Category: Kegiatan

Partaigelora.id-Wacana kebijakan program ‘Kuliah Gratis’ yang dicanangkan pemerintah mendapat apreasiasi dari Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Partai Gelora menilai program ini merupakan langkah strategis yang sangat dinantikan masyarakat dalam rangka investasi sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, implementasinya membutuhkan perencanaan anggaran yang matang, berkelanjutan, serta cakupan bantuan yang lebih luas agar tidak salah sasaran.

Hal tersebut dikupas tuntas dalam Podcast Gelora Talks bertajuk ‘Kuliah Gratis Bisakah?’ yang tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Kamis (5/11/2026) malam.

Dipandu Ketua DPP Korbid Kebijakan Publik Sarah Handayani menghadirikan menghadirkan Ketua Bidang Pendidikan DPP Partai Gelora, Rohmani Wahid sebagai narasumber.

Podcast ini membahas kebijkan kuliah gratis yang akan diberlakukan hendaknya tidak hanya meng-cover Uang Kuliah Tunggal (UKT) UKT.

Dalam pemaparannya, Rohmani Wahid mengapresiasi keseriusan pemerintah—sebagaimana pernah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto—untuk segera merealisasikan program kuliah gratis. Menurutnya, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya pendidikan tinggi sebagai eskalator mobilitas sosial sudah sangat tinggi.

“Kendati demikian, keinginan kuat anak-anak muda dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan kerap terhalang oleh tembok tinggi biaya kuliah, seperti UKT maupun Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di jalur mandiri,” kata Rohmani.

Menurutnya, pemerintah dikabarkan telah menyiapkan proyeksi anggaran sebesar Rp93,7 triliun pada tahun pertama (2027) untuk menyasar sekitar 2,83 juta mahasiswa. Namun, Partai Gelora memberikan catatan kritis terkait kalkulasi jangka panjang (sustainability).

Mengingat masa perkuliahan umumnya ditempuh selama empat tahun, maka pemerintah harus mengamankan ketersediaan anggaran secara kontinyu.

“Jika tahun pertama dianggarkan Rp93,7 triliun, maka total akumulasi hingga tahun keempat diperkirakan mencapai kisaran Rp374 triliun agar mahasiswa angkatan pertama bisa tuntas berkuliah sampai lulus,” katanya.

Baca juga:

Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Buat Partai Lebih Sehat, Soal Ambang Batas Parlemen, DPR Perlu Contoh DPRD

Alokasi anggaran sebesar itu, lanjut Rohmani, harus dijelaskan secara detail dan transparan oleh pemerintah, termasuk perincian kebutuhan biaya di masing-masing program studi (kedokteran, teknik, sosial, dan keguruan).

Namun, salah satu poin krusial yang ditekankan Rohmani dalam kebijakan kuliah gratis ini adalah potensi ‘gugur sebelum bertarung’ bagi calon mahasiswa dari keluarga miskin atau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Sering kali, kendala utama mahasiswa bukan hanya pada pembayaran UKT, melainkan biaya hidup (living cost), transportasi, dan akomodasi di kota tempat perguruan tinggi berada.

“Jangan sampai anak-anak dari kampung, dari keluarga miskin tapi punya potensi akademik bagus, merasa ngeri duluan karena terbayang biaya hidup dan transportasi. Kalau pemerintah cuma menggratiskan UKT doang, bisa jadi mereka sudah mengundurkan diri dan tidak mendaftar sejak sebelum diterima,” tegas Rohmani.

Oleh karena itu, pemerintah diimbau untuk mendesain bantuan yang menyasar biaya hidup bagi kelompok prasejahtera, didukung dengan pemetaan talenta (talent mapping) yang akurat sejak bangku SMA/Madrasah Aliyah.

Terkait fokus program yang kabarnya diprioritaskan dalam kebijakan kuliah gratis ini difokuskan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) saja, Partai Gelora mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan eksistensi Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

“Jika PTN mendominasi penerimaan mahasiswa secara masif—terutama lewat jalur mandiri—PTS di daerah dikhawatirkan akan mengalami kekurangan mahasiswan dan PTS akan semakin tertekan. Pemerintah didorong untuk menjadikan PTS sebagai mitra strategis pembangunan pendidikan dengan standar mutu yang setara dan terstandarisasi,” katanya.

Sebagai penutup podcast Gelora Talks bertajuk ‘Kuliah Gratis Bisakah?’ ini, Rohmani merangkum tiga langkah prioritas yang harus segera disiapkan oleh pemerintah agar program kuliah gratis benar-benar sukses dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat:

1. Transparansi Detail Anggaran: Menjelaskan secara terbuka dari mana sumber dana Rp93,7 triliun diambil serta rincian implementasinya per program studi.
2. Cakupan Komprehensif (Lebih dari UKT): Memastikan ada komponen biaya hidup bagi mahasiswa sangat miskin atau dari daerah 3T agar tidak ada anak bangsa yang terhalang aksesnya karena alasan ekonomi.
3. Menjaga Mutu & Relevansi Lulusan: Mengiringi kebijakan pembiayaan ini dengan peningkatan mutu institusi serta evaluasi ketat agar lulusan sarjana terserap dengan baik, serta tidak menjadi pengangguran di tengah masyarakat.

Partaigelora.id-Dalam dinamika kehidupan bernegara, kerja-kerja politik sering kali dihadapkan pada realitas sosial yang majemuk. Berbeda dengan ruang ibadah yang relatif homogen, panggung politik dan pengelolaan negara ibarat mengurus sebuah pasar—diisi oleh berbagai kalangan, mulai dari orang saleh hingga mereka yang terjebak dalam kemaksiatan (orang fajir).

Lantas, bagaimana pandangan Islam jika seorang “orang fajir” atau ahli maksiat turut serta membela dan berjuang menegakkan agama?

Pertanyaan krusial tersebut dikupas tuntas oleh Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora, KH Muhith Ishak, Lc., M.A., dalam acara Ngaji Politik bertema ‘Bolehkah Orang Fajir Menjadi Penolong Agama?’ yang disiarkan melalui kanal digital resmi Partai Gelora pada Rabu (5/11/2026) malam.

Mengawali kajiannya dalam Serial Spiritualitas Politik itu, KH Muhith Ishak mengingatkan kembali pesan masyhur dari Imam Al-Ghazali mengenai hubungan erat antara agama dan negara:

“Kekuasaan dan agama adalah dua saudara kembar. Agama adalah fondasi, dan kekuasaan adalah penjaga. Bangunan tanpa fondasi akan runtuh, dan bangunan tanpa penjaga akan mudah hilang,” kata KH Muhith Ishak.

Oleh karena itu, ngaji politik digelar untuk mengembalikan pemahaman bahwa kekuatan agama dan kekuatan negara harus saling menopang satu sama lain dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Menurut dia, keterlibatan orang fajir dalam membela Islam, K.H. Muhith menjelaskan bahwa dalam kerja-kerja politik dan kemaslahatan umum (publik good), syarat kesalehan personal terkadang bersifat fleksibel demi tercapainya tujuan yang lebih luas.

KH Muhith merujuk pada sebuah peristiwa di masa Rasulullah SAW, di mana dalam Perang Khaibar, Nabi sempat berkomentar terhadap seorang pejuang yang mengaku Islam sebagai ahli neraka karena akhir hidupnya.

Namun, meskipun orang tersebut bukan figur yang saleh secara sempurna, ia tetap diizinkan ikut berperang dan berjuang di garis depan.

