Blog

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah mendeklarasikan Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ribuan kader dan simpatisan hadir dalam deklarasi yang digelar di di Indoor Stadium Sport Center, Kelapa Dua, Tangerang, Banten pada Minggu (19/2/2023).

Koordinator Daerah Pemilihan (Kordapil) Banten III Sarah Azzahra mengatakan, yang membedakan Partai Gelora dengan partai lainnya adalah Partai Gelora ingin menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru di dunia.

Menurut Sarah, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, Indonesia layak menjadi negara superpower baru. Karena itu, Partai Gelora akan menciptakan lompatan besar bagi perjalanan sejarah Indonesia.

“Jadi kenapa sih kita harus pilih Partai Gelora, karena kita ingin Indonesia menjadi negara superpower baru. Partai Gelora nomornya 7, warna birunya, Capresnya Anis Matta, Cawapresnya Fahri Hamzah,” kata Sarah Azzahra, Selasa (21/2/2023).

Sarah menjelaskan, Indonesia menjadi negara nomor satu penghasil rempah-rempah di dunia. Indonesia juga merupakan pengekspor gas alam terbesar di dunia. Salah satunya Blok Masela, yang ada di Seram, Maluku.

Mantan pegawai PT Pertamina ini menyebut, Blok Masela disebut-sebut sebagai blok gas alam terbesar di dunia. Menurutt SKK Migas, pemerintah akan mendapatkan Rp 600 triliun bersih per 20 tahun.

“Hebatnya lagi Blok Masela disebut juga blok abadi, sakit nggak habis-habis, bisa sampai 100 tahun ke depan,” kata bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) daerah pemilihan (Dapil) Banten III Tangerang Raya ini.

“Nah, kalau kita hitung kasar saja, setengah dari utang Indonesia yang sudah sampai Rp 7.700-an triliun bisa lho terbayar hanya dengan gas alam dari Blok Masela ini,” imbuhnya.

Selain itu, kata Sarah, minyak bumi di Indonesia memiliki kualitas paling baik di Indonesia ada di Riau. Lalu, Indonesia juga negara penghasil batubara terbesar di dunia, serta penghasil beras terbesar di dunia

“Dan masih banyak lagi potensi Indonesia yang luar biasa. Tapi sedihnya kalau kita lihat isu-isu yang berputar di sekeliling kita sehar-hari, kesehatan, pendidikan masih menjadi isu tahunan dan isu turunan yang tidak selesai,” katanya.

Misalnya, untuk sekolah negeri gratis, tapi masalah lain yang timbul adalah rayonisasi dan pungutan liar. Sedangkan disisi kesehatan, ternyata generasi baru kita masih dianggap kekurangan gizi kronis oleh Badan Kesehatan Dunia.

“Sedih ya? Bangsa hebat dan kaya raya ini, ternyata seperlima generasinya kurang gizi,” ujarnya.

Karena itu, kata Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora, akan menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia harus menjadi superpower baru dunia.

“Ini lho Arah Baru Indonesia yang selalu digaungkan oleh Partai Gelora, untuk Indonesia Superpower baru,” katanya.

Ia menambahkan, dengan Pemilu yang hanya tinggal kurang dari satu tahun lagi, kader Partai Gelora harus mempersiapokan dengan matang dan terukur.

Sarah berharap struktur partai, Bacaleg dan relawan semua bergerak membangun kekuatan di dapilnya masing-masing.

“Mari jalan bersama, melangkah kenalkan Partai Gelora, warnanya, nomornya, logonya, Capres dan Cawapresnya semuaya. Ajak ngobrol orang, ajak wujudkan mimpi Partai Gelora dengan memenangkan Pemilu,” pungkasnya.

Partaigelora.id – Ribuan kader Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) berkumpul di Indoor Stadium Sport Center, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Minggu (19/02/2023), untuk mendeklarasikan Anis Matta-Fahri Hamzah sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) partai bernomor 7 ini dalam Pemilu 2024.

Acara ini sekaligus memulai rangkaian program konsolidasi nasional dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi kader.

Acara tersebut mempertemukan ribuan kader dan relawan di Tangerang Raya dengan Ketua Umum DPN Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Lalu, Koordinator Daerah Pemilihan Banten III Sarah Azzahra, pengurus DPN, DPW tingkat provinsi, DPD atau tingkat kabupaten/kota, hingga pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Bupati Tangerang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Moch Marsya Rasyid memberikan sambutan selamat datang dan mengapresiasi pilihan Partai Gelora menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai titik awal konsolidasi nasional.

