingga obat-obatan agar cabai tidak terserang hama dan jamur.

Pada saat itu, lanjutnya, Kementan berupaya untuk meningkatkan produksi agar harga turun dengan cara melakukan penyemprotan hama penyakit di sentra produksi cabai.

Sementara untuk menjaga ketersediaan stok cabai dilakukan dengan strategi mengirim stok cabai dari daerah yang surplus ke daerah yang minus.

“Melihat kondisi kenaikan harga Cabai sekarang ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah yang sudah dilakukan belum maksimal sehingga harga-harga tidak turun bahkan naik lebih tajam,” katanya.

Kepala Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta menegaskan, naiknya harga cabai yang tinggi sangat merugikan bagi masyarakat yang daya belinya belum juga normal akibat pandemi.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa meredam lonjakan harga tersebut. Partai Gelora berpandagan untuk mengatasi kenaikan harga cabai.

Pertama, Kementan perlu memiliki database ketersediaan bahan pangan yang terpercaya.

“Selama ini database kementan seringkali bias. Data Juni 2022 tercatat cabai masih mengalami surplus secara nasional namun kenaikan harga terjadi merata diseluruh provinsi,” katanya..

Kedua, pemerintah harus berfikir komprehensif dalam urusan tata niaga cabai dan bahan pokok lainnya.

Sebab, hal Ini bukan persoalan pasokan semata, namun persoalan distribusi, perilaku para spekulan dan ketercukupan. persediaan nasional.

“Indonesia membutuhkan badan pangan nasional (BPN) yang lebih aktif. Saat ini BPN terkesan pasif, belum memadai dalam melakukan pengawasan ketersediaan bahan pangan di pasar secara detail,” ujarnnya..

Ketiga, memberikan solusi jangka pendek melalui penyelenggaraan operasi pasar terbuka di lokasi yang harga cabai tidak terkendali dengan sumber pasokan cabai dari daerah pemasok yang diketahui memiliki suplus seperti di Sumedang, Nganjuk, Demak, dan Probolinggo.

“Dimana daerah ini dilaporkan mengalami surplus cabai,” pungkas Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X