Category: Liputan

Partaigelora.id-Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana meminta pemerintah mengkritisi pelaksanaan gencatan senjata antara Palestina-Israel.

Sebab, gencatan senjata ini menjadi modus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengusir secara halus warga Gaza dari tanah airnya dan memuluskan langkah Israel untuk menguasai Palestina secara keseluruhan.

Hal itu disampaikan Hikmahanto Juwana dalam Hikmahanto Juwana dalam Gelora Talks bertajuk ‘Gencatan Senjata, Pembebasan Sandera & Apa Tantangannya?, Rabu (29/1/2025) sore.

“Saya ingin menegaskan, bahwa konflik Palestina ini sebenarnya adalah konflik terkait dengan masalah tanah. Karena tanah yang seharusnya punyanya rakyat Palestina ini, diokupasi dan diduduki oleh Israel,” kata Hikmahanto.

Menurut dia, gencatan senjata ini justru akan dimanfaatkan Israel untuk memuluskan langkah Israel untuk melakukan genosida terhadap etnis Palestina, dan menguasai Gaza secara halus.

Apalagi ada upaya Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi sebagian pengungsi Gaza ke luar wilayah Palestina, ke Indonesia, Yordania dan Mesir selama rekonstruksi pasca perang berlangsung.

“Kenapa saya katakan setuju untuk dikritisi, karena ada yang mendasarinya. Tim mediatornya dari Qatar Mesir, dan Amerika Serikat. Sementara Amerika sendiri, terpecah dua kubu, yakni kubunya Joe Biden dan Donald Trump,” katanya.

Kubu Donald Trump yang dimotori PartaI Republik, selama ini lebih menyukai perang daripada perdamaian. Sehingga agak janggal apabila AS meminta Israel untuk menyetujui gencatan senjata.

Padahal Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu diketahui menolak gencatan senjata. Ia menduga ada kesepakatan terselubung antara Donald Trump dan Netayanhu soal Gaza dan Palestina.

“Ketika semua sandera Israel sudah dibebaskan, maka semua petinggi dan pengikut Hamas harus dihabisi, serta Gaza harus dikuasai Israel dengan merelokasi rakyat Palestina,” katanya.

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini justru curiga gencatan senjata menjadi alasan terbaru untuk masuk kembali ke Gaza, karena Israel terbukti gagal memerangi Hamas.

“Sekarang ini sudah kelihatan namanya pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel, ada saja rakyat Palestina yang dibunuhi tiap hari. Saya kira ini adalah taktik agar Israel tetap bisa masuk Gaza,” ujarnya.

Hikmahanto berharap agar situasi gencatan senjata ini dapat dimanfatkan Presiden Prabowo Subianto untuk memainkan peran Indonesia secara maksimal mendukung kemerdekaan Palestina.

“Inilah kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan hal terdepan. Pertama, kehadiran pasukan kesehatan kita ditambah. Kedua mendapatkan mandat dari PBB untuk peacekeeping. Ketiga mengajak negara lain masuk dan membantu rekonstruksi Gaza. Kempat, mendorong Palestina segera merdeka melalui two state solution,” tegasnya.

Perlu Perubahan Narasi

Sementera itu Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Tengku Zulkifli Usman mengatakan, bahwa Presiden AS Donald Trump akan membuat situasi geopolitik semakin tidak menentu dengan berbagai keputusan ekstremnya, terkait Palestina.

“Di periode pertama mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Dan di periode kedua juga akan banyak hal-hal ekstrim yang akan dilakukan dan tidak menguntungkan Palestina,” kata Zulkifli Usman.

Ia berharap ke depannya perlu ada perubahan narasi dalam memperjuangkan Palestina, tidak bisa lagi sekedar hanya memberikan bantuan kemanusiaan atau donasi.

“Jadi apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan menunjuk Wakil Menteri Luar Negeri yang khusus mengurus Dunia Islam (Anis Matta) adalah bagian dari perbaikan narasi pembelaan untuk Palestina,” ujarnya.

Pembelaan terhadap Palestina, menurutnya, kurang menyentuh substansi selama ini, sehingga solidaritas untuk Palestina hanya menjadi komoditas politik saja untuk mencari suara elektoral bagi kelompoknya saja.

“Jadi selama empat tahun, Pak Prabowo akan selalu berhubungan dengan Donald Trump untuk masalah Palestina. Dan ketika berhadapan dengan Trump, maka narasi-narasi Pak Prabowo harus terus diperkuat,” ujarnya.

