Category: Liputan

Fahri Hamzah Sebut MK Bisa Anulir Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law

, , , , , , ,

JAKARTA – Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan melalui rapat paripurna DPR Senin 5 Oktober 2020, menjadi polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, UU tersebut dinilai sangat memberatkan kaum buruh.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah berpendapat, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membatalkan semua isi undang-undang tersebut.

Dikatakan Fahri, Omnibus Law itu dianggap melampaui tata cara pembuatan undang-undang sebagaimana mestinya, selain masih kurangnya sosialisasi RUU Cipta Kerja sebelum disahkan secara cepat oleh DPR.

“Omnibus Law itu, otomatis jelas melanggar kontstitusi karena prinsipya dalam negara demokrasi itu, merampas hak undang-undang, itu nggak boleh. Pembuatan undang-undang harus mengacu pada tata cara pembuatan undang-undang, bukan hanya soal sosialiasi, tapi harusnya pakai Perpu dan diuji di DPR,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020).

Menurutnya, UU Cipta Kerja ini bukan undang-undang hasil revisi atau amandemen, melainkan undang-undang baru yang dibuat dengan menerobos banyak undang-undang. Selain melangggar konstitusi, UU Cipta Kerja iti juga dinilai merampas hak publik dan rakyat, sehingga jelas-jelas melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Ini bukan open policy, tapi legal policy. UU ini (UU Cipta Kerja, red) dianggap oleh publik dan konstitusi merampas hak publik dan rakyat sehingga berpotensi dibatalkan secara keseluruhan oleh MK. Bisa dibatalkan total oleh Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-209 ini menambahkan, MK sebagai penjaga kontitusi (The Guardian Of Constitution) akan mempertimbangkan untuk membatalkan UU Cipta Kerja, apabila ada judicial rewiew.

“Kalau di judicial rewiew di Mahkamah Kontititusi, misalnya hakimnya menjatuhkan putusan isinya dibatalkan total, maka aturan lain jadi kacau. Demokrasi dan aturan kita sebenarnya sudah cukup, tidak perlu Omnibus Law Cipta Kerja ini,” pungkasnya.

Link terkait:

https://nasional.okezone.com/read/2020/10/07/337/2289898/fahri-hamzah-sebut-mk-bisa-anulir-isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law

Sumber: Okezone

Fahri Hamzah: MK Bisa Batalkan Total Isi UU Cipta Kerja

, , , , , , , ,

JAKARTA – Konstitusi (MK) bisa membatalkan semua isi Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan melalui rapat paripurna DPR Senin 5 Oktober 2020. Karena, Omnibus Law itu dianggap melampaui tata cara pembuatan undang-undang sebagaimana mestinya, selain masih kurangnya sosialisasi RUU Cipta Kerja sebelum disahkan secara cepat oleh DPR.

“Omnibus Law itu, otomatis jelas melanggar kontstitusi karena prinsipya dalam negara demokrasi itu, merampas hak undang-undang, itu nggak boleh. Pembuatan undang-undang harus mengacu pada tata cara pembuatan undang-undang, bukan hanya soal sosialiasi, tapi harusnya pakai Perpu dan diuji di DPR,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020).

Dia berpendapat, UU Cipta Kerja ini bukan undang-undang hasil revisi atau amandemen, melainkan undang-undang baru yang dibuat dengan menerobos banyak undang-undang. Selain melangggar konstitusi, UU Cipta Kerja iti juga dinilai merampas hak publik dan rakyat, sehingga jelas-jelas melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Ini bukan open policy, tapi legal policy. UU ini (UU Cipta Kerja, red) dianggap oleh publik dan konstitusi merampas hak publik dan rakyat sehingga berpotensi dibatalkan secara keseluruhan oleh MK. Bisa dibatalkan total oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-209 ini.

Fahri mengaku tidak habis pikir dengan bisikan para penasihat hukum dan tata negara Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih mendorong pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU daripada mengajukan Perppu atau melakukan sinkronisasi aturan teknis.

