Bergabung

Category: Kegiatan

  1. Partai Gelora Indonesia
  2. Kegiatan

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Sistem Pemilu Gunakan Sistem Distrik dengan Dua Dapil

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua DPR Periode 2019-2014 Fahri Hamzah mendorong adanya desain ulang sistem pemilu, aturan dan perangkat pendukungnya. Sebab, demokrasi sekarang memfaslitasi adanya pertengkaran, sehingga tidak ideal lagi untuk digunakan.

“Orang Amerika dan Eropa saja sudah kewalahan banget soal demokrasi liberal ini, karena terlalu menfasilitasi pertengkaran, semakin nggak efektif,” kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi nasumber dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju’ di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Pertengkaran-pertengkaran yang tidak ideal itu, kata Fahri, telah menyebabkan terjadinya politik identitas. Ditambah lagi dengan adanya sosial media, yang menyebabkan pertengkaran itu semakin memanas.

“Akhirnya orang berpikir, kalau demokrasi tidak bisa dipakai lagi untuk mengkonsolidasi kesejahteraan. Justru di negara-negara seperti Rusia, Turki dan China, kesejahteraannya bisa terkonsolidasi dengan baik, ada pertumbuhan. Ini mereka sebutnya demokrasi, tapi kita menentangnya karena sirkulasi pemimpin, terutama di eksekutifnya itu yang tidak lancar,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menilai Indonesia perlu memikirkan desain pemerintahan yang lebih stabil, dan tidak perlu lagi mengeksplor konflik di tingkat bawah seperti yang terjadi sekarang.

“Terlalu banyak alasan kita bertengkar dalam politik ini, padahal sama sekali tidak rasional. Ini yang saya gambarkan sebagai anak kecil yang bertengkar terus, perlu orang tua yang punya wibawa untuk menyatukan kembali, karena pertengkarannya banyak yang tidak substantif” katanya.

Agar tidak ada lagi pertengkaran dan pemilu jauh lebih murah menurut Fahri, masa depan Indonesia sebenarnya ada di Sistem Distrik, dan jika pemilihan presiden dikembalikan di MPR RI pakai Sistem Electoral Colloge seperti di Amerika.

“Di Amerika itu bukan pemilihan presiden langsung, negara demokrasi juga, dia pakai electoral colloge. Harusnya ada dua dapil, kabupaten/kota dan provinsi,” katanya.

Daerah pemilihan (dapil) kabupaten/kota untuk pemilihan anggota DPR RI, termasuk pemilihan presiden, sehingga tidak akan memunculkan konflik di tingkat nasional.

“Ini juga yang mendasari kenapa saya setuju Ibu Kota dipindah ke IKN, karena Ibu Kota sekarang terlalu dekat dengan konflik. Saya gara-gara demo Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) didemo pakai parang di Manado. Sebenarnya nggak ada urusan, tapi karena kita terlalu meng-entertaint konflik, sehingga Ibu Kota itu diganggu konflik seperti ini. Karena itu, IKN sudah betul tidak dipimpin dari hasil Pilkada agar tidak dekat dengan konflik kekuasaan,” paparnya.

Menurut Fahri, sistem pemilu yang tepat untuk Indonesia adalah Sistem Distrik, dimana untuk DPR di kabupaten/kota, sedangkan provinsi untuk pemilihan DPD RI.

Dalam Sistem Distrik ini, provinsi menjadi dapil DPD, sehingga sekaligus untuk memperkuat kelembagaan DPD di tengah desakan untuk membubarkan.

“Jadi mendesain ulang sistem pemilu, inilah yang menjaga demokrasi ke depan. Sebab, tidak bisa hanya memperbaiki DPR, demokrasi jadi baik,” katanya.

Selain itu, sistem kepartaian saat ini agak keliru dalam demokrasi. Sebab, kekuatan itu ada di pejabat publik, apalagi di dalam presidensial tidak boleh ada institusi yang mengendalikan negara dari belakang layar.

“Diatur-atur dari belakang adalah bentuk terpedo dan kudeta terhadap presiden dalam negara demokrasi. Pejabat publik itu harus transparan, kalau terlalu banyak dapurnya yang tidak kelihatan, itu akan mengganggu pertanggungjawaban. Itu yang tidak boleh kita biarkan ke depan, makanya kita kembalikan sistemnya bahwa yang berdaulat itu, adalah orang yang dipilih oleh rakyat termasuk di DPR,” tegasnya.

Karena dipilih oleh rakyat, maka anggota DPR tidak boleh memiliki loyalitas ganda, selain kepada konstituennya. Ia menegaskan, wakil rakyat adalah wakil rakyat, bukan wakil partai, sehingga partai politik tidak bisa semena-semena melakukan pemberhentian terhadap anggota DPR.

“Jadi menurut saya, ke depan itu, yang bisa menjamin adalah adanya satu sistem yang lebih stabil dan dinamis. Jangan sampai kita terkunci, kita terjebak seperti Orde Baru. Reformasi parlemen juga perlu dimatangkan lagi, dulu sudah pernah kita serahkan ke Tim DPR dan MPR. Sehingga masing-masing demokrasi harus ditata dan dikelola dengan satu sistem,” pungkasnya.

Partai Gelora Dorong Kolaborasi Atasi Polusi Udara di Jakarta dan Sekitarnya, serta Tidak Saling Menyalahkan

, , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) berpandangan, bahwa polusi udara yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, disebabkan oleh banyak faktor. Namun, faktor yang dominan yang memperngaruhi, adalah akibat asap kendaraan bermotor dan polusi industri.

“Sehingga masyarakat harus mengeluarkan semacam ongkos yang tidak perlu bagi kesehatan. Hal ini sebenarnya bisa dicegah, apabila pemerintah menerapkan kebijakannya secara konsisten,” kata Rully Syumanda, Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora Indonesia di Jakarta, Rabu (23/8/2023) petang.

Hal itu disampaikan Rully saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Polusi Udara Mengepung, Kesehatan Publik Terancam’ yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV.

Diskusi ini dihadiri Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Anas Ma’ruf MKM dan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Zenzi Suhadi.

Rully mengatakan, jumlah kendaraan bermotor yang masuk Jakarta diperkirakan mencapai 24 juta dari 101 juta kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.

Kendaraan bermotor yang didominasi oleh sepeda motor tersebut, setiap harinya mengeluarkan gas buangan dan asap yang bisa membahayakan kesehatan.

“Kebijakan terhadap mobil-mobil yang sudah yang tidak memenuhi standar buangan, itu sejauh mana? Kenapa tetap masih bisa masuk ke Jakarta sampai sekarang,” katanya.

Rully juga menyayangkan upaya pemerintah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli sepeda motor, daripada membenahi moda transportasi.

Akibatnya, jumlah sepeda motor meningkat secara signifikan, terutama di Jakarta, hingga menyebabkan kemacetan parah dan polusi udara di Jabodetabek.

“Partai Gelora berharap ada sebuah arah kebijakan, apa yang harus kita lakukan, bukan saling menyalahkan. Kita harus bersama-sama membangun jembatan kolaborasi untuk mencari titik utama kendalanya, itu dimana,” katanya.

