Liputan Archives – Page 6 of 55 – Partai Gelora Indonesia

Anis Matta: RAPBN 2026 Optimis, Realitis, Sasarannya Jelas, Lebih dari Sepertiga untuk Pengembangan SDM

Paigelora.id-Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025) sore.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun, tumbuh 7,3% dibandingkan dengan perkiraan 2025 yang sebesar Rp3.527,5 triliun.

Penyampaian RAPBN berserta Nota Keuangan di DPR ini dihadiri para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta, serta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Anis Matta dan Fahri Hamzah terlihat duduk bersebelah di deretan kursi yang ditempati para wakil menteri di Blok E, Gedung Nusantara, tempat berlangsungnya sidang yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani itu.

“Saya menghadiri pidato Presiden mengenai Nota Keuangan untuk Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Ini merupakan APBN Tahun Angaran pertama beliau rancang sejak menjadi Presiden dan dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu,” kata Anis Matta.

Menurut Anis Matta, kelebihan RAPBN 2026 ini adalah arahnya yang sangat jelas sekali dengan target pertumbuhan sangat optimis, tapi realistis di tengan situasi geopolitik yang sangat tidak pasti.

“Yaitu 5,4 persen dengan volume APBN yang bertambah, tetapi defisit yang relatif terkendali sebesar 2,4 persen Gross Domestic Product (GDP),” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menegaskan, bahwa APVN 2026 merupangan rancangan APBN yang sangat optimis, tapi juga realistis dengan sasaran yang jelas.

“Bisa dikatakan dari porsi sasaran lebih dari sepertiga APBN ini langsung berhubungan dengan pengembangan sumberdaya manusia (SDM),” tegas Anis Matta.

View this post on Instagram

A post shared by Anis Matta (@anismatta_)

APBN akan dikerahkan untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah, berkaitan dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kedaulatan ekonomi.

Beberapa programnya antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis hingga Infrastruktur dasar.

Sementara itu penerimaan negara ditarget sebesar Rp3.147 triliun yang bersumber dari pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengawali dengan rasa syukur karena dapat menghadiri sidang dalam keadaan aman dan tenteram.

“Izinkan saya menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan RAPBN 2026 merupakan APBN pertama yang ia rumuskan sebagai Kepala Negara.

Anggaran ini, kata Presiden Prabowo, dirancang untuk memperkuat ketahanan nasional di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan.

“Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan,” tegasnya.

Presiden juga menyoroti kondisi global yang penuh gejolak. Namun, Indonesia menurutnya mampu menjaga stabilitas ekonomi.

“Ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12 persen year on year, ekspor tumbuh kuat 10,67 persen, nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar,” ungkapnya.

Presiden memaparkan delapan agenda prioritas RAPBN 2026, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, pertahanan, hingga percepatan investasi dan perdagangan global.

Agenda pertama adalah penguatan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa dengan alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun.

Program ini diarahkan untuk swasembada beras dan jagung melalui pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, dukungan bibit unggul, serta modernisasi alat pertanian.

“Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton, harga stabil, petani makin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” ujar Presiden.

Agenda kedua, ketahanan energi, mendapat alokasi Rp402,4 triliun untuk peningkatan produksi migas, percepatan transisi energi bersih, hingga subsidi energi yang tepat sasaran. Energi baru terbarukan seperti surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi juga akan dipacu.

Agenda ketiga adalah pembangunan generasi unggul melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun, ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

“Ke depan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat,” kata Presiden.

Pendidikan bermutu menjadi agenda keempat dengan alokasi Rp757,8 triliun atau 20 persen dari APBN.

Fokusnya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, hingga program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.

Kesehatan berkualitas, sebagai agenda kelima, dialokasikan Rp244 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk revitalisasi rumah sakit, pengendalian penyakit menular, hingga pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Agenda keenam adalah penguatan perekonomian rakyat melalui pembentukan 80 ribu koperasi Merah Putih untuk mempermudah akses sembako, pupuk, dan layanan keuangan dengan bunga rendah.

“Desa kita bangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro, kecil, dan menengah kita berdayakan serta ekonomi lokal kita tumbuhkan,” ucap Presiden.

Agenda ketujuh menegaskan pertahanan rakyat semesta melalui modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, dan pemberdayaan industri strategis.

Prabowo menekankan pentingnya penguasaan rare earth untuk mendukung teknologi tinggi dan pertahanan modern.

Terakhir, agenda kedelapan adalah percepatan investasi dan perdagangan global melalui Danantara Indonesia, proyek hilirisasi senilai USD38 miliar, serta pembangunan 3 juta rumah rakyat.

“Melalui Danantara Indonesia, kita perkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia,” tegasnya.

Presiden menegaskan APBN 2026 akan dikelola dengan prinsip efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Belanja Negara dirancang sebesar Rp3.786,5 triliun dengan Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun, sehingga defisit mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB.

“Pemerintah yang saya pimpin berjanji akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita tekan sekecil mungkin. Harapan saya, suatu saat, mungkin 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tegas Presiden.

Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen atau lebih, dengan inflasi terkendali di level 2,5 persen, pengangguran turun hingga 4,44–4,96 persen, serta tingkat kemiskinan 6,5–7,5 persen.

“Inilah bukti nyata, dengan kerja keras dan kesungguhan, kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia Merdeka, Berdaulat, Adil, dan Makmur,” tutup Presiden.