Sebab, penyelesaian masalah Palestina tidak akan ada solusi selamanya, kecuali dengan pendekatan geopolitik global. Sebab, apabila terus berbicara masalah bantuan, donasi atau sumbangan, maka Palestina tidak ada harapan untuk merdeka.

“Kita bicara Palestina ini sudah hampir 100 tahun tidak selesai, berapa bantuan dan sumbangan yang telah diberikan. Makanya kita minta pemerintahan Pak Prabowo ini benar benar konsen terhadap Dunia Islam dan Palestina,” katanya.

“Presiden akan lebih banyak ceramah di forum-forum internasional untuk menyakinkan dunia, Dimana Palestina harus merdeka dan rakyatnya menentukan nasibnya sendiri,” tandasnya.

Sedangkan aktivis Palestina, Muhammad Husein Gaza mengkhwatirkan akan adanya gelombang besar normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel pasca gencatan senjata.

“Saya khawatir gencatan senjata di Gaza adalah bagian dari upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kita berharap Indonesia terus konsisten dan komitmen dalam dukungannya terhadap Palestina, bukan sebaliknya ikut melakukan normalisasi hubungan diplomatik denfan Israel,” katanya.

Partaigelora.id-Simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mengadukan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena telah melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Untuk itu menjadi dasar bagi saya melaporkan saudara Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan meminta MKD memecat saudara Mardani Ali Sera dari posisi Pimpinan BKSAP,” kata Eneng Ika Haryati, Simpatisan Partai Gelora dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

Ika Haryati mengungkapkan, ia akan melaporkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu secara resmi ke MKD pada Kamis (30/1/2025).

“Insya Allah, Kamis (30/1/2025) sekitar pukul 11.00 WIB, saya sebagai Simpatisan Partai Gelora akan mengadukan saudara Mardani selaku Ketua BKSAP dari Fraksi PKS ke MKD DPR,” katanya.

Menurut Ika Haryati, Mardani selaku Ketua BKSAP dan Anggota DPR secara sengaja telah mengolok-olok dan menghina Partai Gelora di dalam acara resmi DPR yang dibuka Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid.

Acara tersebut difasilitasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memiliki tujuan mulia, memperjuangkan bantuan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

“Mardani Ali Sera selaku Anggota DPR RI selalu menghina dan mengolok-olok Partai Gelora, sebelumnya dia bersama istrinya (Siti Onah) mengolok-olok Partai Gelora sebagai partai ‘Nol Koma. Sekarang dia mengolok-olok lagi di acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri 103 Ormas dan Lembaga Peduli Kemanusiaan Palestina yang disiarkan langsung oleh TVParlemen pada, Selasa (21/1/2025),” ungkapnya.

Pernyataan kontroversial Mardani itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina.

Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, “PKS jangan dekatin ke Gelora,” ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh.

Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TVR Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial.

Sejumlah perwakilan ormas dan lembaga yang hadir juga tampak terkejut dengan candaan bernada olok-olokan dari politisi PKS itu kepada Partai Gelora.

“Mardani Ali Sera ketawa terbahak bahak panjang sekaligus berdalih mengatakan bercanda dalam menit 03:06 dan 03:19:19. Atas dasar itu saya mengadukan saudara Mardani Ali Sera ke MKD DPR RI,” tegasnya.

Ika Haryati menegaskan, bahwa Mardani Ali Sera sebagai Ketua BKSAP telah merendahkan DPR RI, sekaligus BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI.

Apalagi, katanya, sesungguhnya acara Silaturahmi Nasional dengan ormas-ormas tidak ada korelasinya dengan Tupoksi BKSAP sendiri.

“Dengan ini patut diduga kuat BKSAP dimanfaatkan oleh saudara Mardani yang posisinya sebagai ketua/pimpinan BKSAP untuk kepentingan PKS,” ujar Ika Haryati.

Sebab, Tupoksi BKSAP DPR telah diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 116 Udang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3), namun hal itu disalahgunakan oleh politisi PKS tersebut.

“Acara ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan PKS, tidak hanya oleh saudara Mardani Ali Sera dan tapi juga oleh saudara Hidayat Nurwahid sebagai alat konsolidasi dengan ormas dan lembaga Islam dengan dalih Ormas dan Lembaga yang peduli Palestina,” tegasnya.

