Kategori: Liputan

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto nantinya akan membawa Indonesia ke dalam babak sejarah baru, jika terpilih sebagai Presiden RI di 2024 .

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam konferensi pers setelah pertemuan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (14/9/2023) malam.

Dalam pertemuan ini, bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya untuk menjadi agenda bersama ke depan.

“Saya tawarkan suatu agenda bangsa untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas, dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya,” kata Prabowo

Prabowo mengatakan, dalam pertemuan dibahas langkah ke depan terkait dengan program di koalisi menyongsong pemilu 2024. Yakni membahas 12 program utama yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

“Kita berkumpul pimpinan KIM dan kita brainstorming dan tadi dibahas langkah yang akan kita tempuh, dan saya tawarkan suatu agenda bangsa untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas, dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya,” kata Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan tersebut, Anis Matta menyebut dalam pertemuan Prabowo menyampaikan gagasan kepemimpinan. Ada tiga hal yang ditekankan oleh Prabowo.

“Saya hanya ingin menambahkan tiga kata setelah mendengarkan presentasi calon presiden kita Pak Prabowo,” kata Anis Matta.

Menurut Anis Matta, gagasan yang disampaikan Prabowo, pertama merupakan agenda persatuan, dimana memadukan pertumbuhan dan keadilan sosial.

“Yang kedua, saya yakin betul bahwa agenda ini kalau dijalankan secara konsisten Insyaallah akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara super power baru,” sambungnya.

Anis Matta yakin di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya Indonesia akan mencetak sejarah baru. Karena itu, ia optimistis kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.

“Jadi poin yang ketiga adalah bahwa kepemimpinan Pak Prabowo Insyaallah tahun 2024 yang akan datang, akan menjadi babak sejarah baru bagi Indonesia,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menambahkan, pertemuan KIM adalah pertemuan politik jalan tengah untuk persatuan Indonesia. Anis Matta mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang telah memfalitasi pertemuan tersebut.

“Terima kasih, Pak Airlangga Hartarto dan rekan-rekan Partai Golkar yang telah menjadi tuan rumah pertemuan yang hangat malam ini. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita mewujudkan Indonesia sebagai superpower baru bersama Pak Prabowo Subianto,” tandas Anis Matta.

Dalam pertemuan ini, Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora mengatakan, Prabowo Subianto adalah tokoh pemersatu bangsa. Hal ini sesuai dengan kebutuhan Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan.

Fahri Hamzah mengatakan, tantangan global ke depan kian kompleks. Sehingga, diperlukan tokoh terbaik untuk memimpin langkah Indonesia.

“Kita memerlukan tokoh pemersatu dan Pak Prabowo telah membuktikan dirinya dalam sejarah sebagai tokoh pemersatu,” katnya.

Untuk itu, Fahri tanpa ragu mengajak kepada setiap petinggi partai politik untuk memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menjadi Presiden Indonesia, melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Ini waktunya Pak Prabowo, kita beri kesempatan kepada Pak Prabowo dan kita semua bersatu untuk mendukung Pak Prabowo dalam pemilu 2024,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini menegaskan tidak ada salahnya para elite politik melakukan rekonsiliasi besar untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Tidak ada salahnya satu bangsa itu melakukan rekonsiliasi besar, menyatukan elitnya, sehingga kita bisa melawan apapun tantangan yang akan datang yang tidak mudah di masa yang akan datang,” pungkasnya

Usai pertemuan ini, koalisi pro-Prabowo akan membentuk tim pakar untuk merumuskan program-program yang akan dijalankan Prabowo apabila sukses menjadi Presiden RI nantinya. Intinya, program itu bakal meneruskan prestasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Intinya landasan kuat yang sudah dicapai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, landasan ekonominya sudah kuat, diakui seluruh dunia, prestasi yang tercapai. Momentum ini kita akan amanken (amankan-red), pertahanken (pertahankan-red), untuk menjadi suatu landasan untuk meneruskan pembangunan bangsa,” kata Prabowo.

Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan ini optimis melihat masa depan Indonesia. Indikatornya adalah posisi Indonesia menguat terus di kancah global dan rakyat Indonesia segera sejahtera.

Pertemuan ketua umum koalisi parpol yang tergabung dalam KIM ini digelar di kantor DPP Partai Golkar ini juga dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, serta pengurus parpol KIM lainnya.

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap semua pihak agar tidak memandang koalisi partai politik (parpol) pengusung bakal calon presiden (Capres) 2024 tidak seperti menonton drama percintaan telenovela atau drama korea (drakor).

