Category: Gelora Terkini

Partaigeloraid–Kabareskrim Polri 2008-2009 Susno Duadji menegaskan, upaya memberantas praktik judi online di Indonesia itu sebenarnya sangat mudah, tinggal kemauan dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, apakah serius atau tidak.

“Praktik judi online itu sudah bertahun-tahun, Presiden baru terkaget-kaget setelah ada polisi yang dibakar, melibatkan anak SD dan orang tua dari segala kelompok umur. Tapi ini lebih bagus terlambat daripada tidak,” kata Susno Duadji dalam Gelora Talks dengan tema ‘Jeratan Pinjol + Judol = Duet Maut Pembawa Nahas, Rabu (26/6/2024).

Menurut Susno, praktik judi online telah berkembang sedemikian rupa, karena dianggap biasa-biasa saja, sehingga tidak ada upaya diberantas secara serius.

Padahal aturan hukumnya sudah jelas, termasuk bagaimana cara memberantasnya, karena jejak digital transaksinya ada, sehingga mudah ditelusuri.

“Memberantas judi online itu jauh lebih gampang daripada memberantas judi offline di kamar-kamar hotel atau di rumah-rumah yang pesertanya tidak sampai jutaan, itu lebih susah ditangkap karena harus ada buktinya. Tapi kalau judi online itu semua terdaftar, termasuk soal pinjaman online,” ujarnya.

Susno mengatakan, semua akses judi online bisa ditelusuri, meskipun bandarnya berada di Vietnam, Kamboja dan Filipina, karena semua transaksinya diawali dari Indonesia.

“Tinggal kerjasama dengan bank dan provider, kemudian diawasi oleh Kemenko Polhukam dan Polri lakukan penindakan. Permasalahannya itu satu, tinggal kemauan, mau memberantas atau tidak, itu saja, ” katanya.

Namun, ia tidak yakin praktik judi online di Indonesia akan bisa diberantas sama seperti praktik pungli di setiap kementerian/lembaga pemerintah.

Sebab, praktik itu tetap ada meski presiden sudah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menghentikannya seperti pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online ini.

“Saya tidak yakin ini akan terberantas kalau melihat kemauan. Kenapa? Mari kita lihat yang namanya satgas, sampai sekarang satgas pungli dibentuk oleh Presiden juga belum bubar, tapi mana punglinya yang ditangkap? Apakah punglinya habis? Tidak,” katanya.

Memberantas judi online yang sudah membawa dampak buruk di masyarakat, kata Susno, memerlukan kemauan dari pihak-pihak terkait. Susno ragu pemerintah mampu memberantas judi online.

“Satgas (judi online) ini bagaimana? Ya saya pikir setali tiga uang (dengan satgas pungli). Ya saya bicara seperti ini supaya terdengar, dan ini tantangan. Artinya saya selaku rakyat, bukan lagi anggota Polri, meragukan ini akan berhasil,” beber dia.

Menurutnya, keraguan ini harus dijawab melalui keseriusan sejumlah pihak. Bukan hanya aparat penegak hukum, keseriusan juga harus ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), maupun Satgas yang terdiri dari beberapa unsur.

“Kemudian karena ini pakai bank, untuk melacaknya tidak sesulit judi offline karena jejak elektronik ada. PPATK kan bisa melacak rekening siapa transfer ke mana. Berapa banyak. Dan bisa juga kerja sama internasional kan, melalui interpol dan lain-lain,” tutur Susno.

Susno mengapresiasi langkah Partai Gelora yang menaruh perhatian besar dalam upaya memberatas praktik judi online dan pinjaman online dengan menggelar diskusi ini.

“Saya bersyukur Partai Gelora menaruh perhatian besar, partai lain tidak ada. Memberantas judi online dan pinjaman online sangat penting, karena membawa dampak buruk kepada masyarakat kita,” pungkas Susno.

Ketua DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim mengatakan, Partai Gelora akan terus membangun kesadaran literasi digital dan literasi keuangan.

Sebab, permasalahan judi online dan pinjaman online menjadi problem nasional yang harus diselesaikan bersama, tidak hanya dibebankan ke pundak pemerintah saja untuk memberantasnya.

‘Ini kita anggap sebagal problem nasional. Kalau kita mau maju ke depannya, bagaimana kita akan menempatkan masalah ini. Kita harus mencari solusi bersama,” kata Henwira Halim.

Henwira berpandangan, praktik judi online dan pinjaman online yang marak akhir-akhir ini dilatar belakangi banyak hal seperti masalah kemiskinan, pendidikan, tantangan, kejahatan transaksional dan internasional crime.

“Jadi ini tidak sekedar masalah kecil, tapi sudah kategori krisis, masif di segala lapisan masyarakat, dan itu masalahnya ada di hulu dan hilir. Artinya pemerintah sebagai ujung tombak mesti melakukan tindakan represif, sementara kita (masyarakat) sebagai perisainya harus ikut membangun kesadaran bersama literasi digital dan literasi keuangan,” tandasnya.

Tidak Boleh Jadi Devisa

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menganggap segala sesuatu yang bersumber dari hal yang dilarang agama tetap dinyatakan haram dipergunakan, termasuk mencari pendapatan negara yang berasal dari judi online.

