Liputan Media Archives – Partai Gelora Indonesia

Fahri Hamzah: Prabowo Figur Paling Siap Lanjutkan Rekonsiliasi dan Legasi Jokowi

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta semua pihak agar terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan di 2024.

Hal ini mengingat waktu pendaftaran dan masa kampanye calon presiden (capres) sangat pendek, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan dalam transisi kepemimpinan bisa tercapai.

“Kita harus memanfaatkan situasi saat ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan proses kepemimpinan yang baik ini, dengan waktu paling transisi yang pendek bisa tercapai,” kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Jelang Final Terbentuknya Koalisi Capres 2024’, di Jakarta, Rabu (20/9/2023) sore.

Fahri mengajak semua pihak untuk terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan saat ini, yang mengusung tema penting, yaitu politik rekonsiliasi dan politik legacy.

“Karena waktu yang sangat pendek ini, kita sebelumnya sudah mengusulkan agar koalisi besar dipertahankan dengan platform politiknya sangat positif, yaitu rekonsiliasi dan legacy,” katanya.

Menurut Fahri, politik rekonsiliasi adalah ikhtiar dalam membangun rekonsiliasi nasional yang telah digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus dilanjutkan, meskipun masih tetap ada kubu-kubuan.

“Pemerintahan Jokowi (Jokowi) yang 10 tahun sudah berhasil mengelola pemerintahan dan sukses dalam bidang ekonomi bisa diteruskan dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja, siapapun pemimpinnya. Itu legacy yang harus dilanjutkan,” tegas Fahri.

Sebab, dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Nusantara (IKN) misalnya, pembangunannya telah menghabiskan uang rakyat yang nilainya mencapai ratusan triliun.

“Jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena ongkosnya mahal sekali, itu adalah uang rakyat. Ini yang harus dipahami semua, bahwa berpikirnya itu tetap harus kepentingan nasional,” ujarnya.

Fahri Hamzah menyebut bahwa Prabowo sepakat untuk melanjutkan dua tema penting bangsa saat ini, yaitu rekonsiliasi dan legacy yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Prabowo, kata Fahri, merupakan satu-satunya figur dalam kabinet Jokowi yang paling siap meneruskan pemerintahan dan rencana kerja pemerintahan Jokowi.

“Kami optimis, Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 ini, sebab elektabilitas Prabowo tinggi, yang didukung suara pendukung Jokowi,” katanya.

Fahri menilai Prabowo sudah berada di dalam rel yang benar yaitu baik secara rekonsiliasi maupun legacy, sementara kandidat lain tidak memenuhi syarat. Tinggal menentukan calon wakil presiden yang akan dibahas para pimpinan partai politik dalam waktu dekat.

Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade menegaskan, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto akan melanjutkan pemerintahan Jokowi, apabila terpilih sebagai Presiden RI ke-8 di 2024. Sebab, Prabowo sudah menegaskan, bahwa dirinya bagian dari tim Jokowi.

“Jokowi selama ini sudah meletakkan fondasi dan percepatan program-program yang sudah dilakukan Jokowi. Intinya kita di Koalisi Indonesia Maju ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi,” ujar Andre.

Sedangkan menyangkut cawapres akan ditentukan bersama para pimpinan parpol, setelah Partai Demokrat mengumumkan secara resmi dukungannya ke Prabowo pada Rapimnas, Kamis (21/9/2023).

“Jadi cawapres Pak Prabowo itu syaratnya bisa meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Lalu, membantu Pak Prabowo dan bisa bekerjasama dalam rangka melanjutkan keberhasilan Jokowi dan cawapres yang disetujui didukung oleh partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo,: katanya.

Jokowi Penentu

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, ada tiga bakal cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto, yakni Erick Thohir, Airlangga Hartarto dan Gibran Rakabuming Raka.

Qodari membeberkan analisis mengapa cawapres Prabowo tak kunjung diumumkan. Menurutnya, Prabowo masih mempertimbangkan beberapa hal.

“Problem nomor satu di kubu Prabowo, bersifat kualitatif, artinya masing-masing ada kelebihan, misal ET disurvei cawapres tertinggi sekarang. Tapi suara PAN relatif kecil hasil Pemilu 2019 dan survei. Sementara Golkar kursi besar tapi elektabilitas Airlangga kecil. Jadi ini mau ambil yang mana? Masing-masing ada lebih dan kurangnya,” kata Qodari.

Karena itu, kata Qodari, ada satu variabel terhadap kasus cawapres Prabowo yaitu mencari jalan tengah di antara PAN, Golkar dan Demokrat. Gibran bisa menjadi alternatif karena dia bukan kader Golkar, PAN dan Demokrat.

“Kelebihannya, dia (Gibran) dari Jateng di mana suara Jateng basis PDIP tapi juga basis Jokowi. Jadi ada harapan kalau Gibran dipilih, separuh suara Ganjar bisa direbut,” kata Qodari.

Namun, Gibran terganjal syarat capres-cawapres yang minimal berusia 40 tahun karena masih berusia 35 tahun. Akan tetapi, syarat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi sehingga Prabowo diperkirakan akan menunggu bagaimana putusan MK.

