Category: Liputan

Mahfuz Sidik: Pakta Makkah Berpotensi Jadi Poros Baru Negara Muslim dan Ubah Tatanan Global Baru

Partaigelora.id– Aliansi pertahanan Pakta Makkah yang ditandatangani oleh Saudi Arabia, Pakistan, dan Turki pada Jumat, 7 Agustus 2026 berpotensi besar menjadi kekuatan global baru, serta tatanan geopolitik baru bagi negara-negara muslim.

Apalagi perjanjian ini juga menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya.

Hal itu disampaijkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik Global bertajuk ‘Kunci Perdamaian Teluk? Menganalisis Dampak Pakta Makkah’ pada Jumat (14/8/2026) malam.

“Aliansi Pakta Makkah sebagai instrumen geopolitik baru yang berpotensi mengubah peta kekuatan kawasan Teluk Persia, Timur Tengah dan sekitarnya,” kata Mahfuz Sidik.

Menurut dia, Pakta Makkah bisa saja membuka pintu bagi anggota baru negara-negara muslim lainnya seperti Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), bahkan Iran.

“Tetapi Saudi Arabia, Turki, dan Pakistan akan sangat berhati-hati serta tidak terburu-buru membuka pintu bagi anggota baru,” katanya.

Analis Dunia Islam dan Timur Tengah (Timteng) ini menilai Saudi Arabia, Turki, dan Pakistan sebagai negara pendiiri aliansi akan memprioritaskan konsolidasi internal, daripada mendahulukan untuk menerima anggota baru.

“Sebab, mereka harus memastikan aliansi tiga negara ini menjadi poros yang solid dan teruji terlebih dahulu sebagai instrumen geopolitik penghenti konflik,” jelas Mahfuz.

Ia menguraikan, bahwa kompetisi peran kawasan yang sempat terjadi antara Saudi Arabia dan UEA dalam satu dekade terakhir, menjadi salah satu dinamika yang membuat proses perluasan anggota bersifat bertahap.

Namun, jika Pakta Makkah ini sukses memfasilitasi penghentian perang dan mengamankan pelayaran maritim di titik krusial (seperti Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb), pintu bagi negara lain seperti Qatar, Mesir, UEA atau bahkan Iran sangat mungkin terbuka di masa depan.

Baca juga:

Aliansi ini, kata lanjut Mahfuz, menggabungkan keunggulan strategis dari tiga kekuatan besar Yakni Saudi Arabia dengan kekuatan finansial dan energi,.

Lalu, Pakistan sebagai satu-satunya negara berpenduduk mayoritas muslim pemilik senjata nuklir, serta Turki yang memiliki kekuatan militer konvensional terbesar kedua di NATO.

Ketua Komisi I DPR 2010-2017 ini menegaskan, lahirnya Pakta Makkah merupakan simbol lahirnya tatanan dunia baru,  serta berakhirnya tatanan dunia lama yang dipimpin  Amerika Serikat (AS) dan kekuatan Barat.

“Pemilihan Makkah sebagai lokasi penandatanganan oleh Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mengirimkan pesan kuat bahwa pakta ini dirancang sebagai payung keamanan independen bagi negara-negara muslim tanpa ketergantungan pada kekuasaan asing,” tegasnya..

Mahfuz menekankan pentingnya pemerintah Indonesia untuk terus mencermati perkembangan aliansi ini berdasarkan tiga aspek, yakni aspek implikasi, geopolitik dan keamanan, serta ekonomi dan energi.

Ditinjau  dari aspek implikasi, Aliansi Pakta Makkah ini membawa dapat dampak strategis bagi Indonesia, karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Sedangkan apabila dilihat dari aspek geopolitik dan keamanan, maka terbukanya peluang kerja sama atau keikutsertaan Indonesia di dalam aliansi ini, jika aliansi tersebut terbukti efektif melindungi kawasan.

Sementara jika dilihat dari aspek ekonomi dan energi, maka stabilitas kawasan Asia Barat dan Asia Selatan sangat penting bagi keberlangsungan pasokan energi dan perdagangan RI , sehingga ini akan langsung memengaruhi kerja sama antar-kawasan.

Amerika Serikat sendiri pada prinsipnya, memberikan sinyal positif dengan memandang aliansi ini sebagai bentuk burden sharing (pembagian beban keamanan), yang sekaligus dapat menjadi exit strategy tanpa kehilangan muka (losing face).

Iran juga merespon Aliansi Pakta Mekkah secara moderat dan terbuka, serta menganggapnya sebagai cikal bakal kerja sama keamanan independen tanpa campur tangan asing seperti Amerika Serikat.

“Pakta Makkah hanya ditolak Israel dan India saja. Israel memandang pakta ini sebagai penghalang ekspansi militer sekaligus ancaman eksistensial, sementara India merasa daya penangkal Pakistan semakin menguat di tengah sengketa perbatasan kedua negara,” katanya.

Terlepas dari hal itu, Mahfuz menilai Pakta Makkah dapat mendorong lahirnya berbagai kesepatakan seperti penghentian seluruh serangan militer AS dan Israel, serta penarikan pasukan dari Selat Hormuz.

Kemudian dapat mendorong pembukaan penuh Selat Hormuz untuk kebebasan navigasi oleh Iran dan Oman.

Terakhir mendorong komitmen berkelanjutan Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, pencabutan sanksi ekonomi atas Iran serta pencairan aset yang dibekukan.

Aliansi pertahanan Pakta Makkah, menurutnya, harus berhasil mendorong terjadinya kesepakatan tersebut, apabila gagal maka potensi eskalasi konflik yang lebih luas dan melibatkan kekuatan global lainnya dikhawatirkan tidak terhindarkan

Sebab, Iran telah menyatakan sikapnya, bersiap melanjutkan blokade Selat Hormuz hingga akhir periode pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai bentuk political leverage untuk menjatuhkan posisi tawar AS.

“Diplomasi Pakta Makkah punya waktu sekitar 75 hari sampai 10 September 2026 atau menjelang Pemilu Sela AS pada November 2026.  Kalau gagal meredakan konflik AS-Iran, kawasan Timur Tengah dikhawatirkan akan memasuki eskalasi baru yang melibatkan kekuatan global yang lebih besar (great powers),” pungkasnya.

Pemimpin Sejati Tidak Dituntut Jadi Sosok Sempurna, Tapi Punya Kesadaran Diri untuk Terus Bertumbuh

Partaigelora.id-Pemimpin sejati tidak dituntut untuk menjadi sosok yang sempurna, melainkan figur yang memiliki kesadaran diri (self-awareness) dan berkomitmen untuk terus bertumbuh. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Manajemen Organisasi DPP Partai Gelora, Coach Gunawan.

Dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kepribadian, Batch 10 — The Integrated Leader: Bukan Sempurna, Tapi Sadar dan Terus Bertumbuh pada Selasa (11/8/2026) malam, Coach Gunawan  menekankan pentingnya kecerdasan kontekstual di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, dinamis, dan penuh ketidakpastian (VUCA dan BANI).

Dalam pemaparannya, Coach Gunawan menjelaskan metafora kepemimpinan ibarat sebuah kapal yang mengarungi samudra. Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu membedakan antara ‘lunas’ dan ‘layar’.

“Lunas adalah fondasi dasar kapal yang mewakili nilai, prinsip, dan integritas yang tidak boleh berubah. Sedangkan layar adalah kelincahan kognitif (cognitive flexibility) yang harus dapat disesuaikan mengikuti arah angin agar kapal bisa mencapai tujuan,” ujar Coach Gunawan.

Ia menyoroti empat jebakan psikologis (leadership traps) yang kerap menghambat efektivitas kepemimpinan dan pertumbuhan organisasi.

Hal ini, kata Coach Gunawan, berulang kali ia  sampaikan untuk menjadi pengingat agar tidak masuk perangkap dalam jebakan kepemimpinan.

Pertama adalah jebakan topeng (The Mask Trap). Yakni kecenderungan pemimpin untuk enggan mengakui keterbatasan diri karena takut integritasnya diragukan.

