Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah membolehkan acara buka puasa digelar selama Ramadhan 1444 H. Sebab, buka puasa bersama justru dinilai bisa membantu warga yang kurang mampu.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Raihan Iskandar menanggapi arahan pemerintah agar momen buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H ditiadakan untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah, Jumat (24/3/2023).
“Ramadhan kesempatan untuk kumpul bersama saling berbagi dan membantu. Buka puasa justru bisa membantu warga tidak mampu,” kata Raihan Iskandar dalam keterangannya di Jakarta.
Seperti diketahui, Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa Selasa (21/3/2023) meneken arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Arahan tersebut, berkop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.
Arahan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19. Sebab, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
Surat tersebut, ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan/Lembaga.
Dalam surat itu, Menteri Dalam Negeri diminta untuk menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
“Jika ada pertimbangan cegah pandemi, bisa dengan himbauan penerapan prokes saja. Tidak perlu sampai ada arahan peniadan buka puasa bersama,” kata Raihan.
Menurut Raihan, dalam situasi pemulihan ekonomi pasca pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada akhir Desember 2022 lalu, buka puasa bersama selama Ramadhan 1444 H adalah cara yang baik untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat.
“Dalam situasi pemulihan ekonomi, perlu didorong semangat berbagi dan membantu antar warga. Buka puasa bersama jadi cara yang baik dalam pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Raihan.
Namun, pemerintah akhirnya membolehkan kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah dan masyarakat untuk menggelar momen buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H dengan beberapa syarat.
Melalui Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, kegiatan berkumpul bisa dilakukan asal mematuhi protokol kesehatan (prokes) seperti menjaga jarak dan tidak berbicaara saat makan.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai benturan ideologi politik antara Islam dan nasionalis, seperti Islam melawan komunis, dan Islam melawan sosialis yang sudah ada sejak era Presiden RI Soekarno, masih terjadi hingga kini. Benturan ideologi politik tersebut, semakin tajam menjelang Pemilu 2024.
“Seharusnya, benturan ideologi ini tidak harus terjadi. Karena sejatinya Islam dan nasionalis bukanlah sesuatu yang perlu dibenturkan. Seharusnya saling menguatkan,” kata Tengku Zulkifli Usman, Juru Bicara (Jubir) Nasional Pemenangan Pemilu Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (28/3/2023).
Menurut dia, masalah Islam dan nasionalis sudah selesai, ketika Indonesia ditakdirkan menjadi negara muslim terbesar di dunia. Seharusnya Islam dan nasionalis harus jalan berdampingan secara elegan.
Partai Gelora, partai nomor 7 di Pemilu 2024 ini berpandangan ada upaya terus menerus yang dilakukan kelompok tertentu untuk membenturkan Islam dengan nasionalis pasca reformasi.
“Golongan yang mengaku nasionalis takut kepada Islam. Dan kalangan Islam juga mencurigai kalangan nasionalis. Seharusnya ini tidak boleh terjadi,” kata Tengku Zulkifli
Salah satu faktor utama benturan itu, katanya, adalah ketidakmampuan melakukan rekonsiliasi ideologi dan konsolidasi demokrasi secara tepat.
Faktor lainnya, adalah faktor luar, dimana rezim di Indonesia banyak mendengar bisikan luar tentang islamphobia, sehingga menimbulkan ketegangan yang terus menerus antara Islam dan nasionalis, Islam dan negara.
Partai Gelora termasuk yang merasa prihatin dengan realitas ini. Oleh sebab itu, Partai Gelora mengusulkan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi demokrasi, sehingga upaya persatuan akan tercapai.
“Karena pada dasarnya, apapun ideologi penguasa, baik itu Islam ataupun nasionalis. Jika basisnya adalah gotong royong dan ada rasa saling berkolaborasi. Maka benturan seperti ini tidak harus terus berlanjut,” ujarnya.
Pasca reformasi, lanjutnya, upaya untuk membenturkan ideologi juga terus berjalan. Hal ini sebenarnya sudah tidak relevan, mengingat zaman yang sudah berubah dan tantangan Indonesia juga yang sudah berubah.
“Partai Gelora tidak punya masalah dengan nasionalis dan juga tidak punya masalah dengan Islam, karena sebenarnya keduanya adalah khazanah kekayaan kita. Tidak seharusnya dijadikan sebagai alat untuk saling membenturkan. Inilah yang kami sebut nasionalisme baru yang kita butuhkan,” tegasnya.
Karena itu, kata Tengku Zulkifli, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menawarkan sebuah semangat baru dan narasi baru dalam bernegara. Sebab, Indonesia sebagai bangsa saat ini harus mampu menjawab tantangan masa depannya yang tidak menentu saat ini.
Sebab, kondisi dunia saat ini tidaklah sama dengan masa lalu. Tidak sama dengan era dimana dunia baru selesai Perang Dunia II dalam iklim bipolar atau era pasca perang dingin dengan iklim unipolar.
“Dunia saat ini ada dalam kondisi multipolar. Dimana lahir banyak kekuatan baru yang menantang posisi aman dan status quo Amerika,” jelasnya.
Yakni ada Rusia yang menantang adidaya dengan militer nya, dan ada China yang menantang adidaya dengan size ekonomi nya. Titik keseimbangan Dunia sudah berubah total.
“Partai Gelora menawarkan jalan tengah, jalan kolaborasi, jalan rekonsiliasi sesama anak bangsa untuk menatap Indonesia baru dengan arah baru yang lebih naratif,” ujar Tengku Zulkifli Usman
Ia menegaskan, tidak ada keuntungan sama sekali dengan adanya benturan benturan ideologi tadi di dalam negeri kita. Kecuali kita akan kalah dan masuk jebakan musuh.
Partai Islam dan partai nasionalis sudah seharusnya melihat kepentingan bangsa yang lebih luas dan berhenti untuk saling berbenturan. Karena hanya dengan modal persatuan ini, kita akan selamat dalam meniti langkah kedepan.
