Category: Kegiatan

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengingatkan, bahwa perang nuklir atau perang dunia (PD) III tinggal menunggu waktu, apabila ketegangan global saat ini terus berlanjut.

“Perang nuklir saat ini tinggal ada pemantiknya saja, dunia sedang menunggu satu pemicu lagi. Kita tidak tahu, tapi kita tentu berharap bahwa dunia akan tetap baik-baik saja,” kata Mahfuz Sidik di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Apakah Kita Menuju Perang Dunia III’, pada Jumat (30/1/2026) malam.

Menurut dia, ada tiga titik hotspot yang bisa menjadi pemicu perang nuklir atau PD III saat ini.

Pertama adalah konflik Rusia dengan Ukraina, kedua konflik Amerika Serikat (AS) dengan China dan ketiga konflik Israel dengan Iran.

“Dalam konflik Israel-Iran ini, Israel dibackup penuh oleh pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump. Dan situasinya sekarang semakin memanas,” katanya.

AS, lanjut, Mahfuz sudah mengerahkan armada besar militernya dengan didukung kapal induk USS Abraham Lincoln menuju Selat Hormuz, untuk menyerang Iran.

“Trump secara terbuka berkali-kali mengatakan akan menyerang Iran dan armada lautnya sudah dikerahkan ke Selat Hormuz. Jika diserang, maka Iran akan melakukan pembalasan,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPR RI 2010-2016 ini berharap agar Trump yang juga seorang pebisnis tersebut, dapat
mengkalkulasi ulang rencana untuk menyerang Iran, karena akan menimbulkan perang dalam skala besar.

“Kita ketahui, bahwa ini Iran punya senjata nuklir. Dan senjata nuklir Iran, akan digunakan apabila mereka terdesak. Karena itu, kita harap Trump menggunakan kalkulasinya sebagai pebisnis, bahwa perang dunia tidak akan dimenangkan siapapun, tapi justru merugikan,” katanya.

Mahfuz menegaskan, perang ini, akan menyeret negara-negara lain yang memiliki senjata nuklir selain Iran, AS dan Israel seperti Prancis, Rusia, China, Pakistan, India dan Korea Utara.

Ia lantas menyampaikan simulasi dan dampaknya bagi umat manusia apabila perang nuklir benar-benar terjadi.

“Perang nuklir mungkin berlangsung cepat, tapi efeknya akan ada kerusakan total dunia. Akan terjadi bencana kelaparan di seluruh dunia, bisa dialami 4 miliar manusia di bumi,” katanya.

Mahfuz mengatakan, meskipun Indonesia tidak secara langsung mengalami perang nuklir atau PD III, tetapi efek dari dampak tersebut, adalah mengalami perubahan iklim yang hebat.

“Ancamannya adalah kelaparan secara global. Kita harus bisa memastikan ketahanan nasional kita bisa survive. Lalu, ketahanan apa paling dibutuhkan?” tanya Mahfuz.

Adapun ketahanan nasional (national resilience) yang diperlukan oleh suatu negara, termasuk Indonesia adalah ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan sumber daya air.

“Pangan tidak boleh impor lagi, harus swasembada untuk kebutuhannya. Soal energi harus juga bisa dipenuhi, tidak bergantung negara lain, dan bisa mengembangkan energi alternatif. Sementara soal air, jangan berpikir nanti gampang ketika terjadi perang dunia III, karena sumber air banyak yang tercemar. Dan Indonesia harus punya kemampuan water resilence (ketahanan air)-nya, ” jelas Mahfuz.

Sekjen Partai Gelora ini menilai pemerintah perlu fokus untuk memastikan dan menjamin tiga aspek ketahanan nasional dalam pembangunannya pada situasi sekarang.

Hal ini akan tercapai apabila pengelolaan pemerintahan semakin terdesentralisasi, bukan sebaliknya tersentralisasi.

Sebab, apabila model pemerintahan yang terlalu kuat tersentralisasi dalam situasi krisis sistemik seperti sekarang, maka negara tersebut, akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi.

“Daerah-daerah akan sangat bergantung kepada pusat, karena tidak memiliki inovasi sendiri. Dan alhamdulillah, Indonesia sudah menetapkan otonomi daerah, dan ada desentralisasi meski belum maksimal,” pungkas Mahfuz.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengingatkan, bahwa dampak dari ketidakpastian
geopolitik global saat ini akan mempengaruhi situasi politik nasional.

“Penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengawali satu situasi yang bisa kita katakan, bahwa tatanan dunia lama benar-benar sudah berakhir,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi DPP & DPW Partai Gelora dengan tema ‘Siaga Gelora untuk Indonesia’ yang digelar secara daring, Sabtu (24/1/2026) malam.