Coach Gunawan mengambil contoh kasus kegagalan startup Theranos di AS sebagai dampak fatal dari kebohongan dan overclaim akibat takut berkata jujur. “Untuk itu saya mengajak para pemimpin untuk tampil otentik dan apa adanya,” ujar dia.

Kedua jebakan menunda (Procrastination Trap). Yakni sikap menahan tindakan demi menunggu kondisi, momentum, atau suasana hati (mood) yang dianggap sempurna.

“Tundalah pekerjaan menunda-nunda. Perbaikan dan evaluasi tidak akan pernah ada jika eksekusi tidak pernah dimulai,” tegasnya.

Ketiga jbakan cermin (Mirror Trap). Yakni ksalahan mengukur kapasitas diri dengan standar ideal orang lain (comparative delusion).

Baca juga:

Hal ini brkaca pada kisah Nabi Daud AS saat berhadapan dengan Jalut, pemimpin diajak untuk tidak berfokus pada kelebihan pihak lain atau kelemahan diri, melainkan memaksimalkan sumber daya yang ada di tangan.

Keempat jebakan merasa selesai (Finish Trap). Yakni skap menutup diri dari saran dan metode baru karena merasa sudah berpengalaman atau pakar.

“Padahal pmimpin hebat seperti atlet dunia Roger Federer (atlet tenis) justru terus memperbarui diri agar tetap relevan dan bertumbuh,” katanya.

Karena itu, Coach Gunawan mengingatkan bahwa dalam kepemimpinan tidak ada istilah stagnan. Berdasarkan hukum The Law of the Lid, sebuah organisasi tidak akan pernah berkembang melebihi pertumbuhan pemimpinnya.

“Pilihan kepemimpinan hanya ada dua: grow or decline (bangkit atau lumpuh). Oleh karena itu, mari melepaskan topeng, fokus pada eksekusi, dan terus menaikkan standar kapasitas diri bersama-sama,” katanya.

Kemimpinan yang Otentik

Dalam kesempatan ini, Wasekjen Bidang Komunikasi Organisasi Partai Gelora Coach Gunawan menegaskan, pentingnya kepemimpinan yang otentik bagi seorang pemimpin.

Sebab, alasan mendasar adalah  seorang pemimpin wajib memiliki kerendahan hati intelektual (epistemic humility) serta keberanian untuk jujur pada keterbatasan diri.

Ia menilai bahwa pemimpin sejati tidak didefinisikan dari ketiadaan cela, melainkan dari keberaniannya untuk terus belajar (never stop to learn) dan menerima kenyataan tanpa dibayangi ego.

Coach Gunawan mengataka, bahwa pelajaran adaptasi dari Roger Federer, kisah legenda tenis dunia di puncak kejayaannnya  berani melakukan perombakan pada teknik pukulan forehand-nya—sebuah langkah berisiko tinggi bagi atlet profesional senior, patut dijadikan contoh sebagai seorang pemimpin sejati

“Saat ditanya mengapa ia merombak pukulan yang justru membawanya meraih belasan gelar juara dunia, Federer menjawab ringkas: ‘Saya ingin bertahan lebih lama menjadi juara, karena para pemain muda mulai mempelajari pola memukul saya,’” ungkap Coach Gunawan.

Menurutnya, hal ini adalah bentuk nyata dari sikap qabilut taghyir (hati yang siap berubah). Federer mengubah metode demi relevansi, tanpa mengubah tujuan utamanya untuk menang.

Lalu, muncul pertanyaan kritis mengenai dampak psikologis, bahwa dirinya sebenarnya menutup-nutupi kelemahan demi citra diri sempurna.

Coach Gunawan membedakan dua bentuk dampak negatif saat emosi dan keterbatasan dipendam: penyakit fisik akibat pikiran (psikosomatik) dan ledakan emosi tak terkontrol (abreaction).

“Menutupi kekurangan hanya menambah beban di pundak. Sebaliknya, saat kita jujur dan terbuka, kita sedang menaikkan social currency (nilai sosial) kita sebagai pemimpin yang otentik,” terangnya.

Ia kemudian mencontohkan pemimpin sejati lainnya seperti keberanian pendiri Alibaba, Jack Ma, yang tak ragu mengakui keterbatasan fisiknya di hadapan publik.

“Sikap tersebut justru mengundang penghormatan dan membebaskan dirinya dari beban citra palsu,” katanya.

Coach Gunawan berpandangan ada tiga kunci untuk penguatan bagi para pemimpin untuk memperkuat kapasitas internal (lead yourself):

Pertama adalah seorang pemimpin harus bisa membedakan antara Epistemic humility (Kerendahan Hati) dengan Rendah Diri  (Epistemic Humility vs Rendah Diri).

“Rendah diri membuat seseorang pasif dan minder (“pendapat saya pasti salah”). Sementara kerendahan hati intelektual membuat pemimpin berani berpendapat sekaligus berani direvisi dan dikritik,” katanya.

Kedua adalah teknik pertanyaan dalam memimpin. Dimana menghindari sikap otoriter dengan membiasakan bertanya daripada memberi perintah baku.

“Pertanyaan seperti “Kapan kira-kira target ini bisa diselesaikan?” akan melahirkan komitmen internal pada tim,” jelasnya.

Ketiga penerimaan diri (Self-Acceptance). Dimana untuk menegaskan, bahwa perbedaan antara menyerah dan menerima (acceptance).

Menyerah berarti menyalahkan keadaan, sedangkan self-acceptance adalah menyadari kenyataan sebagai pijakan untuk mengambil ikhtiar terbaik.

“Dalam kamus seorang leader, tidak ada kata gagal yang ada hanyalah umpan balik (there is no failure, only feedback). Kadang kita menang, kadang kita belajar dan bertumbuh,” tutup Coach Gunawan.

Power Sharing Instrumen Sah Wujudkan Kemaslahatan Umat, Bukan Bagi-bagi Kekuasaan Secara Pragmatis

Partaigelora.id-Konsep pembagian kekuasaan (power sharing) dalam ranah politik, terutama dalam politik modern seperti sekarang kerap dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai praktik bagi-bagi kekuasaan yang pragmatis.

Namun, dari sudut pandang pemikiran politik Islam dan Maqasid Syariah (tujuan-tujuan syariat), pembagian peran dan otoritas politik sesungguhnya merupakan instrumen yang sah, transparan, dan esensial demi mewujudkan kemaslahatan umat masyarakat.

Dalam Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman dengan tema ‘Memahami Power Sharing & Distribusi Kekuasaan Politik dalam Islam: Perspektif Maqasid Syariah’ pada Jumat (7/8/2026) malam, Ketua Divisi Kajian Pemikiran Poliik Islam DPP Partai Gelora Abdul Rochim mengatakan, bahwa Islam memandang distribusi kekuasaan, melalui perbandingan antara fikih klasik dan realitas tatanan bernegara modern, penegakan hukum, hingga peran strategis ulama.

“Tetapi sekarang ada pergeseran dari konteks klasik ke sistem modern. Dalam konteks klasik, sosok pemimpin adalah tunggal yang memegang seluruh otoritas (eksekutif, hukum, dan militer) dengan syarat kriteria individu yang sangat tinggi (seperti tingkatan mujtahid). Sementara dalam politik modern, kepemimpinan bergerak sebagai kerja tim (teamwork) dan institusi yang terdistribusi ke berbagai lembaga negara dengan batas masa jabatan yang jelas,” kata Abdul Rochim.

Karena itu, ia menegaskan, bahwa menilai politik hari ini hanya dari kacamata klasik dinilai kurang relevan. Sebab, pembagian kekuasaan dalam sistem politik modern adalah keniscayaan manajemen negara demi menjamin efisiensi dan transparansi.

Namun, dalam pemikiran politik Islam, Al-Qur’an dan Hadist tetap menjadi inspirasi power sharing secara eksplisit tidak disebut, tetapi semangat berbagi peran dan otoritas terpancar kuat dalam narasi sejarah Islam.