Bahkan, menurutnya, tidak ada artinya jika partai nasionalis dan lebel pancasilais, apabila tidak menegakkan konstitusi. Masih rajin memelihara feodalisme, rajin pencitraan namun nihil kerja kerja nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat.
“Apa artinya lebel partai Islam, jika Ketuanya masuk penjara dan ditangkap KPK. Regenerasi yang tidak berjalan, dan demokrasi yang gagal di dalam tubuh partainya sendiri,” tegasnya.
Fondasi Berpikir
Dalam kesempatan ini, Jubir Nasional Pemenangan Pemilu Partai Gelora Tengku Zulkifli Usman mengatakan, nasionalisme seharusnya dipakai untuk fondasi berpikir untuk memperbaiki bangsa. Bukan sebaliknya untuk politik praktis semata.
Agama juga seharusnya dipakai untuk memperkuat sendi sendi negara. Memperkuat pertahanan dan kedaulatan dalam negeri untuk persiapan menuju negara maju.
“Agama jangan hanya dipakai untuk mencari dukungan suara demi pemilu semata. Seharusnya agama tidak dipakai untuk menipu rakyat 5 tahunan demi ambisi ketua umum partai untuk sekedar berkuasa dan menunggangi suara umat,” katanya.
“Nasionalisme dan agama seharusnya juga bukan untuk dipakai hanya demi kepentingan politik sesaat. Bukan untuk ambisi rendah para politisi hanya demi mengejar target elektoral semata,” imbuhnya.
Wakil Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora ini menegaskan, Partai Gelora tidak mau sibuk dengan isu pro kontra partai Islam atau partai nasionalis.
Sebab, Partai Gelora bukan partai yang sibuk mengurus ceruk ceruk pemilih, apakah ceruk kanan apa ceruk kiri, apakah pemilih kanan atau pemilih kiri.
“Bagi kami, siapapun anak bangsa yang ingin melihat Indonesia menjadi negara bersih dari korupsi, negara yang kuat militernya, canggih teknologi nya, makmur rakyatnya, sejahtera penduduk nya, matang demokrasi nya, tegak konstitusi nya. Maka bergabunglah dengan Partai Gelora,” ajaknya.
Partai Gelora tidak mau terjebak, apakah masuk partai Islam atau partai nasionalis, partai agamis atau partai pancasilais, tidaklah penting. Karena Partai Gelora punya cita-cita untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik dan memiliki daya tawar tinggi di level dunia.
Tengku Zulkifli menegaskan, Partai Gelora ingin mengakhiri konflik konflik yang tidak perlu dan menguras tenaga. “Kita ingin melangkah jauh mempersiapkan Indonesia agar siap menghadapi tantangan tantangan global di depan mata yang berpotensi mengancam Indonesia,” katanya.
Indonesia saat ini, lanjutnya, perlu narasi kolaborasi atau kerjasama sesama anak bangsa. Sehingga perbedaan yang ada harus dikelola dengan baik agar bisa diperjuangkan bersama-sama.
Adapun hal utama yang mendesak untuk dilakukan adalah mendidik generasi sekarang menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Sehingga diharapkan akan muncul konsensus bersama sebagai bangsa yang serius untuk memajukan Indonesia ke depan.
“Kita lebih baik mengajak generasi sekarang untuk berpikir memiliki nasionalisme baru. Melihat Indonesia dengan penuh kebanggaan sebagai negara besar, dan berani mencita citakan Indonesia menjadi negara yang sejajar dengan negara superpower dunia lain,” pungkasnya.
Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menjelaskan seterang-terangnya mengenai transaksi janggal Rp 349 triliun.
Presiden meminta Mahfud menjelaskan secara terbuka pengertian mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang kepada DPR agar masyarakat paham, apa itu pencucian uang.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta agar Komisi III DPR RI menjawab tantangan Mahfud, terkait dugaan adanya transaksi janggal senilai Rp349 triliun itu.
“Tantangan (Menko Polhukam Mahfud) ini harus dijawab oleh Komisi III DPR RI,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Selasa (28/3/2023).
Menurut Fahri, jika DPR RI tidak menjawab patut diduga ada persekongkolan para elit di DPR RI dan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal transaksi jangggal tersebut.
“Sebab kalau tidak dijawab, jangan-jangan ada persekongkolan dan money laundring justru bermula dari para elite di Senayan termasuk pimpinan parpolnya,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.
Fahri menilai jika tidak ada persengkongkolan dan money laundry, seharusnya DPR lantang bersuara terhadap transaksi janggal berbau korupsi Rp 349 triliiun di lingkungan eksekutif itu.
Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR itu lantas mengingatkan, ketika terjadi skandal bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun beberapa tahun silam, parlemennya ketika itu sangat riuh.
Sehingga sekarang ini, menurut Fahri, kesempatan bagi parlemen untuk bersuara terkait dugaan korupsi Rp 349 triliun di eksekutif, bukan sebaliknya diam dan tidak bersuara.
“Wahai partai-partai di Senayan yang di DPR RI selama ini senyap, sekarang lah kalian ada kesempatan untuk bersuara terkait korupsi 300-an triliun di eksekutif,” katanya.
“Kami mau nonton apakah kalian masih ada sisa hati. Dulu skandal Bank Century hanya soal Rp 6,7 triliun saja, Senayan heboh. Sekarang waktumu bersuara!” tantang politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam Mahfud MD hadir ke DPR untuk menjelaskan soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dugaan pencucian uang di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun.
Mahfud siap menghadiri rapat di Komisi III DPR. Dia akan memberikan penjelasan mengenai temuan PPATK tanpa ditutup-tutupi.