Menurut Anis Matta, PBB sebagai institusi global dan organisasi multilateral lainnya sudah berakhir, dan tidak ada lagi hukum internasional.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

“Akan ada satu kondisi tidak terkendali, kekecewaan dan tidak ada penyelesaian yang sistematis. Ujung-ujungnya akan terjadi perang dunia,” ujar Anis Matta.

Dalam proses transisi global ini, lanjut Anis Matta, Amerika Serikat (AS) selaku negara adidaya memberlakukan doktrin baru untuk melindungi keamanan nasionalnya.

“AS ingin mengontrol seluruh benua Amerika, dan wilayah-wilayah lain di dunia agar jalur logistik dan investasi mereka lancar,” katanya.

Rencana penguasaan Greenland, kata Wamenlu Anis Matta, adalah upaya untuk mengeluarkan Rusia dan pengaruhnya dari kawasan tersebut, serta menghambat investasi China.

“Tata kelola dunia yang dulu berbasis pada aturan, sekarang sudah tidak ada aturan, tidak ada hukum internasional,” katanya.

Anis Matta memprediksi bakal terjadi kekacauan di seluruh kawasan yang bertujuan untuk mendistabilisasi dan merusak iklim investasi China yang masif di berbagai negara.

“Saya kira bagian terakhir sasaran upaya mendistabilisasi ini adalah kawasan Asia Tenggara dan disini ada 10 negara, termasuk Indonesia. Konflik antara Kamboja-Thailand, itu perbatasan dengan China itu baru permulaan,” katanya.

Karena itu, ia menilai tahun 2026 akan menjadi tahun yang sangat berat bagi Indonesia, menjadi tahun pendalaman konflik kawasan.

“Tetapi kalau kita melihat peta Indonesia, maka sesungguhnya masa depan kita adalah Dunia Islam, umat Islam-nya mencapai 2 milyar jiwa,” katanya.

Anis Matta mengatakan, volume perdagangan Indonesia dengan Dunia Islam, lebih besar dibandingkan dengan China, Eropa dan Amerika.

“Karena itu keterlibatan kita dengan Dunia Islam ini, menjadi sangat penting, termasuk ikut menyelesaikan konflik Somalia-Somaliland,, karena wilayah itu bagian dari distribusi, ” katanya.

Keterlibatan Indonesia dalam Badan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump, menurut dia, dalam rangka mencegah konflik Palestina-Israel yang bisa memicu ekskalasi perang dunia.

“Perang 12 hari antara Iran-Israel kemarin, kita sudah kuatir bisa memicu perang yang lebih besar, karena dua-duanya punya nuklir. Iran kita ketahui dekat Pakistan dan Rusia yang juga punya nuklir,” katanya.

Selain ingin cepat memerdekakan Palestina dan menghentikan genosida, keikutsertaan Indonesia dalam badan tersebut, juga untuk memaksa Israel agar taat aturan dan tidak meningkatkan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

“Situasi yang tidak terkendali di Palestina dan Timur Tengah bisa menjadi faktor pemicu perang dunia yang jauh lebih signifikan daripada perang ydi Ukraina,” katanya.

Sehingga keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut, menjadi kebijakan yang strategis, yakni untuk mengubah zona konflik, menjadi zona pembangunan.

“Saya tekankan di sini bahwa ini akan menjadi tahun yang berat bagi kita semuanya. Tapi kita di Partai Gelora ini harus mempunyai menyadari dan kita memiliki narasi yang kuat, bahwa tidak semua tantangan itu adalah tantangan. Bisa jadi itu adalah peluang, dan tidak semua peluang itu adalah peluang, bisa jadi itu adalah jebakan. Sehingga kita harus menyiapkan diri menghadapi goncangan-goncangan yang akan datang,” pungkas Anis Matta.

Rapat Koordinasi DPP-DPW Partai Gelora ini, selain dihadiri Anis Matta juga dihadiri Wakil Ketua Umum. Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, serta fungsionaris DPP dan pimpinan DPW Partai Gelora se-Indonesia.

Partaigelora.id-Di tengah hiruk-pikuk transformasi digital dan volatilitas ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada satu pertanyaan fundamental:

Sejauh mana kualitas modal manusia kita mampu menopang ambisi menjadi kekuatan ekonomi dunia pada 2045?

Sebagai praktisi yang bergelut di dunia Human Capital, saya melihat adanya tantangan yang belum sepenuhnya tuntas, yakni sinkronisasi antara dunia pendidikan, standar kompetensi, dan kebutuhan nyata industri.Paradoks Kompetensi dan Budaya Kerja Seringkali terjadi paradoks di mana angka pengangguran terdidik masih ada, sementara di sisi lain, korporasi besar kesulitan mendapatkan talenta yang “siap pakai”.

