Gelora Terkini Archives – Page 48 of 78

Partai Gelora Indonesia Angkat Tema Kolaborasi 5 Besar Dunia Dalam HUT ke-2

5 Besar Dunia, Ahmad Yani, Arah Baru Indonesiia, Deddy Mizwar, HUT ke-2, Kolaborasi, Partai Gelora Indonesia

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan merayakan HUT ke-2 pada 28 Oktober 2021 bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sebagai sarana menciptakan banyak pemimpin muda sekaligus Tekad Indonesia Menjadi 5 Besar Kekuatan Dunia.

“Tagline kita pada peringatan HUT ke-2 adalah Kolaborasi Menuju 5 Besar Dunia,” kata Deddy Mizwar (Demiz), Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomu Kreatif DPN Partai Gelora Indonesia dalam keteranganya, Jumat (24/9/2021).

HUT ke-2 Partai Gelora ini, kata Demiz, menjadi momentum penyelesaian konsolidasi organisasi, dimana terbentuknya 100 persen DPC, terbentuknya DPW dan DPD, serta terpenuhinya 1 juta anggota partai.

“Juga menjadi ajang penyusunan peta dapil dan formasi bacaleg DPR RI, dimana 3 orang bacaleg per dapil,” kata Demiz yang juga penanggungjawab kegiatan HUT ke-2 Partai Gelora Indonesia.

HUT ke-2 , lanjutnya, semakin mengefektifkan instrumen operasional teritori, dimana akan diluncurkan berbagai unggulan klaster penggalangan. “Alhamdullilah, popularitas 60 persen dan elektabilitas 2 persen,” ungkapnya.

Ketua Panitia HUT ke-2 Partai Gelora Ahmad Yani mengatakan, dengan mengambill tema ‘Kolaborasi Indonesia Menuju 5 Besar Dunia’, Partai Gelora berharap kolaborasi menjadi kekuatan antar elemen bangsa.

“Simbol kolaborasi ini akan kami racik dari sajian acara baik sebelum maupun puncak hari H-nya nanti sebagai titik awal untuk terus berkolaborasi di tahun-tahun selanjutnya, hingga cita-cita Partai Gelora menjadikan Indonesia 5 besar dunia bisa terwujud,” kata Ahmad Yani.

Dalam HUT ke-2, Partai Gelora menggelar berbagai perlombaan untuk mengakomodir keberagaman Indonesia dan potensi anak-anak bangsa.

“Lomba ini kami kemas dalam bentuk simpel dan sederhana tapi menarik. Ada lomba untuk pelajar, santri, seniman, pelaku UMKM, olahragawan dan-lain,” katanya.

Di puncak acara, lanjutnya, akan disajikan berbagai hiburan dengan konsep mengangkat budaya lokal dan pengumuman pemenang lomba, serta melauncing program bidang-bidang untuk bulan-bulan berikutya.

Kemudian pemberian apresiasi kepada wilayah dan daerah yang memiliki pencapaian terbaik, kader yang memiliki pencapaian terbaik dalam melakukan rekruitmen.

Selain itu juga akan dilaporkan capaian Partai Gelora selama dua tahun ini. Yakni kontribusi Partai Gelora untuk bangsa dan negara selama ini dan tahun-tahun mendatang.

“Diakhiri dengan piadto Ketua Umum menuju kemenangan 2024, serta arahan dari DPN kepada wilayah dalam rangka menghadapi momentum Pemilu 2024.,” katanya.

Adapun perlombaan yang digelar antara lain, Bidang Generasi Muda menggelar lomba Gelora Science Competition.

Bidang Perempuan menggelar lomba Video Impian Anak untuk Indonesia, Foto Kreatif Nuansa HUT Gelora dan Desain Batik Gelora.

Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga menggelar lomba Vlog dan Photo YES Competition, serta UMKM YES Festival 2021.

Bidang Keumatan menggelar lomba Shalawat Nasional. Bidang Gaya Hidup, Hobby dan Olahraga (Gahora) menggelar Gelora Victory e-Sport dan Bintang Gelora Muda Football 2022.

Bidang Pelayanan Masyarakat menggelar lomba Gelora Coastal Clean UP. Terakhir Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif menggelar lomba Mural Nasional.

Sementara program-program yang akan di launching, yakni festival film pendek, pidato calon anggota legislatif (caleg) dan calon kepala daerah (cakada), gerakan bersih pantai, gerakan tanam pohon, virtual Walk Run Ride dan lain-lain.

Anis Matta: Indonesia Harus Punya Skenario Sendiri Menghadapi Perang Supremasi AS-China di Laut China Selatan

#Laut China Selatan, Anis Matta, Connie Rahakundini Bakrie, Hikmahanto Juwana, Perang Supremasi AS-China, Skenario

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Indonesia saat ini sedang menghadapi bahaya besar tanpa disadari oleh pemerintah, karena berada di tengah pertarungan supremasi antara Amerika Serikat (AS) dan China.

“Perang dingin lalu, kita punya tragedi berdarah di sini, namanya G30S PKI. Ini menujukkan Indonesia menjadi target collateral damage, jangan sampai sekarang pun kita menjadi collateral damage,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Perang Supremasi Amerika Vs China, Akankah Meledak di Laut China Selatan?, Rabu (22/9/2021) petang.

Berdasarkan kondisi ini, Partai Gelora mengingatkan kepada pemerintah untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi konflik tersebut, karena bisa punya implikasi besar terhadap Indonesia.

