Category: Gelora Terkini

Partai Gelora Rekomendasikan ‘Tiga Kunci’ Antisipasi Situasi Ancaman Bencana Alam

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Indonesia saat ini, berada dalam situasi ancaman kebencanaan yang serius dibandingkan dengan negara lain, karena merupakan daerah dengan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia.

Hal ini ditandai dengan silih bergantinya kejadian bencana alam di Indonesia seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi dan potensi terjadinya tsunami.

Namun, masyarakat sepertinya tidak sadar bahwa dirinya tinggal di daerah rawan bencana, sehingga pemerintah perlu memberikan literasi tentang kebencanaan dan perhatian serius dalam memitigasinya.

“Menurut saya, ada tiga kata kunci dalam peningkatan kapasitas negara dalam pengelolaan bencana saat ini,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam Gelora Talks bertajuk ‘Indonesia dan Ancaman Bencana Alam, Bagaimana Kita Memitigasinya? di Jakarta, Rabu (7/12/2022) sore.

Tiga kata kunci tersebut, kata Anis Matta, bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk melakukan penguatan anggaran kebencanaan, serta skala prioritas dalam kebijakannya.

Sebab, perhatian pemerintah saat ini terpecah dalam menghadapi peristiwa lain seperti mengatasi ancaman krisis ekonomi, pandemi Covid-19, dampak perang Rusia-Ukraina, serta memasuki tahun politik.

“Sehingga pemerintah mesti mengukur kemampuannya, ketika suatu peristiwa terjadi bersamaan. Tetapi tiga kata kunci ini, bisa menjadi rekomendasi maksimal dalam menghadapi situasi ancaman kebencanaan saat ini,” ujarnya.

Pertama, pemerintah membuat Peta Bencana Nasional, sehingga proyeksi potensi bencana secara nasional dapat diketahui dan bisa menjadi guidance atau petunjuk bagi kita semua.

Kedua, perlunya regulasi pada tata ruang yang berhubungan langsung dengan konstruksi, terutama konstruksi bangunan atau hunian.

“Kita ketahui bersama, bahwa bencana ini, kalau ada runtuhan bangunan, maka orang bisa meninggal dari reruntuhan. Jadi karena dampaknya mematikan itu, perlu tata ruang dan regulasi yang berhubungan dengan konstruksi,” ujarnya.

Ketiga, terkait dengan kedisiplinan dalam pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana agar diterapkan dalam kehidupan nyata dan tidak sekedar menjadi aturan saja, tanpa pelaksanaan secara maksimal.

“Jadi catatan ketiga saya, adalah enforcement. Masalah kedisiplinan untuk memberlakukan regulasi itu ( UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana) dan menerapkannya dalam kehidupan nyata kita,” tandasnya.

Menurut Anis Matta, pemerintah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara seperti sekarang dalam memitigasi bencana, yang terkesan baru bertindak setelah ada jatuh korban jiwa atau dampak ada kerusakan masif. Pemerintah seperti tidak ada perencanaan dan terlihat gagap setiap ada bencana.

“Langkah pemerintah juga sering kali kalah cepat dari semangat voluntarisme publik untuk terlibat lebih jauh dalam aksi-aksi kemanusiaan. Kekuatan negara harus hadir dalam mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi situasi ancaman kebencanaan, dan bagaimana memitigasinya,” tegas Anis Matta.

Peta Bencana Nasional
Sementara itu, Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Iman Fatchurochman mengatakan, BMKG telah berupaya untuk memitigasi meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan dampak dari kerusakan yang akan ditimbulkan dari bencana yang terjadi.

“BMKG juga telah membahas, serta menyodorkan peta rawan bencana dengan mengajak keterlibatan pemerintah daerah untuk memitigasinya. Wilayah Indonesia itu ada 13 zona megatrust, serta 295 sesar aktif yang harus diwaspadai,” kata Iman.

Menurut dia, gempa yang terjadi di Indonesia mayoritas mendatangkan kerusakan parah dan banyak menelan korban jiwa. Hal ini terjadi karena bangunan rumah tidak tahan gempa, serta gempa sering kali terjadi di batuan lunak.

“Korban meningggal pada umumnya, disebabkan karena bangunan rumahnya sendiri, bukan karena gempanya sendiri,” jelas Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG ini.

BMKG, lanjut dia, sudah menyediakan data daerah rawan gempa sejak 2017 dengan menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI (sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“BMKG telah berkontribusi untuk tata ruang, serta berkoordinasi dengan BNPB, serta Kementerian PUPR dalam memberikan informasi potensi kebencanaan,” katanya.

Selain itu, BMKG juga memilih program Sekolah Lapangan Gempa Bumi sejak 2014, dan sekarang berkembang menjadi ‘BMKG Go To School’ yang memberikan edukasi, sosialisasi dan literasi, serta advokasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

“Mereka audince kami, mereka kita latih terkait potensi kebencanaan di wilayahnya masing-masing, bagaimana meresponnya. Kemudian menentukan peta lokasinya, dan cara evakuasinya seperti pada tsunami. Kita ukur waktunya lebih cepat mana, tsunami atau evakuasinya,” ungkap Iman.

Rumah Tahan Gempa
Sedangkan Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, untuk meminimalisir korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa bumi, diperlukan bangunan atau rumah tahan gempa.

“Gempa Cianjur magnitude 5,6 itu kerusakan luar biasa, karena kondisi rumah atau bangunannya tidak tahan gempa. Kini tercatat 334 jiwa meninggal, 37 ribu rumah rusak belum termasuk sekolah,” kata Muhari.

BNPB, kata Muhari, telah berbicara dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta Kementerian Desa dan PDTT untuk ikut serta merenovasi bangunan rumah masyarakat agar tahan gempa dengan biaya murah.

“Kita mengajak masyarakat untuk merehab bangunan rumah sendiri agar tahan gempa, misalkan diberi bantuan Rp 15 juta. Kita telah meminta Menteri Desa agar bisa menggunakan Dana Desa untuk perbaikan rumah masyarakat di pelosok desa. Begitu kita ngomong ini, sama Pak Menteri Desa, beliau sudah langsung oke dan akan segera keluarkan SK menteri, bahwa Dana Desa bisa untuk penanggulangan bencana,” katanya.

Renovasi bangunan rumah tahan gempa itu, lanjutnya, dapat diselesaikan dalam kurun waktu 10 tahun, bagi rumah yang sudah terdampak gempa, maupun berpotensi di seluruh Indonesia.

“Kita akan memperkuat bangunan masyarakat dengan beberapa metodologi, sehingga bangunanya tahan gempa. Metodologi dan biayanya tergantung type rumahnya, semacam bedah rumah saja. Nanti kita lihat desa mana yang rawan, itu yang kita prioritaskan,” katanya.

Pemerintah Harus Tegas
Pakar Vulkanologi & Bencana Gunung Api Surono mengatakan, pemerintah harus tegas dalam upaya mitigasi bencana. Pemerintah daerah juga harus mengutamakan perlindungan warganya ketimbang kesejahteraan.

“Harus ditegakkan mana yang layak huni dan tidak untuk mitigasi bencana. Dan harus ada law enforcement yang kuat. Peta sudah ada dan berharap Pemerintah Daerah mengikutinya,” kata Surono

Surono yang akrab dipanggil Mbah Rono menegaskan, bahwa gempa bumi tidak membunuh, tetapi infrastrukturnya yang membuat masyarakat menjadi korban.

Hal ini akibat banyak pihak yang tidak mematuhi UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, padahal ancaman hukuman pidana dan dendanya sangat jelas.

“Seluruh daerah rawan bencana itu enak ditinggali, karena mata airnya banyak. Seperti lokasi likuifaksi di Palu, itu sudah direkomendasikan untuk tidak ditinggali, karena masuk peta rawan bencana. Pemerintah daerahnya mengizinkan dan masyarakatnya tidak mau dipindah, maunya tinggal disitu. Dan kita sudah lihat dampaknya seperti apa,” ujar Mbah Rono.

Mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM ini berharap agar masyarakat yang berada di daerah rawan bencana harus kembali ke alam atau back to nature.

“Nenek moyang kita itu, sebenarnya sudah menciptakan bangunan yang tahan gempa dan tahan gerakan tanah. Bangunan rumah itu, contohnya bisa kita lihat rumah orang Sunda, Sumatera Barat, Baduy dan lain-lain. Mereka bikin rumah panggung, pendek saja tidak terlalu tinggi. Nenek moyang kita sudah sangat empiris, tetapi itu semua kita tinggalkan,” katanya.

Mbah Rono menilai perlu ada kebijakan politik atau political will yang tegas dari pemerintah untuk mengubah perilaku tersebut. Sebab, percuma jika investasi triliunan rupiah dalam membangun infrastruktur, tanpa dibarengi dengan resiko bencananya.

“Itu hanya satu detik, tiga detik semua habis. Jangan berlindung dibalik kata investasi, tanpa memperhitungkan resiko bencana. Yang mematikan itu bukan gempa buminya, atau gunung meletus, tetapi infrastruktur yang membunuh kita. Kalau kita bandel sama alam, tentu akan ada harga yang harus dibayar,” pungkasnya.