Ika Haryati berpandangan, bahwa isu Palestina merupakan isu humanisme dan isu global. Sehingga tidak sepatutnya Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengatur, mendikotomi hak elemen bangsa dalam berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan dan isu humanisme Palestina, karena ini amanat Konstitusi. “Dimana Bahwa Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan”.

Karena itu, ketika perjuangan Palestina hanya ingin memperluas dukungan ke PKS dan menyempitkan urusan Palestina.

“Maka. mindset saudara Mardani Ali Sera ini sangat berbahaya. Hal ini telah menyebabkan terjadinya abuse of power pada BKSAP DPR RI. Yakni menyempitkan urusan Palestina sebatas PKS dan beberapa parpol saja,” jelasnya.

Ika Haryati menilai pernyataan Mardani Ali Sera tersebut sudah termasuk kategori penghinaan, diskriminasi, sarkasme, tidak adil, dan lebih utamakan golongannya yang dilakukan secara sadar terbuka yang ditayangkan oleh TVR Parlemen, sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

“Hal tersebut jelas melanggar sumpah dan janji anggota DPR RI terpilih Periode 2024-2029. Yang berbunyi: Saya bersumpah. Saya akan memenuhi kewajibannya saya sebagai anggota dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik -baiknya, dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pedoman pada Pancasila dan UUD RI 1945, bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban akan berkerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dari pada golongan. Bahwa saya, akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan bangsa dan NKRI,” pungkas Ika Haryati.

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengecam tindakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera yang mengolok-ngolok Partai Gelora dalam ‘Silahturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025) sore.

Ia pun bereksi keras terhadap pelecehan yang dilakukan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) itu. “Astaghfirullah … serendah itu perilaku Mardani Ali Sera, politisi PKS dan Ketua BKSAP DPR RI,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Silahturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina ini difasilitasi dan digelar atas undangan Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Korpolkam, Sufmi Dasco Ahmad, bertempat di Ruang Abbudl Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid didaulat untuk membuka Silahturahmi Nasional ini, yang dihadiri 103 ormas dan lembaga itu.

Silahturahmi juga dihadiri Wakil Ketua BKSAP dari Partai Golkar Ravindra Hartarto, Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Andy Rachmianto sebagai narasumber.

Setelah itu, Mardani Ali Sera mempersilahkan beberapa perwakilan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina menyampaikan apa yang sudah dilakukan organisasinya untuk membantu Palestina.

Tibalah giliran Hadi Nur Rahmat, dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Posdok Tamadun menyampaikan capaian organisasinya dalam membantu Palestina.

“Pusdok Tamadun sudah mengoleksi 280.000 koleksi perjuangan Indonesia Palestina. Dan Alhamduillah kami sudah mengumpulkan ini selama 19 tahun,” kata Hadi Nur Rahmat.

Mardani kemudian menyela apa yang disampaikan Hadi Nur Rahmat. “Masya Allah, kita bisa pameran tuh di DPR,” kata Mardani Ali Sera.

Hadi Nur Rahmat pun menjawab,” Insya Allah, kami sudah bekerja sama dengan berbagai fraksi partai, dengan Gerindra, termasuk dengan PDIP, dengan PKS, Gelora dan sebagainya”.

Tiba-tiba, Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera memotong pernyataan Hadi Nur Rahmat. “PKS jangan dekatin ke Gelora, hahaha … becanda … hahaha,” kata Mardani sambil tertawa terkekeh-kekeh.

Peserta yang mendengar candaan Mardani yang tidak lucu dan bernada olok-olok atau pelecehan itu, ikut tertawa. Hadi Nur Rahmat juga ikut tertawa terbahak-bahak. “Siap, Insya Allah,” kata Hadi Nur Rahmat.

Mardani pun menimpali Hadi. “Eh, teman-temanlah (Gelora) ini stad (ustad). Hadi Nur Rahmat pun kembali tertawa terbahak-bahak, sambil mengatakan,”Insya Allah, ini nggak terekam kok Pak”. Padahal kegiatan tersebut, ditayangkan secara langsung dikanal YouTube TVR Parlemen.

Politisi PKS ini terlihat masih terpingkal-pingkal atas cadaannya ke Partai Gelora itu. “Enggak, kenapa? Saya bercanda kok,” kata Mardani terus menerus menerus sambil terkekeh-kekeh.

Sejumlah perwakilan ormas dan lembaga tampak terkejut dengan candaan Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera yang terkesan mengolok-olok dan menertawakan Partai Gelora.