“Kalau sesuatu yang sumbernya haram maka akan tetap haram. Namun, hal itu berbeda jika uang hasil praktik judi online telah disita negara. Uang yang disita itu, merupakan tanggung jawab negara untuk dikelola sebagai kepentingan seluruh masyarakat luas,” kata Marsudi Syuhud.

Sehingga kedua hal ini, kata Marsudi, jelas berbeda dalam memaknai dan memahami di dalam agama. Sebab, menyita uang hasil kejahatan judi online bukanlah hal yang dilarang. Yang tidak diperbolehkan yakni secara sengaja negara mencari devisa melalui judi online.

“Namun negara seharusnya juga tidak boleh mencari devisa dan APBN dari hal yang tidak diperbolehkan,” jelas Marsudi.

Menurutnya, untuk memberantas praktik judi online di Indonesia, sangatlah mudah yakni dengan cara pengawasan yang super ketat dari pemerintah.

“Mulai dari rekening, iklan, ngeblok IT server. Itu tugas pemerintah karena sudah ada lembaganya yang bisa melakukan itu,” katanya.

Selain itu, cara lainnya adalah adanya penyuluhan kepada masyarakat melalui digital, guru dan an orang tua di rumah. “Tapi kalau sudah diberikan literasi tanpa menutup kesempatan itu (judi online), juga percuma,” pungkasnya.

Pakar Cyber Security dan IT Vaksincom Alfons Tanujaya menyarankan motede follow the money efektif untuk memberantas judi online.

Menurutnya, metode follow the money dapat menekan angka perjudian. Namun harus ada kerjasama antara pihak kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan OJK.

“Kami sarankan yang efektif itu, follow the ads, follow the money, tetapi syaratnya perlu ada yang memiliki akses dan memiliki wewenang, Kepolisian, PPATK dan OJK,” kata Alfons Tanujaya.

“Apa fungsinya? Jadi tiap kali dia pasang iklan ga usah di blokir iklannya, walaupun dia masuk ke situs pemerintah, dia akan meminta pemainnya untuk memasukkan nomor whatsapp (WA), harus setor uang ke rekeningnya, kalau udah setor akan di kasih tau servernya nah tiga ini kuncinya,” sambungnya.

Alfons juga menjelaskan, bahwa setelah nomer WA tersebut telah diamankan, selanjutnya pihak kepolisian dapat bergerak untuk melacak nomer tersebut dan menagkapnya.

“Polisi meminta ke provider kalau nomer whatsapp ini siapa, provider bisa ngasih data dan Polisi bisa tangkap orang itu,” jelasnya.

Selain itu, Alfons mengungkapkan, bahwa OJK dan PPATK dapat melacak transaksi antara pemain dengan bandar judi online.

Sehingga keduanya dapat mengetahui siapa pemilik rekening tersebut dan langsung diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk segera diproses.

“Disamperin banknya, disini ada OJK ada PPATK kan, PPATK telusuri, alur uangnya kemana, terus kasih ke Polisi,” ungkapnya.

Alfons pun mengapresiasi langkah dari Kominfo yang telah melakukan pemblokiran terhada IP berbagai negara seperti Filipina dan Kamboja untuk dapat menutup akses judi online di Indonesia. “Hal ini sangat efektif untuk menekan itu (judi online),” tandasnya.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pertemuan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis (20/6/2024) lalu, membahas manajemen strategi pertahanan.

“Pertemuan menyimak visi kepemimpinan dan manajemen strategik pertahanan dari Pak Prabowo,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (22/6/2024).

Menurut Anis Matta, di tengah ketidakpastian dan tingginya geopolitik global dibutuhkan strategi pemerintahan dan kebangsaan ke depan yang tepat.

“Jadi kita mendengarkan paparan Pak Prabowo mengenai pentingnya strategi ke depan di tengah ketidakpastian dan tingginya tensi geopolitik global,” katanya.

Menyimak visi kepemimpinan dan manajemen strategik pertahanan dari Pak @prabowo

Di tengah ketidakpastian dan tingginya tensi geopolitik global, kita membutuhkan pemimpin yang bisa memberi arah dan peta jalan yang jelas agar Indonesia bisa menjadi superpower baru dunia.. pic.twitter.com/h9YIJM3YrP

— Anis Matta (@anismatta) June 21, 2024

Anis Matta berpandangan Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memiliki kecakapan dan kecerdasan setara dengan Presiden RI pertama Soekarno, serta memahami geopolitik global.

Sebab, sebagai pemimpin, Prabowo tidak hanya memberikan arah, tapi juga membuat peta jalan untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia.

“Kita membutuhkan pemimpin yang bisa memberi arah dan peta jalan yang jelas agar Indonesia bisa menjadi superpower baru dunia,” tegasnya.

Sehingga dalam pertemuan itu, tidak hanya dihadiri oleh para ketua umum parpol KIM, tapi juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir yang membawahi industri strategis pertahanan, perwakilan Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan.

Sementara para ketua umum parpol yang hadir, selain dirinya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Pertemuan itu, terungkap setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto memperlihatkan sejumlah foto berlatar hitam-putih bersama mereka melalui Instagram pribadinya. “Bersama Indonesia maju,” tulis Prabowo seperti dikutip Kamis (20/6/2024).

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Ibadah Haji pada 2024/1445 Hijriah ini, penuh dengan momentum pengorbanan bagi umat Islam.

