Blog

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memuji kebesaran jiwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang lebih memilih untuk tidak bertengkar, serta melakukan rekonsialiasi politik usai dua kali pemilu yang berlangsung sengit, dan akan menciptakan sejarah transisi pemerintahan yang damai.

“Banyak orang yang tidak mau terima hasil-hasil ini tetapi kita sebagai bangsa yang bersyukur, kita harus mengakui bahwa ada kebesaran jiwa dari pemimpin yang kemudian menyatukan kita,” kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Melepas Jokowi, Menyambut Prabowo, Menyongsong Indonesia Maju’, Rabu (25/9/2024) sore.

Atas kebijaksanaan Jokowi tersebut, Fahri pun tidak heran jika hasil survei Poltracking terbaru menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 86,5 persen.

Menurutnya, angka tersebut membuktikan bahwa masyarakat mendukung keputusan-keputusan yang diambil Jokowi, termasuk soal rekonsiliasi.

Karena itu, kata Fahri, ide keberlanjutan rekonsiliasi menjadi tema bangsa Indonesia ke depan. Maka saat masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024, selanjutnya kepemimpinan akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Transisi pemerintahan akan berjalan lancar tanpa hambatan karena rekonsiliasi dan konsolidasi telah terbangun dengan sangat baik,” kata Wakil Ketua DPR Periode 20214-2019.

Dalam menyambut pemerintahan mendatang, Fahri mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap sistem presidensial yang dinilainya terjadi banyak pergeseran.

“Hari-hari ini memang kita memerlukan konsolidasi presidensial bahwa presiden terpilih adalah satu-satunya power di ranah eksekutif,” katanya.

Sebab, kekuasaan di eksekutif sering kali tidak solid. Misalnya terjadi persaingan antar kementerian, sehingga terlalu banyak power-power liar yang menjadi pengendali kekuasaan di eksekutif

“Sehingga anggota kabinet itu tidak solid antara kementerian yang harusnya bersatu karena beririsan malah saling mengiris, ini harus diakhiri,” sambungnya.

Maka dari itu, masa transisi pemerintahan ini menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk bersatu dan mendukung pemerintahan yang baru demi masa depan yang lebih baik.

Fahri menyebut ada indikasi beberapa pihak berupaya mengganggu soliditas kepemimpinan Prabowo, dengan cara seperti menyingkirkan Gibran Rakabuming terlebih dahulu. Sikap ini dinilainya menunjukkan niat berkoalisi yang tidak tulus.

“Kalau mau ikhlas (bergabung), terima hasil pemilu ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita dan akui bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dalam memimpin kita selama ini ada banyak keberhasilan yang harus kita terima, baru kita bisa bergabung,” tegasnya.

Fahri berharap parpol yang bergabung dalam pemerintahan koalisi Prabowo-Gibran tidak berpikir mundur, mengganggu soliditas koalisi, apalagi merecoki jalannya roda pemerintahan.

“Kita semua harus berpikir, bagaimana menyongsong kemajuan kita yang sudah kita rancang 2045 pada saat 100 tahun Indonesia merdeka. Dimana kita betul-betul sudah menjadi negara industri dengan tingkat perkapita dan kesejahteraan yang tinggi, sehingga menciptakan peradaban yang baik,” katanya.

Fahri meminta para elite untuk segera mengakhiri pertengkaran, yang terkadang bertengkar karena alasan yang tidak jelas. “Kita sambut Pak Prabowo dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan mereka tetap bersatu, sehingga pembangunan kita bisa lebih lancar,” pungkasnya.

Masalah Sejarah Transisi

Sementara itu, Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer mengatakan, Indonesia selama ini punya masalah sejarah terkait proses transisi pemerintahan. Di mulai di era Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga Megawati Soekarnoputri.

“Baru transisi sedikit beradab dan terhormat itu dari Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ke Pak Jokowi. Nah, kedepan ini tradisi itu akan dilanjutkan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pemerintahan berkelanjutan,” kata Immanuel Ebenezer.

Joman berharap tradisi transisi pemerintahan berkelanjutan ini bisa terus dilanjutkan, sehingga tidak ada lagi warisan-warisan konflilk seperti konflik ideologi.

“Kita tidak ingin bangsa ini terjebak dengan persoalan-persoalan lama, kita harus tolak. Kita sudah sepakati soal presidensial, artinya kekuasaan tunggal itu hanya ada di eksekutif, yaitu presiden. Jangan sampai ada urusan kekuasaan liar, yang menghasilkan boneka-boneka.Kalau bonekanya lucu nggak apa-apa, tetapi kalau bonekanya monster seperti di dalam film Chucky sangat menakutkan, kita tidak mau,” katanya.

Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer meminta agar pemerintahan Pravowo-Gibran melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada, serta tidak menyimpang dari program-program prioritas yang telah dikampanyekan.

“Target kita 2045 itu, membangun sumber daya unggul. Semoga program unggulan Prabowo-Gibran bisa menciptakan generasi unggul, bukan generasi yang menerima warisan kebencian konflik,” katanya.

Menurutnya, politik berbasis dendam dan kebencian politik. Noel mengaku bangga dengan Jokowi dalam konteks politik hari ini yang telah dilakukannya.

“Dulu orang alergi sebut nama Anies (Anies Baswedan), tapi sekarang PDIP berani sebut nama Anies, bahkan Anies diudang. Padahal kita paham yang meradikal-radikal Anies itu ya mereka, sementara kelompok pendukung Anies mengkafir-kafirkan PDIP. Dengan adanya Jokowi terkonsolidasi mereka, tidak saling mengharamkan lagi. Hebat juga kan berarti Jokowi,” ujarnya.

Artinya, sejelek apapun pendapat orang terhadap Jokowi, tetapi Jokowi berhasil menyatukan dua kutub yang sebelumnya tidak bisa ketemu, akhirnya bisa ketemu dan menyatu.

“Semoga ke depan ini sebagai anak bangsa bisa melihat mana yang substansi dan mana yang tidak substansi. Kita capek berkelahi terus, saatnya bersatu dan membangun,” pinta Noel.

Pengamat politik President University AS Hikam menambahkan, transisi pemerintahan keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berdampak pada penguatan demokrasi Indonesia.

“Pergantian pemerintahan akan membawa dampak kepada relasi masyarakat sipil dengan masyarakat politik terhadap kehidupan berdemokrasi. Kita berharap akan menghasilkan suatu proses demokrasi yang lebih maju, lebih baik dan lebih konsitusional,” kata AS Hikam.

Ia menilai ke depan Prabowo hendaknya tidak perlu terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Tetapi fokus pada berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat sekarang.

“Seperti makan gratis, susu gratis, pemberantasan korupsi, kalau kelanjutan IKN itu bukan dambaan masyarakat. Bidang-bidang prioritas masyarakat perlu diprioritas Prabowo dalam 5 tahun ke depan,” kata mantan Menristek 1999-2001 era Gus Dur ini.

Partaigelora.id-Perkumpulan Relawan Aliansi Ulama Alumni Timur Tengah (Al-Matien) menggelar Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) perdana di Hotel Balairung, Jakarta pada Selasa-Rabu, 24-25 September 2024. Rakornas dihadiri para pengurus Pusat dan beberapa utusan perwakilan wilayah.

Relawan Al-Matien pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, berhasil mengantarkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2049.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta saat memberikan arahan di sela-sela Rakornas, Selasa (24/9/2024) malam, mengingatkan, agar umat Islam tidak lagi menjadi supporting system atau sekedar pendukung Prabowo saja.

“Tetapi jadilah sebagai jembatan kepentingan umat dalam perjuangkan maslahat umat,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Karena itu, ia meminta para pemimpin umat di Indonesia bisa mendewasakan umat agar tidak lagi menjadi kayu bakar konflik di masyarakat.

“Kaum muslimin begitu mudah dijadikan kayu bakar, sehingga Indonesia tidak boleh lagi menjadi medan tempur negara adidaya,” katanya.