“Kalau dulu kita suka nonton telenovela, kalau sekarang drakor, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi kita mesti memandang koalisi ini tidak seperti menonton drama cinta dalam telenovela atau drama korea,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #12 dengan tema “Mengapa Ada Perubahan Koalisi?” yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (4/9/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menegaskan, jika memandang perubahan koalisi sekarang seperti drama cinta, maka ada pertemuan dan ada perpisahan.

“Sebab, jika kita memandanganya seperti drama cinta, nanti ada pertemuan, ada perpisahan, terus ada pengkhianatan. Ada yang pergi, dan ada yang ditinggalkan,” katanya.

Apabila semua orang memandang koalisi seperti drama cinta, maka akan ada penyebutan bahasa pengkhianatan, perselingkuhan, perceraian dan lain sebagainya.

Wakil Ketua DPR 2009-2013 ini menilai perubahan di dua koalisi, yakni di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), adalah peristiwa yang lumrah terjadi di dalam politik.

Anis Matta pun sudah memprediksi hal ini sebelumnya bakal terjadi bahwa akan ada kejutan-kejutan di Pilpres di 2024, dimana salah satu sumber kejutannya adalah pembentukan format koalisi yang ada sekarang.

“Nah, sekarang kita melihat kejutan-kejutan ini terus muncul, koalisinya terus berubah-ubah. Jadi sebenarnya kalau ada yang membentuk koalisi perubahan, itu hanya cita-cita. Tapi perubahan koalisi, itu fakta dan akan terus berubah tergantung realitas politik,” katanya.

Sehingga diperlukan alat baca untuk memahami perubahan koalisi ini, yang dilakukan para pemimpin politik atau ketua umum partai politik (parpol). Partai Gelora, lanjutnya, punya kepentingan agar publik dapat memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam koalisi ini.

Menurut Anis Matta, ada dua pendekatan yang bisa menjadi tolok ukur dari perubahan koalisi ini, yakni pertama faktor sistem dan kedua faktor aktor, serta dilengkapi oleh faktor agama.

Faktor sistem dikarenakan Indonesia mengenal sistem multipartai, bukan dua partai. Apalagi di dalam pengusungan capres juga harus memenuhi ketentuan presidential treshold (PT) 20 persen.

“Dalam sistem kita sekarang itu, hanya ada satu partai yang bisa mencalonkan presiden seorang diri, sedangkan lainnya tidak cukup, sehingga harus koalisi. Tapi pada prinsipnya, antara parlementer dan presidensial, koalisi itu adalah keniscayaan,” jelasnya.

Perbedaannya, dalam parlementer, koalisi bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan bisa bubar setiap saat apabila tidak ada kesepakatan lagi.

Sedangkan dalam sistem presidensial, berkoalisi hanya bertujuan untuk menetapkan capres dan calon wakil presiden (cawapres).

“Jadi kita harus memandang, bahwa koalisi dalam sistem politik itu harus dibentuk sejak awal dan berubah-ubah terus, karena kondisinya memaksa begitu. Sistem multipartai ini memaksa kita berkoalisi, dan kenapa PKB dan NasDem berkoalisi, ya karena cukup secara sistem,” katanya.

Anis Matta berpandangan seluruh partai di parlemen saat ini, memiliki value atau nilai, karena memiliki kursi dan bisa menentukan arah koalisi, berbeda dengan Partai Gelora sebagai partai pendatang baru.

“Secara rasional proses perubahan dalam format koalisi itu hal niscaya, itu fakta. Tapi kalau tidak ada treshold, maka setiap partai politik akan punya capresnya sendiri-sendiri,” kata Ketua Umum Partai Gelora, yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024

Sedangkan faktor aktor atau pelaku berperan untuk memaksa sistem tersebut berkoalisi, meski koalisi itu suatu keniscayaan. Hal itu bisa terjadi sebelum dan sesudah Pilpres. Artinya, bahwa format koalisi itu sebenarnya adalah tabiat dari para aktor tersebut.

Hal ini dimulai dari penetapan capres hingga pembentukan pemerintahan. Pembentukan pemerintahan juga bukan untuk memenuhi keabsaan, tapi lebih pada pertimbangan politik dari si aktor atau pelaku.

Anis Matta mengungkapkan, bahwa aktor-aktor tersebut dapat memahami aturan dan memahami cara mencapai tujuan dengan baik, serta sangat rasional dalam menentukan pilihan-pilihan langkahnya.

Sehingga diharapkan agar semua orang tidak memandang kejutan-kejutan yang terjadi dari perubahan koalisi ini, sebagai peristiwa luar biasa, tapi peristiwa biasa.