Acara ini juga menandai diluncurkannya semboyan kampanye Partai Gelora untuk mewujudkan “Indonesia Superpower Baru”, dan konsolidasi daerah pemilihan Banten III yang mengusung Bacaleg Sarah Azzahra.

Anis Matta mengatakan, Partai Gelora mengajak masyarakat Indonesia untuk mewujudkan mimpi menjadi superpower baru, karena negeri ini memiliki semua modalnya yang perlukan untuk sampai kesana.

“Indonesia akan menjadi superpower baru jika ibu hamil dan anak yang ada di dalam kandungan mendapat dukungan nutrisi dan layanan kesehatan. Kita akan menjadi kekuatan utama dunia, dengan menyediakan kuliah gratis bagi seluruh rakyat. Itu yang diperjuangkan Partai Gelora,” papar Anis yang didampingi Sarah di atas panggung.

Partai Gelora, kata Anis Matta, akan menyiapkan Indonesia sebagai Superpower Baru sejajar dengan Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Rusia dan Cina.

Untuk mencapai tujuan itu, papar Anis, Indonesia membutuhkan GPS atau Kompas untuk menuju Arah Baru Indonesia dalam membangun bangsa dan negara agar bisa menjadi Superpower Baru dunia.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, Partai Gelora sengaja memilih wilayah Banten sebagai “titik keberangkatan” sosialisasi dan konsolidasi, karena makna tersendiri.

Fahri menjelaskan, di Banten ini pernah ada kesultanan hebat, yaitu Kesultanan Banten, yang menjadi benteng nusantara dan awal mula penyebaran Islam ke berbagai daerah di Indonesia.

“Kita ingin napak tilas dan menjadikan Banten , khususnya Tangerang, menjadi titik berangkat untuk menjadikan Indonesia Superpower Baru,” kata Fahri Hamzah.

Selain itu, lanjut Fahri, Partai Gelora menugaskan seorang perempuan untuk menjadi Caleg DPR dari dapil Banten III agar bisa berpartisipasi dalam memperbaiki bangsa dan negara Indonesia.

“Untuk Banten III kita mengandalkan perempuan, karena perempuan adalah tiang negara. Kita utus perempuan untuk memperbaiki Indonesia. Dia , Sarah Azzahra, seorang calon ibu muda yang sedang hamil seperti ibu pertiwi. Perempuan jadi simbol untuk membawa Indonesia ke puncak kejayaan,” tegas Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini.

Di antara ribuan massa, tampak sejumlah poster hingga spanduk bertuliskan “Anis Matta Presiden 2024”, “Anis Matta Presidenku”, dan “Anis Matta untuk Indonesia Superpower Baru” bertebaran di arena acara.

Konsolidasi daerah pemilihan Banten III ini juga dihadiri dalah aktor kawakan Jaja Miharja yang dikenal dengan ucapan khasnya, yakni “apaan tuh”. Jaja Miharja sudah bergabung dan menjadi Partai Gelora.

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengingatkan pemerintah untuk segera meninggalkan penggunaan sistem atau paham ekonomi liberal dalam pengelolaan perekonomian nasional saat ini.

Sebab, di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, paham liberalisasi ekonomi bisa menjadi ‘bom waktu’ dan berbahaya bagi perekonomian Indonesia yang terlalu terbuka.

Partai yang memiliki nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ini, berharap agar pemerintah segera kembali kepada Ekonomi Pancasila, memperkuat kemandirian, serta memproteksi ekonominya agar tidak masuk jurang resesi pada 2023.

“Kita ini aneh, negara penggagasnya saja memproteksi ekonominya agar tidak kena resesi. Tetapi, kenapa Indonesia justru membuka selebar-lebarnya terhadap liberalisasi ekonomi. Ini tentu saja menjadi paradoks,” kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk ‘Liberalisasi Ekonomi Nasional, Bagaiman Nasib Kita?, Rabu (8/2/2023) sore.

Menurut dia, liberalisasi ekonomi sudah terbukti gagal, dan tidak mampu bertahan di tengah krisis global saat ini. Karena itu, MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah tidak lagi memberikan ‘karpet merah’ pada liberalisasi ekonomi, yang dinilai hanya memperkaya oligarki.

“Sekarang ini banyak negara ingin membangun kemandirian ekonominya. Mereka sadar bahwa konsep liberalisasi ekonomi sudah gagal. Situasi global saat ini mengharuskan mereka memproteksi ekonominya,” ujar MadNur.