“Sesungguhnya Allah meneguhkan agama ini dengan kehadiran seorang pria fajir (ahli maksiat),” katanya.

Baca juga:

Partai Gelora: Saat Iman Turun, Jangan Lepas Ikatan dengan Agama

Kata KH Muhith, para ulama membedakan antara muslim yang fajir (ahli maksiat yang masih mengakui keimanan) dengan orang musyrik.

Dalam kondisi tertentu, kontribusi tenaga dan pembelaan dari berbagai kalangan tetap dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama.

Ia juga mengutip pandangan ulama akidah terkenal, Imam Ath-Thahawi, dalam kitab akidahnya yang menyebutkan bahwa ibadah besar seperti haji dan jihad tetap sah dilaksanakan bersama pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin yang saleh maupun yang fajir, hingga hari kiamat tiba.

“Hal ini sekaligus menepis pandangan sebagian kelompok yang bersikap pasif dan menolak berjuang atau berpartisipasi dalam perbaikan bangsa, karena menunggu datangnya pemimpin yang dianggap sempurna (seperti menunggu konsep Ratu Adil atau Satrio Piningit tanpa ikhtisar yang jelas),” ujarnya.

“Berpolitik adalah proses empiris yang diusahakan dengan sungguh-sungguh melalui teori yang benar. Menunggu pemimpin ideal tanpa mau berproses sama halnya dengan pasif menanti sesuatu yang tidak ada jadwalnya,” sambungnya.

Karena itu, adab dalam menyikapi dinamika kepemimpinan adalah seburuk-buruk pemimpin, keberadaannya tetap jauh lebih baik daripada ketiadaan pemimpin yang akan memicu kekacauan sosial (anarki).

KH Muhith menggarisbawahi pentingnya memisahkan antara substansi perbuatan buruk dengan kehormatan manusia.

Jika seorang pemimpin atau pejabat melakukan kesalahan atau maksiat, maka umat wajib membenci perbuatan maksiatnya (seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang).

Namun, secara institusional dan kemanusiaan, ketaatan struktural serta kehormatannya sebagai pemimpin tetap harus dijaga, tanpa menghujat personalnya secara membabi buta hingga kehilangan adab.

“Kita harus membenci korupsinya, tetapi koruptornya sebagai manusia tetap dimuliakan sebagai manusia. Jangan sampai orangnya dihujat habis-habisan, tetapi begitu ada kesempatan, kita justru melakukan hal yang sama,” katanya.

Ngaji Politik ini ditutup dengan ajakan kepada seluruh kader dan sahabat Gelora agar tidak pernah lelah melakukan ikhtiar perbaikan bagi bangsa.

Perjuangan politik diibaratkan seperti kerja seorang dokter yang terus mengobati pasien atau petani yang tetap menanam benih meskipun ada risiko gagal—jauh lebih mulia daripada sekadar berpangku tangan menanti keajaiban yang instan.

“Dengan memadukan nilai-nilai agama dan strategi kekuasaan yang bijak, Partai Gelora terus berkomitmen menghadirkan solusi nyata bagi kemaslahatan umat dan kebangkitan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Partaigelora.id— Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang memicu penurunan daya beli masyarakat serta tingginya ketidakpastian pasar, para pelaku usaha dituntut untuk merombak strategi bisnisnya.

Kunci utama untuk tetap bertahan bukan sekadar mengejar angka penjualan (omset), melainkan bagaimana menjaga ketersediaan uang tunai (cash flow) dan melakukan efisiensi operasional secara ketat.

Hal tersebut menjadi benang merah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kewirausahaan bertema ‘Strategi Bisnis Dalam Kondisi Sulit’ yang digelar secara dari disiarkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV pada Selasa (3/11/2026) malam.

Dalam kajian yang dipandu Ketua DPP Korbid Ekonomi dan Bisnis Partai Gelora Muhammad Zuhrif Hudaya dan Wakil Ketua DPP Korbid Ekonomi dan Bisnis Arifin Wicaksano ini membahas mengenai ‘Cash is King! Cara Efektif Mengelola Keuangan & Menemukan Peluang Usaha Saat Sulit’.

Wakil Ketua DPP Korbid Ekonomi dan Bisnis Partai Gelora Arifin Wicaksono mengungkapkan bahwa sejarah mencatat mayoritas pengusaha dan pimpinan bisnis sukses lahir dari tempaan krisis masa lalu.

Menurutnya, pelaku usaha perlu mengadopsi filosofi mentalitas burung elang saat menghadapi badai.

“Ketika badai dan angin kencang datang, hewan-hewan lain memilih bersembunyi. Namun, burung elang justru terbang menyongsong badai, menunggangi pusaran angin kencang untuk membawa dirinya melesat lebih tinggi ke puncak,” ujar Arifin.

Ia menegaskan bahwa krisis ekonomi tidak boleh dihadapi dengan keputusasaan, melainkan disikapi secara optimis dengan mendesain ulang sistem bisnis agar lebih tangguh.

Arifin mengatakan, ada tiga tahapan krusial dalam menghadapi masa sulit yang disarankan untuk pengusaha dalam menavigasi bisnis di tengah kondisi pelik saat ini.

Pertama survive atau bertahan, yakni dengam memastikan fundamental keamanan keuangan dan ketersediaan kas perusahaan benar-benar aman sebelum melangkah lebih jauh.

Kedua adapt atau beradaptasi, yakni dengan menyesuaikan model bisnis dengan dinamika rantai pasok, perubahan perilaku konsumen ke ranah online, serta adopsi teknologi terkini seperti Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI).

Baca juga:

Partai Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru Lewat Program ‘Nusantara Bisnis Academy’

Kedua growth atau bertumbuh, yakni dengan memanfaatkan daya ungkit krisis untuk berekspansi. Pertumbuhan hanya boleh dilakukan jika fondasi survive dan adapt sudah kokoh.

Sebelum menentukan langkah strategis, pelaku usaha diimbau untuk mawas diri dan melakukan evaluasi objektif dengan membaca financial terhadap kondisi kesehatan keuangan perusahaannya.

Terdapat lima indikator utama yang wajib diperiksa secara berkala:

• Omset Realistis: Membedakan antara omset riil dan “omset semu” yang berpotensi tergerus oleh retur atau piutang macet.
• Gross Profit & COGS/HPP: Menghitung margin laba kotor secara presisi berbasis harga jual, serta memantau realisasi Harga Pokok Penjualan (HPP) di lapangan agar tidak melenceng dari anggaran.
• Arus Kas (Cash Flow): Menjaga ketersediaan uang tunai sebagai “darah” perusahaan. Sebuah usaha yang secara pembukuan mengalami kerugian masih dapat terus beroperasi selama arus kasnya tetap terjaga.
• Pengelolaan Utang: Menghindari pola berbahaya seperti menarik utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama.

Dalam kesempatan ini, Arifin juga menekankan bahwa uang tunai merupakan indikator vital keselamatan bisnis.

“Tiga sumber utama arus kas perusahaan—yaitu dari operasional (Operating Cash Flow), pinjaman (Financing Cash Flow), dan investasi (Investing Cash Flow)—harus dikelola secara hati-hati, dengan memprioritaskan arus kas operasional yang positif.” katanya.

Selain itu, di tengah tekanan inflasi, volatilitas kurs, dan potensi tuntutan kenaikan biaya operasional, strategi cost efficiency (efisiensi biaya) menjadi modal utama daya saing.