Isu tersebut, lanjut Anis Matta, merupakan isu strategis yang berhubungan dengan eksistensi Indonesia sebagai bangsa. Dengan mengangkat secara terus menerus itu tersebut, diharapkan menjadi medium penyadaran kepada pemerintah dan masyarakat.

“Kita ingin menyalakan sirene sebenarnya, peringatan kepada masyarakat kita, kepada pemerintah kita, bahwa sekarang kita perlu sangat berhati-hati dan perlu waspada,” katanya.

Indonesia, kata Anis Matta, harus pandai melihat perang supremasi antara AS dan China dari skenarionya, bukan drama yang terjadi. Menurut Anis, Indonesia mesti bisa membacanya dan menempatkan skenario tersendiri.

“Jangan lihat dramanya tapi skenarionya dan begitu kita melihat skenarionya kita mesti menempatkan pada skenario kita sendiri,” katanya.

Namun, Indonesia tidak mempunyai skenario, sehingga menjadi persoalan. Akibatnya, kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia terputus-putus, tidak terintegrasi. Lebih merupakan kebijakan yang reaktif atau tidak menjadi bagian dari satu rencana jangka panjang.

Anis Matta menegaskan, dalam pertarungan antara ‘elang’ dan ‘naga’ Indonesia memerlukan skenario jangka panjang dengan melihat skenario kekuatan AS dan China. kemudian Indonesia mencari celah untuk kepentingan nasional kita.

Dalam babak sejarah Indonesia yang baru, kata Anis, diperlukan satu arah. Arah baru tersebut akan mengajak kepada satu cita-cita dan satu imajinasi. Di tengah krisis global saat ini, menurutnya, ada dua celah, yaitu menjadi korban dan mendapatkan manfaat.

“Jadi, sudah saatnya kita membuat terjemahan baru yang lebih imajiner terhadap makna konstitusi kita. Makna (politik luar negeri) bebas aktif, tapi kita juga harus ikut dalam pelaksanakan ketertiban dunia. Ini maksudnya menjadi kekuatan kelima dunia,” demikian kata Anis.

Perang supremasi ini, ungkap Anis Matta, akan melahirkan kepemimpian baru dan aturan global baru ke depan. Sehingga Indonesia harus memahami filosofi dari perang supremasi antara AS-China.

“Sebaiknya kita mesti paham dari filosofinya, kalau kita tidak duduk di meja makan, kita tidak akan pernah ikut makan,” kata Anis Matta.

Diskusi ini dihadiri Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, Pengamat Militer dan Pertahanan Keamanan Connie Rahakundini Bakrie, serta mantan Kepala BAIS TNI Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto.

Hikmahanto Juwana mengatakan, AS ingin mengamankan kepentinganya di Indo-Pasifik agar tidak didominasi. AS, kata dia, tidak ingin melihat Indonesia jatuh ke tangan China.

“Amerika Serikat akan mendekati negara-negara mana saja yang berhadapan dengan China, termasuk Indonesia. Kita akan mendapatkan banyak tawaran, dan tawaran itu bisa diambil sepanjang untuk kepentingan nasional kita,” kata Hikmahanto.

Sedangkan Connie Rahakundini Bakrie menilai perang di LCS bisa saja terjadi. Namun bahaya sebenarnya, adalah upaya pembukaan paksa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Timur dan Barat oleh AUKUS (Amerika Serikat, Inggris dan Australia).

“Kalau ALKI Timur Barat dibuka, maka seolah-olah tamu yang melintas rumah kita, kita tidak punya kemampuan dan ketegasan menjaga martabat kepentingan kita,” kata Connie

Ia mengungkapkan, dari dokumen AUKUS yang dia baca, kebijakan AUKUS yang berdampak negatif terhadap Indonesia, tidak hanya masalah nuklir saja, tapi juga akan mendikte kerjasama cyber, antariksa, intelejen dan lain sebagainya.

Menurut dia, dampak negatif tersebut, akibat posisi non blok Indonesia saat ini, sehingga membuat Indonesia sekarang ‘terkepung’. Padahal non blok itu, yang dimaksud Bung Karno, bukan bersikap netral, tapi harus bersikap tegas untuk melindungi kepentingan nasional.

“Saya tertarik dengan pernyataan pembukaan Pak Anis Matta, langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Dan hari ini kita telah membayar itu, kita selalu menentukan terbang terlalu rendah, padahal langit kita tinggi. Akibatnya, AUKUS dibentuk, sementara posisinya kita non blok. Posisi negara kita saat ini dalam tanda kutip terkepung,” tandasnya.

Sementara Soleman B Ponto mengatakan, sikap China dalam konflik di LCS, sebenarnya menguntungkan Indonesia, karena China memilih untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Hal itu menjadi kesepakatan antara ASEAN dengan China dalam pertemuan di Bali pada 2011 lalu. Sehingga sebagai salah satu negara ASEAN, mau tidak mau Indonesia harus mengikuti kesepakatan itu, begitupun halnya China.

“Jadi mau enggak mau Indonesia harus mengikuti ini, karena kita terikat di situ, itu sudah akan menyelesaikan secara damai,” tutup Soleman.

Indonesia sebagai Ketua dan Tuan Rumah G20 Tahun 2022, Partai Gelora: Kesempatan Jadi Pemain Global

Achmad Nur Hidayat, arah baru indonesia, Bidang Kebijakan Publik, indonesia, Kesempatan Jadi Pemain Global, Ketua dan Tuan Rumah G20 Tahun 2022, Partai Gelora Indonesia

Partaigelora.id – Pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan berkunjung ke Ibukota Italia, Roma untuk mengikuti penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Pada momen tersebut, Indonesia akan menerima mandat menjadi ketua dan tuan rumah presidensi G20 untuk 2022.