Pengalaman kami baru-baru ini saat memberikan pelatihan untuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menunjukkan bahwa perusahaan sekelas BUMN pun terus berinvestasi besar pada re-skilling.

Hal ini membuktikan bahwa ijazah saja tidak lagi cukup; industri membutuhkan individu yang memiliki fleksibilitas kognitif dan ketajaman eksekusi.Namun, kompetensi teknis hanyalah satu sisi mata uang.

Dalam industri dengan risiko tinggi seperti penerbangan, kami di HR Academy berkolaborasi dengan Lion Group untuk memperkuat Budaya Kerja (People Culture) yang diintegrasikan dengan aspek K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Kami menekankan bahwa budaya kerja bukan sekadar slogan, melainkan perilaku kolektif yang memastikan keselamatan nyawa dan keberlangsungan operasional. Budaya kerja yang kuat adalah benteng pertahanan terakhir sebuah organisasi dalam menghadapi krisis.

Pilar Nilai “COMPETENT” dan Solusi Custom bagi Industri Pengembangan SDM di HR Academy harus berpijak pada pilar nilai COMPETENT yang kami junjung tinggi: Community, People, Impact, Excellence, Inclusion, dan Engagement.

Nilai-nilai ini bukan sekadar filosofi, melainkan kompas dalam setiap program unggulan kami, termasuk Corporate In-House Training.

Melalui nilai-nilai ini, kami memberikan layanan secara Custom untuk memastikan setiap solusi yang diberikan benar-benar selaras dengan kebutuhan unik dan spesifik organisasi, baik di sektor infrastruktur, transportasi, hingga jasa keuangan.

Untuk memastikan nilai-nilai ini dapat diakses secara inklusif oleh setiap praktisi, kami menyediakan fleksibilitas metode pembelajaran melalui berbagai jalur: Kelas Online, Kelas Offline, Kelas Malam, hingga Kelas Weekend maupun Kelas Reguler.

Kami percaya bahwa proses belajar tidak boleh terhenti oleh sekat waktu kerja. Kami juga menghadirkan sertifikasi berjenjang yang menjadi standar baru bagi profesionalitas HR: Certified Human Capital Officer (CHCO):

Untuk level Staff.Certified Human Resources Specialist (CHRS): Standar kompetensi level Supervisor.Certified Human Resources Assistant Manager (CHRAM):

Kompetensi strategis level Assistant Manager.Certified Human Resources Profesional (CHRP):

Kompetensi strategis level ManagerCertified Human Capital General Manager (CHCGM): Tata kelola tingkat tinggi untuk level General Manager.

Dekonstruksi Silo dan Ekspansi Daerah Kolaborasi kami bersama Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan upaya dekonstruksi silo antara teori kampus dan praktik lapangan.

Kita perlu memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya lulus sebagai penonton, melainkan sebagai pemain yang memiliki pola pikir budaya kerja profesional.

Jembatan ini harus dibangun lebih luas, itulah alasan strategis di balik peresmian HR Academy Marketing Office di Surakarta di Bulan Januari tanggal 16, 2026.

Kami ingin memastikan bahwa standar kompetensi nasional tidak hanya terpusat di ibu kota, tetapi menyentuh talenta-talenta di daerah agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata.

Impact Bagi Masa Depan: Indonesia Harus Berani Berinvestasi pada Manusia Ke depan, Indonesia harus mengambil langkah berani untuk menempatkan pembangunan SDM di atas segala-galanya.

Tantangan middle-income trap hanya bisa dipatahkan jika kita memiliki angkatan kerja yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan budaya kerja yang unggul.

Dampak yang diharapkan bukan sekadar angka produktivitas, melainkan kedaulatan talenta lokal di tengah gempuran tenaga kerja asing di era globalisasi.

Kita memerlukan orkestrasi yang apik antara kebijakan pemerintah, kurikulum pendidikan, dan strategi pengembangan SDM di korporasi.

Jika ketiga pilar ini bergerak serentak dengan nilai-nilai Excellence dan Impact, maka Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekadar utopia, melainkan sebuah kepastian sejarah.

Langkah kami menggandeng korporasi besar seperti Jasa Marga dan Lion Group, serta institusi pendidikan seperti UMS, adalah pesan kuat bagi seluruh pemangku kepentingan: sudah saatnya kita berhenti berjalan sendiri-sendiri.

Investasi pada manusia, penguatan budaya kerja, dan pencapaian standar kompetensi yang customized adalah investasi dengan return tertinggi bagi bangsa.

Masa depan Indonesia tidak terletak pada kekayaan alam yang terkandung di buminya, melainkan pada kompetensi dan budaya unggul manusia yang mengelolanya.

