Category: Liputan

Vaksin Covid-19 Gratis, Gelora Angkat Topi Untuk Presiden Jokowi

, , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta memuji kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggratiskan vaksin Sinovac untuk masyarakat sebagai upaya menghadapi pandemi Covid-19. “Saya mengapresiasi kebijakan vaksin gratis untuk menghadapi pandemi Covid-19,” kata Anis Matta dalam keterangannya, kemarin.

Dalam situasi seperti sekarang, lanjut mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, vaksin adalah barang publik yang harus dikelola dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, program vaksinasi Sinovac yang akan diselenggarakan di Indonesia sama sekali tidak akan dikenakan biaya.

Keputusan ini diambil setelah menerima berbagai masukandari masyarakat serta melakukan kalkulasi ulang mengenai keuangan negara. Mantan Walikota Solo itu juga memastikan, akan menjadi penerima pertama vaksin Covid-19 di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, bahwa vaksin Sinovac yang digunakan aman.

Menurut Anis, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, negara harus hadir. Salah satunya, dengan memberikan vaksin gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi di tengah masyarakat.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Dia memuji sikap Jokowi yang bersedia menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin Sinovac dari China. Hal itu memberikan kemantapan hati masyarakat Indonesia, bahwa vaksin tersebut benar-benar aman digunakan.

“Presiden menjadi orang pertama divaksin itu luar biasa. Kita juga harus bersyukur, kalau seluruh rakyat akan digratiskan dalam penyuntikan vaksin ini,” katanya.

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua DPR ini mengingatkan pemerintah agar segera menyusun jadwal program vaksinasi tersebut. Agar, ketika masyarakat akan disuntik, tidak sedang berpergian atau berkegiatan lainnya. “Sehingga penyuntikan vaksin secara masif ini akan berhasil. Dampaknya pandemi Covid-19 bisa segera berakhir, “ ujarnya.

Fahri menambahkan, yang tidak kalah penting yang harus dijelaskan pemerintah adalah jaminan kehalalan vaksin asal China tersebut. “Vaksin ini halal atau tidak, itu akan jadi perdebatan terus. Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus memberikan jaminan, vaksin itu (Sinovac-red) halal,” cetusnya.

Link terkait: https://rmco.id/baca-berita/parpol/58050/vaksin-covid19-gratis-gelora-angkat-topi-untuk-presiden-jokowi

Sumber: Rakyat Merdeka (RMco.id)

Jokowi Akan Jadi Orang Pertama Divaksin, Fahri Hamzah: Luar Biasa

, , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggratiskan program vaksinasi untuk masyarakat.

Menurutnya, keputusan Jokowi akan menjadi orang pertama disuntik vaksin Sinovac dari China, memberikan kemantapan hati buat masyarakat Indonesia, jika vaksin tersebut benar-benar aman untuk digunakan masyarakat.

“Presiden (Jokowi), sudah menjamin itu luar biasa. Presiden menjadi orang pertama di vaksin itu luar biasa dan kita harus bersyukur, kalau seluruh rakyat akan digratiskan penyuntikan vaksin ini,” ujar Fahri dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (17/12/2020).

“Perlu diberi tahu, bahwa sikap yang baik dari Presiden jadi orang yang pertama yang disuntikkan, menurut saya, ini memberikan keyakinan kemantapan hati bagi rakyat, bahwa yang akan disuntik adalah obat yang aman bagi masyarakat,” sambung Fahri.

Fahri berharap pemerintah segera menyusun jadwal program vaksinasi tersebut, kapan jadwal penyuntikan vaksin mulai dilakukan.

Hal itu agar masyarakat punya perencanaan untuk mengatur jadwalnya, sehingga ketika disuntik tidak dalam berpergian atau berkegiatan lainnya.

“Intinya, perlu dijelaskan jadwalnya ke masyarakat, sehingga masyarakat punya waktu mengatur hari-hari mereka kedepan. Vaksin ini menentukan sekali dan membuat mereka menjadi tahu, bahwa vaksin membuat kekebalan mereka,” tutur Fahri.

Menurutnya, dengan jadwal yang terukur ini, maka semua masyarakat mengetahui kapan dirinya akan divaksinasi, dan dampaknya pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

Fahri menambahkan, yang tidak kalah penting dan harus dijelaskan pemerintah ke masyatakat, yaitu masalah kehalalan vaksin Sinovac asal China tersebut.