Anis Matta: Piala Dunia 2022 di Qatar, Buktikan Agama dan Bola Bisa Menyatu, Tidak Ada Perpecahan Umat

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar untuk pertama kali di dunia Islam, tidak hanya mewakili dunia Arab saja, tetapi juga mewakili dua milyar populasi muslim di seluruh dunia.

“Qatar ini bukan hanya mewakili dunia Arab, tapi mewakili dua miliar populasi muslim di seluruh dunia, termasuk mewakili kita di Indonesia. Ini memberikan pencitraan baru tentang Islam kepada seluruh dunia melalui perhelatan sepak bola,” kata Anis Matta, Kamis (1/12/2022).

Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan pengantar dalam Gelora Talks bertajuk ‘Qatar World Cup 2022, Diplomasi Islam & Bangkitnya Sepak Bola Asia, Rabu (30/11/2022).

Diskusi ini dihadiri Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hassan, pengamat sepak bola nasional Sigit Nugroho, serta Koordinator Save Our Soccer dan Anggota TGIPF Akmal Marhali.

Menurut Anis Matta, sepak bola telah menyatukan seluruh umat manusia, tidak memandang apa agamanya dan rasnya. Hal ini bisa dilihat dari perhelatan Piala Dunia di Qatar saat ini, bahwa agama terbukti tidak memecah bola dan orang.

“Bagi kita di sini di Indonesia, di tengah polarisasi saat ini juga sangat penting, kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Qatar. Polarisasi terjadi, karena agama dijadikan tembok, bukan jembatan,” kata Anis.

Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023, kata Anis Matta, harus bisa dimanfaatkan pemerintah secara maksimal untuk mengakhiri polarisasi politik dan identitas yang mulai menguat lagi menjelang Pemilu 2024.

“Ini kan kita mendapat kesempatan jadi tuan rumah Piala Dunia tahun depan, meskipun untuk kelompok umur U-20. Harus bisa dimanfaatkan maksimal untuk mengakhiri polarisasi, bola dan agama bisa bersatu, bisa bercampur,” katanya.

Anis Matta juga berharap pemerintah bisa membuat visi atau peta jalan seperti Visi 2030 Qatar meliputi bidang media, telekomunikasi, olahraga, entertaiment dan pariwisata. Karena Qatar sadar betul bahwa sumber daya alam gas mereka suatu saat akan habis, sehingga dipersiapkan secara matang dan visi tersebut dilaksanakan secara disiplin.

“Lima sektor ini, mereka bikin investasi besar-besaran, semua tahapan visinya dilaksanakan dengan disiplin dan sistemik. Negaranya boleh kecil, tetapi otaknya besar. Visi atau peta jalan ini yang masih menjadi persoalan di kita,” ujarnya.

Visi Qatar 2030, dibuat ayah Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Sheik Hamad bin Khalifa al-Tsani. Selain membuat Visi tersebut, Sheik Hamad juga berani melakukan peralihan kekuasaan kepada Sheikh Tamim, anaknya yang saat itu usianya masih menginjak 31 tahun dan dianggap belum matang untuk melaksanakan visinya.

“Jadi melalui visi ini, Qatar bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sehingga meskipun Qatar sebagai negara kecil, tetapi secara politik dan geopolitik dalam konteks global, ini luar biasa. Apalagi sebagai negara besar, Indonesia juga bisa berperan lebih dalam konteks geopolitik global,” katanya.

Indonesia bisa membuat peta jalan seperti Qatar dan tahapannya harus dilaksanakan secara disiplin dan masif. Peta jalan tersebut, di Partai Gelora dinamai sebagai Arah Baru Indonesia, yang menjadikan Indonesia sebagai lima besar kekuatan dunia.

“Makanya saya selalu mengulang-ulangi, ‘Langit Kita Terlalu Tinggi, Tapi Kita Terbang Terlalu Rendah’. Karena disinilah kita perlu peta jalan tentang Arah Baru Indonesia. Mudah-mudahan Partai Gelora bisa memberi kejutan di Pemilu 2024,” tandasnya.

Kunci Sukses
Sementara itu, Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan, mengatakan, Piala Dunia 2022 hanya salah satu instrumen yang disiapkan Qatar untuk menampilkan wajah Islam rahmatan lil-alamin ke seluruh dunia.

“Pemerintah Qatar sudah merencanakan Ibu Kota Doha sebagai ibu kota olahraga dunia, tidak ingin hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia saja. Sebab, karakter masyarakat Qatar itu terbuka, tidak anti dengan warga asing dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang,” ujar Ridwan Hassan.

Karena itu, negara yang memiliki luas hanya 11.571 km² tersebut, penduduknya sebagian besar adalah orang asing dengan berbagai latar belakang dan keyakinan. Dari 2,7 juta jiwa jumlah penduduknya, masyarakat asli Qatar hanya sekitar 400 ribu jiwa saja.

“Interaksi masyarakat Qatar dengan warga asing yang berlatar belakang keyakinan sudah terjadi dari masa ke masa. Karakter Qatar yang Islami bisa diterima oleh keseharian masyarakat secara keseluruhan dan bisa berjalan seiring dengan kemajuan juga,” katanya.

Sehingga kehadiran penggemar bola yang datang ke Qatar menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2022, melihat Islam dari sudut pandang yang berbeda, bukan seperti imajinasinya dimana agama seolah mengajarkan kekerasan.

“Mereka menyadari bahwasanya budaya Islam adalah budaya yang menghargai tamu. Contohnya soal larangan minum minuman keras di tempat umum. Meski begitu, Qatar sadar bahwa tidak semua penggemar sepak bola adalah muslim, sehingga disediakan tempat khusus untuk mengonsumsi minuman keras,” katanya.

Penggemar sepakbola yang datang ke Qatar pun akhirnya menghargai itu, sebagai upaya menghormati masyarakat non muslim. Sehingga ada saling menghormati dan saling menjaga adat-istiadat setempat.

“Untuk melakukan syiar Islam, Qatar juga menyediakan tempat sholat yang beragama Islam dan tempat ibadah non muslim di setiap stadion. Hal ini dianggap sesuatu yang luar biasa bagi non muslim, bagi orang muslim sendiri itu hal wajar. Mereka juga bisa menjalankan kewajiban keagamaan masing-masing,” katanya.

Islam di Qatar, lanjutnya, tidak dimaknai secara sempit dan tidak menutup diri dari warga nonmuslim semua bisa menikmati kehidupan yang sama. Bahkan ketika ada tamu, mereka diperlakukan senyaman mungkin.

“Itu yang membuat orang-orang yang datang dari berbagai belahan dunia melihat Islam berbeda, mereka melihat satu kenyataan dan kenyamanan di Qatar,” ujar Ridwan.

Citrakan Islam Baik
Pengamat sepak bola Sigit Nugroho mengatakan, melalui Piala Dunia 2022 ini, Qatar ingin mencitrakan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. Karena itu, sejak dipilih menjadi tuan rumah pada 2010 lalu, Qatar membangun berbagai fasilitas mewah dan megah serta menyediakan konsep yang memadukan olahraga dan syiar Islam.

“Qatar ini ingin mencitrakan Islam yang baik. Cara dakwah seperti ini yang harus dilakukan umat Islam sekarang. Seperti juga yang dilakukan Mohamed Salah, pesepakbola asal Mesir yang bermain untuk Liverpool kerap melakukan selebrasi sujud saat mencetak gol. Selebrasi itu berhasil mengubah pemikiran rakyat Inggris terhadap Islam,” kata Sigit Nugroho.

Jika berbicara aturan Islam, menurutnya, Salah tidak mungkin dijadikan contoh atau panutan, karena kesehariannya mengenakan celana pendek, tidak menutup dengkul atau lututnya. Namun, apa yang dilakukan Salah itu sebagai salah satu dakwah terbaik diplomasi Islam.

“Perilaku Salah ini bisa menginspirasi orang-orang yang tadinya melihat Islam secara buruk, tiba-tiba bisa menjadi ‘oh ternyata Islam indah’, bukan sebagai agama yang keras dan mengajarkan terorisme. Apa yang dilakukan Salah itu, juga bagian dari dakwah, dan melihat Islam sebagai agama penuh damai,” tutur Sigit yang juga seorang mualaf ini.

Koordinator Save Our Soccer dan Anggota TGIPF Akmal Marhali menambahkan, Indonesia perlu mencontoh Qatar dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20 pada 2023 mendatang. Sehingga nilai-nilai Islam dan nila-nilai budaya Indonesia bisa dimunculkan di Piala Dunia U-20..

“Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita Qatar, dalam keislaman di Piala Dunia 2022 bisa dipertahankan Indonesia pada Piala Dunia U-20 2023 nanti. Ini bisa menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Tunjukkan sepak bola kita ke jalan yang lurus,” kata Akmal Marhali.

Akmal Marhali mengkritik langkah PSSI dalam mempersiapkan Piala Dunia U-20 pada 2023, dimana belum ada nilai-nilai yang akan ditonjolkan hingga kini, baik itu sebelum dan sesudah kejadian tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu.