Anis Matta menilai situasi sekarang mengharuskan semua elite membangun konsolidasi melalui kesadaran geopolitik yang jelas.

Sebab, munculnya kekuatan global baru dan meredupnya dominasi barat saat ini menjadi titik keseimbangan baru tatanan dunia baru.

“Persoalan terbesar umat adalah, semangat tinggi tapi tidak memiliki pemimpin visoner. Gerbong besar tapi tidak punya lokomotif, sehingga gerbong tersebut mudah dimanfaatkan orang,” katanya.

Karena itu, relawan Al Matien diharapkan bisa menjadi satu tren baru dalam membaca politik Indonesia, dimana pola hubungannya dengan Prabowo tidak hanya menjadi supporting system, karena kepemimpinannya bisa bertemu dengan kemaslahatan umat.

“Madzab yang dianut Prabowo dalam mengelola negara adalah dengan bergabung dan mendukung. Dan Al Matien ketemu dengan Prabowo itu menjaga dhoruriyat khomsah dan menjaga kesatuan bangsa,” tegasnya.

Rakornas ini dibuka oleh Ketua Pembina Al Matien KH Toha Ma’shum, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso.

Dalam sambutannya KH Toha mengajak Al-Matien mengawal dan memastikan pemerintahan baru berjalan dengan baik.

“Kita harus hadir ikut andil berperan aktif mengawal pemerintahan Prabowo sedari awal, memastikan 100 hari pertama kepemimpinannya efektif, sehingga menjadi starting poin yang positif dalam perjalannya memimpin Indonesia serta mengantarkannya menjadi negara yang maju,” kata KH Toha.

Sementara itu, ketua Al-Matien, KH. Dr. Arip Rahman dalam sambutan yang disampaikannya pada pembukaan Rakornas kembali menegaskan tugas Al-Matien mengawal pemerintahan baru sebagai bentuk tanggungjawab Al-Maten atas pilihan politik yang telah dipilih.

Ia berharap kegiatan rakornas ini menjadi bentuk tansiq (kordinasi) di antara pengurus Al-Matien. Rakornas ini diharapkan juga sebagai pemanasan mesin organisasi menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan digelar beberapa bulan ke depan.

Adapun agenda pembahasan rakornas berkisar pada tiga pokok pembahasan yaitu; kelembagaan dengan membahas AD/ART, kemudian program keummatan dan kemandirian organisasi.

Beberapa tokoh Nasional yang hadir dalam Rakornal Al Matien perdana ini, selain Anis Matta juga rencana dihadiri, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djoyohadikusumo, dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Lalu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono (Rido).

Parrtaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Dialog Interaktif bersama calon gubernur (cagub) Daerah Khusus Jakarta Ridwan Kamil (RK) di Taman Benyamin Suaeb, Sabtu (21/9/2024) sore.

Dialog dengan tema ‘Jakarta Rumah Kita’ ini, dipandu oleh Direktur Utama PAM Jaya 2021-2024 Syamsul Bachri Yusuf, serta dihadiri ratusan fungsionaris dan kader Partai Gelora se-Jakarta.

Hadir pula Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono di Pilkada Jakarta 2024, Ahmad Riza Patria (Ariza), Ketua DPW Partai Gelora Jakarta Triwisaksana, dan Koordinator Pemenangan RK-Suswono Partai Gelora Hazem Anis Matta, serta tokoh Betawi Jaja Miharja.

Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono di Pilkada Jakarta 2024, Ahmad Riza Patria menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Partai Gelora yang sejak awal terlibat aktif dalam pemenangan RK-Suswono.

“Kita ucapkan terima kasih kepada Partai Gelora yang telah menyelenggarakan acara ini. Partai Gelora menjadi bagian penting dalam kemenangan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono di Pilkada Jakarta,” kata Ariza.

Ariza mengatakan, dalam berbagai survei yang disampaikan lembaga survei, menempatkan elektabilitas pasangan cagub dan calon wakil gubernur (cawagub) RK-Suswono diatas 50 persen, unggul jauh dari pasangan lain.

“Ini belum ngapa-ngapain saja surveinya tinggi, terakhir rilis hasil survei dari LSI. Insya Alllah kita menang satu putaran dengan RIDO Allah SWT, dan kemenangannya satu putaran diatas 70 persen, ” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, dilakukan pembacaan pernyataan bersama Program Aksi Partai Gelora pada Pilkada 2024, tentang kebulatan tekad untuk memenangkan pasangan cagub dan cawagub Ridwan Kamil-Suswono melalui 5 Progam Aksi.

Pembacaan pernyataan bersama dipimpin Ketua DPW Partai Gelora Jakarta Triwisaksana dan Koordinator Pemenangan RK-Suswono Partai Gelora Hazem Anis Matta. Lalu, diikuti seluruh peserta yang hadir, termasuk oleh Ariza dan Ridwan Kamil.

“Ajak Kader, Tetangga, Saudara, Pemilih Gelora dan Warga Sosial Media untuk memilih RIDO, Ridwan Kamil-Suswono. Mari kita menangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono,” kata Triwisaksana.

Kota Jasa dan Kota Wisata

Sementara itu, Cagub Ridwan Kamil mengatakan, Jakarta secara de facto dan realitanya tetap akan menjadi pusat semua urusan di Indonesia, meski tidak lagi menjadi ibu kota negara.

“Meski Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, justru banyak keberkahannya dibanding musibahnya. Kewenangannya akan diperluas, yang dulunya milik kementerian, sekarang jadi milik provinsi, semua akan dilimpahkan ke gubernur,” kata Ridwan Kamil.

Namun, dalam menyambut Jakarta Baru ini, konsep pengembangan Jakarta ke depan harus dirumuskan secara bersama-sama antara warga Jakarta dengan gubernur terpilih.

“Jakarta Baru ini, konsepnya harus dirumuskan 40 persen ide kami selaku gubernur dan 60 persennya seluruh warga Jakarta. Maka ketika Jakarta naik kelas menjadi kota dunia, tetap tidak boleh meninggalkan budayanya,” katanya.

Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), kata RK, mempunyai konsep dalam mempertahankan Budaya Betawi di tengah eksistensi menjadi kota global. Yakni dengan konsep Gerbang Betawi, ‘Gerakan Membangun Budaya Betawi di Tengah OTW Kota Global’.

“Nanti akan dikenalkan kurikulum karakter berbasis Budaya Betawi. Progam-program di Setu-setu seperti Setu Babakan kita hidupkan lagi. Masuk kampung nanti dikasih Gapura Betawi, kita akan buatkan arsitekturnya,” kata Kurator Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini.

RK menegaskan, Jakarta nanti akan menjadi kota jasa dan kota wisata global seperti Singapura. Kota jasa dan kota wisata global ini akan membuka lapangan pekerjaan yang luas dan industri kreatif akan berkembang pesat.

“Saya sering ditanya orang asing soal wisata di Jakarta. Saya bingung jawabnya, kalau nggak Monas ya di Ancol. Makanya banyak warga Jakarta yang healing ke luar kota. Nah, kita akan jadikan Jakarta kota wisata internasional, sehingga akan banyak tempat healing di Jakarta,” katanya.

Contohnya, Kota Tua akan dijadikan kota wisata internasional yang hidup selama 24 jam. Di Kota Tua, juga akan ada sekolah film, musik dan budaya, serta tempat penginapan atau kost-kost-an.

“Kita akan buat universitas /sekolah tinggi seperti UPH (Univesitas Pelita Harapan) di Karawaci. Kota Tua akan hidup selama 24 jam, dengan jumlah populasi yang banyak,” kata mantan Gubernur Jawa Barat ini.

Hal ini merupakan salah satu solusi yang ia tawarkan untuk Jakarta Baru. Namun, RK memastikan sudah menyiapkan segudang solusi untuk mengatasi permasalahan Jakarta.

Disamping itu, hubungannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat harmonis, sehingga akan mempercepat pembangunan nasional provinsi cepat selesai.