Yakni datang di tengah pembantaian atau genosida terhadap warga Gaza, dan seluruh rakyat Palestina pada umumnya oleh zionis Israel yang sudah berlangsung lebih dari 9 bulan lamanya.

“Pada momentum ini, saya ingin mengucapkan semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji diterima hajinya sebagai haji yang mabrur. Hajjan mambruron, wa sa’yan masykuron, wa dzanban maghfuron, wa tijaratan lan tabur,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).

Pengorbanan sesungguhnya pada makna idul Adha kali ini akan lebih terasa, manakala kita terus memaksimalkan apapun yg kita mampu, untuk meringankan beban saudara saudari kita di Gaza & seluruh Palestina..

عيدكم سعيد..
تقبل الله صالح الاعمال و الطاعات..
و كل عام وانتم بألف خير.. pic.twitter.com/sixPc0KwO0

— Anis Matta (@anismatta) June 16, 2024

Menurut Anis Matta, makna dari pengorbanan dalam momentum Idul Adha kali ini, adalah mengharuskan umat Islam di seluruh dunia untuk ikut serta bersama-sama menyelamatkan rakyat Palestina dari genosida yang dilakukan zionis Israel.

“Jadi makna pengorbanan dalam momentum Idul Qurban kali ini, mengharuskan kita untuk ikut serta berkorban sebesar besarnya untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Gaza dan di seluruh Palestina,” katanya.

Anis Matta berharap agar umat Islam bisa mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk membantu warga Gaza dan rakyat Palestina pada umumnya di tengah pembantaian oleh zionis Israel saat ini.

“Apapun yang bisa kita bisa korbankan, mari kita berikan untuk mereka. Dengan cara itulah kita memaknai momentum Idul Adha, Idul Qurban kali ini,” pungkas Anis Matta.

Seperti diketahui, korban jiwa warga Palestina dari hari ke hari terus bertambah sejak konflik antara Hamas dan Israel terjadi pada 7 Oktober 2023 lalu. Hingga kini korban jiwa warga Palestina sudah mencapai 37.232 jiwa pada Kamis (13/6/2024), akibat agresi Israel.

Israel terus melakukan penyerangan tidak hanya di Gaza saja, tapi di kota Rafah dan perbatasan Gaza. Israel terus melakukan serangan, pembantaian terhadap warga Gaza dan Rafah secara keji. Bahkan warga Palestina di Tepi Barat juga tak luput dari kekejaman Israel.

Perayaan Idul Adha di Palestina pada 2024 ini benar-benar dalam masa paling menyedihkan. Pada Minggu (16/6/2024), rakyat Palestina merayakan Idul Adha dalam tekanan militer Israel, bahkan ada larangan untuk menyembelih hewan kurban.

Warga Muslim Palestina terpaksa merayakan Idul Adha dalam tangis dan air mata, bahkan kehausan dan kelaparan. Sebagian besar warga Gaza merayakan Idul Adha di tenda-tenda pengungsian.

Di Yerusalem, sebanyak 40.000 warga Palestina berhasil melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Al Aqsa pada hari Minggu (16/6/2024).

Namun, sebagian besar warga Paleastina yang akan sholat di masjid bersejarah itu lebih banyak lagi, dihalau oleh pasukan pendudukan Israel.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memberikan Surat Tugas secara khusus kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) Zainal Abidin.

Surat Tugas tersebut, akan digunakan Zainal Abidin untuk maju sebagai calon Wakil Bupati (Cawabup) di Pilkada Polman 2024.

Berdasarkan hasil survei di Polman, Zainal Abidin mendapatkan elektablitas dan popularitas tertinggi sebagai Cawabup dibanding calon lain, berpasangan dengan calon Bupati siapapun.

“Kita telah memberikan Surat Tugas kepada Zainal Abidin, pendiri partai dan Ketua DPD. Beliau maju sebagai calon Wakil Bupati untuk Polewar Mandar, Sulawesi Barat,” kata Junef Ismailiyanto, Sekretaris Desk Pilkada Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (14/6/2024).

Junef mengatakan, Partai Gelora sengaja memberikan Surat Tugas kepada Zainal Abidin sebagai Cawabup, karena Ketua DPD Polman itu menjadi ‘rebutan’ calon Bupati (Cabup) di Polman untuk menjadi pasangannya.

“Jadi suveinya Pak Zainal Abidin ini tinggi, semua calon Bupati ingin berpasangan dengan beliau. Kemarin sudah datang calon bupati yang ingin berpasangan dengan Pak Zainal. Nanti akan datang lagi ke Gelora untuk mengkongkretkannya,” ujar Junef.

Cabup tersebut, kata Junef, berasal dari partai yang mendapatkan kursi terbesar di DPRD Polman, sementara Partai Gelora memiliki satu kursi.

“Jadi Pak Zainal dengan calon bupati ini sudah maju. Ini kenapa kita beri Surat Tugas ke beliau dari yang sebelumnya, kalau sebelumya untuk kepala daerah. Ya, itu tadi pertimbangannya, dan potensi menang ada,” katanya.

Junef menambahkan, kendati sudah ada bakal cabup yang sudah meminangnya dengan dukungan cukup untuk maju Pilkada Polman, Partai Gelora tetap memberikan keleluasaan kepada Zainal untuk membangun komunikasi dengan partai dan cabup lain.