Adapun target pembangunan 2026 adalah:

Pengangguran 4,44 – 4,96%
Kemiskinan 6,5 – 7,5%
Kemiskinan ekstrem: 0 – 0,5%
Gini ratio: 0,377 – 0,380

Jadi Negara Maju, Mahfuz Sidik: Indonesia Harus Lupakan Trauma Politik Sejarah Masa Lalu

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Indonesia harus bisa melupakan trauma politik sejarah masa lalu. Agar Indonesia bisa menjadi maju sebagai negara superpower baru seperti halnya China atau Tiongkok.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi narsumber dalam diskusi Indonesian Anti Fraud Center (IAFC) dan Partai Gelora bertajuk ‘Kebangkitan Tiongkok sebagai Kekuatan Global: Implikasi Strategis dan Tantangan Indonesia’ yang digelar secara daring, Senin (11/8/2025) malam.

“Kalau kita ingin maju sekarang, sebagaimana ide dari dan semangat Presiden Prabowo, kita harus bisa melepaskan diri dari trauma politik masa lalu agar kita tidak masuk dalam jebakan politik terus,” kata Mahfuz Sidik.

Menurut dia, Tiongkok sekarang berbeda dengan China dahulu, sebagaimana Rusia sekarang yang berhasil melepaskan dari bayang-bayang Uni Soviet.

“China bisa mengeliminaasi trauma politik sejarah mereka berhasil menghilangkan stigma negatif dengan keberaniannya untuk membuka diri dan isolasi kepada dunia yang selama ini menutup diri dari luar,” katanya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Sehingga dalam 25 tahun terakhir, menurutnya, China berhasil menjadi negara modern, menjadi satu kekuatan ekonomi baru, politik dan teknologi terkemuka dunia.

“Selama 25 tahun, tiba-tiba terjadi kemajuan ekonomi yang sangat ajaib bagi China. China berhasil bangkit dengan membangun kesadaran hidup kolektif. Cita-cita kolektif mereka, kemudian menjadi konsolidasi kolektif dan menjadikannya sebagau negara superpower,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPR 2010-2017 ini menilai Indonesia punya modal sama seperti China, antara lain catatan sejarah yang panjang dan menjadi tonggak peradaban di dunia.

“China merdeka tahun 1949, sementara Indonesia 1945. Bisa jadi China ini banyak belajar dari Bung Karno (Soekarno). Terlepas dari hal itu, China berhasil menjadikan kekuatan politik dan kekuasaan politiknya solid. Sehingga ketika berganti kepemimpinan, cita-citanya terus didukung secara berkesinambungan,” jelasnya.

Hal tersebut juga perlu dilakukan Indonesia agar cita-cita atau mimpi menjadikan Indonesia superpower baru bisa dilanjutkan pemerintahan selanjutnya, tidak berhentikan pada momen 5 tahunan.

Artinya, Indonesia tidak perlu secara terus menerus membiarkan masuk dalam jebakan politik, sehingga negara menjadi tidak aman dan pembangunan tidak berjalan maksimal.

“Jadi yang kita perlukan sekarang baru, adalah kesadaran baru di elite politik kita agar menciptakan perdamaian secara politik, sehingga tidak mengganggu pembangunan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, hal lain yang perlu dicontoh dari China adalah mereka melakukan proses pembelanjaran sistemik. Dimana para elite-nya diminta menguasai politik dengan menjadi murid untuk mendengar dosen-dosen yang disediakan pemerintahnya.

“Mereka juga mengirim banyak orang ke luar negeri. Hasilnya bisa kita lihat sekarang, China berhasil melakukan lompatan besar ke depan. Dan saya kira Pak Prabowo sekarang, memiliki leadership secara domestik dan global bisa mengubah Indonesia menjadi negara maju melalui berbagai terobosannya,” tegas Mahfuz.

Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok 2005-2009 Mayor Jenderal TNI (Purn) J Sudrajat mengatakan, China berhasil mengubah haluannnya dalam kurun waktun 20-30 tahun dengan melakukan reformasi negaranya.

“China sekarang menjadi kapal besar, lokomotif dunia. Mereka bisa bangkit, karena berhasil menciptakan stabilitas politik di negaranya,” kata Sudrajat.

Sehingga China bisa fokus melakukan pembangunan nasionalnya, dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

“Tahun 80-an China sudah mengirimkan siswanya ke luar negeri hampir 350 ribu orang. China sadar betul, bahwa pendidikan menjadi dasar dan modal pembangunan nasional mereka,” katanya.

Sementara mantan Duta Besar Indonesia untuk Fiji periode 2002-2005 Albert Matondang menambahkan, China melakukan reformasi besar-besaran dan mengirimkan pelajarnya untuk belajar di Eropa dan Amerika Serikat.

“China sekarang melakukan kemajuan luar biasa dan bisa membangun sekolah-sekolah dan universitas-universitas unggulan. Saya kira hubungan kita dengan China perlu ditingkatkan, tetapi perlu diseimbangkan hubungan kita dengan Korea Selatan dan Jepang,” kata Albert.

80 Dipimpin 08

Partaigelora.id-Refleksi ini saya tulis kemarin, Jumat (8/8/2025). Saya terharu bahwa dalam Refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka di Bawah Kepemimpinan presiden Prabowo Subianto Tahun 2025 ini tidak saja ditandai oleh sebuah perjalanan Indonesia sebagai bangsa merdeka, Tetapi juga oleh angka angka yang unik yang secara simbolik juga memiliki makna makna yang baik.

Bahwa, pada bulan 8 (Agustus) setiap tahun kita merayakan proklamasi kemerdekaan dan tahun ini kita rayakan untuk ke 80 kalinya dipimpin oleh seorang presiden yang sering disebut 08, Bukan karena kebetulan beliau menjadi presiden yang ke delapan tapi karena beliau diberi nomor punggung 08 dalam tradisi militer.