“Dalam kasus Prabowo ini, ada lagi satu variabel yakni menunggu masalah MK. Kalau MK sudah keluar, saya rasa sudah dekat dengan pengambilan keputusan. Yang paling cepat Ganjar dengan Mahfud MD, paling akhir kubu Prabowo entah Gibran, Erick, Airlangga atau nama lain,” jelas dia.

Qodari mengatakan, jika MK memutus mengabulkan syarat batas usia capres dan cawapres, maka akan menimbulkan gempa politik. Putusan MK ini akan langsung mengubah peta politik.

“Keputusan MK keluar, ini bisa timbulkan gempa, Gugatan soal Gibran dikabulkan, akan menimbulkan gempa politik 9 magnitudo karena sangat mengubah konstelasi,” katanya.

Pertama, Gibran dinilai mampu mengambil separuh suara Ganjar dan kedua berpengaruh pada pemenangan capres.

“Kalau peta suara sebenarnya bukan 3 kandidat capres tapi Jokowi. Peta dari opini publik yang puas atau tidak dengan Jokowi. Mereka yang puas sekitar 80 persen dan yang tidak 20 persen,” kata Qodari.

“Karena itu, pasar suara Anies itu ya cuma sekitar 15-20, sisanya diperebutkan Ganjar dan Prabowo, makanya angkanya beda tipis,” tutur dia.

Lebih jauh, Qodari memprediksi capres yang mempunyai aura Jokowi paling kuat yang akan menang di 2024.

“Yang akan menang yang aura Jokowinya paling kental, makanya itu berusaha direbut dengan gambar dan momentum. Saya bayangkan kalau Gibran maju jadi wapres, Ganjar dan Prabowo itu yang 80 persen suara Jokowi akan melimpah, banjir ke suara ke pasangan yang ada Gibrannya,” kata Qodari.

“Makanya penentu Pemilu Indonesia tetap Pak Jokowi baik dari elektoral, dan baik dinamika,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Ia mengatakan, untuk menetapkan cawapres saat ini diperlukan lima syarat, dimana empat syarat bersifat umum dan satu syarat tambahan.

Pertama adalah elektabilitas, kedua isi tas, ketiga punya asosiasi kuat dengan organisasi keagamaan di Indonesia seperti Nahdatul Ulama dan Muhammdiyah, dan keempat adalah bagian dari elite politik.

“Nah, kalau syarat kelima itu tentatif harus ada restu dari Jokowi. Ini menentukan banget kali ini, di koalisinya Pak Prabowo. Menurut saya, derajatnya yang pertama itu restu Pak Jokowi. Jadi 40 persen restu Pak Jokowi, dan 10 persen, 10 persen itu lagi restu yang lain. Tetapi yang paling penting restunya Pak Jokowi,” tegas Ray RangkutiRangkuti.

Fahri Hamzah Minta Pemerintah Cari Tahu Apa yang Sebenarnya Terjadi Dibalik Putusan FIFA Batalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dibalik pembatalan status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Ia tidak menyangka dengan putusan FIFA yang membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Menurut Fahri, keputusan FIFA itu tidak terlepas dari hal-hal politis.

Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tempat istimewa kepada Presiden FIFA Giovanni Infantino untuk menyampaikan pidato khusus di depan para pemimpin dunia saat KTT G20 Tahun 2022.

“Saya tidak pernah menyangka bahwa FIFA akan bertindak seperti ini kepada Indonesia, mengingat bahwa pada event paling penting G20 yang berlangsung di Bali tahun lalu, Presiden Jokowi telah memberikan tempat yang sangat istimewa bagi Presiden FIFA dan bahkan menyampaikan pidato yang khusus di depan para pemimpin dunia. Bahkan membagikan bola kepada mereka yang akan ditendang dalam event piala dunia di Qatar,” kata Fahri Hamzah Jumat (31/3/2023).

Karena itu, dalam skala negara, kata Fahri, pemerintah harus mencari tahu alasan fundamental apa yang terjadi sebenarnya yang menjadi alasan FIFA.

“Kalau FIFA bermain politik, memang selama ini FIFA selalu berkait dengan politik, di Qatar FIFA melarang Rusia bermain atas argumen invasi kepada Ukraina. Padahal yang menginvasi Ukraina itu adalah politisi Vladimir Putin tapi klub sepakbola jadi korban. Sama juga dengan kasus Israel,” lanjut Fahri.

Fahri menyoroti surat FIFA yang hanya mempertimbangkan Kanjuruhan sebagai dasar pencopotan status tuan rumah Indonesia.

Untuk itu, dia meminta PSSI dan pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait apa yang sebenarnya terjadi.

“Dalam surat keterangan publik, FIFA sama sekali tidak menyebutkan kasus Israel, justru yang disebutkan adalah terkait kasus Kanjuruhan dan apakah kemudian yang dimaksud adalah juga berkaitan dengan keamanan yang tidak menyebutkan target keamanan itu siapa pun. Mengingat berkali-kali event besar diselenggarakan tanpa insiden. Jadi adalah tugas PSSI dan pemerintah untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat agar menjadi jelas ada apa dibalik semua ini,” tegasnya.