“Jadi ada isu lain yang tak kalah penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar yang muslim. Vaksin ini halal atau tidak, itu akan jadi perdebatan terus. Nah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai mantan Ketua MUI harus memberikan jaminan, bahwa vaksin itu (Sinovac) halal,” ucap Fahri.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Partai Gelora Indonesia Anis Matta.

Ia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menggratiskan vaksin untuk masyarakat sebagai upaya menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya mengapresiasi kebijakan vaksin gratis untuk menghadapi pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti sekarang ini, vaksin adalah barang publik yang harus dikelola dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan,” kata Anis.

Menurut Anis, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini negara harus hadir, salah satunya dengan memberikan vaksin gratis.

Salam situasi saat ini, kata Anis, tidak banyak masyarakat yang mampu membeli vaksin, sehingga negara harus hadir dan tidak ada diskriminasi dalam program vaksinasi.

“Jadi jangan sampai rakyat tersekat-sekat dan terdiskriminasi dalam akses terhadap vaksin. Negara harus hadir,” papar Anis.

Link terkait: https://www.tribunnews.com/corona/2020/12/17/jokowi-akan-jadi-orang-pertama-divaksin-fahri-hamzah-luar-biasa

Sumber: Tribunnews.com

Gercep, Partai Gelora Dirikan Dapur Berkah Di 15 Lokasi Terdampak Banjir Kota Medan

, , , ,

Partaigelora.id – Banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Kota Medan. Akibatnya, ribuan rumah telah merendam sejak Jumat (4/11/2020) dini hari. Kondisi tersebut membuat Partai Gelora Indonesia bergerak cepat (gercep).

Partai yang baru berumur satu 1 tahun ini kemudian mendirikan 15 Dapur Berkah Gelora untuk menyiapkan makanan bagi korban banjir.

Ketua DPD Partai Gelora Kota Medan, Muhammad Nasir, banjir bandang tersebut sangat mengagetkan warga yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Deli, seperti di Kecamatan Medan Maimun.

“Atas musibah tersebut, kami menginisiasi untuk membangun Dapur Berkah Gelora yang dibuat atas kepedulian Partai Gelora Indonesia kepada masyarakat yang terkena banjir,” kata Nasir.

Muhammad Nasir menjelaskan, pasca banjir tersebut terjadi, DPD Partai Gelora Kota Medan dan jajaran dikerahkan untuk mendirikan 15 Dapur Berkah Gelora di sejumlah kecamatan yang terdampak banjir.

Dapur umum tersebut akan beroperasi 24 jam untuk membantu korban banjir. “Ada sekitar belasan dapur umum yang kami bangun. Inilah sebagai kontribusi Partai Gelora Indonesia kepada para korban banjir. Kita hadir bersama yang lain untuk saling membantu,” bebernya.

Kehadiran Dapur Berkah Gelora ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang tinggal di Jalan Brigjen Katamso Pasar Senen dan Gang Asli Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun.

“Alhamdulillah antusias masyarakat sangat positif. Untuk itu kami meminta warga untuk tetap waspada untuk mengantisipasi banjir susulan. Karena kita tahu sekarang ini sudah masuk musim hujan,” bebernya.

Selain itu, Muhammad Nasir berharap kepada pemerintah Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara untuk berkolaborasi membantu warga, terutama untuk mendirikan posko kesehatan.

“Kami harap pemerintah kota dan provinsi menyiapkan pos kesehatan cepat untuk mengantisipasi penyakit yang muncul setelah banjir. Kami dari Partai Gelora juga akan tetap mendampingi dan terus menyalurkan bantuan,” pungkasnya.

Link terkait: https://rmco.id/baca-berita/parpol/56323/gercep-partai-gelora-dirikan-dapur-berkah-di-15-lokasi-terdampak-banjir-kota-medan

Sumber: RMco.id (Rakyat Merdeka)

Partai Gelora Resmikan YES, Fahri Hamzah: Ini Cara Gerakkan Ekonomi di Masa Krisis Pandemi Covid-19

, , , ,

Partaigelora.id – Hamzah menegaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia semakin rapuh akibat krisis pandemi Covid-19. Maka dari itu, wajar jika pemerintah saat ini terus mendorong untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, sektor ini terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama di masaa krisis ekonomi.