Dan saya selalu percaya bahwa akhirnya presiden Prabowo memimpin Indonesia setelah diuji niatnya berkali-kali, disingkirkan dan dikalahkan sampai kemudian berada di puncak kekuasaan adalah pertanda baik. Bahwa pada akhirnya seseorang memang dipersiapkan untuk memimpin dekade yang rumit ini Setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan.

Maka Delapan dekade yang penuh dengan tantangan, pencapaian, serta perubahan yang membawa kita ke titik ini. Dari detik proklamasi pada tahun 1945, Indonesia telah berkembang menjadi sebuah negara yang berdaulat, demokratis, dan berpengaruh di kancah internasional.

Kita terharu karena Perjalanan panjang ini tidaklah mudah. Indonesia telah melewati berbagai fase: dari masa mempertahankan kemerdekaan, pembangunan ekonomi, hingga era reformasi yang membuka lembaran baru demokrasi. Setiap masa membawa tantangannya sendiri, tetapi juga melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan zamannya.

Saat ini, dunia menghadapi dinamika global yang sangat cepat. Isu-isu seperti perubahan iklim, geopolitik yang fluktuatif, perang dunia, serta perkembangan teknologi yang mengubah tatanan ekonomi dan sosial global adalah tantangan nyata yang harus dihadapi setiap negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks ini, kehadiran pemimpin seperti Prabowo Subianto, yang telah melalui berbagai dinamika nasional dan internasional, menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas dan memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia.

Pengalaman panjang beliau menjadi modal penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah arus perubahan yang tak terhindarkan, sekaligus memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.

Dengan kepemimpinan yang matang dan berpengalaman, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan lebih percaya diri dan kokoh.

Refleksi 80 tahun kemerdekaan ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita menatap masa depan dengan rasa percaya diri yang dibangun dari sejarah panjang perjuangan bangsa.

Agenda Kepimpinan 08

Dalam sejarah negara, setelah diteliti dari waktu ke waktu maka negara yang menjadi negara maju dan kuat mengikuti agenda agenda yang jelas dan setidaknya itulah yg sejak awal terakumulasi dalam benak presiden prabowo sejak muda. Beliau menyebutnya sebagai STATECRAFT.

Dalam 2 buku utama yang menjadi bahan kampanye beliau: PARADOKS INDONESIA DAN SOLUSINYA dan STRATEGI TRANFORNASI BANGSA serta seluruh ceramah dan wawancara beliau, ada 2 hal utama yg ingin diselesaikan sebagai fondasi kebijakan ke depan.

Pertama, mengakhiri kebocoran dalam seluruh definisinya utamanya korupsi. Kedua, mengakhiri ketimpangan dengan seluruh bentuknya. Dan di atas dua fondasi ini kita melihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan keadilan adalah jaminan bagi keberlangsungan hidup bangsa indonesia.

Dengan niat sebesar ini, Kita sangat yakin bahwa Indonesia pada usia yang ke 80 berada pada jalan yang benar yang akan mengkonsolidasi seluruh kekuatan yang dimilikinya di bawah kepemimpinan 08 untuk meneruskan perjalanan ke depan dan untuk menggapai hal-hal yang belum kita dapatkan.

Presiden berkali-kali mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara maju, karena itu sarat Menjadi negara maju itu batu batanya harus disusun satu persatu. Dimulai dari tegaknya hukum tanpa pandang bulu dilanjutkan dengan pemerataan pembangunan yang menyeluruh ke seluruh pelosok negeri.

Karena itu sekali lagi ingin saya ajak kita untuk melihatnya sebagai sesuatu yang sedang berjalan dengan langkah pasti menuju ke masa depan. Marilah kita melihat kehadiran Pak Prabowo, 08 yang memimpin pada masa delapan dekade ulang tahun Indonesia ke 80 ini sebagai sesuatu yang monumental untuk kita sepakati sebagai titik yang menegaskan langkah dan arah kita ke depan.

Telah berlalu pemimpin demi pemimpin di negeri ini, baik pemimpin sebelum masa republik berdiri maupun delapan pemimpin sampai hari ini: Sukarno(01), Soeharto(02), Habibi(03), Gus Dur(04), Megawati(05), SBY(06), Jokowi(07). Dan hari ini presiden kita yang ke delapan adalah Prabowo Subianto Djojohadikusumo(08).

Prabowo bukanlah yang terbaik di antara kita, tetapi dialah yang oleh sejarah ditempa untuk hadir di masa-masa kita memerlukan kepemimpinan yang berpengetahuan luas dan berpengalaman dalam sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Karena itu sambil kita menerima kehadirannya maka tetaplah kita menjadi teman setia.

Sikap sikap yang salah dari cara kita melihat pemimpin di masa lalu harus kita hindari ketika kita meletakkan pemimpin sebagai sesuatu yang tidak mungkin salah sehingga kita berlebihan memujanya saat ia memimpin tapi kemudian ketika ia berhenti kita berlaku kejam seolah pemimpin itu tidak pernah punya kebaikan sama sekali.

cara bersikap seperti ini selayaknya jangan lagi dibiasakan dalam cara melihat kepemimpinan Prabowo Subianto. Maka selayaknya kita tetap bersikap wajar bahwa pada diri pemimpin berlaku hal hal yang manusiawi sifatnya. Prabowo bukanlah manusia feodal, dia tidak suka dihormati secara berlebihan dia ingin kita tetap memajukan akal sehat daripada sikap feodal yang tidak rasional.