FIFA Tidak Fair

Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat juga mengatakan hal serupa. Ia menilai alasan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, karena melihat perkembangan situasi terkini masih jelas sebenarnya apa yang dimaksud FIFA.

Jika alasannya adalah terkait delegasi Israel, maka keputusan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah karena adanya penolakan dari sebagian pihak adalah berlebihan.

Sebab, masih banyak jalan keluar terhadap hal tersebut tanpa harus membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah.

Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan pidato terkait hal tersebut. Dimana pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan tim Israel untuk bertanding ke Indonesia, meskipun Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun, dalam event ini Pemerintah Indonesia telah menjamin keselamatan tim sepakbola Israel.

“Jika pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah hanya karena alasan penolakan sebagian pihak di Indonesia terhadap delegasi Israel, maka kita Bangsa Indonesia patut mempertanyakan apakah FIFA dibawah pengaruh Israel sehingga terlalu mengistimewakan Israel,” katanya.

Bahkan jika alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah karena tragedi sepak bola Kanjuruhan maka mestinya keputusan pembatalan tersebut dilakukan sudah sejak jauh jauh hari dan bukan saat ini.

Menurutnya, keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 adalah keputusan yang tidak fair, serta melecehkan martabat bangsa Indonesia.

“Indonesia seakan-akan tidak mampu untuk menyelenggarakan event tersebut dengan baik dan menjaga keamanan seluruh delegasinya,” tegas Achmad Nur Hidayat.

Partai Gelora Minta PT dan Ambang Batas Presiden Dipertahankan

#Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #Parrai Gelora, #RUU Pemilu

Partaigelora.id – Partai Gelora (Gelombang Rakyat) Indonesia meminta ambang batas parlemen atau Parlementary Threshold (PT) DPR RI dan ambang batas presiden (Presidential Threshold) tidak dinaikkan.

Ambang batas parlemen 4 persen dan ambang batas Presidential Treshold sebesar 20 persen dinilai sudah ideal, serta bisa mewakili representasi dan legitimasi rakyat.

“Dari pengalaman kita dalam berbagai macam pemilu, kita akan mengusulkan untuk mempertahankan 4 persen Parlementary Threshold dan Threshold Presiden 20 persen,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (30/1/2021).

Menurut Anis Matta, untuk mencari satu atau dua kursi DPR tidaklah gampang, butuh kerja keras untuk meraih hati dan simpati masyarakat agar bisa terpilih sebagai wakil rakyat.

“Pemilu pada dasarnya pertarungan, sehingga orang tidak perlu dibatasi dalam kompetisi. Siapa pemenangnya, akan terjawab dengan sendirinya. Biarkan mereka bertarung dengan mudah, toh untuk mendapatkan 1 kursi atau 2 kursi bukan pekerjaan gampang. Kenapa harus dibatasi dengan Parlementary Threshold,” katanya.

Karena itu, Anis Matta meminta semua pihak memahami arti filosofi Parlementary Treshold, dimana PT tersebut merupakan kelompok sosial yang ada di masyarakat.

“Jadi partai tengah dan kecil juga merepresentasikan kelompok sosial tertentu yang tidak akan tereprestasikan melalui partai-partai besar itu. Kalau kita lihat, representasi tersebut sebenarnya tidak akan diperoleh dengan Parlementary Threshold sekarang,” katanya.

Namun, beda dengan ambang batas Presiden yang butuh legitimasi rakyat, diwakili partai politik yang mendapatkan kursi di DPR. Sehingga ambang batas untuk Presiden jauh lebih tinggi dari ambang batas parlemen.

“Presidential Threshold adalah legitimasi, makanya tresholdnya tinggi 20 persen, sehingga siapanpun yang kita calonkan memiliki legitimasi. Partai Gelora sepakat untuk mempertahankan yang ada, PT 4 persen dan 20 persen untuk Presiden,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, menolak jika PT dinaikkan menjadi 5 persen atau lebih, seharusnya malah diurunkan menjadi 0 persen karena prinsipnya Pemilu adalah pertarungan yang merepretasikan rakyat. Sehingga siapapun bisa menjadi pemenang dan pihak yang kalah.

“Kalau dinaikkan, kita pasti keberatan karena prinsip dasar dari Parlementary Treshold tidak diperoleh, yaitu representasi. Bagi partai besar sebanarnya tak masalah PT-nya tetap 4 persen, bisa menang 30, 40 dan 50 persen tergantung kerja keras partai tersebut,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini berharap partai besar tidak menghambat partai tengah, kecil maupun partai baru untuk memperoleh kursi di DPR.

“Partisipasi partai lain jangan dihambat untuk mendapatkan kursi itu berat. Justru kita harusnya mendorong partispasinya dipermudah. Jadi masalahnya bukan di RUU Pemilu, tapi untuk mendapatan kursi itu saja berat,” tandasnya.

