Partai Gelora Dukung Jokowi Larang Kapal Dagang Israel Berlabuh di Indonesia

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang masuknya kapal milik Israel ke wilayah Indonesia.

Hal ini merespons adanya isu mengenai kapal dagang milik Israel, ZIM Trade yang akan berlabuh di sejumlah pelabuhan di Indonesia.

“Kita tentunya mendukung langkah dan sikap tegas Presiden Jokowi, yang ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam keterangannya, Sabtu (27/1/2024).

Sikap tersebut, menurut Mahfuz, sudah seharusnya ditunjukkan oleh Presiden Jokowi, apalagi pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina, melawan penjajah zionis Israel. “Partai Gelora mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi,” katanya

Sepertu diketahui, isu kapal Israel akan berlabuh di Indonesia digaungkan oleh akun Instagram @greschinov yang mengirimkan surat terbuka untuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Surat tersebut ditandatangani oleh Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen Julid Anti-Israel, Erlangga Greschinov pada 1 Januari 2024.

Pemilik akun tersebut menyebutkan bahwa kapal dagang milik Israel, ZIM Trade, dijadwalkan berlabuh di empat pelabuhan di Indonesia, yakni di Jakarta, Medan, Semarang, dan Surabaya.

“Kami telah menelusuri bahwa ZIM Trade, kapal dagang milik Israel, telah memiliki jadwal berlabuh pada empat pelabuhan kita: Jakarta, Belawan, Semarang, dan Surabaya,” demikian pernyataan dalam surat terbuka tersebut.

Akun tersebut kemudian mengusulkan agar Kemenhub melarang kapal dagang Israel untuk berlabuh di pelabuhan Indonesia. Usulan itu diberikan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina.

“Indonesia berada di jalur strategis perdagangan internasional, dengan mengerjakan langkah ini, Indonesia telah menambah langkah tegas dalam dukungannya terhadap perdamaian dan kemerdekaan saudara kita di Palestina,” demikian pernyataan dalam permohonan tersebut tertanggal 21 Desember 2023.

Greschinov menyebutkan, bahwa larangan ini telah dilakukan oleh Malaysia.

Mahfuz menegaskan, bahwa dukungan yang disampaikan Indonesia untuk Palestina pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, tidak hanya sekedar mengirimkan bantuan kemanusiaan saja.

Tapi juga mengirimkan bantuan kapal rumah sakit TNI AL KRI dr Radjiman Wedyodiningrat melalui Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan, bantuan-bantuan lain.

Bahkan di forum-forum internasional seperti di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI juga secara lantang menyuarakan genjatan senjata, serta mengusulkan two state untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel.

Karena itu, tidak heran apabila Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan ‘walk out’ bersama sejumlah perwakilan lainnya saat debat terbuka di Dewan Keamanan (DK) PBB, pada Rabu (24/1/2024).

Aksi ‘walk out’ itu terjadi saat perwakilan Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara tentang konflik Israel-Hamas saat debat terbuka di DK PBB.

“Ini nyata dukungan pemerintahan Jokowi terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina,” katanya.

Mantan Ketua Komisi I DPR ini mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak akan membiarkan penderitaan Palestina terus berlanjut.

Sehingga perang harus segera dihentikan, dan Israel harus mematuhi hukum internasional dan segera menarik diri dari jalur Gaza.

Ia menilai pemerintah Indonesia konsisten membela Palestina dan hak mereka untuk merdeka.

“Kita terus mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghentikan perang dan menghentikan penjajahan,” ujarnya.

Palestina merdeka adalah merupakan juga cita cita bangsa Indonesia. Dengan landasan itu Indonesia bisa berdiri kokoh sampai kapanpun. “Indonesia akan selalu berdiri bersama bangsa Palestina,” pungkasnya.

Kiai dan Ulama se-Depok Siap Antarkan Partai Gelora ke Senayan dan Menangkan Pasangan Prabowo-Gibran

Partaigelora.id – Para kiai dan ulama se-Kota Depok sepakat untuk mengantarkan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia masuk ke Senayan, lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen) 4 persen dalam Pemilu 2024.

Tidak hanya itu, para kiai dan ulama se-Kota Depok juga siap memenangkan pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mereka selama ini adalah pendukung fanatik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Mereka siap berbalik arah mendukung Partai Gelora dan siap memenangkan pasangan Prabowo-Gibran, setelah mendapatkan pencerahan dari Ketua Umum Partai Anis Matta.

Hal itu terungkap dalam Dialog Keumatan antara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dengan para kiai, ulama, asatidz dan asatidzah se-Kota Depok yang digelar di Gelora Media Centre, Jakarta pada Jumat (26/1/2024) malam.

Dalam Dialog Keumatan, yang dihadiri calon legislatif (caleg) Jawa Barat VI (Kota Bekasi dan Kota Depok), Ratu Ratna Damayani itu, Anis Matta menceritakan awal mula pendirian Partai Gelora dan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Anis Matta menyadari, bahwa sejak mendirikan Partai Gelora pada 2019 lalu, kerap mendapatkan pertanyaan dari kalangan umat.

Ia mengatakan, ingin fokus kepada tujuan-tujuan besar dan mengesampingkan konflik-konflik yang sifatnya pribadi di partai sebelumnya.

“Saya mengambil keputusan itu, karena saya selalu fokus kepada tujuan-tujuan besar dan saya terbiasa untuk tidak memasukkan konflik pribadi,” kata Anis Matta.

Menurut dia, sudah saatnya umat Islam menjadi bagian dari kekuatan politik arus utama di Indonesia. Tidak bisa lagi menjadi outsider atau seperti orang luar, karena merupakan penduduk mayoritas di Indonesia.

“Umat Islam selalu dijauhkan dari negara, kita ini seperti outsider, padahal umat Islam mayoritas. Kita tidak bisa terus berlawanan dengan negara, kita harus menjadi bagian dari negara, sehingga ikut menentukan masa depan Indonesia,” katanya.