Suatu hari dalam kunjungan kenegaraan ke Beijing, dalam satu sarapan pagi yang saya diundang secara khusus bersama beberapa menteri lain, beliau mengajak berdiskusi tentang kenapa mesti berdiri ketika pemimpin masuk ruangan, diskusi itu dipicu karena kami berdiri saat beliau masuk ruang makan . Dan sikap itu sampai sekarang dibiasakan di dalam sidang kabinet meskipun sebagian kita beranggapan bahwa berdiri ketika pemimpin masuk ruangan adalah salah satu tradisi penghormatan yang biasa. Tapi yang saya tau pada waktu itu beliau kritis terhadap sikap berlebihan kepada pemimpin.

Karena artinya, tidak saja pemimpin dan elite yang harus mawas diri, masyarakat juga harus mawas diri dalam cara kita bersikap kepada pemimpin. Sekali lagi, Jangan pemimpin itu dipuja ketika berkuasa lalu setelah dia berhenti dimaki seolah-olah tidak pernah punya jasa.

Penafsir dan Pelaksana

Saya sering mengatakan berkali-kali di banyak tempat, karena pemimpin kita yang sekarang ini adalah seseorang yang dipersiapkan sejarah untuk kembali memimpin Indonesia dalam dekade ke delapan kemerdekaan kita, maka iya memiliki begitu banyak keistimewaan dan kelebihan dibandingkan kita semua termasuk mereka yang menjadi lingkar terdalam dari kekuasaan ini.

Saya misalnya ingin mengambil satu contoh dari jarak yang dimiliki antara kita dan beliau yaitu kepercayaan diri yang luar biasa. Bagaimana bisa belum setahun beliau memimpin Indonesia tetapi beliau sudah menjelma menjadi pemimpin dunia dan bendera merah putih kita berkibar di mana-mana di seluruh dunia adalah satu contoh dan kelebihan yang luar biasa tetapi juga menjelaskan adanya jarak kepercayaan diri Antara kita dengan beliau.

Maka, kita memerlukan penafsir dari mimpi mimpi, cita-cita dan rencana bapak presiden sehingga kita bisa membaca secara tepat dan akurat apa yang menjadi keinginan dan rencananya ke depan baik yang tertulis maupun yang telah menjadi jati dirinya. Prabowo bukan orang baru yang mudah dirayu, apalagi dipuji untuk sekedar Bapak senang, beliau dipersiapkan untuk mengambil opsi yang terbaik sebagai akumulasi pengalaman yg matang. Sekali lagi, kita perlu menggunakan kecerdasan untuk menafsir cita2 mulia beliau.

Setelah itu, kita memerlukan sekelompok operator yang akan menjadi pelaksana yang mengantarkan (men delivery) seluruh janji kampanye dan rencana rencana besar yang telah dikatakan di depan rakyat Indonesia. Menurut hemat saya inilah PR2 penting bagi mereka yang ada di seputar kekuasaan. Presiden yang istimewa ini memerlukan orang yang bekerja mendalam dengan hati dan pikirannya memberikan yang terbaik pada rakyat yg menanti sejak lama.

Jadi, Karena presiden 08 adalah orang istimewa, memimpin Indonesia setelah delapan 8 merdeka sebagai presiden ke 8, saya mengajak kita semua untuk memahami makna dipimpin oleh seorang 08 di hari kemerdekaan kita yang ke 80. Jangan mudah memberi tafsir secara dangkal dan juga jangan gampang bekerja tanpa landasan. Maka rakyat pun wajib memberi penilaiannya apakah semua ini sudah sesuai dengan harapan dan penantian.

Semoga bangsa Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang semakin kuat, maju dan jaya menuntaskan seluruh cita-cita kemerdekaan kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Merdeka!

Fahri Hamzah

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) RI, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia

DPP Partai Gelora Indonesia Menjelajah Sulawesi Melalui Program ‘GELORA On The Road’

Partaigelora.id-Bidang Pemenangan Teritori ( Pemter) Sulawesi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar kegiatan ‘GELORA On The Road’ keliling Sulawesi lewat darat.

Kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan soliditas dan kaderisasi partai di seluruh tingkat wilayah baik di pusat dan daerah.

“Kami sengaja memilih jalan darat menjelajah seluruh wilayah Sulawesi agar kami bisa melihat dan mengenali medan teritori secara dekat,” kata Syamsari Kitta, Ketua DPP Bidang Pemter Sulawesi Partai Gelora, Rabu (6/8/2025).

Agenda lokasi pertama dilangsungkan pada Rabu (6/8/25), bertempat di Hotel Remaja, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Acara berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 13.00 WITA ini dihadiri oleh seluruh pengurus dan kader dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora se-Luwu Raya, termasuk DPD Luwu, DPD Luwu Utara, dan DPD Luwu Timur.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow kaderisasi dan pemenangan wilayah oleh DPP Teritori Sulawesi, sekaligus tindak lanjut dari Sarasehan Kaderisasi yang digelar oleh DPP Partai Gelora.

Agenda ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan komunikasi antara kader pelopor dan struktur partai di tingkat wilayah dan daerah.

Tiga tokoh penting dari DPP turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Ketua DPP Bidang Pemter Sulawesi Syamsari Kitta, Wakil Ketua DPP Pemter Sulawesi Muhammad Yusuf Khalid dan Sekretaris DPP Bidang Pemter Taslim Tamang (Daeng Tata).

Turut mendampingi, Bendahara DPW Partai Gelora Sulsel, Hasdar, yang hadir sebagai bagian dari tim roadshow wilayah.