Olok-olok Mardani kepada Partai Gelora, itu akhirnya viral menjadi Reels di Faceboook, diviralkan oleh akun Deddy Mariadi dengan Judul : “Tak pantas @mardani ali sera becanda kaek gitu’. Nitizen pun dibuat geram dan menanggapinya.

Seperti akun Trisula Maut,” Efek tidak dapat JATAH MENTRI jadi Gitu DAH SAPI OMPONG”.

Lalu, akun Wa Adiati mengatakan,”Kebenciannya SDH menggerogoti hatinya. Walau mau dikemas dg alasan bercanda org jg SDH tau. Akankah rasa bencinya ia bawa sampe mati?”.

Sementara akun Agung Purwono mengatakan,”Ketika orang tidak ada prestasi, langkah konyol adalah cara menarik perhatian 😂”.

Menurut Mahfuz Sidik, perilaku dan tindakan Mardani Ali Sera sebagai Ketua BKSAP DPR sangat memalukan dan tidak pantas, karena acara tersebut, adalah acara resmi kelembagaan DPR.

Sehingga yang diundang adalah berbagai Ormas dan Lembaga Kemanusiaan, salah satunya adalah Baznas RI. Bahkan Baznas dalam kesempatan itu, juga menjadi narasumber bersama dengan perwakilan Kemenlu bersama dirinya di depan.

“Apakah pantas dan bermoral seorang Ketua BKSAP DPR bercanda dengan merendahkan parpol lain dengan nada permusuhan? Meski berdalih bercanda, apakah forum yang berbicara tentang membantu Palestina itu layak jadi forum bercanda?” tukas Mahfuz.

Sekjen Partai Gelora ini meminta agar Pimpinan DPR segera menindaklanjuti kasus itu, ke Mahkamah Kehormatan Dewah (MKD). Mahfuz minta MKD memberikan teguran keras kepada Mardani Ali Sera.

“Mardani Ali Sera ditegur keras dan diberikan sanksi. Pejabat publik jangan memberi contoh buruk kepada rakyat,” tegas Ketua Komisi I DPR Periode 2010-2017 ini.

Partaigelora.id– Dunia Internasional perlu menghukum Israel atas kejahatan mereka yang mengerikan selama ini terhadap rakyat Palestina di Gaza. Sebab, kejahatan ‘mega crime’ yang telah dilakukan Israel selama perang panjang ini terhadap rakyat Palestina tidak bisa dilupakan.

Hal ini untuk memastikan bahwa kejahatan serupa seperti di Gaza tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah kemanusiaan.

“Karena itu, Pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut baik gencatan senjata yang telah tercapai dalam perang Palestina-Israel selama 15 bulan ini,” kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (18/1/2025).

Anis Matta mengatakan, pemerintah Indonesia mengapresiasi kerja keras dan langkah-langkah konkret keterlibatan pemerintah Qatar, Mesir, dan pemerintah Amerika dalam kesepakatan gencatan senjata ini.

Untuk menyambut gencatan senjata di Gaza ini, ratusan warga Indonesia berkumpul di depan kedutaan besar AS di Jakarta pada Jumat (17/1/2025).

Mereka memberi dukungan kepada perlawanan rakyat Palestina kepada Isarel, serta pengorbanan mereka selama ini di Gaza.

Kegiatan direncanakan akan berlanjut selama dua hari ke depan pada Sabtu-Minggu (18-19/1/2025) yang berasal dari berbagai lembaga, komunitas dan organisasi yang peduli dengan urusan Palestina.

Menurut Anis Matta, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh perjanjian gencatan senjata di Palestina, yang ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan, yang telah memusnahkan sejumlah besar anak-anak, perempuan dan laki-laki dari Palestina, dan Gaza pada khususnya.

“Jika perjanjian tersebut benar-benar dilaksanakan, komunitas internasional harus memainkan tiga peran utama,” kata Wamenlu RI Urusan Dunia Islam.

Peran utama pertama adalah memantau pelaksanaan syarat-syarat perjanjian sampai dilaksanakan secara realistis sesuai jadwal yang telah disepakati.

Kedua adalah membangun kembali Gaza, menganggapnya sebagai tugas semua orang. “Ini adalah tugas kita semua. Kita semua menyaksikan genosida ini dalam waktu 15 bulan, dan komunitas internasional harus segera membangun kembali Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada khususnya, dan semuanya. Palestina pada umumnya,” ujar Anis Matta.