“Mohon maaf, penasehat hukum dan tata negaraya Pak Jokowi kurang pintar. Pak Jokowi itu bukan lawyer atau ahli hukum, mestinya ahli hukum yang harus dengar Pak Jokowi. Ini Pak Jokowinya yang nggak mau dengar ahli hukum atau ahli hukumnya yang tidak mau dengerin Pak Jokowi. Tapi kelihatanya ada pedagang yang didengar oleh Pak Jokowi daripada ahli hukumnya,” kata Fahri.

Menurut dia, jika UU Cipta Kerja ini nantinya dibatalkan secara keseluruhan oleh MK, maka bisa menimbulkan kekacauan pada aturan lain yang terkait. Sebab, Omnibus Law itu bukan tradisi Indonesia dalam membuat regulasi, sehingga akan sulit diterapkan.

MK sebagai penjaga kontitusi (The Guardian Of Constitution) akan mempertimbangkan untuk membatalkan UU Cipta Kerja, apabila ada judicial rewiew. “Kalau di judicial rewiew di Mahkamah Kontititusi, misalnya hakimnya menjatuhkan putusan isinya dibatalkan total, maka aturan lain jadi kacau. Demokrasi dan aturan kita sebenarnya sudah cukup, tidak perlu Omnibus Law Cipta Kerja ini,” katanya.

Karena itu, Fahri berharap agar Presiden Jokowi tidak otoriter dalam menerapkan UU Cipta Kerja. Kata dia, Jokowi harus mengumpulkan semua pihak duduk satu meja dan berbicara mengenai UU Cipta Kerja, sehingga publik bisa memililiki pemahaman yang sama dengan pemerintah.

“Itu bisa disiasati. Tidak usah menjadi otoriter kalau sekedar mengajak rakyat berpatispasi dalam pembangunan. Tidak perlu otoriter, ajak semua ngobrol agar memahami kepentigan untuk akselerasi kita. Saya kira semua akan ikut mendukung,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah seharusnya tidak perlu melibatkan DPR sejak awal dalam menuntaskan permasalahan Omnibus Law. Cukup panggil seluruh stakeholder terkait selesaikan secara sepihak di internal pemerintah, dan tidak perlu menerebos banyak UU.

“Kalau ada aturan baru yang tidak melanggar hukum tentu akan didukung oleh publik. Enggak usah ajak DPR, enggak perlu repot-repot begini. Omnibus Law itu nanti akan dihajar terus karena bertentangan dengan publik dan buruh. Kasihan Pak Jokowi nanti diakhir jabatannya,” pungkasnya.

Link terkait:

https://nasional.sindonews.com/read/188742/12/fahri-hamzah-mk-bisa-batalkan-total-isi-uu-cipta-kerja-1602054618

Sumber: Sindonews

Fahri Hamzah: MK Berpotensi Batalkan Seluruh Pasal UU Cipta Kerja

, , , , , , ,

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) lalu, berpotensi dibatalkan seluruh isinya oleh Mahkamah Konstitusi ( MK).

Penyusunan sebuah UU, menurut dia, harus mengikuti kaidah yang telah berlaku. Dalam hal ini, sebuah beleid baru tidak boleh serta-merta menghapuskan suatu aturan yang telah diatur di dalam peraturan lainnya.

“Omnibus law itu, otomatis jelas melanggar konstitusi. Karena prinsipnya dalam negara demokrasi itu, merampas hak undang-undang (lain), itu tidak boleh,” kata Fahri dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menjelaskan, UU Cipta Kerja yang proses penyusunannya dikebut oleh pemerintah dan DPR bukanlah sebuah aturan revisi, melainkan aturan baru yang dibuat dengan cara menerobos banyak aturan yang ada.

Menurut dia, jika memang ada aturan di dalam peraturan lain yang dianggap kurang tepat, maka mekanisme yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menerbitkan revisi atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

“Pembuatan undang-undang harus mengacu pada tata cara pembuatan undang-undang, bukan hanya soal sosialiasi, tapi harusnya pakai perppu dan diuji di DPR,” imbuh Fahri.

Lebih jauh, ia mengatakan, sejumlah klausul di dalam UU Cipta Kerja juga berpotensi melanggar hak asasi manusia.

“Ini bukan open policy, tapi legal policy. Undang-Undang Cipta Kerja dianggap oleh publik dan konstitusi merampas hak publik dan rakyat, sehingga berpotensi dibatalkan secara keseluruhan oleh MK. Bisa dibatalkan total oleh Mahkamah Konstitusi,” tegas Fahri.