“Ini adalah momen istimewa bagi Indonesia untuk aktif menawarkan solusi bagi persoalan-persoalan global,” kata Achmad Nur Hidayat (Matnur), Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).

Hal ini tentu saja menjadi tantangan dan kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi pemain global yang disegani dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dunia.

“Bagi Indonesia, event Presidensi G-20 tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan peran Indonesia sebagai pemimpin dari negara berkembang yang menawarkan solusi bagi negara-negara maju,” katanya.

Menurut Alumnus Master Public Policy LKY School of Public Policy NUS dan Harvard University Executive Education ini, tujuan tersebut harus dijadikan agenda kerja Indonesia dalam Presidensi KTT G20 di Tahun 2022.

Setidaknya ada empat agenda kerja, yakni meredakan ketegangan demi ketegangan dunia, mengembalikan relevansi G-20 dalam penanganan Covid-19, melakukan kohenrensi terhadap prinsip perpajakan global, serta melakukan rekomitmen terhadap isu perubahan iklim dan inklusi keuangan.

“Saat ini ketegangan dunia tidak kunjung reda, paska penandatanganan aliansi AUKUS yang menyebabkan Perancis protes terhadap aliansi militer AS, Inggris dan Australia baru tersebut. Bahkan untuk menunjukkan keseriusan protesnya, Perancis menarik dubesnya dari Australia dan AS,” katanya.

Sementara China memandang AUKUS, Aliansi keamanan baru di kawasn Indo-Pasifik yang dibentuk AS, Inggris dan Australia akan menganggu stabilitas keamanan di wilayah perdagangan Asia-Pasifik.

“China layak khawatir karena dengan kecanggihan armada laut dan 12 kapal selam nuklir baru Australia, China tidak lagi dapat mengamankan jalur perdagangannya dengan tenang terutama laut China Selatan yang terus memanas,” katanya.

Karena itu, ia berharap Indonesia menjadi katalis yang konstruktif dalam memecahkan ketegangan dunia saat ini. Polarisasi AS-China seharusnya tidak merusak tatanan ekonomi dunia.

Apabila ada kompetisi diantara kekuatan ekonomi AS dan China, maka seharusnya tidak memiliki efek destruktif bagi tatanan ekonomi negara lain.

Indonesia seharusnya juga menjadi pelopor dalam membuat aturan main kompetisi ekonomi AS dan China yang lebih sehat sehingga negara-negara lain yang mayoritas tidak terkena dampak ekor (tail effects) dari kompetisi tersebut.

Terkait penangan Covid-19, lanjut Matnur, negara G20 dinilai tidak cukup kompak dalam mengatasi pandemi Covid-19. Kebijakan G20 terkait Covid-19 terkesan menjadi lambat, kurang efektif dan kurang koheren.

“Langkah aksi yang diusulkan G20 kurang pas untuk mengatasi dampak pandemi, bahkan kebijakan G20 tampaknya tidak terkoneksi dengan insentif-insentif masing-masing pemerintah,” katanya.

Selanjutnya menyangkut prinsip perpajakan global, menurut Matnur, banyak negara menerapkan pajak yang berbeda-beda yang akhirnya dinilai menerapkan pajak diskriminasi terhadap perusahaan digital yang umumnya berpusat di Amerika Serikat (AS).

“AS dan negara maju ingin pajak untuk perusahaan teknologi yang berbasis di negaranya tidak dikenakan pajak berganda di negara berkembang anggota G20, namun negara berkembang melihat pajak digital diperlukan untuk memperkuat pendapatan negaranya. Indonesia diharapkan bisa melakukan koherensi terhadap prinsip-prinsip perpajakan global sehingga memiliki kesetaraan perpajakan yang lebih fair dan adil,” ujarnya.

Sedangkan mengenai isu perubahan iklim dan inklusi keuangan, Indonesia bisa mendorong negara G20 berkerjasama lebih serius lagi mencari solusi perubahan iklim global.

“Kerjasama terkait perubahan iklim tidak bisa dilakukan parsial dan tidak kolektif harus kompak dan komitmen harus disampaikan dalam satu voice yang sama. Ini tantangannya,” ungkapnya.

Selain itu, inklusi keuangan juga menjadi isu yang harus dicarikan solusinya, dengan semakin tingginya digitalisasi, masyarakat dunia yang literasi digitalnya rendah tentu tidak dapat menikmati kemajuan digitalisasi saat ini.

“Indonesia harus juga mampu menawarkan agenda kerja inklusi keuangan yang dapat diterapkan oleh sebesar-besarnya masyarakat marginal,” kata pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute ini

Dengan menjadi ketua dan tuan rumah presidensi G20 untuk 2022, Matnur berharap Indonesia harus naik kelas lagi dari sukses menjadi event organizer penyelenggara KTT, serta sukses menjadi aktor aktif yang menguraikan dan menyelesaikan persoalan-persoalan dunia.

Pandemi Momentum Reformasi Total terhadap Sisdiknas, Anis Matta: Pendidikan Sudah Bisa Gratis

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Arief Rahman, gelora talks, Iwan Hermawan, Nahdiana, Partai Gelora Indonesia, Pendidikan Gratis, Reformasi Total Sisdiknas

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemerintah bisa menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk melakukan reformasi total sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) dalam era digital ini.