Liberalisasi ekonomi, lanjutnya, tidak hanya membawa modal dan teknologi saja, tetapi juga tenaga kerjanya. Sehingga liberalisasi ekonomi tidak jarang mengancam pekerjaan masyarakat Indonesia.

“Saya kira kericuhan yang terjadi antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing di Sulawesi dua minggu lalu, adalah dampak dari liberalisasi saat ini. Liberalisasi ekonomi mengancam pekerjaan dari masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora ini berpandangan bahwa konsep Ekonomi Pancasila yang dimiliki Indonesia sebenarnya lebih bagus dibandingkan konsep Ekonomi Liberal.

“Konsep Ekonomi Pancasila itu pada dasarnya adalah kemandirian, kenapa nggak kita optimalkan itu. Ide kita untuk menciptakan hilirisasi industri itu bisa menciptakan kemandirian. Sekaranglah saatnya kita tinggalkan ekonomi liberal agar Indonesia menjadi negara super power baru” tegas MadNur.

Rentan Diterpa Krisis

Sementara itu, ekonom senior Rizal Ramli juga mengingatkan bahwa paham liberalisme ekonomi nasional hanya menjadikan Indonesia rentan diterpa krisis global. Rizal Ramli juga meminta memperkokoh kemandirian ekonomi bangsa.

Namun, ia menyayangkan para menteri ekonomi saat ini lebih pro terhadap liberalisasi ekonomi. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang ditempuh dalam dua periode hingga sekarang. Padahal, pemerintah itu seharusnya pro terhadap kemandirian, kedaulatan di berbagai bidang ekonomi.

“Kami harap Partai Gelora itu memilih pro kedaulatan ekonomi, bukan kapitalis. Pro masa lalu, dan saya harap tidak pro leberalisasi masa sekarang,” ujar Rizal Ramli.

Menurut Rizal Ramli, didalam konstitusi tidak menyatakan secara eksplisit pro terhadap liberalisasi ekonomi. Walau para pendahulu bangsa banyak yang belajar dari bara, tetapi tidak memilih paham liberal.

Sebab, liberalisasi ini, bisa mengalami kehancuran ketika terjadi depresi dan keterpurukan melanda negara barat tersebut. “Liberalisasi ekonomi menjadi sangat spekulatif, dan mereka tolak model seperti itu,” ujarnya.

Para pendiri bangsa ini, dikatanya, telah meletakkan dasar ekonomi berada diantara penganut liberalisme dan komunisme. Yakni sebagai jalan tengah yang termaktub dalam UUD 1945 adalah ekonomi dalam bingkai kesejahteraan rakyat. “Desain negara adalah kesejahteraan,” ucapnya.

Negara kesejahteraan itu, pada prinsipnya kekayaan alam dimiliki rakyat dan dikuasai negara. Sebagai pelaksana bisa diserahkan ke swasta dan tidak memilikinya.

“Ini seperti Zaman Pak Harto, tahun era 70-80, silam 85% laba Sumber Daya Alam (SDA) minyak disetor ke pemerintah. Dan asing dikasih 15% saja sudah sangat senang,” jelasnya.

Sehingga rakyat jelas mendapat manfaat langsung dari SDA tersebut. Namun, sekarang yang terjadi adalah SDA telah dikuasai swasta, sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan atau pribadi, rakyat tidak lagi mendapatkan manfaatnya.

“Ini sudah pengkhianatan terhadap UUD 1945, dan saya pikir Partai Gelora jangan diam saja. Mereka itu tidur aja sudah kaya kok. Malah tidak dibebani pajak atas winfall profit ini. Ini semua karena pemerintah mengabdi pada oligarki,” tegasnya.

Kondisi ekonomi saat ini, kata Rizal Ramli, tidak baik-baik saja. Sebab, yang menikmati pertumbuhan ekonomi saat ini adalah golongan menengah ke atas, tidak untuk rakyat pada umumnya.

“Disisi lain, rakyat bawah hidupnya susah banget, dengan harga-harga naik. Pertumbuhan ekonomi 5,3% hanya dinikmati para kapitalis yang gede-gede. Rakyat kecil tak menikmati pertumbuhan sepersen pun,” pungkasnya.

Pengamat ekonomi dan perbankan Yanuar RIzki menambahkan, bahwa kebijakan keuangan Indonesia saat ini menuju ke kiblat moneterianisme, yakni individualisme, liberalisme dan materialisme. “Propagandanya begitu gencar,” kata Yanuar.