DPR telah mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang.

Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju. Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.
Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi,” ujar Airlangga.

Link terkait:

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/14570271/fahri-hamzah-mk-berpotensi-batalkan-seluruh-pasal-uu-cipta-kerja?page=all

Sumber: Kompas

Ahmad Syaikhu Terpilih Jadi Presiden PKS, Anis Matta: Semoga Bisa Berkolaborasi

,

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menyampaikan selamat atas terpilihnya Ahmad Syaikhu menjadi Presiden PKS masa bakti 2020-2025.

“Selamat menjalankan amanah,” kata Anis Matta saat dihubungi Tribunnews, Selasa (6/10/2020).

Anis berharap, PKS di bawah kepemimpinan Ahmad Syaikhu bisa berkolaborasi dengan Partai Gelora di masa mendatang.

“Semoga bisa berkolaborasi,” ucap Anis Matta yang juga merupakan Presiden PKS periode 2013-2015.

Sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2020-2025.

Ahmad Syaikhu ditunjuk sebagai presiden PKS menggantikan Mohamad Sohibul Iman.

Sementara itu, Aboe Bakar Alhabsyi terpilih menjadi Sekjen PKS menggantikan Mustafa Kamal dan Salim Segaf Aljufrie terpilih kembali sebagai ketua Majelis Syura (MS) PKS.

Hal tersebut diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS, di Bandung Senin (5/10/2020).

Link terkait:

https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/06/ahmad-syaikhu-terpilih-jadi-presiden-pks-anis-matta-semoga-bisa-berkolaborasi.

Sumber: Tribunnews

Fahri Hamzah: Negara Jangan Tolong BUMN Korup Jiwasraya

, , , ,

JAKARTA – Langkah pemerintah menyuntikkan dana senilai total Rp 22 triliun untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun depan dinilai membahayakan keuangan negara yang saat ini fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Apalagi Indonesia sudah masuk jurang resesi ekonomi.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai suntikan dana Jiwasraya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) secara bertahap itu berbahaya. Dia bahkan mempertanyakan dari mana mulanya keputusan besar itu diambil.

“Benar-benar kalau dipikir kembali bailout Rp22 triliun untuk Jiwasraya bahaya betul ya. Di mana keputusan itu dibuat ya?” ujar Fahri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (4/10).

Fahri menilai, Jiwasraya tidak perlu diselamatkan, lebih baik dibiarkan bangkrut atau dijual saja. Sebab, BUMN tersebut dinilai sebagai BUMN korup dan kerap jadi ajang ‘bancakan’ para penguasa atau pejabat.

“Jiwasraya tidak terkait ‘too big to fail’ jadi jual saja. Kan sudah ada BPJS maka Jiwasraya biarkan saja bangkrut atau ada yang mau beli. Negara jangan tolong BUMN Korup!” tegas Fahri.

Mantan wakil ketua DPR RI itu lantas mengingatkan skandal besar yang pernah terjadi di negeri ini dengan skema serupa, yaitu kasus dana talangan Bank Century. Di mana sampai saat ini kasus tersebut masih belum terang benderang.

“Untuk Bank Century Rp6,7 T aja sampai hari ini enggak kelar,” tutupnya.

Kerugian Negara Rp16,8 Triliun
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan potensi kerugian negara di Jiwasraya mencapai Rp16,8 triliun yang berasal dari penyidikan atas berkas selama 10 tahun, dari 2008 hingga 2018.

Perinciannya adalah kerugian dari investasi saham Rp4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksa dana Rp12,16 triliun.

Sementara itu, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah melakukan menyita aset terkait kasus Jiwasraya sebesar Rp18,4 triliun. Nilai ini tentu lebih tinggi dari nilai kerugian investasi Jiwasraya yang ditetapkan BPK Rp16,8 triliun.

Sedangkan Laporan keuangan Jiwasraya di 2019 menunjukkan, kewajiban asuransi warisan Belanda bernama Nederlandsch Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij van 1859 ini mencapai Rp52,72 triliun.

Jumlahnya memang berkurang dari tahun sebelumnya Rp53,31 triliun. Tapi kewajiban utang klaim mencapai Rp13,08 triliun, bengkak dari Desember 2018 yakni Rp4,75 triliun.