“Presiden meminta saya hadir, menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang,” kata Mahfud seusai pertemuan dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Presiden menghendaki adanya keterbukaan informasi dengan peraturan perundang-undangan. Mahfud menjelaskan, dia akan didampingi sejumlah pejabat. Kapasitas Mahfud datang ke Komisi III DPR juga selaku Ketua Nasional Pencegahan dan Pemberatan TPPU.
Sebelumnya, Komisi III DPR akan menggelar rapat dengan Komite TPPU di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan TPPU Rp349 triliun di Kemenkeu pada Jumat (24/3/2023).
Namun, jadwal tersebut berubah dan dijadwalkan digelar pada Rabu (29/3/2023). “Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III DPR RI tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU. Saya sudah siap hadir,” tegas Mahfud.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah membolehkan acara buka puasa digelar selama Ramadhan 1444 H. Sebab, buka puasa bersama justru dinilai bisa membantu warga yang kurang mampu.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Raihan Iskandar menanggapi arahan pemerintah agar momen buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H ditiadakan untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah, Jumat (24/3/2023).
“Ramadhan kesempatan untuk kumpul bersama saling berbagi dan membantu. Buka puasa justru bisa membantu warga tidak mampu,” kata Raihan Iskandar dalam keterangannya di Jakarta.
Seperti diketahui, Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa Selasa (21/3/2023) meneken arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Arahan tersebut, berkop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.
Arahan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19. Sebab, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
Surat tersebut, ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan/Lembaga.
Dalam surat itu, Menteri Dalam Negeri diminta untuk menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
“Jika ada pertimbangan cegah pandemi, bisa dengan himbauan penerapan prokes saja. Tidak perlu sampai ada arahan peniadan buka puasa bersama,” kata Raihan.
Menurut Raihan, dalam situasi pemulihan ekonomi pasca pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada akhir Desember 2022 lalu, buka puasa bersama selama Ramadhan 1444 H adalah cara yang baik untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat.
“Dalam situasi pemulihan ekonomi, perlu didorong semangat berbagi dan membantu antar warga. Buka puasa bersama jadi cara yang baik dalam pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Raihan.
Namun, pemerintah akhirnya membolehkan kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah dan masyarakat untuk menggelar momen buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H dengan beberapa syarat.
Melalui Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, kegiatan berkumpul bisa dilakukan asal mematuhi protokol kesehatan (prokes) seperti menjaga jarak dan tidak berbicaara saat makan.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bertekad akan mengubah Istana Negara sebagai rumah rakyat, tidak hanya DPR RI, apabaila diberikan kepercayaan atau mandat dari rakyat untuk memimpin bangsa ini.
Partai Gelora, partai nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini, akan membawa ruh masjid ke istana, sehingga pintu istana akan selalu terbuka dan siapa saja boleh masuk.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Ramadhan 1444 H di Tahun Politik, Menggelorakan Spritualitas Bangsa’, Rabu (22/3/2023) sore.
“Kita harus mengubah istana itu, sebagai rumah rakyat, jangan cuma DPR saja yang dijadikan rumah rakyat. Rumah rakyat yang paling penting itu adalah Istana,” kata Anis Matta.
Menurut Anis Matta, perbedaan antara masjid dan istana itu, terletak pada pintunya. Masjid itu, pintunya tidak pernah tutup, sementara istana pintunya selalu tertutup, penjagaanya ketat dan tidak boleh sembarangan orang masuk.
“Tetapi kenapa sebagain besar kejahatan itu, dilakukan dari istana, bukan dari masjid yang pintunya tidak pernah tertutup. Karena masjid itu punya aura kebajikan, dan orang masuk ke sana itu tujuannya untuk berbuat baik,” katanya.
Sementara orang yang masuk istana adalah untuk merebut kekuasaan, sehingga pintu tersebut langsung ditutup ketika orang itu, sudah berhasil masuk ke istana.
“Karena di dalamnya sedang terjadi proses distribusi, sedang bagi-bagi kekuasaan, yang boleh masuk temennya saja, yang lain tidak boleh masuk,” katanya.
Namun, Anis Matta mengingatkan di tengah kompetisi menuju 2024 mendatang, dunia saat ini dilanda krisis global yang sistemik dan ancaman Perang Dunia III, yang membutuhkan perhatian serius agar Indonesia tidak masuk jurang resesi.
“Daripada kita berkelai sebelum masuk istana, mendingan kita bikin janji. Partai-partai yang ada kita sepakati saja, kalau nanti ada yang masuk ke istana, pintunya jangan ditutup. Tetap dibuka seperti masjid, dan ajak orang lain masuk Istana,” katanya.
Hal itulah, kata Anis Matta, cara membawa ruh masjid ke istana, dimana antara masjid dan istana pintunya sama-sama terbuka. Sehingga simbolisasi antara istana dan masjid itu tersambung.
“Kenapa Masjid Istiqlal itu didirikan dekat Istana Negara, tidak jauh-jauh amat. Itu karena antara masjid dengan istana itu, semestinya tidak ada jarak,” jelas Anis Matta.
Anis Matta menegaskan, DNA Indonesia adalah agama, adanya yaitu penyatuan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menjadi republik. Sehingga antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan, begitu pula halnya dengan masjid dan istana.
“Jadi fitrahnya Indonesia atau DNA-nya adalah agama. Tetapi, ini sekaligus ini menjadi tantangan bagi partai-partai yang membawa-bawa agama, seharusnya meningkatkan performanya, meningkatkan kualitasnya dan membawa ruh masjid ke Istana. Itulah yang akan diperjuangkan Partai Gelora,” papar Anis Matta.
Anis Matta mensyukuri kesadaran beragama masyarakat kita saat ini semakin meningkat bersamaan dengan kesadaran politiknya. Namun, hal itu saja ternyata tidak cukup, terbukti dari hasil Pemilu 2019 lalu.
Dimana mobilisasi luar biasa umat Islam dalam Pilpres 2019 lalu, ternyata menyebabkan empat partai Islam di parlemen justru kehilangan lima kursi dibanding Pemilu 2014 sebelumnya.