Sebab, para aktor itu tersebut, sebenarnya memiliki masalah tersendiri hingga membuat kejutan-kejutan dengan motif atau spesifik interest yang berbeda-beda.

“Tapi apakah dia benar-benar ingin menjadi presiden dan wakil presiden? Boleh jadi dia punya tujuan lain yang belum terungkap, yaitu berguna untuk perlindungan hukum misalnya, paling tidak sementara, kan bisa begitu,” katanya.

Namun, motif-motif tersebut, menurut Anis Matta, tetap tidak bisa dipahami, karena cara mencapainya sangat rasional. Hingga tindakan yang rasional itu, tampak seperti tidak rasional sama halnya dengan keinginan untuk menjadi capres, cawapres ataupun menteri.

“Tetapi tindakan PKB dan NasDem itu rasional, ya cukup 20 persen seperti sistemnya. Makanya, saya respek dengan Pak Prabowo, mengatakan itulah demokrasi. Ada yang datang, ada yang pergi dan setelah dia pergi mungkin saja kembali lagi. Artinya, kita jangan baperan dalam berpolitik,” tandas Anis Matta.

Fenomena perubahan koalisi ini, sebenarnya sudah dijelaskan oleh Islam. Mengapa orang berperang dan mengapa orang bersekutu. Contoh yang paling terang adalah Piagam Madinah, yang menjdi platform persekutuan kelompok-kelompok yang berbeda yang tinggal di tanah yang sama.

“Jadi dalam negara demokrasi, kepentingan dan ideologinya bisa berbeda-beda, sehingga diperlukan persekutuan atau koalisi dalam perspektif agama. Jadi koalisi itu tidak hanya bergantung sistem, dan aktor saja, tapi juga niat aktor itu sendiri, dimana di dalam agama telah diatur. Lalu, seperti apa kesamaan ideologi dan kepentingannya, anda tentu sudah mendapatkan jawabannya sendiri. Karena koalisi perubahan itu hanya cita-cita, tapi fakta realitas politiknya adalah perubahan koalisi yang diatur aktor atau pelaku,” pungkas Anis Matta.

Partaigelora.id – Prediksi Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah setahun lalu, yang menganalisis kalau koalisi partai politik dan pencalonan presiden, tidak bisa dipastikan, dan bahkan bisa bubar, sampai pendaftaran resmi di buka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebut saja, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), pendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024, yang telah mengalami perpecahan alias bubar setelah salah satu partai pengusungnya, yakni Partai Demokrat angkat kaki dan menarik diri mencalonkan eks Gubernur DKI tersebut.

“Orang tdak percaya dengan omongan saya, hanya karena ada seseorang yang mencalonkan diri begitu dini, lalu dengan pencalonan itu dipakai untuk memaksa orang untuk mendukung dia, baik parpol maupun basis-basis masa,” tegas Fahri hamzah melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/9/2023).

Diketahui bahwa KKP yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Anies sebagai Capres di Pemilu 2024.

Sayangnya, peta berubah karena Partai NasDem dan Anies meninggalkan dua partai peserta koalisinya dalam menentukan bakal calon wakil presiden (Cawaspres)-nya, yakni mengusung Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sontak saja, manuver Partai NasDem yang dipimpin ketua umumnya Surya Paloh dan capres Anies itu, membuat Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyoho (SBY) meradang dengan menegaskan keluar dari koalisi dan menarik dukungannya untuk Anies Baswedan.

Kekecewaan Partai Demokrat ini tentunya sangat beralasan, karena sebelumnya Anies melaui surat yang ditulisnya sendiri telah meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Partai Demokrat untuk bersedia mendampinginya sebagai Cawapres di Pilpres 2024 nanti.

Oleh karena itu, lanjut Fahri Hamzah yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, mengatakan, bahwa omong kosong kalau koalisi dan pencalonan presiden sebelum dimulai pendaftaran akan berjalan lancar, khususnya diinternal koalisi.

Karena semua itu, adalah manuver yang motifnya bukan untuk pemenangan, tetapi untuk menaikkan posisi tawar, dan mengambil keuntungan jangka pendek sebelum pendaftaran resmi dilakukan.

“Termasuk rekrutmen partai-partai dalam koalisi untuk mencukupi ‘tiket’ dan sebagianya. Itu semua omong kosong, termasuk kombinasi capres-cawapres yang diiming-imingi kepada ketua umum partai politik, itu semua omong kosong. Karena sekali lagi, pada akhirnya semua itu ditentukan tidak berbasis pada angka jumlah ‘tiket’,” katanya lagi.