“Siapa yang mampu beroperasi dengan biaya terendah di industrinya, dialah yang akan mampu bertahan dan memenangkan persaingan di masa sulit,” katanya.

Langkah Taktis Operasional

Sementera itu Ketua DPP Korbid Ekonomi dan Bisnis Partai Gelora Muhammad Zuhrif Hudaya berharap agar pengusaha dapat mengambil langkah taktis operasional, menghindari jebakan ekspansi di masa krisis, serta cara membaca peluang dari keluhan konsumen.

Di masa krisis, banyak pengusaha terjebak dengan meluncurkan produk baru atau merek baru ketika produk lama mulai mengalami penurunan omset.

Menurut dia, langkah ini justru berbahaya karena menyedot energi, biaya, dan sumber daya besar tanpa kepastian hasil.

“Jangan memasuki samudra baru yang kita tidak pernah tahu apakah isinya ikan hiu atau buaya. Jauh lebih baik mengoptimalkan dan mengadaptasi model bisnis yang sudah ada (existing), lalu merampingkan beban-bebannya,” jelasnya.

Selain itu, pengusaha diingatkan untuk benar-benar mendengarkan keluhan pasar secara objektif dan menghindari pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan pasar, seperti mengadakan kegiatan seremonial yang boros.

Ia menilai menambah networking atau sekadar memperluas pertemanan bisnis tidak akan berdampak besar jika tidak dieksekusi melalui kolaborasi.

“Kolaborasi yang efektif adalah melibatkan analisis SWOT, di mana kelemahan internal sebuah perusahaan ditutupi oleh kekuatan atau kompetensi dari mitra lain yang saling melengkapi. Semakin banyak pihak yang bisa diajak berkolaborasi secara sehat, semakin tinggi pula daya tahan bisnis tersebut,” ujarnya.

Sedangkan menyangkut upaya dalam menghadapi badai krisis, neburut dia, seorang pemimpin dalam perusahaan dituntut ketegasan.

Namun, pemimpin diingatkan untuk menghindari gaya manajemen berbasis emosi atau kemarahan (the angry management) yang justru memicu kepanikan di kalangan karyawan.

“Kepemimpinan di masa sulit harus didasarkan pada data yang objektif, perhitungan yang matang, organisasi yang ramping, serta disiplin evaluasi kinerja yang ketat,” katanya.

Arifin Wicksono menambahkan, peluang emas di tengah krisis selalu lahir dari keluhan dan kesulitan orang lain (seperti masalah kesehatan, kendala rantai pasok, dan lain-lain)

Namun, keluhan tersebut harus disaring menggunakan data, semakin besar, konsisten, dan panjang durasi keluhan masalah tersebut di masyarakat, semakin besar pula peluang bisnis yang bisa diciptakan untuk memberikan solusi.

Ia menegaskan, bahwa mentalitas pengusaha di tengah situasi sulit harus bisa melalui tahapan yang sistematis.

“Kunci utamnya survive (bertahan), adapt (beradaptasi), Focus pada Pasar), collaborative (kolaboratif), dan growth (bertumbuh secara otomatis setelah fondasi aman),” katanya.

Diharapkan dengan mematuhi prinsip-prinsip keuangan yang disiplin—khususnya menjaga likuiditas kas (cash is king) dan melakukan efisiensi operasional—para pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan melewati badai krisis, tetapi juga keluar sebagai pemenang di garis akhir.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meluncurkan Program Akselerasi Rekrutmen Anggota Nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Desk Rekrutmen Anggota pada Minggu malam (1/11/2026).

Program ini menjadi bagian dari upaya untuk mempercepat pertumbuhan keanggotaan sekaligus memperkuat struktur dan basis politik Partai Gelora menjelang Pemilu 2029.

Rakornas digelar secara daring, diikuti pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Desk Rekrutmen Anggota (DRA) Partai Gelora se-Indonesia.

“Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita luncurkan Program Akselerasi Rekrutmen Anggota Nasional. Tumbuh bersama menuju zona biru,” kata Anis Matta.

Dalam arahannya, Anis Matta menekankan pentingnya kerja-kerja akar rumput yang terhubung dengan narasi besar perjuangan partai.  Ia  menyoroti dinamika geopolitik global saat ini yang sejalan dengan prediksi manifesto Partai Gelora tahun 2019.

Menurut dia, dunia saat ini tengah menghadapi tiga fenomena utama, yakni resesi ekonomi jangka panjang, gelombang revolusi di berbagai tempat, serta eskalasi perang regional yang kini terjadi di Eropa, Timur Tengah, dan berpotensi bergeser ke kawasan Pasifik.

“Apa yang dulu kita tuliskan dalam Manifesto Partai Gelora tahun 2019, hari ini semuanya satu per satu menjadi kenyataan. Oleh karena itu, alasan kita lahir sekarang semakin kuat,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI ini.

Anis Matta menyebut bahwa Partai Gelora hadir sebagai kelompok orang-orang yang sadar, memiliki arah yang jelas, dan konsisten membangun kekuatan politik. Sehingga mampu bertahan di tengah ketidakpastian global dan dapat bisa memberikan kejutan-kejutan politik.

“Yang tidak punya arah akan tersesat, yang tidak punya kekuatan akan digilas. Punya kekuatan tapi tidak punya arah, kita gampang dijebak. Punya arah tidak punya kekuatan, kita gampang jadi korban,” ujarnya.

Apresiasi untuk Kader di Daerah

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta memberikan apresiasi khusus kepada para kader yang bekerja di garis depan—mulai dari perkampungan, pedalaman Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga berbagai wilayah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang menghadapi keterbatasan infrastruktur seperti akses internet maupun listrik.

Ia berpesan agar para kader senantiasa menghubungkan setiap kerja-kerja kecil di lapangan dengan cita-cita besar partai.

“Sekecil apapun kerja saudara-saudara semuanya, selalulah menghubungkan kerja kecil itu dengan cita-cita besar yang membuat kita lahir. Sebab, hanya ketika pekerjaan kecil terhubung dengan pikiran besar, kita akan mengerti bahwa tidak ada yang sia-sia di sini,” tegasnya.

Anis Matta menyadari adanya kesenjangan (gap) antara cita-cita besar partai dengan keterbatasan kemampuan serta logistik saat ini. Namun, Ia meminta kader agar tidak berkecil hati.

Ia mendorong seluruh anggota untuk terus bekerja hingga batas kemampuan maksimal (limit), sementara hasil akhir dan pertolongan dalam bentuk peristiwa-peristiwa besar di luar nalar manusia adalah ketetapan dari Allah SWT.

“Kita tahu ada gap antara cita-cita kita dan kemampuan kita. Tapi kita juga sadar dan yakin bahwa kita sudah melangkah. Setiap cita-cita besar tidak pernah dimulai dengan langkah besar, selalu dimulai dari satu langkah kecil,” imbuhnya.

Anis Matta mengajak seluruh kader untuk menikmati proses pergulatan politik yang dinamis ini dengan penuh keikhlasan.

Ia meyakini bahwa kerja-kerja tulus yang dirakit satu persatu dari daerah akan menjadi akumulasi kekuatan besar yang mengantar Partai Gelora menuju kemenangan pada Pemilu 2029 mendatang.

