Category: Liputan

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendukung penuh ide koalisi permanen dan pencalonan Presiden Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2029.

“Partai Gelora mendukung ide Pak Prabowo untuk membentuk koalisi permanen. Ini akan memperkuat konsolidasi elite politik di Indonesia dan memperkuat organisasi pemerintahan,” ujar Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Sebelumnya, komitmen ini juga disinggung Anis Matta di sela acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora periode 2024-2029 di Hotel Grandkemang, Jakarta, Sabtu (22/2/2024).

Terlebih lagi, lanjut Anis Matta, ada banyak agenda-agenda besar strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang harus dieksekusi.

Untuk mengeksekusi agenda tersebut, ujar Anis Matta, dibutuhkan koalisi permanen partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus agar agenda-agenda tersebut berjalan mulus.

“InsyaAllah dengan koalisi permanen ini agenda-agenda strategis Presiden itu bisa kita deliver, bisa kita eksekusi ya,” tegas Anis Matta.

Selain mendukung ide koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto, Partai Gelora juga mendukung Prabowo Subianto maju lagi di Pilpres 2029.

Anis Matta mengatakan pencalonan Prabowo pada Pilpres 2029 merupakan wujud hasil kesuksesan kepemimpinan pada periode saat ini, yang akan didukung oleh koalisi permanen KIM Plus.

“Kita akan mendukung beliau kembali sebagai calon Presiden 2029 nanti. Tapi beliau sendiri mengatakan, walaupun sudah didukung oleh Gerindra, beliau mengatakan bahwa kita harus sukses dulu. Jadi kita fokus untuk sukses dulu dalam periode ini insyaAllah, dan kita anggap pencalonan beliau nanti merupakan hasil dari sukses kita pada periode pertama mengelola pemerintahan,” tutur Anis Matta.

Terkait pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang dilantik pada Sabtu, Anis Matta meminta mereka segera melakukan konsolidasi struktur dan penyusunan program kerja selama bulan suci Ramadhan.

“Kita ingin menggunakan momentum bulan Ramadhan untuk dua pekerjaan besar. Yang pertama adalah konsolidasi struktur. Bagi yang strukturnya belum lengkap, segera dilengkapi,” katanya.

“Yang kedua, kita manfaatkan bulan Ramadhan untuk penyusunan program kerja,” tambahnya.

Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora telah melantik 526 pengurus DPP dan DPW Periode 2024-2025, yang terdiri dari 337 pengurus DPP dan 189 pengurus dari 38 DPW.

Anis mengucapkan selamat kepada pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang telah dilantik. Dia mengatakan para pengurus baru merupakan generasi pemikul beban.

“Saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menjadi pemikul beban untuk perjuangan kita, karena kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang berjanji, yang bersumpah untuk memikul beban untuk membangun bangsa kita,” ujarnya.

Dia mengatakan Partai Gelora ingin menjadi rumah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dia mengatakan pengurus DPP dan DPW yang baru sengaja dipilih dari berbagai generasi sebagai representasi masing-masing generasi.

“Bahwa kita tidak hanya mewakili kelompok tertentu, tapi kita mewakili seluruh populasi Indonesia,” kata Anis.

Tak hanya itu, Partai Gelora pun memastikan memiliki perwakilan pengurus dari setiap generasi yang saat ini ada, dari generasi baby boomers sampai Gen Z.

“Kita sengaja membuat di dalam pengurusan DPP ini perwakilan semua generasi itu ada,” imbuhnya.

Dia mengajak para pengurus baru bekerja dengan serius dan tekun dengan harapan melampaui kemampuan. Dia mengatakan Partai Gelora didirikan berdasarkan kesadaran sejarah.

“Supaya kita semuanya bekerja dengan harapan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita, sebab kalau kita tidak punya harapan kita tidak akan kuat menjalani hidup,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anis Matta juga memimpin pengucapan dan penandatanganan janji jabatan 73 anggota legislatif Partai Gelora periode 2024-2029.

Lebih lanjut, Anis mengatakan Partai Gelora ingin berkontribusi nyata untuk Indonesia. “Dan kita ingin menjalani, hadir untuk memberikan kontribusi dalam tahapan sejarah tersebut,” tegas dia.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta secara resmi melantik 526 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Periode 2024-2029.

Prosesi pelantikan digelar secara hybrid di Ballroom Hotel Grandkemang Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2025) sore. Pelantikan juga diikuti dengan pengucapan janji jabatan 73 anggota legislatif Partai Gelora.

Pelantikan dan pengucapan janji sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta. Jumlah pengurus DPP yang dilantik sebanyak 337 orang dan jumlah pengurus dari 38 DPW sebanyak 189 orang.

Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta lantas memimpin pekik sumpah janji jabatan pelantikan tersebut. Seluruh pengurus, kader dan anggota legislatif Partai Gelora mengikuti pekik sumpah janji tersebut.

“Sebelum saya mengambil janji jabatan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara semuanya. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan janji jabatan sesuai agama masing-masing?” tanya Anis Matta. “Bersedia,” jawab para kader secara serempak.

Seluruh peserta lantas berjanji memegang teguh pada nilai-dan agama dalam bertindak dan berprilaku. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan, AD/ART dan peraturan partai.

Kemudian berkomitmen dengan disiplin dan etika partai serta tunduk dan setia kepada kebijakan, serta mematuhi keputusan pimpinan partai

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029 ini, ada 5 pimpinan Badan Pengurus Harian (BPH) Partai Gelora.

Mereka adalah Anis Matta selaku Ketua Umum, Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum, Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal, Achmad Rilyadi selaku Bendahara Umum, serta Rofi Munawar sebagai Koordinartor Pelaksana Harian.

Dalam sambutannya, dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029 ini, sejumlah purnawirawan TNI, diplomat, artis, jurnalis dan lain-lain bergabung ke Partai Gelora.

Antara lain Laksda TNI (Pur) Dadang Irawan, Mayjen TNI Tomi Basari Natanegara dan Marsma TNI Eko Rislanto. Lalu, ada artis senior Renny Djajoesman (Renny Retno Yuskarini).

Kemudian ada mantan Duta Besar Laos Raden. P. Pratito Soeharyo dan Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Ple Priatna, serta jurnalis senior Asep Setiawan.