Sebab ada fakta baru, mengenai pendidikan jarak jauh atau online dengan sekolah tatap muka. Pendidikan online selama ini dikecualikan dan sekolah tatap muka menjadi utama. Sekarang terbalik, yang online justru jadi utama dan tatap muka menjadi pengecualian.

“Inilah momentum bagi pemerintah, pandemi seharusnya menjadi pintu gerbang untuk memulai proses reformasi total terhadap sistem pendidikan nasional,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Sekolah Tatap Muka, Dilema Pendidikan di Tengah Pandemi Tak Berujung’ di Jakarta, Rabu (15/9/2021) petang.

Dalam situasi pandemi saat ini, menurut Anis Matta, pemerintah bisa membuat satu program sistem pendidikan nasional baru di era digital.

Pemerintah, lanjutnya, bisa mengembangkan infrastruktur digital sebagai prioritas pembangunan, sehingga akses terhadap pendidikan dan pengetahuan kepada seluruh masyarakat tidak dibatasi sama sekali.

“Sebenarnya di era digital ini, pendidikan sudah bisa gratis. Pada waktu yang sama ada banyak anggaran pendidikan kita yang bisa dipakai untuk meningkatkan gaji guru, begitu juga meningkatkan kualitas guru, mutu pun juga bisa kita tingkatkan, serta akses kepada pengetahuan lebih tidak terbatas,” ujarnya.

Diskusi yang ditayangkan secara live streaming di Channel YouTube Gelora TV ini dihadiri narasumber Tokoh Pendidikan Indonesia Prof. Arief Rahman, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, serta Ketua Forum Aksi Guru Indonesia, Aktivis Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak Iwan Hermawan.

Tokoh Pendidikan Indonesia Arief Rahman menjelaskan, prinsip pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan menjadi nomor satu. Sehingga, semua pihak harus disiplin, baik di rumah maupun di sekolah.

“Semua pihak harus bisa menyesuaikan diri dalam kondisi pandemi dan jangan memaksakan. Dinas Pendidikan, sekolah dan orang tua harus ada kerja sama menegakkan aturan selama pembelajaran tatap muka (PTM) berlangsung,” kata Arief Rahman.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat, namun tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Pendidikan tidak bisa diserahkan kepada satu sektor saja, misalkan Dinas Pendidikan. Tetapi harus menjadi sebuah gerakan bersama, sebagai insan bertakwa kita bermohon agar pandemi ini akan berakhir,” kata Nahdiana.

Nahdiana menyadari bahwa pembukaan sekolah tatap muka saat ini menimbulkan pro kontra, karena menyangkut keselamatan anak didik terutama yang belum mendapatkan vaksinasi.

“Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan melakukan upaya-upaya secara masif persiapan ke seluruh jenjang pendidikan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang memulai sekolah ini dengan rasa aman dan nyaman karena. Mari sama-sama membuat kontrol sosial, monitoring sosial, kita fokuskan kesuksesan melawan pandemi,” katanya.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia, Aktivis Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak Iwan Hermawan meminta pemerintah daerah mematuhi regulasi yang telah dibuat pemerintah pusat mengenai pembukaan kembali sekolah tatap muka, disamping aturan yang dibuat WHO, IDI dan KPAI.

“Kami akan melakukan gugatan hukum terhadap kepala daerah bupati, walikota dan gubernur yang tidak melaksanakan tuntutan kami. Konsen kami adalah keselamatan anak, serta menolak ada upaya sekolah tertentu untuk melakukan pembedaan penilaian rangking anak yang belajar online dan PTM agar diterima di SBMPTN,” kata Iwan Hermawan.

Partai Gelora Gelar Orientasi Kepartaian di Jember, Antusiasme Peserta Mulai Dari Warung Kopi, Pinggir Jalan Hingga Sudut-sudut Kota

arah baru indonesia, DPD Jember, Endy Kurniawan, OK GELORA, Partai Gelora Indonesia, Pinggir Jalan, Sudut Kota, Warung Kopi

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar acara Orientasi Kepartaian (OK Gelora) di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim) secara daring atau luring pada Minggu (12/9/2021) malam lalu.

Peserta OK Gelora kali ini diluar kebiasaan, mereka berada di rumah-rumah rakyat seperti di warung, di pinggir jalan dan sudut-sudut Kota Jember sambil ngopi dan berbagi makanan.

“Ok Gelora di Jember ini, diikuti dari rumah-rumah rakyat seperti di warung-warung, di pinggir-pinggir jalan, di sudut-sudut Kota Jember. Mereka sambil ngopi, berbagi berkat dan makanan,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).

Menurut Endy, kegiatan Orientasi Kepartaian ini diikuti hampir semua DPC di Kabupaten Jember. Yakni dari DPC Patrang, Sukorambi, Mumbulsari, Tanggul, Bangsalsari, Panti, Arjasa, Pakusari, Sukowono, Kalisat, Kaliwates, Puger dan Ledokombo 1.

“Selain di rumah-rumah rakyat, Mereka mengikuti acara OK Gelora di kantor DPD dan DPC,” katanya.

Endy menambahkan, bahwa tugas besar Partai Gelora adalah soliditas pengurus dan melakukan mobilisasi anggota secara besar-besaran dan masif.

“Saat ini setiap hari 3.000 lebih anggota baru mendaftar, itu aset partai yang tak boleh ‘nganggur’. Partai Gelora melaksanakan pelatihan dasar yakni orientasi kepartaian dan tidak masalah mereka mengikuti dari rumah-rumah rakyat. Ini buktinya Partai Gelora mendapat sambutan antusias dan luar biasa dari masyarakat,” katanya.