Ketiga, jangan lupakan genosida yang dilakukan pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina khususnya Gaza, mengacu pada keputusan Mahkamah Kriminal Internasional, dan menghimbau masyarakat internasional untuk memantau keputusannya agar para pelaku genosida tidak lolos dari hukum dan diadili secara adil dan memberi hukuman jera.

Terkait dengan rekonstruksi Palestina, Anis Matta mengatakan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina hingga mencapai kemerdekaannya, dan akan berpartisipasi dalam rekonstruksi Gaza, sebagai pemerintah dan rakyat.

“Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) saat ini sedang mengoordinasikan seluruh kegiatan amal dengan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk Palestina,” katanya.

Ia menambahkan, koordinasi juga mencakup beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia untuk melakukan kerja sama dalam membantu Palestina, baik dalam bidang kemanusiaan maupun di bidang pembangunan dan rekonstruksi Gaza, apalagi Malaysia yang memimpin sidang ASEAN tahun ini.

Sikap yang dikemukakan tersebut, kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ini selaras dengan pernyataan dan pernyataan tokoh serta lembaga resmi, rakyat, dan agama lainnya, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, dan Majelis Ulama Indonesia.

“Kita melihat momentum gencatan senjata ini adalah kemenangan rakyat Gaza dan kemenangan seluruh rakyat Palestina, dan yang paling penting, ini adalah kemenangan kemanusiaan secara global,” pungkas Anis Matta.

Partaigelora.id-Hamas, Palestina dan Israel secara resmi sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina yang akan diberlakukan mulai Minggu (19/1/2025).

Kesepakatan tersebut, diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Kamis (16/1/2025).

Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik gencatan senjata antara Palestina dan Israel yang baru saja disepakati itu.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa gencatan senjata ini bukan hanya kemenangan bagi Palestina, tetapi juga kemenangan bagi kemanusiaan secara keseluruhan.

“Gencatan senjata ini merupakan kemenangan Palestina, dan yang paling utama adalah kemenangan kemanusiaan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Menurut dia, bangsa Palestina telah memberikan pengorbanan luar biasa selama 15 bulan perang dan mengubah sejarah perlawanan mereka menjadi perang kemerdekaan.

“Gencatan senjata ini bukanlah akhir, melainkan babak baru perjuangan bangsa Palestina menuju kemerdekaan,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menegaskan, bahwa bangsa Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, bersama seluruh warga dunia yang memiliki semangat yang sama, harus mensyukuri momentum ini sebagai momentum kemenangan keadilan dan kemanusiaan.

“Saya menghimbau umat Muslim di Indonesia untuk melakukan sujud syukur,” kata Wamenlu Anis Matta.

Ia berharap gencatan senjata ini dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

“Kita juga mendorong masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional ikut berkontribusi untuk membangun kembali Palestina yang telah luluh-lantak karena perang, baik melalui bantuan kemanusiaan, maupun bantuan di bidang infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia,” ajaknya

Anis Matta meminta dunia internasional tidak boleh melupakan kekejaman Israel selama Perang Gaza dan mendukung Majelis Pidana Internasional (ICC) memperjuangkan keadilan bagi korban.

“Israel harus bertanggung jawab atas genosida yang telah mereka lakukan terhadap bangsa Palestina,” tegas Anis Matta.

Dukungan pemerintah Indonesia ini, menurut Anis Matta, merupakan perwujudkan amanat konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Partaigelora.id-Ketua Komisi I DPR 2005-2010 berharap semua partai politik (parpol), terutama yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung kebijakan pemerintah masuk menjadi anggota BRICS (Brasil, Rusia, China dan Afrika Selatan) secara moral dan politik.

Hal itu merupakan upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru.

Sebab, dunia diketahui dalam kondisi tidak baik-baik saja, dimana banyak titik-titik hotspot yang bisa mengarah pada konflik dan perang secara global.

Penegasan tersebut, disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi narasumber dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Indonesia Resmi Gabung BRICS, Apa Targetnya?, Rabu (15/1/2025) sore.

“Jadi saya kira kira begini, kita semua bukan hanya partai politik, apalagi partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan kita, semua memang punya kewajiban beban moril secara politik untuk membantu dan mendukung pemerintah di dalam menciptakan mesin pertumbuhan baru secara ekonomi,” kata Mahfuz Sidik.

Mahfuz berpandangan, langkah pemerintah Indonesia masuk menjadi anggota BRICS merupakan terobosan kerjasama ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo dengan pertimbangan geopolitik yang matang.