Seperti prinsip musyawarah, bahwa pengambilan keputusan strategis di dalam Islam, tidak dilakukan secara otoriter, tetapi  melihat pandangan mayoritas.

“Teladan ini ditunjukkan Rasulullah SAW (Nabi Muhammad) saat menerima pandangan mayoritas sahabat terkait lokasi pertempuran dalam Perang Uhud, misalnya,” kata dia.

Lalu, soal meritokasi dan penugasan, Rasullah  SAW kerap mendistribusikan tugas kepemimpinan berdasarkan kapasitas dan kompetensi objektif, bukan karena faktoor senioritas seperti menunjuk Amr bin Ash memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat para sahabat senior.

Baca juga:

Kemudian inspirasi kisah di dalam Al-Qur’an, yakni kisah Nabi Yusuf AS yang diberi wewenang mengelola krisis ekonomi Mesir, serta transisi kepemimpinan pada masa Nabi Daud AS, yang mengisyaratkan bahwa alokasi peran strategis demi kemaslahatan umum adalah praktik yang diakui dalam sejarah kenabian.

Sehingga  power sharing dalam pemikiran Islam merupakan instrumen yang sah, transparan, dan esensial demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

“Dalam pandangan ulama Maqasid Syariah seperti Syaikh Muhammad ath-Thahir bin ‘Asyur, salah satu tujuan utama dari keberadaan syariat dan tata kelola pemerintahan adalah Intizamu Amril Ummah—terwujudnya keteraturan dan stabilitas urusan masyarakat,” ujar Abdul Rochim.

Ketua Divisi Kajian Pemikiran Poliik Islam DPP Partai Gelora ini berpandangan, bahwa pembagian kekuasan dalam politik modern melalui koalisi atau kerja sama antar-entitas, pembagian peran dan tugas di dalam pemerintahan merupakan konsekuensi logis.

“Pembagian ini bukan bentuk ketamakan, melainkan instrumen legal untuk mengimplementasikan gagasan, mewujudkan keadilan, serta mengelola sumber daya publik secara bersama-sama,” tegasnya.

Hal itu dilakukan apabila pembagian kekuasaan didasari oleh visi perbaikan, nilai integritas, dan kapasitas kepemimpinan.

Sehingga power sharing menjadi mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan politik serta memastikan roda tata kelola negara berjalan secara adil dan stabil.

Kendati begitu Abdul Rochim meluruskan bahwa Islam tidak menganut sistem teokrasi absolut yang menganggap keputusan pemimpin sebagai sabda Tuhan. Dimana keputusan politik (siyasah) diajalankan secara rasional dan ijtihadi.

Terkait penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, Islam menuntut keadilan secara proporsional, bahwa penyimpangan adalah tanggung jawab individu pelaku, bukan alasan membongkar seluruh sistem.

“Masyarakat harus kritis terhadap penyimpangan, namun tetap objektif mengapresiasi capaian positif pemerintah,” pinta Abdul Rochim.

Ia berharap ulama ditempatkan sebagai tulang punggung pembangunan dalam menjaga kerukunan bangsa, sekaligus berperabn sebagai penjaga moralitas masyarakat publik.

“Saya ingin mengakhiri kajian ini dengan imbauan agar tidak menjadikan agama sebagai alat politik pemecah belah. Persatuan dan kerukunan bangsa diibaratkan seperti kaca—jika retak atau pecah, akan sangat sulit dipulihkan kembali,” katanya.

Oleh karena itu, kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk merawat keutuhan berbangsa dan bernegara. Sebab, mengorbankan persatuan bangsa melalui narasi pembelahan keagamaan memiliki risiko yang terlalu mahal.

“Di Indonesia, agama memegang peran sentral sebagai salah satu ikatan sosial terkuat. Ulama dan tokoh agama berfungsi menjaga moralitas publik, mengukuhkan ikatan kemanusiaan, serta merawat harmoni sosial,” pungkasnya.

Partai Gelora Edukasi Masyarakat Manfaatkan Pasar Modal untuk Amankan Kekayaan dari Inflasi

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Kajian Pengembangan Wawasan Kewirausahaan membahas pentingnya mengonversi pendapatan menjadi kekayaan jangka panjang melalui investasi di pasar modal.

Kajian bertajuk “Investasi Pasar Modal: Peluang, Risiko, dan Strategi Cuan Maksimal” ini diisi oleh Arifin Wicaksono, Wakil Ketua Korbid Ekonomi & Bisnis DPP Partai Gelora, pada Selasa (4/8/2026) malam.

Kajian Pengembangan Wawasan Kewirausahaan tersebut dipandu Ketua Korbid Ekonomi & Bisnis DPP Partai Gelora Muhammad Zuhrif Hudaya,  dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV.

Dalam pemaparannya, Arifin Wicaksono menekankan pentingnya mengalokasikan sekitar 30% dari total pendapatan harian atau bulanan untuk instrumen investasi yang tepat.

Menurut dia, menabung konvensional saja tidak cukup untuk melawan laju inflasi yang terus menggerus nilai mata uang.

“Prinsip utamanya adalah bagaimana pendapatan bisa menciptakan kekayaan. Pasar modal menjadi salah satu pilihan strategis karena mampu memberikan imbal hasil di atas tingkat inflasi normal, sekaligus memberi kesempatan bagi masyarakat untuk turut memiliki perusahaan publik maupun instrumen utang negara,” ujar Arifin.

Ia mengatakan, ada empat instrumen utama di pasar modal yang bisa dijajaki masyarakat untuk menanamkan  investasi di pasar modal. Yakni saham, obligasi, reksadana dan ETF.

Saham menawarkan potensi keuntungan tinggi (capital gain dan dividen), namun memiliki risiko fluktuasi harian yang tinggi (high risk, high return).

Sedangkan Obligasiadalah surat utang pemerintah maupun korporasi yang menawarkan risiko relatif rendah hingga menengah dengan imbal hasil kupon yang pasti hingga jatuh tempo.

Baca juga:

Sementara Reksadana merupakanSolusi praktis bagi pemula karena portofolioda diramu dan dikelola langsung oleh Manajer Investasi (MI) profesional.

Terakhir, ETF (Exchange Traded Fund)adalah reksadana yang diperdagangkan secara real-time di bursa efek layaknya transaksi saham.

Arifin meluruskan salah kaprah masyarakat yang kerap menggabungkan antara peran sebagai investor dan trader. Banyak masyarakat terjebak panik ketika melihat pergerakan harga harian.

“Investor berfokus pada jangka panjang, minimal lima tahun, dengan melihat fundamental perusahaan dan potensi bisnisnya. Naik turunnya harga saham harian itu masih bersifat floating profit atau floating loss selama belum direalisasikan atau dijual. Jadi tidak perlu panik memantau pergerakan tiap jam seperti seorang trader,” jelasnya.

Arifin menambahkan bahwa kemajuan teknologi saat ini telah meruntuhkan batasan modal dalam berinvestasi. Investasi pasar modal tidak lagi identik dengan kaum elit atau pemilik modal besar.

“Saat ini akses investasi sangat terbuka melalui aplikasi di ponsel pintar. Bahkan dengan modal Rp5.000 saja, masyarakat sudah bisa membeli satu lot saham emiten tertentu di Bursa Efek Indonesia. Hal terpenting adalah konsistensi dan pemahaman akan risiko sebelum mengambil keputusan,” tutur Arifin.

Wakil Ketua Korbid Ekonomi & Bisnis DPP Partai Gelora ini menekankan pentingnya kedisiplinan serta pemahaman prinsip dasar sebelum terjun ke dunia investasi.

Arifin mengingatkan fenomena umum yang sering dialami pelaku pasar pemula, yaitu ketidakjelasan niat awal antara melakukan transaksi harian (trading) atau berinvestasi jangka panjang.

“Banyak yang niat awalnya trading karena melihat suatu saham sedang bullish (naik). Beli tanpa melihat profil perusahaannya. Begitu harganya jeblok, akhirnya terpaksa jadi ‘investor mendadak’ atau istilah anak muda sekarang ‘dikarungi bandar’. Hal seperti ini jangan sampai terjadi,” ujar Arifin.