“Dengan segala hormat saya terpaksa harus mengkritik PSSI, karena saya belum melihat nilai-nilai yang ingin ditonjolkan di Piala Dunia U-20. Kalau Qatar dah jauh-jauh hari menolak segala aktivitas LGBT di Piala Dunia, disini tidak ada sama sekali,” katanya.

Menurutnya, PSSI dibawah pimpinan Mochamad Iriawan atau Iwan Bule bisa meniru diplomasi bola yang dilakukan Qatar dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Ia berharap PSSI juga melarang dan tidak menerima aktivitas yang membela aktivitas LGBT di Piala Dunia U-20 2023 mendatang.

“Diplomasi agama yang dilakukan Qatar bisa di copy paste untuk mengelola pelaksanaan kegiatan Piala Dunia U-20. Selain bisa berhasil dalam pelaksanaanya, juga bisa meningkatkan prestasi sepak bola di tanah air. Sehingga mudah-mudahan Piala Dunia U-20 bisa berlanjut dan terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

Anis Matta: Semangat Voluntarisme Muhammadiyah Bisa Jadi Model Sosial dalam Mengintegrasikan Sistem Keagamaan ke Sistem Kenegaraan

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melihat semangat voluntarisme Muhammadiyah dalam Muktamar ke-48 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 18-20 November lalu, sangat luar biasa.

“Kita respek dengan ormas-ormas seperti Muhammadiyah yang baru melaksanakan muktamar dengan jumlah hadirin yang begitu besar jumlahnya, tetapi sangat damai. Proses pemilihannya sangat demokratis,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Membedah Agenda Keumatan Muktamar Muhammadiyah ke-48, Rabu (23/11/2022).

“Jadi ini yang menarik, Muktamarnya nggak pakai berkelahi, padahal jumlah massanya luar biasa banyaknya. Artinya, ada proses pemilihan pemimpin demokratis di Muhammdiyah,” katanya.

Anis Matta melihat ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah dengan terpilihnya Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah untuk periode kedua di dalam Muktamar ke-48 yang mengambil tema ‘Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta’.

“Ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah kepada publik Indonesia secara umum. Pertanyaannya, apa makna yang ditawarkan dari pencerahan semesta ini,” ujar Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini menilai ada model sosial yang ingin ditawarkan Muhammadiyah untuk Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia melalui semangat voluntarisme tersebut.

“Semangat voluntarisme ini bisa menjadi model sosial dalam mengintegrasikan sistem keagamaan ke dalam sistem kenegaraan. Ini bisa menjadi solusi bagi negara dan dunia yang saat ini tengah mengalami krisis ideologi,” katanya.

Anis Matta menegaskan, seluruh pemimpin dunia saat ini sedang mengalami krisis ideologi, termasuk mereka yang tengah berperang di Ukraina seperti Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

.”Xi Jinping sekarang bicaranya sudah pada tataran filosofis, tidak hanya bicara ekonomi, militer dan kebudayaan saja, tetapi dia bicara tentang model sosial. Begitu juga dengan Putin, menyampaikan ide-ide yang filosofis, berbicara tentang akarnya perang saat ini,” ungkapnya.

Anis Matta berharap organisasi massa (ormas) seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) bisa berperan untuk memberikan solusi bagi pemikiran dunia, yang sedang menghadapi krisis global dan krisis ideologi.

“Konflik global berlarut saat ini, bisa mengubah peta ideologi dunia. Indonesia bisa menjadi pembeda dengan negara lainnya, karena disini tidak hanya demokrasi, keadilan dan kesejahteraan yang bisa menyatu. Tetapi juga bisa memberikan pemikiran keagamaannya dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kenegaraan secara terus menerus. Disinilah peran kedua ormas ini,” katanya.

Ajang Silaturahmi
Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 -2015 Prof Din Syamsuddin mengungkapkan, semangat voluntarisme di Muhammadiyah terawat dengan baik selama ini, karena menganggap Muktamar hanya sebagai ajang silaturahmi

“Bagi warga Muhammadiyah, disadari betul bahwa Muktamar hanyalah ajang silaturahim, saling bertemu. Karenanya, yang paling hebat itu ada penggembiranya bisa sampai 3 jutaan. Dari kampungnya Pak Anis saja kemarin naik tiga kapal besar, belum lagi dari daerah-daerah lain,” kata Din Syamsuddin.

Sehingga tukar menukar pemikiran dan proses politik kepemimpinan internal, kata Din Syamsuddin, nyaris tidak ada perdebatan atau kritik, karena semua sudah diselesaikan sebelum Muktamar.

“Semua pemikiran telah dibahas sebelum Muktamar, disiapkan setahun sebelumnya oleh sebuah tim kecil dan sudah disosialisasikan ke berbagai Universitas Muhammadiyah dan pimpinan wilayah. Kemudian dimintakan persetujuan untuk dibawah ke Muktamar,” jelasnya.

Ada tiga materi yang disiapkan untuk dimintakan persetujuan saat sosialisasi tersebut, yakni mengenai organisasi, kebangsaan dan kemanusiaan.

“Tema-tema ini menjadi menjadi pembicaraan setahun sebelum Muktamar, diselesaikan dalam seminar-seminar dan saya pernah memimpin rapat-rapat para pakar Muhammadiyah itu secara intens,” katanya.

Din Syamsudin mengungkapkan, sejak Muktamar ke-45 Tahun 2000 an, Muhammadiyah sudah mulai berbicara kemanusiaan universal seperti membela Palestina dan Muslim di Thailand Selatan.

“Sementara di kehidupan kebangsaan Indonesia, posisi Umat Islam sendiri tidak sentral, tidak kuat secara politik, sehingga sering kalah dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi konsen Muhammidayah untuk melakukan revitalisasi dalam berbagai potensi, dan diharapkan dapat memberikan efek positif dan dampak sistemik mengenai keberadan Umat Islam,” tegasnya.

Sedangkan KH Marsudi Syuhud, Tokoh NU dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan pendiri NU KH Hasyim Asyari adalah para pemikir yang memiliki kiyai (guru) dan perguruan (sekolah) sama.

“Muhammadiyah lahir lebih tua tahun 1912, adiknya yang bongsor Nahdatul Ulama lahir 1926. Saya melihat ada kehebatan dua tokoh pendiri Muhammadiyah dan NU ini, bisa menciptakan dakwah dengan deferensiasinya. Sehingga bisa dikatakan Muhammadiyah dan NU pendiri Republik Indonesia,” kata Marsudi Syuhud.

Muhammadiyah, menurut Marsudi Syuhud, dakwahnya dimulai dari kota menuju desa, sebaliknya NU dakwahnya dari desa menuju kota. “Sekolah-sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah sekarang dari kota sudah sampai desa, sementara pesantren dan majelis taklim NU dari desa sudah ke kota,” katanya.

Sehingga jika dikaitkan dalam konteks ideologi, maka antara Muhammadiyah dan NU tidak berselisih pendapat. Karena Pancasila pada dasarnya, mengedepankan musyawarah mufakat yang berasal dari pemikiran Muhammadiyah dan NU.

“Jadi standing poinnya, antara Muhammadiyah dan NU, saya yakin tidak akan berbeda,” katanya.

Yang diperlukan saat ini, lanjut Marsudi Syuhud, adalah menyatukan pandangan tetang mazhab-mazhab keagamaan antara Muhammadiyah dan NU, menjadi pemikiran sebuah aturan perundangan-undangan seperti pembahasan UUD 1945 terdahulu.

“Kita tidak perlu mengambil model demokrasi Amerika atau China, Indonesia punya model sendiri, yakni musyawarah, karena pada dasarnya kebijakan politik atau negara didelegasikan melalui pemilihan umum secara demokratis,” katanya.

Potensi 5 Besar Dunia
Sementara itu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan berpendapat bahwa yang lebih menarik untuk dibedah adalah ide Partai Gelora yang ingin menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia.

“Kalau lima besar itu, berarti diatas Jerman, Inggris dan Prancis, apakah itu mungkin dalam waktu 5-10 tahun, karena GDP Indonesia baru 1.000-an triliun USD , sementara Jerman sudah 4.000, itu nomor 4 dunia. Kalau mau jadi nomor 5, maka GDP-nya harus diatas 4.000-an,” kata Dahlan.

Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun harus ada proyeksi pertumbuhan 400 persen. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini tidak target, tapi tumbuh secara natural hingga mencapai 5 persen saat ini.

“Disitulah saya agak pesimis, kita ini natural begitu saja. Artinya, kita jalani saja setiap tahunnya tumbuh natural, apalagi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS cenderung menurun,” ujarnya.

Dahlan memprediksi GDP Indonesia akan naik setiap tahunnya, tetapi untuk mencapai lima besar dunia masih jauh dari harapan. Diperlukan skenario besar untuk mentargetkan agar pendapatan perkapita Indonesia antara US$ 10-12 ribu, paling tidak.

“Harus ada desain besar agar target tercapai dari kurun waktu 30 tahun misalnya. Tapi kalau hanya mengadalkan pertumbuhan natural seperti sekarang ini, maka target capaian 5 besar dunia nggak bisa dilaksankan,” pungkas Dahlan.

Bantu Korban Gempa Cianjur, Partai Gelora Buat Program Sejuta Liter Air Mineral

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta menyampaikan duka cita mendalam atas terjadinya bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang hingga kini telah menelan korban jiwa sebanyak 268 orang dan ratusan korban luka-luka.