“UMKM itu melibatkan 3 hal, yakni Pasar, Negara dan Rakyat. Ketiganya tidak bisa dipisahkan melainkan harus adanya kolaborasi. Dan sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar,” kata Fahri dalam keterangannya, Senin (30/11/2020).

Hal itu disampaikan Fahri saat meresmikan program YES (Yakin Entrepreneur Sukses) yang digagas Bidang Pengembangan UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora Indonesia, Minggu (29/11/2020).

Dalam acara peresmian ini juga digelar webinar tentang ‘UMKM Pondasi Ekonomi Kerakyatan’ dengan pembicara pakar kebijakakan publik Achmad Nur Hidayat, Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwicaksana, Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat Haris Yuliana dan Ketua Bidang Pengembangan UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora Wulan.

Fahri menegaskan, eksistensi UMKM tidak dapat diragukan lagi dalam perekonomian Indonesia, baik itu saat krisis maupun tidak ada krisis. Namun, keberadaan UMKM saat ini menghadapi banyak sekali permasalahan seperti terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.

“Pemerintah harus terus memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (capital intensive),” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menyatakan, beberapa sektor UMKM saat ini terpukul oleh dampak pandemi Covid-19 seperti pariwisata. Namun, peluang usaha bisnis makan dan kesehatan justru berkembang pesat.

“Saya sangat mengapresiasi peresmian YES ini sebagai gerakan sosial untuk kewirausahaan. Sehingga YES bisa menjadi pendamping bagi pelaku UKM dalam hal akses-akses informasi, akses modal, perijinan dan pemasaran,” kata Matnur, sapaan Achmad Nur Hidayat.

Matnur menilai, digitalisasi bukan satu-satunya solusi bagi UMKM untuk mendongkrak bisnis dan penjualannya. Sebab digitalisasi tanpa efisiensi adalah bunuh diri, orang akan sering berpindah-pindah untuk mencari harga yang murah.

“Hanya karena beda harga, orang lain akan pindah (membelinya,red), itu sama saja bunuh diri. Dan ini yang unik, digitalisai bukan satu-satunya solusi bagi UMKM,” ungkapnya.

Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwicaksana berharap YES bisa segera kolaborasi untuk melakukan advokasi semua unsur dan elemen yang dibutuhkan agar UMKM bisa maju

“Salah satunya platform untuk YES sebagai platform UKM harus segera dibuat dan digunakan untuk kemajuan bersama. UMKM memiliki potensi dan pasar yang besar,” ujar Triwicaksana.

Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat Haris Yuliana kemudian menambahkan, agar program UMKM Partai Gelora yang disebut YES bisa segera dilakukan penetrasi atau pengenalan kepada masyarakat.

“YES bisa dengan cepat melakukan penetrasi kepada masyarakat dan tentu saja membuat UMKM lebih berdaya. YES dan Gelora bisa berkolaborasi juga untuk mendapatkan akses-akses yang membuat pelaku UMKM lebih maju,” ucap Haris.

Ketua Bidang Pengembangan UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora Wulan mengatakan, program YES akan menjadi mentor bagi UMKM agar usahanya bisa meningkat. “YES ini akan menjadikan UMKM Berdaya sehingga bisa membantu perekonomian negara dan neraca rumah tangga pada khususnya,” kata Wulan.

Selain meresmikan program YES, lanjut Wulan, partai Gelora juga akan menggelar Webinar Series ‘YES Akan Menjadi Motor Penggerak UMKM Gelora. Pada chapter 1 dimulai dari Jakarta dan Jawa Barat. Selanjutnya akan dilgelar di provinsi-provinsi lainnya dalam waktu dekat.

Link terkait: https://www.timesindonesia.co.id/read/news/312846/partai-gelora-resmikan-yes-fahri-hamzah-ini-cara-gerakkan-ekonomi-di-masa-krisis-pandemi-covid19

Sumber: Times Indonesia.co.id

Anis Matta Ajak Semua Elemen Manfaatkan Peluang Meski Sedang Krisis

, , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia merayakan Milad ke -1 yang jatuh tepat di hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam pidato politiknya, menyinggung krisis dunia dan Indonesia akibat pandemi Covid-19 saat ini.