“Kita berada dalam satu koalisi, maka yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Pembangunan lebih cepat, tidak akan banyak drama lagi,” ujarnya.

Menurut RK, populasi di Jakarta selama ini tidak diatur, dan ada eksploitasi terhadap lingkungan yang berlebihan. Akibatnya, Jakarta semakin panas , polusi tinggi, macet, banjir dan air kurang.

“Jakarta tidak boleh lagi menjadi kota industri. Jakarta panas ini karena kurang pohon, terlalu banyak bangunan. Saya akan buat Peraturan Gubernur, memperbanyak nanam pohon. Kolombia sudah berhasil, dengan 3 juta pohon dalam waktu 3 tahun, suhunya turun 3 derajat,” katanya.

Selain itu, untuk mengatasi kemacetan, Jakarta akan memperluas MRT/LRT hingga Bogor, Tangerang dan Bekasi. Jakarta juga akan membeli tanah di Bogor untuk membuat bendungan dan embung, untuk mengatur suplai air di wilayah selatan, serta Jakarta agar tidak banjir lagi saat hujan.

“Di Undang-undang DKJ, kita ini seperti bapak asuh. KIta akan mengalokasikan anggaran di APBD untuk membangun wilayah sekitaran Jakarta. Kita juga akan banyakin perkantoran dan mall di sekitaran Jakarta. Kalau sudah diperbanyak, karena tinggalnya di sekeliling Jakarta, maka bekerjanya juga tidak perlu di Jakarta lagi,” katanya.

Tentunya hal ini, bisa mengurangi eksploitasi air tanah dan penurunan tanah di Jakarta. Sungai-sungai di Jakarta juga akan teraliri air lagi secara maksimal, sehingga nantnya bisa dikembangkan moda transportasi air, seperti yang dimimpikan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

“Terakhir untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Jakarta, bisa dipenuhi dari Bendungan Jatiluhur. Kita akan kita tarik pipa-pipa untuk disalurkan ke seluruh warga. Kita akan hitung pipa-pipanya bersama menteri terkait. Kita harapkan selesai dalam waktu 5 tahun,” katanya.

“Tetapi sekali lagi itu cuma jadi dongeng, kalau kami tidak menang. Kami punya ilmu, punya pengalaman dan tentunya akan kami wujudkan semuanya. Kita punya semua solusi untuk Jakarta, saya juga dapat perintah dari Pak Probowo untuk mengatasi kekumuhan di Jakarta,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Jawa Timur (Jatim) menjadi jawara dengan merebut medali emas sepak bola putra Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024 usai membungkam Jawa Barat (Jabar) dengan skor 1-0 dalam laga final yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Rabu (18/9/2024) malam.

Karenanya, Jabar harus berpuas diri dengan raihan medali perak, usai menjadi runner up atau juara kedua pada ajang sepak bola yang sebelumnya, penuh kontroversi dan tragedi pemukulan wasit pada partai perempat final antara Aceh Vs Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (14/9/2024).

Sementara perebuatan juara ketiga atau medali perunggu, berhasil dimenangkan Aceh usai mengalahkan Kalimantan Selatan dengan skor 2-1 pada pertandingan sebelumnya, di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, Rabu (18/9/2024) sore.

“Kita ucapkan selamat kepada para pemenang yang berhasil merebut medali di cabang sepakbola di PON Aceh-Sumut, meski sebelumnya ada tragedi yang mencederai sportifitas olahraga,” kata Kumalasari Kartini, Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).

Menurut dia, raihan medali emas untuk Jatim, perak untuk Jabar dan perunggu untuk Aceh dalam cabang sepak bola PON XXI Aceh-Sumut tercederai kejadian aksi pemukulan wasit Eko Agus Sugiharto, oleh Muhammad Rizki Saputra, pemain sepak bola Sulteng pada pertandingan perempart final antara Aceh Vs Sulteng, Sabtu (14/9/2024).

“Kejadian di PON pada pertandingan sepak bola antara Aceh melawan Sulteng, dimana salah satu pemain Sulteng menonjok wasit merupakan kekerasan yang sangat tidak boleh di dunia olahraga. Itu tindakan kurang sportif,” tegas Kumalasari.

Mala, panggilan akrab Kumalasari Kartini ini berharap Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) segera menindaklanjuti dan menjatuhkan sanksi kepada para pemain yang melakukan pemukulan, serta dugaan pengaturan pertandingan oleh wasit Eko Agus Sugiharto yang menjadi pemicunya.

“Ini perlu segera ditindaklanjuti, perlu diinvestigasi secara mendalam. Kenapa hal demikian bisa terjadi kekerasan di dalam pertandingan seperti itu. Semua yang terlibat harus dijatuhi sanksi, tidak hanya pemain, tapi juga wasit dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat,” katanya.

Ia menilai investigasi itu perlu segera dilakukan PSSI, dan hasilnya harus segera diumumkan. Sebab, bila tidak segera ditindaklanjuti dikuatirkan akan mempengaruhi performa Timnas Indonesia yang sedang menunjukkan tren positif.

Serta dapat mengganggu kepercayaan masyarakat internasional terhadap perkembangan sepak bola Indonesia yang tengah menjadi sorotan dunia saat ini. Dimana Timnas Indonesia di era Erick Thohir sedang berupaya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, dan menjadi salah satu raksasa sepak bola Asia.

Untuk itu, Ketua Bidang Gahora DPN Partai Gelora ini juga berharap agar semua pemain atau atlet tetap menjujung tinggi sportifitas dalam pertandingan apapun, tidak hanya pertandingan sepakbola, meskipun ada ketidakpuasan atau merasa dirugikan dalam sebuah pertandingan.

“Kalau kita tidak puas dan merasa dirugikan dalam sebuah pertandingan olahraga apapun, tetap tidak boleh melakukan kekerasan. Kekerasan dalam olahraga tidak dibolehkan, kita harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas yang tinggi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, PSSI mendorong agar gelandang sepak bola Sulteng Muhammad Rizki Saputra, mendapatkan sanksi terberat dan berpotensi menerima hukuman larangan bertanding lebih dari enam bulan.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir, mengecam tindakan yang dilakukan Rizki Saputra yang aksi pemukulan Saputra kepada wasit Eko Agus Sugiharto, merupakan tindakan kriminal.

Meski begitu, Erick Thohir juga menyalahkan wasit. Timnya di PSSI akan melakukan investigasi kepada wasit yang melakukan banyak keputusan kontroversial di laga perempatfinal sepakbola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu (14/9/2024).

Dalam pertandingan ini Aceh menang WO, usai Sulteng melakukan walkout (WO) di laga Aceh Vs Sulteng lantaran merasa dicurangi oleh keputusan wasit.

Partaigelora.id-Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Raihan Iskandar mengatakan, dalam setiap bulan Rabiul Awal, umat muslim selalu diingatkan dengan satu pribadi yang agung, yakni Rasulullah, Nabi Muhammad SAW.

Seperti yang terjadi pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul awal 1446 H/Tahun 2024 ini.

Peringatan maulid ini juga menandakan, bahwa Rasulullah diutus Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia mengenai ajaran universal yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Yaitu ajaran kasih sayang, persaudaraan dan perdamaian yang misi utamanya adalah menyebarkan agama tauhid, dimana Islam adalah agama kasih sayang untuk semua makhluk,” kata Raihan Iskandar dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

Menurut Raihan, Rasulullah juga berhasil menyempurnakan moralitas dalam membimbing umatnya dengan integritas, kesabaran dan kasih sayang sesama manusia.

“Beliau juga melakukan perubahan sosial yang sangat signifikan di masyarakat Arab saat itu, yang saat itu tengah diliputi kejahiliyahan dan kebodohan, diambang perpecahan dan peperangan,” katanya.

Melalui ajaran yang dibawanya, Rasulullah SAW berhasil membangun keadilan sosial dan kesetaraan, serta persamaan derajat. Dimana Islam, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama dan status sosial.