Surat Tugas yang diberikan kepada Zainal Abidin sebagai Cawabup Polman itu, ditandatangani Ketua Deks Pilkada Rico Marbun yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora.

Zainal Abidin mendatangi DPN Partai Gelora didampingi Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik, dan Sekretaris DPD Polman Rifaldi Jalil.

Surat tugas yang ditanda tangani oleh Ketua Deks Pilkada DPN Gelora, Rico Marbun, secara resmi telah diterima oleh Ketua DPD Gelora Polman, Zainal Abidin pada Rabu (12/6/2024) malam.

“Secara khusus Pak Ketua DPD Polman, Zainal Abidin diserahi mandat untuk maju di Pilkada Polman sebagai Calon Wakil Bupati. Kedua, Zainal Abidin diamanahi tugas untuk segera mendapatkan pasangan Calon Bupati Polman untuk diusung oleh Partai Gelora,” ucap Hajrul.

“Kalau melihat survei, Pak Zainal Abidin sudah memenuhi target fase kandidasi. Tugas Partai Gelora selanjutnya adalah menawarkan Ketua DPD kami tersebut untuk masuk dalam bursa pasangan calon Cakada Polman 2024,” imbuhnya.

Cawabup Polman Zainal Abidin mengatakan, dalam Pilkada Polman 2024, Partai Gelora berpotensi untuk berkoalisi dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, PDIP dan PKB.

“Bahkan PBB dan Perindo ingin mendeklarasikan saya, Hanura dan PSI juga mendukung. Dari hasil survei, saya yang tertinggi, makanya banyak calon bupati yang ingin berpasangan dengan saya di Pilkada Polman,”ujarnya.

“Alhamdulillah Surat Tugas resmi dari Partai Gelora sudah kami terima. Kami tentu akan menindak lanjuti dengan lebih mengencangkan kerja-kerja tim dan mengkonsolidasikan jajaran pengurus untuk sama-sama menuntaskan Pilkada Polman,” pungkas Zainal Abidin.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditolak pengusaha dan buruh.

Partai Gelora akan menyampaikan pemikiran terkait skema Tapera yang bisa diterima semua pihak berdasarkan literasi di beberapa negara.

“Menyediakan perumahan bagi rakyat memang kewajiban dan menjadi tugas pemerintah. Tapi skemanya ini yang memang harus dipikirkan. Yang ditolak ini sebenarnya soal skemanya, bukan Tapera-nya,” kata Ratu Ratna Damayani, Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Antar Lembaga (Jasama) DPN Partai Gelora, Rabu (12/6/2024) sore.

Hal itu disampaikan Ratu Ratna Damayani dalam Gelora Talks dengan tema ‘Tapera: Gaji Sudah Tipis Hidup Makin Miris, Kemana Mengadu?, yang ditayangkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV, Rabu (12/6/2024).

Berdasarkan literasi di beberapa negara, menurut dia, memang ada pelibatan dari partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan oleh negara bagi warganya.

Namun, hal itu dapat diterima karena pemerintahannya bisa menkomunikasikan secara intensif mengenai tujuan penyediaan perumahan tersebut bagi warganya, dengan sangat baik.

“Sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik secara komprehensif dan intensif. Libatkan DPR dan stakeholder lainnya untuk membahas soal Tapera ini,” kata Mia, sapaan akrab Ratu Ratna Damayani ini.

Bagi buruh, kata Mia, pungutan Tapera ini semakin membebani kemampuan ekonomi mereka, dan berdampak terhadap daya beli masyarakat pada umumnya.

“Ini menjadi catatan Partai Gelora, bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah dirasa tidak intensif, kurang menyeluruh, sehingga menjadi polemik dan kontraksi luar biasa di masyarakat,” katanya.

Mia mengatakan, polemik soal Tapera ini, menjadi pembahasan khusus di internal Partai Gelora. Rekomendasi dari pembahasan ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Ini tentu saja menjadi PR besar kita bersama. Kita akan menyusun pemikiran-pemikiran dari Partai Gelora. Kita banyak membaca literasi di banyak negara, kita akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pak Prabowo untuk satu skema yang tepat, untuk menjawab kebutuhan penyediaan perumahan rakyat kita,” pungkas Mia.

Kurang Sosialisasi

Sementara itu, Ekonomi CORE Indonesia Etika Karyani mengatakan, penolakan ramai-ramai terhadap program Tapera ini, akibat sosialisasi program tersebut belum dilakukan dengan baik.

“Kementerian Keuangan bersama BP Tapera harus menjelaskan secara aktif kepada masyarakat, terutama pengusaha dan asosiasi pekerja. Mereka harus dilibatkan, karena mereka yang kena aturan ini,” kata Etika.

Akibat tidak adanya sosialisasi ini, lanjut Etika, menyebababkan program Tapera menjadi polemik dan kontroversi di masyarakat Indonesia.

“Ini pengelolaan dananya bagaimana? Karena OJK juga meminta BP Tapera untuk menindaklanjuti temuan BPK yang menyebut124.960 pensiunan belum menerima pengembalian dana total sebesar Rp 567,5 miliar pada 2021. Jadi dananya tidak bisa diambil, rumahnya tidak ada, lokasinya juga tidak jelas dimana,” katanya.