Anis Matta pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan saudara-saudara kita di Cianjur dan sekitarnya yang menjadi korban terdampak gempa bumi 5,6 Magnitudo agar diberikan ketabahan dan kelembutan hati.

“Maha Besar Allah yang dengan kuasa-Nya mengatur alam semesta dan seisinya. Sebagai hambaNya marilah kita berdoa agar Allah SWT memberikan kelembutan hati serta ketabahan kepada saudara-saudara kita di Cianjur dan sekitarnya yang terdampak gempa. Hanya kepada-Mu kami berserah diri, dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (23/11/2022).

Untuk membantu korban gempa Cianjur, Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat (Jabar) Haris Yuliana mengatakan, Partai Gelora membuat program sejuta liter air mineral, selain memberikan bantuan makanan dan obat-obatan.

“Air mineral pun tidak kalah penting. Dari beberapa pengalaman kebencanaan, yang sering terlupakan adalah air mineral. Saat ini ada sebanyak 13 orang terpaksa mengungsi di beberapa titik,” kata Haris Yuliana.

Menurut Haris, program sejuta liter air mineral untuk Cianjur tersebut dibuat DPW Partai Gelora Jabar berkolaborasi dengan Blue Helmet. Untuk mendukung program tersebut, DPW Partai Gelora Jabar langsung membuat posko di Cianjur pada Selasa (22/11/2022).

“semua orang fokus terhadap makanan, air mineralnya malahan terbatas. Kita langsung buat posko agar lebih fokus dengan pengadaan sejuta liter air mineral,” katanya.

Haris mengatakan, setiap tubuh membutuhkan air minum, agar tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan, selain itu, lanjut Haris, air putih bisa memberikan energi, sehingga para pengungsi dan relawan akan tetap sehat.

“Ini hanya sebuah ikhtiar. Saya doakan semuanya tetap sehat, mudah-mudahan para korban senantiasa diberikan kesabaran,” katanya.

Haris meminta kader Partai Gelora di Jabar agar turun menjadi relawan membantu korban. Partai Gelora juga menerjunkan tim medis, untuk membantu PMI yang terlihat kewalahan dalam menangani para korban gempa Cianjur

“Kita juga turunkan para kader Partai Gelora yang memiliki bacground kesehatan. Nanti tim ini bisa berkoordinasi dengan tim yang ada disana,” katanya.

Komandan Nasional Blue Helmet Indonesia Sulfiadi Barmawi menambahkan, pendirian posko kolaborasi di lapangan sebagai bentuk aksi kepedulian Partai Gelora dalam membantu korban gempa Cianjur.

Posko tersebut, membuka diri terhadap para relawan dan memberikan bantuan logistik berupa pangan dan kebutuhan lainnya kepada penyintas.

“Bantuan ini bisa terlaksana berkat kerjasama dengan para personal care/dermawan yang mempercayakan amanah ini melalui Blue Helmet Indonesia. Blue Helmet berharap bisa memberikan pelayanan terbaik dan akan terus mendampingi para penyintas,” kata Sulfiadi Barmawi.

Posko Bencana Partai Gelora untuk Gempa Bumi Cianjur didirikan di di Jalan KH Abdullah bin Nuh Np.225 RT.1 RW.9 Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Partai Gelora Apresiasi Capaian dan Keberhasilan Pemerintah dalam Penyelenggaraan KTT G20 di Bali

Partai gelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah Indonesia dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, terutama terkait dengan upaya penyelesaian perang Rusia-Ukraina.

Indonesia telah menunjukkan kemampuan dan kompetensinya sebagai juru damai dengan gaya diplomasi khasnya.

Sehingga selama perhelatan KTT G20 terbangun suasana kondusif dan menghasilkan komunike bersama untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

“Saat ini Indonesia sudah menjadi bagian dari Big Dining Table, meja makan besar dunia, terutama negara-negara besar. Dengan Presidensi G20 ini, telah menunjukkan kemampuan kita dan kompetensi kita. Paling tidak mampu membangun suasana atau atmosfer dengan gaya diplomasi yang khas Indonesia,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk ‘Mampukah Indonesia menjadi juru Damai Lewat Presidensi G20’, Rabu (16/11/2022) sore.

Menurut Mahfuz, Indonesia dibawah kepempinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil menggelorakan ambience (suasana )dan atmosfir kebersamaan untuk bangkit.

“Saya meyakini Indonesia semakin diterima dan diakui sebagai bagian dari Big Dining Table. Dan dengan suksesnya KTT G20 makin menaikkan leverage Indonesia di komunitas pemain global ini. Bravo Indonesia, thank you Mr President Jokowi,” ujarnya

Mahfuz menilai Presiden Jokowi telah memberikan pesan penting kepada dunia, bahwa Indonesia berhasil membangun kepercayaan kepada para pemimpin dunia.

“Perang ini memang tidak bisa diselesaikan dalam satu event saja dan big dining table membutuhkan langkah lanjutannya. Saya kira Indonesia harus mengambil peranan ini, menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian kawasan regional,” katanya.

Partai Gelora juga berpandangan, bahwa keberhasilan pertemuan bilateral antara Presiden Amerika Serikat (AS) dan Presiden RRC Xi Jinping dalam perhelatan KTT G20 Bali, merupakan keberhasilan dan prestasi Presiden Jokowi.

“Salah satu keberhasilan dari KTT G20 adalah pertemuan bilateral Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping, mencairkan ketegangan panjang antar kedua negara dan melapangkan jalan bagi jaminan keamanan dan kestabilan kawasan Indopasific. Pada gilirannya hal ini akan berdampak kuat pada peredaan dan penyelesaian konflik Rusia-Ukraina,” katanya.

Eks Duta Besar Indonesia untuk Australia & Tiongkok Prof Imron Coton mengatakan, Presiden Jokowi berhasil membuat para pemimpin dunia rileks dan menghindarkan terjadinya konflik selama KTT G20.

“Presiden Jokowi membuat orang rileks dengan modal sosial capital kita. Bahkan Presiden Joe Biden sampai mengatakan, kalau bisa saya tinggal di Bali dan tidak mau pulang. Saya kira ini luar biasa apresiasinya, dan sosial capital ini tidak dimiliki India sebagai Presidensi G20 berikutnya,” kata Imron.

Sebagai negara terbesar keempat penduduknya di duna, Indonesia,kata Imron, memiliki kemampuan sebagai juru damai, apalagi hal ini telah diatur dalam konstitusi untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia.

“Menjadi ketua atau tidak menjadi ketua apapun, Indonesia wajib menjalankan tugas konstitusinya yaitu menegakkan perdamaian dunia. Jadi saya kira kita mampu, kita punya modal sebagai salah satu negara terbesar di dunia,” katanya.

Imron menegaskan, konstitusi telah menugaskan Indonesia sebagai juru damai atau penengah. Indonesia bisa diterima semua negara, karena relatif tidak punya musuh. Tidak seperti India, ketua Presidensi G20 berikutnya yang bermusuhan dengan China dan Pakistan.

Karena itu, perhatian seluruh dunia tertuju kepada Indonesia berharap menjadi juru damai untuk mengkahiri perang Rusia-Ukraina agar tidak berdampak lebih lanjut pada krisis global.

“Itu sebenarnya bukan tugasnya G20, tapi tugasnya PBB yang sekarang ini sudah praktis tidak mempunyai gigi lagi. Organisasinya sudah tidak mampu mengatasi menghadapi tantangan zaman, oleh karena itu PBB perlu direformasi,” ujarnya.

Imron menambahkan, keberhasilan mengumpulkan 17 kepala negara dan pemerintahan, serta pemimpin lembaga-lembaga penting di dunia sudah sangat baik, sudah melampaui 50 persen plus 1.

Menurutnya, Kahadiran Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping Presiden China dalam KTT G20 sangat melegakan dunia, meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir.

“KTT G20 berhasil menghasilkan deklarasi baru mengenai pandemic fund. Amerika juga berkomitmen untur menyisihkan sekitar 700 miliar dolar AS untuk masa transisi energi hijau untuk Indonesia. Secara garis besar pelaksanaan KTT G20 sudah cukup berhasil,” terangnya.

Berikan Hasil Positif
Sementara itu, Robi Nurhadi, Kapuslitbang Ilmu Politik Universitas Nasional, situasi Indonesia sebagai pelaksana KTT G20 sangat luar biasa. Indonesia memiliki peluang dan kapasitas untuk melakukan proses ke perundingan bisa diakselerasi menjadi lebih efektif.

“Tentu menu perundingan yang bisa ditawarkan. Kita lihat dua hari ini, namun demikian konteks kemampuan berunding, tetap ukuran strategi. Tidak hanya kepentingan inner side, tetapi juga dilihat dari eksternal,” ujar Robi.

Menurut Robi, perang Rusia-Ukraina tidak hanya melibatkan kedua negara, tetapi merupakan perang polarisasi. Dengan begitu, akan sulit siapa yang menjadi juru damai dalam meredakan persoalan.

“Akibat perang polarisasi ini, tidak ada negara pengendali dan nantinya terbentuk tatanan baru,” katanya.