“Saya tidak tahu, apakah ini anomali atau bukan? Ketika Partai Gelora pada Pemilu 2024 lalu, tidak lolos parliamentary threshold, sehingga tidak punya anggota di DPR RI. Banyak orang yang berpikir bahwa perjalanan Partai Gelora selesai,” kata Mahfuz Sidik.

Namun yang terjadi, menurut Mahfuz, justru sebaliknya. “Animo masyarakat bergabung dan dukungan ke Partai Gelora semakin bertambah dan tercermin dari susunan kepengurusan yang bertambah banyak dan semakin beragam,” ujarnya.

Mahfuz mengatakan, kepengurusan di DPP Partai Gelora 2004-2029 terdiri dari beragam usia. Yakni Gen Z 8,63 persen, Milenial 28,27 persen, Gen X 54, 56 persen dan Baby Boomer 8,63 persen.

Sedangkan berdasarkan komposisi gender sebanyak 68, 75 persen laki-laki dan 31,25 persen perempuan. “Perlu kami sampaikan bahwa setelah pelantikan ini jajaran DPP masih akan melengkapi jajaran kepengurusan sampai level departemen. Jadi ini masih belum tuntas,” ujarnya.

Kokohkan Peran

Dalam kesempatan ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan Partai Gelora ingin mengokohkan peran dan posisinya dalam membangun Indonesia bersama pemerintahan Prabowo Subianto.

Dia mengatakan narasi peneguhan peran dan posisi itu, akan dituangkan dalam narasi mars Partai Gelora yang baru, yang akan segera di-launching dalam waktu dekat

“Jadi sekarang ini kita sedang memperkuat narasi dari mars Partai Gelora Indonesia dan insyalaah dalam kesempatan yang tidak lama,,” ujar Mahfuz.

Sementara itu, juga akan dilakukan perubahan nuansa atau key visual dari yang dominan biru ke dominan putih. Sehingga background desain dari biru menjadi putih yang akan diterapkan ke depannya. .

“Biru tetap menonjol, merah putih lebih terlihat dan ini adalah satu suasana yang ingin kita bangun mulai 2025 ini atau mulai pengurusan periode baru. Kita akan bekerja lebih kuat, bekerja lebih sungguh-sungguh dan mewarnai Indonesia melalui Gelora Indonesia,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menegaskan, bahwa Partai Gelora akan menjadi generasi pemikul beban pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga secara perlahan-lahan, Partai Gelora mulai menjelma menjadi rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Seperti tadi kata Pak Sekjen, walaupun kita tidak mencapai parlementary threshold pada Pemilu 2024 lalu, tetapi kita justru mendapatkan respon yang baik, lebih banyak orang yang ingin bergabung dengan Partai Gelora,” ujar Anis Matta.

Anis Matta mengatakan, Partai Gelora memiliki perbedaan yang fundamental dengan partai lain, yakni tidak mewakili kelompok tertentu seperti halnya partai lain.

“Semua orang bisa bergabung dalam rumah ini (Partai Gelora). Di Partai Gelora semua punya ruang sendiri, tidak perlu ada pertengkaran. Partai Gelora itu menggambarkan populasi Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.

Hal ini, menurut Anis Matta, terlihat dalam perwakilan semua generasi, tidak hanya sekedar masalah gender di dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029.

“Representasi generasi ini penting, karena pada dasarnya manusia menghadapi tahapan pembelajaran yang benar benar berbeda pada setiap dua puluhan tahun,” tegasnya.

Anis Matta menilai generasi 20-an memiliki cara berpikir yang berbeda dengan generasi 40 atau 60-an, apalagi generasi diatas 60-an.

“Generasi 60-an itu lebih historis, dan basisnya adalah memori. Dan isi memorinya di kepalanya, biasanya adalah kekalahan demi kekalahan. Tapi kalau generasi 20-an, mereka lebih futuristik. Di kepalanya adalah mimpi dan harapan. Nah, kita akan bekerja dengan harapan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita seperti generasi 20-an,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Periode 2024-2029 secara serentak pada Sabtu (22/2/2025).

Pelantikan digelar usai Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta berhasil menuntaskan pembentukan susunan kepengurusan DPP Partai Gelora periode 2024-2029 dan seluruh kepengurusan di 38 DPW se-Indonesia.

Diketahui, Anis Matta terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia untuk periode kedua, masa bhakti periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) I di Jakarta pada Minggu (8/12/2024).

Usai pelantikan, kepengurusan Partai Gelora periode 2024-2029 akan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum (Kemenkum) RI dalam waktu dekat.

Ketua Pelaksana Pelantikan TB Dedy Mi’ing Gumelar mengatakan, seluruh pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2025 yang dilantik diwajibkan melakukan pengucapan janji jabatan.

“Pengucapan janji jabatan ini, selain diikuti oleh seluruh pengurus DPP dan DPW, juga akan diikuti Anggota Legislatif Partai Gelora. Kita punya 75 Anggota DPRD di seluruh Indonesia,” kata TB Dedy Mi’ing Gumelar dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

Menurut Dedy, pelantikan akan digelar secara hybrid yang menggabungkan pertemuan offline dan pertemuan online. Pelantikan pengucapan janji sumpah jabatan akan dipimpin Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.

“Sementara Sekretaris Jenderal (Partai Gelora) Mahfuz Sidik akan menyampaikan laporan penyusunan kepengurusan,” imbuh Dedy.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Administrasi DPP Partai Gelora Saiful Bahri menyebutkan, jumlah kepengurusan DPP Periode 2024-2025 yang akan dilantik mencapai 313 orang, sedangkan pengurus di 38 DPW mencapai 189 orang, dan Anggota Legislatif berjumlah 75 orang.

“Dalam kepengurusan periode 2024-2029 ada 5 pimpinan sebagai Badan Pengurus Harian. Ketua Umum Pak Anis Matta, Wakil Ketua Umum Pak Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Pak Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Pak Achmad Rilyadi, serta Koordinartor Pelaksana Harian Ustad Rofi Munawar,” ungkap Saiful Bahri.

Dalam kepengurusan periode ini dibentuk beberapa bidang antara lain bidang organisasi, kaderisasi, pemenangan pemilu, komunikasi, pemenangan teritori, kebijkan publik, luar negeri, serta ekonomi dan bisnis.

Lalu, bidang keumatan, penggalangan, kebudayaan dan kesenian, organisasi sayap, serta pejabat publik. Kemudian Mahkamah Partai, Majelis Pertimbangan Pusat, Pusat Kajian Strategis, Pusat Pengembangan Wawasan, dan Pusat Solidaritas Palestina.