Anis Matta berharap umat Islam di Indonesia bisa mencontoh keberhasilan perjuangan umat Islam di Thailand dan Filipina sekarang, padahal keberadaan mereka minoritas. Mereka berhasil memperjuangjan kepentingan agama di dalam negara.

“Ketua Parlemen Thailand itu orang Islam, yaitu Wan Muhammad Noor. Dan Nur Misuari di Filipina telah diberikan anggaran untuk membangun negaranya. Umat Islam di Thailand dan Filipina yang minoritas saja bisa, apalagi di Indonesia yang mayoritas,” katanya.

Karena itu, Partai Gelora mengajak umat Islam untuk mendukung Prabowo Subianto. Sebab, hanya Prabowo yang selama ini konsisten dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam, tidak hanya sekarang saja. Disamping itu, negara akan lebih stabil, dan pembangunan bisa difokuskan.

“Dalam situasi sekarang juga diperlukan sosok seperti Prabowo yang berlatar belakang tentara untuk menyatukan kelompok kiri dan kanan di tengah. Sebab, secara ideologi kekuatan tengah lebih dekat dengan kelompok Islam,” katanya.

Ke depan, lanjutnya, diperlukan pemimpin yang memiliki kesadaran geopolitik agar Indonesia tidak terus menjadi korban di tengah situasi dunia diambang perang global, serta mampu keluar dari puncak krisis berlarut yang akan dimulai pada 2024 ini

“Sering kali orang lain yang perang, kita yang menjadi kayu bakarnya, sehingga kita perlu pemimpin yang punya kesadaran geopolitik seperti Pak Prabowo,” katanya.

Selain itu, kata Anis Matta, Partai Gelora juga punya keinginan agar Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini menjadi superpower baru dengan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Sebab, saat ini hanya tinggal umat Islam yang negaranya tidak masuk menjadi kekuatan utama dunia atau negara adidaya.

“Kemarin salah satu media asing, media barat mulai menulis Pak Prabowo kemungkinan besar akan menang dalam Pilpres 2024. Dikatakan, dia punya cita-cita menjadikan Indonesia sebagian negara muslim terbesar menjadi kekuatan superpower,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan, untuk memperjuangkan kepentingan umat, tidak bisa lagi berbicara kelompok, tapi harus populasi secara keseluruhan.

Jika bicara populasi, maka penduduk miskin terbesar di Indonesia adalah umat Islam, akibat tingkat pendidikannya yang rendah.

“Sehingga kita harus berjuang secara sistematis, misalkan memperjuangjan wajib belajar 16 tahun. Di sekolah kita kasih makan gratis, pendidikan gratis sampai kuliah gratis, negara kasih anggaranya. Jadi kita memperjuangkan agama dan negara dalam politik itu, sistematikanya begini,” katanya.

Anis Matta optimistis Partai Gelora bisa lolos ke Senayan dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, apalagi ada tambahan dukungan baru dari kiai, ulama, asatidz dan asatidzah se-Kota Depok.

“Alhamdulillah, kita sudah 2,8 persen , itu awal Januari kemarin. Kita percaya Insya Allah bisa tembus 4 persen, apalagi malam ini setelah kita dapat tambahan dukungan seperti ini, kita makin yakin,” katanya.

Sementara terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres Prabowo Subianto, Anis Matta mengatakan, Gibran adalah figur yang bisa diterima semua pihak di Koalisi Indonesia Maju, yang sebelumnya tidak direncanakan dari awal

Selain itu, pemilihan Gibran juga dianggap sebagai simbol kelanjutan dari rekonsiliasi nasional antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah dilakukan pasca Pilpres 2019 lalu.

“Saya tadinya mengusulkan ada koalisi besar, wakilnya Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, tapi itu ditolak PDIP. Kalau Pak Erick Thohir dan Pak Airlangga Hartarto di koalisi ada yang tidak sepakat, bahkan Pak Hashim (Hashim Djojohadikusumo) sendiri ingin Khofifah Indar Parawangsa. Tapi ya akhirnya disepakati Mas Gibran,” pungkasnya.

Pemakzulan Jokowi Hanya Isapan Jempol Upaya Menahan Laju Elektabilitas Prabowo-Gibran

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, narasi pemakzulan atau impeachment Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja dihembuskan oleh kelompok kiri dan kanan, yakni pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 dan 3.

Mereka marah dan melihat kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengusung narasi keberlanjutan dan rekonsiliasi sudah tidak bisa dibendung lagi.

“Jadi intinya, adalah semua yang muncul karena kepepet, sebenarnya itu manifestasi dari kegalauan saja. Bahwa konsepsi yang kita bangun sejak awal, tentang keberlanjutan dan rekonsiliasi itu memang sulit dilawan,” kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (24/1/2024) sore.

Dalam diskusi yang mengambil tema ‘Narasi Pemakzulan Jokowi, Upaya Menghadang Laju Prabowo-Gibran?’ itu, Fahri mengatakan, bahwa konsep keberlanjutan dan rekonsiliasi tersebut sangat kuat.

Sehingga tidak mungkin dihadapkan dengan konsep-konsep yang tidak jelas, sebagai akibat dari ketidakjelasan sistem pemilu dan mekanisme pembentukan koalisi.

“Kami betul-betul mengambil posisi sebagai keberlanjutan dan rekonsiliasi kabinet, yang mendukung perjalanan yang sudah ditempuh oleh para pemimpin sebelumnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Menurut Fahri, upaya untuk membangun Indonesia Emas 2045 yang oleh Partai Gelora disebut Indonesia sebagai superpower baru ini susah untuk dilawan oleh paslon yang membawa konsep marah-marah dan konsep kecewa.