Peran Indonesia, menurut Robi, dalam KTT G20 cukup positif namun butuh peran bersama melibatkan berbagai negara kawasan untuk mewujudkan berbagai kesepakatan.

“Setidaknya meredakan ketegangan yang selama ini antara AS dan China, dengan pertemuan Xi Jinping dan Joe Biden. Ini memperlihatkan Indonesia memiliki peran penting dalam perdamaian dunia,” tuturnya.

Sedangkan Kepala Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman mengatakan, tatanan dunia hingga sekarang masih menganut hukum rimba atau anarkistis dalam kaitanya hubungan keamanan multilateral.

Ketika terjadi perang yang menyangkut multilateral, maka tidak berlaku hukum antar negara. “Sehingga hubungan antar negara di dunia bersifat anarkis. Untuk itu, setiap negara harus mampu bertahan survival ditengah ketidakpastian tatanan global ini. Tidak ada aturan hukum yang pasti dalam hubungan tatanan global. ini pandangan dari pemaham orang realis,” kata Arfin.

Meski begitu, menurut Arfin bagi pandangan kaum pesimistis ini mendapat tentangan dengan kelompok lainnya. Kelompok yang berbeda pandangan ini, menilai masih ada peluang bagi perdamaian di tatanan global.

“Padahal secara realita pandangan realis yang sering terjadi. Perang Irak, begitupun lahirnya G20 juga tak jauh beda, demikian pula perang Rusia-Ukraina . Sehingga sudah betul, Indonesia mencari jalan tengah dalam problem multilateral dalam konteks Presidensi G20,” katanya.

Karena itu, momentum kepemimpinan Indonesia dalam KTT G20 tahun 2022 ini, cukup tepat. Indonesia dipandang sebagai negara yang bisa menjembatani persoalan Rusia dan Amerika Serikat dan sekutunya.

Namun, Arfin memperkirakan, perang Rusia-Ukraina tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Setidaknya perang masih saja berlangsung paling cepat musim semi mendatang.

“Gencatan senjata Rusia kemungkinan tidak dalam waktu dekat. Apalagi popularitas Vladimir Putin cukup tinggi karena berhasil turunkan inflasi dan membayar utang IMF,” terangnya.

Partai Gelora Kirim Ketua Bidang Gahora Ikuti Kejuaraan Lari Maraton WMM di New York

Partaigelora.id – Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kumalasari Kartini berharap para atlet lari jarak jauh atau maraton Indonesia bisa mengikuti kompetisi lomba lari ala kejuraan untuk para pelari maraton dibawah naungan WMM agar skill dan prestasinya bisa meningkat.

World Marathon Major (WMM) setiap tahunnya menyelenggarakan kejuaraan lari maraton di enam kota populer di dunia, yakni Tokyo (Jepang), London (Inggris), Berlin (Jerman), Chicago, Boston dan New York (Amerika Serikat).

Kejuaraan ini diikuti oleh para pelari maraton internasional dari seluruh dunia. Bagi peserta lari yang sudah mengikuti lari maraton di enam kota dan berhasil finish dibawah cut off time (COT) akan mendapatkan medali Six Star Medal World Marathon Major.

“Besar harapan kami, Indonesia kedepannya bisa mengirim atlet-atlet profesionalnya mengikuti ajang WMN ini. Mereka bisa bersaing lari maraton dengan pelari-pelari internasional. Saya kira atlet kita mampu bersiang di ajang WMM ini,” kata Kumalasari Kartini dalam keterangannya, Selasa (15/11/2022).

Sayangnya, ajang lari maraton WMM tersebut kurang diminati oleh para pelari maraton profesional kita. Sehingga hampir setiap tahun kejuaraan digelar, minim atlet lari maraton Indonesia.

“Yang ikut di ajang WMM ini justru atlet pelari rekreasi, seperti saya ini. Hari Minggu, tanggal 6 November 2022 di New York kemarin, ada 60-an orang Indonesia yang ikut, termasuk saya. Itu sama sekali tidak ada atletnya, hanya orang-orang yang menyukai lari maraton saja, peserta yang dari Indonesia,” katanya.

“Mungkin ada 1 atau 2 orang atlet kita yang sudah pernah ikut, tapi sepengetahuan saya belum. Saya berharap agar PB PASI yang diketuai Pak Luhut (Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Umum PB PASI) bisa mengirimkan atlet lari maraton ikut ajang WMM ini,” harapnya.

Mala, sapaan akrab Kumalasari Kartini mengatakan, ia telah mengikuti ajang WMM ini sebanyak tiga kali, sejak 2019 lalu. Pada 2019, Mala ikut ajang WMM yang digelar di Berlin dengan catatan waktu 5 jam 45 menit. Kedua di Chicago pada 2021 dengan catatan waktu 5 jam 30 menit.

“Dan yang ketiga kemarin di New York dengan catatan waktu 6 jam 30 menit. Alhamduillah finishnya masih bisa dibawah cut off time, 7 jam. Di New York medannya agak berat, harus naik lima jembatan tinggi panjang dengan jarak maraton 42 Km/26,2 Mil,” ungkapnya.

Mala sendiri bercita-cita menyelesaian ajang lari maraton WMM ini, di sisa tiga kota lainnya, yakni di Tokyo, London dan Boston. Rencananya, ia akan mengikuti lagi ajang WMM pada 2024 mendatang

“Jadi untuk mengikuti ajang WMM ini, daftarnya harus satu tahun sebelumnya. Tahun 2023 tidak memungkinkan, karena saya belum daftar. Kejuaraannya juga bertepatan dengan lebaran dan kesibukan di Partai Gelora menjelang Pemilu 2024,” ujarnya.

Pada 2023, ia baru akan mendaftar untuk mengikuti ajang WMM di Tokyo atau di London pada 2024. Namun, Mala tidak bisa memastikan, apakah pendaftaran dirinya untuk mengikuti ajang WMM ini, diterima atau tidak, karena proses seleksinya sangat ketat.

“Tetapi andaikata pendaftarannya diterima dua-duanya, maka saya harus pilih salah satunya, ikut di Tokyo atau London. Karena itu, ajang WMM ini penting buat atlet-atlet kita. Pendaftaraanya diseleksi atau sistem ballot, belum tentu diterima, meski sudah pernah ikut, atau dia seorang atlet,” katanya.

Mala mengungkapkan, medan di ajang WMM di London, Tokyo dan Boston ini jauh lebih berat dibandingkan di Berlin, Chicago dan New York. Disamping itu, waktu finish cut off timenya juga dipangkas dari 7 jam menjadi 5 jam.

“Jadi yang terberat di tiga kota itu, kenapa saya belakangin, karena ini yang terberat buat saya. Saya harus benar-benar latihan, jaga stamina dan pola makan. Selain medannya berat, cut off time nya sangat pendek, harus diselesaikan larinya dibawah waktu 5 jam,” tandasnya.

“Cita-cita saya, mau selesaikan 6 kota ajang WMM itu. Kalau sudah selesai 6 kota tersebut, akan dapat dapat medali Six Star Medal World Marathon Major, namanya,” pungkas Mala.

Partai Gelora Targetkan Gelora Boat Race Jadi Gelaran Balap Perahu Motor Nasional

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sukses menggelar ‘Gelora Boat Race 2022’ di Pantai Gelora, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (13/11/2022).

Gelora Boat Race 2022 ini, merupakan ajang balapan sampan atau perahu bermotor yang digelar untuk kedua kalinya, setelah even yang sama untuk pertama kalinya digelar pada 2021 lalu.

Pantai Gelora sendiri yang berada di Meno, Utan, Kabupaten Sumbawa, NTB diresmikan oleh Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora pada Senin, 23 November 2020.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, ‘Gelora Race Boat 2022’ diikuti hampir 100 peserta dari seluruh wilayah pesisir di Kabupaten Sumbawa.

“Tahun kedua ini minat pelomba makin besar, hampir seratus tim berasal dari seluruh wilayah pesisir di Kabupaten Sumbawa,” kata Fahri Hamzah, Senin (14/11/2022).

Selaku inisiator ‘Gelora Boat Race’, Fahri mengatakan, balapan sampan ini merupakan pesta rakyat, sekaligus menyalurkan minat dan kegembiraan masyarakat.

“Balapan sampan ini pesta rakyat, diperlukan agar masyarakat dapat menyalurkan minat dan kegembiraannya,” ujar Fahri.

Karena itu, kata Fahri, dalam waktu dekat, ‘Gelora Boat Race’ akan diusulkan ke pemerintah untuk menjadi ajang balap sampan nasional.

Sebab, even balapan sampan ini juga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke tanah air.

“Dari Sumbawa, berikutnya kita berharap mengundang dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Pulau Lombok, NTT dan Ambon. Berikutnya lagi dari wilayah lain secara nasional,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengatakan, tidak sulit untuk merealisasikan ide tersebut, karena daerah pesisir Indonesia memiliki tradisi sampan atau perahu yang telah mengakar.

“Balapan sampan ini tidak sulit direalisasikan, karena daerah pesisir Indonesia memiliki tradisi sampan atau perahu yang telah mengakar,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Sumbawa Burhanudin Jafar Salam menambahkan, even ‘Gelora Race Boat 2022’ merupakan ajang kegiatan maritim terbesar di Sumbawa.