“Beliau dengan tegas menentang perbudakan dan penindasan. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atau orang tidak arab, tidak juga yang berkulit putih atau kulit hitam, semua berdasarkan kesetaraan dan persaudaraan,” katanya.

Hal ini yang kemudian menjadi dasar lahirnya peradaban Islam. Tidak hanya itu, Rasulullah begitu perhatian terhadap kaum lemah atau wong cilik, serta peduli terhadap kaum yang tertindas seperti fakir miskin, yatim-piatu dan kaum wanita.

“Beliau mempromosikan ajaran keadilan bagi kelompok yang lemah, dimana sebelumnya tidak mendapatkan hak yang layak di masyarakat, termasuk dalam peran politik,” katanya.

Atas dasar itu, Rasulullah mendirikan Negara Madinah, sebuah negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan hukum yang kuat, serta persatuan umat dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik, yang diatur dalam Piagam Madinah.

“Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia yang menjamin hak-hak warga negara baik muslim maupun non muslim. Menciptakan perdamaian diantara suku dan agama, serta menjadi model suatu masyarakat multikultural untuk dapat hidup secara damai,” katanya.

Rasulullah, kata Raihan, juga menerapkan hukum-hukum Islam tanpa pandang bulu, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin atau antar kelompok etnis tertentu.

“Sebagai nabi dan rasul, Muhammad SAW juga memimpin langsung mempertahankan umat dari serangan musuh-musuhnya. Menegakkan etika risalah perang seperti tidak menyakiti wanita dan anak-anak,” ujarnya.

Bahkan Rasulullah juga mempromosikan perdamaian dan diplomasi, daripada perang. Kebijakan ini tentu saja menguntungkan perkembangan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dalam jangka panjang.

Rasulullah mengirimkan utusannya kepada para pemimpin dunia pada masanya seperti Raja Persia, Mesir dan pemimpin-pemimpin lainnya untuk mengajak mereka kembali kepada Islam.

“Ini menujukkan, bahwa beliau membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, sehingga bisa menjadi contoh sempurna bagi umat, bukan ambisi atau kepentingan pribadi beliau,” ujarnya.

“Mudah-mudahan dengan kita banyak diingatkan tentang kisah keutamaan beliau yang begitu luar biasa. Peringatan hari kelahiran beliau diharapkan menjadi pengingat bagi umat Islam agar terus mengikuti jejak langkah beliau menjadi rahmatan lil alamin,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Sail to Indonesia-West Indonesia Yacht Rally Tahun 2024 di Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi oleh dibuka Penjabat Gubernur NTB Mayjen Pur Hasannudin dan Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah, Sabtu (14/9/2024) sore.

Pembukaan kegiatan berpusat di Pantai Gelora di Desa Rhee, Utan, Sumbawa, NTB. Sebanyak 20 negara dan 48 yacht internasional ikut berpartisipasi dalam Sail to Indonesia 2024 ini, yang akan berlangsung pada 13-18 September.

Pantai Gelora adalah pantai yang pengelolaannya diinisiasi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah. Pantai Gelora diresmikan oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta pada 24 November 2020.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno saat menyampaikan sambutan melalui video tapping dalam Acara ‘Welcoming Ceremony Sail To Indonesia Tahun 2024’ mengapresiasi kegiatan ini, karena menjadi momentum bagi bangkitnya kegiatan wisata bahari di Sumbawa.

“Wow, ini pantainya bang Fahri Hamzah. Terima kasih sudah mengundang kami. Kegiatan ini, kami yakin menjadi momentum bangkitnya wisata bahari di Kabupaten Sumbawa,” kata Sandiaga, Sabtu (14/9/2024).

Menparekraf menyampaikan selamat kepada Sumbawa yang menjadi tuan rumah lagi kegiatan Sail to Indonesia Tahun 2024, yang berlangsung pada 13-18 September di Pantai Gelora.

“Welcoming Ceremony yang diadakan di Pantai Gelora, pantai yang sangat indah ini akan membuat yachter dunia tidak hanya menikmati keindahan pantainya saja, tetapi juga menikmati kuliner, kopi dan budaya lokal sumbawa,” katanya.

Sehingga diharapkan para yachter dunia bisa ikut serta mempromosikan pariwisata Sumbawa, baik melalui media sosial maupun media konvensional.

“Saya Sandiaga Uno, Menparekraf sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada kegiatan Sail to Indonesia dan West Indonesia Yacht Rally 2024 ini,” ujarnya.

Sandiaga juga berharap melalui kegiatan ini dapat memicu wisatawan mencanegara dan domestik untuk berkunjung ke Sumbawa, terutama ke Pantai Gelora semakin banyak.

“Para yachter dunia kita harapkan akan semakin banyak datang ke Pantai Gelora, sehingga akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat dan pendapatan daerah,” katanya.

Kesadaran Bangsa Maritim

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju sebenarnya sudah memberikan konfirmasi bakal hadir dalam pembukaan Sail to Indonesia 2024.

Namun, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan semua menterinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 12 September, maka mereka batal menghadiri dan mengutus pejabat setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) untuk hadir.

“Pantai Gelora ini, dulu tidak terurus, saya lahir dan besar di sini. Kemudian kita identifikasi mana-mana lokasi yang bisa dikelola setelah saya pensiun. Kita ini orang pesisir, akrab dengan laut dam kita ingin munculkan tumbuhnya kesadaran menjadi bangsa maritim,” kata Fahri hamzah.

Selama empat tahun Fahri Hamzah mengaku membersihkan Pantai Gelora menjadi bersih dan bernilai seperti sekarang, sehingga bisa dinikmati masyarakat lokal, Indonesia pada umumnya dan dunia, karena keindahannya tidak kalah dengan Bali dan Lombok.

“Saat peresmian bendungan di Sumbawa beberapa waktu lalu, saya sempat ajak Pak Bas (Menteri PuPR Basuki Hadimuljono) muter-muter, saya ajak beliau ke Pantai Gelora, Beliau memuji tempat ini, dan sekarang kawan-kawan kita dari luar negeri juga memuji tempat ini,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap Pantai Gelora dapat memberi suasana baru dalam penyelenggaraan Sail to Indonesia, karena para yachter dunia tidak hanya menikmati keindahan laut, tetapi potensi-potensi lainnya.

“Pantai Gelora adalah ekspos bahwa Indonesia ke depan akan berbasis laut, membuka seluruh akses laut untuk percepatan pertumbuhan. Ini baru pertama kali dan kita harapkan nanti, pesertanya akn lebih banyak lagi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.

Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, bahwa ide acara di Sail to Indonesia 2024 di Pantai Gelora sejalan dengan program KKP, yakni konservasi laut dan lingkungan kawasan perairan.

Dimana sebanyak 12 destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa, NTB untuk menyambut peserta Sail Ito ndonesia 2024. Diketahui, selama lima tahun berturut-turut, titik sandar Sail to Indonesia berada di Labuhan Badas.

Padahal Kabupaten Sumbawa memiliki titik labuh destinasi wisata yang cukup banyak seperti Pantai Gelora, di wilayah barat. Pantai Gelora sengaja diperkenalkan sebagai destinasi baru, karena mengkonsepkan pantai, darat dan pegunungan.

Sehingga diharapkan sebanyak 48 yacht yang berasal dari Australia, Selandia Baru, Inggris, Amerika Serikat, Filipina dan negara lain akan melaksanakan kegiatan budaya dan bersosialosasi dengan masyarakat hingga 18 September 2024

Selain itu, para yachter juga akan melakukan penanaman mangrove di teluk dalam sekitaran Pantai Gelora, yang didukung KKP. Kemudian dilanjutkan dengan suguhan Hiu Paus di Labuhan Jambu, Tarano.

Selanjutnya, destinasi wisata di pegunungan, di daratan ada kerapan kerbau, dan kuliner makanan khas tradisional Sumbawa. Rencananya para yach akan diajak membuat timung atau jajan tradisional.