“Kita sekarang berada di tengah krisis berlarut dan sistemik, dan rasanya krisis ini akan berlangsung lebih lama. Sebabnya adalah karena tatanan dunia yang sekarang ini ada, yang dulu muncul setelah Perang Dunia II,” ujar Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (29/10).

Menurut Anis Matta, pandemi virus Korona menjadi pemicu pertarungan politik dunia. Krisis ini, kata Anis Matta, tak bisa diprediksi kapan akan berakhir.

“Ini sedang mengalami penataan ulang, setiap penataan ulang dalam sejarah, dalam skala besar seperti ini selalu disertai dengan pertarungan geopolitik yang sangat seru. Karena itu, kita tidak bisa meramalkan berapa lama situasi ini akan berlangsung dan saya percaya bahwa pandemi adalah trigger yang mempercepat seluruh konflik yang selama ini tersembunyi, atau tidak terlihat oleh kebanyakan orang,” katanya.

“Atau seluruh masalah yang ada di dalam tatanan dunia saat ini baru muncul ketika ada trigger seperti ini, walau sebenernya sudah ada jauh sebelum trigger ini muncul,” sambungnya.

Anis Matta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan peluang meski ada krisis, seperti semangat para pemuda di Hari Sumpah Pemuda 1928. Partai Gelora yang dikemudikannya memiliki tujuan Indonesia menjadi kekuatan ke-5 dunia.

“Nah di tengah krisis seperti ini, ilham yang kita peroleh dari Sumpah Pemuda adalah bahwa kita harus fokus pada peluang bukan pada krisis, dan semangat pada fokus peluang itulah kita sekali lagi memekikkan satu mimpi baru yang kita perjuangkan, agar mimpi besar ini menjadi mimpi bersama kita. Mimpi bersama generasi Indonesia baru,” katanya.

“Atau seluruh masalah yang ada di dalam tatanan dunia saat ini baru muncul ketika ada trigger seperti ini, walau sebenernya sudah ada jauh sebelum trigger ini muncul,” sambungnya.

Anis Matta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan peluang meski ada krisis, seperti semangat para pemuda di Hari Sumpah Pemuda 1928. Partai Gelora yang dikemudikannya memiliki tujuan Indonesia menjadi kekuatan ke-5 dunia.

“Nah di tengah krisis seperti ini, ilham yang kita peroleh dari Sumpah Pemuda adalah bahwa kita harus fokus pada peluang bukan pada krisis, dan semangat pada fokus peluang itulah kita sekali lagi memekikkan satu mimpi baru yang kita perjuangkan, agar mimpi besar ini menjadi mimpi bersama kita. Mimpi bersama generasi Indonesia baru,” katanya.

Menurut Anis Matta, mimpi menjadi lima besar dunia adalah cara menemukan peluang dan selanjutnya mengalirkan energi bangsa seluruhnya, ke dalam arah sejarah baru itu.

Namun, mimpi besar itu memerlukan peta jalan (road map) yang jelas. Tapi jika sebuah mimpi besar disepakati, seluruh elemen bangsa perlu berkolaborasi untuk membuat peta jalan yang merupakan arah sejarah baru. Anis Matta yakin peta jalan jauh lebih mudah disepakati, meski ada seribu jalan yang harus ditempuh bersama.

“Keragaman adalah alasan untuk bersatu dan berkolaborasi. Kita tidak boleh memberi ruang bagi pembelahan yang mencabik-cabik keutuhan kita sebagai bangsa. Kita telah menjadi Indonesia, kini saatnya Indonesia ikut menjadi pemimpin dunia,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Anis Matta secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, yang telah berkenan memberi ucapan selamat ulang tahun yang pertama kapada Partai Gelora.

Link terkait:

https://www.jawapos.com/nasional/politik/29/10/2020/anis-matta-ajak-semua-elemen-manfaatkan-peluang-meski-sedang-krisis/

Sumber: Jawa Pos

HUT Gelora ke-1, Anis Matta Bicara Generasi Baru RI Hadapi Krisis Dunia

, ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-1 yang tepat di hari Sumpah Pemuda. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta bicara soal krisis dunia saat ini.