Sementara dari sisi peredaran mata uang rupiah sendiri, lanjut Yanuar terlihat nyata. Dimana pergerakan uang oleh masyarakat relative kecil, dan sebaliknya peredaran korporasi melonjak.

“Yaa bagaimana, kita bisa mandiri kalau rupiah itu sendiri juga dikendalikan oleh asing. Nah bagaimana kalau SUN ini diganggu juga, melalui nilai tukar rupiah. Siapa ini yang kuat menahannya. Kalau dihajar Oligarki, bakal keok juga,” katanya.

Partaigelora.id-Laporan Transparansi Internasional Indonesia yang menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun drastis. Penurunan IPK Indonesia dari peringkat ke-38 menjadi 34 diikuti penurunan posisi Indonesia, dari peringkat 96 dunia menjadi peringkat 110.

Hal ini dianggap sebagai kegagalan negara atau pemerintah dalam memberantas korupsi di tanah air. Penurunan IPK Indonesia itu, kesalahannya tidak bisa dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), IPK Indonesia memang turun naik. Pada 2014 di awal menjabat, Jokowi mewarisi skor 34. Setahun kemudian, skor naik menjadi 36.

Lalu, kembali naik menjadi 37 dan sempat mencapai posisi tertinggi di 2019 dengan 40. Sayang setahun kemudian turun ke 37, dan bahkan tahun 2022 kembali ke peringkat ke-34.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, tidak sependapat jika IPK Indonesia yang merosot itu dianggap sebagai kesalahan KPK.

Menurut Waketum Partai Nomer urut 7 ini, ada pihak yang lebih bertanggung jawab dalam perbaikan IPK Indonesia tersebut, yakni Presiden Republik Indonesia.

“IPK itu adalah prestasi negara semuanya. Tidak bisa keberhasilannya diklaim KPK atau ketika ada penurunan IPK lantas kesalahannya dibebakankan ke KPK kalau IPKnya turun, kemana tanggung jawab presiden? Apakah Anda mengabaikan kekuasaan yang besar ini?” ujar Fahri Hamzah, Senin (6/2/2023).

Atas dasar alasan itu, mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2029 ini menilai publik tidak perlu muluk-muluk memberi beban KPK sebagai pahlawan pemberantasan korupsi

Sebab, ada seorang Presiden yang lebih cocok disebut sebagai pahlawan karena pemilihannya menghabiskan anggaran hingga Rp 100 Triliun.

“Sementara memilih ketua KPK ongkosnya kurang dari Rp1 Miliar. Ngerti nggak beda antara miliar dan triliun?” tanya Fahri.

Jika memang publik serius dengan pemberantasan korupsi, lanjut Fahri, maka Presiden Jokowi harus dituntut untuk konsentrasi melakukan pembenahan.

Jika perlu, seorang calon Presiden (Capres) yang akan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024 mendatang harus dimintai komitmennya berupa Perjanjian hitam di atas Putih, berjanji bisa hilangkan korupsi dalam satu tahun menjabat sebagai Presiden RI.

“Wajibkan calon presiden untuk berjanji, ‘setahun jadi presiden korupsi hilang dan indeks persepsi korupsi kita tertinggi di dunia’. Kalau anda berani kampanye ini, baru saya anggap anda serius memberantas korupsi di negeri ini. Jangan tipu rakyat terus” tutup politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa bahwa turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 38 menjadi 34 bukan penilaian terhadap kesalahan pemerintah saja.

Mahfud membela eksekutif yang dianggapnya telah bertindak maksimal dalam pemberantasan korupsi dengan mengutip penangkapan-penangkapan koruptor oleh lembaga-lembaga negara, khususnya oleh Kejaksaan Agung.

“Harus diketahui juga bahwa turunnya indeks persepsi korupsi bukan hanya penilaian ke pemerintah tapi terhadap legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau di eksekutif, rasanya kita sudah habis-habisan dan buktinya naik penegakan hukumnya,” kata Mahfud, Jumat (3/2/2023).

Mahfud menegaskan, korupsi itu dimulai dari pembuatan undang-undang di DPR, dan pelaksanaanya di lembaga peradilan, sehingga kesalahan penurunkan IPK Indonesia tidak bisa sepenuhnya kesalahan dibebankan ke pemerintah.

“Korupsi itu, ketika pembuatan undang-undang, korupsi ketika proses peradilan, dan sebagainya,” tegas Mahfud MD.