Coach Wulan (Sri Wulandari) EPC,ACC, S.Ip., MBA)

Ketua Bidang UMKM & Wirausaha DPP Partai Gelora/Founder dan CEO HR Academy Indonesia

Partaigelora.id-Ketua Pusat Kajian Strategis DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia KH Ahmad Mudzofar Jufri LC, MA mengatakan, bahwa Kajian Wawasan Keislaman dalam rangka menata pemahaman tentang pemikiran Islam di dalam masyarakat, terutama menjadi orang saleh.

“Seseorang dikatakan baik selama ini parameternya atau tolak ukurnya selalu diakur dengan kebaikan atau kesalehan ritual seperti shalatnya, puasanya, tilawah Qur’annya atau amal ibadah lain. Padahal tidak hanya itu, ” kata KH Mudzofar dalam Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman dengan tema ‘Parameter Kesalehan, Jum’at (23/1/2026) malam.

Menurut dia, orang rajin beribadah memang bisa dikatakan kalau yang bersangkutan adalah orang saleh. Sebab, hal itu adalah bagian dari parameter kesalehan.

Namun, ada parameter  kesalehan lain yang menjadi tolok ukur, bukan hanya masalah ibadahya. Yaitu kesalehan dalam aktivitas sosial.

“Ibadah-ibadah yang bersifat ritual, memang harus kita penuhi. Tetapi parameter lainnya adalah aktivitas sosialnya, dan dia orang amanah,” kata dia.

Artinya, kesalehan itu harus dilihat dari konteksnya. Persepsi kesalehan seorang suami, tentu berbeda dengan seorang istri, ayah atau ibu. 

Bahkan kesalehan di dalam perusahaan negara, konteksnya juga akan berbeda antara karyawan dengan direktur, atau rakyat dengan presiden misalnya.

“Jadi kesalehan sosial itu, kesalehan apa? Kriteria, standar dan parameternya adalah kaitannya dalam posisi status amanah,” ujarnya.

Kesalehan sosial, lanjut KH Mudzofar, karena seseorang itu memiliki kebaikan sosial, kebaikan hati dan kebaikan akhlak.

“Bisa juga diartikan kalau seorang muslim yang baik itu, membuat nyaman orang lain, atau tidak menggangu tetangganya misalkan,” katanya.

Hal itu penting, karena meskipun yang bersangkutan ahli ibadah dan rajin bersedekah, tetapi karena suka menyakiti hati tetangganya.

Maka amal ibadah dan kebaikannya, seolah-olah tertutup oleh keburukannya dalam konteks sosial, yaitu buruk sikapnya kepada tetangga.

“Usaha untuk memperbaiki hubungan yang retak antara teman, saudara atau yang lain, itu harus diperbaiki. Kalau ada berseteru didamaikan. Karena mendamaikan pihak-pihak berseteru itu, bisa mengungguli pahala ibadah-ibadah ritual. Menjaga hubungan persaudaraan itu sangat penting, itu juga bagian dari kesalehan,” jelasnya.

Sebab, putusnya silahturahmi atau hubungan persaudaraan, sama halnya ‘menggunting atau merusak agama.

“Upaya perdamaian, penyatuan di tengah perpecahan umat dan bangsa, karena polarisasi yang dashyat direkatkan kembali hubungan antar pihak tersebut, adalah bentuk kebaikan yang luar biasa sekali. Jadi melihat kesalehan seseorang itu jangan dilihat karena ibadah ritual saja, tetapi parameter kebaikan dari sisi lainnya juga harus dlihat,” katanya. 

Ketua Pusat Kajian Strategis DPP Partai Gelora menambahkan, disatu sisi ada orang-orang ibadah ritual kurang atau lemah, tetapi disisi lain memiliki kebaikan yang tidak dimilikinoleh orang yang ahli ibadah. 

“Kalau ada orang seperti itu, jangan langsung dihakimi, dianggap kurang saleh, tetapi ternyata amal sosialnya MasyaAllah,” jelasnya.

“Jadi kesalehan yang kita bicarakan ini adalah parameter kesalehan terkait dalam konteks dan amanah,” pungkas KH Mudzofar.

Partaigelora.id -Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga nol persen tidak menyebabkan terjadinya legislatif deadlocks dalam pengambilan keputusan di DPR.

“Saya kebetulan ada di DPR sejak 2004 ketika parliamentary threshold masih 0 persen. Dan ketika ambang batas parlemen tidak diberlakukan 2004-2009. DPR tidak pernah mengalami yang disebut legislatif deadlocks dalam pengambilan keputusan,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam acara ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, pada Rabu (21/1/2026) malam.

Acara ini juga dihadiri Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes dan Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda.

Acara tersebut, membahas usulan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam pembahasan revisi Undang-undang Pemilu di Komisi II DPR, Selasa (20/1/2026).