“Tahun 2021 hanya 39 peserta, tahun ini mencapai 84 peserta terbagi ke dalam dua kelas standar dan terbuka. Tercatat minimal 1.400 penonton memadati pantai saat hari final dilangsungkan,” kata Burhanuddin.

Menurut dia, even ‘Gelora Boat Race’ juga sekaligus untuk mengenalkan keberadaan Partai Gelora di Meno, Kabupaten Sumbawa, NTB ke tingkat nasional maupun mancanegara yang memiliki alam yang indah seperti di Bali dan Lombok.

“Jadi Pantai Gelora di Meno ini dibuka untuk umum pada hari-hari biasa. Selain berpasir putih untuk wisata pantai, wisatawan menyukai kegiatan menyelam dan berperahu, karena ombaknya tenang,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengungkapkan, Pantai Gelora juga menjadi tempat kolaborasi bagi semua orang untuk mengekspresikan mimpi-mimpinya yang akan membawa kemajuan Sumbawa, NTB, dan Indonesia.

Pengembangan Pantai Gelora sebagai tempat bercengkerama dan bergembira ini, lanjut Anis Matta, merupakan ide Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Sebab, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, yang diperlukan adalah menemukan peluang di tengah krisis.

“Kita sedang hidup di tengah krisis, kita fokus menemukan peluang seperti kata Pak Fahri Hamzah mengubah wajah pantai ini menjadi tempat bercengkerama dan tempat bergembira, begitu juga jika ingin mengubah Indonesia,” kata Anis Matta, Senin (23/11/2022) lalu.

“Jadi jika bicara laut dunia, kita hanya bicara tiga tempat wisata, yakni laut Mediterania, laut Karibia dan laut Indonesia. Luas laut Indonesia adalah luas laut Mediterania yang dinikmati banyak negara, tapi kita Indonesia sendirian. Karena itu, kita perlu mempertahankan kegembiraan kita di tengah krisis ini,” imbuhnya.

Presiden Jokowi Bisa Dapatkan Penghargaan Nobel Apabila Bisa Memfasilitasi Akhiri Perang Rusia-Ukraina dan Jaga Perdamaian Dunia di KTT G20

Partaigelora.id – Pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana menegaskan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 di Bali pada 15 hingga 16 November mendatang bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan politik diplomasinya di dunia internasional saat ini.

Indonesia bisa mendorong perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung selama 9 bulan ini, segera diakhiri dan meminta semua negara yang bertikai berkomitmen menjaga perdamain dunia.

Sebab, dunia saat ini di ambang mata terjadinya Perang Dunia (PD) III pasca bergabungnya Belarusia, China, Iran dan Korea Utara ke Rusia melawan NATO, Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dalam perang Rusia-Ukraina.

“Ini momentum bagi dunia, kalau Indonesia bisa mempertemukan kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara yang bertikai. Saya yakin, itu bisa menjadi nobel prize (penghargaan nobel) bagi presiden, karena bisa menghadirkan perdamaian,” kata Hikmahanto dalam Gelora Talk Bertajuk ‘Babak Baru Perang Rusia-Ukraina dan apa dampaknya bagi Dunia?, Rabu (9/11/2022).

Karena itu, Hikmahanto berharap para diplomat Indonesia bisa mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, terutama Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hadir di KTT G20.

“Kemudian memfalitasi pertemuan bilateral diantara kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir. Ada pembicaraan cukup 30 menit saja, tidak perlu lama-lama. Tetapi, intinya negara-negara yang bertikai berkomitmen kepada perdamaian,” katanya.

Hikmahanto menilai situasi KTT G20 di Bali saat ini mirip dengan situasi pertemuan Bretton Woods, New Hampshire pada 1944 pasca PD II. Ketika itu, AS dan Inggris selaku pemenang PD II melahirkan tiga institusi keuangan dunia yaitu Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), selain membentuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Pertemuan G20 ini, sama peristiwa sepertinya Bretton Woods tahun 1944. Negara pemenang berkumpul dan menentukan sistem dunia di masa datang. Bedanya sekarang semua negara bertikai berkumpul, nah kalau Indonesia bisa mempertemukan semua kepala negara dan pemerintahan itu, bisa tercipta perdamaian dunia,” tandasnya.

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani di sela-sela mewisuda mahasiswanya ini menilai, keberadaan PBB untuk menyelesaikan konflik atau sengketa antar negara sudah tidak efektif lagi, karena tidak bisa mengambil keputusan secara langsung.

“PBB itu tidak efektif, karena hanya diwakili dubes. Nah, di G20 dihadiri langsung kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga akan cepat diambil keputusan. G20 ini sangat krusial, karena tidak ada forum lagi seperti itu dalam waktu dekat,” katanya.

Menurut Hikmahanto, banyak negara yang sudah ‘mencolek’ Indonesia, tidak hanya negara yang bertikai saja, tetapi negara-negara lain. Mereka berharap Indonesia bisa memfasilitasi perdamaian, dan perang Rusia-Ukraina diakhiri.

“Semua negara saat ini bergantung kepada Indonesia yang sedang menyelenggarakan G20. Tidak perlu mencari mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi perlu ada komitmen antar negara untuk tidak menggunakan kekerasan, baik dari Rusia dan Ukraina, khususnya Amerika Serikat, Inggris dan negara NATO lainnya yang mendukung Ukraina. Yang penting ada perdamaian, dan kita berharap tidak terjadi Perang Dunia III,” tegasnya.

Kemandirian atau Berdikari
Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin sebenarnya ingin menghadiri KTT G20 dengan mengirimkan delegasi tingkat tingginya, antara lain Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia yang sudah dikarantina di Bali.

“Tapi Putin masih lihat kondisi, ini perangnya beda, kalau perang sama Ukraina saja dia pasti datang, musuhnya itu semuanya ada di G20, sehingga faktor keamanannya akan sangat ketat. Putin itu menganggap Presiden Jokowi saudara, memanggilnya brother. Putin tidak mau merepotkan brothernya gara-gara dia datang, kira-kira begitu. Tetapi, saya berharap agar Putin tetap datang ke Bali,” kata Connie.

Connie yang memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladmir Putin berharap Indonesia bisa mengambil pelajaran dari perang Rusia-Ukraina. Dimana perlunya berdikari atau kemandirian Indonesia seperti Rusia dan tidak bergantung kepada negara lain.

“Kita harus belajar dari perang Rusia-Ukraina. Rusia telah memberi pelajaran kepada kita dengan kondisi saat ini, pentingnya berdikari, Indonesia bisa seperti Rusia. Mengurus Indonesia tentunya lebih mudah, daripada mengurus Rusia. Wilayah Rusia jauh lebih besar dari Indonesia saja, kenapa Indonesia tidak bisa. Indonesia harusnya bisa, saya yakin Indonesia bisa,” katanya.

Pengamat militer dan pertahanan ini juga berharap para pemimpin sekarang bisa mengambil pelajaran dari Presiden RI pertama, Soekarno dan para funding father yang menginisiasi Gerakan Non-Blok (GNB) atau Non-Aligned Movement yang telah melahirkan KTT Asia Afrika 1955 di Bandung.

“Indonesia harus membentuk Non-Aligned Movement lagi yang mampu berbicara di pentas internasional dan menentukan sikap dunia. Banyak yang memiliki kemampuan seperti itu, tapi apakah negara akan menggunakan, saya tidak tahu,” katanya.

Dengan aktif kembali menyuarakan Gerakan Non Blok, Indonesia bisa berperan untuk menghilangkan rasis ekonomi dan teknologi yang diciptakan Barat, yang menjadi sumber masalah perang Rusia-Ukraina saat ini.

“Saya kira juga Indonesia harus mempunyai keberanian untuk menarik aset milik negara di Amerika Serikat (AS) dalam menyikapi tensi geopolitik dunia saat ini,” katanya

Connie menilai apapun bisa terjadi di masa depan, dan kejadian yang menimpa Rusia bisa saja terjadi pada Indonesia. Aset Indonesia di AS saat ini, menurutnya angkanya sangat fantastis dalam bentuk dollar.

“Karena waktu itu dunia dipaksa untuk melakukan penghitungan dalam bentuk dolar, maka dollar kita yang tersimpan besar sekali jumlahnya. Saya tidak mau sebutkan berapa, tapi angkanya sangat membuat terkejut,” kata Connie.

Menurutnya jika terjadi sesuatu kedepan, tidak menutup kemungkinan AS bisa dengan mudah mengancam Indonesia dengan pembekuan, sebagaimana yang dilakukan AS kepada Rusia.

“Kita tarik aset dari sana, kita rubah mau ke Yen kan, Rubel kah, terserah tapi tidak lagi ke US dollar,” ujarnya.

Connie mengatakan, jika Rusia tidak belajar banyak dari Soekarno, Rusia kemungkinan sudah luluh lantak, karena dikeroyok oleh banyak negara.

Rusia, katanya, mandiri dalam sejumlah aspek, termasuk pangan, energi, ekonomi, politik hingga sumber daya alam maupun manusia sehingga bisa bertahan di tengah desakan sanksi barat.