Artinya, mayoritas masyarakat setuju bahwa Indonesia yang berasaskan Pancasila, dan bisa diisi dengan nilai-nilai keIslaman, bukan berazaskan Islam.
Sehingga banyak pihak yang mencegah terjadinya politisasi agama dalam berpolitik, sebagai bentuk kesadaran beragama masyarakat Indonesia.
“Jadi masyarakat sekarang sudah bisa membedakan antara performa partai-partai Islam dengan isu agama dalam politik. Kalau negaranya sekuler, maka agama tidak akan diberi ruang sama sekali, sementara DNA Indonesia adalah agama,” ungkapnya.
Jika DNA-nya Indonesia adalah agama, maka tidak yang ada memisahkan agama dan politik, namun jika performa partai Islam itu tidak bagus dan tidak bisa menjadi pemenang, itu adalah kesalahan partai Islam itu sendiri.
“Memangnya siapa yang bisa membawa bendera agama, bisa membuat Indonesia jadi lebih baik, tidak ada. Rezim di Indonesia jatuhnya juga tidak bagus seperti Bung Karno (Soekarno), Pak Harto (Soeharto), meski keduanya sangat berjasa. Mengenerasilasi itu sangat fatal, menurut saya,” tegas Anis Matta.
Namun, ia dapat menerima adanya pendapat yang mengatakan, bahwa politik identitas itu adalah stigma satu arah yang diberikan oleh kelompok tertentu.
Namun, ketika ada orang berdandan relegius kemudian menyerang kelompok lain dibolehkan. “Jadi inilah sebenarnya agama hanya dijadikan alat saja,” katanya.
Anis Matta kemudian mencontohkan partai yang dianggap sekuler seperti Partai Golkar dan PDIP, yang juga memakai agama dan politik secara bersamaan. Hal itu terlihat dari organisasi sayap yang berbasis agama yang dimiliki kedua partai tersebut, maupun partai politik lainnya.
“Artinya, antara agama dan politik di Indonesia itu, tidak bisa dipisahkan, karena fitrah atau DNA-nya Indonesia adalah agama. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas dan performanya agar kita menjadi pemenang politik. Hal ini yang harus disadari oleh partai-partai Islam,” pungkasnya.
Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Ramadhan di tahun politik bisa menjadi momentum yang tepat bagi seluruh komponen bangsa untuk membangun koalisi rekonsiliasi.
Dimana semua pihak diharapkan dapat membangun soliditas dan meletakkan kepentingan bangsa lebih tinggi diatas kepentingan yang lainnya.
“Saya berpikir, terlepas dari kompetisi politik kita menuju 2024, kita harus tetap meletakkan kepentingan bangsa itu lebih tinggi dari semuanya,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Ramadhan 1444 H di Tahun Politik, Menggelorakan Spritualitas Bangsa’, Rabu (22/3/2023).
Menurut Anis Matta, pembentukan koalisi politik yang ada sekarang mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang sudah ada sejak dua Pilpres terakhir. Pembelahan saat ini diperdalam dengan adanya penetapan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024.
Sehingga saat ini, yang diperlukan adalah membangun soliditas bersama dan mencegah ancaman disintegrasi bangsa yang semakin nyata akibat krisis global.
“Jadi puasa inikan semacam kondisi pengendalian, supaya kita semua solid dan memperkuat soliditas. Sehingga amaliyah yang paling afdal di bulan Ramadhan adalah membangun koalisi rekonsiliasi,” katanya.
Partai Gelora, partai nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini menilai dengan pengkosolidasian politik nasional dalam satu format koalisi rekonsiliasi baru tersebut, diharapkan semua pihak dapat menyatu menghadapi krisis dan mencegah supaya bangsa kita tidak terjebak dalam ancaman disintegrasi bangsa.
“Musuh kita sebenarnya adalah krisis, dan krisis inilah yang mengancam kita. Banyak anomali yang terjadi sekarang, yang disanksi Rusia, tapi yang bangkrut bank-bank Amerika dan Eropa,” ujar Anis Matta
Indonesia, kata Anis Matta, sebelumnya telah menjadi korban (collateral damage) dari adanya revolusi maritim dan industri di Eropa, menyebabkan penjajahan di tanah air dimulai pada abad 15-16.
“Pada abad 15 dan 16 kita sudah mulai dijajah, itu prosesnya sangat jauh, tapi bagaimana jika krisis terjadi di tengah dunia yang sangat terintegrasi seperti sekarang, tentu dampaknya akan sangat parah,” katanya.
Dampak dari krisis sekarang, menurut Anis Matta, tidak hanya soal kebangkrutan negara, tetapi juga ancaman disintegrasi bangsa. Karena itu, Anis Matta berharap aura kebajikan dan kelembutan Ramadhan dapat memberikan kebaikan dalam politik.
“Ramadhan itu bulan penuh berkah. Orang kitakan senangnya buka puasa bersama. Sambil buka puasa bersama , itu partai politik bisa membicarakan rekonsiliasi. Dan saya kira ini bisa menjadi amal politik kita,” katanya.
Anis Matta menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan peringatan agar tetap Indonesia waspada menghadapi krisis global saat ini, meski ekonomi terlihat dalam keadaan baik-baik saja.
“Ini tunggu giliran saja, semua akan kena termasuk Indonesia. Jadi di tengah krisis ini, kita perlu menyatukan dan mengkonsolidasi para elit politik, militer, ekonomi, ulama, akademisi dan budayawan agar semua bersiap menghadapi krisis ini. Ramadhan ini adalah momentum yang paling bagus untuk membuat format koalisi rekonsiliasi baru,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Anwar Abbas mengkritik upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memisahkan agama dengan politik.