Sedangkan Ketua Desk Rekrutmen Anggota Pusat Partai Gelora  Triwisaksana mengatakan,  capaian rekrutmen anggota hingga akhir Oktober 2026 sekaligus strategi percepatan untuk seluruh wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan, program tersebut mengusung tema ‘Tumbuh Bersama Menuju Zona Biru’. Zona biru merupakan tingkatan tertinggi dalam pencapaian rekrutmen anggota, yakni ketika suatu daerah telah memenuhi lebih dari 100 persen target yang ditetapkan.

Pencapaian rekrutmen dibagi menjadi lima zona, yaitu Maroon (0–25 persen), Merah (25–50 persen), Kuning (50–75 persen), Hijau (75–100 persen), dan Biru (di atas 100 persen).

Untuk mempercepat capaian tersebut menurut Triwisaksana, telah menetapkan tahapan selama empat bulan dari Nomber 2026 hingga Februari 2027.

“Setiap DPW dan DPD nantinya akan didorong meningkatkan capaian secara kolektif agar tidak terjadi kesenjangan perkembangan antardaerah,” kata Triwisaksana.

Ketua DPP Korbid Penggalangan Partai Gelora ini menegaskan, bahwa konsep tumbuh bersama menjadi prinsip utama program tersebut.

Seluruh wilayah diharapkan bergerak secara serentak, saling berkompetisi secara sehat, sekaligus memberikan dukungan agar tidak ada daerah yang tertinggal.

Program akselerasi ini juga dilengkapi skema apresiasi bagi jajaran DPW, DRA wilayah, DPD, dan DRA daerah yang berhasil mencapai target rekrutmen.

“Partai Gelora menargetkan peningkatan keanggotaan secara bertahap dan merata di seluruh Indonesia sebagai bagian dari konsolidasi organisasi menuju Pemilu 2029,” pungkas dia.

Partaigelora.id-Pengajar Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sekaligus Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengatakan, bahwa pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah membuat partai lebih sehat.

Sebab, pemisahan ini tidak hanya menyelesaikan perdebatan hukum dan memastikan Pilkada tetap digelar secara langsung oleh rakyat, tetapi juga memberikan efek positif yang signifikan bagi ekosistem demokrasi.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Podcast Gelora Talks bertajuk ‘Bongkar Putusan MK: Nasib Pilkada & Masa Jabatan Kepala Daerah ke Depan’, dipandu Ketua DPP Koordinator Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora, Sarah Handayani. Acara ini ditayangkan melalui kanal YouTube Gelora TV pada Kamis (29/10/2026) malam.

“Dengan pemisahan ini, beban penyelenggara di lapangan menjadi jauh lebih terdistribusi sehingga dapat mencegah jatuhnya korban jiwa akibat kelelahan seperti pada pemilu lima kotak terdahulu,” kata Titi Anggraini.

Menurut dia, di sisi lain, partai politik memiliki waktu bernapas (recovery) dan mengevaluasi kinerja berkala. Ini akan membuat mesin partai hidup dan lebih sehat.

Ia mengupas tuntas implikasi mendasar dari sederet putusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Titi menjelaskan bahwa Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 secara mendasar merekonstruksi model keserentakan pemilu di Indonesia menjadi dua tahap:

Pertama Pemilu Serentak Nasional, yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI.

Kedua Pemilu Serentak Daerah  dimana diselenggarakan paling cepat 2 tahun atau paling lambat 2,5 tahun setelah pemilu nasional untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara bersamaan.

Karena itu, Titi menilai, revisi Undang-Undang Pemilu merupakan sebuah keniscayaan (fardu ain) yang harus segera diselesaikan oleh pembentuk undang-undang.

Pasalnya, sedikitnya terdapat 22 putusan MK yang mengabulkan pengujian norma UU Pemilu, belum termasuk pertimbangan hukum (ratio decidendi) lainnya yang memberikan arahan rancang bangun hukum pemilu ke depan.

Ia memperingatkan agar DPR dan Pemerintah tidak membahas RUU Pemilu secara tergesa-gesa atau mengulang kesalahan Pemilu 2019, di mana undang-undang baru disahkan beberapa saat sebelum tahapan pemilu dimulai.

“Proses pembentukan UU Pemilu harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan mengakomodasi partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation), termasuk melibatkan partai non-parlemen,” tegasnya.

Pakar kepemiluan ini memberikan refleksi kritis terhadap pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu di Komisi II DPR yang terdiri dari 23 anggota laki-laki tanpa ada keterwakilan perempuan.

Menurut Titi, hal ini menjadi pengingat bahwa dinamika politik masih dominan berorientasi maskulin dan isu keterwakilan perempuan rentan terpinggirkan jika tidak dikawal ketat.

Terkait pengaturan masa jabatan transisi bagi Kepala Daerah dan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 menuju siklus serentak baru (paling cepat tahun 2031), Titi menyarankan agar pembentuk undang-undang memperpanjang masa jabatan pejabat hasil Pemilu 2024 hingga terpilihnya pejabat definitif.

“Kami tidak merekomendasikan pengisian oleh Penjabat (Pj) secara masif di seluruh Indonesia karena rentan ditunggangi kepentingan politik dan intervensi kekuasaan dari pusat,” tambah Titi.

Penghapusan Ambang Batas Parlemen

Dalam kesempayan ini, Titi Anggraini menyuarakan pentingnya penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk tingkat DPR RI pada pemilu mendatang.

Ia berharap DPR dapat mencontoh praktik di DPRD yang tidak menerapkan ambang batas masuk parlemen daerah, namun tetap stabil.

Direkrur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 2010-2020 ini  mengusulkan agar pembatasan cukup dilakukan pada level kinerja parlemen, yaitu melalui syarat minimal pembentukan fraksi.

“Sistem kita adalah proporsional. Sangat disayangkan pada Pemilu 2024 kemarin ada sekitar 17,3 juta suara masyarakat terbuang dan tidak bisa dikonversi menjadi kursi karena aturan 4%. Menghapus ambang batas parlemen adalah bentuk penghormatan terhadap setiap suara rakyat,” tegasnya.

Ia mengatakan, bahwa benang merah dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah komitmen untuk menghormati kedaulatan suara rakyat.

“Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 sangat jelas mengamanatkan penataan ambang batas parlemen agar tidak ada lagi suara sah pemilih yang terbuang sia-sia. Begitu pula dengan seleksi penyelenggara pemilu yang harus tuntas sebelum tahapan dimulai, serta penataan dapil secara lebih adil antara Jawa dan luar Jawa,” tegas Titi.

Titi mengingatkan bahwa agenda krusial ini memerlukan diskusi dan deliberasi yang matang, bukan sekadar kompromi kilat di ruang tertutup.

Menurutnya, mempercepat proses revisi UU Pemilu secara transparan dan inklusif adalah langkah terbaik untuk menghindari potensi kontroversi serta penolakan masyarakat di kemudian hari.

Sementara itu Ketua DPP Koordinator Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora, Sarah Handayani, mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap proses Revisi Undang-undang Pemilu ini.

“Pemilu 2029 terkesan masih jauh, padahal secara tahapan dan regulasi waktunya sangat dekat. Ini adalah PR besar bagi masyarakat sipil, partai politik, dan para pembuat undang-undang di Senayan untuk terus membuka ruang diskusi demi masa depan demokrasi Indonesia,” kata Sarah.

