Category: Liputan Media

INILAHCOM, Jakarta – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Muhammad Anis Matta meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan skenario terburuk terhadap fundamental ekonomi.

Ya, lantaran pandemi Covid-19 belum terlihat kapan berakhirnya. “Bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian kita? Seberapa dalam dampak krisis ini terhadap fundamental ekonomi Indonesia? Bagaimana mengantisipasi melesetnya penerimaan pajak dari target, dan apa mitigasinya?” ujar Anis Matta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Menurut Anis, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, pemerintah sudah seharusnya menanggalkan ‘politik pencitraan’. Dalam hal ini, Jokowi sudah sepatutnya menyiapkan skenario terburuk untuk menghadapi krisis berlarut ini. “Sebaiknya pemerintah tidak merisaukan soal citra. Karena yang mendesak adalah menyampaikan apa adanya kepada rakyat,” tegasnya.

Anis berharap pemerintah lebih mengedepankan prinsip transparansi terhadap kondisi pandemi agar masyarakat betul-betul memahami, bahwa krisis berdampak pada sejumlah sektor.

Dengan transparansi dan kejujuran itu, lanjutnya, diyakini semua pihak akan timbul kesadaran kolektif untuk bahu-membahu membantu pemerintah agar bangkit dari keterpurukan krisis saat ini.

“Dari berbagai krisis yang pernah terjadi di dunia, kita belajar bahwa transparansi dan kejujuran adalah pilar penting untuk bertahan dan bangkit. Khususnya transparansi dan kejujuran pemerintah menyampaikan bagaimana kondisi negara sebenarnya dalam melalui krisis ini,” ujarnya.

Transparansi dan kejujuran yang perlu dilakukan pemerintah, kata Anis, menyangkut mitigasi kasus Covid-19 agar tidak terus melebar pada fundamental ekonomi. “Bagaimana kekuatan perbankan kita menghadapi perlambatan ekonomi yang akan berlangsung lama?” tanya Ketua Umum Partai Gelora Indonesia yang merupakan sempalan dari PKS ini.

Oleh karena itu, transparansi dan kejujuran harus benar-benar diutamakan pemerintah agar masyarakat bisa mengantisipasi dampak dari krisis tersebut. “Kejujuran dan transparansi pemerintah penting agar rakyat bersiap-siap, menyusun prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat,” tandasnya.

Transparansi dan kejujuran pemerintah juga diperlukan untuk menjelaskan sejauh mana efektifitas sistem pelayanan kesehatan dalam menghadapi jumlah pasien positif Covid-19 yang terus meningkat dari hari ke hari.

“Begitu juga bagaimana keandalan sistem pelayanan kesehatan kita sebenarnya, dalam menghadapi jumlah pasien positif Covid-19 yang terus meningkat,” pungkas Anis.

Mengingatkan saja, data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 per 7 Juli 2020, menyebutkan, jumlah orang yang terpapar Corona mencapai 66.226 jiwa. Sedangkan jumlah pasien sembuh 30.785 orang dan meninggal 3.309 orang.

Hingga saat ini, anggaran penanganan Covid-19 membengkak Rp272,1 triliun atau setara 67%. Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai rapat bersama Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/6/2020), mengatakan pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp405,1 triliun menjadi Rp677,2 triliun. [ipe]

Sumber : inilah.com

Pandemi Covid-19 menjadi prahara yang seperti tak berujung bagi pemerintahan Indonesia.

Kebingungan antara mengutamakan sektor mana, antara kesehatan atau ekonomi selalu menjadi pembahasan yang krusial dalam kurun beberapa bulan terakhir.

Per hari Jumat (3/7/2020), jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 60.695 orang.

Selain sektor kesehatan yang saat ini terjengkal-jengkal meladeni cepatnya penularan Covid-19, sektor ekonomi juga mengalami pukulan yang telak.

Hal ini pun menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo, yang secara serius mengungkapkan rasa kekesalannya terhadap beberapa menteri-nya akibat kinerja yang lamban dan tak memilliki “sense of crisis” selama pandemi Covid-19 ini.

Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020), yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020) menjadi perbincangan hangat publik Indonesia.