Dengan PT 4 persen saja, lanjut Anis Matta, andaikata partisipasi rakyat yang memiliki hak suara sebesar 132 juta dari 200 jutaan rakyat Indonesia, hal itu hanya merepresentasikan hanya sekitar 60 persen saja.

“Perhitungan tersebut setelah dikurangi surat suara yang rusak, suara partai yang tidak lolos parlementary threshold. Jadi kursi parlemen yang didapat hanya merepresentasikan 60 persen. Makanya biarkan saja, toh nanti mereka mendapatkan suara melalui pertarungan,” katanya.

Anis Matta mengingatkan partai besar bahwa Pemilu 2024 berbeda dengan situasi dengan pemilu sebelumnya atau pemilu era reformasi. Pemilu 2024 berada dalam situasi krisis berlarut akibat pandemi Covid-19.

Bisa jadi partai yang lolos ke DPR pada Pemilu 2019 lalu, tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Bahkan partai pemenang pun, dengan situasi pandemi Covid-19, bisa menjadi partai yang kalah.

“Pemilu 2024 ini akan menjadi peta politik yang membedakan seluruh pemilu era reformasi. Situasinya akan sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya, tidak gampang bagi kita untuk memprediksi pemenang Pemilu,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan, Pemilu di Indonesia berbeda dengan Pemilu di Malaysia. Dimana Pemilu di Indonesia, jadwalnya sudah jelas, tapi pemenangnya tidak jelas, sementara di Malaysia jadwalnya tidak jelas, namun pemenangnya jelas.

“Jadi di kita ini jadwalnya jelas, tapi pemenannya tidak jelas. Sementara situasi makro kita akibat pandemi ini bener-benar berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Jadi saya kira tidak gampang untuk memprediksi pemenang Pemilu 2024,” pungkas Anis Matta.

Seperti diketahui, draf revisi undang-undang (RUU) Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (Polegnas) prioritas DPR 2021 menyebutkan soal kenaikan ambang batas parlemen DPR RI menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Dalam Revisi UU Pemilu ini, DPR menggunakan dua istilah baru yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu daerah.

Sebelumnya, di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan ambang batas parlemen untuk tingkat DPR sebesar 4 persen. Sementara itu, UU yang sama membebaskan semua parpol untuk ikut dalam penentuan kursi di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota alias tanpa ambang batas.

RUU Pemilu juga menyebutkan soal ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar 4 persen. Acuannya adalah perolehan suara untuk Pemilu Legislatif (Pileg) periode sebelumnya.

Link terkait: https://www.timesindonesia.co.id/read/news/324563/partai-gelora-minta-pt-dan-ambang-batas-presiden-dipertahankan

Sumber: Times Indonesia

Kemendagri Tegaskan Revisi UU Pemilu Dibahas Usai Pilkada 2024

#Pilkada 2022 dan 2023, #Pilkada 2024, #RUU Pemilu

Partaigelora.id – Kemendagri menegaskan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 201 ayat 5 disebutkan “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.”

Kemudian direvisi dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 201 ayat 8 menjadi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

“Oleh karenanya, mestinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan UU yang ada, yaitu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah negara Indonesia pada tahun 2024,” ujar Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulis, Jumat (29/1/2021).

Pernyataan ini disampaikan pada pertemuan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat menyikapi adanya usulan revisi UU Pemilu. Ia menegaskan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan 2024 sesuai UU yang ada, kemudian dievaluasi usai pelaksanaanya sehingga evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan revisi perlu atau tidak.

“UU tersebut mestinya dilaksanakan dulu, nah kalau sudah dilaksanakan nanti tahun 2024, dievaluasi, hasil evaluasi itu lah yang menentukan apakah UU Nomor 10 tahun 2016 itu harus kita ubah kembali atau tidak, nah tetapi mestinya kita laksanakan dulu,” jelasnya.

Ia menegaskan posisi Kemendagri terhadap wacana revisi itu adalah menjalankan UU yang ada, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 8. Ia juga menyebut fokus pemerintah saat ini adalah menghadapi pandemi COVID-19, mengatasi berbagai persoalan dari aspek kesehatan, hingga dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi.

“Hari ini fokus utama kita adalah bagaimana bisa cepat mengatasi masalah pandemi COVID-19, alhamdulillah sekarang ini sudah ada vaksin, itu prioritas kita sekarang adalah menyelamatkan masyarakat dan warga negara kita, jadi tentu ada prioritas-prioritas yang harus kita lakukan,” tutupnya.

Link terkait: https://news.detik.com/berita/d-5353824/kemendagri-tegaskan-revisi-uu-pemilu-dibahas-usai-pilkada-2024

Sumber: Detikcom

Partai Gelora Ingin Pilkada 2022 dan 2023 Berbarengan dengan Pilpres 2024

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia setuju penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 digelar pada 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Partai Gelora setuju Pilkada ditarik serentak ke 2024 dengan segala plus minus dan konsekuensinya. Karena itu sudah jadi keputusan politik pemerintah dan DPR di UU Pilkada, ” kata Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Jumat (30/1/2021).