“Gagasan ini sudah terlalu kuat, memang susah untuk dibongkar, meskipun kelompok kanan mengambil capres di tengah jalan yang dianggap hero, itu semua konsepnya kemarahan. Terakhir muncul, adanya kekecewaan dari Ganjar dan kawan-kawan, khususnya PDIP, karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka. Jadi kelompok kanan itu, konsepnya marah-marah, kelompok kiri ini konsepnya kecewa,” ujarnya.

Karena itu, kata Fahri, tidak mengherankan apabila hasil survei pasangan Prabowo-Gibran sangat tinggi, sehingga dicari berbagai cara untuk menurun elektablitas paslon 02 seperti melempar isu para menteri mau mundur, pemakzulan dan lain-lain.

“Semua cara-cara dan jurus-jurus dipakai oleh 01 dan 03, itulah yang terjadi. Saya tidak tahu, apakah dalam tiga minggu lagi ada lagi yang mereka pakai untuk mematahkan benteng keberlanjutan dan rekonsiliasi,” katanya.

Fahri menilai narasi keberlanjutan dan rekonsliasi yang sudah terbangun solid, karena merupakan kehendak rakyat, tidak mungkin dipatahkan oleh gagasan apapun yang dilontarkan paslon 01 dan 03.

“Karena ini semua kehendak rakyat, maka saya lebih cenderung, kalau rakyat akan memutuskan sekali putaran pada 14 Pebruari 2024. Itu yang saya lihat,” tegas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Upaya Hambat Elektabilitas

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Isu pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Joko Widodo yang mencuat belakangan ini sebagai upaya menghambat laju elektabilitas Prabowo-Gibran.

Fadli menyebut, isu pemakzulan yang dihembuskan jelang Pemilu 2024 ini dari sisi timing dan urgensi tidak mewakili kehendak rakyat.

“Ini isu dari elite tertentu. Ini upaya untuk menciptakan situasi kondisi agar kemudian approval rate Jokowi turun,” kata Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu melanjutkan, isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi diharapkan kelompok tertentu agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran.

“Dengan turunnya approval rate ini menghambat Prabowo-Gibran, sehingga diharapkan Pilpres bisa dua putaran,” tandas Fadli Zon.

Sedangkan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang disuarakan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kelompok Petisi 100 itu, mekanismenya tidak ketemu.

“Kalau dilihat mekanismenya itu tidak ketemu, upaya pengkhianatan berat yang dijadikan alasan untuk pemakzulan tidak ada. Mekanismenya yang harus ditempuh juga panjang, sementara kita semua sekarang fokus Pemilu 2024. Tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu kurang dari satu bulan,” kata Doli Kurnia.

Doli menegaskan, bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan pelanggaran apapun seperti yang dituduhkan oleh Kelompok Petisi 100, terbukti tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi mencapai 70-80 persen.

“Masyarakat sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi. Saya kira isu pemakzulan ini hanya dipakai sebagai alat politik saja, tapi rasanya itu sulit,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Ketua Komisi II DPR ini menyayangkan sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang juga cawapres nomor urut 3, yang tidak paham mekanisme pemakzulan dengan menerima Kelompok Petisi 100. Doli menilai isu pemakzulan sengaja digunakan untuk menjatuhkan elektablitas paslon lain.

“Harusnya Pak Mahfud tidak menerima pengaduan Kelompok Petisi 100, dan minta mereka langsung diarahkan ke DPR. Tapi faktanya, menerima dan membuat statement. Jadi memang isu pemakzulan ini dijadikan gerakan politik untuk menjatuhkan kontestan lain. Tapi parlemen sampai sekarang tidak ada membahas soal pemakzulan,” tegas Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Sekedar Main-main

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai upaya pemakzulan Presiden Jokowi yang dilakukan oleh Kelompok Petisi 100 itu, hanya sekedar main-main. Sehingga tidak perlu ditanggapi, hanya buang-buang waktu saja.

“Itu main-main saja, tinggal tidur saja, buang-buang energi kalau ditanggapi dan direspon. Itu barang akan layu sebelum berkembang, karena tidak ada elemen kunci yang akan melaksanakan,” kata Margarito.

Elemen kunci yang dia maksud adalah tokoh-tokoh politik seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bembang Yudhoyono (SBY) dan lain-lain.

“Kalau mereka semua merespon dan bertemu, baru bisa jalan ini barang, karena ada elemen kuncinya. Tapi ini, tidak ada tokoh partai politik yang merespon, yang bisa meneruskan ke DPR menjadi sebuah laporan,” katanya.

Margarito juga menilai tidak ada tafsir yang bisa dijadikan alasan mereka untuk memakzulkan Presiden Jokowi, sehingga usulan tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa.

“Coba tunjukkan ke saya tafsir apa yang dipakai, tindakan kritis mana dari tindakan presiden yang bisa dijadikan alasan, tidak ada. Makanya saya bilang ini main-main, tinggal tidur saja, tidak perlu direspon,” katanya.

Karena itu, sedari awal dia menilai upaya pemakzulan Presiden Jokowi hanya sekedar bikin ramai saja. “Kebetulan saya sedang riset mengenai impeachment itu, sehingga saya paham soal impeach ini,” katanya.

Dalam situasi sekarang, apalagi menjeleng Pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari lagi, kata Margarito, upaya pemakzulan menjadi barang mati, yang tidak bisa dimaimkan, sehingga tidak perlu dibicarakan.

“Seperti saya katakan tadi, kalau mau serius bicara impeachment, harus ada elemen kunci impeacment. Apa elemen kunci itu, ya politik, itu senjata politik. Tapi saya melihat elemen kunci tidak tercukupi, tidak tersaji sejauh ini,” katanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak bisa dijadikan dasar, karena semua sudah selesai dan diterima oleh semua pihak. MK berpendapat putusan MK tetap sah dan final, selain itu Gibran juga tetap ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto oleh KPU RI.