Menurut Rully, salah satu supaya yang bisa dilakukan pemerintah, misalnya melakukan uji emisi untuk kendaraan bermotor baik mobil dan motor untuk tahun 2010 ke bawah. Disamping perbaikan kualitas moda transportasi umum harus digencarkan.

Sementara terkait polusi udara yang ditimbulkan oleh industri, terutama terkait keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara, Rully meminta pemerintah mulai meninggalkan batu bara sebagai bahan bakar dan mencari alternatif lain seperti solar.

“Kita berharap pemerintah tidak kecanduan PLTU berbahan bakar batu bara lagi. Ada 146 PLTU tersebar di seluruh Indonesia, 16 PLTU yang mengepung Jakarta. Sehingga polusi udara di Jakarta, bukan dari kendaraan bermotor, tetapi juga dari 16 PLTU ini,” katanya.

Transformasi Kesehatan

Sementara itu, Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr. Anas Ma’ruf MKM mengatakan, masyarakat perlu meningkatkan kualitas kesehatannya, terutama daya tahan tubuh agar tidak terpapar penyakit yang ditimbulkan oleh polusi udara di Jakarta.

“Misalnya air yang kita konsumsi di sekitar kita, itu sehat atau tidak. Lalu, pangannya juga diatur, lingkungan tempatnya tinggalnya diupayakan tetap sehat, sehingga pada akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan,” katanya.

Dalam kaitan ini, Kemenkes telah melakukan transformasi dalam rangka menata pembangunan kesehatan seperti meningkatkan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan gizi ibu dan anak. Kemudian mengendalikan penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat.

“Transformasi ini memerlukan deteksi dini, melakukan pencegahan sejak awal, sehingga ketika sudah di rumah sakit, baik itu penyakit yang sifatnya kronis atau tidak bisa kita sembuhkan. Nah, puskesmas kita jadikan tempat untuk deteksi dini,” ujarnya.

Anas mengatakan, untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya perlu melibatkan berbagai sektor seperti arahan Presiden Joko Widodo, tidak bisa hanya dilakukan Kemenkes. Sebab, Kemenkes hanya memberikan rekomendasi pencegahan dan transformasi pelayanan kesehatan.

“Misalkan soal pembangunan PLTU di suatu daerah, itu sebaran anginnya sebetulnya sudah bisa diketahui, dan Kemenkes menyarankan adanya filter. Jadi transformasi kesehatan itu, bagaimana di bidang kesehatan supaya terintegrasi,” katanya.

Anas mengatakan, untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya perlu melibatkan berbagai sektor seperti arahan Presiden Joko Widodo, tidak bisa hanya dilakukan Kemenkes. Sebab, Kemenkes hanya memberikan rekomendasi pencegahan dan transformasi pelayanan kesehatan.

“Misalkan soal pembangunan PLTU di suatu daerah, itu sebaran anginnya sebetulnya sudah bisa diketahui, dan Kemenkes menyarankan adanya filter. Jadi transformasi kesehatan itu, bagaimana di bidang kesehatan supaya terintegrasi,” katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Zenzi Suhadi mengatakan, penyebab utama polusi di Jakarta adalah masalah transportasi akibat dari kebijakan ekonomi yang salah.

“Harusnya Indonesia menerapkan standar gas buang Euro 6, bukan Euro 2 atau 4. Sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan ambruk, termasuk mengenai kualitas udara,” kata Zenzi.

WALHI, kata Zenzi, mendorong adanya audit lingkungan di Jabodetabek yang akan mengaudit perluasan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh emisi transportasi maupun industri. Apabila hasil audit tersebut ditemukan unsur pidana, bisa didorong ke proses hukum.

“Tapi sebetulnya masalah utamanya, pemerintah Indonesia terkesan enggan untuk berpindah ke energi bersih, sementara di banyak negara energinya sudah energi bersih dan emisi gas buangnya sudah standar Euro 6,” pungkasnya.

Pesan Anis Matta untuk Para Capres: Harus Merdeka Secara Politik dan Ideologi, Jangan Jadikan Indonesia Medan Tempur Kepentingan Asing

, , , , , , , , , , ,

Partaigora.id – Di tengah dunia yang makin tersambung dan konflik geopolitik yang memanas, nyaris tidak ada satu peristiwa politik pun di dunia yan luput dari intervensi asing. Salah satunya, pemilihan umum 2024 yang akan datang di Indonesia.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia tidak akan terlepas dari intervensi asing seperti halnya proses pemilihan presiden di berbagai negara, salah satunya di Turki beberapa waktu lalu.

Bahkan, tambah Anis, rumor intervensi asing tersebut sudah lama beredar, namun skala intervensinya tidak akan seperti tahun 1998.

“Nah, ini ada obrolan, kalau ada capres sudah punya dukungan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ada yang bilang Anies Baswedan didukung Amerika, Ganjar Pranowo didukung Tiongkok, dan Prabowo Subianto didukung Rusia. Tapi ini kan katanya. Memang pemilu di suatu negara seperti pilkada global saja, bagi kekuatan superpower,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #10 dengan tema ‘Apakah Ada Intervensi pada Pilpres 2024? yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (21/8/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar DPN Partai Gelora, Anis Matta menjelaskan, bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

“Bertepatan dengan Pilpres 2024 di Indonesia pada 14 Pebruari, pada Januari nanti ada Pemilu di Taiwan, Rusia di bulan Maret dan Amerika pada bulan November. Jadi 2024 ini adalah momentum, pemilu kekuatan global, pertarungan global” katanya.

Menurut dia, tanda-tanda pertarungan kekuatan global dimulai di Pemilu Taiwan pada Januari 2024, Amerika dan China memiliki calon masing-masing, sehingga pembelahannya sangat tajam, karena ancamannya perang atau damai.

“Sementera di Amerika sendiri, Pilpresnya juga berdarah-darah. Tidak pernah kita lihat mantan Presiden Amerika yang dikejar kasus hukumnya supaya tidak bisa mencalonkan diri sebagai capres seperti Donald Trump. Kalau di Rusia, Putin (Vladimir Putin) masih sangat kuat,” katanya.

Artinya, intervensi asing pun terjadi di dalam negara adidaya seperti Amerika Serikat. Sebab, musuh Amerika seperti Rusia punya kecenderungan mendukung salah satu calon seperti Donald Trump yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka.

Intervensi dalam merubah kepemimpinan di suatu negara dalam sejarah modern, kata Anis Matta, terjadi pasca berakhirnya Perang Dunia II, yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.

“Mereka gunakan Doktrin Monroe, bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang masuk selain Amerika, begitu sebaliknya dengan Uni Soviet. Tapi kalau kita lihat hampir semua pergantian kepemimpinannya diintervensi oleh Amerika,” katanya.

Modusnya, pertama melalui kudeta secara langsung, kedua melakukan revolusi sosial (social unrest) dan ketiga melalui pemilu.

Namun, sejak Perang Dingin berakhir, Amerika hampir tidak lagi menggunakan upaya kudeta untuk mengganti kepemimpinan di suatu negara.

“Sejak perang dingin berakhir, intervensi lebih banyak dilakukan melalui social unrest seperti revolusi berwarna atau revolusi kuning, serta pemilu. Nah, yang terjadi di Indonesia pada 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru, itulah social unrest,” ungkapnya.