Pemerintah pun berencana membantu menyelamatkan Jiwasraya. Anggaran buat Jiwasraya ditetapkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI alias Bahana, Holding BUMN Penjaminan dan Perasuransian.

Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Sri Mulyani menyebutkan pemerintah menyiapkan bantuan kepada BUMN sebesar Rp37,38 triliun. Salah satunya akan dialokasikan untuk membantu Jiwasraya.

Dana alokasi bantuan untuk Jiwasraya totalnya mencapai Rp22 triliun, di mana PMN ini sendiri akan diberikan bertahap. Tahun 2021 sebesar Rp12 triliun dan tahun berikutnya Rp10 triliun.

Nantinya, gelontoran dana akan digunakan untuk penyetoran modal pembentukan perusahaan baru, yakni IFG Life yang akan berada di bawah holding asuransi BUMN, yakni BPUI.

Perusahaan tersebut digunakan untuk menampung seluruh nasabah Jiwasraya yang telah direstrukturisasi polisnya, baik itu nasabah tradisional dan saving plan.

Bantuan kepada Jiwasraya berupa PMN ini akan masuk ke BPUI sebesar Rp20 triliun. Anggaran BPUI ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6,28 triliun.

“BPUI ada hubungannya tentu dengan penanganan masalah (dana nasabah) Jiwasraya,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa (15/9).

Link terkait:

https://www.merdeka.com/peristiwa/fahri-hamzah-negara-jangan-tolong-bumn-korup-jiwasraya.html

Sumber: Merdeka

Fahri Hamzah: Bailout 22 T Jiwasraya Bahaya Betul, Bank Century 6,7 T Aja Belum Kelar

, , ,

JAKARTA – Langkah pemerintah menyuntikkan dana senilai total Rp 22 triliun untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun depan mendapat kritikan tajam.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai suntikan dana Jiwasraya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) secara bertahap itu berbahaya. Dia bahkan mempertanyakan dari mana mulanya keputusan besar itu diambil.

“Bener-bener kalau dipikir kembali bailout 22 trilyun untuk Jiwasraya bahaya betul ya. Di mana keputusan itu dibuat ya?” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (4/10).

Mantan wakil ketua DPR RI itu lantas mengingatkan skandal besar yang pernah terjadi di negeri ini dengan skema serupa, yaitu kasus dana talangan Bank Century. Di mana sampai saat ini kasus tersebut masih belum terang benderang.

“Untuk Bank Century 6,7 T aja sampai hari ini gak kelar,” tutupnya.

PMN ini sendiri akan diberikan bertahap. Tahun 2021 sebesar Rp 12 triliun dan tahun berikutnya Rp 10 triliun.

Hal ini sesuai keputusan rapat panitia kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), manajemen Jiwasraya, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

Nantinya, gelontoran dana akan digunakan untuk penyetoran modal pembentukan perusahaan baru, yakni IFG Life yang akan berada di bawah holding asuransi BUMN, yakni BPUI. Perusahaan tersebut digunakan untuk menampung seluruh nasabah Jiwasraya yang telah direstrukturisasi polisnya, baik itu nasabah tradisional dan saving plan

Link terkait: https://politik.rmol.id/read/2020/10/04/454986/Fahri-Hamzah:-Bailout-22-T-Jiwasraya-Bahaya-Betul,-Bank-Century-6,7-T-Aja-Belum-Kelar-

Sumber: RMOL

Gatot Nurmantyo Disebut Ganggu Stabilitas Politik, Fahri Hamzah Bilang Begini ke Moeldoko

, , , ,

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purn) TNI Moeldoko yang menyebut Gatot Nurmantyo dan rekan-rekannya mengganggu stabilitas politik.

Menurut Fahri Hamzah yang dilontarkan Moeldoko adalah sebuah tuduhan. Bahkan Moeldoko ini terkesan memakai gaya militer zaman dulu.

“Gampang banget orang dituduh mengganggu stabilitas politik. Pemerintah sipil tapi kosa katanya militer… militer zaman baheula,” kata @Fahrihamzah di Twitter, Jumat (2/10/2020).