Lalu membuat kain tenun di Desa Poto serta memberdayakan UMKM lokal di lokasi venue acara untuk menjual berbagai macam suguhan.

Melalui event Sail to Indonesia ini, pemerintah berharap dapat mempromosikan pariwisata. Terutama kekayaan Sumbawa dengan garis pantai 900 Km² juga tersimpan berbagai kekayaan alam dan budaya yang eksotis.

Partaigelora.id-Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A mengatakan, fenomena maraknya calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada 2024, tidak hanya terjadi sekarang, tetapi juga sudah terjadi pada Pilkada sebelumnya.

Diketahui, pada Pilkada 2024 terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal. Terdiri dari satu provinsi, 35 kabupaten dan lima kota.

“Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas itu sebenarnya melegakan dan mengurangi calon tunggal, meskipun masih ada sekitar 40-an yang melawan kotak kosong. Saya pastikan jumlahnya akan melonjak tajam, kalau tidak ada amar putusan tersebut,” kata Siti Zuhro, Rabu (11/9/2024) sore.

Dalam diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Fenomena Pilkada 2024; Bersama atau Melawan Kotak Kosong?’ yang ditayangkan di Gelora TV tersebut, Siti Zuhro mengungkapkan, hal itu terjadi karena adanya himbauan koalisi besar di tingkat provinsi, kabupaten/kota dari elite partai politik (parpol) ditingkat nasional.

Tentu saja hal ini menjadi ironi, bahkan anomali dalam demokrasi Indonesia yang multi partai. Dimana semua parpol justru bergabung dalam satu koalisi besar atau gemuk, karena adanya kepentingan pragmatis yang sama.

“Itu bisa kita lihat di Pilkada Jawa Timur dan Jakarta, diamana sebagian besar parpol mengusung Ibu Khofifah dan Pak Ridwan Kamil. Kalau yang memenuhi ambang batas, bisa mencalonkan, tapi kalau tidak bisa, maka akan melawan kotak kosong,” katanya.

Situasi memprihantikan ini, menurut dia, merupakan dampak dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, antara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), serta berlanjut di Pilkada sekarang.

“Partai politik sedang kehilangan kedaulatannya dan kehilangan otonominya. Tidak percaya diri dalam mempromosikan kadernya. Mereka juga tidak merasa bersalah, malahan fine-fine saja,” katanya.

Padahal, kata dia, demokrasi Indonesia sedang dalam ancaman yang cukup serius, karena Pilkada 2024 tidak menghasilkan kompetisi dan calon yang layak. Ada kecenderungan untuk aklamasi dan tidak memberikan edukasi kepada publik.

“Ini semacam warning terhadap kualitas demokrasi kita, demokrasi kita semakin mundur. Pembenahannya harus dimulai dari partai politik itu sendiri, dan tentunya kita mengapresiasi Partai Gelora yang telah mengangkat tema ini dalam diskusi, ” tandas Peneliti Utama BRIN ini.

Siti Zuhro berpendapat, keberadaan sistem multi partai seperti sekarang, perlu ditinjau ulang dan dilakukan penyederhanaan, karena menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

“Kita harus mendorong perbaikan Paket Undang-undang (UU) Politik, karena mungkin usianya sudah sangat tua, sementara sekarang banyak perubahan yang sifatnya sangat mendasar. Perlu diadopsi atau direspon partai politik dan dipayungi undang-undang,” katanya.

Paket UU Politik saat ini, menurutnya, perlu dilakukan reformasi total agar demokrasi Indonesia lebih substantif, bukan demokrasi prosedural. Yakni antara lain dengan merevisi UU Parpol, UU Pilpres, UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), UU Pemilu dan UU Pilkada.

“Kita ini mau take off menjadi negara yang kokoh, Indonesia Emas 2045. Maka harus dimulai sekarang agar kita tidak gagal, sehingga perlu ada kompetisi. Tetapi kompetisi sekarang ini, kelihatan hambar,” paparnya.

“Masa sih orang bernyawa harus disandingkan melawan kotak kosong yang tidak bernyawa. Ini pelecehan betul, menangnya tidak enak, kalahpun tidak enak. Ini yang harus kita benahi,” tegas Siti Zuhro.

Bukan Hal Positif

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Dr Junef Ismailiyanto menilai fenomena calon tunggal melawan kotak kosong bukan hal positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia.

“Partai Gelora memandang ini bukan hal yang positif buat kami, apalagi demokrasi kita. Karena tidak sesuai dengan proses atau model pembangunan nasional ke depan, yang berbasis otonomi daerah,” kata Junef Ismailiyanto.

Apalagi Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sudah menyatakan, akan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah dalam program pembangunan nasionalnya.

Artinya kepemimpinan di daerah diharapkan akan menjadi ujung tombak bagi pembangunan di daerahnya masing-masing.

“Kalau kita lihat jumlah kotak kosong yang semakin naik, hal ini tentunya akan menjadi evaluasi kita bersama. Sekali lagi ini bukan hal positif buat parpol mapun buat demokrasi kita, sehingga perlu ada solusinya,” katanya.

Seharusnya putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah, kata Junef, dimanfaatkan secara maksimal oleh parpol untuk memajukan kadernya sebagai calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2024, bukan justru adanya mendukung calon tunggal.

Partai Gelora sendiri telah menerbitkan 429 Surat Keputusan (SK) rekomendasi, dimana 285 SK diantaranya yang didaftarkan di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pilkada disetujui. Terdapat di 27 Pemilihan Gubernur, 213 Pemilihan Bupati dan 45 Pemilihan Walikota.

“Sehingga kita punya cakada dari kader kami. Kita ada Pak Hadi Mulyadi, pendiri partai, Ketua DPW Kalimantan Timur menjadi calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Pak Hadi Mulyadi ini juga dicalonkan PDIP,” jelasnya.

Lalu, ada Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Selatan Syamsari Kitta yang maju sebagai calon bupati di Pilkada Takalar. Kemudian Ketua DPD Partai Gelora Polewali Mandar, Sulawesi Barat Pak Zainal Abidin sebagai calon wakil bupati di Pilkada Polman.

“Selanjutnya ada cakada kader kita di Boalemo, Luwu Utara, Bone Bolango, Balikpapan, Bontang dan Sumbawa. Lalu, di Jayapura ada Pak Daniel Mebri, orang Papua asli. Kemudian di Tabalong, serta terakhir di Yogyakara,” jelasnya.

Sedangkan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan. fenomena calon tunggal dan kotak kosong adalah konsekuensi dari pembatasan hak kepersetaan Pemilu, termasuk di Pilkada.

“Hak pilih Hak Asasi Manusia. Di dalamnya ada hak dipilih, hak mencalonkan dan hak memilih. Hak dipilih ini, hak menjadi peserta Pemilu dan Pilkada dari pasca reformasi hingga sekarang semakin dibatasi persyaratannya,” kata Usep Hasan Sadikin.

Misalkan adanya ambang pencalonan dari Pilpres, kemudian diterapkan di Pilkada. Lalu, adanya syarat pencalonan jalur perseorangan yang semakin sulit, sehingga bukan syarat dukungan saja, tapi juga verifkasi faktualnya diubah dari sampling menjadi sensus.

“Jadi konsekuensi dari syarat yang amat berat, bukan hanya mendorong praktik ilegal seperti memanipulasi, tetapi juga berakibat pada hak politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang utama dalam demokrasi. Di saat yang sama parpol sebagai lembaga utama demokrasi, itu juga dipersulit,” ujarnya.

Karena itu, Perludem bersyukur melihat gebrakan Partai Gelora yang bisa membangun partainya dengan prinsip-prinsip HAM, termasuk dalam mencalonkan kadernya sendiri di Pilkada.

“Gelora ini relatif berdaya, ketika partai lain, terutama partai baru sulit melakukan untuk memenuhi syarat ini. Sebab, syarat pendirian partai politik, Pemilu dan Pilkada di Indonesia, adalah syarat yang terberat di dunia,” katanya.