Dalam rapat itu, Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes
mengusulkan dilakukan penurunan secara bertahap terhadap ambang batas parlemen.

Penurunan dilakukan dalam dua kali pemilu, dimulai pada Pemilu 2029 ‎dari 4 persen ke 3,5 dan dari 3,5 persen ke 3 persen pada Pemilu 2034.

“Sehingga memudahkan pembuatan keputusan untuk menghindari terjadinya legislatif deadlocks dan tetap memastikan adanya derajat keterwakilan,” kata Arya Fernandes.

Menurut Mahfuz, ribut-ribut yang terjadi di DPR ketika itu, bukan karena legislatif deadlocks, melainkan karena adanya polarisasi antara dua kubu Koalisi Kerakyatan dan Koalisi Kebangsaan.

“Itu lebih pada upaya tarik menarik bagaimana menyepakati porsi sharing di dalam pimpinan alat kelengkapan dewan,” katanya.

Mahfuz mengatakan, besar kecilnya ambang batas parlemen, bahkan nol persen sekalipun tidak akan mengubah jumlah kursi di DPR.

“Kalau sekarang jumlah kursinya 580 ya tetap anggota DPR-nya ada 580 orang. Mau ambang batasnya 0 %, 1 % atau tetap 4 % atau bahkan ada yang mengusulkan 7 %,” katanya.

Yang terjadi, lanjut dia, adalah porsi jumlah anggota dewan setiap fraksi di DPR, ada yang bertambah dan berkurang.

“Jadi kalau kita bicara legislatif deadlocks, itu relatif tidak ada korelasi yang kuat dengan persoalan ambang batas parlemen,” kata Sekjen Partai Gelora ini.

Mahfuz berpendapat, Revisi UU Pemilu No.17 Tahun 2017 harus mengacu pada dua hal mendasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertama, adalah soal proporsional perolehan suara dan kursi yang cenderung tidak proporsional.

Misalnya pada kasus hangusnya perolehan suara PPP dan PSI pada Pemilu 2024 lalu, kurang lebih mencapai 17 juta suara.

Ketika dikonversi, perolehan suara tersebut, menjadi 18 kursi.

Namun, kemudian suara tersebut, dialihkan menjadi tambahan kursi bagi partai lain yang duduk di Senayan sekarang.

“Jadi ada 17 suara yang hilang, itu luar biasa. Kalau di Pemilu 2009, 18 kursi itu bisa satu fraksi sendiri. Apakah hal itu bisa diselesaikan dengan usulan CSIS,” ujar Mahfuz.

Kedua, adalah soal kedaulatan suara rakyat, sebab rakyat yang datang untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijamin oleh Konstitusi.

“Jadi atas dasar apa atau atas kewenangan apakah, suara ini kemudian dihanguskan dan dikonversi. Lalu, diberikan ke partai lain,” jelas Ketua Komisi I DPR 2010-2016 ini.

Efektivitas Ambang Batas

Dalam kesempatan ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik menyatakan, tidak sependapat dengan pernyataan Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes, bahwa tidak ada ambang batas parlemen dapat menyebabkan keputusan legislatif menjadi panjang dan berlarut-larut.

“Saya melihat 2004-2009 itu, periode pak SBY {Susilo Bambang Yudhoyono) pertama sebagai presiden. Beliau itu sangat demokratis, dan tidak memaksakan ada satu koalisi mayoritas.Tidak ada masalah serius yang membuat pengambilan keputusan deadlocks atau panjang berlarut larut. Secara legislasi tidak pernah terjadi,” ungkap Mahfuz.

Ia mengatakan, keributan terjadi ketika ambang batas parlemen mulai diberlakukan pada Pemilu 2029.

Masalah ambang batas ini, lanjut dia, juga menyebabkan terjadinya perpecahan dan fragmentasi partai politik hingga saat ini.

“Begitu ambang batas parlemen ini diberlakukan, logikanya ada penyederhanaan partai politik yang masuk DPR, ada efektivitas pelembagaan dan penguatan partai politik. Tapi itu tidak terjadi,” tegas nya.

Artinya, ambang batas parlemen tidak membawa korelasi positif pada kelembagaan DPR dan penguatan partai politik.

Karena itu, ambang batas parlemen hanya sekedar pilihan sistem politik yang disepakati DPR dan pemerintah dalam setiap pemilihan umum.

“Bahwa ambang batas misalnya dikecilkan atau dinolkan tidak akan berdampak terjadinya distabilisasi lembaga legislatif atau interkonsolidasi partai politik,” tandasnya.

Mahfuz menilai ada pintu lain yang bisa digunakan untuk mengefektifkan kelembagaan DPR dan penyederhanaan partai politik.

Pertama, perketat syarat mendirikan badan hukum partai.