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kembali menggelar program Ngaji Politik dalam Serial Spiritualitas Politik. Mengusung tema ‘Saat Iman Turun, Jangan Lepas Ikatan Ini!’, acara ini disiarkan secara langsung melalui berbagai kanal digital resmi partai pada Rabu (28/10/2026) malam.

Hadir sebagai narasumber, Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora, K.H. Muhith Ishak, Lc., M.A. Dalam kajiannya, ia mengupas dinamika keimanan dalam dunia politik serta bagaimana menjaga keteguhan prinsip di tengah pasang surut spiritualitas (fluktuasi iman).

K.H. Muhith Ishak membuka pemaparannya dengan menjelaskan bahwa politik masuk dalam ranah humaniora atau ilmu sosial yang sifatnya dinamis, tidak seperti ilmu eksak yang pasti. Oleh karena itu, para pejuang politik kerap dihadapkan pada situasi dan realitas yang tidak ideal.

Dalam dinamika kehidupan tersebut, keimanan seseorang tidak selalu berada di puncak. Iman memiliki sifat pasang surut—bisa bertambah karena amal saleh dan berkurang karena perbuatan maksiat.

“Bahkan kalangan elit seperti para sahabat Nabi dari Pasukan Badar pun pernah mengalami dinamika fluktuasi iman ketika berselisih paham terkait harta rampasan perang,” ujar Kiai Muhith.

Ia menekankan bahwa berbagai penyimpangan sosial, termasuk masalah korupsi yang kerap menjadi keprihatinan bangsa, pada dasarnya berakar dari krisis keimanan.

Jika iman seseorang tidak sedang mengalami krisis, keimanan tersebut akan menjadi benteng yang menghalanginya dari perbuatan tercela.

Menurut dia, ketika seseorang tengah menghadapi masalah hukum atau musibah, respons yang tepat bukanlah menjauh dari agama, melainkan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kiai Muhith mencontohkan bagaimana teladan Rasulullah SAW dalam memperlakukan sahabat yang sedang dalam kondisi tidak bersih atau khilaf.

Alih-alih menjauhkan atau mengucilkan, Nabi Muhammad SAW justru merangkul, membimbing, dan mendoakan mereka agar kembali kepada kebaikan.

Baca juga:

Politisi Harus Kedepankan Kerendahan Hati dalam Berpolitik seperti Prinsip ‘Filosofi Padi’

Kiai Muhith lantas menyampaikan kisah inspiratif dari sahabat Nabi, Ka’ab bin Malik, saat menghadapi ujian berat berupa boikot karena tidak ikut Perang Tabuk.

Di tengah masa-masa sulit dan tekanan psikologis tersebut, Ka’ab sempat diuji dengan rayuan dan surat provokasi dari Raja Ghassan (Syam) yang mencoba memprovokasinya untuk bergabung dengan mereka, karena diangggap telah dikucilkan oleh Rasulullah SAW.

Namun, berkat keteguhan iman, dukungan dari sesama orang saleh, serta kesadaran untuk menolak segala bentuk kebohongan dan provokasi, Ka’ab berhasil melewati ujian tersebut dengan selamat.

Ka’ab bin Malik tetap memilih bertahan dalam ajaran Islam di tengah hukuman pengucilan yang ia jalani.

Menurut Kiai Muhith, salah satu dorongan terkuat Ka’ab adalah harapan mendasar agar dirinya tetap diakui sebagai seorang muslim dan kelak disalatkan oleh Rasulullah SAW ketika wafat.

“Prinsip inilah yang menjaga seorang pejuang agar tidak memutus hubungannya dengan Islam, bagaimanapun kondisi imannya. Yang terpenting adalah tetap berada di dalam lingkaran Islam hingga akhir hayat,” ungkapnya

Pesan Kejujuran dan Lingkungan yang Baik

Dalam kesempatan ini, Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora ini menekankan bahwa proses menjaga keharmonisan di dalam barisan ini membutuhkan pendekatan dua arah:

Pertama pihak yang bersalah dituntut untuk memiliki kesadaran, kerendahan hati, dan kemauan kuat untuk bertobat (taubatan nasuha).

Kefdua pihak yang berada dalam barisan kebaikan hendaknya meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW dengan cara terbuka menerima mereka yang ingin memperbaiki diri, bukan malah menghakimi atau mengasingkannya.

Dengan memadukan dorongan tobatan pribadi dan sikap inklusif masyarakat, dinamika keimanan yang pasang surut dapat dikelola secara positif demi menjaga keutuhan ukhuwah dan nilai-nilai perjuangan Islam.

Mengakhiri kajian Ngaji Politik tersebut, Kiai Muhith menegaskan bahwa kunci utama agar selamat dari berbagai godaan politik dan krisis keimanan adalah dengan senantiasa menjaga kejujuran serta memilih lingkungan pertemanan yang saling menguatkan dalam kebaikan.

Ia menekankan pemahaman  pada Surat At-Taubah ayat 119: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan jadilah bersama orang-orang yang benar (jujur).”

Melalui ayat ini, Partai Gelora mengingatkan para kadernya dan masyarakat luas bahwa di tengah dinamika politik yang pelik dan fluktuasi iman yang sewaktu-waktu bisa terjadi, seorang mukmin harus senantiasa menjaga kejujuran serta tetap berada di dalam lingkaran nilai-nilai Islam.

Kajian ditutup dengan doa kaffaratul majelis (Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik) dengan harapan pesan-pesan spiritualitas ini dapat memperkokoh integritas dan komitmen para kader Partai Gelora dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Partaigelora.id-Praktisi hukum sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Regulasi Organisasi DPP Partai Gelora Indonesia Amin Fahrudin menyebut, bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset membawa pesan kepada masyarakat bahwa koruptor memang harus dimiskinkan.

Hal ini ia sampaikan pada saat memberikan masukan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI pada Rabu (28/10/2026) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. RDPU dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

“Salah siapa anda korupsi, gitu kan? Maka anda layak dimiskinkan. Ini harus menjadi message (pesan) kepada publik, Pak, bahwa RUU Perampasan Aset ini ingin memiskinkan koruptor,” kata Amin.

Tindak pidana korupsi diketahui merupakan salah satu dari 13 tindak pidana yang diatur dalam RUU Perampasan Aset.

Menurut Amin, apabila RUU Perampasan Aset diterapkan secara serius, profesional, dan konsisten, maka tujuan memberi efek jera kepada koruptor dapat tercapai.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

“Capek-capek korupsi, ternyata segitu juga nilai yang harus dikembalikan kepada negara,” ucapnya.

Selain itu, menurut Amin, penerapan RUU Perampasan Aset secara tepat juga akan memberi detterence effect atau efek jera bagi seseorang supaya terhindar dari tindak korupsi.

“Mereka akan berpikir seribu kali pak, karena begitu melakukan, tidak hanya harta berkaitan langsung yang akan disita, yang akan dirampas, menjadi milik negara, tapi harta yang tercemar pak,” kata Amin.

Amin melanjutkan melalui konsep Non-Conviction Based (NCB) yang menjadi salah satu pembahasan dalam RUU Perampasan Aset, maka harta tercemar dari si koruptor dapat juga tersita.

“Ya, kan? Konsep NCB [Non-Conviction Based] itu kan, Pak. Tidak hanya harta yang hasil atau sarana, tapi yang tercemar, Pak. Nah, yang tercemar ini kan subjektif,” ucapnya.