Perayaan HUT pertama Partai Gelora ini berbarengan dengan rapat koordinasi nasional (rakornas) secara daring dan disiarkan akun YouTube Gelora Indonesia, Rabu (28/10/2020). Turut hadir Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekjen Mahfudz Siddiq, dan para kader yang hadir secara virtual.

“Kita sekarang berada di tengah krisis berlarut dan sistemik, dan rasanya krisis ini akan berlangsung lebih lama. Sebabnya adalah karena tatanan dunia yang sekarang ini ada, yang dulu muncul setelah Perang Dunia II,” kata Anis Matta.

Menurut Anis Matta, pandemi virus Corona menjadi pemicu pertarungan politik dunia. Krisis ini, kata Anis Matta, tak bisa diprediksi kapan akan berakhir.

“Ini sedang mengalami penataan ulang, setiap penataan ulang dalam sejarah, dalam skala besar seperti ini selalu disertai dengan pertarungan geopolitik yang sangat seru. Karena itu kita tidak bisa meramalkan berapa lama situasi ini akan berlangsung dan saya percaya bahwa pandemi adalah trigger yang mempercepat seluruh konflik yang selama ini tersembunyi atau tidak terlihat oleh kebanyakan orang,” ujar Anis Matta.

“Atau seluruh masalah yang ada di dalam tatanan dunia saat ini baru muncul ketika ada trigger seperti ini, walau sebenernya sudah ada jauh sebelum trigger ini muncul,” sambungnya.

Momen yang tepat dengan hari Sumpah Pemuda saat ini, Anis Matta mengajak seluruh elemen masyarakat memanfaatkan peluang meski ada krisis. Partai yang dikemudikannya memiliki tujuan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi ke-5 dunia.

“Nah di tengah krisis seperti ini, ilham yang kita peroleh dari Sumpah Pemuda adalah bahwa kita harus fokus pada peluang bukan pada krisis, dan semangat pada fokus peluang itulah kita sekali lagi memekikkan satu mimpi baru yang kita perjuangkan agar mimpi besar ini menjadi mimpi bersama kita. Mimpi bersama generasi Indonesia baru,” imbuhnya.

Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada Partai Gelora atas HUT ke-1 dan menaruh harapan di kancah perpolitikan Tanah Air. Meski Partai Gelora meski berumur muda, namun Jokowi berharap Gelora menjadikan Indonesia memiliki kekuatan.

“Semoga Partai Gelora dapat memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai kekuatan demokrasi dan menggelombangkan semangat rakyat untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi ke-5 dunia,” ucap Jokowi.

Link terkait:

https://news.detik.com/berita/d-5232910/hut-gelora-ke-1-anis-matta-bicara-generasi-baru-ri-hadapi-krisis-dunia

Sumber: Detik

DPN Partai Gelora Anjangsana Ke Lampung

, , , ,

LAMPUNG – Semakin memperlihatkan kegeliatannya, partai Gelombang Rakyat Indonesia Melalui Bangter (pengembangan Teritori) Wilayah Sumatera melakukan Road Show Ke beberapa Provinsi di Pulau Sumatera. Kali pertama dikunjungi dalam lawatannya ialah Provinsi Gerbang Sumatera yakni Lampung.

Melalui Bangter Sumatera, Syahfan Badri yang turut dibersamai langsung oleh Ketua Bidang SDM DPN Musyafa Abdurrohim dan wakil ketua Bidang SDM DPN Partai Gelora Coach Gunawan (sapaan akrabnya) serta beberapa Tim dari DPN. Diterima Langsung oleh pimpinan dan sebagian besar pengurus DPW Partai Gelora Provinsi Lampung di Kantor DPW Partai Gelora Provinsi Lampung (jl.Kh Mas Mansyur, Rawa Laut Enggal Bandar lampung) yang turut hadir pula sejumlah pimpinan Peggurus DPD Se-kabupaten Kota di Prov.Lampung.

Dalam sambutannya, ketua DPW Partai Gelora Prov.Lampung Samsani Sudrajat mengatakan banyak terimakasih kepada Bangterdan pengurus DPN dari pusat dalam lawatannya di Sumatera.