Sebab menurut Fahri, kekacauan dari penerapan presidential threshold atau PT 20 persen yang dipaksakan ini, maka pertemuan partai dan koalisi-koalisi itu murni hanya untuk kepentingan sesaat, termasuk adalah kepentingan memenuhi ‘tiket’.

Dimana, kalau ada kawan baru yang memenuhi kepentingan ‘tiket’, sementara kawan lama terlalu banyak kepentingan dan keinginan, mereka bisa ditendang.

“Atau kalau ada kemungkinan ‘tiket’ itu dikaitkan dengan komposisi jumlah kandidat dalam kombinasi, maka ada pihak yang bsa dikorbankan atau pada akhirnya kalau para pemberi biaya alias bohir-bohir tidak sepakat dengan kombinasi itu, maka kombinasi itu bisa dibubarkan. Jadi prediksi saya setahun lalu itu murni karena saya membaca keseluruhan sistemnya. Itu sebabnya saya kecewa karena ada pemanfatan identitas di dalamnya, seperti pemanfaatan identitas agama yang seolah-olah orang itu akan seterusnya berjuang sebagai kandidat Islam, karena tidak ada lagi seperti itu,” sebutnya.

Pemimpin itu, masih kata Fahri, seharusnya beradu gagasan, bukan klaim-klaim primordial yang dia halang sejak awal, yang memberikan keuntungan kepada kandidat itu dan juga pada partai pendukungnya yang bermetamorfosa untuk mendapatkan ceruk dari basis-basis yang selama ini tidak akrab dengan dia.

“Anda tahu sendiri yang saya maksud. Tetapi intinya adalah kita sebagai rakyat pemilih jangan mau lagi dibohongi, ditipu-tipu oleh rekayasa para elite, untuk mengambil keuntungan bagi mereka pribadi. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan dan perjuangan kita, itu hanya penggunaan simbol-simbol identitas saja. Saya kira harus dicermati dan kita baca secara cerdas untuk menyongsong Pemilu 2024 yang akan datang,” pungkas Caleg Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat I itu.

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) perempuan, jika terjadi kebuntuan dalam penentuan cawapres yang hingga kini masih alot.

Hal itu berdasarkan hasil riset digital yang dilakukan Partai Gelora, yang berhasil memotret pendapat warganet mengenai kemungkinan cawapres perempuan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, ketiga bakal calon presiden (capres), yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, tampaknya kesulitan dalam menentukan siapa cawapres yang akan mereka pilih, karena melakukan kalkulasi hitung-hitungan politik.

Sehingga cawapres ketiga capres tersebut, terlihat masih menggantung hingga kini dan kemungkinan baru diputuskan pada saat-saat akhir menjelang pendaftaran pasangan Capres-Cawapres pada bulan Oktober 2023 nanti.

“Dari hasil riset Gelora Petamaya bekerja sama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata, warganet menyarankan agar cawapresnya berasal dari perempuan saja, banyak yang memiliki rekam jejak dan popularitas cukup tinggi,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023).

Hal itu disampaikan Endy Kurniawan saat memaparkan hasil riset digital Gelora Petamaya Edisi ke-8 tentang ‘Pandangan Warganet terhadap Cawapres Perempuan’ yang ditayangkan di kanal YouTube pada Minggu (27/8/2023) malam.

Menurut Endy, warganet mulai memotret tentang perimbangan suara perempuan dan suara laki-laki dalam daftar pemilih Pemilu 2024, ternyata diketahui cukup berimbang.

“Suara perempuan dan suara pria dalam daftar pemilih pada pemilu 2024, itu cukup berimbang tinggi. Makanya warganet menyarankan agar cawapresnya perempuan untuk menjaga keseimbangan tersebut,” katanya.

Karena itu, kata Endy, Partai Gelora merasa terpanggil untuk membahas secara khusus tentang bakal cawapres perempuan, dengan menyorot persepsi warganet menjadi perhatian utama agar posisi wakil presiden (Wapres) tidak sekedar menjadi ban serep.

Sebab, Wapres tupoksi utamanya adalah menjadi pembantu Presiden, menjadi pengganti saat Presiden berhalangan. Sedangkan Di masa pemilihan presiden seperti 2024 sekarang, cawapres bisa menjadi ‘modal’ elektoral yang bisa mendongkrak elektabilitas capres.