Namun, upaya Amerika juga pernah mengalami kegagalan. Misalnya ketika ingin menggantikan kepemimpinan di Turki. Upaya kudeta dan social unrest untuk menggantikan Presiden Turki Reccep Tayip Erdogan, bahkan melalui modus pergantian normal melalui pemilu juga tidak berhasil.

“Di elite Amerika sekarang terjadi perpecahan sejak era Bill Clinton sampai sekarang. Sehingga ada kekuatan di Amerika sendiri yang kemudian minta tolong keluar. Ketemu hajatnya, ketemu kepentingannya dan bagaimana orang seperti Donald Trump bisa terpilih sebagai Presiden Amerika, kalau tidak ada intervensi dari Rusia,” ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan Pilpres 2024 di Indonesia, yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik antara Amerika melawan China. Sebab, basis koalisi Amerika di kawasan ini sangat kuat, karena memiliki pertahanan utama yang didukung Jepang, Korea Selatan, Australia dan India.

“Kawasan Asia Tenggara sebenarnya diperuntukkan sebagai kawasan netral tidak ke barat dan tidak ke timur. Karena itu, saya tidak membayangkan akan ada intervensi seperti model intervensi waktu menjatuhkan Pak Harto (Presiden Soeharto). Intervensi tetap ada, tetapi skalanya tidak bisa kita prediksi, tidak seperti tahun 1998” katanya.

Anis global ini menilai Amerika dan China sama-sama memiliki kepentingan masing-masing di Indonesia. Sehingga Indonesia akan tetap diposisikan,sebagai negara netral dengan demokrasi yang tidak terlalu kuat.

Ketika ada intervensi asing, tidak akan dilakukan terlalu terbuka, dan tidak akan terlihat berpihak kepada salah salah satu kekuatan.

“Asia Tenggara sebenarnya relatif lebih lebih bagus diasumsikan sebagai kawasan netral, artinya sebagai di jalan tengah. Sehingga tidak akan ada intervensi asing yang ekstrem,” tegasnya.

Anis Matta justru mengkhawatirkan ada kekuatan di dalam negeri yang meminta bantuan asing agar memenangi Pilpres 2024. Jadi asing secara langsung yang melakukan intervensi, tetapi didahului oleh adanya permintaan di dalam negeri.

“Yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah bahwa kekuatan-kekuatan yang ada di sini justru yang memancing orang lain untuk datang sebagai alat pertolongan. Jadi agresifnya bukan dari luar, tapi karena ada minta tolong seperti saat Donald Trump terpilih,” katanya.

Anis Matta berharap agar para calon presiden (capres) yang menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 agar merdeka secara politik, geopolitik, teknologi dan merdeka secara ideologi.

“Juga jangan biarkan orang lain menjadikan negara kita ini sebagai medan tempur mereka. Bung Karno (Presiden Soekarno) mengajarkan kepada kita tidak boleh memberikan ruang kepada negara lain untuk mengintervensi kita, apalagi dalam proses pemilu,” katanya.

Ia kembali menegaskan, bahwa intervensi asing itu datang, sebenarnya bukan hanya karena keinginan asing itu sendiri, tetapi karena memang ada permintaan dari dalam sendiri yang ingin memenangi Pilpres dan menjadi Presiden.

“Jadi jangan nyalahin orang kalau, kita sendiri yang minta diintervensi orang lain. Dengan penjelasan saya mengenai model-model intervensi ini, diharapkan kita dapat memahami bingkai mengenai proses intervensi asing,” pungkas Anis Matta.

Fahri Hamzah: Keputusan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Aspirasi Kader Partai Gelora se-Indonesia

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Pada Sabtu (19/8/2023), Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dihadapan jajaran elite Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah meneguhkan hati dan menguatkan tekad untuk bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (20/8/2023).

Fahri menjelaskan bahwa keputusan yang Partai Gelora dalam mendukung Prabowo Subianto adalah akumulasi dari aspirasi kader-kader di seluruh Nusantara, yang diwakili oleh pernyataan 38 DPW Partai Gelora di seluruh Provinsi di Indonesia.

“Tekad telah bulat, hati telah mantap. Tali sudah di tambatkan, Mari songsong hari depan, berjuang bersama pada Pemilu 2024, demi menjemput masa depan Indonesia Superpower Baru Dunia,” kata Fahri Hamzah yang tak lupa menyampaikan terima kasihnya kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani serta jajaran partainya yang telah berkunjung ke Gelora Media Center (GMC) Partai Gelora pada Sabtu (19/8/2023).

Terkait dukungan Partai Gelora ke Prabowo, Fahri mengatakan bahwa partainya sudah lama melakukan komunikasi dengan seluruh kader dan masyarakat untuk memberikan dukungannya terhadap Ketua Umum Gerindra yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI tersebut.

Bahkan, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu menyakini bahwa sudah saatnya Prabowo Subianto mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

“Kita harus percaya bahwa memang ini waktunya Pak Prabowo, tinggal komunikasi yang baik yang akan menyebabkan secara umum publik dan rakyat Indonesia bersepakat untuk bulat memilih Pak Prabowo kali ini sebagai Presiden Republik Indonesia,” demikian Caleg dari Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara I itu.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik menerima Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani serta jajarannya di kantor Gelora Media Center di Jalan Patra Kuningan, Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Kesempatan itu, Mahfuz menjelaskan bahwa pertemuan untuk membicarakan hal-hal lebih teknis tentang dukungan Partai Gelora Indonesia terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres pada Pilpres 2024.

“Selain kesamaan visi, Partai Gelora telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Prabowo Subianto. Ini jadi pertimbangan kami mendukung Menteri Pertahan (Menhan). Bahkan, sudah saling kenal, sudah tahu cara kerja masing-masing sejak 2014 sebenarnya sampai sekarang,” tambah Mahfuz.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) juga sudah menerima rekomendasi 38 Dewan Pimpinan Wilayah yang mendukung Prabowo. Tepatnya, per 7 Agustus 2023, DPN Partai Gelora Indonesia telah menerima surat resmi dari 38 dewan pimpinan wilayah.

Komunikasi dan koordinasi juga dengan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh kota/kabupaten. Selanjutnya, seluruh DPW dan DPD ini telah konsolidasi mengkampanyekan Prabowo di akar rumput.

Partai Gerindra Lamar Partai Gelora Ajak Besanan Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

, , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberikan tempat spesial kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai Gerindra melamar Partai Gelora, mengajak berbesanan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

“Kedatangan kami kesini mau ngelamar Partai Gelora. Kalau kami di Betawi, ibaratnya itu kita ngajak berbesanan. Jadi kami mewakili Partai Gerindra untuk meminta Gelora bersama-sama untuk berjuang memenangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden di 2024,” kata Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Hal itu disampaikan Muzani saat melakukan silaturahmi ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora, bertempat di Gelora Media Centre Partai Gelora, Kuningan, Jakarta. Dalam silaturahmi membawa rombongan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra berjumlah 16 orang.

Dari rombongan itu, tampak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bidang OKK Prasetyo Hadi, Wakil Bendahara Umum Dimas Sahatrio, Ketua DPD DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Anggota DPR Novi Wijayanti, Mohamad Hekal Bawazier, Martina, dan Suir Syam, serta pengurus DPP Partai Gerindra lainnya.