Akibatnya, hak politik masyarakat untuk dipilih atau dicalonkan menjadi terhambat dan semakin ekstrem di Pilkada 2024. Sehingga calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada 2024 ini semakin banyak.

“Kita berharap DPR tidak menyepakati adanya Pilkada ulang di 2025, tetapi juga harus melarang calon tunggal yang kalah lawan kotak kosong untuk maju lagi. Kalau sekarang kan tidak jelas, dibolehkan dan mau sampai kapan, kalau calon tunggal kalah lagi lawan kotak kosong di Pilkada ulang,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Keluarga besar Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tengah berduka atas meninggalnya Hajjah Nurjanah, Ibunda Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada Rabu, 4 September 2024 dalam usia 85 tahun.

“Innalilahi wa Inna ilaihi Raji’un. Rasa duka saya paling dalam atas wafatnya ibunda sahabat saya @Fahrihamzah. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah almarhumah semasa hidupnya, diampuni segala kesalahannya, ditempatkan di tempat terbaik dan paling mulia disisiNya .. Aamin,” tulis AniS Matta, Kamis (5/9/2024).

Hajjah Nurjanah Salim binti Salim Umar Badubbah wafat ba’da Maghrib di Jakarta, karena sakit. Jenazah sempat disemayamkan di rumah duka di Taman Puri Sriwedari, Cibubur, Depok, Jawa Barat.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik dan Anggota DPR dari Partai Golkar Muhammad Misbakhun ikut mensholatkan jenazah ibunda Fahri Hamzah bersama warga sekitar.

Jenazah kemudian diterbangkan ke Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Bandara Soekarno Hatta, Jakarta untuk dimakamkan di kampung halamannya, di Utan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Sejumlah tokoh, politisi dan sahabat menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya ibunda Fahri Hamzah tersebut, dan mendoakan almarhum diterima disisiNYA, Allah SWT.

Bahkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Praktikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terlihat ikut mengantarkan pemberangkatan jenazah di Bandara Soekarno Hatta.

“Kemarin, Ibunda saya Hajjah Nurjanah Salim binti Salim Umar Badubbah telah dipanggil oleh Allah ke sisiNya yang mulia. Tadi sore kami baru saja selesai memakamkannya di kampung halaman kami, Utan, Kabupaten Sumbawa, NTB,” kata Fahri Hamzah, Kamis (5/9/2024).

Fahri Hamzah ikut serta memasukkan jenazah ibundanya di dalam kubur, liang lahat yang menjadi tempat peristiratan terakhirnya.

“Saya memeluk beliau untuk terakhir kalinya di dalam kubur, Di liang lahat untuk memastikan tubuh dan wajahnya menghadap kiblat,” katanya.

“Harum tubuh ibuku, seperti harum biasa saat aku dipeluk dan diberi nya kehangatan dan dekapan kasih sayang sejak dalam kandungan, menjadi bayi dan anak-anak sampai menjelang ajal dan bahkan sampai di liang Lahat harum yang sama,” ujarnya.

Ia pun teringat kepada seorang perempuan yang harum namanya karena hidupnya penuh dengan perbuatan baik, baik bagi keluarganya dan juga masyarakat tempat beliau tinggal bertetangga. “Tidak ada orang yang tidak diperhatikannya, tidak ada orang yang dia tidak tolong,” katanya.

Bahkan ketika semakin sulit bergerak dalam masa sakitnya dan hanya terlentang, tetapi jika ada tamu yang baru datang ibu berusaha bangkit dan bertanya ke mana orang orang, ini ada tamu belum diberi makan dan minum.

“Gerakannya akan semakin sontak apabila secara vulgar sang tamu mengatakan belum makan. Maka ibu akan segera berteriak memanggil orang orang dapur agar menyiapkan makan dan memberikan bekal kepada yang datang atau yang pamit akan perg,” kenangnya.

“Ibuku sangat perhatian kapada Kehidupan dan kebutuhan setiap orang. Demikianlah ibuku yang melahirkan delapan anak hingga besar dan mengurusi delapan adiknya sebagai anak terbesar,” sambungnya

Almarhumah Hajjah Nurjanah, lahir pada 1 Maret 1939 dan wafat pada 4 September 2024. Lebih kurang 85 tahun usia beliau yang padat dan penuh karya untuk mempersiapkan generasi yang akan datang.

Seluruh adiknya dari hasil perkawinan kakek Salim Umar dan Hajjah Tampawan binti Hassan Sabri kelahiran Mandar (sekarang Sulawesi Barat) sukses menjadi generasi baru yang melanjutkan perjuangan keluarga dan masyarakat.

“Semua ini seperti beliau bangun dalam senyap, tidak suka popularitas, tidak suka berdandan dan tidak suka difoto. Beliau lebih suka bekerja di belakang dan semua beliau kerjakan. Dari menjahit, memasak dan membuat usaha rumahan yang keahliannya diwariskan kepada anak anaknya,” papar Fahri Hamzah.

Wakuil Ketua Umum Partai Gelora ini juga mengatakan, ibundanya adalah orang yang suka berkebun dan beternak serta mengelola sawah yang masih ada sampai sekarang.

“Ketika saya mulai punya sedikit uang memberikannya kepada beliau, tak ada dari uang itu yang beliau pakai untuk pribadi melainkan untuk membeli sesuatu yang bisa diwariskan: tanah, ternak, sawah, kebun dan apa saja yang bisa menjadi usaha lanjutan,” ungkapnya.

Fahri Hamzah menilai ibundanya adalah seorang yang sabar mengelola semua persoalan yang muncul dalam keluarga dan tetangga. Sebagai tetangga tak ada kesibukan tetangga yang beliau tidak terlibat.

Seperti mengurusi orang lahiran, pengantin dan juga mengurusi orang yang meninggal dunia. Semua orang yang datang meminta tolong pasti akan diberikannya.

Ketika Hajjah Nurjanah dipindahkan ke Jakarta setelah sakit, karena pada dasarnya tidak mau pindah meninggalkan desa. Namun, ia berpikir wajarlah kalau sekarang semua orang dalam keluarga ini datang untuk mengurusi beliau dalam masa sakitnya.

“Karena sepanjang hidupnya kerja beliau hanya ngurusin orang. Jika sekarang beliau kita urus adalah konsekuensi dan Allah mengajarkan kita untuk ikhlas sebagaimana beliau,” ujarnya

Tetapi Allah berkehendak lain, baru sekitar tiga tahun mengurus almarhumah setelah kena COVID dan Anfal di kampung, kemarin beliau dipanggil oleh Allah SWT. Rasanya terlalu cepat beliau pergi karena kami pun ingin selalu masih bersama.

“Ibuku, sekolahku, pelindung dan tiang masyarakatku telah pergi dan telah berbaring tenang di tempat ke mana semua kita akan kembali,” ujarnya.

“Dari lubuk hati yang paling dalam kami mohon kepada semua yang mengenal atau yang tidak mengenal untuk memaafkannya dan mendoakan semoga almarhumah ibuku diterima segala amal nya dan dimasukkan ke dalam surga nya Allah yang abadi. Amin YRA,” katanya.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelora Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah telah mengubah lanskap Pilkada 2024 di banyak daerah.

Hal ini memastikan otonomi daerah (otda) menjadi lebih bermakna, serta memperkuat partisipasi rakyat karena semua suara diperhitungkan, tidak hanya yang memiliki kursi saja.

Demikian disampaikan Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talk dengan tema ‘Pilkada, Otonomi Daerah dan Percepatan Pembangunan di Era Prabowo-Gibran, Rabu (4/9/2024) sore.