Partaigelora.id-Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) imenyelenggarakan acara Silaturahmi Kebangsaan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025).

Silahturahmi tersebut, dihadiri para ketua umum dan pimpinan partai politik (parpol), serta para Menteri Kabinet Merah Putih. Mereka terlihat seragam mengenakan baju batik dengan celana hitam.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta yang juga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, serta Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI terlihat hadir.

Selain Anis Matta dan Fahri Hamzah, dari Partai Gelora hadir Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan para fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora.

Dalam silahturahmi selama dua jam itu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan akan maju lagi sebagai Presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2029. Prabowo menawarkan koalisi permanen, untuk memperkuat koalisi pemerintahan saat ini.

Sebab, kunci kesuksesan pemerintahan adalah persatuan. Karena itu, koalisi permanen penting untuk pembangunan Indonesia. Sehingga Koalisi Merah Putih dapat dilanjutkan ke periode berikutnya.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membebarkan isi pertemuan itu. Salah satunya, Presiden Prabowo menyampaikan arahan soal kebijakan efisiensi anggaran. Dasco menyebut, ketum partainya itu turut menekankan kebijakan tersebut tidak akan mengurangi pelayanan publik.

“Acara ini silaturahmi partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan tadi Pak Prabowo hanya ucapkan terima kasih atas perjuangan selama ini dan kerja sama selama ini sampai dengan 100 hari pemerintah Prabowo-Gibran,” kata Dasco di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

“Tadi dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan manfaat efisiensi anggaran. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi hak-hak, terutama pelayanan publik,” tambahnya.

Dasco mengatakan para kepala daerah terpilih dari partai koalisi juga ikut hadir, tidak ada ada arahan khusus soal efisiensi anggaran kepada para kepala daerah. Tapi sekedar silahturahmi dan perkenalan saja.

Seperti diketahui, sehari sebelum digelarnya Silahturahami Kebangsaan (KIM) Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025), Partai Gerindra menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dilanjutkan dengan Kongres Luar Biasa (KLB).

Dalam KLB tersebur, melahirkan lima keputusan penting, salah satunya meminta Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2029.

“Meminta Pak Prabowo menjadi calon presiden dari Partai Gerindra pada Pilpres 2029. Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab, ‘insyaallah’, namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani usai KLB Gerindra di Hambalang, Kamis (13/2/2025).

Muzani mengatakan kongres menetapkan Prabowo kembali menjabat ketum partai dan ketua dewan pembina 2025-2030. Prabowo menerima aspirasi tersebut.

“Menetapkan kembali Pak Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030. DPC dan DPD meminta agar Pak Prabowo kembali menjadi Ketua Umum. Ketika ditanya, beliau menyatakan bahwa jika itu adalah permintaan kader, maka beliau siap menerima,” kata Muzani.

“Menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina. DPD dan DPC peserta Kongres meminta agar Pak Prabowo tetap menjadi Ketua Dewan Pembina, yang bertanggung jawab atas arah kebijakan partai. Pak Prabowo menyatakan kesediaannya,” sambungnya.

Partaigelora.id-Ketua Pusat Study Amerika Universitas Indonesia (UI) Prof Suzie Sudarman menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Bogor, Rabu (12/2/2025) bisa menjadi momentum untuk meningkatkan diplomasi Indonesia.

Hal itu disampaikan Suzie Sudarman dalam Gelora Talks bertajuk ‘Bom Waktu! Trump Ingin Relokasi Warga Gaza-Palestina, Apa Konsekuensinya?’, Rabu (12/2/2025) sore.

“Kalau dulu Bung Karno bisa menyatukan negara-negara di dunia, karena semua negara belum merdeka. Kalau sekarang lebih sulit. Tapi pertemuan Prabowo-Erdogan ini bisa meningkatkan diplomasi Indonesia lebih kenceng lagi,” tegas Suzie.

Suzie berharap ada peningkatan diplomasi Indonesia dalam politik luar negerinya. Baik publik diplomasi dan diplomasi luar negeri, sehingga Indonesia bisa diperhitungkan sebagai bangsa di kancah internasional.

Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Tengku Zulkifli Usman menegaskan, bahwa posisi Indonesia dalam mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina tidak berubah dari era Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto.

“Isu Palestina adalah masalah strategis yang perlu diperjuangkan oleh semua partai politik (parpol) yang ada, terutama parpol yang memiliki kursi di DPR,” kata Zulkfli Usman.

Saat ini, menurutnya, di Palestina terjadi kejahatan luar biasa, dimana tidak hanya pembunuhan terhadap warga Gaza yang terjadi setiap hari, tetapi juga ancaman pengusiran paksa dan pembersihan etnis Palestina.

Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelora ini menilai upaya pengusiran paksa atau relokasi warga Gaza, sebenarnya bukan hal baru.

Sebab, sejak awal Israel memang tidak ingin hidup berdampingan dengan Palestina, karena tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. Sehingga solusi dua negara ditolak israel.

“Israel sekarang berkolaborasi dengan Donald Trump untuk melawan hukum internasional agar warga Gaza bisa diusir paksa dengan cara relokasi, meskipun PBB jelas-jelas mengatakan, tanah Palestina milik Palestina,” tegasnya.

Sementara Duta Besar RI untuk untuk Yordania merangkap Palestina Ade Padmo Sarwono mengingatkan, bahwa perubahan sikap Amerika Serikat yang tidak lagi mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Perubahan sikap AS tersebut, bisa berdampak serius pada upaya penyelesaian damai konflik di kawasan Timur Tengah (Timteng).

“Ada yang menarik dari pernyataan Presiden Trump soal penyelesaian masalah Palestina-Israel, dimana tidak ada lagi solusi dua negara seperti yang diharapkan Indonesia dan masyarakat internasional,” kata Ade Padmo.

Menurut dia, sejak AS dipimpin kembali Presiden Donald Trump untuk periode kedua, terjadi pergeseran kebijakan dan perubahan sikap yang ekstrem yang perlu mendapatkan perhatian serius masyarakat internasional.

“Trump menegaskan kembali proposalnya untuk merelokasi warga Gaza ke luar, terutama ke Yordania dan Mesir. Gaza akan dibangun proyek real estate atau properti untuk warga Timur Tengah, bukan untuk Palestina,” katanya.