“Putusan MK sudah selesai, mereka harus menjelaskan bla-bla-bla lagi, kan tidak ada. Yang perlu dicari itu dan dijaga itu, harusnya elemen politik. Seperti saya katakan tadi, kalau Ibu Mega, Pak Surya Paloh, Pak SBY, PPP, siapa lagi. Orang jago-jago, bos-bos ini kumpul jadi satu, setuju. Kita baru bicara, kita baru mikir impeachment,” katanya.

“Tapi kalau situasi seperti sekarang, janganlah. Ini Faisal (Faisal Assegaf, Inisiator Petisi 100) itu teman saya, sama-sama Ambon, kita tahu siapa dia. Sudahlah ini cuma ramai-ramai doang, nggak usah terlalu dipikirin, tidur-tidur saja,” imbuhnya.

Margarito menambahkan, partai-partai besar seperti Partai Golkar dan PDIP juga diam. Bahkan Partai Golkar mau pasang badan untuk mengcounter upaya pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara PDIP kembali menegaskan, tidak akan keluar dari kabinet.

“Sudahlah, pintunya tertutup untuk melakukan impeach. Kalau Golkar sudah ngomong seperti itu, kita mau apa. Dan saya dengar orang PDIP juga tidak mau ke luar dari kebinet. So, what you do?” pungkas Margarito.

Akhirnya Mahfud MD Siap Mundur dari Kabinet, Fahri Hamzah: Baguslah

Partaigelora.id – Setelah dihujani kritik dari berbagai pihak, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD akhirnya menyatakan siap mundur dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Namun, Mahfud mengaku masih menunggu momentum untuk mundur dari jabatannya. Dia berdalih masih ada sesuatu tugas negara yang harus dijaga.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri yang juga Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menyambut positif langkah Mahfud tersebut.

Fahri berharap apabila Mahfud MD sudah menyatakan akan mundur, jangan lagi mencari alasan-alasan lain, termasuk menuding pihak lain, menggunakan jabatan dan fasilitasi negara untuk kepentingan pribadi.

Lebih parahnya lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bukan merupakan kandidat yang maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, justru diserang kebijakanya oleh orang yang masih jadi pembantunya.

“Bagus lah. Tapi nggak usah cari alasan lain, mundur itu karena setiap hari menyerang kebijakan pemerintah yang harusnya dipuji. Lah gimana? Saya koordinator yang bikin kebijakan, 4 tahun lebih nggak ada masalah. Baik-baik saja. Tiba-tiba sekarang gabung sama kelompok kecewa, terus semua kebijakan itu saya salahkan? Piye?” kata Fahri Hamzah, Rabu (24/1/2024).

Fahri mengatakan, jika mau jujur sebenarmya untuk apa Mahfud yang merupakan Menko Polhukam menyerang kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi.

Perlu diingat, kata Fahri, bahwa Jokowi itu memimpin kabinet presidensialisme, yang artinya seluruh kebijakan telah di-distribusikan selama ini kepada para pembantunya, termasuk kepada Mahfud MD selaku Menko Polhukam.

“Pak Jokowi memerlukan tanggungjawab presiden di satu sisi, tapi di sisi lain memerlukan loyalitas para pembantunya. Ngapain orang menyerang kebijakan Pak Jokowi? Bukankah capresnya, bukan Pak Jokowi? Kalau nggak loyal gimana?” tanya politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu lagi.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengatakan, baru kali ini di Indonesia ada pemilihan presiden (Pilpres) yang tidak ada petahananya, tapi isunya adalah melawan petahana.

Padahal rakyat tahu, bahwa petahana tidak ada, tetapi pertanyaannya adalah kenapa pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3 selalu menyerang petahana, sementara petahana tidak ada.

“Makanya kelihatan seperti meninju angin. Kemarin juga dalam debat cawapres, 1 dan 3 disiapkan waktu untuk berdebat oleh moderator. Tapi yang terjadi, adalah bukannya berdebat konfrontasi gagasan dan ide masing-malah keduanya membahas Jokowi yang tidak ada di arena.

“Keduanya kabinet koalisi pula. Jadi silahkan Pak Mahfud mundur saja, nggak perlu lagi mencari-cara alasan,” tutup calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Partai Gelora dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) I.

Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD, sudah menyatakan akan segera mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.

Selain komitmennya dengan capres Ganjar Pranowo, kata Mahfud, juga untuk menghindari konflik kepentingan menjadi salah salah satu alasan Mahfud mundur dari jabatannya.

Rencana untuk mundur dari kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, disampaikan Mahfud MD dalam acara ‘Tabrak Prof’ yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (23/1/2024) malam.

Kepada para peserta ‘Tabrak Prof’, Mahfud menyampaikan bahwa sebelumnya, ia tak mundur dari kabinet, karena ingin menunjukkan etika yang baik sebagai pejabat negara.

Meski ikut berkontestasi sebagai cawapres, Mahfud mengaku tidak memanfaatkan kekuasaan serta fasilitas negara untuk urusan kampanye.

Namun, menurut Mahfud, situasinya tidak berimbang. Pihak lain justru menggunakan jabatan untuk kepentingan kontestasi.

Bahkan, sejumlah menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga bergabung menjadi tim sukses capres dan cawapres lain.

“Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. (Untuk mundur dari jabatan) tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga,” demikian Mahfud MD.

Anis Matta: Indonesia Bisa Jadi Pemimpin Kawasan di Asia Pasifik, Jika Prabowo yang Jadi Presiden

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin di kawasan Asia Pasifik, apabila Prabowo Subianto yang menjadi Presiden RI berrdasarkan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kira-kira diantara semua calon presiden (capres) yang paling mengerti masalah geopolitik adalah Pak Prabowo. Situasi geopolitik sekarang, yang paling diuntungkan adalah beliau. Pak Prabowo adalah man of the moment,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 29 dengan tema ‘Maslahat Umat Dalam Pilpres di Tengah Ancaman Disintegrasi’ yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (22/1/2024) malam.