Dalam unggahan tersebut, terlihat dengan jelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan beberapa hal penting, menyindir beberapa sektor kementerian dan berbicara dengan raut muka kesal serta nada yang tinggi.

“Kemarahan” Jokowi disebut akibat dari lambannya kinerja para pembantunya di kabinet atau sektor kementerian terkait respons terhadap pandemi Covid-19 dan dampak-dampak turunannya.

Akibat hal tersebut, beredar kabar akan adanya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Namun, tindakan “marah-marah” Jokowi terhadap para menteri dan jajaran pemerintahan yang dipertontonkan ke publik ini dianggap tidak layak.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai tidak selayaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan kemarahannya di depan publik.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (1/7/2020) lalu.

Sebelumnya Jokowi mengecam kinerja menterinya yang dirasa kurang tanggap menangani pandemi Virus Corona (Covid-19).

Ia juga mengancam akan merombak kabinet (reshuffle) dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020) lalu.

Menanggapi pidato Jokowi tersebut, Fahri menilai tidak perlu presiden sendiri yang marah-marah.

Menurut dia, teguran itu bisa disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

“Jangan presidennya yang marah, cukup Moeldoko yang marah,” kata Fahri Hamzah.

Menurut dia, teguran itu dapat disampaikan dengan lebih halus oleh Moeldoko.

“Marahnya Moeldoko bilang, ‘Pak Menteri, ini anggarannya kok sekian? Tolong minta data Anda yang terbaru, presiden minta’,” papar Fahri.

“Moeldoko cukup bilang begitu,” lanjutnya.

Fahri menilai cara itu akan lebih efektif dan membuat menterinya segan dengan permintaan presiden.

“Begitu bilang presiden minta, gemetar itu orang. Presiden minta, lapor datanya,” jelas Fahri.

Fahri kemudian menjawab pertanyaan Najwa Shihab yang mengungkapkan kenapa tidak Presiden saja yang meluapkan kemarahan.

“Kita perlu menjaga kewibawaan presiden. Presiden itu untuk kepentingan persatuan,” jelas Fahri.

“Ketika Anda melihat Jokowi selantang itu, itu menjatuhkan wibawanya?” tanya Najwa lagi.

Fahri membenarkan.

Ia menyarankan sebaiknya sikap marah itu tidak perlu ditunjukkan lagi.

“Iya, kalau terus-menerus melakukan itu, runtuh wibawanya,” tegas Fahri.

Ia menyinggung ada banyak kesalahan data dalam pidato yang disampaikan Jokowi, termasuk tentang minimnya penyerapan anggaran Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan.

Menurut Fahri, data yang masuk di presiden berbeda dengan yang dimiliki Komisi IX.

“Apalagi kalau kemudian dalam marahnya itu banyak salah data, seperti dia dibantah oleh Komisi IX yang mengatakan bahwa Menteri Kesehatan belanjanya lebih banyak,” ujar Fahri.

“Yang masuk di dia cuma Rp 1,9 triliun,” tambahnya.

Isu reshuffle berhembus

Seperti yang diketahui, kabar akan adanya reshuffle berhembus kencang menyusul kemarahan sekaligus peringatan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi merasa kecewa dengan kinerja dari para menterinya dalam menyikapi krisis dan pandemi Virus Corona.

Dikutip dari acara Kompas Petang, Kamis (2/7/2020), kini muncul ada tiga menteri yangbisa terkena reshuffle.

Satu di antaranya adalah Menteri Kesehatan yang dijabat oleh Terawan Agus Putranto.

Terawan Agus sebelumnya menjadi sorotan utama lantaran berkaitan langsung dengan kasus Covid-19, yakni di bidang kesehatan.

Terlebih pada rapat kabinet saat itu, Kementerian Kesehatan menjadi contoh buruk yang disampaikan oleh Jokowi, terkait dengan anggaran yang dikeluarkan.

Kemenkes disebut baru mengeluarkan anggaran sebesar 1,53 persen dari total yang dianggarkan sebesar Rp 75 triliun.

Dalam tayangan Kompas tersebut memperlihatkan Terawan Agus digantikan oleh Daeng Muhammad Faqih.

Daeng Faqih saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Selain Menkes, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wishnutama Kusubandio juga punya peluang digantikan oleh Triawan Munaf.