Dalam sambutannya, Ketua DPP Bidang Pemter Sulawesi Syamsari Kitta menekankan pentingnya sinergi antara kader dan struktur partai guna menghadapi tantangan politik ke depan.

“Kita harus menjadi pelopor, tidak hanya hadir dalam struktur, tetapi juga aktif dalam membangun narasi dan pergerakan partai di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gelora Luwu Timur Rusdi Layong dalam sambutannya menegaskan pentingnya soliditas dan arah perjuangan partai dalam mengarungi kompetisi politik yang semakin dinamis.

“Partai yang kuat dibangun oleh struktur yang solid dan kader yang memahami visi perjuangan. Melalui agenda ‘Gelora On The Road’ dari Makassar hingga Manado, dengan titik awal pertemuan di Tanah Luwu, tepatnya di Kota Masamba. Kita tidak sekadar menempuh jarak, tetapi memperkuat ikatan nilai, semangat, dan arah perjuangan bersama,” kata Rusdi

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ini adalah momentum strategis untuk menegaskan bahwa kekuatan Partai Gelora terletak pada soliditas kelembagaan dan militansi kader di setiap teritori.

“Bersama, kita bangun barisan yang tangguh, terlatih, dan siap membawa harapan baru bagi bangsa,” kata Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur ini.

Dalam kegiatan ini juga Untuk Luwu Raya, telah ditetapkan masuk dalam Zona Pemenangan 3, dan diketuai oleh Rusdi Layong.

Adapun sesi terakhir diisi dengan sharing peluang dan gagasan oleh Taslim Tamang selaku Sekretaris Pemter Sulawesi.

Ia mendorong para kader untuk terus menyerap aspirasi masyarakat dan membumikan nilai-nilai perjuangan Partai Gelora di tengah dinamika sosial politik daerah.

Kegiatan ‘GELORA On The Road’ ini diapresiasi positif oleh seluruh peserta. Mereka berharap agenda serupa dapat rutin digelar di daerah lain sebagai sarana konsolidasi, edukasi, dan penguatan kader partai.

Umat Islam Minta Indonesia Pimpin Seruan Dunia Hentikan Genosida di Gaza dan Galang Kemerdekaan Palestina

Partaigelora.id-Sejumlah menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengikuti aksi Aksi Bela Palestina yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Minggu (3/8/2025) pagi.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta, serta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tumpah ruah bersama lautan manusia yang datang dari berbagai penjuru, membawa satu suara yang menggema “Hentikan Genosida di Gaza, Akhiri Kelaparan Massal!”.

“Hari ini saya menghadiri Aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta bersama bapak Menteri Luar Negeri Sugiono. Dan juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta Wakil Menteri Perumahanan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah , dan seluruh tokoh Umat Islam,” kata Wamenlu Anis Matta.

Menurut Anis Matta, semua yang hadir dalam Aksi Bela Palestina untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen dalam mendukung kemeredakaan Palestina.

Ia mengatakan, sudah hampir dua tahun rakyat Palestina, terutama di Gaza menghadapi genosida, pembantaian yang tidak henti-hentinya setiap oleh oleh pasukan Zionis Israel.

“Puluhan ribu nyawa sudah melayang, dan sekarang mereka menghadapi kelaparan. Ini tidak bisa kita biarkan, kita harus mengangkat solidaritas atas nama hati nurani, kemanusiaan kita,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengajak seluruh umat Islam di Indonesia, bersama dengan seluruh masyarakat dunia bersatu padu menghentikan genosida dan membantu warga Gaza dari kelaparan, serta kemerdekaan Palestina.

“Semua mengangkat solidaritas untuk membantu saudara-sudara kita di Gaza, Palestina. Bersama seluruh masyarakat dunia ikut membela membantu kemerdakaan saudara kita di Palestina,” ujar Anis Matta.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Anis Matta (@anismatta_)

Menlu Sugiono dalam orasinya mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi yang terdepan dalam membela saudara-saudaranya di Palestina yang menderita akibat cengkeraman rezim Zionis Israel.

“Saudara-saudaraku di Gaza dan di Palestina. Kalian tidak sendiri, kalian akan selalu diingat, kalian akan selalu diperjuangkan, kalian akan selalu diperhatikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Sugiono.

Sugiono mengatakan bahwa Indonesia dan Palestina memiliki hubungan batin yang dalam, dan Indonesia amat ingin Palestina ‘merasakan kemerdekaan seperti yang juga kami rasakan’.

Ia menyatakan bahwa dalam perjuangan membela Palestina, Indonesia terus mengambil tindakan konkret melalui advokasi di forum internasional dan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Ratusan miliar rupiah dan jutaan dolar sudah terkirim ke sana. Ini merupakan bentuk dari aksi nyata kita sebagai Bangsa Indonesia,” katanya.

Langkah Indonesia mendukung Palestina juga sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto yang telah memasukkan urusan Palestina dalam agenda pemerintahan RI sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

Menurutnya, Presiden Prabowo teguh dalam keyakinannya bahwa kemerdekaan Palestina adalah bagian dari perjuangan bangsa karena Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka dunia.

Indonesia tegas menolak genosida terhadap rakyat Palestina yang dilakukan Zionis Israel serta terus menentang upaya Israel memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari tanah airnya, tuturnya.

“Yang terpenting, pemerintah Republik Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina,” ucap Sugiono.

Menlu menambahkan, pemerintah Indonesia berencana menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras ke Palestina dalam waktu dekat.

Bantuan ini merupakan bagian dari upaya meredakan krisis kemanusiaan akibat blokade dan serangan militer Israel.