Menurutnya, penyelenggaran Pilkada serentak pada 2022 dan 2023, dikuatirkan dapat menimbulkan peningkatan dan penyebaran Covid-19.

“Pilkada serentak pada 2022 dan 2023 tentunya akan memicu kembali peningkatan penyebaran Covid -19 yang diprediksi belum tuntas pada 2022. Juga akan menyedot keuangan negara di saat pemerintah menghadapi kesulitan keuangan,” ujarnya.

Mahfuz memahami alasan partai politik yang tetap menginginkan pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan sesuai jadwal, karena mengakitkan banyaknya penunjukkan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah.

ebab, Pjs kepala daerah tidak memiliki kewenangan terhadap kebijakan strategis, seperti masalah anggaran.

“Menurut kami, sebaiknya partai-partai dan pemerintah duduk bersama membahas dan menyepakati solusi atas konsekuensi-konsekuensi tersebut,” ucap Mahfuz.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2022 dan 2023 dijadwalkan tetap digelar.

Hal tersebut mengacu draf RUU Pemilu, Pasal 731 ayat 2 dan 3. Apabila itu disepakati, maka jadwal Pilkada Serentak Nasional pada November 2024 otomatis tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan atau langsung disatukan pada 2024.

Namun, Pasal 732 menyebutkan, jika Pilkada pada 2022 dan 2023 tidak dapat dilaksanakan karena bencana nonalam, pemilihan ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana nonalam itu berakhir.

Penetapan jadwal pilkada yang tertunda dilakukan KPU setelah melakukan pertemuan konsultatif bersama DPR, Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kemudian, Pasal 734 menyebutkan, pemilu daerah serentak pertama diselenggarakan pada 2027. Pilkada serentak berikutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Hal ini berbeda dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan pilkada serentak pertama kali dijadwalkan pada 2024 berbarengan dengan pemilu nasional.

Dalam UU 7/2017, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan, sehingga daerah yang melaksanakan Pilkada 2017 dan 2018, baru akan menggelar pilkada pada 2024.

Setelah masa jabatan kepala daerahnya berakhir, daerah akan dipimpin penjabat sementara hingga kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dilantik.

Ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2022, terdiri dari tujuh pemilihan gubernur, 76 pemilihan bupati, dan 18 pemilihan wali kota.

DKI Jakarta termasuk daerah yang dijadwalkan menggelar Pilkada 2022. Sementara, ada 170 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2023, terdiri dari 17 pemilihan gubernur, 115 pemilihan bupati, dan 38 pemilihan wali kota.

Link terkait: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/29/partai-gelora-ingin-pilkada-2022-dan-2023-berbarengan-dengan-pilpres-2024

Sumber: Tribunnews

Vaksin Covid-19 Gratis, Gelora Angkat Topi Untuk Presiden Jokowi

#AnisMatta, #GeloraIndonesia, #Jokowi, #PartaiGelora, #VaksinGratis

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta memuji kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggratiskan vaksin Sinovac untuk masyarakat sebagai upaya menghadapi pandemi Covid-19. “Saya mengapresiasi kebijakan vaksin gratis untuk menghadapi pandemi Covid-19,” kata Anis Matta dalam keterangannya, kemarin.

Dalam situasi seperti sekarang, lanjut mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, vaksin adalah barang publik yang harus dikelola dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, program vaksinasi Sinovac yang akan diselenggarakan di Indonesia sama sekali tidak akan dikenakan biaya.

Keputusan ini diambil setelah menerima berbagai masukandari masyarakat serta melakukan kalkulasi ulang mengenai keuangan negara. Mantan Walikota Solo itu juga memastikan, akan menjadi penerima pertama vaksin Covid-19 di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, bahwa vaksin Sinovac yang digunakan aman.

Menurut Anis, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, negara harus hadir. Salah satunya, dengan memberikan vaksin gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi di tengah masyarakat.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Dia memuji sikap Jokowi yang bersedia menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin Sinovac dari China. Hal itu memberikan kemantapan hati masyarakat Indonesia, bahwa vaksin tersebut benar-benar aman digunakan.

“Presiden menjadi orang pertama divaksin itu luar biasa. Kita juga harus bersyukur, kalau seluruh rakyat akan digratiskan dalam penyuntikan vaksin ini,” katanya.

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua DPR ini mengingatkan pemerintah agar segera menyusun jadwal program vaksinasi tersebut. Agar, ketika masyarakat akan disuntik, tidak sedang berpergian atau berkegiatan lainnya. “Sehingga penyuntikan vaksin secara masif ini akan berhasil. Dampaknya pandemi Covid-19 bisa segera berakhir, “ ujarnya.

Fahri menambahkan, yang tidak kalah penting yang harus dijelaskan pemerintah adalah jaminan kehalalan vaksin asal China tersebut. “Vaksin ini halal atau tidak, itu akan jadi perdebatan terus. Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus memberikan jaminan, vaksin itu (Sinovac-red) halal,” cetusnya.