Rombongan Muzani tersebut, diterima oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, Ketua Bidang Bangter I Syahfan Badi Sampurno dan Ketua Bidang Banter III Ahmad Zaenudin.

Lalu, Ketua Bidang Banter IV, Rofi’ Munawar, Ketua Bidang Narasi Dadi Krismatono, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati, Bacaleg DPR RI Dapil Jabar V Hisan Anis Matta dan lain-lain.

Menurut Muzani, Partai Gerindra dan Partai Gelora memiliki chemistry yang sama sejak Pilpres 2014 dan 2019, dimana ketika itu, para personal Partai Gelora masih di partai lama.

“Jadi kami merasa hubungan baik ini, sudah terjalin sejak embrio kelahiran partai ini dari 2024. Bahkan Bang Irel (Ahmad Rilyadi), Bang Fahri Hamzah itu teman diskusi kami sebelum reformasi. Jadi kami ingin menghidupkan kembali emosi dan semangat di tahun 2014 dan 2019 di tahun 2024,” katanya.

Muzani menambahkan, Partai Gerindra merasa terhormat mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Partai Gelora, tidak hanya di pusat, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.

“Kami dapat laporan, sahabat Gelora mendatangi kantor kami di berbagai daerah menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo. Saya merasa masuk ke kantor ini (GMC, red), seperti kantor sendiri. Dan semua yang disini juga sahabat lama saya. Dan terus terang, kami datang kesini, ini rombongan terbanyak kami, dalam sejarah kami silaturahmi dengan partai politik. Karena memang minat dan semangat untuk datang di kantor Partai Gelora,” katanya.

Muzani mengatakan, silaturahmi kali ini untuk membicarakan final pematangan teknis deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo, termasuk waktu dan tempat deklarasi, karena komunikasi intens sudah lama dilakukan.

“Apalagi ada kesamaan pandangan dan persepsi tentang Indonesia masa depan antara Partai Gelora dan Partai Gerindra. Dengan adanya kesamaan tersebut, kian memudahkan komunikasi,” ujarnya.

Muzani mengungkapkan, Ketua Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga diketahui sedang di Eropa.

“Alhamdulilah kita sudah mencocokkan beberapa alternatif tanggal dan tempat untuk kita jadikan sebagai rencana hajatan untuk Partai Gelora mendeklarasikan calon presiden yang kami usung Haji Prabowo Subianto. Tapi mungkin Insya Allah akhir Agustus,” katanya.

Menanggapi silahturahmi ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan. Ia mengatakan, Partai Gelora dan Partai Gerindra sudah melakukan pertemuan sejak Maret 2023 untuk membicarakan dukungan kepada Prabowo di 2024.

“Pertemuan ini memang bukan pertemuan perdana karena komunikasi antara kami, terutama unsur-unsur pimpinan di Partai Gelora dengan pimpinan di Gerindra ini sudah lama terbangun sejak 2014 sebenarnya. Begitu pula tahun 2019. Dalam konteks pemilu 2024, kami juga sebenarnya sudah melakukan komunikasi cukup intens sejak Maret 2023,” kata Sidik.

Berdasarkan pertemuan intens tersebut, maka kata Mahfuz, Partai Gelora secara bulat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Yakni dari tingkat DPN (Pusat), Dewan Pimpinan Wilayah (Provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dalam bentuk surat dukungan.

Tidak hanya itu, DPW dan DPD Partai Gelora diberbagai daerah juga mendatangi pengurus Partai Gerindra di daerah untuk menyampaikan dukungan serupa.

“Sesuai dengan arahan ketua umum Anis Matta, kami sudah mengkonsolidasikan 38 Dewan Pimpinan Provinsi Partai Gelora Indonesia yang mereka juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan 514 Dewan Pimpinan Daerah di seluruh kota/kabupaten dan sampai tanggal 7 Agustus yang lalu. Kami sudah menerima surat resmi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah yang sepakat buat mengusulkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI 2024-2029 yang didukung Partai Gelora Indonesia,” ungkap Mahfuz Sidik

Mahfuz menegaskan, deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo Subianto sebagai capres akan digelar akhir Agustus 2023 ini. “Kami sudah menyepakati deklarasinya tingkat pusat kita lakukan di Agustus 2023 ini. Soal waktunya kapan dan tempatnya, kami menunggu arahan dari Partai Gerindra,” pungkas Mahfuz.

Dengan begitu, partai pendukung Prabowo semakin bertambah. Selain Gerindra tentunya, Prabowo sudah dipastikan didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Parta Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Gelora Indonesia.

Partai Gelora Dorong Kata ‘Superpower Baru’ Jadi Kosakata Perbincangan Sehari-hari

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong istilah ‘Superpower’ Baru sebagai kosakata sehari-sehari dan mimpi Indonesia. Sehingga upaya untuk menjadi Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia segera terwujud dan menjadi kenyataan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks Episode #100 bertajuk ‘Merdeka Itu Menjadikan Indonesia Superpower Baru Dunia’, Kamis (17/8/2023) sore.

Diskusi Gelora ini dipandu Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora Dadi Krismantono. Diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV ini, dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro, dan Pakar Hukum & Diplomasi Internasional Prof Hikmahanto Juwana.

“Jadi istilah Indonesia Emas, Superpower Baru, Kekuatan Kelima Dunia, memang harus ada dulu dalam mimpi kita. Harus jadi kosakata, sehingga kalau tidak ada dalam kata-kata, nggak akan terwujud dalam kenyataan, ” kata Fahri.

Karena itu, untuk menjadikan kata ‘Superpower Baru’ tersebut, sebagai kosakata sehari-hari, menjadi sangat penting.

“Kosakata ini akan terbawa dalam tidur kita, akan ada dalam arsitektur di mimpi kita. Kalau itu sudah ada, sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Jadi kosakata Superpower Baru harus kita gelorakan agar segera terwujud,” ujarnya.

Dalam rangka menggelorakan kata ‘Superpower Baru’ sebagai kosakata sehari-hari, maka Partai Gelora memaknai perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-78 dirayakan dengan cara berbeda.

“Jika ada yang memaknai dengan lomba panjat pinang, makan krupuk dan sebagainya yang lucu-lucu. Kita memberikan makna secara berbeda, kita adakan semacam perbincangan kecil untuk men-setup, apa yang kita rancang untuk masa depan Indonesia,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, untuk menuju Indonesia Emas 2045 atau menjadikan Indonesia Superpower Baru dunia, dibutuhkan tiga ‘ledakan’ untuk mewujudkan hal itu. Yakni ledakan naratif, kapasitas kolektif, serta politik dan kepemimpinan.

Menurut Fahri, ledakan naratif diperlukan, karena kita tengah mengalami krisis naratif. Artinya, belum ada hal yang disepakati untuk mewujudkan masa depan Indonesia.

“Makanya kita ingin memberikan sesuatu yang bertenaga, yaitu Superpower Baru, bukan sekedar istilah Indonesia Emas. Ini yang harus kita bongkar, kita diskusikan dan rekonstruksikan menjadi arsitektur masa depan Indonesia,” jelasnya.

Sedangkan ledakan kapasitas kolektif diperlukan untuk menghilangkan hal-hal yang intoleran, yang mengatasnamakan kebebasan dan demokrasi.