Untuk menghindari jebakan spekulasi tersebut, Arifin membeberkan sejumlah prinsip dasar yang wajib dipegang oleh setiap calon investor:

Pertama adalah pahami profil risiko, kedua diversifikasi portofolio, ketiga gunakan ‘uang dingin’, keempat lakukan riset mendalam dan kelima disiplin dan konsisten.

Pahami profil Risiko, dimana setiap orang memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda. Pahami batasan diri sebelum memilih instrumen pasar modal.

Diversifikasi portofolio maksudnya jangan menempatkan seluruh dana pada satu jenis instrumen atau satu emiten saja (don’t put all your eggs in one basket).

Gunakan ‘Uang Dingin’ ini bertujuan untuk memastikanmodal yang digunakan merupakan alokasi dana khusus investasi yang sudah disisihkan dari pendapatan, bukan dana untuk kebutuhan pokok harian.

Lakukan riset mendalam dilakukan untuk mempelajari laporan keuangan emiten, potensi pasar, hingga dampak kondisi geoeconomi dan geopolitik sebelum membeli.

Sedangkan disiplin dan konsisten diperlukan agar investasi sebagai proses belajar berkelanjutan secara konsisten untuk menumbuhkan kekayaan secara bertahap.

Arifin menegaskan, bahwa pasar modal menyediakan berbagai varian instrumen yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu.

“Kunci utama keberhasilan investasi terletak pada pemahaman yang mendalam atas instrumen yang dipilih serta kepatuhan pada prinsip high risk, high return.,” katanya.

Melalui edukasi ini, Partai Gelora berharap masyarakat tidak hanya sekadar tergiur oleh potensi keuntungan (cuan) cepat, tetapi juga dibekali wawasan riset yang matang agar aset yang dimiliki dapat bertumbuh secara berkelanjutan.

Partai Gelora juga berharap masyarakat semakin bijak dalam mengelola keuangan pribadi, memahami profil risiko masing-masing, serta tidak terjebak pada investasi bodong atau spekulasi jangka pendek yang merugikan.

Partai Gelora, kata Arifin, berkomitmen untuk melanjutkan edukasi ini ke tahap yang lebih mendalam melalui program pendampingan dan sesi interaktif bagi masyarakat umum.

Ia menyatakan bahwa pemahaman mengenai analisis teknikal maupun fundamental tidak bisa diraih secara instan.

Oleh karena itu, Partai Gelora siap memfasilitasi ruang diskusi lanjutan bagi publik yang ingin memperdalam strategi berinvestasi secara aman dan terukur.

“Materi yang disampaikan hari ini baru merupakan landasan dasar. Kami menyadari dunia pasar modal memiliki cakupan yang sangat luas dan terkadang terasa rumit bagi pemula. Sebab itu, kami membuka ruang interaksi dan siap menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan spesifik dari para peserta,” katanya.

Arifin Wicaksono menggarisbawahi bahwa investasi sejatinya adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Ia mengimbau kader Partai Gelora dan masyarakat secara umum untuk tidak ragu memulai dari langkah kecil sembari terus memperluas wawasan ekonomi.

“Investasi itu adalah proses belajar dan bertumbuh secara konsisten. Tidak ada investor sukses yang berhenti belajar. Dengan konsistensi dalam menyisihkan pendapatan serta pemahaman risiko yang matang, kekayaan kita akan bertumbuh seiring berjalannya waktu,” pungkas Arifin.

Partai Gelora Resmi Launching Desk Verifikasi Parpol Jelang Pemilu 2029

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta, secara resmi meluncurkan (launching) Desk Verifikasi Partai Politik (Verpol) untuk menyongsong agenda politik Pemilu 2029.

Peluncuran ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi ke-6 Pimpinan DPP, DPW dan DPD Partai Gelora Indonesia yang digelar secara daring, Minggu (2/8/2026). Hal ini sebagai penanda dimulainya fase aktivasi manajemen partai di seluruh tingkatan struktur partai.

Anis Matta menegaskan bahwa pembentukan Desk Verpol ini bertujuan untuk memastikan seluruh kelengkapan administrasi, kepengurusan fisik, hingga kesiapan SDM Partai Gelora memenuhi syarat verifikasi KPU yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Desember 2027.

“Setelah aktivasi kognitif berjalan baik, dan sekarang kita masuk ke aktivasi manajemen. Kita siapkan semuanya dari sekarang agar target lolos verifikasi selesai lebih awal pada Desember mendatang,” ujar Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, bahwa konsolidasi internal Partai Gelora dalam semua tingkatan struktur berjalan sukses . Karena itu, ibarat sebuah mobil yang tadinya di jalur lambat dan kini bersiap masuk ke jalur cepat atau tol.

“Insya Allah dengan kepemimpinan yang solid, kita akan lolos verifikasi partai politik dan menjadi peserta Pemilu 2029. Kita akan menjemput kemenangan pada Pemilu 2029,” kata Anis Matta yang juga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI ini.

Untuk menunjukkan komitmen tersebut, DPP Partai Gelora kata Anis Matta, menerjunkan jajaran pimpinan terasnya untuk mengawal langsung kinerja Desk Verpol ini. Dimana Ketua Desk Verpol dijabat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik.

Sementara Wakil I dijabat Akhmad Faradis, Ketua DPP Koordinator Bidang Pemenangan Teritorial dan Wakil Ketua II dijabat Triwisaksana, Ketua DPP Koordinator Bidang Penggalangan. Sedangkan Bendahara Desk Verpol dijabat Bendahara Umum Partai Gelora Achmad Rilyadi.

Dalam kesempatan tersebut, Anis Matta juga memberikan apresiasi atas masifnya pergerakan konsolidasi internal yang berjalan di berbagai wilayah, mulai dari program ideologisasi kader, capacity building, hingga konsolidasi sayap kepemudaan Gelombang Muda Indonesia yang kini tengah menggelar roadshow di Sumatera bagian selatan dan Pulau Jawa.

Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik selaku Ketua Desk Verpol mengatakan, verifikasi parpol kali ini menjadi pertaruhan penting bagi keberlangsungan partai.

“Saya menerima amanah ini. Saya akan memimpin pendaftaran dan verifikasi parpol untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Daerah (Pilkada) 2031, dengan menekankan pentingnya gotong royong seluruh jajaran pengurus pusat hingga DPC,” kata Mahfuz Sidik.

Ia menilai fase pertempuran pada Pemilu 2029 diprediksi kian kompleks, sehingga Desk Verpol Partai Gelora akan bergerak dengan filosofi analogi pemanah yang beroperasi dengan kerja presisi, efektif, dan efisien.

“Sesuai arahan Ketua Umum, situasi yang kita hadapi ke depan jauh lebih rumit dan penuh turbulensi. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali bekerja secara presisi, efektif, dan efisien,” tegasnya.

Mahfuz memastikan Partai Gelora akan lolos verifikasi partai politik (parpol) dan kinerja mesin partai solid, sehingga target pencapaian untuk lolos ke Senayan pada Pemilu 2026 tercapai dan tepat sasaran.

Guna memastikan kesiapan di seluruh tingkatan, menurut Mahfuz, DPP Partai Gelora telah menetapkan beberapa garis waktu (timeline) dan target kerja Desk Verpol.

“Pembentukan Desk Verpol di seluruh tingkat wilayah (38 DPW) dan daerah (DPD) tuntas pada akhir Agustus ini,” katanya.

Sehingga dapat dilakukan pemantapan konsolidasi personal, pemetaan daerah pemilihan (dapil), dan percepatan rekrutmen anggota untuk penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) digital hingga akhir Desember 2026.

Sementara pada Januari -Juni 2027 akan dilaukan pemenuhan dan standarisasi sarana fisik, sekretariat, serta instrumen administrasi dari tingkat DPW, DPD, hingga DPC.