Padahal agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena konstitusi negara diatur berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Saya sampaikan, kalau agama tidak boleh dibawa dalam kehidupan politik, tentu itu jelas melanggar konstitusi dan ajaran agama. Kalau agama dianggap momok, itu sengaja dihembuskan oleh orang-orang sekuler, termasuk soal politik identitas itu,” katanya.
Menurut Anwar Abbas, justru orang-orang sekuler yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknya. “Mereka-mereka yang sebelumnya tidak pernah pakai baju koko dan tidak pernah pakai peci hitam, tetapi begitu mendekati tahun 2024 mereka mulai pakai baju koko dan juga pakai peci hitam. Mereka ini begitu sempurna memanfaatkan agama,” katanya.
Spiritualitas Refreshing dan Social Refreshing
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr Abdul Mu’ti menyatakan sependapat dengan Anwar Abbas, bahwa agama dengan politik tidak bisa dipisahkan.
Apalagi jika dilihat dalam konteks Indonesia, dimana agama adalah sumber ajaran dan sumber nilai, sehingga tidak bisa dibuatkan garis demarkasi antara agama dan politik
“Tetapi kalau saya mengikuti ceramah-ceramah Buya Abbas ini panas amat, gaspol, dan stamina sangat hebat. Saya setuju memisahkan agama dengan politik itu mustahil. Agama itu justru pemandu moral ketika berpolitik,” kata Abdul Mu’ti.
Di dalam Ramadhan, kata Abdul Mu’ti, adalah pentingnya spiritualitas refreshing di kedepankan. Sebab, spirilitulitas refreshing di dalam Ramadhan ini tidak hanya mengajarkan menahan makan, minum dan nafsu kita saja, tetapi juga harus bisa menahan diri.
“Menahan diri untuk tidak yang mencerca orang lain dengan berkata-kata kebencian atau mungkin perilaku-perilaku yang menurut saya, juga tidak mencerminkan nilai agama. Disinilah pentingnya bulan spiritualitas refreshing, bulan pengendalian diri,” katanya.
Dengan Ramadhan ini, lanjut Abdul Mu’ti, pikiran dan jiwa kita akan dibersihkan, sehingga semua orang akan memiliki kedamaian, semangat dan bergelora untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang maju.
Ramadhan ini juga sebagai bulan social refreshing menurut saya. Selain memperbanyak ibadah, kita juga melakukan sosial refreshing, memperbaiki relasi sosial satu dengan lainnya. Ramadhan ini akan menjadikan kita untuk memperkuat ukhuwah, memperkuat kerukunan,” katanya.
“Kerukunan di Indonesia ini agak unik, kita bisa beda partai. Tapi kalau sudah shalat sama saja, apalagi kalau berbuka puasa juga bareng. Artinya, Ramadhan ini adalah sebuah realitas menarik yang bisa mempertemukan berbagai kalangan yang berbeda-beda pilihan politiknya, berbeda afiliasi, bahkan agamanya,” tegas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini.
Sedangkan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Prof Dr KH Nasaruddin Umar berharap dalam bulan suci Ramadhan ini agar semua pihak dapat melunakkan hatinya dan membersihkan jiwanya.
“Saya ingin menghimbaukan kepada segenap warga masyarakat bangsa, yang Islam ataupun temen-teman agama lain hendaklah saling menjaga toleransi.,” kata Nasaruddin.
Nasaradudin mengajak semua pihak agar menjadikan Indonesia sebagai Wisata Ramadhan dengan menyemarakkan bulan suci Ramadhan.
Namun, ia mengingatkan agar tidak menyajikan tontotan-tontotan yang tidak baik, karena justru akan melecehkan bulan suci Ramadhan.
“Jangan ada tontotan yang buat tertawa terbahak-bahak, karena tidak menghargai bulan suci Ramadhan. Kalau seandainya tahu, kalian pasti lebih banyak menangis daripada ketawa-ketawa. Mari kita menghargai bulan suci Ramadhan ini, jangan diisi dengan lawakan,” katanya.
Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, empat kekuatan superpower dunia yang ada sekarang, yakni Amerika, China, Rusia dan Eropa sedang ‘berkelahi’ atau berkonflik diantara mereka.
Konflik tersebut, bisa mengancam terjadinya Perang Dunia (PD) III. Menurut Anis Matta, PD III ini jika terjadi sangat mungkin menggunakan senjata pemusnah massal atau senjata nuklir yang bisa memusnahkan seluruh umat manusia.
Sebab, empat superpower tersebut, memiliki dan mengembangkan senjata pemusnah massal itu. Sehingga sebagai negara yang berpotensi menjadi superpower baru, Indonesia harus berperan untuk mendamaikan mereka.
“Ancaman Perang Dunia III itu nyata, ancamannya perang nuklir. Jangan sampai kita ini, seperti orang yang pacaran dipinggir pantai padahal tsunami akan datang,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (20/3/2023).
Hal Itu dikatakan Anis Matta saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Lapangan Tugu Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (19/3/2023) siang.
Anis Matta menegaskan, menjadikan Indonesia sebagai superpower baru itu mendesak dilakukan. Supaya Indonesia bisa menjadi juru damai bagi umat manusia, yang saat ini terancam musnah, karena adanya potensi ancaman PD III.
“Karena kekuatan dunia ini sedang berkelahi sesama mereka, maka kita perlu menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, untuk apa? Untuk menjadi juru damai bagi umat manusia,” katanya.
Tujuannya adalah supaya kita bisa membawa umat manusia ini kembali kepada kedamaian dan menjadikan Indonesia sebagai contoh negara superpower yang damai seperti yang diceritakan dalam Al Qur’an.
“Jadi kita ingin menjadikan Indonesia ini sebagai contoh seperti satu negeri yang pernah diceritakan di dalam Al Quran tentang negeri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki pasukan laut darat dan udara. Pasukannya ada manusia, ada jinnya, ada burung-burungnya dan ada binatangnya. Semua pasukannya memiliki teknologi maju, militernya kuat, rakyatnya makmur, ekonominya makmur, serta rakyatnya juga sholeh-sholeh,” jelasnya.