“Negara harus mengupgrade ruang publik, fokus membangun ruang civic education misalnya, jangan intoleran terus. Nah, civic education ini harus diisi betul-betul supaya ada kesadaran umum tentang ruang bersama itu,” katanya.

Sementara ledakan politik dan pemerintahan diperlukan untuk memberi ruang kepada perencanaan pembangunan jangka panjang. Artinya presiden pengganti harus melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya.

“Menjaga republik sebesar Indonesia ini, tidak gampang, dan alhamdulilah sekarang sudah 78 tahun. Kita ini negara besar, bukan negara kecil. Bagaimana kita memimpinnya, bagaimana kepemimpinannya yang akan datang dalam memimpin, perlu ada keberlanjutan,” katanya.

Partai Gelora berharap hal ini dapat melahirkan kesadaran politik semua pihak, tidak hanya partai politik (parpol) untuk memulai satu kontestasi gagasan besar mengenai masa depan Indonesia.

“Kita berharap akan lahir kesadaran politik dari partai politik sendiri untuk memulai satu kontestasi gagasan besar dan mengkonsolidasi gagasan ini, supaya betul-betul bisa menjadi tangga naik bagi Indonesia,” pungkasnya.

Lompat Tiga Kali Lipat

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia secara GDP (Produk Domestik Bruto) sudah masuk ‘trillion dollar club’ atau melampaui 1 triliun dollar, kira-kira sekitar US$ 1,6 triliun.

“Menurut GDP negara-negara di dunia, kita sudah masuk negara G20, persisnya sekitar nomor 15. Kalau di ASEAN kita sudah jelas yang paling besar,” kata Bambang.

Sedangkan jika dilihat dari perkapita, Gross National Income (GNI) per kapita yang menjadi indikator, apakah suatu negara itu, kategorinya lower middle, upper middle, atau high middle.

“Indonesia, tepatnya hari ini 2023, baru naik kelas dari lower middle menjadi upper middle dengan GNI US$ 4.700 per kapita,” ungkapnya.

Jika melihat ukuran Indonesia, menurut Menteri Keuangan 2014-2016 ini, maka termasuk perekonomian yang kompleks, tapi juga penuh dengan prospek.

“Jadi kalau bicara Superpower dari sisi ekonomi, maka mau tidak mau dari GDP total minimal masuk lima besar. Dan waktu itu, kita proyeksikan 2045 masih mungkin tercapai,” katanya.

Namun, menurut Bambang, yang lebih menantang bagi Indonesia saat 100 tahun perayaan kemerdekaan pada 2045, adalah GNI-nya sudah harus diatas US$ 13.000.

“Maka secara gampangnya dalam 22 tahun ini, kita harus lompat tiga kali lipat. Nah, ini yang jadi tantangan berat kita. Kalau melihat sejarah perkembangan ekonomi berbagai negara di dunia banyak yang gagal dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap),” katanya.

Agar tidak gagal, Indonesia harus bisa ‘mengawinkan’ kemajuan teknologi dengan kemampuan kita dalam mengolah sumberdaya alam.

“Kita harus bisa memaksimalkan nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh sumberdaya alam tersebut. Jangan sampai istilahnya, kita kembali lagi jadi petani dan penambang. Kita harus jadi produk yang punya nilai tambah tinggi dan kompetitif di pasar internasional,” katanya.

Selain itu, untuk menjadi negara mau di 2045, Indonesia juga perlu memperbanyak enterpreneur atau pengusaha UMKM. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia masih sangat kecil, dan dari segi kualitas kalah jauh dari India.

“Indonesia perlu belajar dari India soal UMKM ini, sehingga bisa naik kelas menjadi pengusaha menengah atau besar. Jika kita punya penduduk 320 juta pada 2045, prediksi kami 70 persennya pengusaha menengah dan besar. Maka dia juga akan jauh lebih dewasa paham akan pentingnya politik, serta mapan secara bisnis. Inilah yang akan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Dua Kunci Indonesia

Sebaliknya, Pakar Hukum & diplomasi Internasional Prof Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan Indonesia memiliki modal untuk menjadi negara superpower.

Ia mengatakan ada dua kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara yang kuat. Dimana Indonesia harus mampu menawarkan ide-ide atau gagasan pada situasi di level internasional

Hikmahanto menyontohkan langkah Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan negara G20. Saat itu, dirinya mengungkapkan Jokowi mampu menawarkan solusi konflik antara Rusia dan Ukraina.

“Pada waktu G20 beliau bisa, mempunyai strategi-strategi. Meskipun belum berhasil mengupayakan penyelesaian perang di Rusia dan Ukraina,” ujarnya.

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini menilai, dalam tempo 22 tahun kedepan merupakan pekerjaan besar Indonesia sebelum menjadi Superpower Baru pada 2045,

Karena itu, ia berharap apa yang ditinggalkan para pemimpin kita agar tidak dinafikan oleh para pemimpin berikut. Jika selalu dinafikan, Indonesia tidak akan pernah punya kesempatan untuk membangun.

“Yang ada hanya memindahkan pendulum jam dari kanan ke kiri, tapi bagaimana kita menata batu bata menjadi bangunan yang kuat,” katanya.

Hikmahanto juga berharap agar para birokrat harus tetap dipertahankan meski terjadi perubahan kekuasaan, karena mereka adalah ujung tombak dalam pembangunan.

Sebab, sebagai aparatur sipil negara (ASN) mereka diminta netral, tidak boleh berpihak kepada partai politik atau pemimpin tertentu.

“Jadi untuk memastikan bahwa 2045, 22 tahun ke depan ke titik itu. Menurut saya para birokrat harus jangan diganggu begitu kan. Kebiasaan misalnya, saya jadi politisi ganti-ganti eselon 1 itu harus nggak boleh, karena mereka yang memegang visi,” pungkasnya.

Partai Gelora Usulkan Dua Prioritas Strategis Ekonomi kepada Prabowo agar Indonesia Jadi Superpower Baru

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto akan membentuk kelompok kerja transformasi yang akan diisi putra-putri terbaik di Indonesia. Pembentukan kelompok kerja transformasi ini sebagai bentuk kerja nyata dan aplikatif.

Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, saat berbicara dalam sesi pemaparan strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 di Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Balroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2024) malam.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, bahwa Prabowo Subianto mengerti betul saat berbicara tentang ekonomi, karena memiliki garis keturunan dari orang-orang yang berpikir dan belajar ekonomi seperti Prof Margono Djojohadikoesomo dan Prof Soemitro Djojohadikoesomo, meskipun backgroundnya adalah seorang militer

“Karena itulah beliau berani mengajukan komitmen secara nasional untuk kembali ke jalan tengah, karena Pancasila adalah ideologi pertengahan,” kata Fahri saat menjadi panelis dalam seminar tersebut.

Menurut Fahri, Prabowo memiliki pemikiran sama dengan pendiri bangsa Bung Hatta (Muhammad Hatta), serta ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Mubyarto mengenai koperasi dan ekonomi Pancasila.

“Bahwa ekonomi liberal sekarang tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi, tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Kita perlu mengembalikan jiwa dari perekonomian nasional dengan meningkatkan peran koperasi,” ujarnya.

Untuk itu, Partai Gelora kata Fahri, mengusulkan dua hal prioritas strategi ekonomi kepada Prabowo Subianto apabila nantinya terpilih sebagai Presiden RI di 2024. Yakni pertama adalah perlunya penterjemahan teoritis untuk merekonstruksi ekonomi Pancasila dalam kebijakan moneter yang lebih riil.