“Data riset digital kami ambil dari data digital pada 1 Januari-15 Agustus 2023. Dan dari simulasi yang kami lakukan, muncul nama cawapres perempuan di sana,” katanya

Dalam melakukan riset ini, Gelora Petamaya dan Cakradata memasukan keyword nama-nama beberapa bakal cawapres perempuan.

“Misalnya muncul yang tertinggi itu nama Khofifah Indar Parawangsa diusulkan menjadi nama cawapres untuk mengamankan suara Nahdatul Ulama sebesar 25 persen. Dan yang kedua, adalah Susi Pudjiastuti sebesar 24 persen, karena dianggap layak sebagai bakal cawapres,” ungkapnya.

Sedangkan yang ketiga, bukan memunculkan nama, tetapi suara 24 persen warganet mengusulkan, kenapa tidak Wakil Presiden perempuan, karena akan mencetak sejarah Indonesia.

“Keempat, pendapat dari warganet sebesar 17% mengatakan, cawapres perempuan akan punya peran penting terhadap isu lingkungan. Dan yang terakhir, kelima sebesar 9% ada keinginan warganet untuk mendapatkan bakal cawapres yang membawa menginspirasikan kaum perempuan,” paparnya.

Ada beberapa nama cawapres perempuan yang diusulkan mendampingi capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pertama adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa sebesar 63.177 suara warganet.

Lalu, yang kedua mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti sebasr 48.361 suara. Kemudian ketiga mantan Walikota Surabaya yang kini menjadi Menteri Sosial Tri Rismaharini sebesar 46.830 suara.

“Riset ini setidaknya ini menggambarkan perbincangan yang terjadi di dunia maya dan referensi warganet terhadap siapa yang cocok dianggap sebagai cawapres perempuan yang mewakili kepentingan tertentu dan merepresentasikan mereka,” katanya.

Endy berharap cawapres perempuan bisa menjadi pertimbangan bagi ketiga capres dalam menentukan cawapresnya. Karena elektalibtas para capres saat ini masih berkisar dianatara 36-38 persen.

“Dengan masuknya capres perempuan ini perlu dilihat sebagai sebuah kemungkinan untuk menaikkan elektabilitas capres tersebut di atas 50%. Partai Gelora sendiri telah menentukan dukungannya ke Prabowo Subianto, dan tidak mengusulkan cawapres, tetapi kami ingin memberikan pemahaman inspirasi kepada masyarakat,” tegas Endy.

Menanggapi usulan cawapres perempuan, Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora Kumalasari Kartini mengatakan, peran perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata dalam membangun bangsa Indonesia.

Sebab, kaum perempuan tidak hanya memikirkan nasib generasi bangsa setiap 5 tahun sekali seperti yang dilakukan para politisi, tetapi selamanya.

“Tidak ada yang lebih tepat dalam memikirkan generasi bangsa itu selain di tangan para ibu atau perempuan. Di tangan para ibu-lah kebangkitan masa depan generasi bangsa Indoneisa bisa ditentukan,” kata Kumalasari Kartini.

“Karena itu tepat, Wapres 2024 diisi perempuan. Sebab, jangan pernah anggap remeh peran perempuan dalam membangun bangsa indonesia. Indonesia juga pernah punya Presiden perempuan (Megawati Soekarniputri),” imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, keberadaan cawapres selama ini menjadi hak perogratif dari seorang capres.

“Capres secara sepihak bisa memutuskan siapa cawapres yang akan mendampinginya seperti halnya seorang Presiden mengangkat menterinya, karena pada dasarnya seorang wakil presiden juga adalah pembantu presiden. Memang nggak ada fungsinya, kalau tidak difungsikan,” kata Fahri.

Sehingga ketika masa era Presiden Soeharto, maka Wapresnya adalah orang dekat Soeharto. Ketika BJ Habibie naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto, memilih tidak menggunakan Wapres.

“Nah, ketika masa Gus Dur dan Megawati. Yang jadi Presiden bukan berasal dari perolahan suara terbanyak, PDIP. Tetapi justru Gus Dur yang Presiden dan Megawati yang jadi Wapres, karena situasi politik saat itu menjadi jalan tengah agar tidak ada konflik,” katanya.

Fahri menilai posisi Wapres yang dianggap berfungsi dan memberikan warna bagi perjalanan bangsa Indonesia, adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta (Bung Hatta) di era Presiden Soekarno (Bung Karno).

“Bung Hatta itu seorang intelektual besar, kalau bicara ilmu administrasi itu tidak ada tandingannya. Dia juga seorang sarjanan hukum yang paham betul ketatanegaran, dan dia juga seorang ekonom,” tandasnya.