“Kami mengucapkan terimakasih pada DPN dan Bangter Sumatera dalam kunjungannya, Provinsi Lampung dengan segala sumber dayanya insyallah telah melakukan kerja kerja kepartaian dan siap melakukan tahapan tahapan pengembangan partai sampai tingkat bawah dengan membuka ruang kreativitas bagi siapa saja yang ingin bergabung dengan Gelora”.

“Alhamdulillah, Melalui DPW Provinsi Lampung, kedepan akan memberikan ruang dan space luas bagi seluruh masyarakat Lampung, dimana salah satunya kita sudah akan running gelar kegiatan rutin yang diinisiasi seluruh kreatifitas kader Gelora Lampung yang kita sebut sebagai public space (ruang publik) disana kita akan isi diskusi diskusi, seluruh ragam kreativitas anak muda seperti musik, seni dan gelaran bakat lainnya yang menjadikan ruang luas bagi seluruh masyarakat sebagai panggung kita bersama,” lanjut laporan sambutanya.

Lain halnya, dalam sambutan diskusi hangat siang tersebut, Gunawan (Waka SDM DPN Gelora Indonesia) memberikan arahan dan target target yang perlu di selesaikan dalam tahapan pengembangan Partai Gelora. Dalam paparannya :

“Gelora sebagai bagian dari alternatif pikiran anak bangsa harus memberikan kelapangan dan keterbukaan ruang kreatifitas bagi siapa saja anak bangsa baik kader Gelora maupun non-kader Gelora, sebab Partai Gelora merupakan ruang pencipta gelombang bagi siapa saja yang ingin berselancar di atas gelombang tersebut.”

“Partai Gelora harus membuka ruang bagi siapa saja yang ingin bergabung dan mengajak seluruh potensi anak bangsa untuk saling memikul beban bersama,” lanjutnya.

Syahfan Badri selaku Bangter wilayah Sumatera Partai Gelora Indonesa mengatakan : “Lawatan kita ke beberapa Provinsi ini merupakan bentuk kordinasi kita sebagian pengurus di daerah dan wilayah agar menciptakan iklim kepartaian yang sehat, dan dengan harapannya DPN dan pengurus di Daerah terus bekerja dengan semua proporsinya untuk kebesaran Partai dalam mewujudkan Indonesia 5 Besar Dunia,”.

“Insyallah 10 hari kedepan touring kita ini akan kembali mampir lagi di Provinsi Sai Bumi Rua Jurai ini, dalam candaan penutupnya,” sekaligus mengakhiri acara dan melanjutkan perjalanan menuju Sumatera Selatan.

Beberapa Provinsi yang akan disinggahi dalam gelaran Road Show ini ialah : Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Link terkait:

https://www.pikiranlampung.com/2020/10/dpn-partai-gelora-anjangsana-ke-lampung.html?m=1

Sumber: Pikiran Lampung

Omnibus Law Ditolak di Mana-mana, Fahri Beri Nasihat ke Pemerintah

, , , , , , , ,

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin bisa mengambil pelajaran besar dari aksi penolakan pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law secara serentak di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia. Niat baik pemerintah, menurut dia, tidak dimengerti publik dengan adanya penolakan di mana-mana.

“Saya kira ada pelajaran besar yang harus dipetik hari-hari ini karena maksud baik kadang dikotori oleh adanya maksud-maksudnya yang tidak baik. Maksud baik akhirnya bercampur dengan maksud yang tidak baik sehingga menjadi keruh dan akhirnya rakyat menolak,” kata Fahri kepada wartawan, Jumat 9 Oktober 2020.

Menurut Fahri, Omnibus Law adalah UU yang unik termasuk dalam penamaannya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja lanjutnya, mengatur semua kegiatan perekonomian dan lapangan pekerjaan.

“Siapa yang tidak mau lapangan kerja tercipta, siapa yang tidak mau bekerja, siapa yang tidak mau punya penghasilan, ngasih makan keluarga dan anak-anak? Siapa sih yang tidak mau, semuanya ingin kerja. Lalu kenapa UU yang maksudnya baik ditolak semua orang?” kata Fahri

Fahri menilai banyaknya aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja karena pemerintah sejak awal menutup-nutupi isi yang tercantum dalam Omnibus Law tersebut. Pemerintah tidak mengkomunikasikan kepada publik hingga disahkan pada Senin 5 Oktober 2020.