Ekonom Core Indonesia ini mengatakan, pasca pengesahan UU CIpta Kerja, kenaikan upah buruh sangat rendah, bahkan tak bisa mengimbangi inflasi dengan daya beli dan kesejahteraan yang semakin menurun, ditambah kondisi global yang tidak menentu.

“Pak Jokowi (Jokowi) harus melihat kondisi ini. Kita berharap agar program Tapera ini tidak menjadi ladang korupsi baru seperti yang terjadi pada kasus Asabri, Jiwasraya dan Taspen atau digunakan untuk pembiayaan lain,” tegas Etika Karyani.

Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia Gunawan Tjokro mengatakan, kenaikan gaji buruh di Indonesia sangat lamban dibanding dengan kenaikan harga properti, sehingga hal ini menimbulkan gap atau kesenjangan.

“Makanya sekarang jarang ada karyawan, kalau ada pameran perumahan berduyung-duyung meminta brosur. Ini masalahnya, apalagi kalau kita melihat karyawan di level bawah,” kata Gunawan Tjokro.

Sebagai pengusaha, Gunawan bisa memahami upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi pekerja tersebut.

“Tapi dengan Tapera ini, banyak asosiasi-asosiasi pengusaha dan serikat pekerja menolak, karena pembuatannya kurang teliti, sehingga banyak dipertanyakan,” katanya.

Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Riden Hatam Aziz meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dicabut.

“Kita sudah banyak dipotong untuk BPJS Kesehatan, JHT, belum PPh. Itu potongan pajaknya saja bisa 1 jutaan, sementara gaji hanya upah kita sekitar 3,4, 5 jutaan. Jadi gaji kita bukan hanya tipis, tapi sudah habis dipotong, potong-potong lagi. Makanya buruh akan demo Kemenkeu agar pemerintah mencabut PP tersebut,” kata Riden Hatam

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menggantikan sistem Pilkada agar diubah lebih sederhana.

“Meskipun proses pilkada sedang berjalan, saya tetap mengusulkan agar presiden membuat Perppu tentang pemilihan gubernur (Pilgub), yang tidak perlu lagi memakai sistem pemilihan Pilkada. Tetapi presiden bisa menempuh cara lain yang lebih sederhana,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/6/2024).

Fahri mengaku punya alasan mengenai usulannya tersebut. Menurutnya, gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk memastikan manajemen pembangunan di daerah berjalan lancar.

“Menurut saya, penting seorang gubernur sejalan dengan presiden. Sebab jika tidak, maka pemerintah pusat akan kehilangan kaki tangan di daerah,” ujar Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora itu seraya menyebut kalau pemilihan gubernur oleh rakyat banyak mudaratnya.

Dicontohkan, dengan memberikan kekuatan pilihan rakyat kepada gubernur, salah satu mudaratnya adalah karena kemudian gubernur dan bupati merasa sama-sama memiliki rakyat. Yang akhirnya kebijakan pembangunan gubernur itu beda dan bisa beda dengan bupati juga wali kota.

“Tetapi yang lebih parah adalah apabila dia berbeda dengan presiden, sehingga nyaris presiden itu tidak punya kaki tangan di bawah untuk memastikan pelaksanaan pembangunan, terutama kewenangan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang pemerintah daerah atau pemerintah pusat tidak lagi punya aparat di daerah,” imbuhnya.

Namun demikian Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini menegaskan kalau yang disampaikannya hanya sekadar saran.

“Gubernur harusnya fokus menjadi kaki tangan pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah,” demikian Fahri Hamzah.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memberikan Surat Tugas kepada lima calon kepala daerah (Cakada) yang mengambil formulir pendaftaran untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di beberapa daerah.

Surat Tugas tersebut diberikan kepada lima Cakada tersebut, agar bisa membangun komunikasi dengan partai politik (parpol) lain yang akan mengusung mereka di Pilkada 2024.

Surat Tugas yang diberikan ditandatangani Ketua Deks Pilkada Rico Marbun yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora.

Adapun Surat Tugas itu diberikan kepada calon Gubernur Papua Pegunungan Dr John Tabo, calon Bupati Kabupaten Puncak, Papua Tengah Paniel Waker S.Th. M.Si dan calon Bupati Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan Namia Gwijangge, S.Pd, M.Si.

Lalu, Surat Tugas juga diberikan kepada calon Bupati Wajo, Sulawesi Selatan H Andi Rosman, S.Sos, M.Si dan calon Bupati Seluma, Bengkulu Erwin Oktavian, S.E.

Sekretaris Desk Pilkada Partai Gelora Junef Ismailiyanto mengatakan, Surat Tugas berfungsi untuk memberikan arah kelanjutan kepada cakada yang mendaftar ke Partai Gelora untuk mengikuti Pilkada Serentak 2024.

“Kenapa tidak langsung diberikan SK (Surat Keputusan), karena PKPU-nya belum muncul sekarang. Kalau nanti formatnya berubah kan jadi dua kali kita buat Surat Keputusannya,” kata Junef di Jakarta, Sabtu (8/6/2024).

Karena itu, Partai Gelora, kata Junef, masih menunggu penetapan PKPU tentang Pilkada Serentak 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam waktu dekat.

“Format Surat Keputusan dari KPU Pusat terkait format SK Cakada yang didukung oleh setiap parpol, itu formatnya belum dirilis dalam aturan yang dibuat oleh KPU Pusat,” jelas Wakil Sekjen Hubungan Kewilayahan DPN Partai Gelora itu.