Kedua, perketat proses pendaftaran calon peserta pemilu.

Ketiga, perketat pengaturan syarat minimun pendirian fraksi.

“Jadi kalau kita lihat demonstrasi pada Agustus 2025 lalu, yang diinginkan oleh masyarakat luas termasuk Gen Z itu, bagaimana kita memiliki anggota dewan yang efektif dan betul-betul bekerja untuk rakyat. Bukan masalah ambang batas parlemen, tapi lebih pada kualitas anggota dewannya, ” pungkas Mahfuz.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta, menekankan bahwa seluruh elemen Partai Gelora harus memiliki wawasan yang luas dan menjadi individu-individu yang berpengetahuan.

“Partai Gelora harus mampu menjadi mesin perubahan dan kebangkitan bagi Indonesia dengan pengetahuan dan membangun masyarakat yang juga berpengetahuan,” tegas Anis Matta saat menghadiri Konsolidasi DPD Partai Gelora Se-Jawa Tengah di Hotel Assalam Syariah, Solo, Minggu (18/1/2026) malam.

Anis Matta yang juga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI ini berkeyakinan, bahwa pengetahuan merupakan faktor penting bagi pemberdayaan masyarakat.

“Kalau masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dampaknya tidak hanya baik untuk negara, tapi juga bagi kehidupan masing-masing individu,” kata Anis Matta.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Sebab, bila tidak didasari pengetahuan, imbuh Anis Matta, kita akan menghabiskan begitu banyak waktu bekerja keras tanpa hasil.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menghadiri pelantikan Pengurus Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KWSB) Dewan Daerah (DPD) se-Jawa Tengah oleh DPW Partai Gelora Jateng.

Kegiatan pelantikan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi organisasi sekaligus penguatan struktur kepartaian Partai Gelora di wilayah Jawa Tengah.

DPW Partai Gelora Jawa Tengah menyampaikan bahwa seluruh pengurus KWSB DPW dan DPD dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah diundang untuk menghadiri acara tersebut.

Selain prosesi pelantikan, kegiatan juga akan dirangkai dengan sarasehan kebangsaan serta dialog bersama tokoh agama dan elemen masyarakat.

Panitia menegaskan, pelantikan pengurus KWSB diharapkan dapat memperkuat peran dan kapasitas saksi partai, mempererat sinergi antara dakwah dan politik, serta meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi agenda politik ke depan.

Partaigelora.id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI sekaligus Ketua Umum Partai Geombang Rakyat (Gelora) Indonesia bertemu dengan para ulama se-Solo Raya, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (18/1/2026).

Pertemuan itu itu dilakukan Anis Matta di sela-sela rangkaian kunjungan kerjanya di Solo, Jawa Tengah.

“Saya mengingatkan bahwa ada tugas mendesak bagi ulama saat ini, yaitu mendewasakan umat,” kata Anis Matta..

Pengingat ini, menurut Anis Matta, terkait juga dengan kebutuhan tentang kesadaran dan penguasaan geopolitik

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Anis Matta (@anismatta_)

Sebab, Al Qur’an jauh-jauh hari sudah punya satu surat khusus yang sejatinya adalah pesan Allah SWT untuk kaum muslimin mempelajari dan menguasai geopolitik.

“Kesadaran dan pengetahuan geopolitik akan menjadi cara kita mencegah diri menjadi kayu bakar dalam konflik kekuatan lain,” katanya.

Ia mengatakan, dinamika global saat ini sedang sangat intens, dengan risiko terjadi perang besar, krisis ekonomi berkelanjutan, dan atau revolusi sosial.

“Setiap satu peristiwa besar di dunia ini pada akhirnya akan berdampak juga ke kita lewat beragam cara, sekalipun awalnya terasa tidak berkaitan bahkan jauh lokasinya dari kita,” ujarnya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Anis Matta (@anismatta_)

Anis Matta berharap agar penguasaan fiqh tanabu dan fiqh daulah disegarkan kembali.

“Bersamaan, mentalitas outsider saat berurusan dengan negara pun harus dihilangkan,” pungkasnya.

Sejumlah ulama yang hadir dalam antara lain Ustadz Abu Patiah Al-Adnani dari Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Ustadz Abdul Rahim (putra Ustadz Abu Bakar Ba’asyir), Ketua PBNU Solo, Ketua Muhammadiyah Solo, Ustadz Syihabuddin Iskarimah, Ustadz Faiz Baraja, dan Habib Sholeh Al Jufri.

Selain itu, juga dihadiri berbagai elemen masyarakat, seperti takmir masjid, majelis taklim, komunitas lintas kampus, organisasi mahasiswa, hingga komunitas dakwah di Kota Solo dan sekitarnya.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, ketidakpastian situasi geopolitik global saat ini menyebabkan demokrasi tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan.