Presiden memprediksi situasi dunia sekarang bisa berkembang cepat pada potensi konflik peperangan, sehingga diperlukan kerjasama ekonomi yang bisa meminimalkan potensi konflik tersebut, agar muncul mesin pertumbuhan baru.

“Dan untuk mendapatkan capaian itu, maka Ditjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri (Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan) di aktivasi kembali. Agar tidak sekedar menjalankan fungsi diplomasi luar negeri saja, tetapi juga untuk mengintegrasikan semua kepentingan dari kementerian teknis di dalam kerjasama bilateral regional maupun multilateral,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengatakan, Presiden Prabowo akan mengambil banyak langkah terobosan dalam kebijakan politik luar negerinya selama 5 tahun ke depan.

“Langkah-langkah terobosan ini pada awalnya juga membuat elemen-elemen di pemerintahan tergopoh-gopoh, tapi sekarang semua pejabat di kementerian sudah mulai mengakselerasinya agar punya kesadaran dan pemahaman tentang geopolitik ,” ujar Mahfuz Sidik.

Mahfuz menambahkan, bahwa langkah-langkah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo dalam rangka mengembangkan platform kerjasama regional maupun multilateral merupakan upaya memitigasi terhadap situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.

“Semakin banyak platform kerjasama bilateral dan multirateral yang akan kita masukin, tidak hanya BRICS, agar nasional interest kita semaksimal mungkin dapat diperjuangkan. Kita berharap Kemenlu tidak hanya mengambil porsi sebagai event organizer saja, tapi harus menjadi leading sector di dalam mengelola semua platform kerjasama tersebut,” pungkasnya.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar (Kemenlu) RI Rolliansyah Soemirat mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mereformasi lembaga lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerjasama selatan-selatan.

“Karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengumuman bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS,” kata Rolliansyah (Roy) Soemirat.

Indonesia, kata Roy Soemirat, berkomitmen untuk mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan berdasarkan prinsip kesetaraan. Sehingga Indonesia akan menjalin kerjasama multirateral lainya, tidak hanya BRICS.

“Kalau soal OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) kita masih dalam proses menjadi anggota. Sehingga nantinya bisa mengambil manfaat dari partisipasi kita baik di OECD maupun di dalam BRICS,” katanya.

Roy Soemirat beralasan mengapa Indonesia lebih dahulu memilih menjadi anggota BRICS ketimbang OECD, karena lebih realistis dalam meningkatkan peran politik luar negerinya saat ini.

“Paling tidak kita pegang dulu itu, yang ingin kita raih. Ini yang paling realistis, dan assessmentnya sudah menjadi keputusan bersama tidak hanya di Kementerian Luar Negeri saja,” ujarnya.

Kemenlu menegaskan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS, tidak melanggar kebijakan politik Luar negeri bebas aktif. Indonesia justru sedang menerapkan politik bebas aktif.

” Jadi kita tidak tertarik untuk bergabung dengan adanya rivalitas kelompok negara tertentu yang saling mengeksklusifkan diri dan saling menyerang rivalnya. Tujuan kita bergabung adalah agar dapat memberikan manfaat kepada semua negara. Tanpa harus terlibat dengan rivalitas negara-negara atau kelompok negara lain,” tegasnya.

Indonesia berharap menjadi jembatan antara negara berkembang atau selatan-selatan dengan negara maju atau kelompok negara tertentu di tingkat global.

“Jadi politik luar negeri bebas aktif itu, tidak dapat di identikkan dengan isu pasif atau diartikan netral. Tapi kita akan mengambil kebijakan yang paling baik bagi bangsa dan negara kita. Kita akan memilih berdasarkan kepentingan nasional,” tegasnya.

Pakar Hubungan International Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra sependapat dengan Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat. Ia mengatakan, dalam konteks bebas aktif politik luar negeri itu, tidak dapatkan Indonesia berada di tengah dan bersikap netral.

“Semua kebijakan politik luar negeri kita harus berdasarkan kepentingan nasional. Dan kepentingan nasional Indonesia bergabung ke BRICS itu, murni kepentingan ekonomi dan geopolitik,” kata Radityo Dharmaputra.

Radityo menilai sudah banyak negara yang menjadi anggota BRICS mendapatkan manfaat positif antara lain membuka pasar baru dalam mengirim atau mengekspor barang-barang komoditas tertentu.