Amin sebenarnya mengusulkan penerapan Non-Conviction Based (NCB) yang menjadi pembahasan RUU Perampasan Aset seharusnya dilandasi proses criminal proceeding.

Mengutip dari situs Kementerian Keuangan, Non-Conviction Based (NCB) merupakan perampasan aset in rem atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Istilah ini diperkenalkan secara resmi oleh United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Namun, menurut Amin, konsep NCB ini justru harus diikuti dengan criminal proceeding atau proses pemidanaan. Hal ini supaya jelas mencegah terjadinya politisasi sebab pelaku yang disita asetnya benar melakukan perbuatan pidana.

“Makanya, saya melihat di dalam RUU ini, meskipun nanti NCB [Non-Conviction Based] ini diberlakukan, tapi basisnya itu adalah criminal proceeding, proses peradilan pidana, ya kan? Itulah yang saya bilang di awal bahwa ini secara delik formilnya itu dibikin limitatif. Saya sepakat, sangat cocok itu, Pak, sehingga tidak liar. Jadi siapa yang menjadi target itu tidak bisa dipolitisasi. Karena basisnya itu kesalahan, basisnya itu adalah perbuatan pidana, ya kan?” jelas Amin.

Menurut Amin, konsep NCB juga diharap menjadi solusi atas penerapan penyitaan yang inkonsisten selama ini. Ia mencontohkan korupsi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya yang menurut laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negaranya mencapai 22,7 triliun. Namun, setelah putusan pidana, uang penggantinya hanya sebesar 18 triliun.

“Artinya ada selisih sekitar 4,7 triliun,” kata Wasekjen Bidang Regulasi Organisasi Partai Gelora ini.

Selain itu, ia mencontohkan kasus korupsi lainnya, seperti e-KTP dan Garuda yang menunjukkan ketimpangan antara nilai yang dikorupsi dengan nilai pengembaliannya.

“Tadi kalau kita jumlah [kasus korupsi yang dicontohkan], itu hampir dari tiga kasus ini saja sudah hampir 15 triliun, Pak. Itu bisa dikejar pakai NCB dan mengejar NCB-nya, Pak, ya menggunakan instrumen NCB,” jelas Amin.

Selain itu, menurut Amin, melalui NCB ini, nilai aset yang disita mendekati dengan nilai kerugian yang sebenarnya, maka pemidanaan akan efektif.

“Kalau kerugiannya ini disita oleh negara nilainya sama atau mendekati, maka tujuan pemidanaannya itu menjadi apa namanya, efektif, ya kan? Tapi kalau korupsinya 10 triliun, yang disita hanya 1 triliun, itu kan tidak efektif, Pak. Negara tetap rugi 9 triliun, Pak Jenderal. Ya, kan?” ucap Amin.

Ia menambahkan, iLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) dapat dimanfaatkan sebagai dasar penerapan pembuktian terbalik terbatas (illicit enrichment) serta beban pembuktian yang berimbang (balanced burden of proof) dalam RUU Perampasan Aset.

Menurutnya, penggunaan LHKPN sangat efektif untuk mengukur peningkatan kekayaan yang tidak wajar pada pejabat publik yang terjerat perkara korupsi.

“Yang terakhir nih, Pak. Ini kalau kita dalam proses tindak pidana korupsi, itu mungkin bisa menjadikan LHKPN sebagai dasar pemberlakuan illicit enrichment terbatas dan balanced burden of proof,” ujar Amin.

Ia mencontohkan bagaimana selisih harta yang tidak wajar dapat dihitung secara transparan melalui LHKPN dibandingkan dengan pendapatan legal, gaji, hingga warisan atau hibah yang sah.

“Kalau LHKPN tahun ini 10 miliar, 5 tahun kemudian ketika ada jabatan baru melaporkannya 100 miliar, tapi kemudian dihitung Anda sebagai pejabat publik gajinya sekian, pendapatan legal sekian, mungkin dapat warisan sekian, dapat hibah sekian, di total-total baru sekitar 20 miliar, ya kan? Angka 70 miliarnya ini bagaimana harus dipertanggungjawabkan? Nah, itu ngitung-ngitungnya itu berdasarkan LHKPN,” paparnya.

Kendati begitu, Amin mengingatkan bahwa penggunaan instrumen LHKPN tersebut hanya efektif diterapkan pada tindak pidana korupsi. 

Sementara untuk jenis tindak pidana lainnya di luar korupsi, pengukuran kekayaan tidak wajar dinilai akan sangat sulit dilakukan.

“Ini kalau di tindak pidana korupsi itu bisa, tapi kalau di tindak pidana lain, Pak, itu setengah mati,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Untuk para kader dan simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia di mana pun kalian berada. Para pendiri partai ini, sejak awal berfirasat tentang masa depan, tentang jadwal dan momen-momen penting dalam sejarah. Karena demikianlah sejarah bertutur dan mengingatkan kita dari masa lalu.

Karena ada tanggal-tanggal yang tidak pernah kita pilih secara kebetulan. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, dan banyak lagi, duduk dalam satu ruangan di Batavia.

Mereka belum punya negara, belum punya tentara, belum punya apa-apa selain keyakinan. Tetapi dari ruangan itu lahir satu kalimat yang mengubah takdir sebuah kepulauan: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.

Sembilan puluh satu tahun kemudian, pada 28 Oktober 2019, sembilan puluh sembilan orang dari tiga puluh empat provinsi menandatangani Piagam Pendirian Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Dua pekan sesudahnya, pada 10 November, Hari Pahlawan, kita mendeklarasikan diri dan melantik pimpinan di seluruh provinsi.

Kita juga tidak punya apa-apa saat itu. Tidak ada kursi, tidak ada kekuasaan, tidak ada jaminan. Yang kita punya hanya keyakinan yang sama dengan para pemuda 1928: bahwa sejarah bisa dibelokkan oleh orang-orang yang berani bermimpi bersama.

View this post on Instagram

A post shared by Fahri Hamzah (@fahrihamzah)

Hari ini, tujuh tahun kemudian, izinkan saya mengajak saudara-saudara berhenti sejenak. Bukan untuk berpuas diri, melainkan untuk mengingat mengapa kita memulai.

Bangsa yang Lahir dari Gelombang

Sejarah Indonesia bukan garis lurus. Ia bergerak seperti laut: ada masa tenang, ada masa pasang, dan ada saat ketika gelombang besar datang dan menyapu segala yang lama. Ketua Umum kita, Anis Matta, membaca perjalanan bangsa ini sebagai rangkaian gelombang semacam itu.

Beliau menulis sebuah buku yang menjadi bagian dari perenungan bersama, orang-yang yang gelisah tetapi yakin dengan masa depannya. Begini yang dituliskannya bahwa Indonesia lahir dari gelombang dan terus bergelombang.

Gelombang pertama adalah menjadi Indonesia. Ia dimulai ketika anak-anak muda terdidik berhenti melihat diri sebagai orang Jawa, Minang, Bugis, atau Ambon semata, lalu menemukan identitas yang lebih besar. Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah puncak-puncaknya.

Gelombang ini dibayar mahal: dengan pembuangan dan pengucilan para tokoh pergerakan, dengan penjara yang kejam, dengan darah dan nyawa di berbagai pertempuran lokal. Para pahlawan kita itu tidak menyaksikan hasil akhirnya, tetapi mereka tahu ke mana sejarah harus bergerak.