“Sebab dia berdikari di dalam aspek-aspek strategis, airspacenya kuat, kemampuan teknologi informasinya kuat,” kata Connie.

Menarik aset Indonesia dari AS supaya kembali ke Indonesia penting saat ini. Connie mengatakan saat ini dunia tidak seimbang, pasalnya dari total kekayaan yang ada di dunia sebagian besar dikuasai negara barat. “Kita harus mandiri,” ujarnya.

Perang Masih Jadi Solusi
Sementara itu, Peneliti Senior Pusat Strategis, Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Nanto Sriyanto mengatakan, era sekarang masih saja perang senjata sebagai solusi mengatasi konflik, termasuk dalam Perang Rusia-Ukraina.

Rusia menganggap persoalan wilayah harus diselesaikan melalui pengerahan senjata. Rusia perlu menunjukkan pengaruhnya pasca runtuhnya Uni Soviet, dan butuh pengakuan kebesarannya sekarang dengan menginvasi Rusia.

Sebab, Ukraina sebelumnya bagian dari Uni Soviet dan dalam kehidupannya juga tidak terlepas bayang-bayang Rusia. Namun, Ukraina justru mulai condong ke AS dan sekutunya. Terbukti, saat Ukraina diinvasi sebagian wilayahnya oleh Rusia meminta bantuan dari AS dan sekutunya.

“Akibatnya, dampak perang ini tidak hanya kedua negara, tetapi berdampak kepada negara lain, terutama terkait kebutuhan pangan dan energi di seluruh dunia. Dengan begitu, persoalan perang menjadi lebih meluas ke ekonomi dunia dan kawasan,” kata Nanto.

Peneliti Senior Pusat Strategis BRIN ini memuji langkah Partai Gelora yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak lebih lanjut perang Rusia-Ukraina. Karena perang Rusia-Ukraina secara langsung berdampak ke masyarakat banyak, meskipun perangnya jauh Indonesia.

“Saya harus menyampaikan pujian kepada Partai Gelora ini bagian dari edukasi yang sangat penting kepada masyarakat dan pengambil kebijakan. Sebab, para peneliti BRIN, pernah beberapa saat dianggap, bahwa kajian luar negeri itu tidak dianggap penting. Ngapain kita mengkaji luar negeri,” ungkapnya.

Padahal mantan Presiden Soekarno membentuk Gerakan Non Blok dan mantan Presiden Soeharto membentuk ASEAN ketika itu memiliki tujuan yang sangat penting, yakni tidak hanya memperhatikan kepentingan domestik saja, tetapi juga kepentingan kawasan dan geopolitik.

“Jadi kita jangan hanya memikirkan kepentingan nasional atau domestik saja, tetapi juga bersama-sama negara lain memikirkan apa yang terjadi di luar. Ini penting, bukan untuk masyarakat umum saja, tetapi juga untuk dicision maker (pengambil kebijakan) agar kita balance memperhatkan urusan yang terjadi di luar. Karena kita rasakan dampaknya, meskipun secara geografis jauh, dan apa yang terjadi di Rusia-Ukriana itu secara langsung berdampak ke masyarakat banyak,” tegasnya.

Ketua Bidang Hubungan DPN Partai Gelora Indonesia Henwira Halim menambakan, perang Rusia-Ukraina saat ini terus menunjukkan peningkatan ekskalasi menuju PD III. Sehingga situasi ini membuat kekhatiran semua pihak, terutama negara-negara di Eropa yang akan memasuki musim dingin.

“Eropa akan dilanda musim dingin sehingga membuat kekhawatiran sendiri karena pasokan gas terganggu. Suasana cederung memperlihatkan situasi memanas,” kata Henwira.

Wira, sapaan akrab Henwira Halim berharap Indonesia bersiap-siap terhadap terhadap segala dampak Perang Rusia-Ukraina apabila situasi semakin memanas seperti memulai kemandirian dalam pangan dan energi.

“Tetapi kita juga harus realistis, bahwa kemandirian itu bukan berarti kita terisolasi. Artinya, kita ini juga tidak bisa hidup sendirian seperti kalau terjadi bencana alam, kita perlu bantuan dan membantu negara lain,” katanya.

Namun, situasi dan dampak perang Rusia-Ukraina sebenarnya telah diantisipasi Partai Gelora dengan mengusulkan visi menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Artinya, Indonesia tidak hanya harus unggul secara militer, tetapi juga secara ekonomi, diplomasi, pendidikan dan sumber daya manusia..

“Program Partai Gelora menjadikan Indonesia 5 besar dunia adalah pekerja rumah bersama. negara kita arahnya gimana? itu semua tergatung kita semua,” pungkasnya.

Partai Gelora Berharap Kebijakan Second Home Visa Disosialisasikan Terlebih Dahulu, Jika Dipaksakan Bisa Picu Problem Sosial Baru

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan kebijakan pemerintah terkait pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua atau Second Home Visa kepada warga negara asing (WNA) untuk tinggal di Indonesia selama 10 tahun perlu di sosialisasikan terlebih dahulu

Kebijakan yang diterbitkan menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali itu, dinilai bisa saja menimbulkan problem sosial baru di masyarakat, bukan sebaliknya bekontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Sebab, kebijakan tersebut tidak pernah disosialisasikan, apalagi dijelaskan secara filosofis oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang ada, pemerintah hanya menjelaskan hal-hal teknis bagi WNA yang ingin mendapatkan kebijakan Second Home Visa itu.

“Harusnya pemerintah tidak bicara teknis dulu, tetapi bicara lebih filosofis dan bagaimana mempersiapkan diri, sehingga gagasannya memiliki fondasi yang kuat, bukan sekedar omongan buat bahan kampanye di KTT G20,” kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Second Home Visa Bagi Warga Negara Asing, Apa dan Mengapa?’ yang digelar secara daring, Rabu (2/11/2022) sore.

Kebijakan Second Home Visa, kata Fahri, sebenarnya sudah lama dibahas, saat dirinya menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 lalu. Namun, tidak adanya komunikasi yang baik dan jelas kepada masyarakat dan memaksakan kebijakan tersebut, ya akhirnya bisa menimbulkan problem sosial.

“Selain itu, kurangnya infrastruktur di lokasi tujuan wisata juga akan menimbulkan persoalan tersendiri. Sebab, 50 persen penduduk Indonesia tidak memiliki MCK. Jadi jangankan mendatangkan orang asing, orang lokal saja kalau cari toilet susah. Hal-hal seperti ini harusnya diberesin dulu,” kata Fahri.

Menurut dia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlalu sibuk memikirkan Bali, sehingga hal-hal seperti ini luput dari perhatiannya. Padahal Indonesia sangat luas dan memiliki beragam lokasi wisata yang menarik, tidak hanya Bali.

Fahri menilai komunikasi pemerintah dalam penerapan kebijakan ini tidak baik. Pemerintah seharusnya menyiapkan perangkat penunjangnya di tingkat masyarakat terlebih dahulu. Sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima WNA yang diizinkan tinggal lebih lama di Indonesia.

“Apabila masyarakat kita tidak menyiapkan diri dengan konsep baru ini (kebijakan Second Home Visa), sementara kemudian kita tidak pernah diberi tahu ini apa, saya kwatir akan muncul masalah baru,” ucap Fahri.

Jadi jangan sekedar menggunakan pasal di dalam Undang-undang Cipta kerja untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang dari pendatang, akan meningkatkan wisatawan jompo yang datang ke Indonesia. Itu juga akan menciptakan problem sosial di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Berantas Aksi Percaloan
Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung meminta pemerintah memberantas aksi percaloan dalam sistem pembuatan visa di Indonesia yang saat ini masih marak, sebelum efektif menerapkan kebijakan Second Home Visa.

“Ada yang lebih konyol, kan yang disebut second home visa itu artinya jenis visanya. Padahal cara pembuatan visa di Indonesia masih banyak calonya. Jadi kita membayangkan diundang untuk ditemui calo. Bayangkan itu,” ujar Rocky.

Rocky mengungkapkan praktik percaloan dalam pengurusan visa telah menjadi rahasia umum. Dirinya bahkan mengungkapkan kejadian ini menimpa sahabatnya yang merupakan peneliti dari Jepang.

Saat datang ke Indonesia untuk mengikuti seminar, Rocky mengungkapkan peneliti dari Jepang tersebut mengalami pemerasan oleh oknum aparat.

“Dia peneliti dari Jepang, dari Tokyo itu diundang untuk satu seminar, menginap di sebuah hotel. Lalu kerja sama lah hotel itu dengan mungkin aparat. Kalau ini ada orang asing. Lalu orang asing itu jalan dibuntuti nih, diperas. Padahal dia diundang untuk suatu acara yang sifatnya akademis,” ungkap Rocky.

Aksi oknum petugas tersebut, kata Rocky, tidak sejalan dengan cita-cita Presiden Joko Widodo yang ingin mendatangkan orang asing bermukim di Indonesia.

“Jadi mental petugas kita itu jadi cerita buruk berbanding terbalik dengan ide Pak Jokowi untuk mendatangkan sebanyak mungkin orang asing untuk bermukim di Indonesia. Hal semacam ini yang kemudian jadi cerita buruk,” tutur Rocky.