“Indonesia juga bisa menjadi jembatan dan tidak terlibat dalam rivalitas negara atau kelompok negara. Beberapa hari lagi Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika, dan sebelum dilantik sudah mengancam akan memberikan sanksi negara yang bergabung ke BRICS. Dengan ada Indonesia, diharapkan tensi politik Trump bisa turun,” ujarnya.

Pakar Hubungan International Universitas yakin, bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengitung kalkulasi dampak politiknya apabila Indonesia menjadi anggota BRICS, termasuk kemungkinan akan mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat.

“Jadi era Pak Prabowo ini, saya melihat Indonesia akan menggunakan banyak platform kerjasama, tidak hanya forum G-7 yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Indonesia juga berusaha untuk menjembatani kelompok-kelompok yang bersitegang,” katanya.

Tentu saja hal ini, menurutnya, akan menjadi pengalaman baru bagi Indonesia dalam berdiplomasi dalam forum-forum inklusif dan eksklusif, tidak hanya kerjasama dengan negara-negara maju, tapi juga dengan negara selatan-selatan.

“Dan ini juga akan menjadi jembatan untuk menguatkan suara-suara Indonesia di tingkat global. Apakah ini berhasil atau tidak, salah satu kuncinya adalah diplomat. Apakah diplomat yang ditempatkan di level itu, sudah punya pengalaman tinggi dan reputasi,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Pemerintah Qatar menambah komitmennya dalam mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia yang semula hanya membangun 1 juta unit berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.

Diketahui, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah mengungkapkan, bahwa pemerintah Qatar kini berencana membangun total 6 juta unit rumah di Indonesia.

Mereka memutuskan untuk menambah 5 juta unit rumah lagi, yang sepenuhnya berasal dari pemerintah Qatar.

Komitmen ini merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya yang telah disepakati antara kedua negara.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Sustainable Housing, Building, and Cities in Indonesia’ di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari kantor pejabat resmi Qatar menyebut komitmen tambahan 5 juta unit. Jadi, total rumah yang akan mereka kerjakan adalah 6 juta rumah,” ujar Fahri Hamzah dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan tambahan 5 juta unit rumah ini berasal dari pemerintah Qatar. Sementara itu, perjanjian investasi 1 juta rumah di Istana Merdeka berasal dari semi-government.

“Government. Kemarin kan semi-government. Syeikh itu keluarga kerajaan tetapi dia juga punya perusahaan,” jelas Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ini.

Hal ini menunjukkan komitmen besar Qatar dalam membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia.

Proyek ini tidak hanya akan menjadi solusi untuk mengatasi defisit perumahan di Indonesia tetapi juga memberikan peluang kerja yang besar bagi masyarakat lokal.

“Jadi tambahan 5 juta unit rumah itu berasal dari pemerintah Qatar,” tambah Fahri.

Kendati begitu, rencana pembangunan total 6 juta rumah di Indonesia ini masih dalam tahap pembahasan.

Fahri menyebutkan bahwa skema dan rincian proyek akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bilateral yang dijadwalkan berlangsung di Doha pada akhir bulan ini.

“Skema pembangunannya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan di Doha pada akhir bulan ini,” jelas Fahri.

Sebelumnya, Wamen PKP RI Fahri Hamzah mengatakan, bahwa salah satu fokus kerja sama investasi antara Kementerian PKP RI dan Qatar adalah pembangunan rumah susun di wilayah perkotaan.

“Problem perumahan di Indonesia, kalau di desa-desa itu terutamanya adalah perbaikan rumah. Tapi fokus dari investasi kali ini (RI-Qatar), adalah di kota, dan problem di perkotaan adalah rumah susun,” kata Fahri Hamzah, Rabu (8/1/2025).

Alasannya, ungkap Fahri, karena banyak daerah kumuh yang menumpuk, dan ini akan menjadi salah satu orientasi pertama, sehingga 98 kota di Indonesia akan dibersihkan.

Ia menambahkan, area-area kumuh seperti di pinggir sungai, kali, dan laut akan dibenahi secara bertahap, melalui pembangunan rumah susun.

Pemerintah Qatar, bersama grup yang terafiliasi dengan keluarga kerajaan, telah berkomitmen untuk membangun sekitar satu juta unit rumah susun di seluruh Indonesia.