“Kita akan mengirimkan bantuan makanan berupa 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina,” ujar Sugiono.

Aksi Bela Palestina ini juga diikuti oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Prof Din Syamsudin, KH Bahtiar Nasir, KH Cholil Nafis, Ustadz Zaitun Rasmin, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Das’ad Latief, Neno Warisman dan lain

Keluarkan Pernyataan Sikap

Dalam Aksi Bela Palestina ini, disampaikan lima poin penting sebagai sikap bersama umat Islam Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, Palestina.

Peryataan sikap dibacakan langsung oleh Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis. Ribuan umat Islam yang hadir pun mengikuti poin-poin yang dibacakan Kiai Cholil.

Berikut lima poin pernyataan sikapnya:

Pertama, peserta aksi secara tegas mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang telah merenggut puluhan ribu jiwa. Mereka menyebut aksi pembantaian dan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihentikan segera.

“Mengutuk keras genosida yang terjadi di Gaza, Palestina berupa pembantaian dan pelaparan massal yang telah merenggut puluhan ribu nyawa tak berdosa, terutama dari kalangan perempuan dan anak-anak,” ujar Kiai Cholil yang berdiri di atas panggung bersama tokoh-tokoh

Kedua, massa aksi menyerukan kepada seluruh pemimpin negara-negara Islam dan dunia yang masih memiliki nurani, untuk mengambil langkah konkret dan segera dalam menghentikan tragedi ini.

Ketiga, seruan khusus juga disampaikan kepada Pemerintah Mesir dan Yordania agar membuka blokade dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan secara cukup dan berkelanjutan ke Gaza.

Keempat, kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, para peserta aksi memohon agar Indonesia memimpin seruan dunia, khususnya negara-negara Islam, dalam menghentikan genosida dan kelaparan, serta memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi bangsa Palestina.

“Meminta kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memimpin seruan dunia, khususnya negara- negara Islam, dalam menghentikan genosida dan Pelaparan di Gaza,” ucap Kiai Cholil.

Seruan ini didasarkan pada amanat konstitusi UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Kelima, umat Islam dan masyarakat dunia diajak untuk terus memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel, serta tak henti melangitkan doa Qunut Nazilah hingga genosida berakhir dan Palestina meraih kemerdekaan sepenuhnya.

Pernyataan sikap ini menggambarkan keprihatinan mendalam rakyat Indonesia dan tekad kuat untuk terus berdiri di sisi rakyat Palestina.

Aksi Bela Palestina ini juga diisi orasi para tokoh nasional lintas organisasi, doa bersama, serta penggalangan bantuan untuk rakyat Gaza yang tengah mengalami bencana kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern.

Anis Matta Minta Diaspora Indonesia Dukung Pembangunan IKN sebagai Pusat Peradaban Masa Depan

Partaigelora.id-Kongres Diaspora Indonesia (CID) ke-8 secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta, pada Sabtu (2/8/2025) di Multifunction Hall, Kantor Kementerian Koordinator 3, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kongres ini menjadi momen strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah dan Diaspora Indonesia dalam mendukung pembangunan IKN sebagai pusat peradaban masa depan.

Dalam sambutannya, Anis Matta menekankan pentingnya peran Diaspora untuk ikut membangun IKN, bukan hanya dengan menyebarkan informasi positif, tetapi juga lewat kolaborasi konkret.

“Insya Allah akan menghasilkan satu gerakan baru dalam perumusan Arah Baru Diaspora Indonesia. Dimana kita akan menemukan satu jalan kolaborasi dengan pemerintah dan diaspora Indonesia,” kata Anis Matta.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Anis Matta (@anismatta_)

Karena itu, Anis Matta berharap Diaspora dapat menjadi mitra strategis yang memberikan informasi positif tentang IKN, tetapi juga menjalin kolaborasi strategis dalam menjadikan IKN sebagai pusat ekonomi, budaya, dan investasi.

“Bisa gak kita membuat satu statement melalui diaspora ini secara perlahan-lahan. Ada seribu jalan menuju IKN. Ada seribu jalan menuju Nusantara, menuju Indonesia,” ucap Anis menambahkan.

Sehingga, menurut Anis Matta, IKN ini bukan hanya kota sebuah baru, tapi juga simbol Arah Masa Depan Indonesia.

Anis Matta bersyukur bisa ikut serta menanam satu pohon di IKN bersama bersama Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

“Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi yang baik dalam menciptakan ibu kota baru kita yang jauh lebih modern dan bisa menjadi untuk semua,” kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

President of Indonesian Diaspora Network (IDN) Global, Sulityawan Wibisono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemilihan IKN sebagai lokasi kongres mencerminkan kepercayaan Diaspora terhadap masa depan Ibu Kota Negara.

“Kongres ini digelar di Nusantara karena inilah ibu kota masa depan Indonesia. Kami harap Diaspora menyuarakan kepada dunia apa yang kalian saksikan di sini. Terima kasih kepada Otorita IKN yang telah menjadi tuan rumah. Kami percaya IKN adalah masa depan bangsa,” ujar Sulityawan Wibisono.

Pembukaan kongres ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan nasional dan daerah, antara lain Kepala Otorita IKN, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pangan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Wali Kota Makassar, serta perwakilan DPD Sulawesi Utara.

Pembukaan CID ke-8 ini tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga deklarasi tekad kolektif: bahwa masa depan Indonesia dibangun dari sinergi antara kekuatan domestik dan jaringan global.