Netizen pun ada membela pernyataan Moeldoko tersebut. “Moeldoko lebih bener kang. Lagi pandemi covid-19 bukannya membantu malah nambah masalah,” ujar @inoey_309.

“Pak Gatot orang Pancasila, Pak Moeldoko juga orang Pancasila, mengapa sesama Pancasila tidak bisa rukun, katanya sila ke 3 Persatuan Indonesia? apakah sudah berganti Perseteruan Indonesia. Sebagai anak bangsa saya bingung, bengong.. ah mana yang bener nih,” kata @Edy54944184 heran.

Ada juga yang sependapat dengan Fahri Hamzah dengan menyindir Moeldoko.

“Politik siapa yang terganggu? Itu sama saja artinya menolak Demokrasi,” kata @Muntang9.

“Mungkin lebih tepatnya “jangan ganggu posisi saya”, mungkin..” ujar @initial_ari.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan junironya ini sudah mengganggu stabilitas politik, maka ada tindakan juga yang harus ditempuh.

“Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas,” ujar dia dilansir dari viva.

Moeldoko melihat, kegaduhan belakangan ini yang dilakukan KAMI sudah dihitung. Ia juga menegaskan, pemerintah dan aparat meresponsnya juga tergolong biasa. Menurut dia, kehadiran KAMI adalah dinamika politik dalam sebuah bernegara.

“Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya,” kata Moeldoko.

Link terkait:

https://akurat.co/news/id-1218873-read-gatot-nurmantyo-disebut-ganggu-stabilitas-politik-fahri-hamzah-bilang-begini-ke-moeldoko

Sumber: Akurat

Diikuti 500 Kader, Gelora Gelar Pelatihan Desain Grafis

, , , , ,

JAKARTA – Power Point, salah satu aplikasi Microsoft di Windows yang selama ini dikenal untuk presentasi, ternyata bisa digunakan untuk desain grafis. Cara penggunaannya pun lebih mudah dan hasilya lebih bagus dibandingkan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw atau aplikasi desain sejenisnya.

Untuk itu, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengadakan pelatihan Creative Desain Melalui Power Point dengan narasumber Fajri dari Komunitas Desain Bengkel Slide belum lama ini.

Pelatihan yang digelar melalui aplikasi Zoom tersebut diikuti lebih dari 500 orang yang menjadi peserta, baik itu kader Partai Gelora, mahasiswa dan umum.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia bidang Inovasi, Budaya dan Organisasi Endy Kurniawan mengatakan, melalui pelatihan ini, Partai Gelora ingin menunjukkan akselerasi bagus dengan penggunaan Power Point untuk desain, yang selama ini diketahui publik hanya sebagai bahan untuk presentasi saja.

“Jadi Power Point itu, bukan untuk presentasi saja, tapi bisa juga desain grafis. Hanya butuh waktu 10 menit, hasilnya sama bagusnya dengan kita menggunakan Photoshop. Nah, Partai Gelora ingin memberikan benefit bagi yang kebanyakan di rumah untuk meningkatkan pendapatannya,” kata Endy dalam keterangannya, Minggu (20/9/2020).

Endy menegaskan, pelatihan ‘Creative Desain Melalui Power Point’ ini bagian dari inovasi Partai Gelora dalam memberikan solusi atau manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan sebagian besar pendapatannya yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Pertama kita sudah buat pelatihan dasar untuk memproduksi konten visual, cara menjadi Youtuber. Kedua pelatihan ‘Mastering Youtube#2 , Edit Video Datangkan Uang’ dan yang ketiga soal Power Point. Kita akan adakan pelatihan selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik,” tegas Endy.

Fajri, dari Bengkel Slide mengatakan, Power Point sangat mudah dipelajari dibandingkan aplikasi desain yang ada. Bengkel Slide (BS), lanjutnya, membuka diri kepada siapa saja untuk belajar secara online di Instagram.

“Di Instagram kita belajar bersama. Bengkel Slide telah membuat banyak contoh presentasi dan desain Power Point yang kita buat. Kami juga membuat tutorialnya dan membuka kesempatan untuk berkolaborasi untuk desain,” kata Fajri.