“Kotak kosong pecah menjadi suara-suara yang berserakan, dan kandidat bertambah banyak di mana-mana. Putusan Mahkamah Kontitusi tidak lain atau tidak bukan dalam rangka memperkuat partisipasi rakyat. Partisipasi ini juga adalah dalam rangka memastikan bahwa otonomi daerah itu lebih bermakna,” kata Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, perubahan lanskap Pilkada 2024 usai putusan MK ini menjadi nafas penting bagi otda agar pembangunan dapat terselenggara lebih masif dan cepat di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Walaupun demikian, ia mengingatkan agar otda pasca-Pilkada 2024 tidak membuat perlambatan pembangunan, karena adanya ‘raja-raja kecil di daerah’ dalam rangka melakukan bergaining (tawar-menawar) dengan pusat yang dapat mengganggu pembangunan.

“Seharusnya pemimpin-pemimpin baru yang dipilih dari Pilkada 2024 dapat mewujudkan Indonesia untuk tumbuh menjadi negara industri yang lebih maju atau menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan pemimpin baru nantinya perlu memikirkan terobosan untuk mempercepat peningkatan pendapatan per kapita nasional.

Sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, bahkan dua digit pertumbuhan di era Prabowo-Gibran dapat tercapai.

“Pemerintah ke depan juga harus mewaspadai gejala pengelolaan otonomi daerah yang bisa menjadi faktor penghambat, karena kontrol partai politik terkandang berbeda dengan pemerintah pusat di daerah,” katanya.

Karena itu, Fahri mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada gubernur ke depan ditiadakan, cukup ditunjuk saja. Sebab, berdasarkan undang-undang, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Sementara Pilkada di kabupaten/kota tetap diadakan.

“Karena pada dasarnya, gubernur merupakan elemen dari pemerintah pusat, dan memperbanyak membantu pemerintah pusat di daerah. Sekarang ini banyak gubernur yang tidak kompak dengan walikota atau bupatinya. Sehingga Pilkada gubernur sebaiknya ditiadakan,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, berpandangan akibat tidak harmonisnya hubungan antara gubernur dengan bupati/walikota, banyak pembangunan dan pelayanan publik di daerah menjadi terbengkalai.

“Posisi gubernur ini dilematis, terkadang juga menggangu pemerintah pusat seperti di Jakarta, karena beda partai. Sekarang oposisi di pilkada gubernur di Jawa Tengah juga sudah mulai bergerak. Pilkada gubernur yang berbau politis, seharusnya bisa dikurangi. Pemerintahan Prabowo ini akan berlari kencang. Kalau sopirnya berlaring kencang, maka gandengannya juga harus sama, sehingga ada percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Distribusi Kewenangan dan Percepatan Pembangunan

Sementara itu, pengamat politik Andi Alfian Malarangeng mengatakan, pada dasarnya pelaksanaan otda dalam rangka mendistrisbusikan kewenangan dan memperpecepat pembangunan di daerah, serta memberikan kesempatan rakyat untuk menyalurkan aspirasinya secara demokratis.

“Tren yang ada sekarang di dunia itu, membuat provinsi dan memilih gubernur seperti di Prancis. Tadinya tidak ada itu provinsi, yang ada kabupaten/kota, tapi kemudian dibentuk provinsi, dilakukan distribusi keuangan dan kewenangan,” kata Andi Malarangeng.

Sebagai salah satu anggota tim pakar penyusun Otda bersama Prof Ryas Rasyid, kata Andi Malarangeng, dan pelaksanaan pilkada gubernur tetap diperlukan dalam rangka distribusi kewenangan dan keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

“Menurut saya, jangan terus disalahin pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah, sehingga terkadang menimbulkan perselisihan. Tetapi pemerintah pusat juga salah, karena norma-norma standarnya, pasal-pasalnya belum dibuat sampai sekarang, soal distribusi kewenangan itu,” tegasnya.

Andi Malarangeng yang kini menjadi politisi Partai Demokrat menilai gubernur yang dihasilkan dari pilkada di 38 provinsi, akan memudahkan pemerintah pusat berkoordinasi dengan bupati/walikota di 514 kabupaten/kota melalui gubernur, daripada pemerintah secara langsung mengurusi kabupaten/kota tersebut.

“Kalau pemerintah secara langsung mengurusi itu, agak susah membayangkan. Kalau mau meniadakan pilkada gubernur, pemilihannya bisa melalui DPRD. Judulnya tetap daerah otonom, tapi pemilihannya melalui DPRD. Itu memang ada wacana seperti itu, gubernurnya di DPRD, sedangkan kabupaten/kotanya langsung,” ujarnya.

Andi Malarangeng berharap agar Otda tetap dilaksanakan, namun dibarengi evaluasi secara berkala untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dalam konteks demokrasi dan desentralisasi, sehingga menjadi lebih baik lagi.

Sedangkan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermasyah Djohan mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri berbagai etnis dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa, tidak bisa dikelola secara terpusat.

“Sehingga undang-undang mengamanatkan, Indonesia harus diurus dengan otonomi daerah, dan harus dibagi dengan pemerintah daerah. Konsepnya membangun Indonesia dengan tata kelola sendiri. Gampangnya, menumbuhkan demokrasi lokal di daerah, dan Pak Jokowi salah satu contoh kaderisasi yang tumbuh di daerah,” kata Djohermansyah.

Melalui konsep otda, maka sebagai daerah otonom, semua daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota dibolehkan untuk memilih pemimpin di eksektuf (gubernur, bupati/walikota) dan di legislatif (DPRD). Sementara pemerintah pusat tetap melakukan pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemerintahan.

“Sekarang yang perlu dirapikan adalah soal kepartaian, rekruitmen kepemimpinan yang maju di Pilkada. Agar pemimpin yang maju betul-betul pemimpin yang berkapasitas dan berkompeten, serta berintegritas, jangan hanya karena isi tas,” katanya.

Kemudian ketika terpilih dan menjalankan pemerintahan daerah, maka kepala daerah harus menjalankan prinsip meritokrasi dengan memilih bawahannya, karena prestasi. Bukan sebaliknya, karena suka atau tidak suka, atau bahkan mereka yang menjadi tim suksesnya selama pilkada.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menambahkan, kunci utama keberhasilan pelaksanaan otda adalah ‘unity of the leader’ (kesatuan para pemimpin) seperti yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Pak Prabowo ingin semua elite bersatu, karena tanpa adanya persatuan, stabilitas dan solidaritas, nggak mungkin ada akselerasi pembangunan di daerah dan bisa tercapai dengan baik,” kata Anggawira.

HIPMI merekomendasikan agar ada perbaikan sistem sistem pemilihan kepala daerah dan revisi paket undang-undang politik agar terciptanya sistem meritokrasi. Sehingga hanya orang yang terbaik yang menjadi pemimpin.

“Kalau kami di HIPMI, membatasi ketua umum hanya bisa dipilih satu kali, tidak bisa dua kali. Karena kami ingin ada regenerasi dan menciptakan kader-kader pemimpin. HIMPI adalah organisasi kader, dan kami ingin memberikan contoh,” tandasnya.

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora tidak menduga jika gugatan yang ke Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Partai Buruh soal ambang batas pencalonan kepala daerah menimbulkan turbulensi politik yang dashyat, mengubah peta Pilkada 2024.

“Ibarat orang naik pesawat lagi tenang-tenangnya mau disajikan makanan, tiba-tiba turbulensi. Pesawat turun dari ketinggian 10.000 kaki ke 4.000 kaki. Anjloknya luar biasa, semua orang dan makanannya terhempas. Kami di Partai Gelora tidak memprediksi ini terjadi,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (28/8/2024) sore.

Dalam diskusi dengan tema “Pilkada 2024 Pasca Putusan MK: Kemana Kehendak Rakyat?” itu, Mahfuz mengungkapkan awal mula muncul ide untuk menggugat ambang batas pencalonan kepala daerah , usai Partai Gelora dinyatakan tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi threshold parliamentary (PT) 4 persen.

“Usai Pileg dan Pilpres, Partai Gelora waktu itu sudah diputuskan oleh KPU tidak lolos 4%. Lalu, kita mikir apalagi yang harus kita kerjain agar segera beralih ke agenda Pilkada. Kita temukan ada klausul dalam pasal 40 ayat 3 UU Pilkada, bahwa yang berhak mencalonkan kepala daerah yang punya kursi. Itu yang kita gugat,” ujarnya.