Hal ini akibat semakin terbatasnya sumber daya alam, menyebabkan seluruh negara dunia melakukan langkah survival pragmatis untuk bisa bertahan hidup.

“Sekarang ini tren negara-negara dunia melakukan survival pragmatis, yang penting bisa bertahan hidup, ” kata Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seri ke-16, Jumat (16/1/2026) malam.

Menurut Fahri, dengan terbatasnya sumber daya alam menyebabkan persaingan semakin tajam, dan membuat pemimpin-pemimpin dunia bersikap pragmatis.

“Kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, tentu kita akan selalu ingat pesan Pak Prabowo (Presiden Prabowo). Beliau selalu mengingatkan, bahwa yang kuat bisa melakukan apapun, sementara yang lemah harus menerima,” katanya.

Fenomena ini, kata Fahri, terjadi ketika Amerika Serikat (AS) menyerang Venezuela demi menguasai minyak negara tersebut, beberapa waktu lalu.

Sebab, minyak Venezuela selama ini dikuasai China dan Rusia. Karena itu, AS menilai kelangsungan hidup mereka terancam.

“Sehingga diputuskan untuk mengambil-alih Venezuela dan menculik presidennya Nicolas Maduro yang memiliki kedekatan dengan China dan Rusia,” ujarnya.

Demi sumber daya alam ini, maka Presiden AS Donald Trump juga berencana akan mengambil-alih Greenland, wilayah Denmark.

Hingga hal ini menimbulkan perpecahan diantara negara Nato dan koalisi dengan AS.

“Jadi dunia yang digambarkan atau diperingatkan Pak Prabowo selama ini mulai menjadi kenyataan,” katanya.

Fahri berharap Indonesia tidak boleh lengah lagi, dan seluruh komponen bangsa perlu mengkonsolidasikan diri untuk menjaga sumber daya alamnya.

“Indonesia pernah menjadi korban atas keserakahan negara lain yang menghalalkan segala cara demi keuntungan ekonomi merampas sumber daya,” ujarnya.

Indonesia, lanjut Fahri, saat ini menjadi salah satu negara yang terancam, dan berpotensi dikuasai negara lain, karena banyak memiliki sumber daya alam antara lain nikel terbesar di dunia sebagai bahan membuat semikonduktor, pengganti bahan bakar.

“Kita terkenal sekali di dunia sebagai negara kaya mineral. Kita punya batubara, minyak, tambang, hutan, hasil laut dan lain-lain,” katanya.

Sehingga dalam perhitungan geopolitik, menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI ini, Indonesia menjadi negara yang harus dikuasai.

“Karena itu, Partai Gelora mengkritik para elite Indonesia yang selalu berkonflik, termasuk berinterpretasi terhadap konstitusi yang tidak ada selesainya ” kata Fahri.

Kritik-kritik para elite selama ini, lanjutnya, telah melemahkan Indonesia sebagai bangsa besar, karena menggunakan segala cara hingga membahayakan negara.

“Gejala negara-negara lain ingin menguasai Indonesia, bisa dilihat dari banyaknya kesepakatan-kesepakatan global yang diambil secara sepihak, ” katanya.

Fahri mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbayak pembentukan batalyon tempur di daerah, dalam rangka persiapan perang terhadap ancaman asing.

“Pak Pranowo itu, kalau dihitung-hitung sebagai salah satu jenderal yang tidak suka perang. Tapi kata beliau, jangan larang saya untuk bersiap perang, karena satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah mempersiapkan perang,” tegasnya.

Disisi lain, kata Fahri, Prabowo berusaha untuk menghilangkan ketimpangan, mengakhiri kebocoran sumber daya alam dan melakukan efisiensi besar-besaran belanja birokasi.

“Dana tersebut, kemudian digunakan untuk menyelamatkan generasi melalui makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil, serta memberikan sekolah gratis dan lain-lain,” katanya.

Dengan kebijakan dan program tersebut, Prabowo ingin melihat Indonesia keluar dari kemiskinan ekstrem, dan tidak ada lagi ketegangan sosial di masyarakat.

“Di tengah situasi dunia yang memang tidak baik-baik saja. Di sinilah perlu nya negara terkonsolidasi agar menjadi kuat. Saya kira ini diantara PR para elite Indonesia sekarang,” katanya.

Fahri menambahkan, Partai Gelora akan terus mempelopori diskusi mengenai kesadaran situasi global dan mengajak para elite nasional untuk terkonsolidasi.