Dengan menjadikan IKN sebagai lokasi kongres, para pemangku kepentingan menegaskan bahwa kota ini adalah lebih dari sekadar pusat pemerintahan, IKN adalah titik temu visi, jejaring, dan kolaborasi antarbangsa.

Di tangan diaspora, IKN tak hanya diperkenalkan ke dunia, tapi juga dikawal sebagai ikon peradaban Indonesia yang ramah, tangguh, dan terbuka untuk semua.

Tom, Hasto, dan Rekonsiliasi

Partaigelora.id-Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong merupakan langkah berani dan strategis di tengah suasana politik yang masih diliputi bayang-bayang polarisasi. Keduanya bukan sekadar tokoh politik, tetapi simbol dari dua kutub besar yang sempat membelah masyarakat pasca-Pilpres 2024.

Reaksi cepat dari Pimpinan DPR RI, khususnya Prof. Sufmi Dasco Ahmad, yang merespons dan menyambut baik langkah Presiden, memperlihatkan sinyal kuat bahwa negara ingin menutup buku lama dan membuka lembaran baru rekonsiliasi nasional. Apalagi keputusan ini hadir di saat yang sangat simbolik: menjelang peringatan 80 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.

Bagi saya pribadi, ini adalah kabar yang menggugah hati. Di tengah suara-suara yang terus memelihara perpecahan, Presiden justru hadir dengan ketegasan, memanfaatkan kewenangannya secara konstitusional untuk meredam bara yang bisa membakar persatuan.

Perlu dicatat, Presiden Prabowo sebelumnya menolak untuk mengintervensi proses hukum, menghormati independensi kekuasaan yudikatif. Namun dalam konteks amnesti dan abolisi, konstitusi memberi ruang bagi kepala negara untuk bertindak sebagai penentu arah kebangsaan.

Langkah ini bukan sekadar simbol. Di antara 1.116 orang lainnya yang mendapatkan remisi menjelang Hari Kemerdekaan, dua nama menonjol: Hasto dan Tom. Figur yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi sumber kontroversi dan konflik di ruang publik. Banyak yang melihat proses hukum terhadap Hasto sebagai bentuk ‘balas dendam’ atas sikap politik PDIP. Sebaliknya, sebagian menilai kasus Tom Lembong bermuatan politis karena kedekatannya dengan kubu Anies-Muhaimin.

Jagat maya kita pun sempat dipenuhi narasi saling menyalahkan. Tapi mari kita jujur: proses hukum tetap harus dihormati, dan tidak semua bisa serta-merta dikaitkan dengan pemerintahan baru. Namun, justru karena itu, tindakan Presiden Prabowo menjadi titik balik: menunjukkan bahwa pemimpin harus bisa menatap ke depan, melampaui dendam dan luka masa lalu.

Saya percaya, keputusan ini akan dikenang sebagai salah satu contoh terbaik penggunaan kewenangan eksekutif untuk menyatukan, bukan memecah. Terutama di tengah situasi global dan kawasan yang sedang tidak stabil—bahkan ASEAN mulai menunjukkan gejala konflik internal—Indonesia justru menunjukkan kedewasaan politik dan kekuatan sosial yang luar biasa.

Rekonsiliasi harus dimulai dari atas, dari para elite politik, agar menjalar ke masyarakat. Kita harus menyambut Agustus ini bukan hanya dengan upacara dan seremonial, tetapi dengan tekad memperkuat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.

Saya mengucapkan selamat kepada Mas Hasto dan Bung Tom atas kebijakan ini. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo serta pimpinan DPR yang telah bertindak cepat dan tepat. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih bersatu, adil, dan dewasa.

Fahri Hamzah
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia

Atasi Backlog Hunian, Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan ‘Bulog Perumahan’

Partaigelora.id-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mempertimbangkan pendirian lembaga khusus seperti Bulog yang fokus pada sektor perumahan.

Usulan ini disampaikan dalam pertemuan resmi di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (25/7/2025), sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan pemasaran dan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat.

Wamen Fahri menjelaskan bahwa salah satu hambatan besar dalam sektor perumahan adalah ketiadaan off-taker yang memastikan penyerapan rumah-rumah subsidi yang telah dibangun oleh para pengembang.

“Katanya backlog itu ada 10 sampai 15 juta unit, tapi kenapa perusahaan-perusahaan konstruksi masih harus jungkir balik menjual rumah? Ini menandakan ada masalah struktural,” tegas Wamen Fahri..

Dalam usulan tersebut, lembaga serupa Bulog perumahan ini nantinya akan mengambil alih peran sebagai off-taker rumah subsidi, terutama dari pengembang yang membangun hunian sosial di atas lahan yang telah mendapatkan perizinan dari pemerintah.

Model subsidi yang diusulkan juga akan bergeser dari skema subsidi cicilan seperti dalam program FLPP, menjadi subsidi berbasis tanah.

“Kalau elemen subsidi dipindah ke tanah, harga rumah subsidi bisa lebih murah. Dari yang sekarang Rp186 juta, bisa turun menjadi sekitar Rp120-130 juta,” tambah Wamen Fahri.

Wamen Fahri juga menyebutkan bahwa pihaknya bersama tim Kementerian BUMN akan mendalami dan mempelajari praktik terbaik (best practices) dari berbagai negara seperti Turki dan Singapura.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menekankan pentingnya langkah cepat untuk segera menyusun konsep teknis pelaksanaan, tentunya atas seizin Presiden.

Menanggapi kebutuhan perumahan di perkotaan, Wamen Fahri menyatakan bahwa pembangunan rumah vertikal juga menjadi bagian dari rencana besar tersebut.