Sehingga format Surat Keputusan dukungan Partai Gelora kepada Cakada tersebut, yang akan ditandatangani Anis Matta dan Mahfuz Sidik selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora itu, tidak akan berubah jika sudah ada PKPU-nya.

“Jadi kita nunggu PKPU agar format SK yang kita buat tidak berubah. Toh, Cakada yang kita dukung keadaannya tidak akan berubah. Yang kita kasih Surat Tugas itu, nanti yang kita buatkan SK-nya,” ujar Junef.

Junef menegaskan, Surat Tugas diberikan kepada Cakada yang telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Gelora. Berbeda dengan parpol lain dimana semua Cakada yang mendaftar diberikan Surat Tugas.

“Kalau di Gelora kita punya agak khusus agak spesial. Jadi yang kita berikan Surat Tugas itu, Insya Allah nanti tidak berubah dari yang kita rekomendasikan sebagai Cakada,” tegasnya.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia akan segera memiliki seorang Presiden yang mempunyai kemampuan setara dengan Presiden RI pertama Soekarno.

Presiden tersebut, nantinya akan menjadi juru bicara keinginan politik luar Indonesia ke depan. Presiden ini yang juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru, kekuatan baru dunia.

“Jadi salah satu dari pilar penting Indonesia Emas 2045 itu, adalah munculnya Presiden yang akan menjadi juru bicara politik luar negeri Indonesia,” kata Fahri Hamzah, Rabu (5/5/2024) sore.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Arah Politik Luar Negeri Prabowo: Dari Isu Ukraina Hingga ke GAZA’yang ditayangkan dikanal YouTube GeloraTV.

Diskusi ini menghadirkan narasumber KSAU 2002-2005 Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim yang juga Founder and Chairman Indonesia Center for Air Power Studies, serta Pengamat Politik Timur Tengah & Dunia Islam Hasibullah Satrawi.

“Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita akan punya Presiden yang punya kemampuan menjuru bicarai Indonesia seperti Presiden Soekarno dulu,” ujar Fahri.

Pikiran dan pandangan Soekarno ketika itu, kata Fahri, mampu menjelaskan keberadaan negara baru bernama Indonesia dan berani melakukan konfrontasi dengan negara lain.

“Tetapi di masa Pak Harto (Soeharto) kemudian sangat slow, karena beliau fokusnya dalam membangun infrastruktur dasar dari sebuah negara maju dan modern,” katanya.

Kendati begitu, Soeharto lanjut Fahri, berhasil menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia, tidak hanya di kemajuan di bidang ekonomi, tapi juga politik dan pendidikan.

“Tapi setelah itu, penjuru bicaranya kurang keras. Pak Habibie (BJ Habibie) hanya sebentar, Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) juga. Lalu, masuk ke Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang berlatar belakang militer, tapi dikenal soft (lembut),” katanya.

“Kemudian kita masuk ke Pak Jokowi (Joko Widodo) yang kira-kira mirip juga dengan Pak Harto yang agak fokus kepada pembangunan,” imbuhnya.

Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih memiliki kemampuan dan sikap yang keras seperti Presiden Soekarno, selain kemampuan bahasa asingnya yang cukup baik.

“Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjuru bicarai kepentingan Indonesia di dunia internasional, tapi tidak dengan konfrontasi. Terpilihnya Pak Prabowo telah menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai, Pidato Prabowo Subianto dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura pada Sabtu (1/6/2024) lalu, sangat luar biasa.

“Pak Prabowo mengajak bangsa-bangsa di dunia yang saat ini sedang galau. Mereka masih berpikir ideologinya, bahwa perang itu masih diperlukan, karena mereka punya industri militer dan sebagainya. Tetapi, Pak Prabowo mengatakan, korban manusia di Ukraina dan Gaza itu harus dipandang sama,” katanya.

Prabowo, kata Fahri, mampu menjelaskan mengenai standar ganda negara-negara barat mengenai korban manusia akibat perang di Ukraina dan Gaza, Palestina. Hal ini membuat negara-negara barat mulai terbuka.

“This Is the Indonesian time. Ini adalah waktunya Indonesia. Ini adalah gilirannya Indonesia menjemput nasibnya untuk terlibat lebih jauh dalam politik luar negeri dibawah kepemimpinan Pak Prabowo,” pungkasnya.

Smart War

Sementara itu, KSAU 2002-2005 Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mengatakan, Indonesia sekarang tengah berhadapan dengan situasi geopolitik yang tidak menguntungkan, yakni adanya konflik global dan ancaman smart war (perang yang cerdas), bukan perang konvensional.

Konflik geopolitik global itu terjadi antara Rusia-Ukraina, Israel-Iran, Amerika Serikat-China. Lalu, adanya ancaman perang di Laut China Selatan, dan ancaman AUKUS Australia.

“Semua itu adalah konflik geopolitik berupa perang, dan sekarang perang tersebut, sudah mencapai smart war yang memerlukan smart defence sistem, ” kata Chappy Hakim.

Founder and Chairman Indonesia Center for Air Power Studies ini mengatakan, bahwa situasi tersebut, menjadi tantangan bagi pemerintahan baru dibawa pimpinan Prabowo Subianto.