“Nah yang kedua adalah menurut saya, ini agak praktis meyakinkan kepada pemain besar, bahwa ekonomi jalan tengah bukan tentang mematikan yang besar, tetapi memberikan porsi permainan kepada yang besar untuk terus menjadi besar. Sehingga memiliki manfaat besar kepada masyarakat umum sambil memperkuat yang berada di bawah untuk menjadi pemain yang lebih kuat,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini meminta para pemain ekonomi besar tidak perlu salah paham atau kwatir terhadap kepemimpinan Prabowo akan kehilangan harta mereka. Sebab, ekonomi Pancasila itu merupakan jalan tengah, bukan untuk mengerdilkan yang besar, tapi untuk menguatkan tulang punggung masyarakat banyak.

“Jadi basis bagi pertumbuhan dan kekuatan nasional kita ke depan, ekonomi kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang, jangan ada yang jadi penonton,” katanya.

Fahri mengapresiasi terminologi yang dilahirkan Prabowo, bahwa situasi ekonomi Indonesia yang mulai membaik sekarang sebagai Jokowinomics. Namun, ia juga menyebutnya sebagai Prabowonomics.

“Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo dan Jokowi (Joko Widodo) memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali. Alhamduillah dua tokoh ini dapat hidayah, mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi, sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa. Menyebabkan kita lolos dari krisis menghadapi Covid-19, bahkan sekarang ini kita mampu menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global,” jelasnya.

Bisa Jadi Inspirasi

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, yang mendapatkan nomor urut 7 di Pemilu 2024 ini menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bukan sekedar main mata. Sebab, tidak mudah hal itu dilakukan, jika keduanya tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT.

“Kita sebagai bangsa ini punya catatan, bahwa kita kurang menghargai orang seperti yang dikatakan Pak Prabowo. Saya melihat sejarah dari generasi ke generasi, kepemimpinannya selalu terputus, tidak ada keberlajutan. Dari Bung Karno (Soekarno) ke Pak Harto (Soeharto) terputus seolah-olah tidak ada jasa kepemimpinannya. Termasuk di era reformasi, era kebebasannya, semua terputus, yang dilanjutkan justru konfliknya,” tegas Fahri.

Karena itu, Prabowo dan Jokowi berusaha untuk menyatukan semua elite nasional dengan menyudahi konflik, karena ada masalah lebih besar di depan mata yang lebih penting dan perlu dihadapi bersama, daripada memelihara konflik.

“Hei ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita songsong masa depan Indonesia, ini kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Saya ini, generasi yang suka bertengkar, pemberontak. Tapi kalau pertengkaran ini terus menerus terjadi, maka kita akan dangkal terus, orang lain sudah kemana, kita kemana,” paparnya.

Calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini menilai apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bisa menjadi inspirasi bagi Presiden selanjutnya untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya agar tidak dimulai dari nol lagi.

“Selam ini tidak ada pewarisan. Dari Bung Karno ke Pak Harto tidak ada pewarisan, dari Pak Harto ke generasi 98 juga tidak ada pewarisan. Padahal kita perlu ada visi keberlanjutan agar Indonesia Emas 2045 tidak boleh hilang. Itu jalan bagi kita untuk menjadi superpower baru,” ujarnya.

Fahri mengkritik pihak-pihak yang terus bertengkar atas nama kebebasan demokrasi liberal, karena hal itu akan merusak masa depan bangsa dan negara Indonesia. Akibat pertengkaran ini, program pembangunan yang dianggap berhasil pun harus dihentikan, dan Presiden selanjutnya memulai semuanya dari awal lagi.

Indonesia, lanjut Fahri, seharusnya meniru pola kepemimpinan di Singapura, yang terus berlanjut dari Lee Kwan Yew ke Goh Chok Tong hingga Lee Hsien Lonong, sehingga program pembangunannya tidak terganggu, meski pemimpinnya berganti-ganti, bukan mulai dari nol.

“Terakhir, saya ingin bilang begini. Waktu saya kecil, saya suka berantem dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan. Saya sampai capek ketika saya berantem dengan teman saya itu. Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita, karena kita sudah capek berantem. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini, ada di depan kita sekarang. Saya ingin Pak Prabowo ini menjadi orang yang melerai pertengkaran kita ini,” tegasnya.

Fahri menegaskan, bukan tidak paham demokrasi, yang memerlukan mekanisme check an balance atau makna oposisi, tetapi situasi global sekarang memerlukan adanya transisi keberlanjutan kepemimpinan di Indonesia dari Jokowi ke Prabowo.

“Jadi kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balance, bukan kita tidak paham makna oposisi. Tapi yang sedang terjadi sekarang, adalah di luar sana ada ancaman dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar, kalau dia tidak bersatu. Insya Allah dibawa kepemimpinan Prabowo, Indonesia menjadi kuat, menjadi superpower baru,” pungkasnya.

Sebagai Partai Baru, Fahri Hamzah Sebut Partai Gelora Turut Berperan Tentukan Arah Pilpres 2024

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Partai Gelora sebagai partai baru turut berperan dalam menentukan arah pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Yakni mengajak partai politik (parpol) dan calon presiden (capres) dalam koalisi yang ada agar mengutamakan gagasan daripada mengedepankan kepentingan pragmatis seperti mengumpulkan jumlah ‘tiket’ Pilpres.

“Jadi terkait seberapa besar peran partai baru seperti Partai Gelora dalam Pilpres, kami dari awal terus mengangkat tema ide dalam dalam koalisi. Meskipun hal itu, belum ada fasilitasnya, karena adanya sistem presidential treshold (PT) 20 persen, tapi ini terus kami dorong,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam program Gelora Petamaya dengan tema ‘Pemilu 2024, Antara Koalisi Parpol dan Koalisi Warganet’ yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV pada Minggu (13/8/2023) malam.

Fahri mengkritik koalisi parpol yang ada saat ini yang lebih mengedepankan pengumpulan ‘tiket’ Pilpres, bukan ide atau gagasan.

“Pertemuan-pertemuan selama ini, bukan pertemuan gagasan. Tapi merupakan pertemuan, kamu punya berapa tiket? Tiketnya bisa digabung atau tidak, serta berbasisnya lebih pragmatis dan transaksional,” katanya.

Menurut Fahri, sistem PT 20 persen menyebabkan parpol berupaya untuk mengumpulkan ‘tiket’ Pilpres agar bisa mencalonkan capres. Sehingga kepentingan pragmatis dalam mengumpulkan jumlah tiket lebih diutamakan daripada gagasan.

“Jadi memang ada kepentingan pragmatis supaya partai-partai mengumpulkan jumlah tiket yang cukup. Karena itu mungkin perubahan akan mungkin terjadi pada saat last minute. Hal Ini akibat persyaratan PT 20 persen,” katanya.

Persyaratan PT 20 untuk mengusulkan capres saat ini, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, membuat koalisi parpol sekarang sangat rawan, seperti yang terjadi di Pemilu 2024.

Karena itu, pertemuan elite parpol hanya melahirkan simbolisasi dari figur capres yang didukung, bukan lagi melihat gagasannya.