Link terkait: https://rmco.id/baca-berita/parpol/58050/vaksin-covid19-gratis-gelora-angkat-topi-untuk-presiden-jokowi

Sumber: Rakyat Merdeka (RMco.id)

Jokowi Akan Jadi Orang Pertama Divaksin, Fahri Hamzah: Luar Biasa

#AnisMatta, #GeloraIndonesia, #Jokowi, #PartaiGelora, #VaksinGratis

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggratiskan program vaksinasi untuk masyarakat.

Menurutnya, keputusan Jokowi akan menjadi orang pertama disuntik vaksin Sinovac dari China, memberikan kemantapan hati buat masyarakat Indonesia, jika vaksin tersebut benar-benar aman untuk digunakan masyarakat.

“Presiden (Jokowi), sudah menjamin itu luar biasa. Presiden menjadi orang pertama di vaksin itu luar biasa dan kita harus bersyukur, kalau seluruh rakyat akan digratiskan penyuntikan vaksin ini,” ujar Fahri dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (17/12/2020).

“Perlu diberi tahu, bahwa sikap yang baik dari Presiden jadi orang yang pertama yang disuntikkan, menurut saya, ini memberikan keyakinan kemantapan hati bagi rakyat, bahwa yang akan disuntik adalah obat yang aman bagi masyarakat,” sambung Fahri.

Fahri berharap pemerintah segera menyusun jadwal program vaksinasi tersebut, kapan jadwal penyuntikan vaksin mulai dilakukan.

Hal itu agar masyarakat punya perencanaan untuk mengatur jadwalnya, sehingga ketika disuntik tidak dalam berpergian atau berkegiatan lainnya.

“Intinya, perlu dijelaskan jadwalnya ke masyarakat, sehingga masyarakat punya waktu mengatur hari-hari mereka kedepan. Vaksin ini menentukan sekali dan membuat mereka menjadi tahu, bahwa vaksin membuat kekebalan mereka,” tutur Fahri.

Menurutnya, dengan jadwal yang terukur ini, maka semua masyarakat mengetahui kapan dirinya akan divaksinasi, dan dampaknya pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

Fahri menambahkan, yang tidak kalah penting dan harus dijelaskan pemerintah ke masyatakat, yaitu masalah kehalalan vaksin Sinovac asal China tersebut.

“Jadi ada isu lain yang tak kalah penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar yang muslim. Vaksin ini halal atau tidak, itu akan jadi perdebatan terus. Nah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai mantan Ketua MUI harus memberikan jaminan, bahwa vaksin itu (Sinovac) halal,” ucap Fahri.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Partai Gelora Indonesia Anis Matta.

Ia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menggratiskan vaksin untuk masyarakat sebagai upaya menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya mengapresiasi kebijakan vaksin gratis untuk menghadapi pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti sekarang ini, vaksin adalah barang publik yang harus dikelola dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan,” kata Anis.

Menurut Anis, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini negara harus hadir, salah satunya dengan memberikan vaksin gratis.

Salam situasi saat ini, kata Anis, tidak banyak masyarakat yang mampu membeli vaksin, sehingga negara harus hadir dan tidak ada diskriminasi dalam program vaksinasi.

“Jadi jangan sampai rakyat tersekat-sekat dan terdiskriminasi dalam akses terhadap vaksin. Negara harus hadir,” papar Anis.

Link terkait: https://www.tribunnews.com/corona/2020/12/17/jokowi-akan-jadi-orang-pertama-divaksin-fahri-hamzah-luar-biasa

Sumber: Tribunnews.com

Top! Gelora FC Juara II Turnamen ‘Domba Cup’ yang Diikuti Pemain Berkelas

#DombaCup, #GeloraFC, #KumalasariKartini, #PartaiGelora

Partaigelora.id – Tim Sepak Bola Gelora Football Club (FC) berhasil meraih juara kedua dalam kejuaraan Turnamen Mini ‘Domba Cup’ di Lapangan Galaxy Lapangan Galaksi. Kp. Pasir Kakapa. Rt.02/04 Desa Pasirlaya. Sukaraja , Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (12/12/2020) lalu.

Di pertandingan final, Gelora FC kalah dalam drama adu penalti melawan Funtastic FB , setelah bermain imbang 0-0 dalam dua kali 15 menit. Dalam adu pinalti itu, Gelora FC kalah 2-3 dari Funtastic FB.

Sebagai Juara I pertama Turnamen Mini ‘Domba Cup’, Funtastic FB mendapatkan hadiah seekor domba atau kambing, sertifikat dan piala. Sementara Juara II Gelora FC mendapatkan piala dan sertifikat .

Kejuaraan ‘Domba Cup’ ini diikuti oleh 16 klub sepak bola profesional di Jabodetabek, antara lain FSMAL FC, Funtastic FB, Trijaya FC, Jatayu FC, Tunas Harapan, FC Futsala, Amatitrans FC, MPFC Cikeas, Warcindo FC, Putra Pangkalan, dan Gelora FC.