Triawan Munaf merupakan Kepala Badan Ekonomi Kreatif pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

Dan selanjutnya ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim.

Melihat dari tayangan tersebut, Nadiem Makarim bisa saja digantikan oleh Haedar Nashir, yang kini menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Sebelumnya diberitakan TribunWow.com, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin buka suara soal kabar reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

Hal itu terjadi ketika Ali Ngabalin membahas terkait kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan menteri oleh Jokowi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Selasa (30/6/2020).

Ali Ngabalin mengatakan bahwa keputusan reshuffle tersebut sangat wajar terjadi karena merupakan kewenangan dari seorang presiden.

Namun dikatakannya, sampai sejauh ini belum ada gambaran mengenai lembaga apa atau menteri siapa yang akan mendapatkan reshuffle.

“Kita musti kembali lagi kepada kewenangan presiden, beliau mempunyai hak prerogatif untuk bisa melakukan apa saja untuk kepentingan bangsa dan negara termasuk dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Ali Ngabalin.

“Tidak ada sama sekali belum ada gambaran (lembaga), tetapi itu kan menjadi bagian daripada otoritas tertinggi dari Presiden,” pungkasnya.

Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali buka suara terkait kemarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga mengancam untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Effendi Gazali mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi kepada menterinya itu merupakan satu tindakan yang memang harus diambil oleh seorang pemimpin.

Dikatakannya bahwa Jokowi menilai kinerja dari para pembantunya itu tidak produktif, khususnya dalam menangani krisis dan pandemi Virus Corona.

Meski begitu, menurut Effendi, Jokowi memang tidak mengatakan dengan lantang terkait kementerian atau lembaga yang akan dicopot atau dibubarkan.

Namun Effendi mengatakan bahwa kementerian yang paling menjadi sorotan pada saat itu adalah Menteri Kesehatan.

Kinerja dari Kementerian Kesehatan menjadi contoh buruk yang disampaikan oleh Jokowi.

Seperti misalnya, dikatakan oleh Jokowi bahwa Kementerian Kesehatan baru mengeluarkan anggaran sebesar 1,53 persen dari anggaran total mencapai Rp 75 juta untuk penanganan Covid-19.

“Saya melihat bahwa ini ada bagian yang dalam komunikasi politik kita sebut tidak produktif, karena tidak jelas mengarah kepada siapa,” ujar Effendi.

“Mungkin kita harus tanya ke Ali Mochtar Ngabalin, soal lembaga yang kapan perlu dibubarkan.”

“Selain itu sepertinya dari teks yang saya baca dan video yang saya tonton beberapa kali, lebih banyak memang mengarah kepada Kementerian Kesehatan mungkin,” jelasnya.

“Dengan menyebutkan angka Rp 75 triliuin kemudian baru 1,53 persen yang dikeluarkan,” sambungnya.

Liputan Media : Tribunnews.com

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta punya saran untuk Presiden Joko Widodo. Anis menyampaikan sarannya menyusul viral video Presiden Ketujuh RI itu memarahi para menterinya dalam rapat paripurna kabinet.

Mantan wakil ketua DPR itu menilai pemerintah justru kehilangan efektivitasnya pada masa pandemi COVID-19. Buktinya adalah visi dan misi Presiden Jokowi yang tak bisa direalisasikan oleh para menterinya.

“Kalau tidak ada progres berarti banyak instrumen yang tidak ter-deliver dan itu menunjukkan negara sudah kehilangan efektivitasnya,” kata Anis melalui layanan pesan, Selasa (30/6).

Lebih lanjut Anis mengatakan, salah satu dari tiga ciri negara gagal adalah pemerintahan yang kehilangan efektivitas. Oleh karena itu, katanya, kini saatnya Kabinet Indonesia Maju (KIM) dievaluasi. “Apakah kabinet Jokowi saat ini kabinet pesta atau kabinet kerja. Ini serius karena satu dari tiga tanda negara gagal Indonesia sudah memasukinya,” tegas Anis. Menurut Anis, ada tiga jebakan yang harus dihindari pemerintah demi menghindarkan Indonesia dari jalan menuju negara gagal. Pertama adalah menghindari jebakan kapasitas, khususnya kepemimpinan nasional.