“Inilah tantangan besar bagi pemerintahan baru, bagaimana memposisikan kita sebagai negara originaly dan origanily position. Dimana NKRI itu, adalah anti imperialisme dan kolonialisme dan pelopor negara-negara nonblok. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita posisikan,” katanya.

Sedangkan Pengamat Politik Timur Tengah & Dunia Islam Hasibullah Satrawi berharap bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bisa menjaga harmoni antara agama dan politik.

“Ke depan ini penting adanya rakyat dan militer untuk saling bekerja sama demi kemajuan bersama. Karena itu, Pak Prabowo sebagai tokoh militer dalam demokrasi seperti hubungan antara agama dan negara yang digambarkan Imam Ghazali,” kata Hasibullah Satrawi.

Sehingga, menurut dia,Prabowo perlu memperkuat pesenjataan Indonesia ke depan agar bisa menggerakkan dunia.

Sebab, apabila tidak memiliki persenjataan yang kuat, Indonesia tidak akan didengar dan bisa mengajak negara lain untuk menjaga perdamaian, tidak cukup hanya seruan moral.

“Manusia itu, prinsipnya butuh sesuatu yang dikalkulasikan dan menakutkan agar bisa berlanjut. Negara seperti Amerika dan negara-negara di Eropa itu, tidak akan mendengar kita, kalau kita hanya ngomong soal moral. Mereka ditakuti, karena persenjataannya,” ungkap Hasibullah.

Karena itu, Hasibullah berharap Prabowo bisa segera meningkatkan perkembangan persenjataan Indonesia lebih cepat demi melindungi rakyatnya sendiri dan ikut serta menjaga perdamaian dunia.

“Itu merupakan konteks hubungan antara agama dan negara. Dimana militer itu, harus menjadi pelindung dan penjaga bagi rakyatnya. Indonesia negara terlalu damai, tidak seperti negara di Timur Tengah, musuh itu ada didepan hidung itu. Ini masalah hidup mati, persenjataan yang kuat itu diperlukan” tegasnya.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memuji sikap tegas presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menyerukan adanya gencatan senjata di Gaza, Palestina, sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik.

“Terima kasih Pak Prabowo, karena kami kembali melihat ada pemimpin Indonesia yang bisa mengingatkan dunia dengan tegas dan wibawa,” kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Minggu (2/6/2024).

Apalagi, Fahri menyebut bahwa agenda-agenda kemanusiaan yang tercecer selama ini, adalah kesalahan mereka dan Indonesia sebagai bangsa besar mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

“Seruan Pak Prabowo itu tentunya untuk mengajak mereka supaya kembali ke jalan yang benar!” tegas politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Diketahui, Prabowo Subianto saat menjadi pembicara di acara IISS Shangri-La Dialogue ke-21 yang digelar di Singapura, Minggu (2/6/2024), menyoroti dinamika konflik yang hingga saat ini masih terjadi di Gaza, Palestina. Ia menyerukan adanya gencatan senjata sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik tersebut.

“Meskipun kita harus mempelajari lebih lanjut perihal detail proposal (gencatan senjata) tersebut, kami melihat usulan tersebut sebagai langkah yang tepat dan penting untuk menuju ke arah yang benar,” kata Prabowo yang me jabat Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu.

Selain gencatan senjata, Prabowo menyebut bahwa banyak pihak yang mendorong agar terjadi solusi dua negara sebagai langkah nyata lainnya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Israel serta Palestina.

“Telah menjadi sebuah keyakinan bagi kami beserta banyak negara lainnya di dunia saat ini bahwa satu-satunya solusi nyata untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Israel serta Palestina adalah solusi dua negara,” tegasnya lagi.

Seraya memperhatikan dinamika yang terus berkembang di Gaza hingga saat ini, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus berupaya menyediakan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan, baik yang dibutuhkan di Gaza atau yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kami siap melakukan apapun yang kami bisa untuk memberi bantukan kemanusiaan serta kami siap apabila diminta PBB, untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian yang penting untuk mempertahankan dan memantau gencatan senjata, serta menyediakan keamanan bagi semua pihak,” demikian Prabowo Subianto.

Partaigelora.id-Anggota Komisi X DPR Periode 2009-2014 Dr. Raihan Iskandar mengatakan, polemik uang kuliah tunggal (UKT) tidak akan terjadi apabila anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN seluruhnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Anggaran pendidikan harus dikembalikan ke pendidikan murni di perguruan tinggi, bukan pendidikan kedinasan atau pendidikan yang dikelola kementerian atau lembaga,” kata Raihan Iskandar dalam Gelora Talks dengan tema ‘Polemik UKT: Suara Kampus & Indonesia Masa Depan’, Rabu (29/5/2024) sore.

Menurut Raihan, pendidikan kedinasan atau lembaga yang mengelola pendidikan sebaiknya tidak mendapatkan alokasi anggaran dari anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Sebab, kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan atau pendidikan lainnya telah mendapatkan anggaran tersendiri dari APBN.

“Sekarang ini faktanya dari 20 persen, yang diterima hanya sekitar 15 persen. Jadi kementerian keuangan mengalokasikan 5 persennya untuk pendidikan kedinasan,” katanya.

Dalam diskusi yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedi Miing Gumelar ini, Raihan menyoroti kurangnya peran Kemendikbudristek dalam melakukan lobi-lobi kepada Bappenas saat perencanaan pembangunan nasional, termasuk soal alokasi anggaran pendidikan.