“Makanya kemudian koalisinya bergantung kepada pengumpulan tiket atau PT 20%. Makanya dia sangat bergantung juga kepada posisi dari calon presiden dan wakil presidennya,” katanya.

Namun, terlepas dari hal itu, kondisi sekarang justru menguntungkan posisi Prabowo, karena dia semakin diperlukan bagi kepemimpinan Indonesia yang akan datang.

Sebab, Partai Gelora melihat dalam situasi seperti sekarang, dimana lingkungan global yang berubah, bahwa figur seperti Prabowo Subianto ini diperlukan secara geopolitik untuk menjadi juru bicara bangsa sebesar Indonesia.

“Secara geopolitik Pak Prabowo diperlukan oleh Indonesia untuk menjadi juru bicara bagi sebuah bangsa besar yang harusnya punya peranan yang lebih aktif dimasa akan datang,” katanya.

Fahri berpandangan, bahwa figur Prabowo adalah sosok yang dikehendaki para pendiri bangsa, karena memiliki reputasi di dalam dan luar negeri. Sehingga bisa ikut menjaga perdamaian dunia seperti apa yang diamanatkan dalam konstitusi.

“Peran global Indonesia dalam pengaturan tata dunia kedepan akan semakin diperlukan, dan orang yang punya kapasitas atau calon presiden yang punya kapasitas sebesar itu, adalah Pak Prabowo,” katanya.

Calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini berpandangan, Prabowo adalah capres yang paling kuat dan solid saat ini, termasuk dari sudut pembiayaan, sementara capres lain masih menunggu kepastian.

“Posisi Pak Prabowo sekarang sangat menguntungkan sebagai calon yang sudah akan jadi di hari-hari ke depan. Kita akan lihat stabilitas dukungan kepada Pak Prabowo akan semakin tinggi kita lihat ke depan,” ujarnya.

Persepsi Warganet

Sementara itu, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy Kurniawan mengatakan, Partai Gelora bekerjasama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata berhasil memotret warni-warni koalisi capres di tingkat elit atau parpol dengan apa yang terjadi di dunia maya.

“Kita rekam persepsi warganet terhadap tiga koalisi yang ada. Periode pengambilan data adalah dari 1 Juni sampai 3 Agustus 2023. Kita kupas timeline pada setiap koalisi yang mendukung capresnya masing-masing Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan,” kata Endy saat memaparkan riset Gelora Petamaya.

Berdasarkan riset tersebut, calon wakil presiden (cawapres) wapres terkuat untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Kemudian disusul Airlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar dan Khofifah Indar Parawangsa.

Sedangkan cawapres untuk Ganjar Pranowo, namanya yang terkuat adalah Erick Thohir, disusul Agus Harimuti Yudhoyono (AHY). Kemudian Sandiaga Uno dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Sementara cawapres untuk Anies Baswedan adalah AHY, lalu Menko Polhukam Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawangsa.

“Jadi inilah persepsi warganet, kira-kira nama cawapres yang didukung untuk dipasangkan untuk capres Anies Baswedan. Siapa yang akhirnya dipilih kita tidak tahu,” katanya.

Menurut Endy, persepsi warganet menilai koalisi yang paling solid adalah Koalisi PDIP mencapai 83 persen, disusul Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebesar 47,890 persen dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebesar 34,813 persen.

“Kita tidak tahu apakah sampai pendaftaran pada Oktober nanti, apakah koalisinya sesuai dengan persepsi warganet. Sebab, apa yang terjadi di tingkat elite, belum tentu sama yang terjadi di warganet. Semuanya masih cair, belum benar-benar terkonsolidasi antar poros dan partai,” ujarnya.

Dari riset tersebut, kata Endy, juga terungkap, bahwa isu Partai Gelora akan deklarasi mendukung Prabowo Subianto, serta pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Gelora dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan menjadi unggahan terpopuler dari warganet.

“Setelah itu baru unggahan PKB terkait Muhaimin Iskandar sebagai calon terkuat bacapres Prabowo Subianto dan kemudian prediksi warganet soal keterlibatan Partai Golkar pada peta koalisi yang ada di manapun,” katanya.

Fahri Hamzah: Prabowo Capres Terkuat, Disaat yang Lainnya Sulit Pegang Tiket

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya menggelar deklarasi dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Dengan tambahan dukungan dari Golkar dan PAN, yang sebelumnya telah didukung Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintag (PBB) menjadi capres terkuat pemegang tiket Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, tambahan dukungan dari Partai Golkar dan PAN merupakan keuntungan Prabowo.

“Seperti saya duga Pak Prabowo akhirnya menjadi capres terkuat dukungannya. Di saat capres lain masih sulit karena ‘tiket’ tidak terpegang di tangan sendiri,” kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).

Menurut Fahri, apa yang dilakukan Prabowo bersama partai yang dipimpinnya, adalah sebuah manuver bebas dan tidak takut kebilangan tiket.

Namun, faktanya, Prabowo terus mendapatkan tambahan dukungan dari partai politik (parpol), sehingga koalisinya tidak hanya sebatas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Karena itu, Fahri Hamzah menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo yang mendapatkan tambahan dukungan dari Golkar dan PAN terkair pencapresannya di Pilpres 2024

“Ini keuntungan beliau sebagai ketum partai yang nyapres. Manuver bebas dan tidak takut kehilangan tiket. Selamat Pak!” ucap calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini.

Ia melihat stabilitas ‘tiket’ Pilpres 2024 sudah dimiliki oleh Prabowo yang masuk dalam bursa capres hingga pendaftaran nanti.

Yakni tambahan bergabungnya PBB, kemudian disusul oleh Golkar, dan PAN yang baru saja mendeklarasikan dukungannya ke Prabowo Subianto.

“Bahkan Pak Prabowo juga bisa menentukan calon wakil presiden (cawapres) di waktu mepet sekalipun. Jadi dia tinggal ngomong misalnya nanti kalau tiba-tiba ada yang kepepet tinggal bilang hei ketua partai ini kamu aja jadi wakil saya. Jadi itu kawin, selesai,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini melihat gerakan Prabowo jelang Pilpres 2024 cukup elegan, dan tentunya hal itu akan dinilai masyarakat secara baik.

“Saya termasuk yang melihat langkah-langkah pak Prabowo itu elegan loh, dia nggak mau masuk terlalu jauh. Ini luar biasa, akan dibaca rakyat paling tidak ambisius,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.

Seperti diketahui, Partai Gelora juga menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Saat ini Partai Gelora dan Partai Gerindra tengah mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo.

“Partai Gelora dan Gerindra sedang mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Menurut Mahfuz, Partai Gelora dan Gerindra sudah beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis dan waktu deklarasi dukungan ke Prabowo.

Namun, waktu acara deklarasi masih menunggu kesepakatan bersama antara Ketua Umum Partai Gelora dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Artinya, pembahasan teknis deklarasi sudah selesai, tinggal menunggu waktu yang tepat acara deklarasi yang disepakati bersama antara Anis Matta dan Prabowo Subianto.

“Jadi pembahasan sudah dilakukan beberapa kali, tinggal menunggu kesepakatan waktu antara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto,” ungkap Mahfuz.

Peluang Indonesia Jadi Superpower Baru Ada, Anis Mata: Tinggal Kemauan Saja, Ada atau Tidak!