Selain itu, Rocky menyoroti ketentuan pihak sponsor dari Indonesia bagi orang asing pemohon second home visa. Ia menilai aturan ini akan memberikan kerumitan bagi orang asing pemohon second home visa.

Dibanding membuat kebijakan ini, Rocky menilai sebaiknya Pemerintah membenahi proses pembuatan visa. “Bahwa yang lebih penting bukan jenis visanya tapi cara memperoleh visa. Second home visa kan cuma jenis visa,” tegasnya.

Jangan Salah Sasaran
Sedangkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunawan Tjokro mengingatkan, bahwa pemerintah bagi para investor ini jangan malah salah sasaran. Jaminan dana atau proof of fund berupa rekening sebesar Rp 2 miliar, itu dinilai APINDO terlalu mudah dan kecil.

Sebab, kata dia, pendapatan tersebut merupakan kemampuan rata-rata bagi orang-orang di negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Menurut Gunawan, harus ada syarat lain agar WNA bisa mendapatkan second home visa yang bisa hidup di Indonesia selama 10 tahun ini.

“Mereka juga harus membeli apartemen yang saat ini banyak yang kosong di Indonesia. Itu mungkin salah satu persyaratan yang mungkin bisa kita tambahkan setelah peraturan baru ini direspon secara positif oleh banyak orang,” kata Gunawan.

Gunawan menambahkan sasaran yang tepat untuk memberikan second home visa 10 tahun bagi warga negara asing adalah orang-orang tua yang memiliki dana pensiun yang besar dan bisa hidup di Indonesia.

“Yang pertama yang kami lihat adalah, banyak orang-orang pensiun di negara-negara kaya yang duitnya banyak, dan mereka hanya ingin menghindari cuaca dingin ekstrim. Karena bagi orang tua itu kan dingin itu sebagai suatu masalah. Nah ini mungkin barangkali yang kita harus tangkap peluang-peluang ini,” ucapnya.

Selain itu, para pebisnis yang ingin ekspansi, khususnya dalam bidang teknologi lantaran Indonesia masih lemah dalam bidang mekanik dan industri permesinan dibandingkan Thailand.

“Pembuatan mesin-mesin produksi itu kita masih umumnya impor semua,” imbuhnya.

Usulan yang ketiga adalah di bidang pertanian, Tjokro mengurai yield di Indonesia perhektar masih relatif rendah. Salah satu contohnya yakni produksi kacang tanah yang masih impor secara besar-besaran. Hal ini disebabkan karena teknologi yang belum dikuasai oleh para petani di Indonesia.

“Yang begini-begini semestinya harus kita tarik, bahkan di Jepang itu orang-orang yang pensiun itu yang masih sehat tapi udah pensiun dan punya keahlian itu, ditawarkan kepada negara-negara berkembang,” urainya.

Dia menyimpulkan, orang yang semestinya mendapatkan second home visa 10 tahun dari pemerintah Indonesia, harus memiliki manfaat bagi Indonesia.

“Orang yang datang itu mesti ada manfaatnya Apakah uangnya, apakah keahliannya apakah membawa bisnis dan memberikan peluang pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi itu hal-hal yang harus kita secara aktif menargetkan kelompok-kelompok ini sehingga peran-peran ini hasilnya bisa maksimal bagi kemanfaatan bangsa kita,” tutupnya.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI resmi meluncurkan kebijakan visa rumah kedua (second home visa).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana menegaskan bahwa kebijakan ini mulai berlaku efektif 60 (enam puluh) hari sejak surat edaran diterbitkan atau resmi berlaku pada 24 Desember 2022.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang terbit pada 25 Oktober lalu.

“Dengan visa ini orang Asing dapat tinggal selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun dan melakukan berbagai macam kegiatan seperti investasi dan kegiatan lainnya,” tulis keterangan Imigrasi.

Partai Gelora Gelar Perayaan HUT ke-3 Secara Sederhana

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar perayaan HUT ke-3 secara sederhana, yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda di Gelora Media Centre, Jakarta pada Jumat (28/10/2022) malam. Perayaan HUT ke-3 digelar secara hybrid, yakni secara daring dan luring

Sebab, Partai Gelora saat ini masih fokus pada penyelesaian verifikasi partai politik (verpol) calon peserta Pemilu 2024. Selain itu, juga sebagai bentuk empati kepada masyarakat yang akhir-akhir banyak ditimpa musibah.

Tidak ada pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam perayaan HUT ke-3 ini. Perayaan diisi dengan dialog santai yang dipandu Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati.

Dalam dialog itu, Ratih mengulik mengenai proses pendirian Partai Gelora dari Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, yang diawali dari sebuah Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), kemudian menjadi partai yang diberi nama Partai Gelora Indonesia, yang dideklarasikan pada 28 Oktober 2019 lalu.

Sementara Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan para ketua bidang terlihat lesehan sambil mendengar dialog tersebut. Sedangkan para ketua DPW dan DPD mengikutinya melalui apikasi Zoom Meeting.

“Pertama-pertama saya mau ucapkan selamat HUT buat kita semua. Untuk semua pimpinan, kader dan simpatisan Partai Gelora di seluruh Indonesia, dan khususnya yang hadir di zoom. Hampir semua pimpinan DPW dan DPD bergabung dan membuat acara sendiri-sendiri di wilayah mereka” kata Anis Matta.

Anis Matta mengatakan, perayaan HUT ke-3 di tengah proses verfak ini menjadi momentum untuk membuktikan tekad Partai Gelora yang ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia.

“Yang terjadi sekarang ini, sebenarnya bukan verifikasi partai politik, tapi verifikasi tekad kita. Yang di test itu tekad kita, supaya di dalam arah baru itu, Indonesia punya peta jalan yang jelas untuk menjadi kekuatan kelima dunia,” katanya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora sengaja didirikan agar menjadi instrumen politik yang masif untuk mengubah pikiran masyarakat maupun elit terhadap krisis global saat ini, yang terjadi di luar prediksi kita semua.

“Partai politik itu, instrumen perubahan yang paling masif. Jadi saya konsisten dengan cita-cita itu, meskipun dengan berbagai keterbatasan dan kompleksitasnya masalah saat ini,” katanya.

Menurut Anis Matta, kompleksitas krisis berlarut saat ini, membuat semua orang bingung, bahkan sekelas pemimpin Inggris sekalipun, juga tidak mampu mengatasi krisis, hingga berkali-kali harus ganti perdana menteri.

“Krisis sekarang ini baru permulaan, tetapi kita sudah melihat berbagai kekacauan yang terjadi. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita nanti, disinilah perlunya peta jalan atau arah baru, karena kita mengetahui kompleksitasnya krisis saat ini,” katanya.

Karena itu, Partai Gelora akan berjuang untuk mengubah pikiran publik dan mengganti elit-elit sekarang apabila ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 mendatang.

“Persoalan masyarakat sekarang seperti tsunami yang mau datang, sementara kita masih asyik pacaran di pinggir pantai, di luar sana sudah mau perang nuklir, kita di sini tenang-tenang saja. Terlalu banyak ruang kosong di benak kita, dan tugas kita mengubah pikiran itu,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengingatkan, parpol yang telah diberikan mandat pada pemilu sebelumnya, tidak akan diberikan mandat lagi oleh rakyat pada Pemilu 2024 mendatang.

Fahri meminta parpol lama yang telah diberikan mandat rakyat agar bersiap-siap kehilangan kekuasaannya, karena rakyat sudah malas dan capek dengan mereka. Sehingga kekuasaan yang telah diberikan akan dirampas kembali oleh rakyat, yang telah memberikan mandat kepada mereka.

“Jadi tanggal 14 Desember nanti, semua dari nol, tidak ada yang 10 persen. Karena itu, jika pada hari itu, rakyat mengatakan saya akan pilih Partai Gelora karena ingin mengubah nasib bangsa ini, maka Partai Gelora akan berkuasa,” kata Fahri.

Partai Gelora, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, harus memenangi Pemilu 2024 dan merebut hati rakyat agar ide-ide dan gagasan menjadikan Indonesia 5 besar dunia bisa terwujud.

“Alhamduillah kita sudah membuktikan. Sudah jalan tiga tahun dan kelihatan hasilnya, termasuk dalam verifikasi saat ini. Mudah-mudahan mandat baru nanti, akan diberikan kepada Partai Gelora, sehingga akan memimpin negara ini,” tegasnya.

Di dalam perayaan HUT ke-3 ini, diputarkan sebuah video inspirasi perjuangan verpol dari tanah Papua yang dilakukan oleh Yamander, pengurus DPW Partai Gelora Papua.

Yamander menghubungi satu persatu warga Papua yang menjadi kader Partai Gelora melalui video call, untuk menginformasikan rencana kedatangan Anggota KPUD yang akan melakukan verifikasi agar menujukkan KTP dan KTA-nya.

Perayaan HUT ke-3 Partai Gelora ini ditutup dengan pemotongan nasi tumpeng biru secara serentak, usai Ketua Umum Partai Gelora menyapa dan berdialog secara langsung dengan pimpinan DPW dan DPD se-Indonesia.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X