Namun, hal itu akan terwujud apabila Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar dunia menjadi superpower baru.
Sehingga Indonesia bisa menjadi juru damai dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia seperti diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945.
“Tetapi untuk menjadikan Islam sebagai rahmat, pertama-tama kita perlu menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Jadi Islam hanya bisa menjadi rahmat bagi umat manusia, kalau Indonesia menjadi superpower baru di dunia,” tegasnya.
Anis Matta berpandangan, orang-orang NTB yang dikenal saleh-saleh bisa menjadi ‘tulang punggung’ sebuah bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia. Yakni kuat secara militer, maju teknologinya dan makmur ekonominya.
Ia berharap peristiwa besar yang terjadi bulan Ramadan, yakni perang Badar dapat mengilhami para pemimpin di tanah air untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru.
Sebab, sebagian besar kemenangan yang diraih umat Islam di zaman Rasulullah SAW dari berbagai peperangan itu, terjadi di bulan Ramadan.
“Meski sekarang semua kita berdiri di bawah terik matahari ini, jauh lebih berat perjuangan para sahabat Rasulullah SWT. Dan orang-orang di zaman Rasulullah telah banyak menjadi pemimpin Dunia. Perjuangan kita sekarang jauh lebih mudah dibandingkan dengan zaman para sahabat. Maka kita tentu akan bisa dengan cepat menjadi pemimpin dunia,” terangnya.
Partai Gelora, partai nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ini, memiliki niat untuk mengubah Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menjadi pemimpin di Dunia.
“Kita harus bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang kaya dan maju seperti negara di Eropa dan beberapa negara di Asia. Partai Gelora ini merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang sholeh dan hebat,” pungkas Anis Matta.
Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah kembali mengkritik kualitas para pimpinan partai politik (parpol) Anggota DPR sekarang saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Tugu Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (19/3/2023) siang.
“Saya sudah 5 tahun tidak pidato di Lombok Timur, karena hampir 5 tahun saya pensiun menjadi anggota DPR RI utusan Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan warga Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat umumnya masih mengingat saya,” kata Fahri Hamzah saat memulai orasinya.
Ia kemudian menjelaskan ihwal pendirian Partai Gelora yang berlangsung dalam tempo singkat, setelah melalui proses pemikiran yang sangat panjang.
Hingga pada satu kesimpulan, para inisiator Partai Gelora memandang perlunya membuat dan mendirikan sebuah kekuatan baru, sebuah partai politik (parpol) yang bisa menyelamatkan transisi Indonesia dan mampu menghadapi krisis yang akan datang.
“Tidak ada ketua umum (ketum) partai seperti ketua umum kita (Anis Matta), beliau adalah pemikir global. Silahkan teman-teman membaca dan menonton banyak sekali pandangan sikap khususnya mengenai geostrategis politik global,” katanya.
Fahri Hamzah mengaku sering mendampingi Anis Matta di undang ke seluruh dunia untuk berbicara di forum-forum global yang memikirkan dan menganalisa masa depan dari umat manusia dan masa depan dunia.
“Tidak ada pemimpin partai politik yang punya pemikiran. Para pimpinan partai politik sekarang sudah terjebak menjadi pelayan ambisi-ambisi kekuasan rendah,” katanya.
“Sehingga bangsa ini jangankan memimpin dunia sebagaimana mimpi para pendiri bangsa, partai politik sudah terjebak menjadi tempat persengkongkolan kekuasaan, pemilik uang dan pemilik pengaruh yang merampas harta benda rakyat Indonesia,” tandasnya.
Atas dasar hal itu, maka Partai Gelora yang memiliki manifesto yang kuat dideklarasikan di Jakarta pada 28 Oktober 2018 agar menjadi kekuatan baru bagi perbaikan dan pembaharuan Indonesia.
“Alhamdulillah melalui proses yang sulit luar biasa dan juga rumit, ada kabar gembira dari Nusa Tenggara Barat menjadi satu-satunya partai yang lolos verifikasi faktual tanpa perbaikan, Partai Gelora Indonesia,” paparnya.
Hal ini menandakan Partai Gelora yang memiliki nomor 7 tersebut akan menang besar nantinya, menjadi pemenang di Pemilu 2024, salah satunya dari NTB.
“Saya percaya saudara-saudara siap menghantarkan partai ini menjadi pemenang di Pemilu mendatang, karena saya pernah mendapatkan amanah tiga periode dari daerah ini,” katanya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, berharap masyarakat NTB mengamanahkan lagi aspirasi kepada dirinya untuk menjadi wakil rakyat di Senayan seperti tiga periode sebelumnya.
“Sebagai seorang pejabat, khususnya wakil rakyat di legislatif bukan pengantar bansos. Mereka sibuk menjadi pelayan eksekutif. 10 Anggota DPR dari Nusa Tenggara Barat tidak ada yang berbunyi ada kezaliman dan ketimpangan yang terjadi,” katanya.
Padahal telah terjadi penyimpangan transaksi mencurigakan hingga Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Masih ingat kasus Bank Century Rp 6,7 triliun, Anggota Dewannya ributnya kemana-kamana. Sekarang ada pesta pora penyimpangan ratusan triliun, ribuan triliun, Anggota Dewannya mingkem saja,” katanya.
Mereka justru sibuk menjadi pelayan eksekutif, membawa sumbangan ke sana kemari seakan-akan malaikat dari Jakarta.
“Partai Gelora menang, Insya Allah tidak akan ada lagi Anggota Dewan yang menjadi bebek penguasa. Kami dididik untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Sekarang semua anggota dewan dari NTB sibuk jadi pelayan eksekutif, tidak ada yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” terangnya.