Menurut dia, Bengkel Slide juga telah membuat kelas ‘Mastering Power Point’ sebanyak 29 kali dengan jumlah alumni sebanyak 879 orang yang tersebar di berbagai daerah.

“Saya biasa pakai Photoshop, Illustrator atau Corel Draw. Tapi dengan Power Point bisa melakukan banyak hal, saya putuskan uninstal semuanya dan fokus ke Power Point,” katanya.

Fajri menegaskan, Power Point sudah menjadi jalan hidupnya sehingga dia memutuskan meninggalkan pekerjaannya di kantoran dengan gaji yang cukup tinggi, beralih menjadi freelancer desain grafis.

“Nggak penting profesinya, Power Point harus menjadi jalan hidup dan fokus secara konsisten. Power Point itu lebih powerfull dari Photoshop, bisa untuk desain apa saja, bisa buat desain brosur, spanduk, desain lainnya. Apa saja bisa dilakukan dengan Power Point, keahliannya sangat dibutuhkan banyak orang,” katanya.

Meskipun sangat mudah dalam pengoperasian dan hasil desainnya tak kalah degan Photoshop, kata Fajri, kemampuan untuk desain grafis dengan menggunakan Power Point harus sering diasah agar hasil yang didapat akan semakin bagus.

“Skill desain itu ibarat sebuah kapak, harus diasah terus agar tidak tumpul, apapun aplikasinya harus diupdate terus agar skill kita sangat tajam,” tegas Fajri dari Komunitas Desain Grafis Bengkel Slide.

Seluruh peserta pelatihan ‘Creative Desain Melalui Power Point’ kemudian langsung praktek belajar bersama membuat desain dengan menggunakan Power Point dalam waktu cepat. Desain-desain yang mereka hasilkan pun bagus-bagus, meskipun mereka baru pemula, bahkan ada yang belum pernah sama sekali belajar desain grafis.

Link terkait:

https://www.suarainvestor.com/diikuti-500-kader-gelora-gelar-pelatihan-desain-grafis/

Sumber: Suara Investor

Anis Matta soal Kematian Nakes: Alarm Nyaring ke Pemerintah

, , , , , , ,

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta mendorong pemerintah memperbaiki koordinasi antar lembaga dan kementerian dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut Anis, kematian ratusan tenaga kesehatan (nakees) dan yang terbaru wafatnya Sekretaris Daerah DKI Saefullah akibat terpapar Covid-19, ibarat sebuah alarm peringatan yang berbunyi nyaring.

“Berpulangnya Bang Saefullah dan lebih dari 100 dokter di lapangan, serta banyak lagi orang-orang berpotensi merupakan alarm yang sangat nyaring agar pemerintah menguatkan koordinasi serta membuat kebijakan yang mengutamakan keselamatan dan nyawa manusia,” kata Anis dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (17/9).

Berkaca dari tewasnya ratusan tenaga kesehatan itu Anis berharap agar para dokter yang berada di garda terdepan menyembuhkan pasien Covid-19 diberikan keselamatan dan perlindungan dari virus tersebut. Terlebih, virus corona sampai saat ini belum ditemukan obat dan vaksinnya.

Ia lantas mengingatkan bahwa virus corona tak pandang bulu dalam menyerang manusia. Virus tersebut bisa merenggut nyawa orang-orang dari berbagai macam profesi.

“Saya mendoakan agar mereka yang telah berjihad bekerja dalam penanganan pandemi diterima di sisi terbaik Allah SWT,” kata dia.

Data dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan ada 184 tenaga medis terdiri dari 105 dokter umum dan spesialis, 9 dokter gigi, dan 70 perawat yang telah gugur akibat Covid-19.

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia berharap pemerintah mau memperhatikan nasib tenaga kesehatan yang bekerja menjadi garda terdepan penanganan pasien virus corona selama ini.

Mereka menilai tenaga kesehatan rentan terpapar Covid-19. Karena itu, pemerintah bisa memberi kemudahan bagi para nakes maupun keluarganya yang ingin memeriksakan kondisi kesehatan.

Link terkait :

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200917143017-32-547687/anis-matta-soal-kematian-nakes-alarm-nyaring-ke-pemerintah

Sumber: CNN Indonesia

Fahri: Penguasa Perlu Mulai Mengeja Kembali ‘Alif Ba Ta’ Demokrasi Indonesia

, , , , , ,

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, negara sebelumnya percaya bahwa pikiran harus dikontrol sejak dini sehingga negara menentukan apa yang boleh dibaca dan apa yang boleh dikatakan.