Ketua DPD Partai Gelora Jember Tulus Madiyono mengatakan, OK Gelora ini digelar DPD Jember untuk anggota baru yang diikuti oleh 209 orang secara daring. Acara Orientasi Kepartaian ini sekaligus digunakan untuk konsolidasi fungsionaris DPD dan DPC se-Jember.

Tujuannya adalah untuk mengkokohkan struktur dan pembinaan berkelanjutan adalah syarat menang dalam kontestasi politik.

“Pembinaan berkelanjutan akan membentuk loyalitas yang akan menguatkan komitmen dan fungsionaris,” kata Tulus Madiyono.

Saat ini kepengurusan Partai Gelora Indonesia secara nasional telah terbentuk di 34 provinsi, 514 kota dan kabupaten dan sekitar 7.000 tingkat kecamatan.

Di Kabupaten Jember, kepengurusan telah solid di tingkat DPD dan DPC dan menuju kelengkapan 100 persen di tingkat PAC (desa/kelurahan).

Peringati HUT ke-2, Partai Gelora Berencana Gelar Lomba Mural Secara Nasional

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, gelora talks, HUT ke-2, Lomba Mural, Partai Gelora Indonesia, Seniman Jalanan

Partaigelora.id – Dalam rangka memperingi HUT ke-2 Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang jatuh pada 28 Oktober mendatang, bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Partai Gelora akan menggelar Lomba Mural secara nasional.

“Dalam rangka ulang tahun Partai Gelora yang kedua pada bulan Oktober nanti, saya sedang berpikir mengadakan lomba mural secara nasional di setiap daerah,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (12/9/2021).

Rencana mengadakan Lomba Mural ini sudah disampaikan Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Mural yang Viral, Dihapus di Dinding Menjalar ke Medsos’ di Jakarta, Rabu (8/9/2021) lalu.

Dalam diskusi yang digelar virtual dihadiri oleh Budayawan Ridwan Saidi, Seniman dan Pelukis Kawakan Iwan Aswan, serta Founder Drone Emprit Ismail Fahmi itu, Anis Matta menilai Lomba Mural sengaja digelar untuk memberikan apresiasi kepada seniman jalanan.

“Lomba Mural sebagai cara kita mengapresiasi. Partai Gelora menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan sebagai ekonomi kreatif, bukan sebagai media protes. Kita menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa kita kembangkan seperti ekonomi kreatif, bukan hanya sebagai media protes saja,” katanya.

Menurut Anis Matta, Mural adalah sebuah karya seni yang memiliki energi kreativitas dan energi survival untuk bisa bertahan hidup. Untuk membuatnya pun juga memerlukan ilmu pengetahuan, selain kecakapan dalam seni.’

“Karena kontennya sebenarnya karya seni, maka kita ingin Mural ini menjadi medium yang lebih produktif, bukan hanya berfungsi sebagai kririk sosial, tapi juga berfungsi sebagai industri kreatif. Mural harus lebih berdaya secara ekonomi,” katanya.

Dengan memberikan ruang kepada para seniman Mural, Ketua Umum Partai Gelora ini berharap dapat memberikan celah pelepasan emosi mereka, sehingga berbalik menjadi energi positif.

“Lomba Mural secara nasional ini, seperti memberikan ruang kepada orang untuk berteriak di tengah gurun. Berteriak apa saja gitu, itu akan ada gaungnya dan orang tidak perlu takut dengan teriakan itu,” ujar Anis Matta.

Anis Matta berpandangan, dengan upaya mengakomodasi dan mememberikan ruang yang besar dalam kehidupan sehari-hari kepada para Muralis. Sehingga demokrasi di Indonesia mempunyai makna lain, yakni demokrasi art, demokrasi yang punya seni.

“Mural itu mirip-mirip virus Corona bisa melompat ke tempat lain, karena ruangannya mereka di alam terganggu, sehingga berpindah ke paru-paru manusia. Begitu juga dengan Mural ini, begitu tembok ditutup, dia pindah ke medium yang lain, tempat dia bertumbuh, ya media sosial,” papar Anis Matta.

Sebelumnya, Anis Matta menilai di alam demokrasi, pemerintah tidak perlu paranoid terhadap maraknya mural yang bermunculan di berbagai daerah akhir-akhir ini.

Pemerintah juga diminta tidak terlalu reaktif dengan menghapus karya seni tersebut, yang berisi kritik sosial dari realitas kehidupan. Sebab semakin dihapus, malah mural-mural baru bisa bertambah banyak.

“Mudah-mudahan saran kita didengar pemerintah, sehingga para seniman Mural mendapatkan ruang besar dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Anis Matta

Dampak Perang Supremasi AS-China, Anis Matta: Global Player Bisa Ciptakan Kekacauan di Negeri Ini

#Laut China Selatan, Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Chappy Hakim, Imron Coton, Ketimpangan Ekonomi, Makarim Wibosono, Partai Gelora Indonesia, Perang Supremasi AS-China, Potensi Kekacauan, Taliban

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan pemerintah agar lebih serius lagi mewaspadai masalah ketimpangan ekonomi, karena bisa dimanfaatkan oleh ‘global player’ atau kekuatan asing untuk membuat kekacauan di dalam negeri.

Hal ini sebagai dampak dari perang supremasi antara Amerika Serikat (AS) dengan China di Afghanistan pasca kemenangan Taliban yang bisa menjadi ‘residu’ bagi keamanan di Indonesia.