Anis Matta berpandangan, Prabowo capres yang paling memahami dan mengerti pergolakan situasi geopolitik global yang sedang terjadi di seluruh dunia sekarang.

Selain itu, Prabowo juga pernah menjadi korban geopolitik global saat menjadi Pangkrostad di era mantan Presiden Soeharto pada 1998 lalu.

Sehingga hal ini, seperti sebuah siklus kehidupan saja, dimana Prabowo pernah menjadi korban geopolitik, dan sekarang diuntungkan oleh situasi geopolitk.

“Jadi tahun 1998 Pak Prabowo bersama Presiden Soeharto itu adalah korban geopolitik. Jadi ini siklus saja dalam hidup orang, bahwa suatu waktu beliau menjadi korban geopolitik dan sekarang karena situasi geopolitik beliau yang paling diuntungkan dan paling mungkin menjadi presiden,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta ini menilai Prabowo mengetahui bagaimana cara menempatkan Indonesia dalam situasi geopolitik sekarang sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, negara dengan demokrasi terbesar ketiga dan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.

“Jadi poin pertama yang diperlukan umat Islam sekarang adalah visi masa depan. Kita mengerti pergolakan yang sedang terjadi sekarang di seluruh dunia. Dan mengerti cara menempatkan Indonesia dalam situasi itu,” katanya.

Menurut Anis Matta, Indonesia sebenarnya sudah menjadi pemimpin kawasan, tetapi hal itu tidak disadari, karena kurangnya memahami pergolakan situasi geopolitik global sekarang, yang seharusnya perannya semakin ditingkatkan di forum-forum internasional.

“Karena Indonesia adalah pemimpin kawasan, maka semua perubahan yang terjadi di Indonesia dengan sendirinya akan mempengaruhi kawasan. Sehingga Pilpres 2024 di Indonesia sangat penting, karena akan menentukan arah dunia,” katanya.

Selain di Indonesia, lanjut Anis Matta, Pilpres lain pada 2024 yang akan menentukan arah dunia ke depan, adalah Pilpres di Taiwan yang telah digelar pada 13 Januari lalu, dimenangkan oleh Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP), yang mendapatkan sokongan dari Amerik Serikat.

“Pilpres lainnya adalah Pilpres Rusia yang akan digelar pada bulan Maret, yang diramalkan akan dimenangkan oleh Putin (Presiden Rusia Vladimir Putin). Dan terakhir adalah Pilpres di Amerika pada bulan November,” katanya.

Empat Pilpres pada 2024 ini, menurut Anis Matta, yang akan menentukan arah dunia ke depan. Sebab, pada 2024 akan ada pendalaman krisis global dari yang sebelumnya.

“Nah, pemimpin yang dihasilkan dari empat Pilpres yang sangat penting di seluruh dunia pada tahun 2024 ini, akan sangat menentukan arah dunia. Insya Allah nanti 14 Februari, Pilpres yang akan berlangsung di Indonesia dimenangkan oleh Pak Prabowo satu putaran,” tegasnya.

Anis Matta berharap agar umat Islam memiliki kesadaran geopolitik, karena hal itu telah diajarkan Al-Qur’an seperti ketika turunnya Surat Ar-Rum, yang mengabarkan bahwa Umat Islam akan berperang menghadapi Imperium Romawi 13 tahun kemudian, pasca tahun ke-7 Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi.

“Rasulullah SAW menjadi nabi itu selama 22 tahun 22 bulan dan 22 hari. Dan tahun ke-7 di Mekkah, beliau diangkat nabi, sudah turun Surat dalam Al-Qur’an, yaitu Surat Ar-Rum. Satu surat yang bicara tentang bangsa lain, yaitu bangsa Romawi. Kenapa Al-Qur’an bercerita tentang bangsa Romawi, padahal umat Islam ketika itu masih buta huruf dan terisolir,” katanya.

Lalu, 13 tahun kemudian, umat Islam terlibat terlibat pertempuran hebat dengan bangsa Romawi, dan Romawi hilang dari peta dunia. Sehingga Al-Qur’an mengajarkan kepada umat Islam agar memiliki pandangan yang luas mengenai kesadaran geopolitik.

Kesadaran geopolitik ini penting bagi Umat Islam untuk memilih pemimpin yang tepat, karena akan berpengaruh pada masa depan Islam dan dunia. Sebab, dunia saat ini diambang perang global, dimana perang sudah terjadi di kawasan-kawasan.

“Di Afrika sudah, Eropa sedang berlangsung, di Timur Tengah juga sekarang sedang berlangsung. Dan perlu diingat dengan terpilihnya Presiden Taiwan yang didukung Amerika, akan membuat situasi di kawasan kita akan semakin panas. Hubungan Amerika dan China akan semakin tegang dan panas,” ujarnya.

Artinya, Indonesia yang berada di kawasan Asia Pasifik yang bisa saja menjadi salah satu medan tempur (battle ground) diantara negara-negara adidaya di dunia. Hal itu tentu saja menjadi hal yang sulit bagi pemimpin Indonesia ke depan, siapapun yang akan terpilih.

Selain akan menghadapi situasi pendalaman krisis global pada 2024 ini, Indonesia juga bisa saja menjadi medan tempur negara-negara adidaya di kawasan Asia Pasifik.

“Karena itu, apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang mengakhiri pembelahan luar biasa dalam dua Pilpres lalu, adalah hal yang tepat. Kemudian mereka berdua bersatu, sehingga bisa menyelamatkan Indonesia,” katanya.

Dengan situasi yang kondusif dan bersatunya dua tokoh, Prabowo dan Jokowi tersebut, membuat Indonesia dapat melalui krisis yang dipicu Covid-19 dan mencegah ancaman disintegrasi bangsa.

“Sehingga rekonsiliasi tersebut harus dilanjutkan di Pilpres 2024, dimana Umat Islam hendaknya mendukung pasangan Prabowo-Gibran, karena mereka berdua yang mampu menghadapi pendalaman krisis pada 2024 ini,” katanya.