“Kalau pemerintah menyatakan ini semua baik maka sejak awal akan dikomunikasikan. Orang harus diberi tahu hal-hal yang tercatum dalam UU ini dan pasti semua akan menerima. Karena sekali lagi tidak ada orang yang tidak mau kerja, tidak ada orang yang tidak ingin kehidupannya menjadi baik dengan bekerja dan terlibat dalam kegiatan perekonomian,” ujar Fahri.

Fahri menegaskan, sejak awal pemerintah tidak terbuka soal Omnibus Law UU Cipta Kerja, sehingga publik mengesankan UU ini tidak berpihak kepada rakyat. Publim menilai UU ini berpihak kepada pengusaha, kelompok dan golongan tertentu saja yang ingin mengusai perekonomian Indonesia.

“Kalau kata alm WS Rendra, maksud baik saudara untuk siapa? Maksud baik saudara ada di pihak yang mana? Pertanyaan-pertayaan ini terjadi karena tidak adanya keterbukaan dari awal,” ujar Politikus Partai Gelora ini.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk secara terus-menerus memberi penjelasan ke publik di tengah maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah menolak UU Cipta Kerja. Pemerintah menurutnya, harus bisa meyakinkan publik bahwa UU Cipta Kerja ini berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada yang lain.

“Ini waktu yang tepat berbicara dengan masyarakat, waktu berbicara kepada rakyat agar maksud baik kita, maksud baik pemerintah itu diketahui rakyat. Dan maksud baik itu ada di pihak rakyat,” ujar Fahri.

Link terkait:

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1310386-omnibus-law-ditolak-di-mana-mana-fahri-beri-nasihat-ke-pemerintah

Sumber: Viva

Fahri Hamzah Sebut MK Bisa Anulir Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law

, , , , , , ,

JAKARTA – Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan melalui rapat paripurna DPR Senin 5 Oktober 2020, menjadi polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, UU tersebut dinilai sangat memberatkan kaum buruh.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah berpendapat, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membatalkan semua isi undang-undang tersebut.

Dikatakan Fahri, Omnibus Law itu dianggap melampaui tata cara pembuatan undang-undang sebagaimana mestinya, selain masih kurangnya sosialisasi RUU Cipta Kerja sebelum disahkan secara cepat oleh DPR.

“Omnibus Law itu, otomatis jelas melanggar kontstitusi karena prinsipya dalam negara demokrasi itu, merampas hak undang-undang, itu nggak boleh. Pembuatan undang-undang harus mengacu pada tata cara pembuatan undang-undang, bukan hanya soal sosialiasi, tapi harusnya pakai Perpu dan diuji di DPR,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020).

Menurutnya, UU Cipta Kerja ini bukan undang-undang hasil revisi atau amandemen, melainkan undang-undang baru yang dibuat dengan menerobos banyak undang-undang. Selain melangggar konstitusi, UU Cipta Kerja iti juga dinilai merampas hak publik dan rakyat, sehingga jelas-jelas melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Ini bukan open policy, tapi legal policy. UU ini (UU Cipta Kerja, red) dianggap oleh publik dan konstitusi merampas hak publik dan rakyat sehingga berpotensi dibatalkan secara keseluruhan oleh MK. Bisa dibatalkan total oleh Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-209 ini menambahkan, MK sebagai penjaga kontitusi (The Guardian Of Constitution) akan mempertimbangkan untuk membatalkan UU Cipta Kerja, apabila ada judicial rewiew.

“Kalau di judicial rewiew di Mahkamah Kontititusi, misalnya hakimnya menjatuhkan putusan isinya dibatalkan total, maka aturan lain jadi kacau. Demokrasi dan aturan kita sebenarnya sudah cukup, tidak perlu Omnibus Law Cipta Kerja ini,” pungkasnya.

Link terkait:

https://nasional.okezone.com/read/2020/10/07/337/2289898/fahri-hamzah-sebut-mk-bisa-anulir-isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law

Sumber: Okezone

Fahri Hamzah: MK Bisa Batalkan Total Isi UU Cipta Kerja

, , , , , , , ,

JAKARTA – Konstitusi (MK) bisa membatalkan semua isi Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan melalui rapat paripurna DPR Senin 5 Oktober 2020. Karena, Omnibus Law itu dianggap melampaui tata cara pembuatan undang-undang sebagaimana mestinya, selain masih kurangnya sosialisasi RUU Cipta Kerja sebelum disahkan secara cepat oleh DPR.