“Ini rusun, di seluruh Indonesia. Di mana pun ada kebutuhan untuk membangun, terutama di kawasan yang perlu direnovasi supaya kotanya jadi lebih bagus, di situ kita masuk,” jelas Fahri.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, lanjut Wamen Fahri, pemerintah akan membentuk perusahaan teknis yang bertugas merancang desain, menghitung biaya, dan mengatur detail lainnya. Ia menekankan pentingnya percepatan dalam pelaksanaan proyek ini.

“Realisasinya kapan? Lebih cepat, lebih baik. Karena kita kerja setiap hari untuk memastikan investasinya lebih cepat,” pungkas Fahri seraya berharap proyek ambisius ini dapat memberikan dampak positif dalam mengatasi masalah perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan perkotaan.

Pembangunan Perumahan dalam kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi salah satu bidang yang masuk dalam daftar 17 program prioritas untuk dikembangkan.

Kepala Negara menargetkan bahwa setiap tahunnya pemerintah akan membangun tiga juta rumah per tahun untuk masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah sehingga dapat memiliki hunian yang layak.

Partaigelora.id-Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah menegaskan, bahwa pemerintah tengah membentuk tim khusus (Timsus) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Nantinya tim ini akan membantu agar perumahan-perumahan terintegrasi dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang sudah ada.

“Kami lagi bentuk tim dengan Kementerian PU supaya infrastruktur di masa Pak Basuki dan Pak Jokowi dulu, sekitarnya kita masukkan perumahan. Tinggal kita isi dengan rumah,” kata Fahri Hamzah melalui keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Sustainable Housing, Building, and Cities in Indonesia’, yang digelar Kementerian PKP di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, kendala yang ditemukan di lapangan adalah banyaknya proyek perumahan yang tidak ditempati karena jauh dari pusat kota atau aksesnya sulit.

“Kalau (rumah) di pinggiran, lagi kita evaluasi. Itu kan harus terintegrasi karena selama ini jadi banyak yang mangkrak karena tidak terintegrasi,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

Pembentukan tim ini juga merupakan salah satu upaya Kementerian PKP dalam penyediaan lahan, terutama di perkotaan.

Karena itu, untuk memenuhi target 3 juta rumah, maka bentuk hunian yang bisa disediakan adalah hunian vertikal seperti apartemen dan rusun.

“Kalau di kota kan kita memanfaatkan lahan yang sudah ada karena kita nggak bisa menyiapkan lahan baru. Kota sudah terlalu padat. Tinggal nanti pengaturannya dibikin tower-tower gitu, kayak Jepang,” jelasnya.

Selain penyediaan lahan, Kementerian PKP juga mendorong agar adanya kemudahan perizinan. “Nah yang kedua adalah izin, perizinan. Kalau selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah. Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini juga menyinggung sektor perumahan membutuhkan omnibus law untuk mengatasi regulasi yang berbelit-belit. Namun, usulan ini masih dalam tahap diskusi sebelum nantinya diserahkan ke DPR.

Sawah Tidak Digunakan

Dalam kesempatan ini, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan, bahwa lahan persawahan produktif tidak akan digunakan pemerintah dalam pembangunan program 3 juta rumah.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang secara tegas melarang pemanfaatan lahan sawah untuk proyek tersebut.

“Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita memakai lahan sawah untuk pembangunan rumah,” ujar

Menurut Fahri, tanah sawah memiliki kontur yang lunak dan kaya unsur hara, sehingga tidak ideal untuk dijadikan lokasi pembangunan perumahan.

Penggunaan lahan sawah berpotensi meningkatkan risiko kerusakan bangunan, terutama jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi.

“Sawah itu selutut kita saja adalah tanah unsur hara. Itu sangat lembek. Jadi, jika ada gempa, misalnya 7 skala Richter, hampir semua rumah di atasnya bisa hilang,” katanya.

Selain memastikan lahan sawah tidak digunakan, Fahri juga meyakinkan para investor agar tidak ragu untuk berpartisipasi dalam program 3 juta rumah.

Fahri mengatakan, pemerintah berkomitmen mempercepat proses pengadaan lahan dan memastikan legalitas tanah untuk mendukung kelancaran investasi di sektor perumahan.

“Kami akan mempercepat proses pertanahan, termasuk kepemilikan izin, agar investasi di sektor perumahan berjalan lebih cepat,” tambah Fahri.

Dengan komitmen ini, diharapkan program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan lahan produktif yang menjadi sumber ketahanan pangan nasional.

Seminar internasional bertajuk ‘Sustainable Housing, Building, and Cities in Indonesia’, merupakan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).