Kemudian pada bulan April, Partai Gelora mengajak diskusi partai poltik yang tidak memenuhi ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20 % kursi dan 25 % suara untuk mengajukan gugatan, karena mereka juga memiliki kursi di DPRD I dan DPRD II.

“Awalnya ada 4 partai yang mau ajukan judicial rewiew, tapi kemudian tinggal Partai Gelora dan Partai Buruh yang mengajukan. Tanggal 21 Mei kemudian kita ajukan gugatannya ke Mahhamah Konstitusi,” jelasnya.

Mahfuz tidak yakin dan pesimis gugatannya bakal dikabulkan, karena hingga bulan Juli, MK terus meminta perbaikan gugatan, sementara masa pendaftaran Pilkada pada bulan Agustus.

“Kita agak ragu-ragu berkaca dari hasil gugatan kita soal Pilpres, tapi kemudian kita diundang tanggal 20 Agustus untuk mendengar putusan. Ternyata, putusan yang kita dapatkan, melampaui apa yang kita minta. Kita mintanya, satu dikasih 10 oleh MK,” katanya.

Partai Gelora, Mahfuz, bersyukur sekaligus bingung terhadap putusan MK tersebut. Bersyukur bisa mencalonkan kepala daerah meski tidak punya kursi, sementara bingung karena MK membuat aturan baru di dalam UU Pilkada yang menjadi haknya DPR selaku pembuat Undang-undang (UU).

“Sehingga terjadilah turbulensi. Efek dari turbulensi ini, terjadinya perubahan peta pilkada, dan perubahan itu masih terasa sampai sekarang. Ada orang yang pindah tempat duduk, dari di depan ke belakang atau sebaliknya, bahkan ada yang terhempas,” ungkapnya.

Akibat Putusan MK ini, menurut Mahfuz, membuat peta pencalonan kepala daerah menjadi sangat dinamis. Partai Gelora yang pada awalnya hanya mengeluarkan surat rekomendasi B1KWK, SK pencalonan kepala daerah dari 55 rekomendasi menjadi lebih dari 300-an rekomendasi.

Mahfuz berharap pasca putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah ini, perlu dilakukan harmonisasi paket Undang-undang Politik dan mengevaluasi sistem ketatanegaraan sekarang.

“Sebab MK telah mengambil wilayah DPR selaku pembuat undang-undang, belum lagi soal sengketa Pilkada dan Pilpres sampai mengurusi hal teknis. Bahkan MK juga tidak konsisten dengan putusannya soal ambang batas pencalonan, di Pilpres kita ditolak dikatakan legal policy-nya DPR, tapi di Pilkada justru diterima dan membuat norma baru yang menjadi haknya DPR,” katanya.

Sekjen Partai Gelora ini menilai, MK justru semakin menciptakan demokrasi menjadi lebih substatif dan prosedural, membuat prilaku pemilih menjadi pragmatis dan permisif, biaya politik makin tinggi dan menyuburkan praktik korupsi. Sehingga bisa merusak, budaya politik dan demokrasi itu sendiri.

“Kita harus evaluasi perjalanan selama 25 tahun ini. Kita harus dudukan lembaga yang ada pada tupoksinya, tidak seperti sekarang carut-marut sampai ada lembaga membajak kewenangan lembaga lain. Semua regulasi harus kita harmonisasi dan konsolidasi,” tegasnya.

Keberadaan MK Bakal Dievaluasi

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, DPR akan mengevaluasi posisi MK dalam jangka menengah dan panjang, karena terlalu banyak urusan yang dikerjakan, padahal bukan menjadi urusan MK.

“Jadi nanti kita evaluasi posisi MK-nya, karena memang sudah seharusnya kita mengevaluasi semuanya tentang sistem, mulai dari sistem pemilu hingga sistem ketetanegaraan. Menurut saya, MK terlalu banyak urusan dikerjakan, yang sebetulnya bukan urusan MK,” kata Doli.

Contohnya misalkan soal sengketa pemilu, terutama pilkada yang juga ditangani MK. Padahal judul lembaganya adalah Mahkamah Konstitusi, tugasnya adalah merewiew UU yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga masuk pada hal-hal teknis.

“Disamping itu banyak putusan-putusan yang mengambil kewenangan DPR selaku pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu hanya pemerintah dan DPR, tapi seakan-akan MK menjadi pembuat undang-undang ke-3. Meminjam istilahnya Pak Mahfuz, MK ini melampaui batas kewenangannya,” ujarnya.

DPR, lanjut politisi Partai Golkar ini, juga akan melakukan perubahan hirarki tata urutan peraturan perundang-udangan, karena keputusan MK ini suka atau suka bersifat final dan mengikat.

“Akibatnya putusan MK memunculkan upaya politik dan upaya hukum baru yang harus diadopsi oleh peraturan teknis seperti halnya dengan putusan kemarin. Tetapi ketika DPR mau mendudukkan yang benar sesuai undang-undang, muncul demonstrasi mahasiswa dan kecurigaan. Karena itu, kita perlu melakukan penyempurnaan semua sistem, baik pemilu, kelembagan dan katetanagaraan” katanya.

Sedangkan pengamat politik Muhammad Qodari mengatakan, panasnya hubungan antara MK dan DPR hingga menyebabkan turbulensi politik, bukan hanya sekedar menerima atau menolak putusan MK soal ambang batas pencalonan di Pilkada.

“Tetapi DPR sudah jauh-jauh hari sudah banyak menolak putusan MK, karena MK itu yudikatif, tapi kerjanya legislatif. Ini berbahaya, bisa menimbulkan situasi anarkis. Karena memang konstitusi kita menyebutkan pembuat undang-undang itu pemerintah dan DPR, bukan MK,” kata Qodari.

Jika MK masih seperti ini, Qodari mengusulkan agar keberadaan Mahkamah Konstitusi dibubarkan, atau di dalam konstitusi ditulis, bahwa pembuat undang-undang itu MK, bukan DPR atau pemerintah.

“Putusan MK jadinya kayak TAP MPR, padahal MK bukan lembaga tertinggi negara, dan juga lembaga tinggi yang dipilih rakyat. Karena itu, ini menjadi gawat menimbukan turbulensi seperti sekarang,” katanya.

Direktur Eksekutif IndoBarometer ini menambahkan, turbulensi politik semakin-makin menjadi-jadi karena pelaksanaan Pilkada digelar menjelang penyusunan kabinet pada Oktober mendatang.

“Kalau Pilkadanya sebelum penyusunan kabinet atau jauh-jauh hari, tidak akan ada gejolak atau turbulensi, . mana ada di pilkada sebelumnya. Ini akibat efek dari pelaksanaan Pemilu seretak, dimana Pileg dan Pilpres dilakukan bersamaan dan berdekatan dengan Pilkada,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU RI Periode 2021-2022 Ilham Saputra mengatakan, putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah ini sebagai keputusan di luar batas, meskipun putusan tersebut, mendapatkan dukungan dari masyarakat.

“Saya ingin menggaris bawahi pernyataan Bang Doli, sebenarnya evaluasi penyelenggaraan Pilkada ini sudah jauh-jauh hari sudah dilakukan pemerintah dan DPR. Sistem Pemilu, termasuk Pilkada memang harus dievalusi,” kata Ilham.

Evalusi tersebut, lanjutnya, perlu segera dilakukan jika melihat kondisi penyelenggaraan pemilu dan kondisi di masyarakat sekarang. Namun, evaluasi pemilu tidak harus dengan mengganti undang-undang setiap selesai pemilu.

“Evalusi itu tidak harus bongkar pasang ganti undang-undang setiap selesai pemilu. Pemilu itu pemikirannya harus demokratis, bersih, penyelenggaranya profesional mandiri, sesuai konstitusi dan lain-lain. Kalau sekarang tidak jelas, sehingga banyak menimbulkan komplain di masyarakat,” pungkasnya.