“Berdasarkan pengamatan saya, ketimpangan ekonomi di Indonesia terkait dengan dua isu, yakni agama dan etnis. Kemiskinan ini banyak dialami oleh umat Islam, dan yang dominan di perekonomian adalah etnis China. Isu ini, bisa dimanfaatkan oleh global player yang masuk, akan menciptakan kekacauan di negeri ini. Maka, pemerintah harus menangani ini secara serius,” kata Anis Matta saat menjadi narasumber dalam Webinar Moya Institute bertajuk ‘Dampak Berkuasanya Kembali Taliban Bagi Keamanan Indonesia’, Jumat (10/9/2021) petang.

Menurut dia, masalah ketimpangan ekonomi akan menjadi lebih serius apabila krisis ini berlanjut lebih lama, sementara pemerintah tidak bisa menciptakan pertumbuhan dan menyerap tenaga kerja.

Disamping itu, masyarakat juga akan dihadapkan pada adanya ancaman bencana alam dalam beberapa bulan ke depan.

Kondisi tersebut, tentu saja akan menambah beban hidup masyarakat semakin berat, dan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, sementara perekonomian didominasi etnis tertentu.

“Nah, global player ini bisa menimbulkan sentimen etnis, karena kemiskinan ini banyak dialami oleh umat Islam. Ini yang saya katakan, bisa menimbulkan ancaman keamanan dalam negeri,” katanya.

Anis Matta menegaskan, Indonesia menjadi target ‘global player’ karena merupakan salah satu spot perang supremasi antara AS-China, yakni di Laut China Selatan.

Sebab, wilayah Indonesia di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau berbatasan secara langsung dengan Laut China Selatan.

Pemerintah China telah mengklaim perairan Natuna bagian dari Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengganti nama perairan Natuna yang masuk dalam perairan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Karena itu, lanjut Anis, pemerintah perlu mewaspadai dampak perang supremasi tersebut.

Sebab, bukan mustahil Indonesia akan terseret dan terlibat perang di Laut China Selatan, apabila perang supremasi antara AS-China semakin memanas.

Namun, Anis Matta memberikan catatan penting mengenai kesiapan militer Indonesia dalam keterlibatan perang di Laut China Selatan, apabila perang tersebut, benar-benar terjadi.

“Ingat, di Militer Indonesia ini, sudah puluhan tahun tidak punya pengalaman perang yang besar,” ujar Anis Matta.

Sehingga bagi Indonesia, kata Anis Matta, lebih baik fokus pada ancaman krisis berlarut yang kemungkinan akan berlangsung lama, karena dampaknya serius menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan.

Sementara mengenai kondisi Afghanistan yang kini dikuasai Taliban, Anis Matta yakin hal itu tak berdampak besar bagi keamanan Indonesia. Sebab narasi yang dibawa Taliban sudah sangat berbeda dengan era 1990-an.

“Taliban kini memberi pengampunan pada orang-orang yang bekerja dengan pemerintah sebelumnya. Taliban kini juga menyatakan diri sebagai Imarah Islamiyyah, bukan Khilafah Islamiyyah, yang artinya Taliban hanya ingin berdaulat di teritori Afghanistan,” demikian Anis Matta.

Selain Anis Matta, webinar itu juga diisi oleh mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, mantan Duta Besar RI untuk PBB Makarim Wibisono, pengamat Politik Internasional Imron Cotan dan Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto sebagai pemantik diskusi.

Anis Matta: Pemerintah Tak Perlu Paranoid, Mural Itu Karya Seni

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, gelora talks, Ismail Fahmi, Iwan Aswan, Mural, Mural Karya Seni, Partai Gelora Indonesia, Pemerintah Tak Perlu Paranoid, Ridwan Saidi

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai di alam demokrasi, pemerintah tidak perlu paranoid terhadap maraknya mural yang bermunculan di berbagai daerah akhir-akhir ini.

Sebab, mural merupakan karya seni jalanan yang memliki peradaban yang cukup lama, disamping memiliki energi kreativitas dan energi survival untuk bertahan hidup. Karena itu, pemerintah diminta tidak paranoid, apalagi merasa terganggu.

“Kalau lihat emosinya, yang menyertai komen publik, ada takut sedih dan senang seperti makanan Thailand, asam, pedas manis. Jadinya rasanya nano-nano, campur-campur seperti warna-warni yang ada dalam mural itu. Karya seni itu seharusnya harus dihargai dan diapresiasi.,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Mural yang Viral, Dihapus di Dinding Menjalar ke Medsos’ di Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Dalam diskusi yang digelar virtual dihadiri oleh Budayawan Ridwan Saidi, Seniman dan Pelukis Kawakan Iwan Aswan, serta Founder Drone Emprit Ismail Fahmi itu, Anis Matta mengatakan, mural bersentuhan dengan realitas kehidupan dan bisa juga memberikan pesan atau energi positif buat pemerintah.

“Mural seharusnya bisa menjadi energi positif, sehingga pemerintah tidak perlu paranoid, justru kita harus mengarahkan dengan semangat mengakomodasi, energi kreatif dan survival ini. Mural akan memberikan energi positif, kalau dia diakomodasi secara baik,” katanya.

Anis Matta meminta pemerintah tidak terlalu reaktif dengan menghapus karya seni tersebut, yang berisi kritik sosial dari realitas kehidupan. Sebab semakin dihapus, malah mural-mural baru bisa bertambah banyak.

“Kalau pemerintah sensitif, justru akan bermunculan mural-mural lainnya. Bahkan akhir-akhir ini sudah mulai merambah di media sosial (medsos),”ungkapnya.