Hal ini tentu saja akan mengulangi kembali terjadinya peristiwa Nakba tahun 1948, yakni pengusiran paksa dan pembersihan etnis Palestina, serta perampasan tanah air mereka.

“Pengusiran ini bisa menjadi peristiwa Nakba kedua, karena itu proposal Trump ini sangat ditentang Dunia Arab dan Internasional, termasuk Yordania,” katanya.

Yordania sendiri hingga kini telah menampung pengungsi Palestina sekitar 2,5 juta dari peristiwa 1948, 1967 dan 1973.

Sedangkan Lebanon menampung 500 ribu pengungsi dan Suriah 900 ribu pengungsi palestina.

“Meski dianggap double standard, Yordania sekarang sangat keras mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak relokasi warga Gaza,” ujarnya.

Ade Padmo menilai Raja Yordania Abdullah II menyadari konsekuensi atas sikapnya tersebut, yakni berakibat pada dihentikannya bantuan keuangan dari AS, selain Mesir dan Israel.

Hal ini sudah disampaikan Raja Abdullah II saat bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Selasa (11/2/2025). Dan, Trump mengancam menghentikan bantuan AS ke Yordania, apabila tidak mau menerima warga Gaza.

“Kita tidak tahu apakah yang disampaikan Trump ini sekedar bluffing atau benar? Susah kita menganalisa atau menilai Trump, sekarang bilang begini, tapi tiba-tiba bisa berubah,” tegasnya.

Sedangkan Director Asia Middle East Center For Research and Dialogue Muslim Imran mengatakan, bahwa perang di Gaza sebenarnya adalah perang AS, bukan Israel.

“Jadi proposal Trump ini bukan hal baru, yang ingin menjadikan Gaza sebagai real estate, pariwisata dan lain-lain. Proposal bermula dari Israel ditindaklanjuti Trump, dan rakyat Palestina menolak proposal ini,” kata Muslim Imran.

Dia berharap Indonesia bisa menolak proposal Trump untuk merelokasi warga Gaza ke luar Palestina, dan mencegah terjadinya perang berkelanjutan.

“Sebab, Trump ini orang Crazy, orang gila. Rakyat Palestina menolak proposal ini, rakyat Palestina mau kekal di Palestina,” ujarnya.

Indonesia dinilainya berbeda dengan lebih independen dibanding negara-negara Arab terhadap isu Palestina. Negara-negara Arab sebagian besar dibawah pengaruh AS, sehingga tidak independen.

“Indonesia dibawa Presiden Prabowo Subianto, kita berharap bisa membawa kemerdekaan Palestina dan menolak tekanan Amerika Serikat,” pungkasnya.

Partaigelora.id – Diplomat Senior dan Pemerhati Politik Internasional Prof Imron Cotan berharap Presiden Prabowo Subianto menjadi penengah konflik perang tarif antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Kanada, Meksiko dan China.

“Indonesia sebagai negara middle power, bisa menjadi penengah agar negara-negara besar ini tidak bertarung terus perang tarif,” kata Imron Cotan dalam Gelora Talks bertajuk ‘Perang Tarif Amerika Vs Kanada, Ada Apa?, Rabu (5/2/2025) sore.

Menurut dia, apabila perang tarif ini terus berlanjut, maka Indonesia juga akan menjadi korban. Dimana nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan semakin melemah dan terpuruk.

“Saya melihat dari perang tarif ini, yang menderita kita-kita juga. Buktinya nilai kurs dollar sekarang sudah Rp 16.400. Kalau terus dibiarkan, maka rupah akan terpuruk,” katanya.

Imron Cotan bersyukur Indonesia sekarang dipimpin Presiden yang memiliki visi global seperti Prabowo Subianto. Sehingga dapat diterima dengan baik para pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump.

“Beliau bisa dengan gampang telepon dengan Presiden Trump. Mudah-mudahan Presiden kita memberikan mitigating factors. Indonesia bisa memainkan perannya disini, sehingga perang tarif tidak berlanjut,” ujar Imron Cotan.

Mantan Duta Besar Australia tahun 2003-2005 dan Tiongkok tahun 2010-2013 ini mengatakan, perang tarif tersebut, akan berdampak pada jalur logistik dan menambah ketegangan baru di kawasan Asia-Pasifik, terutama di Laut China Selatan.

Ia menilai perang tarif, tidak hanya menimbulkan kerusakan ekonomi negara yang bertikai, tapi juga kehancuran ekonomi secara global, terutama ekonomi negara-negara kecil.

“Saya pernah jadi juru runding untuk menengahi pertikaian dua gajah, dua pemain global antara Amerika dengan China. Ketika berhasil itu, dan inilah yang harus di kapitalisasi Presiden kita sekarang,” ujarnya.

Imron Cotan yakin Presiden Prabowo dapat memberikan ‘win-win solution’ kepada AS, Kanada, Meksiko dan China, sehingga ekonomi semua negara di dunia bisa tumbuh di tengah ketidakpastian global saat ini.

“Perang tarif ini memang menjadi taktik Presiden Trump agar dapat perhatian dunia, terutama negara negara yang punya perdagangan surplus dengan Amerika Serikat,” katanya.

Namun, Presiden AS Donald Trump untuk sementara menunda ‘perang dagangnya’ ke Kanada dan Meksiko pada Senin (3/2/2025) waktu setempat, setelah dibalas pengenaan tarif serupa sebesar 25 persen. Sementara China dikenakan tarif 10 persen.

Indonesia Tidak Terdampak

Sementara itu, Ketua Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Dr. Bramastyo B. Prastowo. Bramastyo mengatakan perang tarif antara AS dengan Kanada, Meksiko dan China tidak akan berpengaruh secara langsung kepada Indonesia.

“Kalau Indonesia tidak akan kena dampak perang tarif ini. Karena perekonomian kita tidak langsung berhubungan dengan Amerika, jika melihat data ekspor-impor Indonesia,” kata Bramastyo.

Ia mengungkapkan, data ekspor-impor Indonesia ke AS sangat kecil, tidak sampai satu persen, sekitar 0,8-0,9 persen saja. Sementara perdagangan AS dengan Kanada, Meksiko dan China mencapai 40 persen.

“Makanya Trump sengaja menerapkan tarif tinggi ke Kanada, Meksiko dan China sebagai langkah strategis untuk bisa mendapatkan langsung dana segar dari penganaan tarif ini,” katanya.