“Dan Juli-Desember 2027 kita akan melaksanakan pendaftaran dan proses verifikasi resmi di KPU,” ujarnya.

Menurut Mahfuz, pengalaman Pemilu 2024 menjadi modal penting bagi Partai Gelora. “Kala itu, partai mampu memobilisasi hingga 243 ribu anggota dan merekrut lebih dari 35 ribu anggota baru hanya dalam waktu satu bulan pada masa perbaikan,” ungkap dia.

Dengan struktur partai yang sudah mencapai 100 persen di DPP dan DPW, 93% DPD, serta 73 anggota legislatif DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia, Partai Gelora optimistis menyapu bersih seluruh tahapan verifikasi menuju 2029.

Partai Gelora juga menargetkan seluruh instrumen internal di tingkat DPW (provinsi) hingga DPD (kabupaten/kota) selesai merapikan struktur organisasi guna memperkuat fondasi pergerakan.

Usai peluncuran Desk Verpol ini, Partai Gelora dijadwalkan akan melanjutkan agenda berikutnya dengan meluncurkan Desk Pemenangan Pemilu pada bulan depan.

Cegah Korupsi Sejak Dini, Fahri Hamzah Dorong Pembentukan Peradilan Etika di Indonesia

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mendorong pembentukan Peradilan Etika secara khusus dan komprehensif di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan pencegahan korupsi sejak dini.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kajian Pengembangan Wawasan dengan tema membedah ‘Anatomi Korupsi di Indonesia’ pada Jumat (31/7/2026) malam.

“Kita sudah memiliki peradilan hukum, namun belum memiliki peradilan etika yang komprehensif. Peradilan Etika berfungsi menindak secara cepat pejabat yang terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) atau pelanggaran etik berat melalui sanksi pemecatan, tanpa harus melewati proses peradilan hukum yang panjang dan rumit,” jelas Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, korupsi di Indonesia seperti sebuah kutukan yang tidak selesai-selesai, meskipun penegak hukum seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan Agung menangkap lebih banyak pelaku korupsi.

“Keberadaannya dinilai sangat vital sebagai ‘jalan pintas’ untuk menindak pelanggaran etik pejabat publik baik di eksekiutif, legislatif dan yudikatif sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,” katanya.

Fahri menjelaskan, dalam membedah anatomi korupsi, persoalan tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi. Ada dua pendekatan utama yang harus digunakan, yaitu pendekatan sistem (hukum) dan pendekatan individu (etika).

“Kalau kita bicara korupsi sebagai kejahatan, instrumen membacanya adalah hukum yang berakhir di sistem peradilan. Tapi tidak cuma sistem, ada unsur ‘setiap orang’ di sana—baik dia individu pemimpin maupun birokrat. Karena itu, selain hukum untuk penegakan sistem, ada elemen etika untuk individunya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menyayangkan Indonesia saat ini baru memiliki sistem peradilan hukum, namun belum memiliki peradilan etika yang terintegrasi untuk seluruh penyelenggara negara.

Baca juga:

Akibat belum adanya peradilan etika, kata Fahri, penanganan penyimpangan perilaku pejabat kerap berjalan lambat karena harus mengekor proses hukum pidana yang rumit—mulai dari peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).

“Kalau ada Peradilan Etika, jalurnya lebih simpel dan cepat. Keputusannya tegas, bisa berupa teguran atau pemecatan. Begitu ada tindak-tanduk pejabat yang tidak etis seperti conflict of interest, laporkan ke peradilan etika, diproses, lalu dipecat sehingga dia tidak bisa lagi menjadi pejabat. Ini pencegahan sebelum menyeberang jadi pidana korupsi,” tegas Fahri.

Kritik Cara Berpikir Penegak Hukum

Dalam kesempatan ini, Fahri mengajak masyarakat dan para pemikir politik untuk selalu menggunakan pendekatan sistem (system approach) setiap kali melihat kasus kejahatan korupsi, ketimbang sekadar terpukau pada peristiwanya.

Fahri mengingatkan bahwa pada tradisi lama kekuasaan berpusat sepenuhnya di tangan eksekutif seperti raja yang memegang fungsi eksekutif, legislatif, sekaligus mengadili.

Namun, kekuasan itu kemudian dipisahkan melalui konsep Trias Politika menjadi tiga cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif agar saling menjaga keseimbangan, serta mencegah terjadinya praktik korupsi atau penyalagunaan wewenang.

“Tetapi karena praktik korupsi kini berpotensi terjadi di ketiga cabang kekuasaan tersebut, maka penegakan etika di tingkat individu pejabat dianggap menjadi benteng pertama yang sangat krusial sebelum tindak pidana korupsi, pencucian uang, maupun perampokan uang negara benar-benar terjadi,” tegasnya.

Fahri menilai, pentingnya perubahan paradigma mendasar dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Ia berharap bangsa Indonesia tidak boleh terus-menerus terjebak dalam pola penanganan parsial.

“Sekali lagi saya sampaikan, pemberantasan korupsi itu harus menggunakan pendekatan sistemik (system approach) serta membaca anatomi korupsi secara komprehensif pada tiga cabang kekuasaan (trias politika),” tegasnya.

Fahri menyoroti bahwa tindakan represif berupa penangkapan pejabat tidak lagi cukup untuk menghentikan kejahatan sistemik, jika akar masalah pada regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan politik tidak dibenahi secara mendasar.

“Saya mengkritik cara pandang aparat penegak hukum yang masih mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi dari banyaknya jumlah penangkapan. Kalau berpikir makin banyak yang ditangkap, artinya pemberantasan korupsi sukses, itu salah. Pemberantasan korupsi itu, sukses justru semakin tidak ada yang saya tangkap,” katanya.

Untuk itu, Fahri memberikan beberapa catatan penting agar pelaksaanan pemberantasan korupsi di Indonesia berhasil. Pertama perlu adanya orkestrasi penegakan hukum, kedua penguatan sistem pencegahab hukum dan ketiga penguatan kapasitas negara.

Orkestrasi penegakan hukum maksudnya adalah penanganan korupsi membutuhkan harmonisasi antar-lembaga, serta pemahaman mendalam atas variabel budaya sosial masyarakat.

Sedangkan penguatan sistem pencegahan nantinya akan menjadi tolok ukur dari ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi adalah semakin tidak adanya orang yang ditangkap karena sistem pencegahan telah berjalan efektif.

Sementara mengenai penguatan kapasitas negara (state capacity) diharapkan agar negara mengalihkan energi dari sekadar narasi tangkap-menangkap menuju pembangunan kapasitas nasional untuk menghadapi kompetisi global.

Fahri menegaskan bahwa Partai Gelora berkomitmen membangun sistem bernegara yang memberikan incentive structure—sebuah ekosistem yang secara otomatis memaksa dan mendorong setiap individu menjadi baik serta mencegah niat penyimpangan sejak dini.

“Salah satu komitmen itu, Partai Gelora akan mengusulkan agar Indonesia memiliki peradilan etika supaya lebih mudah kita menghadapi persoalan-persoalan pelanggaran etika, sebelum dia menyeberang menjadi pelanggaran tindak pidana hukum, tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Nilai-nilai Spiritualitas, Khususnya Tawakal Jadi Modal Dasar dan Energi Utama Mengarungi Dunia Politik

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kembali menggelar Kajian Pengembangan Wawasan Spiritual (Tazkiyatun Nafs) dengan mengangkat tema ‘Energi Tawakal dalam Perjuangan Politik’ pada Selasa (28/7/2026) malam.

Kajian yang disampaikan oleh Ketua DPP Koordinator Pelaksana Harian Partai Gelora Rofi’ Munawar ini mengulas secara mendalam mengenai pentingnya menjadikan nilai-nilai spiritualitas, khususnya tawakal, sebagai modal dasar dan energi utama dalam mengarungi dinamika dunia politik.

Rofi’ menjelaskan bahwa perjuangan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari ibadah dan amanah kepemimpinan.