Tedi Berlian, mantan wing back (bek sayap), Sriwijaya FC yang menginisiasi Turnamen Mini ‘Domba Cup’ ini mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan positif olahraga kompetisi sepak bola di perkampungan dengan hadiah seekor domba, yang lazim digelar di Lapangan Galaxy FC, Pasirlaya, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat.

“Lapangan Sepak Bola-nya cukup luas menghadirkan para pemain handal, eks Liga 1 dan Liga 2 yang cukup berkelas. Domba Cup ini tradisi sepak bola di perkampungan Pasirlaya, Sukaraja dengan hadiah seekor domba,” kata Tedi.

Ketua Bidang Olahraga, Hobbi dan Gaya Hidup Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kumalasari Kartini mengapresiasi langkah Tedi Berlian menyelenggarakan Turnamen Mini ‘Domba Cup’ dalam memberikan motivasi keberlangsungan pembinaan sepak bola yang nyaris terhenti akibat pandemi Covid-19.

“Partai Gelora Indonesia memberikan motivasi kepada masyarakat dalam menciptakan bibit-bibit muda sepak bola berbakat dan bisa go international. Keikutsertaan Gelora FC dalam turnamen ‘Domba Cup’ ini sebagai langkah perhatian kami,” kata Kumalasari Kartini dalam keterangannya, Selasa (15/12/2020).

Kumalasari Kartini, yang akrab disapa Mala, mengatakan, Partai Gelora telah membentuk klub sepak bola profesional dengan nama Gelora FC. Gelora FC ini bertujuan sebagai wadah bagi anak-anak muda Indonesia untuk menyalurkan energi dan hobinya di bidang olahraga sepak bola, sehinggga bisa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

“Gelora FC bertujuan sebagai wadah anak muda menyalurkan energi dibidang sepakbola dn berprestasi. Juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada konstituen muda dan penggemar sepak bola pada khususnya,” kata Mala.

Turnamen Mini ‘Domba Cup’, menurut Mala, bisa menjadi pilihan untuk menjaga keberlangsungan sepak bola Indonesia yang aman selama pandemi Covid-19. Selain tidak banyak penonton, lapangan tempat turnamen juga jauh dari hingar bingar keramaian yang bisa memicu kerumunan massa.

“Saya kira turnamen mini seperti ini bisa menjadi pilihan, menggelar event sepak bola aman di masa Covid-19. Kondisi lapangan jauh dari kota, sehingga tidak banyak dihadiri penonton, cukup 1 hari kita mengadakan turnamen ‘Domba Cup’ di saat pandemi,” kata Ketua Bidang Olahraga, Hobbi dan Gaya Hidup Partai Gelora Indonesia ini.

Sebelum tampil sebagai Juara II ‘Domba Cup’ , Tim Gelora FC bermain dalam empat babak turnamen mini yang berlangsung selama satu hari ini, dengan sistem pertandingan 2 x 15 menit.

Dari empat babak pertandingan hingga semifinal dan fiinal, Gelora FC menjadi satu-satunya tim yang tidak kebobolan. Kebobolan hanya terjadi pada drama adu pinalti.

Babak 1: Gelora FC vs CMC FC, skor: 2-0. Babak 2: Gelora FC vs Trjaya, skor: 1-0. Babak 3: Semifinal Gelora FC Vs Warcindo FC , skor: 0-0, adu pinalti: 3-2. Babak 4: Gelora FC vs Futastic FB, skor: 0-0, adu pinalti: 2-3.

Link terkait: https://batamtoday.com/home/read/156786/Top-Gelora-FC-Juara-II-Turnamen-Domba-Cup-yang-Diikuti-Pemain-Berkelas

Sumber: BATAMTODAY.COM

Anis Matta Ajak Semua Elemen Manfaatkan Peluang Meski Sedang Krisis

#AnisMatta, #HUT01Gelora, #KrisiisBerlarut, #ManfaatkanPeluang

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia merayakan Milad ke -1 yang jatuh tepat di hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam pidato politiknya, menyinggung krisis dunia dan Indonesia akibat pandemi Covid-19 saat ini.

“Kita sekarang berada di tengah krisis berlarut dan sistemik, dan rasanya krisis ini akan berlangsung lebih lama. Sebabnya adalah karena tatanan dunia yang sekarang ini ada, yang dulu muncul setelah Perang Dunia II,” ujar Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (29/10).

Menurut Anis Matta, pandemi virus Korona menjadi pemicu pertarungan politik dunia. Krisis ini, kata Anis Matta, tak bisa diprediksi kapan akan berakhir.

“Ini sedang mengalami penataan ulang, setiap penataan ulang dalam sejarah, dalam skala besar seperti ini selalu disertai dengan pertarungan geopolitik yang sangat seru. Karena itu, kita tidak bisa meramalkan berapa lama situasi ini akan berlangsung dan saya percaya bahwa pandemi adalah trigger yang mempercepat seluruh konflik yang selama ini tersembunyi, atau tidak terlihat oleh kebanyakan orang,” katanya.