Baca juga:

TUJUH TAHUN GELOMBANG

Gelombang kedua adalah menjadi negara-bangsa modern. Setelah merdeka, kita harus belajar bernegara: menyatukan wilayah, membangun birokrasi, sekolah, jalan, dan tentara, sambil melewati pemberontakan, krisis ekonomi, dan pergantian rezim. Gelombang ini memuncak pada Reformasi 1998, ketika rakyat menuntut negara yang bukan hanya kuat, tetapi juga demokratis dan terbuka.

Dua gelombang itu telah memberi kita tanah air dan negara. Pertanyaannya: setelah itu, ke mana?

Gelombang Ketiga: Mengapa Kita Lahir

Dalam Gelombang Ketiga Indonesia, Ketum Anis Matta menulis bahwa bangsa ini sedang berdiri di ambang gelombang baru. Rakyatnya kini lebih muda, lebih terdidik, lebih terhubung, dan lebih kritis daripada generasi mana pun sebelumnya. Kelas menengah tumbuh, teknologi meruntuhkan jarak, dan rakyat tidak lagi puas menjadi penonton. Mereka ingin menjadi pelaku sejarah.

Tetapi gelombang yang datang tanpa arah hanya akan pecah menjadi buih. Itulah kegelisahan kita pada 2019. Kita melihat Indonesia berjalan tanpa peta yang jelas, sementara grafik sejarahnya cenderung mendatar. Politik terjebak dalam pembelahan, energi bangsa habis untuk saling curiga, dan cita-cita besar perlahan berganti dengan urusan jangka pendek.

Maka Gelora lahir dengan satu narasi: Arah Baru Indonesia, menjadikan bangsa ini kekuatan lima besar dunia. Bukan sebagai slogan, tetapi sebagai peta. Gelombang ketiga adalah gelombang ketika Indonesia berhenti sekadar bertahan dan mulai memimpin; ketika rakyat menjadi subjek, bukan objek, dari sejarahnya sendiri.

Logo kita menyimpan semua itu. Biru navy adalah gelombang laut, gerak besar sejarah yang lahir dari banyak arus kecil. Biru turkis adalah rakyat, pelaku utama yang berhak menentukan jalannya sendiri. Merah putih adalah Indonesia, tempat seluruh pengabdian ini bermuara. Dan bulat adalah perlambang bumi biru kita yang kecil.

Kita tidak lahir untuk menambah jumlah partai. Kita lahir karena sebuah gelombang sedang datang, dan ia membutuhkan orang-orang yang mau mengarahkannya.

Tujuh Tahun Diterpa Ombak

Tidak ada gelombang yang naik tanpa melewati palung. Perjalanan kita pun demikian. Kita lahir tepat sebelum pandemi. Ketika kita mendaftarkan partai ke Kementerian Hukum dan HAM pada 31 Maret 2020, dunia sedang menutup pintunya.

Kita membangun kepengurusan di provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan rapat-rapat daring, dengan pengorbanan waktu dan biaya pribadi para kader, di saat banyak orang menyangsikan apakah partai baru bisa bertahan.

Kita bertahan. Kita lolos verifikasi dan untuk pertama kalinya menjadi peserta Pemilu 2024. Kita mengambil keputusan besar untuk berdiri bersama tokoh yang kita kenal lama dan bersahabat lama karena menyimpan mimpi yang sama, Prabowo Subianto dengan keyakinan bahwa bangsa ini butuh rekonsiliasi dan kepemimpinan yang kuat untuk memasuki gelombang ketiga.

Rakyat memenangkan pasangan itu. Namun kita juga harus jujur: di pemilu legislatif, kita belum melampaui ambang batas parlemen. Saya tahu ada kader yang menangis malam itu.

Ada yang telah menjual sesuatu yang berharga, meninggalkan pekerjaan, atau mengorbankan waktu bersama keluarga demi berjuang di daerah pemilihannya. Kepada kalian, saya ingin mengatakan: pengorbanan itu tidak sia-sia. Ia adalah fondasi.

Ingatlah bahwa partai-partai besar hari ini pun pernah memulai dari angka kecil. Yang membedakan partai yang tumbuh dari partai yang hilang bukanlah hasil pemilu pertamanya, melainkan apa yang ia lakukan sesudahnya. Dan sesudahnya, kita tidak bubar. Kita tidak pecah. Kita justru dipercaya ikut menjalankan pemerintahan, mengabdi dalam program-program yang menyentuh hajat hidup rakyat.

Menuju 2029: Saatnya Gelombang Pasang

Saudara-saudaraku, tujuh tahun pertama adalah masa menanam. Tiga tahun ke depan adalah masa menentukan. Pemilu 2029 bukan sekadar target elektoral; ia adalah ujian apakah gagasan gelombang ketiga benar-benar hidup di hati rakyat, atau hanya indah di atas kertas.

Untuk itu, izinkan saya menitipkan beberapa hal: Jadilah gelombang, bukan buih. Buih ramai di permukaan tetapi hilang disapu angin. Gelombang bergerak dari kedalaman.

Bangun kekuatan dari akar: dari RT, desa, kampus, pasar, dan komunitas. Bawa gagasan, bukan hanya gambar. Rakyat kita kini terdidik dan kritis.

Mereka tidak lagi memilih karena baliho, tetapi karena percaya. Bicaralah tentang rumah yang layak, pekerjaan, pangan, dan masa depan anak-anak mereka.

Dan yang tak kalah penting, Rawat persatuan. Sebagai aktifis pergerakan dan pencinta perjuangan, Partai ini mengerti tentang luka perpecahan, maka kita tahu betapa mahal harganya sengketa. Jangan biarkan ambisi pribadi memecah barisan.

Bekerja dalam senyap, hadir saat dibutuhkan. Pahlawan 10 November tidak bertempur untuk dikenang. Mereka bertempur karena tanah airnya memanggil. Karena itu, Yakinlah. Para pemuda 1928 juga dianggap pemimpi. Tujuh belas tahun kemudian, mimpi mereka menjadi proklamasi.

Kemenangan 2029 tidak akan datang sebagai hadiah. Ia akan datang sebagai buah dari ribuan pertemuan kecil, jutaan langkah kaki, dan kesetiaan yang tidak menuntut balasan.

Kepada Kalian yang Tetap Tinggal.

Kepada kader yang setia memberi sumbangan kecil meski tak pernah disebut namanya. Kepada ibu-ibu yang memasak untuk rapat ranting. Kepada anak-anak muda yang membagikan gagasan kita di media sosial walau dicibir. Kepada para caleg yang kalah tetapi tetap datang ke kantor partai keesokan harinya. Kepada simpatisan yang diam-diam mendoakan kita.

Terima kasih. Partai ini bukan milik segelintir pendiri. Partai ini milik kalian semua, milik rakyat Indonesia. Tujuh tahun lalu kita berlayar tanpa kepastian akan sampai. Hari ini kita masih di laut, masih diterpa angin, tetapi layar kita tidak pernah turun. Dan di cakrawala, gelombang ketiga itu sudah terlihat.

Selamat ulang tahun ke-7, Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Mari kita jemput 2029 bersama. Semoga Allah SWT terus memberikan pemimpin kita hidayah dan kesehatan lahir batin untuk memimpin partai dan bangsa Indonesia. Amin YRA.

Jakarta, 28 Oktober 2026

Fahri Hamzah
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia

Partaigelora.id-Memasuki usia tujuh tahun, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan komitmennya membangun karakter politik yang berakar pada jati diri bangsa.