“Bagaimana kita harus menemukan jalan tengah agar konsolidasi elite yang kacau dan konsolidasi demokrasi yang kacau yang tengah dialami barat tidak terjadi di Indonesia. Karena kita memiliki fondasi konstitusi dan ideologi yang kuat, yakni doktrin Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Ketua Koordinator Pelaksana Harian DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Rofi’ Munawar mengatakan, perjuangan politik adalah ibadah yang paling afdal atau lebih utama, karena merupakan ibadah yang paling berat.

Hal itu disampaikan Rofi’ Munawar saat menjadi narasumber Kajian Pengembangan Wawasan Spiritual (Tazkiyatun Nafs) dengan tema ‘Meluruskan Niat Perjuangan Politik’ yang digelar Selasa (13/1/2026) malam.

Menurut dia, dalam politik banyak terdapat fitnah dan jebakan, godaan atau syahwat politik, serta asumsi bahwa dunia politik itu kotor.

“Maka ketika orang saleh terjun ke perjuangan politik, mereka mikir-mikir juga. Persoalannya, ya karena politik itu kotor. Ini yang banyak orang tidak kuat,” kata Rofi’ Munawar.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Padahal, kata dia, manusia dijadikan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi dengan tugas kepemimpinan untuk memakmurkan bumi

“Artinya ketika kita terjun ke dunia politik, sebetulnya kita sedang melaksanakan mandat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Karena itu, ketika seseorang diberikan mandat sebagai pemimpin, maka dia harus bisa mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan dan memberi jaminan keamanan bagi rakyatnya.

“Opsi terjun ke dunia politik melakukan perjuangan politik, kebetulan lewat Partai Gelora adalah kita ingin mendapatkan dari Allah SWT,” ujarnya.

Sehingga untuk melakukan perjuangan politik itu, diperlukan sebuah visi misi. Dimana visi misi Partai Gelora adalah membangun masyarakat religius dan berpengetahuan.

“Dalam pemahaman saya adalah masyarakat yang memiliki energi spiritual dan energi intelektual atau energi pemikiran yang baik,” katanya.

Energi spiritual dapat memberikan arah dan tujuan terhadap apa yang akan diperjuangkan.

Sedangkan energi Intekektual akan memberikan langkah-langkah menuju arah tersebut.

Dua energi tersebut, lanjutnya, akan membimbing kader Partai Gelora untuk menentukan arah, langkah dan tujuan yang akan dicapai secara jelas. 

“Seperti kata Pak Ketum (Anis Matta) materi ini sangat penting. Materi tazkiyatun nafs ini akan memberikan guidance buat kita. Tazkiyatun nafs ini adalah berbicara mengenai pembersihan jiwa dan pensucian jiwa,” katanya.

Diharapkan ketika sudah mendapatkan materi ‘Tazkiyatun Nafs’, maka setiap kader Partai Gelora memiliki kesiapan menjadi pemikul beban atau pejuang di dunia politik,” katanya.

“Jadi niat kita dalam politik itu beribadah. Artinya kalau bukan niat itu, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan,” kata Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Gelora ini.

Ia menambahkan, perjuangan politik tidak hanya sekedar sebuah pertanggung jawaban di dunia saja, tetapi juga di akhirat.

“Di sini kita akan mendapatkan satu kekuatan yang menjadikan kita memiliki daya tahan, kesabaran dan seterusnya,” jelasnya.

Rofi’ menilai ada empat rintangan atau penyakit yang bisa mencederai seseorang dalam melakukan perjuangan politik, sehingga perlu sikap kehati-hatian dan kewaspadaan.

Pertama adalah penyakit kemunafikan atau inkonsistensi, yang bisa mencederai kesetiaan. Sehingga hati perlu dibersihkan karena bisa membahayakan yang lain.

Kedua adalah penyakit kedustaan, karena bisa menghasut dan membahayakan orang lain melalui perkataan lisannya.

Hal ini dapat dihindari apabila seseorang tidak berkata dusta, karena dusta akan mempengaruhi indra-indra yang lain, apalagi apabila terjun di dunia politik. 

“Betapa berbahayanya kalau pemimpin kita, pemimpin pendusta. Jangan sampai pemimpin kita dan kita dikenal sebagai pendusta,” katanya.

Ketiga adalah penyakit ria, karena dalam politik itu kerap dibutuhkan sebuah pencitraan agar dilihat sebagai orang baik.

“Kalau soal pencitraannya saya tidak tahu persis jawabannya. Tapi saya kira apa yang kita sampaikan ke orang, itulah yang sebenarnya dalam kita, bukan pencitraan,” ujarnya.

Keempat adalah penyakit pengkhianatan. Penyakit ini berkaitan dengan kedustaan, sehingga mempengaruhi kesetiaan, kejujuran, keyakinan dan kepercayaan.

“Gambaran tentang empat hal ini, jangan sampai ada dalam diri kita, supaya tidak mencedarai perjuangan politik kita ini,” pungkas Rofi’ Munawar.