Dosen Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun, Bogor ini mengatakan, Trump ingin mendapatkan pajak yang tinggi dari ini melalui pengenaan tarif ekspor barang luar negeri yang masuk ke AS.

“Jadi bagi Trump ini seperti percaturan, sehingga membuat orang menjadi berpikir ulang atau sedikit pusing untuk ekspor ke Amerika,” katanya.

Meski tidak ada dampak secara langsung dari perang tarif ini, namun situasi tersebut, bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Kanada, Meksiko dan China.

Ekonom Terapan dan Antropolog ini berharap ada perbaikan proses tata kelola perdagangan Indonesia dengan negara tersebut.

“Jadi ketika perdagangan dengan Amerika tidak banyak, maka Indonesia bisa menambah peluang perdagangan dengan Kanada, Meksko dan China. Ekspor-impor kita harus ditingkatkan,” tegasnya.

Perang Strategi, Bukan Perang Tarif

Sedangkan Pakar Politik Luar Negeri dan Keamanan Pitan Deslani mengatakan, bahwa perang tarif antara AS dengan Kanada, Meksiko dan China, sebenarnya bukan perang tarif, melainkan perang strategi yang dilakukan Presiden Donald Trump.

“Jadi yang terjadi, ini bukan perang tarif, tapi perang strategi. Melibatkan semua perdagangannya, militernya, strategi geopolitiknya semua terlibat,” kata Pitan Deslani.

Hal itu dilakukan Trump, karena ekonomi AS dalam situasi tekanan yang sangat berat, dan hutang negeri Paman Sam pada 2025 sudah mencapai sekitar 36,2 triliun dollar AS.

“Jadi Presiden Trump ini berada dalam satu masa dimana tekanan ekonomi dalam negerinya sangat berat. Makanya dia mau mengambil Kanada jadi provinsi ke-51 dan mengambil alih Greenland (Denmark) dengan menambah kekuatan alutsistanya di sana,” ujarnya.

Hutang AS itu, kata Pitan, dilakukan para investor mereka ke negara lain, dimana hutang terbesar pengusaha Amerika ke Jepang mencapai 1 triliun dollar AS.

“Lalu, dengan hutang yang besar itu, dibayarnya pakai apa? Tentu dia berharap dari pajak, pajak tarif. Lalu, penjualan senjata berat ditingkatkan, mencari sumber daya di negara lain. Kalau elektronik sudah diambil China dan Taiwan, maka target terbesarnya dari situ, dari pajak,” katanya.

Menurut Pitan, volume perdagangan terbesar AS, sebenarnya bukan Kanada, tetapi dengan Meksiko. Baru setelah itu dengan Kanada, China, Jepang dan Jerman.

“Jadi kepentingan Amerika kepada Meksiko, karena 50 persen pusat penyulingan minyak Amerika _offshore,_97 persen berada di Teluk Meksiko. Kepentingan dia besar, sekali disitu,” jelasnya.

Selain soal minyak dan kekayaan lainnya di Teluk Meksiko, Trump juga punya kepentingan untuk mencegah imigran ilegal dari Meksiko masuk ke AS.

“Pendatang yang tidak terdaftar atau ilegal, masuk Amerika mencapai 11 juta orang, 50 persennya berasal dari Meksiko. Trump mencurigai, imigran dari Meksiko ini membawa fentanyl, semacam narkoba sintetis yang kadarnya setarus kali lebih kuat dari morfin dan heroin,” ungkapnya.

Sehingga Trump tidak ingin generasi Amerika hancur dan ditemukan teler di jalanan. Makanya, Trump marah besar kepada Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang mengijinkan orang-orangnya masuk ke Amerika membawa fentanyl.

“Trump kasih waktu sebulan ke Meksiko seperti ke Kanada, menunda pengenaan tarif 25 persen, apakah masih banyak orang-orang Meksiko yang masuk membawa fentanyl ke Amerika,” katanya.

Karena itu, kebijakan Presiden Trump sebenarnya tidak terkait dengan perang dagang, termasuk dengan China, karena yang terjadi adalah perang strategi geopolitik global.

“Kenapa Kanada marah besar kepada Amerika, karena sudah dibantu waktu Badai Katrina dan kebakaran dua kali di Los Angles mati-matian, malah mau dimasukkan jadi bagi provinsi Amerika,” pungkasnya.

Partaigelora.id- Mahkamah Konstitusi pagi hari ini, 5 februari 2025 telah melakukan sidang pembacaan putusan dismissal sebanyak 49 perkara. Dari 49 perkara sebanyak 7 perkara dinyatakan lanjut pada pemeriksaan alat bukti dan 42 perkara dinyatakan ditolak.

Hal ini terungkap saat Hakim Mahkamah Konstitusi Membaca Putusan Sengketa Pilkada di sidang pembacaan putusan dismissal sengketa pilkada, Rabu (5/2/2025).

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan terdapat 49 perkara yang diundang hadir dalam putusan dismissal sesi pertama. Sebanyak, 42 perkara telah diputus dan 7 perkara lanjut pembuktian.

“Dari sejumlah 49 perkara telah 42 perkara yang telah diucapkan dan diputuskan ketetapan. Ada 7 perkara yang belum diucapkan ketetapannya atau keputusannya, dikarenakan 7 perkara tersebut berlanjut ke persidangan lanjutan pembuktian,” ujar Arief.

Hakim Arief Hidayat menyebutkan diantara perkara yang lanjut adalah Perkara nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Adapun Peniel Waker dan Saulimus Murib merupakan Pemohon Perkara nomor 283 yang diusung Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Perindo, Ummat, PSI, dan PPP yang dinyatakan lanjut ke tahap persidangan pemeriksaan bukti.

Menurut Kuasa Hukum Pemohon. Ahmad Hafiz mengatakan dalam keterangannya menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan fatal yang dilakukan KPU Puncak dalam proses penetapan Hasil Rekapitulasi dan penetapan calon bupati/wakil bupati terpilih.

“Iya. KPU Puncak telah lakukan kesalahan fatal dalam SK KPU nomor 85 tentang rekapitulasi dan penetapan calon bupati/wakil bupati, makanya kami ajukan gugatan ke MK RI”ujar Hafiz

SK KPU Nomor 85 yang diberikan KPU kepada saksi pasangan calon bupati/wakil bupati Puncak yang didukung Partai Gelora ini diberikan setelah Pleno Rekapitulasi dan Penetapan pada tanggal 12 desember 2024 di Nabire.