“Atau seluruh masalah yang ada di dalam tatanan dunia saat ini baru muncul ketika ada trigger seperti ini, walau sebenernya sudah ada jauh sebelum trigger ini muncul,” sambungnya.

Anis Matta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan peluang meski ada krisis, seperti semangat para pemuda di Hari Sumpah Pemuda 1928. Partai Gelora yang dikemudikannya memiliki tujuan Indonesia menjadi kekuatan ke-5 dunia.

“Nah di tengah krisis seperti ini, ilham yang kita peroleh dari Sumpah Pemuda adalah bahwa kita harus fokus pada peluang bukan pada krisis, dan semangat pada fokus peluang itulah kita sekali lagi memekikkan satu mimpi baru yang kita perjuangkan, agar mimpi besar ini menjadi mimpi bersama kita. Mimpi bersama generasi Indonesia baru,” katanya.

“Atau seluruh masalah yang ada di dalam tatanan dunia saat ini baru muncul ketika ada trigger seperti ini, walau sebenernya sudah ada jauh sebelum trigger ini muncul,” sambungnya.

Menurut Anis Matta, mimpi menjadi lima besar dunia adalah cara menemukan peluang dan selanjutnya mengalirkan energi bangsa seluruhnya, ke dalam arah sejarah baru itu.

Namun, mimpi besar itu memerlukan peta jalan (road map) yang jelas. Tapi jika sebuah mimpi besar disepakati, seluruh elemen bangsa perlu berkolaborasi untuk membuat peta jalan yang merupakan arah sejarah baru. Anis Matta yakin peta jalan jauh lebih mudah disepakati, meski ada seribu jalan yang harus ditempuh bersama.

“Keragaman adalah alasan untuk bersatu dan berkolaborasi. Kita tidak boleh memberi ruang bagi pembelahan yang mencabik-cabik keutuhan kita sebagai bangsa. Kita telah menjadi Indonesia, kini saatnya Indonesia ikut menjadi pemimpin dunia,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Anis Matta secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, yang telah berkenan memberi ucapan selamat ulang tahun yang pertama kapada Partai Gelora.

Link terkait:

https://www.jawapos.com/nasional/politik/29/10/2020/anis-matta-ajak-semua-elemen-manfaatkan-peluang-meski-sedang-krisis/

Sumber: Jawa Pos

HUT Gelora ke-1, Anis Matta Bicara Generasi Baru RI Hadapi Krisis Dunia

#AnisMatta, #GenerasiBaru, #HUT01Gelora

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-1 yang tepat di hari Sumpah Pemuda. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta bicara soal krisis dunia saat ini.

Perayaan HUT pertama Partai Gelora ini berbarengan dengan rapat koordinasi nasional (rakornas) secara daring dan disiarkan akun YouTube Gelora Indonesia, Rabu (28/10/2020). Turut hadir Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekjen Mahfudz Siddiq, dan para kader yang hadir secara virtual.

Menurut Anis Matta, pandemi virus Corona menjadi pemicu pertarungan politik dunia. Krisis ini, kata Anis Matta, tak bisa diprediksi kapan akan berakhir.

“Ini sedang mengalami penataan ulang, setiap penataan ulang dalam sejarah, dalam skala besar seperti ini selalu disertai dengan pertarungan geopolitik yang sangat seru. Karena itu kita tidak bisa meramalkan berapa lama situasi ini akan berlangsung dan saya percaya bahwa pandemi adalah trigger yang mempercepat seluruh konflik yang selama ini tersembunyi atau tidak terlihat oleh kebanyakan orang,” ujar Anis Matta.

“Atau seluruh masalah yang ada di dalam tatanan dunia saat ini baru muncul ketika ada trigger seperti ini, walau sebenernya sudah ada jauh sebelum trigger ini muncul,” sambungnya.

Momen yang tepat dengan hari Sumpah Pemuda saat ini, Anis Matta mengajak seluruh elemen masyarakat memanfaatkan peluang meski ada krisis. Partai yang dikemudikannya memiliki tujuan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi ke-5 dunia.

“Nah di tengah krisis seperti ini, ilham yang kita peroleh dari Sumpah Pemuda adalah bahwa kita harus fokus pada peluang bukan pada krisis, dan semangat pada fokus peluang itulah kita sekali lagi memekikkan satu mimpi baru yang kita perjuangkan agar mimpi besar ini menjadi mimpi bersama kita. Mimpi bersama generasi Indonesia baru,” imbuhnya.

Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada Partai Gelora atas HUT ke-1 dan menaruh harapan di kancah perpolitikan Tanah Air. Meski Partai Gelora meski berumur muda, namun Jokowi berharap Gelora menjadikan Indonesia memiliki kekuatan.

“Semoga Partai Gelora dapat memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai kekuatan demokrasi dan menggelombangkan semangat rakyat untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi ke-5 dunia,” ucap Jokowi.

Link terkait:

https://news.detik.com/berita/d-5232910/hut-gelora-ke-1-anis-matta-bicara-generasi-baru-ri-hadapi-krisis-dunia

Sumber: Detik

Sign In

Kategori: Liputan Media