Partai Gelora, kata Fahri, akan menjadikan rakyatnya bersuara keras, menjadikan orang-orang lemah menjadi kuat dan membuat suara-suara yang tidak pernah didengar akan di dengarkan dimana-mana.
“Itulah komitmen Partai Gelora. Kita berhenti mengirimkan antek-antek elit Jakarta menjadi pejabat di Jakarta,” katanya.
“Kita akan kirimkan Singa-Singa bersuara. Kita kirimkan , Rajawali yang terbang tinggi, sehingga Nusa Tenggara Barat berhak punya pemimpin yang baik di seluruh jajaran legislatif. Inilah salah satu ikhtiar, bahwa penjagaan reputasi kami yang mendapatkan amanah rakyat tidak sia-sia, karena sambutan kepada Gelora amatlah hebat,” imbuhnya.
Fahri Hamzah meminta masyarakat NTB tidak lagi memilih Anggota Dewan yang telah mensia-siakan amanah yang telah diberikan.
“Kami ingin agar hati kita panas melihat situasi ini, bergelora dan membara melihat keadaan ini. Kita memerlukan arah baru Indonesia. Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia, Indonesia bisa memimpin dunia. Dari rahim ibu pertiwi bisa lahir pemimpin dunia sebagaimana pemimpin dahulu yang membanggakan dan mengispirasi kita,” pungkasnya.
Partaigelora.id – Ribuan kader dan simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tumpah ruah di Lapangan Tugu Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (19/3/2023) siang.
Mereka menghadiri acara konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah.
Anis Matta dan Fahri Hamzah dinobatkan untuk menyampaikan orasi kebangsaan. Dalam orasinya, Anis Matta dan Fahri Hamzah membakar semangat dan menggelorakan massa di tengah teriknya matahari.
“Saya sengaja memilih berdiri di tempat yang panas, di sini saya berdiri, bukan di belakang sana yang lebih dingin. Supaya saya memberikan contoh kepada saudara sekalian, bahwa siang ini kita semuanya berdiri di bawah matahari,” kata Anis Matta saat memulai orasinya.
Anis Matta meminta semuanya agar meninggalkan kursi yang dudukinya, karena bukan kursi itu yang dikejar, tetapi kursi di Senayan.
“Yang masih duduk di kursi, sekarang tinggalkan, datang ke depan sini, maju semuanya, tinggalkan kursinya. Karena bukan kursi itu yang kita kejar, kursi itu bisa kita dapatkan di toko. Tetapi kursi yang sebenarnya, kita ingin mengejar kursi yang ada di Senayan,” ujar Anis Matta.
Menurut Anis Matta, satu kursi di Senayan identik dengan satu tanda tangan yang bisa mengubah kebijakan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Partai Gelora yang menempatkan orang-orang terbaik di NTB untuk menjadi Anggota DPR.
“Jadi kita ingin mengirimkan kembali orang-orang terbaik dari NTB menjadi para penyusun kebijakan di Senayan. Supaya mereka bisa membuat tanda tangan, yang akan mengubah kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Anis Matta berharap agar tokoh-tokoh NTB tidak sekedar menjadi Anggota DPR saja, tetapi juga menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Anis Matta lantas memperkenalkan Fahri Hamzah, Rofi’ Munawar dan Lalu Fahrurrozi sebagai calon anggota (caleg) dari Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Anis Matta juga memperkenalkan pengurus dan bacaleg di dapil NTB II.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yakin Partai Gelora akan memenangi Pemilu 2024 di NTB. Karena Partai Gelora merupakan satu-satunya partai di NTB yang tidak ada perbaikan sama sekali dalam proses verifikasi partai politik beberapa waktu lalu.
“Apakah saudara-saudara siap mengantarkan partai ini sebagai pemenang Pemilu? Saya percaya, karena saya pernah diberikan amanah selama tiga periode dari daerah ini,” kata Fahri Hamzah.
Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, lanjut Fahri Hamzah, memiliki komitmen untuk menghantarkan orang-orang terbaik di seluruh Indonesia menjadi pemimpin negeri ini.
“Saya ini lahir di Sumbawa di tempat yang tidak ada listriknya. Ada listrik baru saya umur 13 tahun. Tidak ada TV, kalaupun ada itu di kecamatan, TV-nya hitam putih. Lalu, mandinya juga di sungai seperti orang Lombok pada umumnya. Tetapi suatu hari, saya bisa tampil memimpin lembaga negara,” ujarnya.
Ia menegaskan, seorang pemimpin itu harus berasal dari rakyat yang punya pemikiran dan analisis yang tajam, serta mampu menggalang kekuatan rajyat untuk memenangkan Pemilu. Bukan sebaliknya, ujug-ujug ditempatkan dari Jakarta, karena memiliki modal besar, tapi tidak bisa merebut hati rakyat di daerah.
“Kita memilih titik ke-7 ini di Lombok Timur sebagai tempat konsolidasi sebagaimana nomor urut 7 Partai Gelora menjelang Ramadhan ini. Karena masyarakat NTB akan mengantarkan Partai Gelora menjadi pemenang Pemilu mendatang,” katanya.
Dalam acara konsolidasi kader daerah pemilihan (dapil) se-NTB ini Anis Matta dan Fahri Hamzah juga diperkenalkan sebagai bakal calon presiden (capres) dan wakil presiden dari Partai Gelora pada Pemilu 2024 mendatang.
Acara ini dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang kini bergabung dengan bernomor 7 ini.
Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, lanjut Fahri Hamzah, memiliki komitmen untuk menghantarkan orang-orang terbaik di seluruh Indonesia menjadi pemimpin negeri ini.
“Saya ini lahir di Sumbawa di tempat yang tidak ada listriknya. Ada listrik baru saya umur 13 tahun. Tidak ada TV, kalaupun ada itu di kecamatan, TV-nya hitam putih. Lalu, mandinya juga di sungai seperti orang Lombok pada umumnya. Tetapi suatu hari, saya bisa tampil memimpin lembaga negara,” ujarnya.