Kedua adalah jebakan keamanan seiring terjadinya kontraksi antara kebebasan berdemokrasi versus kontrol negara terhadap publik. “Ketiga adalah jebakan legitimasi publik dan koalisi partai pemerintah yang sudah tampak mulai menyelamatkan diri masing-masing,” papar Anis. Selain itu, Anis juga menyarankan agar Presiden Jokowi membuat tiga klaster untuk menghadapi krisis akibat pandemi yang berlarut-larut. Klaster pertama adalah ilmuwan atau para saintis terbaik.

“Sehingga pemerintah bisa memahami krisis pandemi ini secara mendalam dan tepat,” ujar Anis.

Selanjutnya, klaster kedua terdiri dari layanan publik terutama sektor kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi. Ketiga adalah klaster geopolitik. Anis menekankan soal pentingnya klaster geopolitik. “Strategi geopolitik kita tampak tidak punya arah,” ulasnya. Sebelumnya Presiden Jokowi menumpahkan kekesalannya dalam Sidang Paripurna KIM pada 18 Juni lalu. Presiden Jokowi dalam forum itu menganggap para menterinya bekerja biasa-biasa saja pada masa pandemi Covid-19. Jokowi menginginkan belanja kementerian dipercepat agar uang yang mengalir ke masyarakat makin banyak. Mantan Gubernur DKI itu mencontohkan anggaran kesehatan dalam APBN 2020 yang dipatok Rp 75 triliun, namun yang teralisasi baru 1,53 persen. Selain itu, Jokowi juga menyebut upaya pemulihan ekonomi nasional tidak menunjukkan progres signifikan. Sebab, berbagai stimulus ekonomi tak kunjung terealisasi.(mg10/jpnn)

Sumber : jpnn

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyapikan kejengkelannya terkait kinerja menteri kabinet Indonesia Maju saat rapat paripurna kabinet pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengutarakan bahwa kerja para menteri di masa krisis akibat pandemi ini tidak menunjukan progres kemajuan.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta mengingatkan pemerintah jika situasi nasional menunjukan sudah masuk tahap negara gagal.Perlunya mengacu pada pada tiga tanda yang disampaikan Presiden dimana nampak negara sudah kehilangan efektifitasnya.

“Kalau tidak ada progres berarti banyak instrumen yang tidak terdeliver dan itu menunjukan negara sudah kehilangan efektifitasnya,” Kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).

Menurut Anis, ini peringatan serius buat kinerja jajaran menteri di kabniet pemerintah.Anis Matta bahkan mengingatkan agar kabinet ini harus dievaluasi secara jujur apakah kabinet Jokowi saat ini kabinet pesta atau kabinet kerja.

“Ini serius karena satu dari tiga tanda negara gagal Indonesia sudah memasukinya,” tegas Anis Matta.

Anis menyebut ada tiga jebakan yang pemerintah harus atasi jika Indonesia ingin terhindar dari negara gagal bahkan negara colaps.Pertama, jebakan kapasitas khususnya leadership nasional.

Kedua, jebakan keamanan dimana terjadinya kontraksi antara kebebasan domokrasi versus pengendalian sosial (kontrol negara terhadap publik,red). Lalu, ketiga, jebakan legitimasi publik dan koalisi partai pemerintah yang sudah nampak mulai menyelamatian diri masing-masing.

Terkait opsi terjadi reshuffle di kabinet, Anis Matta menilai bukan pada sektornya tetapi pada pendekatanya.

Anis Matta memberikan masukan yang bisa dilakukan pemerintahan jokowi yaitu sebaiknya membuat tiga cluster dalam menghadapi krisis berlarut ini yaitu pertama cluster ilmuwan atau para saintis terbaik bangsa agar pemerintah bisa memahami krisis pandemi ini secara mendalam dan tepat.

Kedua cluster public service khususnya sektor kesehatan, sektor sosial, sektor pendidikan dan ekonomi didalamnya.Kemudian ketiga adalah cluster geopolitik. Cluster ketiga ini, menurut Anis, yang minim mendapat penanganan oleh pemerintah.

Liputan Media : Tribunnews