Untuk mengontrol itu, pemerintah kemudian menyelenggarakan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai alat kontrol.

“Ini yang boleh dan ini yang tidak boleh secara sepihak. Tapi kita telah hentikan kekeliruan tersebut,” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat 11 September 2020.

Menurut dia, konstitusi telah mengatur perbedaan pendapat adalah sebuah keberkahan. Sehingga negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan.

“Konstitusi kita sekarang percaya bahwa ide dan pikiran hanya bisa dilawan dengan ide dan pikiran,” ujarnya.

Karena itu, Fahri menegaskan, kekuasaan sebesar apapun tidak bisa memusnahkan pikiran. Sebab, pikiran selalu punya cara untuk menang di depan kekuasaan sebesar apapun.

“Kita sudah pernah dengar dalam sejarah pemuda Ibrahim di depan Raja Namrudz yang memberikan argumen pikiran melawan kekuasaan. Ibrahim adalah pemuda ‘Good Looking’ yang cerdas mempertanyakan tradisi menyembah berhala saat itu,” ujarnya.

Hal ini juga dilakukan oleh seorang pemuda bernama Muhammad yang datang dengan ide ‘Islam’ di tengah masa jahiliyah. Ide tentang Islam ini membuat banyak orang tertarik, tetapi kaum mapan justru mencoba mematikannya dengan kekuasaan karena merasa terancam. Bahkan merencanakan pembunuhan dan perang terhadap Nabi Muhammad SAW.

“Apa yang terjadi? Ide Islam bersemi dan sampai sekarang ia menjadi agama yang terus berkembang, sehingga kita pun di Indonesia menjadi pemeluk Islam yang terbesar di dunia. Ini karena ide, kalau benar ia tidak bisa dilawan. Kebenaran ide hanya bisa dilawan dengan membuktikannya salah!” katanya.

Sebaliknya, yang terjadi dengan komunisme yang mulai hilang di dunia, bukan karena diperangi seperti Islam, tetapi karena ide pikirannya memang tidak benar sejak awal.

Di Amerika dan di semua negara demokrasi ide komunis tetap ada, tapi tidak bisa menang karena idenya kalah ‘dalam pertandingan’ demokrasi dan politik.

“Idenya salah! Ide komunisme mulai hilang di dunia, bukan karena diperangi tetapi karena ia tidak benar,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Fahri menilai andaikata Partai Komunis di Indonesia tidak melakukan pengkhianatan, tentu PKI di Indonesia tidak akan dilarang. Padahal ide komunis itu akan mati dengan sendirinya, tanpa harus diperangi.

“Komunis akan mati dengan sendirinya bahkan di negara yang partai komunisme sendiri berasal, komunisme sudah tinggal bungkus belaka,” ujarnya.

Sementara terkait UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Indonesia, Fahri menilai sebagai jalan pikiran yang diambil negara dari sebuah perbedaan pendapat, dimana negara memfasilitasi perbedaan pendapat untuk melindungi kebebasan berkumpul dan berserikat.

“Demokrasi memang ide yang susah dan tidak mudah dimengerti. Tetapi setidaknya, seandainya para penguasa mau mendengar saja tentu ceritanya beda,” jelas Fahri.

Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini lantas menyentil Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang berencana melakukan sertifikasi terhadap 8.200 penceramah yang ditargetkan selesai pada September 2020 ini, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

Hal itu akibat Menag tidak mengeja ‘alif ba ta’ demokrasi Indonesia.

“Saya mohon maaf menulis soal-soal elementer ini. Coretan kecil ini saya buat agar kaum intelektual di samping pak Menteri Agama mulai mengeja kembali, alif ba ta dari demokrasi kita. Takkan sulit jika kita mau,” pungkas Fahri.

Link terkait:

https://fixpekanbaru.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-41735930/fahri-penguasa-perlu-mulai-mengeja-kembali-alif-ba-ta-demokrasi-indonesia

Sumber: Fix Pekanbaru Pikiran Rakyat

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X