, , , , , ,

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia bisa menjadi kekuatan superpower baru dunia dengan adanya empat perspektif, yakni peluang, kemauan, jarak dan waktu.

“Sekarang pertanyaannya adalah kita mau atau tidak. Kalau bicara peluang menjadi superpower itu ada, sebab dunia sedang sangat kacau dan di tengah kekacauan ini akan lahir kekuatan-kekuatan baru, yang lama akan mati atau runtuh,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #8 dengan tema ‘Bisakah Indonesia Menjadi Superpower Baru?’ yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (07/08/2023).

Program ‘Anis Matta Menjawab’ ini dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar.

Menurut Anis Matta, Indonesia bisa sejajar dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China untuk menjadi kekuatan superpower.

“Jadi kehadiran kita itu tidak mengeliminir yang lain, tapi kita nyelip di situ menjadi yang kelima. Selama ini saya juga suka menggunakan istilah kekuatan kelima dunia. Saya ingin Indonesia duduk bersama empat kekuatan utama itu,” katanya.

Anis Matta mengatakan, untuk melihat peluang Indonesia menjadi superpower baru bisa dilihat dari dua fakta sejarah. Pertama adalah sejarah yang berhubungan dengan Islam dan Barat, terutama perang salib.

“Persinggungan antara Islam dengan Barat adalah perang salib ini yang berlangsung dalam 8 gelombang selama 200 tahun dari abad ke 11-13,” ungkapnya.

Dalam persinggungan antara Islam dengan Barat ini, lanjut Anis Matta, Barat atau Eropa mengalami kekalahan dalam Perang Salib. Namun, hal itu justru menjadi titik awal kebangkitan Eropa.

“Perang salib telah menciptakan guncangan besar di Eropa, tetapi juga menjadi awal abad kebangkitan sains, kebangkitan ilmu pengetahuan. Disinilah kemudian lahirnya renaissance, revolusi industri dan revolusi maritim,” jelasnya.

Persinggungan antara Islam dan Barat selama 200 tahun, meski dimenangkan Islam dengan penaklukkan Konstatinopel oleh Kesultanan Turki Ottoman, dan mengakhiri Imperium Romawi Timur, tapi Islam justru mengalami kemunduran (decline)

“Tapi 40 tahun setelah itu, Andalusia jatuh. Bersamaan dengan itu, Columbus menemukan benua Amerika, dan Vasco de Gama menemukan anak benua India. Begitu ada revolusi maritim, maka justru dia menemukan dunia yang utuh,” katanya.

Sehingga kekuasaan Kesultanan Ottoman yang sebagian besar wilayah daratan dan Laut Mediterania, menjadi tidak relavan, ditambah lagi teknologi yang digunakan juga sudah lama dan tertinggal dari Eropa.

Selain itu, Eropa juga telah menemukan sumber kekayaan baru yang lebih besar. “Eropa butuh setengah abad lebih untuk menemukan dunia yang utuh. Revolusi maritim ini telah mengubah lanskap dunia. Akibat revolusi maritim ini, Indonesia juga dijajah Portugis pada tahun 1511,” katanya.

Sedangkan kedua, jika dilihat dari sejarah modern, Kesultanan Ottoman juga kalah dalam perang dunia (PD) I, sehingga terus mengalami kemunduran. Selain itu, meski Inggris dan Perancis menjadi pemenang, dan menjadi imperium yang menguasai dunia pada abad 18-19 juga terus sama mengalami kemunduran.

“Kemunduran Inggris semakin menyedihkan, sampai tidak punya pemimpin dari dalam negeri sendirinya seperti sekarang. Pemimpinnya orang India (Rishi Sunak, red) sekarang,” katanya.

Sementara pada PD II melahirkan imperium baru, yakni Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet yang merupakan kelanjutan dari peradaban Barat. Namun, kemudian Soviet runtuh, tinggallah AS sendirian sebagai imperium.

Tetapi, hal itu tidak bertahan lama, berjalan sekitar 30 tahun, kemudian muncul kekuatan baru Rusia dan China. Namun, ia tidak tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini.

“Tapi dengan dua fakta sejarah ini, saya mau menjelaskan bahwa dimana letak peluang Indonesia untuk menjadi superpower baru. Jika kita menggunakan sejarah, akan berulang lagi. Akan ada benturan-benturan yang panjang, dan kekacauan yang panjang lagi yang melelahkan,” katanya.

Akibat benturan yang panjang ini, kata Ketua Umum Partai Gelora, kekuatan utama dunia yang akan keluar sebagai pemenang, adalah pemenang yang telah banyak kehilangan energi dan sumber daya.

“Apakah kita akan kembali ke sistem bipolar lagi, saya tidak percaya. Tapi apakah kita akan kembali ke sistem multipolar, itu yang diinginkan oleh para pihak atau , pendatang baru. Yang pasti akan terjadi konflik geopolitik dalam waktu yang lama, yang akan sangat melelahkan,” katanya.

Hal ini akan menjadi sebab adanya kebangkitan satu bangsa dan keruntuhan satu bangsa, karena adanya kelelahan dalam konflik tersebut.

“Di tengah keretakan inilah, ada peluang Indonesia menjadi superpower baru. Sebab, begitu berperang dia (kekuatan utama global) perlu kawan untuk membentuk aliansi-aliansi baru di kemudian hari,” ujarnya.

“Jadi begitu ada crash, disitu ada peluang. Dan saya percaya bahwa Indonesia punya peluang itu, karena ada keretakan geopolitik sekarang ini. Dari teori siklus, peluangnya menjadi superpower itu ada, tapi kita punya kemauan atau tidak, ini yang harus kita jawab bersama,” paparnya.

Jika berbicara soal kemauan, Anis Matta berharap adanya perubahan mindset dari bangsa ini. Sebab, bangsa Indonesia punya masalah dengan keinginannya, tidak berani bermimpi besar dan jarang melakukan prestasi hebat.

“Manusia Indonesia lebih suka yang gimick-gimick, apalagi dalam politik, tidak suka kampanye-kampanye yang besar. Ngapain jualan superpower baru dalam politik, itu hanya orang gila, kita yang kongkrit saja,” katanya.

Karena itu, dalam hal pencapaian (achievement), Indonesia kalah dari China, karena memiliki semangat yang rendah dan kemampuanya tidak maksimal, padahal peluangnya ada sebagai superpower baru dunia.

“Ini yang saya bilang, langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Ada gap antara potensi dan pencapaian, karena achievement kita rendah. Ini yang harus kita lawan, inilah tantangan kita sebagai bangsa,” katanya.

Anis Matta berharap ada upaya untuk membangkitkan semangat dan kemauan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita besar. Sebab, peluangnya ada, tinggal didukung kemauan maksimal untuk mewujudkannya.

“Kenapa Partai Gelora ini, kita namakan gelombang, karena kita tidak ingin menjadi ombak di dalam secangkir kopi, sebab hanya bikin gaduh saja, tapi jadilah gelombang. Saya mungkin dianggap sebagai pemimpi, dianggap itu tidak efektif sebagai bahan kampanya. Tetapi tujuan kita mendirikan partai ini, adalah untuk melakukan hal-hal besar,” pungkasnya.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Copyright 2020 All Rights Reserved
X