Ia mengatakan, memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka, merupakan bentuk kemaslahatan bagi umat, karena dapat mencegah dari ancaman disintegrasi yang kembali muncul di Pilpres 2024.

“Kita berharap umat Islam mendukung Pak Prabowo seperti dalam dua Pilpres sebelumnya. Kita jangan gampang dipecah belah lagi, dijadikan kambing hitam dan korban seperti tahun 2019 dengan terus menerus diorganisasir menjadi kerumunan,” pungkas Anis Matta.

Fahri Hamzah Ajak Masyarakat Banyuwangi Antarkan Neno Warisman ke Senayan

Partaigelora.id – Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengajak masyarakat Banyuwangi mengantarkan Neno Warisman ke Senayan, menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2019 pada 14 Pebruari mendatang.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kabupaten Banyuwangi di salah satu cafe di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu lalu.

“Target kita adalah bagaimana kita bisa masuk ke Senayan. Bahkan kalau bisa kita jadi pimpinan disana. Kita guncang lagi senayan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora memberikan semangat kepada para kadernya.

Dalam konsolidasi yang dihadiri calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota ini, Fahri mengajak para kader untuk memenangkan dan mengantarkan Partai Gelora ke Senayan.

Oleh karena itu, ia meminta para kadernya untuk saling menguatkan diri dan mengedepankan kerjasama untuk memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, serta mengantarkan Neno Warisman ke Senayan.

Diketahui, Neno Warisman yang memiliki nama asli Titi Widoretno Warisman adalah seorang artis peran, penyanyi, aktivis yang kini menjadi politikus Partai Gelora Indonesia.

Wanita kelahiran 21 Juni 1964 itu, maju sebagai caleg Partai Gelora dari daerah pemilihan (dapil) Jatim III meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo

Menurut Fahri, Partai Gelora memiliki visi besar dalam merubah tata kelola politik di Indonesia. Utamanya, adalah dalam melawan korupsi yang umumnya dipicu dari gagalnya partai dalam mendidik kadernya.

Partai Gelora, kata Fahri, meniadakan istilah petugas partai, karena anggota legislatif adalah petugas rakyat, bukan.

“Yang ada di kami adalah petugas rakyat. Kita haramkan pejabat publik setor-setor ke partai,” tegasnya.

Fahri bersyukur dengan bergabungnya sosok Neno Warisman ke Partai Gelora. Sebab, menurutnya, tidak mudah mengajak sosok seniman yang memiliki idealisme tinggi seperti Neno Warisman.

Menurut Fahri, Neno Warisman memiliki kesamaan pandangan politik yang sama dengan Partai Gelora, sehingga ia pun bersepakat untuk maju menjadi caleg dari dapil Jatim III.

“Bu Neno yang akan memimpin di Jawa Timur. Apalagi di Banyuwangi dia memiliki kedekatan, leluhurnya berasal dari sini,” terangnya.

Sedangkan Neno Warisman mengatakan, selama ini tidak ada partai yang secara terang-terangan mengharamkan uang negara untuk digunakan secara pribadi. Ia melihat gagasan itu pada Partai Gelora.

“Keberanian itu sangat frontal dan itu yang membuat saya sepakat dengan Gelora,” kata Neno Warisman

Komitmen itu, katanya, akan terus dikawalnya. Neno Warisman pun tak segan akan menegur partainya bila dikemudian hari menghianati komitmen tersebut.

“Kita harus menguji juga, kita tidak bisa percaya seratus persen. Saya mewakili masyarakat harus waspada meskipun itu kepada partai yang mengsung saya,” terangnya.

Dengan beberapa gagasan yang dibawa, Neno Warisman optimis bisa merebut suara hati masyarakat di Dapil III Jatim dan melenggang ke Senayan pada Pemilu 2024 ini.

Fahri Hamzah: Tak Pantas Mahfud Kritik Pemerintah, Kalau Masih Jadi Pembantu Presiden!

Partaigelora.id – Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah blak-blakan memberikan kritikan kepada Mahfud MD yang kini menjadi calon wakil presiden (cawapres) 2024.

Apalagi Mahfud hingga saat ini masih menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan/Menko Polhukam RI.

“Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet,” ujar Fahri Hamzah lewat keterangan tertulisnya, Selasa (23/1/2024), terkait tudingan Mahfud yang menyebut ada aparat penegak hukum, hingga pejabat yang memberikan backup kepada tambang ilegal, saat debat cawapres, Minggu (22/1/2024) kemarin.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu mengatakan, kalau memang ada aparat penegak hukum, hingga pejabat menjadi backing tambang ilegal, adalah kesalahan Mahfud, sebagai Menko Polhukam.

“Itu salahnya pak Mahfud semua, ya dia Menkonya, artinya dia nggak mengerjakan apa yang diomongkan, dia emang Menkonya. Jadi, pak Mahfud enggak bisa ngeritik pemerintah, di bidang Polhukam itu urusannya dia,” tambah Fahri.

Karenanya, Fahri pun menyarankan Mahfud sebaiknya keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya. Namun sayangnya, ia menyebut Mahfud MD hingga kini masih menikmati fasilitas negara sebagai Menko Polhukam.

“Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari pak jokowi. Karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakan hukum tapi saya dihambat oleh presiden, ngomong gitu dong. Dia (Mahfud MD) masih menikmati itu juga di dalam, enggak boleh ya,” ujar Caleg DPR RI Partai Gelora untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD dalam Debat Pilpres 2024 putaran keempat, ia menyatakan tidak mudah bagi pemerintah buat menyelesaikan sengketa tanah adat dan kegiatan pertambangan ilegal.

Berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dari 10.000 pengaduan itu 2587 adalah kasus tanah adat.

“Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali,” kata Mahfud kemudian bercerita bahwa ada banyak pemalsuan tanah izin tambang yang izinnya dicabut oleh Mahkamah Agung (MA), tapi tidak dilaksanakan.

Survei SPIN, Elektabilitas Partai Gelora Terus Terdongkrak, Peluang Lolos ke Senayan Makin Terbuka

Partaigelora.id – Survei terbaru yang dirilis lembaga Survey and Polling Indonesia (SPIN) menemukan adanya tren kenaikan elektabilitas dari beberapa partai baru, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI dan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

Menurut direktur eksekutif SPIN, Igor Dirgantara, partai-partai baru yang memiliki tren kenaikan tersebut tercatat sebagai partai dengan corak yang lebih kental warna nasionalisnya atau moderat ketimbang corak keagamaan.

“Secara teori, sebagian besar para pemilih Indonesia memang lebih memilih partai nasional ketimbang partai agama. Jadi partai yang melakukan pendekatan nasionalis dan moderat cenderung lebih banyak dipilih,” kata Igor Dirgantara, Senin (22/1/2024).

Igor mengatakan, positioning Partai Gelora saat ini bisa dibilang sudah tepat. Walaupun secara historis merupakan partai pecahan dari PKS, namun Partai Gelora berhasil membangun narasi baru sebagai partai moderat yang tidak kental identitas keislamanannya.

“Dengan memilih asas pancasila, maka Partai Gelora bisa memperluas dukungan pemilih dari rumpun partai-partai islam yang makin mengecil,” katanya.

Selain itu, Igor menyebut kenaikan elektabilitas partai Gelora tidak terlepas dari ketokohan elite parpol, serta efek ekor jas dari terus menanjaknya tingkat keterpilihan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai elektabilitas Partai Gelora yang cenderung naik, juga karena keberhasilan partai tersebut mengidentifikasikan diri sebagai pendukung Prabowo-Gibran.

Kemudian, di Partai Gelora adapula sosok Anis Matta selaku Ketua Umum, Wakil Ketua Fahri hamzah yang belakangan diposisikan menjadi salah satu jubir Prabowo-Gibran, serta Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik menjadi Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran.

“Dukungan penuh Partai Gelora melalui tokohnya seperti Anis Matta, Fahri Hamzah dan Mahfuz Sidik kepada pasangan Prabowo Gibran ini berdampak positif bagi meningkatnya elektabilitas partai ini,” tutur Igor.

SPIN berpendapat, Partai Gelora terbuka untuk lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen.

Namun, Partai Gelora sebagai partai baru perlu untuk bekerja keras agar bisa lolos ke Senayan, menciptakan varian baru yang berbeda dengan partai-partai lama.

“Keberhasilan Partai gelora lolos verifikasi dan ikut pemilu, harus disertai dengan menciptakan varian baru dalam politik Indonesia dengan visi dan misi yang dimilikinya,” pungkasnya.

Lembaga survei SPIN merilis elektabilitas partai politik peserta Pemilu 2024. Survei menunjukkan partai-partai baru seperti PSI dan Partai Gelora mengalami kenaikan elektabilitas. PSI mendapatkan 3,8 persen, sedangkan Partai Gelora meraih dua persen.

Survei digelar pada 8-14 Januari 2024 dengan melibatkan 2.178 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling di 38 provinsi Indonesia.

Survei dilakukan dengan direct interview menggunakan bantuan kuesioner. Adapun margin of error survei kuraang lebih 2,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Gelar Panggung Rakyat di Karanganyar, Partai Gelora Sosialisasikan Program Kuliah Gratis

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar acara ‘Panggung Rakyat’ di Lapangan MCC, Kabupaten Karangayanyar, Jawa Tengah dalam rangka mensosialisasikan berbagai program partai nomor urut 7 peserta Pemilu 2024 itu, kepada masyarakat Jawa Tengah (Jateng).

Panggung Rakyat diisi dengan berbagai macam hiburan mulai dari senam pagi dan senam gemoy, pertunjukan musik, pembagian doorprize hingga memborong semua dagangan pedagang di lokasi acara untuk dinikmati bersama-sama.

Acara yang digelar di Lapangan Mabes Convention Center (MCC), Karanganyar, Sabtu (20/1/2024) itu, dihadiri ribuan massa dari masyarakat, kader dan simpatisan Partai Gelora di sekitar wilayah Karanganyar, Sragen dan Wonogiri, Jawa Tengah.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menyampaikan orasi dalam acara Panggung Rakyat tersebut.

Acara ini juga dihadiri para calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan di Jateng, antara lain Sutriyono, Ahmadi, Kumalasari Kartini dan Fauzi Wahyu Muntoro.

Juga hadir Ketua Bidang Teritori III DPN Partai Gelora Ahmad Zainuddin, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati dan Juru Bicara Partai Gelora Tengku Zulkifli Usman.

Anis Matta dalam orasinya mengatakan, Partai Gelora akan memberikan bantuan gizi untuk ibu hamil dan pendidikan gratis hingga kuliah, apabila Partai Gelora memenangi Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan.

Anis Matta lantas mengumpulkan tujuh ibu hamil ke atas panggung dan menanyai satu persatu usia kehamilan mereka.

“Kalau Partai Gelora menang, Insya Allah pemerintah akan memberikan bantuan gizi selama masa kehamilan. Kita meminta dukungan dari ibu-ibu semua agar program tersebut bisa terwujud,” kata Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, negara bisa mengurus rakyatnya dari sejak dalam kandungan hingga memberikan pendidikan gratis selama 16 tahun hingga kuliah.

“Saya menyadari bahwa bapak-bapak/ibu-ibu yang memiliki banyak anak ada yang 3,4, 5, 6 dan seterusnya tentu akan memikirkan ongkos pendidikannya yang begitu besar. Saya memahami, karena anak saya ada 10. Karena itu , nanti pendidikannya akan dibantu oleh negara secara gratis hingga kuliah,” ujarnya.