“Omnibus Law itu, otomatis jelas melanggar kontstitusi karena prinsipya dalam negara demokrasi itu, merampas hak undang-undang, itu nggak boleh. Pembuatan undang-undang harus mengacu pada tata cara pembuatan undang-undang, bukan hanya soal sosialiasi, tapi harusnya pakai Perpu dan diuji di DPR,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020).

Dia berpendapat, UU Cipta Kerja ini bukan undang-undang hasil revisi atau amandemen, melainkan undang-undang baru yang dibuat dengan menerobos banyak undang-undang. Selain melangggar konstitusi, UU Cipta Kerja iti juga dinilai merampas hak publik dan rakyat, sehingga jelas-jelas melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Ini bukan open policy, tapi legal policy. UU ini (UU Cipta Kerja, red) dianggap oleh publik dan konstitusi merampas hak publik dan rakyat sehingga berpotensi dibatalkan secara keseluruhan oleh MK. Bisa dibatalkan total oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-209 ini.

Fahri mengaku tidak habis pikir dengan bisikan para penasihat hukum dan tata negara Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih mendorong pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU daripada mengajukan Perppu atau melakukan sinkronisasi aturan teknis.

“Mohon maaf, penasehat hukum dan tata negaraya Pak Jokowi kurang pintar. Pak Jokowi itu bukan lawyer atau ahli hukum, mestinya ahli hukum yang harus dengar Pak Jokowi. Ini Pak Jokowinya yang nggak mau dengar ahli hukum atau ahli hukumnya yang tidak mau dengerin Pak Jokowi. Tapi kelihatanya ada pedagang yang didengar oleh Pak Jokowi daripada ahli hukumnya,” kata Fahri.

Menurut dia, jika UU Cipta Kerja ini nantinya dibatalkan secara keseluruhan oleh MK, maka bisa menimbulkan kekacauan pada aturan lain yang terkait. Sebab, Omnibus Law itu bukan tradisi Indonesia dalam membuat regulasi, sehingga akan sulit diterapkan.

MK sebagai penjaga kontitusi (The Guardian Of Constitution) akan mempertimbangkan untuk membatalkan UU Cipta Kerja, apabila ada judicial rewiew. “Kalau di judicial rewiew di Mahkamah Kontititusi, misalnya hakimnya menjatuhkan putusan isinya dibatalkan total, maka aturan lain jadi kacau. Demokrasi dan aturan kita sebenarnya sudah cukup, tidak perlu Omnibus Law Cipta Kerja ini,” katanya.

Karena itu, Fahri berharap agar Presiden Jokowi tidak otoriter dalam menerapkan UU Cipta Kerja. Kata dia, Jokowi harus mengumpulkan semua pihak duduk satu meja dan berbicara mengenai UU Cipta Kerja, sehingga publik bisa memililiki pemahaman yang sama dengan pemerintah.

“Itu bisa disiasati. Tidak usah menjadi otoriter kalau sekedar mengajak rakyat berpatispasi dalam pembangunan. Tidak perlu otoriter, ajak semua ngobrol agar memahami kepentigan untuk akselerasi kita. Saya kira semua akan ikut mendukung,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah seharusnya tidak perlu melibatkan DPR sejak awal dalam menuntaskan permasalahan Omnibus Law. Cukup panggil seluruh stakeholder terkait selesaikan secara sepihak di internal pemerintah, dan tidak perlu menerebos banyak UU.

“Kalau ada aturan baru yang tidak melanggar hukum tentu akan didukung oleh publik. Enggak usah ajak DPR, enggak perlu repot-repot begini. Omnibus Law itu nanti akan dihajar terus karena bertentangan dengan publik dan buruh. Kasihan Pak Jokowi nanti diakhir jabatannya,” pungkasnya.

Link terkait:

https://nasional.sindonews.com/read/188742/12/fahri-hamzah-mk-bisa-batalkan-total-isi-uu-cipta-kerja-1602054618

Sumber: Sindonews

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X