Anis Matta juga meminta pemerintah tidak perlu sensitif dengan mural yang sudah berkembang dari dinding sampai ke media sosial seperti saat ini.

“Jadi mural harusnya dikembalikan ke karya seni yang seharusnya diapresiasi. Mural bisa dikembangkan menjadi produk seni dan masuk dalam program pengembangan ekonomi kreatif yang bisa mendatangkan wisatawan,” katanya.

Selain itu, Anis Matta meminta masyarakat dalam menyampaikan ekspresi juga harus ada etika kesopanan, termasuk mengekspresikan dalam bentuk mural. Sebab kebanyakan mural yang selama ini dibuat terkesan kritik, terutama pada pemerintah atau penguasa.

“Mudah-mudahan saran kita didengar pemerintah, sehingga para seniman mural mendapatkan ruang besar dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga demokrasi kita punya makna lain, demokrasi yang punya art, demokrasi yang punya seni,” pungkas Anis Matta.

Sementara itu, Budayawan Ridwan Saidi mengatakan mural merupakan salah satu karya seni tertua yang sudah ada sejak ribuan tahun. Dia mencontohkan di sejumlah goa di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara ditemukan mural dalam bentuk tulisan dan gambar maupun grafis yang memberikan pesan di masa itu.

Bahkan mural-mural itu juga telah menggambarkan sistem kekuasaan atau pemerintahan di masanya. Dengan mural-mural itu para sejarawan bisa mendapatkan gambaran peradaban masa lalu.

Sedangkan Seniman dan Pelukis Kawakan Iwan Aswan mengatakan, semakin pemerintah bereaksi keras terhadap para seniman mural hingga menangkapnya, misalkan. Maka para seniman mural tersebut akan melakukan perlawanan, karena mereka memiiki idealisme dalam dirinya.

“Bisa jadi mereka malah bangga kalau ditangkap karena merasa tujuannya berhasil dalam menyampaikan pesan lewat mural,” kata Iwan Aswan .

Iwan Aswan menyayangkan aksi penghapusan mural-mural yang berpotensi menghambat ekspresi para pembuatnya.

Ia menegaskan mural tidak perlu ditakuti karena menjadi salah satu bentuk karya seni, serta kebebasan berekspresi yang dituangkan dalam suatu media, namun tetap berada dalam koridor etika dan moral.

Founder Drone Emprit Ismail Fahmi menambahkan, pemerintah harus bersikap lebih bijak, bukan menonjolkan emosinya dalam menyikapi maraknya mural bernada kritik terhadap kondisi sosial di masyarakat. Sebab, perlawanan dari penghapusan mural, ternyata bukan hanya dilakukan para pembeci pemerintah, tetapi dilakukan oleh para nitizen.

“Padahal mural sangat bermanfaat juga buat pemerintah, apabila disikapi secara lebih bijak. Kalau nggak ditangani dengan baik, jadinya nanti endemik seperti sekarang ada perlawanan. Nggak perlu dihapus, biarkan saja, nanti akan turun sendiri, kalau dihapus nanti jadi bensin lagi, jadi bahan bakar semangat perlawanan baru,” kata Ismail Fahmi.

Menurut Fahmi, para pembuat mural, bukanlah seniman sembarangan, tetapi seniman kontemperer, yang bisa menggambar dan menggabungkan teknologi yang baru. Sehingga wajar apabila mural menjalar ke medsos seperti Twitter, karena mereka mengerti teknologi.

“Seniman mural, bukan seniman biasa, dia seniman yang mengerti teknologi. Mereka seniman kontemporer yang bisa mengambar dan menggabungkan teknologi. Menariknya seniman mural ini, gabungan seniman dan anak milineal,” ujarnya.

Soal Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Anis Matta: Korban Berhak Atas Keselamatan Nyawa Mereka

Anis Matta, Kebakaran Lapas Taangerang, Partai Gelora Indonesia

Partaigelora.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten mengalami kebakaran hebat pada Rabu (8/9/2021) dini hari, yang menyebabkan jatuhnya korban tewas setidaknya sebanyak 41 orang dan 73 narapidana (napi) mengalami luka-luka.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, peristiwa kebakaran tersebut sangat memilukan hati.

“Kebakaran yang menimbulkan jatuhnya banyak korban luka dan tewas di Lapas Kelas I Tangerang adalah peristiwa yang memilukan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (8/5/2021).

Menurut Anis Matta, Partai Gelora sangat berduka dengan kebakaran tersebut, meskipun yang menjadi korban adalah para narapidana. Tetapi hal ini menyangkut sisi kemanusiaan, dan para korban berhak atas keselamatan nyawa mereka.

“Kita turut menyampaikan duka cita kepada keluarga para korban. Walaupun berstatus sebagai narapadina, para korban berhak atas keselamatan nyawa mereka,” katanya.

Anis Matta meminta pemerintah melakukan penyelidikan penyebab kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, termasuk bagaimana proses evakuasi yang dilakukan hingga menyebabkan jumlah korban yang tewas cukup banyak.

“Pemerintah perlu memeriksa dengan teliti penyebab kebakaran dan mekanisme evakuasi agar tidak terjadi peristiwa yang sama di kemudian hari,” tandas Anis Matta.

Seperti diketahui, sebanyak 41 orang tewas dalam kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021) dini hari. Dari 41 korban yang tewas, 39 orang merupakan WNI dan dua korban lain merupakan WNA Portugal dan Afrika Selatan. Mereka merupakan napi kasus pembunuhan, satu orang napi terorisme, dan yang lainnya napi kasus narkoba.