“Oleh karena itu, tawakal kepada Allah SWT menjadi pijakan krusial agar pejuang politik tidak kehilangan arah di tengah berbagai dinamika dan tantangan perjuangan,” kata Rofi’ Munawar.

Menurut Rofi, ada empat unsur penting dari konsep tawakal yang harus diterapkan. Hal ini mengutip pemikiran ulama ternama Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, serta merujuk pada Surah At-Talaq ayat 3, yang berisi janji Allah SWT tentang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kecukupan bagi yang bertawakal, dan ketetapan-Nya atas segala sesuatu.

Pertama adalah ketulusan hati (Shidq al-Qalbi) adalah upaya untuk menyandarkan diri dan segala usaha sepenuhnya hanya kepada Allah SWT, bukan pada kemampuan diri sendiri.

Kedua berikhtiar yang benar (Al-akhdzu bil asbab masyru’ah) adalah menempuh jalan usaha yang sesuai dengan syariat, aturan hukum, etika, dan logika yang benar.

Ketiga kepasrahan total (Tafwidul umur ilallah) berarti menyerahkan diri atas segala urusan, baik sebelum maupun sesudah berusaha, yang diiringi dengan ketaatan beribadah dan berdoa.

Keempat keyakinan pada Janji Allah SWT (Ats-Tsiqatu bi Wa’dillah) adalah meyakini bahwa setiap keputusan Allah adalah yang terbaik.

Baca juga:

“Sebab manusia sering kali hanya tahu apa yang diinginkannya, tetapi Allah Maha Mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkannya,” ujar Rofi’.

Sementara menyangkut energi tawakal dalam dunia politik , Rofi’mengatakan ada lima alasan utama mengapa energi tawakal sangat vital dalam perjuangan politik.

Yakni pertama adalah meneguhkan kelurusan niat. Hal ini penting untuk menjaga agar perjuangan politik tetap berada dalam koridor ibadah (sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An’am: 162) dan tidak tergoyahkan oleh berbagai godaan maupun jebakan politik.

Selanjutnya, yang kedua adalah menghilangkan kecemasan terhadap hasil akhir. Dimana manusia tidak bisa mengendalikan seluruh proses dan menentukan hasil akhir perjuangannya secara mutlak.

“Dengan bertawakal (QS. At-Taubah: 105), para pejuang dapat fokus pada ikhtiar tanpa dibayangi rasa cemas atau takut akan hasil,” katanya.

Kemudian yang ketiga adalah keberanian mengambil keputusan dan cita-cita besar. Artinya tawakal akan memberi keberanian untuk melahirkan impian dan keputusan besar (QS. Ali ‘Imran: 159).

“Hal ini sejalan dengan arah Partai Gelora yang mencanangkan cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia,” kata Ketua DPP Koordinator Pelaksana Harian Partai Gelora ini.

Lalu, yang keempat adalah menghubungkan keyakinan dengan aksi nyata. Maksudnya tawakal bukanlah berhenti berusaha, melainkan bagian dari ikhtiar itu sendiri.

“Jadi Iman harus melahirkan gerakan dan aksi nyata di setiap fase perjuangan, sebagaimana teladan para nabi,” katanya.

Terakhir yang kelima, dimana energi tawakal dalam dunia politik itu harus menjadi sumber ketenangan jiwa.

Sebab, di tengah situasi politik yang penuh kompetisi dan tekanan, tawakal menjadi benteng dan sumber ketenangan jiwa terbaik dalam menghadapi berbagai situasi sulit.

“Dunia politik sarat akan kompetisi dan tantangan sulit. Sehingga tawakal menjadi sumber ketenangan jiwa terbaik, sebagaimana dicontohkan sahabat nabi Muhammad SAW, Khalid bin Walid saat membakar semangat pasukannya di kondisi terdesak pada Perang Yarmuk,” tegasnya.

Rofi’ pun mengajak seluruh kader dan fungsionaris, serta sahabat Partai Gelora untuk senantiasa mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan situasi sulit.

“Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tharfata ‘ainin wa aslih li sya’ni kullahu la ilaha illa anta.” (Ya Allah, rahmat-Mu aku harapkan, maka janganlah Engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata pun, dan perbaikilah segala urusanku, tidak ada Tuhan selain Engkau).

Ia berharap seluruh kader dan fungsionaris, serta sahabat Partai Gelora senantiasa menjadikan tawakal sebagai pilar spiritual dalam mewujudkan cita-cita besar bagi bangsa dan negara.

“Untuk terus memperkuat kedekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikan tawakal sebagai benteng moral dan spiritual dalam mewujudkan cita-cita besar bagi bangsa dan negara.” pungkasnya.

Partai Gelora Tekankan Pentingnya Agama dalam Menjaga Pertahanan Negara

Partaigelora.id-Ketahanan nasional suatu negara dalam menghadapi ancaman global tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan alutsista maupun kekuatan ekonomi semata, tetapi juga fondasi spiritual dan mental warga negaranya.

Hal tersebut menjadi benang merah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman dengan tema ‘Agama dan Pertahanan Negara dalam Perspektif Maqasid’ pada Jumat (24/7/2026). Kajian tersebut disampaikan Ketua Divisi Kajian Pemikiran Islam Partai Gelora Abdul Rochim.

Dalam pemaparannya, Abdul Rochim menyoroti soal dinamika konflik geopolitik global yang tengah memanas tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga ketegangan geopolitik lainnya.

Menurutnya, hal ini menarik untuk dikaji secara mendalam guna mengetahui sejauh mena parameter kemenangan dan ketahanan sebuah negara.

Sebab, ukuran kemenangan sebuah negara dalam krisis atau peperangan tidak bisa dinilai secara sempit dari besarnya kerugian materiil atau kerusakan fisik.

“Kemenangan sejati ditentukan oleh sejauh mana suatu bangsa mampu bertahan (resilience) dalam situasi sulit jangka panjang, serta keberhasilannya dalam mempertahankan prinsip dan kepentingan stratetegisnya,” ujar Abdul Rochim.

Contoh nyata terlihat dari bagaimana ketahanan sejumlah negara seperi Iran yang tengah berperang dengan Amerika Serikat dan Israel di tengah keterbatasan mampu menjaga kedaulatan dan gagasan-gagasan mereka dari tekanan eksternal.

Ia mengatakan, kekuatan pertahanan negara itu, terbagi menjadi dua aspek utama. Pertama, aspek fisik atau kasat mata meliputi kesiapan persenjataan, dukungan fasilitas, dan penguasaan teknologi militer.

“Sedangkan yang kedua adalah aspek non-fisik atau spiritual & mental. Meliputi moril bangsa, semangat pantang menyerah, serta kemampuan konsolidasi dan mobilisasi warga negara di masa krisis,” katanya.

Baca juga :

Aspek non-fisik ini, dinilainya sebagai fondasi tak terlihat namun paling menentukan, terutama saat negara menghadapi keterbatasan sumber daya atau tekanan eksternal yang masif.

Artinya, kekuatan pertahanan suatu negara tidak hanya bertumpu pada aspek fisik atau kasat mata seperti persenjataan, tetapi juga sangat bergantung pada elemen non-kasat mata: spirit, mentalitas, serta kemampuan mobilisasi warga negara.

“Di sinilah relasi strategis antara agama dan pertahanan negara menemukan titik temunya dalam perspektif maqasid,” katanya.

Sementara mengenai sinergi timbal balik antara agama dan negara dalam perspektif Maqasid Syariah, menurut dia, terdapat hubungan saling membutuhkan (symbiosis mutualism) antara institusi agama dan negara.

Dimana kebutuhan agama terhadap negara, adalah ketika negara hadir sebagai wadah legalitas (qada’) yang mengesahkan regulasi hukum dan mengeksekusi nilai-nilai kebaikan agama.

“Jadi kolaborasi antara agama dan negara menjadi krusial karena agama membutuhkan wadah formal untuk mengeksekusi nilai-nilai kebaikannya,” jelas Abdul Rochim.