Dalam persidangan pendahuluan diketahui Ahmad Hafiz selaku Kuasa Pemohon ada SK KPU Nomor 85 versi lain yang dikeluarkan KPU Puncak setelah dipertanyakan oleh Hakim Prof. Enny Nurbaningsih.

“Kami baru tahu ada SK KPU Nomor 85 versi terbaru dengan jumlah halaman 4 halaman dan ada perubahan pada diktum ketiganya setelah Hakim Prof. Enny pertanyakan kepada kami dalam sidang pendahuluan. Kami bertahan dengan SK KPU yang kami dapat dari KPU pada tanggal 12 desember di Nabire.” terangnya.

Hakim Enny Nurbaningsih dalam sidang jawaban Pihak Termohon dan Pihak Terkait melakukan klarifikasi langsung kepada ketua KPU Puncak terkait Tanda Tangan pada SK KPU Nomor 85 yang dijadikan bukti oleh Pemohon.

“Apakah betul itu tanda tangan bapak sebagai ketua KPU?.”tanya Enny

Adapun ketua KPU Puncak membenarkan itu tanda tangannya.

“Benar. Ini tanda tangan saya.” Jawabnya.

Setelah melakukan klarifikasi atas tanda tangan ketua KPU langsung didalami oleh Hakim Enny. Dan persidangan dilanjutkan pada sidang mendengar putusan dismissal yang dilakukan pada tanggal 4 dan 5 februari 2025.

Partaigelora.id-Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) pada Jumat (31/1/2025), mengatakan, bahwa anggota DPR memiliki Hak Imunitas untuk bebas berbicara dan mengespresiasikan pendapatnya.

Sehingga anggota DPR tidak bisa dilaporkan, karena diberikan Hak Imunitas untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas, serta wewenangnya sebagai wakil rakyat.

Pernyataan HNW itu menanggapi adanya pelaporan terhadap Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan (MKD) yang dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bernama Eneng Ika Haryati, pada Kamis (30/1/2025),

Mardani dilaporkan ke MKD, karena melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025) sore.

Direktur Eksekutif Open Parliament Institute Poetra Adi Soerjo meminta Hidayat Nur Wahid selaku Pimpinan MPR agar membaca ulang TAP MPR VII/MPR/2021 tentang Etika Pejabat Publik.

TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di atas Undang-Undang (UU). Sehingga orang yang pertama wajib menjunjung tinggi TAP MPR adalah Pimpinan MPR, termasuk Hidayat Nur Wahid dari PKS..

“Jadi saya kira pembelaan Hidayat Nur Wahid atas tindakan Mardani Ali Sera dengan bersembunyi dibalik Hak Imunitas Anggota DPR adalah tindakan pembangkangan terhadap TAP MPR tentang Etika Pejabat Publik,” kata Poetra Adi Soerjo dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).

Menurut Suryo, Hak Imunitas anggota DPR dalam ketentuan pasal 224 UU No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) semata terkait dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR.

Ia menegaskan, bahwa ucapan Mardani Ali Sera yang merendahkan Partai Gelora bukanlah bagian dari pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR.

“Tidak ada fungsi dan kewenangan DPR untuk merendahkan partai lain sebagai sesama badan hukum publik,” katanya.

Karena itu, HNW harus memahami keberadaan MKD sengaja dihadirkan, karena tidak semua tindakan salah anggota Dewan baik dalam rapat ataupun di luar rapat merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi dan wewenang.

“Jadi tindakan Mardani Ali Sera adalah satu hal yang tidak dapat ditolelir, namun terlebih lagi pembelaan Hidayat Nur Wahid dalam posisinya sebagai Pimpinan MPR RI adalah pelanggaran terhadap etika kekuasaan yang jauh lebih berat, lebih mendalam, dan lebih besar pengaruh kerusakannya dalam sistem bernegara,” tandasnya.

Publik, lanjutnya, memberi harapan besar kepada MKD DPR RI untuk menegakkan etika dengan memberikan sanksi tegas dan maksimal atas pelanggaran anggotanya demi tegaknya harkat dan martabat kelembagaan DPR.

“Mardani Ali Sera harus diberikan sanksi tegas dan maksimal atas pelanggaran yang dilakukannya, demi tegaknya harkat dan martabat kelembagaan Dewan Yang Terhormat,” pungkas Direktur Eksekutif Open Parliament Institute ini.

Seperti diketahui, Ketua BKSAP DPR RI Mardani dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati ke MKD DPR RI pada Kamis (30/1/2025).

Politikus PKS itu dilaporkan karena dianggap telah menghina Partai Gelora saat BKSAP menggelar Silaturahmi Nasional Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina pekan lalu.

“Terkait aduan saya itu kalau saya bilang menyalahi kode etik. Karena dia selalu mengolok-ngolok Partai Gelora dengan ‘Partai Nol Koma’. Dan tidak hanya sekali, dia pun suka mengolok-ngolok, selalu mengolok-ngolok Partai Gelora,” kata Ika usai melaporkan ke MKD kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/1/2025).

Momen Mardani yang dianggap merendahkan Partai Gelora ini terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, tengah mempresentasikan mengenai capaian organisasinya.

Semua olok-olokan Mardani Ali Sera kepada Partai Gelora ditayangkan secara langsung lewat akun YouTube resmi TVR Parlemen pada Selasa (21/1/2025) saat menyangkan kegiatan BKSAP DPR.

“Kami sudah bekerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, dan sebagainya,” kata Hadi memaparkan capaiannya.

Namun, Mardani tiba-tiba menyela dan menyebut PKS agar jangan didekat-dekatinlan Partai Gelora ketika Hadi Nur Rahmat berbicara sambil terkekeh-kekeh

“PKS jangan dekat-dekat Gelora, bercanda, bercanda, bercanda,” katab Mardani sambil masih terus mencela tertawa lebar, terkekeh-kekeh.

Terkait hal ini, Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam pun mengatakan pihaknya akan segera memanggil Mardani untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Kita terima yang lapornya itu Eneng Ika Haryati melaporkan Mardani Ali Sera laporan terkait dengan pernyataan teradu dalam sebuah acara resmi di DPR RI. Kita nggak ada urusan mau siapa pun yang melaporkan ke MKD, pastikan akan saya panggil,” kata Dek Gam, Kamis (30/1/2025).