Kebakaran tersebut terjadi pada pukul 01.45 WIB, dan api baru bisa dipadamkan 1,5 jam kemudian, setelah kedatangan 12 unit mobil pemadaman kebakaran. Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang terbakar, berada di Blok C 2 yang dihuni oleh 2.072 orang..

Anis Matta Reminds All Parties Not to Let Foreign Powers Turn Indonesia Into a New Battlefield

Anis Matta, Haris Abu Ulya, Soleman B Ponto, Taliban Challenges, the Gelora Party, Wawan H Purwanto

Partaigelora.id – The chairman of the Gelora Party, Anis Matta, reminded all parties not to allow foreign powers to turn Indonesia into a new battlefield as a result of global and regional geopolitical conflicts in Afghanistan.

Anis Matta delivered his warning in last week’s Gelora Talks entitled ‘Taliban Challenges; Can they Form an Effective Government?’ in Jakarta, Wednesday (1/9/2021).

In the discussion which was attended by former head of BAIS TNI Vice Admiral (Ret) Soleman B Ponto, State Intelligence Agency (BIN) spokesperson Wawan H Purwanto, and terrorism observer Haris Abu Ulya, Anis Matta cautioned that there would be too many variables beyond Indonesia’s control arising from this conflict.

“This is one of our important national interests, that we would not be turned into collateral damage. The conflicts are between other people but we are the one who die. That is what we need to avoid, because we have experience, so that we as a nation must focus on not letting this happen,” said Anis Matta.

Anis Matta refered to Indonesia becoming under Japanese occupation during the Pacific War of World War II as ‘collateral damage’. Furthermore, during the Cold War Indonesia endured a communist insurrection, and after the Soviet Union collapsed Indonesia also underwent the political reforms of 1998.

“We do not know if Afghanistan would become a battlefield, a new model of conflict that can be opened up. Indeed, it is best for us in Indonesia at this time to see what will happen next.

We are concerned with our interests as a nation so that we will not be turned into a collateral damage of other parties’ conflicts,” he said.
According to Anis Matta, the establishment of the current Taliban government in Afghanistan in principle will face three difficult challenges: forming an effective government, reintegrating Afghanistan, and building the economy.

The United States’ (US) decision to leave Afghanistan abruptly has created many rifts, both internally in Afghanistan and in the Central Asian region. That includes relations with China, India, Pakistan, and the Islamic world in general.

Anis said the first challenge would be related to the country’s development process, from politics to the consolidation of the government elite. Then related to the shift in the tribal paradigm, as well as matters related to the preparation for basic statehood, a constitution and the formation of government institutions.

“Afghanistan’s second challenge, in this case under the Taliban, is of course a matter of reintegrating the country back into the international system. I think this is a crucial point because it will relate to the third challenge, namely economic development,” he explained.

The Taliban will face major economic problems in Afghanistan with 54% of its population living below the poverty line, 23% unemployment rate, and a GDP of only around US$ 20 billion. Afghanistan certainly in need of investments from the international community.

Hence, Afghanistan’s future will be determined by many global and regional geopolitical factors. Moreover, the international community mainly views the Taliban as a terrorist movement, not a resistance movement in Afghanistan.

“Can the international community accept the Taliban, who they previously labeled as a terrorist movement? And the response of the international community still varies today. There are many other factors that can affect its effort to form an effective government, which in itself is not easy to realize. For example, we see failed democracies in the Middle East, such as Lebanon, Iraq, Egypt, Libya and Syria,” he concluded.

Meanwhile, former head of Bais TNI retired Admiral Soleman B. Ponto reminded Indonesia to be careful before making any decision regarding Afghanistan.

Do not let Indonesia’s friendship with neighboring countries be damaged by being deemed as taking an excessively wrong stance. Indonesia must first consider the benefits and common interests that would be served because many countries have interests related to Afghanistan including India, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Iran, Saudi Arabia, China, the US and Europe.

“If you want to make a relationship, you have to see what our interests and advantages. We should wait and see the conditions, so that there is no misunderstanding between the friendly nations,” he said.

Wawan H Purwanto, BIN Deputy-VII for Communication and Information and its spokesperson, added that Indonesia has an interest in a peaceful Afghanistan, so that relations and stability can be established.

According to Wawan, the Taliban needs international recognition to realize their promises as stated in agreement in Doha, Qatar with the US some time ago.

By gaining the trust of the international community, the Taliban can begin to organize Afghanistan. Without it, the Taliban is just waiting for the time to fall, and Afghanistan be embroiled in a civil war.

“Give the Taliban a chance to show their efforts, even though they cannot completely control the existing militias. In a transition period, it is not easy to overcome the damage in an instant. But day by day, week by week, we still try to help with efforts diplomacy. Hopefully with international cooperation, stability will be created in Afghanistan,” said Wawan H Purwanto.

Meanwhile, Terrorism Observer Haris Abu Ulya from The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), analyzes that the ideology of the Taliban is not as extreme as the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

He also said that the vision of the Taliban as Sunni is not oriented towards building a caliphate like ISIS, but only building the Emirate government based in Afghanistan.

“Until this moment the Taliban have never declared that they will establish a caliphate state, they only mention an Imarah government, a kind of several key ministers. The Taliban today appear different, their way of thinking is different,” said Haris Abu Ulya.

“This of course opens a gap to start building trust, but it’s all still waiting, wait and see. Will this become a country and can get along, and not become a home base for groups that can create problems in other countries,” he adde.

Sign In

Category: Gelora Terkini