Ia menegaskan, seorang pemimpin itu harus berasal dari rakyat yang punya pemikiran dan analisis yang tajam, serta mampu menggalang kekuatan rajyat untuk memenangkan Pemilu. Bukan sebaliknya, ujug-ujug ditempatkan dari Jakarta, karena memiliki modal besar, tapi tidak bisa merebut hati rakyat di daerah.
“Kita memilih titik ke-7 ini di Lombok Timur sebagai tempat konsolidasi sebagaimana nomor urut 7 Partai Gelora menjelang Ramadhan ini. Karena masyarakat NTB akan mengantarkan Partai Gelora menjadi pemenang Pemilu mendatang,” katanya.
Dalam acara konsolidasi kader daerah pemilihan (dapil) se-NTB ini Anis Matta dan Fahri Hamzah juga diperkenalkan sebagai bakal calon presiden (capres) dan wakil presiden dari Partai Gelora pada Pemilu 2024 mendatang.
Acara ini dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang kini bergabung dengan bernomor 7 ini.
Konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Lombok Timur, NTB ini merupakan konsolidasi ke-7 dari 84 dapil pusat atau DPR RI. Sebelumnya telah digelar konsolisasi di Tangerang (Banten), Bandung (Jawa Barat). Kemudian di Makassar, Parepare, Palopo di Sulawesi Selatan dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengaku tidak sepakat dengan rencana sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup. Menurutnya, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan mandat yang berprinsip kepada hak kedaulatan rakyat.
“Dalam demokrasi teorinya penerima mandat itu individu-individu. Sistem terbuka itu ada prinsip kedaulatan rakyat. Tidak boleh rakyat ditorpedo oleh kedaulatan politik tertutup,” kata Fahri Hamzah saat bincang hangat dengan pemimpin media di Tuwa Kawa Cafe Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (18/3/2023) sore.
Dalam bicang hangat yang dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta bertajuk ‘Menakar Peluang Indonesia Menjadi Super Power Baru Dunia’ Fahri Hamzah menyebut sistem pemilu proporsional tertutup akan merenggut kedaulatan rakyat dan menjadi kedaulatan partai politik (parpol).
Ia mengatakan sistem pemilu tertutup hanya akan menjadikan parpol sebagai peternak politisi. Fahri Hamzah menyebut, anggota DPR dari partai politik saja yang sekarang dipilih rakyat langsung duduk di parlemen, banyak lupanya kepada rakyat. Apalagi yang dipilih itu parpol nya, tentu rakyatnya hilang.
“Mau jadi peternak politisi. Sekarang saja dipilih rakyat itu lupa rakyatnya. Apalagi yang dipilih itu parpol. Tentu rakyatnya hilang. Tidak ada lagi rakyat karena kita tidak tahu siapa yang kita pilih,” katanya.
Fahri menambahkan Partai Gelora meminta agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Hal itu, kata dia, bertujuan agar rakyat mengetahui sosok yang dipilihnya.
“Kami di Partai Gelora, kalau menang itu ingin semua anggota dewannya orang-orang yang bebas, tidak akan dipecat kalau berbeda pendapat dengan partainya,” tandasnya.
Fahri juga mengungkapkan target yang akan dicapai partai bernomor urut 7 peserta Pemilu 2024, yakni empat kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 nanti. Menurutnya, target kursi itu sesuai dengan komposisi partai yang sudah siap bertarung pada Pemilu 2024.
“Doakan saja Partai Gelora menang di NTB. Ya minimal kami bisa isi empat kursi di DPRD NTB,” ucap Fahri Hamzah
Bagi-bagi Bansos
Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah juga melontarkan kritik pedas terhadap Anggota DPR yang suka bagi-bagi bantuan sosial (bansos). Menurut Fahri, tugas bagi-bagi bansos itu bukanlah pekerjaan anggota DPR.
“Rupanya mereka jadi penyalur bansos. Itu bukan tugas anggota dewan. Pekerjaan anggota dewan itu tinggi. Dia diberikan perlindungan, diberikan hak imunitas,” ujar Fahri
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menuturkan seluruh anggota dewan diberikan gaji dan mendapat protokoler. Menurut Fahri, seorang legislator bertugas mengawasi kinerja pemerintah.
“Lah ini, kita rakyat disuruh ikut ngawasin, enak aja. Lah mereka (DPR) makan gaji buta, itu nggak benar. Semua kan akhirnya tidak dapat diawasi dia,” kata Fahri.
Fahri kemudian menyindir anggota dewan yang gaya hidupnya glamor dan suka pamer. Padahal, ia menilai gaya hidup anggota dewan seharusnya sederhana dan tidak aneh-aneh.
Fahri juga menyinggung anggota DPR yang meminta rakyat mengawasi kinerja mereka. “Ini ngapain? Kalau di negara demokrasi maju itu, rakyat habis nyoblos tidur karena ada penjaga. Lah, itu yang kita pilih untuk mengawasi. Ini nggak. Kita rakyat malah disuruh berantem, dianya tidur-tidur,” sentilnya.
Dia pun meminta agar anggota DPR yang suka membagi-bagi bansos di NTB berbenah. Menurutnya, pekerjaan bagi-bagi bansos bukanlah pekerjaan DPR, melainkan pekerjaan pemerintah.
“Ngapain kita pilih dia jadi anggota dewan kalau hanya bagi bansos. Untuk apa punya hak imunitas kalau mau jadi penyalur bansos,” tegasnya.
Fahri mengatakan seorang anggota dewan seharusnya bersikap oposisi terhadap pemerintah. Ia menyebut kader Partai Gelora akan menunjukkan sikap oposisi itu.
“Saya kira tidak ada DPR galak hari ini. Kalau caleg (calon legislatif) di Partai Gelora galak semua, bahkan kami sebut garis keras,” pungkasnya.