Partaigelora.id-Pemerhati Sosial Politik sekaligus Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fariz Maulana Akbar menyebut Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) sebagai orang naif.

HNW terkesan melindungi sesama koleganya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera yang merupakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, meski nyata-nyata berbuat salah.

Mardani Ali Sera diketahui telah dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) bernama Eneng Ika Haryati ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) RI pada Kamis (30/1/2025).

Hal itu buntut pernyataan Mardani melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat acara ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Saya kira pembelaan Hidayat Nur Wahid ini tidak tepat, dia orang yang naif. Padahal apa yang disampaikan Mardani Ali Sera itu lebih condong bersifat pernyataan pribadi yang bersangkutan,” kata Fariz Maulana Akbar dalam keterangannya, Sabtu (1/2/2025).

Menurut dia, upaya Mardani mengolok-olok Partai Gelora tidak hanya kali ini saja. Bahkan bersama istrinya, Siti Oniah, Mardani membuat konten video yang menghina Partai Gelora dan disebarkan di sosial media disebutnya dengan olok-olok ‘Partai Nol Koma’.

Karena itu, Fariz merasa heran dengan pernyataan HNW yang mengatakan, bahwa Mardani Ali Sera memiliki Hak Imunitas sebagai Anggota DPR, dimana semua pernyataannya dilindungi, meskipun telah mengolok-olok dan menghina Partai Gelora dalam acara resmi DPR.

“Saya heran dengan orang sekelas Hidayat Nur Wahid yang juga merupakan Wakil Ketua MPR. Melindungi Mardani Ali Sera dengan dalih Hak Imunitas. Sehingga membuat Mardani Ali Sera dapat seenaknya mengolok-olok Partai Gelora. Ini akan jadi preseden buruk kedepannya buat masyarakat luas,” katanya.

Sebagai partai dakwah, seharusnya PKS melakukan teguran keras kepada kadernya, apalagi HNW kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro. Mardani diminta untuk tidak mengolok-ngolok partai lain seperti Partai Gelora.

Sebab, hal itu dapat menimbulkan perselisian antara kedua partai, Partai Gelora dan PKS, karena akan menimbulkan perselisihan, disamping bisa merusak persatuan umat dalam membela Palestina.

“Pernyataan Mardani Ali Sera itu sama sekali tidak pantas, kenapa PKS sebagai partai dakwah tidak menegur keras. Mengapa harus dibela, apakah memang kader PKS membenci Anis Matta (Wamenlu RI) atau Partai Gelora? ” tanya Fariz.

Hal itu, kata Fariz, menjadi pertanyaan liar di masyarakat dengan adanya pernyataan Mardani yang mengolok-olok Partai Gelora di acara resmi BKSAP DPR dan pembelaan yang dilakukan HNW terhadap Mardani.

Sebab, keberadaan Anis Matta sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI urusan Dunia Islam dinilai lebih meningkatkan popularitas Partai Gelora dibandingkan PKS dalam isu Palestina dan dimata Umat Islam.

“Ini kan jadi pertanyaan liar di masyarakat dengan pernyataan Mardani Ali Sera dan pembelaan Hidayat Nur Wahid,” kata Aktivis HMI ini.

Seperti diketahui Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menanggapi pelaporan Ketua BKSAP Mardani Ali Sera ke MKD pada Kamis (30/1/2025) oleh simpatisan Partai Gelora.

“MKD memiliki mekanismenya dan Pak Mardani sebagai anggota DPR tentu juga mempunyai imunitas. Tapi sekaligus juga mempunyai mempunyai hak jawab. Saya persilakan semuanya pergunakan hak yang diberikan oleh undang-undang,” ucapnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (31/1/2025).

Ketua BKSAP Mardani Ali Sera dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati ke MKD DPR RI pada Kamis (30/1/2025). Politikus PKS itu dilaporkan karena dianggap telah menghina Partai Gelora saat ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Laporan saya langsung diterima dengan baik sama MKD. Tindak lanjutnya nanti dikabarin,” kata Eneng Ika Haryati usai menyampaikan pengaduan ke MKD di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/20250.

Ia mengatakan, Mardani Ali Sera selaku Ketua BKSAP DPR dinilai telah melanggar kode etik sebagai Anggota DPR dengan mengolok-olok Partai Gelora dalam acara resmi DPR.

“Itu saya pikir sudah melanggar kode etik ya karena dia selaku anggota Dewan, sebagai Ketua BKSAP juga, seharusnya tidak seperti itu bicaranya,” katanya.

Sebagai simpatisan Partai Gelora, Ika Haryati mengaku tidak dapat menerima sikap Ketua BKSAP Mardani Ali Sera tersebut.

Hal itu yang mendasari dirinya untuk mengadukan Mardani Ali Sera ke MKD DPR agar diproses dan dijatuhi sanksi.

“Saya sebagai simpatisan Partai Gelora itu tidak terima. Itu melanggar kode etik, apalagi beliau itu kan Ketua BKSAP kan. Di mana di acara itu dia menjelaskan mengolok-olok dengan dalil bahwa PKS jangan dekat-dekat Partai Gelora dengan tertawa yang terbahak-bahak,” ujar Ika Haryati.

Ika Haryati berharap MKD tidak hanya mencopot jabatan Mardani Ali Sera selaku Ketua BKSAP, tetapi juga memberhentikannya sebagai Anggota DPR RI.

“Tindakan Mardani itu tidak pantas, salah dan menyalahi kode etik. Saya berharap Mardani diberhentikan sebagai Ketua BKSAP dan Anggota DPR,” tegas Ika Haryati.

Pernyataan kontroversial Mardani Ali sera itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina.

Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, “PKS jangan dekatin ke Gelora,” ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh.

Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TV Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial.

Sejumlah perwakilan ormas dan lembaga yang hadir juga tampak terkejut dengan candaan bernada olok-olokan dari politisi PKS itu kepada Partai Gelora.

Sehingga banyak yang menilai pernyataan itu, tidak hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi merusak persatuan umat yang sedang berjuang untuk Palestina.

Acara yang dihadiri oleh sekitar 103 ormas dan lembaga ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid.

Silaturahmi Nasional ini difasilitasi Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Sufmi Dasco Ahmad, bertempat di Ruang Abbudl Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Acara ini juga menghadirkan sejumlah tokoh, seperti Wakil Ketua BKSAP Ravindra Hartarto, Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu RI Andy Rachmianto.