Selain itu, negara harus mampu melipatgandakan dampak kemaslahatan publik (seperti pengentasan kemiskinan dan jaminan keselamatan) serta menjamin perlindungan lima hak dasar manusia (Hifz ad-Din, an-Nafs, al-‘Aql, an-Nasl, dan al-Mal).

“Negara memerlukan agama untuk mengisi ruang etika sosial seperti nilai keadilan, kesetiakawanan (takaful ijtima’i), dan gotong royong. Ini menjadi perekat persatuan warga saat menghadapi krisis, bencana, maupun ancaman kedaulatan dan lain-lain.’ katanya.

Lebih dari itu, lanjut dia, agama juga menyuplai dorongan transendental, seperti semangat membela tanah air dan kehormatan, yang tidak bisa digantikan oleh imbalan materiil atau pendekatan rasional transaksional belaka.

“Agama memberikan motivasi spiritual yang mendalam, seperti semangat juang membela kehormatan dan keyakinan memperoleh rida Ilahi,” kata Ketua Divisi Kajian Pemikiran Islam Partai Gelora ini.

Sehingga melalui integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam sistem bernegara ini, akan tercipta ikatan emosional dan kesadaran kolektif yang kokoh.

Hal ini dinilai menjadi modal utama bangsa dalam membangun sistem pertahanan negara yang tangguh dan berkelanjutan.

Abdul Rochim menegaskan, agama berperan penting dalam menjaga keberlangsungan demografi melalui dorongan regenerasi yang sehat, serta membentuk mentalitas generasi muda yang tangguh di tengah arus disrupsi global.

“Melalui sudut pandang maqasid, sinergi yang harmonis antara agama dan negara diyakini mampu melahirkan ketahanan nasional yang kokoh, di mana kekuatan fisik dan persenjataan berpadu dengan ketangguhan mental serta spiritual warga negaranya,” pungkas Abdul Rochim.

Mau Investasi di Sektor Riil, Zuhrif Hudaya Ungkap Pentingnya Paham ‘Politik Bisnis’ dan Budaya RUPS

Partaigelora.id—Ketua Koordinator (Korbid) Ekonomi & Bisnis DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Muhammad Zuhrif Hudaya mengatakan, investasi tidak melulu soal saham atau kripto.

Dimana sektor riil menawarkan potensi pertumbuhan yang nyata dan berdampak langsung pada perekonomian.
Namun, berinvestasi di sektor riil melalui pendirian Perseroan Terbatas (PT) membutuhkan lebih dari sekadar modal finansial.

Kunci utama agar perusahaan dapat tumbuh kuat, profesional, dan berkelanjutan terletak pada semangat kolaborasi antar-pihak serta pemahaman yang utuh terhadap tata kelola perusahaan (good corporate governance).

“Tetapi kolaborasi investasi di sektor riil sering kali hancur di tengah jalan bukan karena kekurangan modal, melainkan akibat ketiadaan kesepahaman mengenai dinamika politik bisnis, politik dagang, serta ketidakdisiplinan dalam memanfaatkan RUPS,” kata Zuhrif.

Hal itu disampaikan Zuhrif dalam Kajian Pengembangan Kawasan dengan tema ‘Biar Gak Kena Tipu! Begini Cara Benar Investasi di Sektor Riil Lewat Perseroan Terbatas’ pada Selasa (21/7/2026) malam.

Zuhrif menyoroti, banyak pelaku usaha atau investor pemula yang sering kali ragu untuk berkolaborasi karena khawatir akan ketidakcocokan.

Padahal, berbisnis bersama ibarat shalat berjamaah, membutuhkan kedisiplinan mengikuti aturan, namun mendatangkan hasil dan nilai yang jauh lebih besar.

“Untuk membangun perusahaan yang bertumbuh, profesional, dan berkelanjutan, kolaborasi adalah sebuah keniscayaan. Jika jalan sendiri, kita butuh waktu sangat panjang. Investasi pada PT tertutup tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki keunggulan berbeda,” ujar Zuhrif.

Menurut Zuhrif, dalam perjalanan membangun Perseroan Terbatas tertutup, dinamika akan sering muncul, terutama soal penentuan siapa yang mengelola operasional, bagaimana negosiasi pasar dilakukan, hingga pembagian peran strategis adalah hal yang sangat krusial.

Tanpa pemahaman hukum dan tata kelola yang benar, gesekan antar-investor tidak dapat terhindarkan.

Baca juga:

“Banyak yang diawal semangat berkolaborasi, tapi di tengah jalan merasa tidak enak atau konflik. Padahal berbisnis bareng itu ibarat salat berjamaah; ada aturan main yang harus dipatuhi bersama. Paham politik bisnis dan tata kelola PT adalah kunci agar kerja sama tetap kokoh,” ungkap Zuhrif.

Tiga Kunci Penting

Dalam kesempatan ini, Zuhrif mengatakan ada tiga kunci penting dalam menjaga keharmonisan investor untuk menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang (long-term sustainability).

Pertama kedisiplinan menggunakan Forum RUPS, kedua kedisiplinan menggunakan Forum RUPS dan ketiga pengelolaan laba yang bijak (compounding).

Kedisiplinan menggunakan Forum RUPS maksudnya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum tertinggi perusahaan untuk mengambil keputusan strategis (pengangkatan direksi/komisaris, pembagian dividen, penambahan modal, hingga akuisisi).

“Seluruh kritik, evaluasi, dan gagasan pemegang saham wajib disampaikan di dalam RUPS, bukan di luar forum atau menjadi polemik di media public,” kata dia.

Sedangkan kejelasan peran dan batasan kewenangan, yaitu Pemegang Saham adalah pemilik modal yang memiliki hak atas dividen dan laporan keuangan berkala.

Lalu, Dewan Komisaris adalah Pengawas dan pemberi nasihat yang mewakili kepentingan pemegang saham.

Selanjutnya Direksi adalah eksekutif operasional yang memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh di forum RUPS.

“Saya perlu sampaikan di sini sebuah catatan, bahwa pemegang saham pasif tidak boleh mencampuri operasional harian (day-to-day management) yang menjadi domain Direksi,” katanya.

Sementara pengelolaan laba yang bijak (compounding), yaitu Investor diajak untuk tahan banting dan tidak terburu-buru menuntut pembagian dividen di tahun-tahun awal (early stage).

“Keuntungan bisnis sebaiknya ditahan (retained earnings) dan dikomposisikan kembali (compounding) untuk memperbesar ekuitas serta mempercepat ekspansi usaha,” katanya.

Zuhrif menjelaskan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan sebuah PT tertutup sebelum nantinya berkembang menjadi perusahaan terbuka (Tbk), perusahaan idealnya mengintegrasikan empat pilar modal utama:

Yakni pertama kapital (modal uang) dimana ketersediaan dana segar yang disetorkan secara nyata sebagai porsi kepemilikan saham.

Kedua skill (keahlian eksekusi), dimana kemampuan teknis dan manajemen dalam mengelola operasional bisnis serta sumber daya manusia.

Ketiga akses pasar (market access), yaitu penguasaan dan pemahaman atas target pasar, baik dalam ranah Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), maupun Business-to-Government (B2G).

Keempat akses kebijakan adalah kelancaran dalam menavigasi regulasi, perizinan, legalitas, hingga perpajakan.

Dengan penguasaan empat fundamental bisnis utama tersebut, kata Zuhrif, sangat penting dilakukan agar investasi tidak berhenti di tengah jalan atau berujung pada potensi kerugian.

Zuhrif menekankan bahwa edukasi mendalam mengenai business process, forecast realistis, hingga pemenuhan regulasi pemerintah (seperti perizinan dan KBLI) akan terus dilakukan secara konsisten.

Langkah ini menjadi benteng utama agar investor tidak terjebak dalam praktik investasi bodong maupun kegagalan manajemen.

“Investasi di sektor riil adalah maraton, bukan lari cepat. Kalau kita paham ilmunya, paham prosesnya, dan taat pada aturan RUPS, perusahaan yang kita bangun akan bernilai tinggi dan berdaya saing kuat,” katanya.