Program Partai Gelora ini, lanjut Anis Matta, juga akan didukung program pasangan nomor 2 calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan memberikan makan siang dan susu gratis selama di sekolah atau di pesantren.

“Dan perlu diketahui, semua kebutuhan makan siang gratis akan dipenuhi oleh masyarakat sekitar, sehingga roda ekonomi bergerak. Nanti akan ada dana sekitar Rp 400 triliun yang mengalir ke bawah, sehingga akan memicu pertumbuhan,” katanya.

Anis Matta menegaskan, agenda kuliah gratis ini wajib difaslitasi pemerintah dan negara kepada rakyatnya, karena merupakan perintah agama.

“Di dalam Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Artinya, negara harus memfasilitasi rakyatnya untuk memperoleh pendidikan gratis,” katanya.

Soal pendidikan gratis ini, kata Anis Matta, menjadi konsen Partai Gelora dan pasangan Prabowo-Gibran. Sebab, hal ini menjadi cara untuk memutus mata rantai kemiskinan, dan menciptakan kehidupan lebih baik di masa yang akan datang.

“Mudah-mudahan dengan konsen Patai Gelora dan Pak Prabowo ini, Indonesia akan lebih sejahtera dan tidak ada masyarakat miskin lagi. Karena angka kemiskinan di kita sekarang masih ada sekitar 9-10 persen, dan itu adalah orang Islam,” pungkasnya.

Partai Gelora Nilai Gugatan Dinasti Politik Bukan Obyek dan Kompetensi Pengadilan TUN

Partaigelora.id – Gugatan para praktisi hukum seperti yang dilakukan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Perekat Nusantara mengenai perbuatan melarang hukum praktik dinasti politik, dipersaoalkan.

Pasalnya, gugatan TPDI terkait dinasti politik tidak layak, terutama ketika perkara tersebut masuk dalam gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

Pendapat ini disampaikan pengamat sekaligus Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Hukum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Tina H. Tamher melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (20/1/2024).

Dijelaskan Tina, dalam berbagai literature termasuk UU No. 9 Tahun 2004 mengenai soal yang dapat dipersengketakan dan dituntut secara hukum adalah suatu produk tertulis bersifat penetapan tertulis yang sudah baku seperti SK, Memo, Nota ataupun sejenisnya yang bersifat konkrit, individual dan final.

“Konkrit artinya jelas dan tidak abstrak, individual artinya menyangkut orang perorang, dan final artinya definitif menimbulkan akibat tertentu,” terangnya lagi.

Ia menambahkan, bila mencermati kompetensi dan object Peradilan TUN, maka jelas ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 memberi batasan kepada siapapun juga dapat saja mengajukan sengketa tuntutan asal produknya secara formil ada format baku yang sifatnya keputusan agar dinyatakan batal atau tidak sah.

Bahkan tuntutan pembatalan keputusan itu dapat disertai atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi.

“Persoalannya, gugatan mengenai isu Dinasti Politik tidak ada diatur/dijangkau oleh kompetensi Peradilan TUN bahkan dalam sejarah perjalanan UU TUN dan Peradilan TUN belum pernah ada obyek TUN semacam itu. Mengapa? Karena gugatan soal Dinasti Politik adalah substansi politik bukan substansi hukum,” tegas dia.

Mengenai pemaknaan dinasti politik, kata dia, dapat diartikan sebagai regenarations of power within a family through atau secara mudah dimaknai terjadinya generation after generation adalah terkait isu demokratisasi dalam proses politics yang rumpun obyeknya adalah terkait UU Pemilu yang memiliki spesialisasi dan jurisdiksi tersendiri jauh dari persoalan produk Tata Usaha Negara.

“Tentunya secara kasat mata mudah saja bagi hakim TUN dengan cepat menyatakan gugatan ini kandas (tidak dapat diterima) saat proses dismissal,” terang dia.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa secara legal rasional maupun legal faktual gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara akanmengalami kesulitan prosedural untuk membentuk keyakinannya yang harus di bangun dari bukti-bukti dan bukan sekedar opini-opini yang disampaikan selama ini.

“Katakanlah hakim TUN dituntut untuk membentuk semacam innovation intepretation (perluasan penafsiran) Alat bukti dengan konsep nepotism evidence sampai hari ini tulisan ini diturunkan hampir tidak ada putusan TUN dengan model tafsir semacam itu apalagi motif argumentasi mengarah kepada pembuktian kesalahan pejabat TUN menyalahgunakan wewenangnya,” tambahnya.

Pembuktian Tendensius semacam itu tidaklah masuk rasio hukum hakim TUN

Tina juga menyebut apabila merujuk prinsip yurisprudensi sekalipun tidak dianut tegas di Pengadilan TUN Indonesia, dalam berbagai yurisprudensi baik yurisprudensi tetap maupun yurisprudensi tidak tetap.

“Katakanlah dengan causa psikologis maupun causa politik, praktis para hakim tidak mungkin didesak dan dipaksa keluar dari fatsun hukumnya. Jadi menurut saya hakim sejak dini tidak menerima dan menolak gugatan Dinasti Politik ini karena nuansa politisnya saja tapi tidak ada kompetensi hukumnya,” ucapnya.

Pejabat TUN in casu Presiden lanjut Tina telah ‘menggunakan kewenangan’ mengeluarkan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan, ataupun pejabat adminstrasi negara atau diskresi Presiden.

Bedasarkan informasi yang disampaikan koordinator Tim Pembela Demokrasi Indobesia atau TPDI gugatan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut dilayangkan kepada 12 Tergugat yang diduga terlibat praktik dinasti politik.

Mereka antara lain Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mantan Ketua MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Menteri Pertahanan Prabowo Subianti, KPU RI, dan sasaran lainnya Mahkamah Konstitusi dan Media Podcast Bocor Alus Politik Tempodotco sebagai Tergugat.

Pen

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X