Terkait hal ini, Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam pun mengatakan pihaknya akan segera memanggil Mardani untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Kita terima yang lapornya itu Eneng Ika Haryati melaporkan Mardani Ali Sera laporan terkait dengan pernyataan teradu dalam sebuah acara resmi di DPR RI. Kita nggak ada urusan mau siapa pun yang melaporkan ke MKD, pastikan akan saya panggil,” kata Dek Gam, Kamis (30/1/2025).

Partaigeloraid-Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Ri Mardani Ali Sera secara resmi diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Eneng Ika Haryati, Senin (30/1/2025) siang.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, telah melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Laporan saya langsung diterima dengan baik sama MKD. Tindak lanjutnya nanti dikabarin,” kata Eneng Ika Haryati usai menyampaikan pengaduan ke MKD di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/20250.

Ia mengatakan, Mardani Ali Sera selaku Ketua BKSAP DPR dinilai telah melanggar kode etik sebagai Anggota DPR dengan mengolok-olok Partai Gelora dalam acara resmi DPR.

Apalagi Mardani tidak hanya kali ini saja mengolok-olok Partai Gelora, dia bahkan sering mengolok-olok Partai Gelora dengan sebutan ‘partai nol koma’

“Itu saya pikir sudah melanggar kode etik ya karena dia selaku anggota Dewan, sebagai Ketua BKSAP juga, seharusnya tidak seperti itu bicaranya,” katanya.

Sebagai simpatisan Partai Gelora, Ika Haryati mengaku tidak dapat menerima sikap Ketua BKSAP Mardani Ali Sera tersebut.

Hal itu yang mendasari dirinya untuk mengadukan Mardani Ali Sera ke MKD DPR agar diproses dan dijatuhi sanksi.

“Saya sebagai simpatisan Partai Gelora itu tidak terima. Itu melanggar kode etik, apalagi beliau itu kan Ketua BKSAP kan. Di mana di acara itu dia menjelaskan mengolok-olok dengan dalil bahwa PKS jangan dekat-dekat Partai Gelora dengan tertawa yang terbahak-bahak,” ujar Ika Haryati.

Ika Haryati berharap MKD tidak hanya mencopot jabatan Mardani Ali Sera selaku Ketua BKSAP, tetapi juga memberhentikannya sebagai Anggota DPR RI.

“Tindakan Mardani itu tidak pantas, salah dan menyalahi kode etik. Saya berharap Mardani diberhentikan sebagai Ketua BKSAP dan Anggota DPR,” tegas Ika Haryati.

Pengaduan Eneng Ika Haryati ke MKD pada Kamis (30/1/2025) tersebut, mendapat nomor pengaduan 15 pada tanda terima surat pengaduan perorangan. Dalam pengaduan itu, Ika Haryati didampingi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gelora, Ratno Timur SH.

Warga Setiabudi, Jakarta Selatan itu mengadukan Anggota DPR A-447, Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jakarta I sebagai Teradu.

Pokok pengaduan adalah laporan dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan Teradu dalam sebuah acara resmi DPR RI (Silahturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina pada 21 Januari 2025 kepada Partai Gelora.

Hal itu dianggap sebagai penghinaan, diskriminasi, sarkasme, tidak adil dan lebih utamakan golongannya yang dilakukan secara sadar terbuka yang ditayangkan TVR Parlemen, sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

Dalam pengaduannya, Ika Haryati menyertakan bukti awal berupa satu buah flashdisk berisikan potongan video Teradu yang menyatakan kalimat yang diduga merupakan penghinaan dan mengolok-olok Partai Gelora.

Pengaduan tersebut, diterima Sekretariat MKD DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Ditandatangani petugas Sekretariat MKD Cika Vanny dan Tenaga Ahli MKD Tria Novantika.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelor Mahfuz Sidik mengecam tindakan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera yang mengolok-ngolok Partai Gelora dalam ‘Silahturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025) sore.

Ia pun bereaksi keras terhadap pelecehan yang dilakukan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) itu. “Astaghfirullah … serendah itu perilaku Mardani Ali Sera, politisi PKS dan Ketua BKSAP DPR RI,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Menurut Mahfuz Sidik, perilaku dan tindakan Mardani Ali Sera sangat memalukan dan tidak pantas, karena acara tersebut, adalah acara resmi kelembagaan DPR, apalagi kehadiran yang bersangkutan kapasitasnya sebagai Ketua BKSAP DPR RI.

Sehingga yang diundang adalah berbagai Ormas dan Lembaga Kemanusiaan, salah satunya adalah Baznas RI. Bahkan Baznas dalam kesempatan itu, juga menjadi narasumber bersama dengan perwakilan Kemenlu RI bersama dirinya di depan.

“Apakah pantas dan bermoral seorang Ketua BKSAP DPR bercanda dengan merendahkan parpol lain dengan nada permusuhan? Meski berdalih bercanda, apakah forum yang berbicara tentang membantu Palestina itu layak jadi forum bercanda?” tukas Mahfuz.

Sekjen Partai Gelora ini meminta agar Pimpinan DPR segera menindaklanjuti kasus itu, ke Mahkamah Kehormatan Dewah (MKD). Mahfuz minta MKD memberikan teguran keras kepada Mardani Ali Sera.

“Mardani Ali Sera harus ditegur keras dan diberikan sanksi. Pejabat publik jangan memberi contoh buruk kepada rakyat,” tegas Ketua Komisi I DPR Periode 2010-2017 ini.

Diketahui, pernyataan kontroversial Mardani itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina.

Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, “PKS jangan dekatin ke Gelora,” ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh.

Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TV Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial.

Sejumlah perwakilan ormas dan lembaga yang hadir juga tampak terkejut dengan candaan bernada olok-olokan dari politisi PKS itu kepada Partai Gelora.

Sehingga banyak yang menilai pernyataan itu, tidak hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi merusak persatuan umat yang sedang berjuang untuk Palestina.

Acara yang dihadiri oleh sekitar 103 ormas dan lembaga ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid.

Silaturahmi Nasional ini difasilitasi Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Sufmi Dasco Ahmad, bertempat di Ruang Abbudl Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Acara ini juga menghadirkan sejumlah tokoh, seperti Wakil Ketua BKSAP Ravindra Hartarto, Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu RI Andy Rachmianto.