“Tapi anggaran perguruan tinggi kedinasan itu, faktanya terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga sekolahnya bisa gratis. Ini karena Kementerian Pendidikan kurang lobi-lobi ke Bappenas untuk peningkatan alokasinya,” katanya.

Akibatnya, perguruan tinggi negeri, terutama yang berstatus badan hukum atau PTN-BH mencari sumber pembiayaan dana pendidikan dari lainnya, seperti melalui penerimaan seleksi jalur mandiri dengan cara memainkan UKT, karena diberikan keleluasaan.

“Seleksi jalur mandiri ini yang coba dimainkan oleh kampus-kampus. Padahal mereka sebenarnya tidak siap untuk pembiayaan mandiri,” kata Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora ini.

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap agar alokasi anggaran 20 persen pendidikan di APBN seluruhnya dikelola oleh pendidikan tinggi dibawah Kemendikbudristek, tidak perlu dibagi ke pendidikan lain yang dikelola kementerian atau lembaga lainnya.

“Jadi nomenklatur anggaran pendidikan 20 persen dari APBN itu, harus total untuk pendidikan nasional dari jenjang SD sampai perguruan tinggi, bukan untuk sekolah agama atau kedinasan dan lain-lain,” katanya.

Raihan meminta agar pemerintah dalam menjalankan politik anggaran yang lebih berpihak pada pendidikan, bukan sekedar formalitas saja, sehingga sumber daya manusia bisa disiapkan secara maksimal.

“Anggaran pendidikan 2024 Rp 660,8 triliun atau 20 persen dari APBN itu, seandainya 50 persen saja dimaksimalkan, itu luar biasa dan sudah bisa menolong anak-anak kita di perguruan tinggi. Polemik soal UKT ini tidak akan ada,” tegasnya.

Raihan menegaskan, Partai Gelora tetap akan memperjuangkan program kuliah gratis sesuai janji kampanyenya dalam bentuk rekomendasi ke pemerintah, meskipun tidak lolos ke parlemen atau Senayan dalam Pemilu 2024 ini.

“Pada prinsipnya kalau ditanya tentang kuliah gratis, itu sudah kita jelaskan disaat kampanye. Kita sudah hitung-hitungan dengan kemampuan negara sekarang. Itu dilakukan dari pengelolaan dana pendidikan, didana 20 persen itu,”ujarnya.

Caranya, pemerintah harus fokus dalam pengelolaan 20 persen dana pendidikan melalui program Wajib Belajar 16 Tahun.Dari jenjang pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA), bakat anak didik sudah di pantau sejak awal, apakah vokasi (profesional) atau akademik.

“Jadi ada seleksi dari negara, mana anak-anak yang bakatnya vokasi atau akademik. Kalau vokasi misalnya cukup sampai SI, karena dia akan menjadi profesional, kalau yang akademik bisa sampai Doktor (S3), tapi yang vokasi juga bisa menjadi Doktor Terapan,” katanya.

Namun sekarang,menurut pandangan pakar pendidikan ini, ada salah kaprah dalam pengelolaan program pendidikan vokasi di Indonesia.

“Yang vokasi ini kurang dibimbing oleh negara, sehingga anak-anak vokasi memaksakan diri ke akademik, padahal dia tidak punya bakat akademik, dia profesional. Akibatnya, pendidikan vokasi sekarang tidak efektif, karena tidak adanya pencarian bakat anak-anak dari pendidikan dasar dan menengah,” katanya.

Karena itu, ketika berbicara masalah kuliah gratis perlu dilakukan pemetaan sejak awal antara program pendidikan vokasi dan akademik agar lebih terarah dalam pemanfaatan dana pendidikan secara maksimal.

“Ketika berbicara kuliah gratis, ini bagian yang harus dipetakan antara vokasi dan akademik, ketika kita bicara kuliah gratis,” tegas Raihan Iskandar.

Tidak Naikkan UKT

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar Prof Subehan SSi, PhD yang juga menjadi narsumber dalam diskusi ini mengatakan, pada prinsipnya beberapa perguruan tinggi negeri memang menginginkan ada kenaikan UKT untuk pengelolaan anggaran di kampus masing-masing.

“Kami di Universitas Hasanudin tahun ini tidak ada kenaikan, tapi kalau ada penambahan satu tingkat, kami tetap prioritaskan bagi mereka yang layak latar belakang ekonomi cukup saja,” kata Subehan.

Unhas, katanya, sudah bersepakat untuk mencari sumber pendapatan lain dalam menutupi biaya operasional yang tinggi seperti melalui bisnis atau memanfaatkan aset, bukan memungut sumber pendapatan dari UKT mahasiswa.

‘Pemanfaatan aset-aset ini yang kita gunakan untuk mendapatkan sumber pendanaan, selain dari UKT seperti penelitian-penelitian atau usaha-usaha yang bisa dikembangkan di perguruan tinggi kita,” katanya.

Subehan mendukung usulan Partai Gelora agar anggaran 20 persen pendidikan yang dialokasikan di APBN diserahkan sepenuhnya ke Kemendikbudristek untuk dikelola.

“Jadi anggaran 20 persen sebaiknya jangan diganggu yang lain, sehingga pemerintah bisa fokus untuk menciptakan sumber daya yang unggul demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.