Peringatan HUT ke-7 menjadi momentum bagi Partai Gelora Indonesia untuk merefleksikan perjalanan sekaligus memperkuat fondasi organisasi ke depan.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik, dalam refleksi peringatan hari lahir ke-7 partai yang jatuh pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Mahfuz mengingatkan bahwa usia tujuh tahun masih tergolong muda. Karena itu, fase ini harus dimanfaatkan untuk terus belajar, membangun karakter, dan memperkuat perjuangan dalam mewujudkan visi besar partai.

“Perjalanan Gelora tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan organisasi, tetapi juga dengan upaya membangun kontribusi politik yang berorientasi pada kepentingan bangsa,” kata Mahfuz Sidik di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Mahfuz menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-7 bagi Partai Gelora Indonesia dan mengajak seluruh elemen partai untuk terus belajar serta berjuang.

“Dirgahayu ke-7 Partai Gelora Indonesia. Terus belajar dan berjuang…!”

Menurut dia, peringatan HUT ke-7 Partai Gelora yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini,  menjadi penegasan kembali atas cita-cita Gelora.

Yakni menjadikan karakter kebangsaan sebagai pijakan gerakan politik dan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia.

Mengusung visi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia, Gelora ingin memosisikan diri sebagai titik temu berbagai elemen masyarakat untuk bergerak bersama mewujudkan cita-cita tersebut.

Usia tujuh tahun, lanjut dia, merupakan fase penting bagi Gelora untuk memperkuat fondasi dan membangun karakter organisasi.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Sebab, sebagai partai yang relatif muda, Gelora dinilai perlu memastikan bahwa identitas dan gerak politiknya tidak berhenti pada kepentingan internal organisasi.

Tetapi juga mencerminkan karakter negara dan bangsa Indonesia. “Visi besar Gelora adalah mewujudkan Indonesia sebagai Kekuatan Lima Besar Dunia,” kata Mahfuz.

Ia menegaskan, visi tersebut menjadi landasan bagi Gelora dalam membangun karakter dan kepribadian partai yang sejalan dengan identitas nasional.

“Maka karakter Gelora adalah karakter Indonesia. Kepribadian Gelora adalah Indonesia,” tegas Sekjen Partai Gelora ini.

Makna Sumpah Pemuda Bagi Perjalanan Partai Gelora

Dalam kesempatan ini, Mahfuz menjelaskan, pemilihan 28 Oktober sebagai momentum hari lahir Partai Gelora Indonesia memiliki makna ideologis yang kuat.

Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, tonggak sejarah yang menegaskan persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Nilai-nilai tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting bagi Gelora dalam membangun identitas sekaligus menjalankan peran politiknya di tengah masyarakat.

Semangat itu, kata dia, tercermin dalam tiga ikrar Sumpah Pemuda:

“Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”

Bagi Gelora, nilai-nilai Sumpah Pemuda bukan sekadar sejarah, melainkan prinsip yang perlu diwujudkan dalam karakter organisasi dan gerakan politik.

“Dengan menjadikan Indonesia sebagai orientasi utama, Gelora ingin membangun identitas politik yang melampaui kepentingan kelompok serta mampu merangkul berbagai elemen masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Mahfuz menyebut Partai Gelora Indonesia diharapkan menjadi tonggak kekuatan baru dalam kehidupan politik nasional.

Mahfuz mengungkapkan, Gelora ingin mengambil posisi sebagai titik temu, titik himpun, sekaligus titik gerak bagi beragam unsur masyarakat yang memiliki cita-cita bersama untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan lima besar dunia.

Posisi tersebut mencerminkan keinginan Gelora untuk menghimpun potensi masyarakat pyang beragam dalam satu orientasi kebangsaan.

Menurut pesan yang disampaikan Mahfuz, perjuangan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan besar dunia tidak cukup hanya mengandalkan satu organisasi atau kelompok.

Dibutuhkan keterlibatan berbagai elemen bangsa yang memiliki semangat dan tujuan bersama. Dalam konteks itu, Gelora berupaya menempatkan karakter kebangsaan sebagai landasan gerakan politiknya, sekaligus menjadikan persatuan sebagai modal untuk mendo

Partaigelora.id-Pakar Kebijakan Publik yang juga Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPP Partai Gelora Indonesia Yadi Surya Diputra memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah dibahas DPR RI.

Ia menyoroti tiga isu krusial terkait RUU Perampasan Aset saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR pada Selasa (27/10/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. RDPU dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Menurut dia, isu pertama berkaitan dengan aturan penambahan kekayaan secara tak wajar bagi penyelenggara negara. Narasi tersebut seolah membangun stigma negatif terhadap seluruh pejabat publik.

Suryo, sapaan akrab Yadi Surya Diputra, lantas membandingkannya dengan sistem di Amerika Serikat, di mana pejabat publik diwajibkan melepaskan seluruh bisnisnya terlebih dahulu.

Sehingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dimulai dari nol. Hal ini dinilai lebih mudah diukur.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

“Sementara kita di Indonesia, PNS dan pejabat politik boleh berbisnis, sehingga LHKPN menjadi susah ukurannya,” tegas Suryo

Isu kedua, lanjut dia, menyangkut norma perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan (non-conviction-based asset forfeiture). Adapun isu ketiga berkaitan dengan beban pembuktian terbalik, di mana pihak pendalil tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

Ia menambahkan,, perdebatan dan pembahasan mengenai isu perampasan aset ini sejatinya telah bergulir di Indonesia selama 18 tahun tanpa kepastian tuntas.

Suryo menegaskan, bahwa ndonesia sebetulnya sudah memiliki aturan hukum untuk perampasan aset hasil kejahatan.  demikian disampaikan Peneliti Kebijakan Publik yang juga Yadi Surya Diputra.

Direktur Eksekutif Open Parliament Institute Yadi ini mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga UU Narkotika, sudah mengatur perampasan aset tersebut.

Namun pengaturan dalam sejumlah undang-undang itu baru bisa merampas aset hasil pidana ketika sudah melalui putusan pengadilan.

“Indonesia punya peraturan tentang perampasan aset. Tidak benar, jika ada yang mengatakan bahwa Indonesia tidak punya peraturan tentang beban pembuktian terbalik,” katanya.

ia menjelaskan aturan hukum yang ada sudah mengatur bahwa penetapan TPPU dan perampasan aset harus melalui pintu masuk predicate crime (tindak pidana asal) terlebih dahulu.

Maka dari itu, menurut dia, negara tidak bisa memasuki kehidupan pribadi warga negara secara sewenang-wenang.

Kepada Komisi III DPR RI, Suryo meminta agar pembentukan undang-undang baru bukan dilakukan hanya karena desakan dan kemarahan publik semata tanpa ketelitian mendalam.

Menurut dia, pembentuk undang-undang tidak boleh bersikap labil dalam melihat situasi hukum.

Dia mengatakan RUU Perampasan Aset akan sangat berbahaya jika tidak diteliti dengan baik. Hampir seluruh negara, kata dia, tidak ada yang performa pemulihan asetnya betul-betul baik.

“Jangan lagi kita membuat satu undang-undang yang lahir dari kemarahan seperti kita membentuk undang-undang KPK karena itu adalah era transisi dis-trust publik. Kita kemudian memberikan begitu penuh konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga dan itu pasti terjadi mal-administrasi,” katanya.