Karena itu, para pebisnis pemula, lanjutnya, harus menyiapkan langkah strategis berikutnya, yakni dengan mempertemukan tiga kelompok pelaku ekonomi (business matching) untuk saling berkolaborasi dan memperkuat ekspansi bisnis nasional.

Ketiga kelompok yang akan diintegrasikan tersebut mencakup pemilik usaha existing (UMKM/CV/PT) yang membutuhkan scale-up modal, pekerja/profesional yang memiliki dana mengendap dan ingin berinvestasi pasif, serta lulusan muda (fresh graduate) yang kaya gagasan namun membutuhkan pendampingan keahlian serta akses permodalan.

“Hambatan terbesar pertumbuhan ekonomi riil saat ini bukanlah ketiadaan modal, melainkan minimnya jembatan yang menghubungkan pihak-pihak yang memiliki keunggulan saling melengkapi (complementary skills),” pungkasnya.

Perang di Timteng Jadi Frozen Konflik, Mahfuz Sidik: Kekuatan Amerika di Teluk Bakal Benar-benar Lumpuh

Partaigelora.id-Ketua Komisi I DPR RI 2010-2017 Mahfuz Sidik mengatakan, perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS) akan menjadi konflik berkepanjangan di Timur Tengah, meskipun telah ditanda-tangani nota kesepahaman (MoU) kesepakatan untuk menghentikan perang pada 17 Juni 2026 lalu. (Timteng).

“Konflik di Teluk Persia akan terus menjadi isu hot dan konflik berkepanjangan. Situasi yang terjadi sekarang, kita sebut sebagai frozen konflik atau konflik yang membeku,” kata Mahfuz Sidik.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu dalam Kajian Pengembangan Wawasan dengan tema ‘Ketahanan Iran dalam Menghadapi Perang Berlarut: Tinjauan Strategis Mahfuz Sidik’ pada Jumat (17/7/2026) malam.

Menurut Mahfuz, dalam frozen konflik tersebut, tidak ada perang dalam skala besar, tetapi yang ada hanya konflik-konflik kecil yang tidak bisa dihindari. “Tetapi tetap membuka kemungkinan terjadi eskalasi yang tidak terkendali,” katanya.

Mahfuz memprediksi sejak awal perang antara Iran-AS akan berlanjut, meskipun MoU penghentian perang telah diteken kedua belah pihak.

“MoU is over, nota kesepahaman ini sudah berakhir, praktis hanya bertahan selama sepekan,” katanya.

Di dalam MoU pada poin keempat, kata Mahfuz, sebenarnya sudah sangat jelas memberikan kewenangan kepada Iran untuk berkordinasi Oman memastikan agar jalan pelayaran di Selat Hormuz aman untuk dilalui.

Namun, hal itu dilanggar secara sepihakoleh International Maritime Organization, lembaga maritim PBB yang didukung AS mengijinkn empat kapal lewat Selat Hormuz tanpa berkoordinasi dengan Iran.

“Iran kemudian memberikan punishment. Inilah yang kemudian memicu reaksi dari Presiden Donald Trump menyerang Iran,” katanya.

Baca juga:

Artinya, pengerahan kekuatan militer Amerika Serikat untuk melanjutkan perang telah deaktivasi, kembali.

Bahkan Presiden Trump telah menyurati Kongres AS untuk melanjutkan perang, dan menggunakan kekuatan militer untuk menyerang Iran.

“Trump punya wakttu 60 hari ke depan sejak tanggal 10 Juli untuk melakukan serangan militer ke Iran. Berdasarkan undang-undang Amerika, Trump punya hak untuk mengerahkan kekuatan militer sampai 10 September mendatang,” katanya.
Tadinya ia berharap ada perdamaian permanen seperti harapan semua pihak, sehingga ada MoU final kesepatan akhir, yang tadinya diharapkan dapat tercapai pada 17 Agustus 2026.

“Sekarang kita tidak tahu, apakah militer Amerika akan menggunakan kekuatan yang sangat powerful untuk mencapai target-target operasi militernya,” katanya.

Analis Dunia Islam dan Timteng ini menilai target-target Presiden Trump pada dua babak perang sebelumnya, tidak tercapai.

Mahfuz juga tidak yakin pada perang babak ketiga ini yang akan berakhir pada 10 Septembet 2026, target-target operasi Trump ke Iran bakal tercapai, meskipun yang dibombardir bukan hanya instalasi militer, tetapi juga infrastruktur sipil.

Kekuatan Amerika Bakal Lumpuh

Dalam kesempatan ini, Mahfuz menegaskan, bahwa Presiden Trump sejak awal memang tidak punya atensi atau niat sungguh-sungguh untuk mengakhir i peperangan dengan Iran.

“Trump pada akhirnya masuk dan menandatangani MOU itu lebih untuk mengatasi situasi politik domestik yang tidak menguntungkan dirinya,” ujar Mahfuz.

Sebab, 70 persen publik AS tidak mendukung perang terhadap Iran yang diinisiasi Presiden Trump. Bahkan Senat dan Kongres juga menolak memberikan persetujuan terhadap tindakan perang yang diambil oleh Trump. Sehingga Trump terpaksa menandatangani MoU, yang ditolak Israel.

Karena itu, negosiasi akhir kesepakatan MoU ini, tidak akan pernah terwujud. Sebab, AS dan Israel menginginkan agar perang berlanjut, dan punya target untuk menuntaskan perang pada 10 September mendatang.

“Karena taget-target yang belum tercapai selama ini, Amerika akan mengerahkan kekuatan militernya secara besar-besaran . Perang jilid I, Amerika gagal. Perang jilid II masih berlangsung sepanjang negosiasi, dan sekarang masuk Perang jilid III,” katanya.

Perang Jilid III ini, Amerika akan dibantu Israel dan sekutunya di Kawasan Teluk yang berambisi mengalahkan Iran, karena dianggap mengganggu keamanan mereka.

“Perang Jilid III ini akan menjadi perang eksistensial bagi Iran. Trump tetap menjadikan perang ini sebagai alat penekan terhadap Iran untuk mencapai target-target yang belum tercapai,” katanya.

Pada prinsipnya, Trump ingin kekuatan militer Iran lumpuh, terutama kekuatan rudal balistiknya, kekuatan radarnya, dan kekuatan industri drone-nya.
Trump juga menginginkan hancurnya semua instalasi pengayaan uranium, termasuk instalasi nuklir sipil yang beroperasi di Iran.

Artinya, bukan saja menghentikan ambisi atau keinginan Iran untuk bisa mengembangkan persenjata nuklir, tapi semua instalasi pengayaan uranium ini harus dihancurkan termasuk instalasi nuklir untuk keperluan sipil.

Terakhir, Trump menginginkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Artinya Iran tidak boleh dalam posisi punya kewenangan melakukan pengaturan Selat Hormuz dengan cara apapun.

Sementara target Israel adalah memperluas wilayah di Lebanon Selatan dan Gaza Palestina, serta Dataran Tinggi Golan di Suriah. “Jadi Perang Jilid III aka dimanfaatkan Israel untuk masuk ke Suriah,” katanya.

Sedangkan Iran akan membalas serangan ke negara-negara Teluk untuk menghacurkan pangkalan dan aset-aset AS yang akan membuat kerugian secara dan finansial.

“Perang ini juga bisa mengarah pada kejatuhan rezim-rezim penguasa di Kawasan Teluk. Ini yang dikhawatirkan oleh para pemimpin di Teluk,” katanya.

Karena itu, beberapa negara di Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) telah meningkatkan kontrak kerja sama militernya dan pembelian persenjataan dengan AS.

Iran, lanjutnya, akan memastikan tetap memegang kontrol secara efektif terhadap Selat Hormuz, serta Selat Bab al-Mandab melalui milisinya Houthi di Yaman.

“Dalam perang ini, Iran akan melumpuhkan basis militer Amerika di kawasan Teluk yang ada di sekeliling Iran. Ini akan benar-benar lumpuh,” pungkasnya.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X