“Presiden menyarankan agar kita membangun lebih banyak rumah vertikal untuk memperbaiki wajah kota. Tanah di kota sudah sangat mahal, sehingga rumah vertikal menjadi solusi logis,” ujarnya.

Wamen Fahri memastikan bahwa seluruh jenis rumah subsidi, baik rumah tapak (landed house) maupun rumah vertikal, akan masuk dalam skema offtaking oleh lembaga yang diusulkan.

Semua hunian yang memperoleh dukungan negara, baik berupa pembukaan lahan, subsidi konstruksi, maupun subsidi cicilan, akan dikategorikan sebagai social housing.

Rencana besar ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem perumahan nasional yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, dengan sinergi erat antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN.

Partai Gelora: Koperasi Merah Putih Jadi Sejarah Baru dalam Membangun Fondasi Ekonomi Bangsa

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut dengan penuh semangat dan apresiasi atas inisiatif besar Presiden Prabowo Subianto, dalam meluncurkan program 80.081 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada Senin (21/7/2025).

“Ini bukan sekadar program ekonomi adalah tonggak sejarah baru dalam membangun fondasi ekonomi bangsa yang berkeadilan, berdaulat, dan menyeluruh dari bawah ke atas,” kata Zuhrif Hudaya, Ketua DPP Koordinator Bidang (Korbid) Ekonomi & Bisnis Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).

Menurt Zuhrif, langkah ini sejalan dengan visi dan misi Partai Gelora yang menekankan pentingnya redistribusi ekonomi dan keuangan agar tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga merata hingga ke pelosok desa.

Sebab, koperasi adalah instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif dan kemandirian ekonomi rakyat, serta merupakan wujud nyata dari semangat gotong-royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia

“Untuk itu, kami menyatakan dukungan penuh dan siap mendayung bersama, menjadi bagian aktif dalam mempercepat pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih ini, baik melalui kader-kader kami di tingkat desa maupun lewat infrastruktur organisasi yang telah kami bangun,” ujar Zuhrif.

Namun demikian, Partai Gelora memiliki beberapa catatan kritis yang konstruktif agar program ini bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.

Partai Gelora siap menjadi mitra kritis sekaligus penggerak aktif untuk menjamin agar cita-cita besar ini tidak berhenti di dokumen, tetapi hidup di tengah masyarakat.

“Kami berharap program ini bukan sekadar proyek lima tahun, tetapi benar-benar menjadi bagian dari transformasi struktural ekonomi Indonesia menuju negara maju yang kuat secara ekonomi dan berkeadilan sosial,” katanya.

Adapun catatan kritis yang konstruktif agar program ini bisa berjalan efektif dan tepat sasaran yang direkomendasikan Partai Gelora, ada 4 hal.

Pertama soal kelembagaan dan tata kelola yang kuat, kedua menyangkut akses permodalan dan pasar. Ketiga perlu adanya pendampingan dan digitalisasi, serta keempat terkair fungsu sosial dan keadilan ekonomi.

Kelembagaan dan tata kelola yang kuat diharapkan pembentukan koperasi jangan hanya bersifat administratif dan seremonial. Tetapi juga harus didukung dengan sistem kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

“Pengurus koperasi harus diseleksi secara terbuka, memiliki kapasitas, serta dibekali pelatihan intensif,” katanya.

Sedangkan soal akses terhadap permodalan dan asar, koperasi yang dibentuk harus memiliki akses nyata terhadap pembiayaan murah (misalnya dari LPDB atau bank himbara) serta integrasi ke dalam rantai pasok ekonomi lokal dan nasional.

“Jangan dibiarkan koperasi berjalan sendiri tanpa dukungan ekosistem bisnis,” pinta Ketua DPP Korbid Ekonomi & Bisnis Partai Gelora ini.

Kemudian terkait pendampingan dan digitalisasi, diperlukan program pendampingan berkelanjutan, termasuk integrasi teknologi digital untuk tata kelola koperasi, pencatatan transaksi, serta transparansi laporan keuangan agar kepercayaan anggota tetap terjaga.

“Sementara mengenai fungsi sosial dan keadilan ekonomi, koperasi harus menjadi alat distribusi keadilan, bukan malah menjadi kendaraan segelintir elite lokal. Prinsip satu orang satu suara harus dijaga, dan koperasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau,” pungkas Zuhrif.

Fahri Hamzah: Indonesia dan Prabowo Butuh Penafsir yang ‘Beyond’

Partaigelora.id-Menjadi bagian dari pemerintahan tidak berarti serta-merta harus kehilangan daya kritis. Ini menjadi salah satu poin arah kebijakan publik Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang ditekankan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah.

Berdialektika bersama jajaran Koordinator Bidang (Korbid) Kebijakan Publik Partai Gelora, Sabtu (5/7/2025), Fahri mengurai perspektif Partai Gelora Indonesia dalam menyikapi isu pendidikan, politik dan pemerintahan, perubahan iklim dan lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta ekonomi pembangunan.

Fahri menegaskan, kebijakan publik adalah jantung dari partai politik. Salah satu kemampuan terpenting yang semestinya dimiliki oleh siapa pun yang berkecimpung di wilayah politik adalah penguasaan topik kebijakan publik.

Bagi Fahri, saat ini Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto butuh penafsir dengan pemikiran dan solusi di level ‘beyond’ untuk bisa membawa negara ini ke posisi yang tepat di tengah dinamika geopolitik global.

“Kita terlalu besar untuk ikut-ikutan, kita terlalu besar untuk jadi embel-embel,” tegas Fahri.

Dalam dialektika dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini hadir antara lain Ketua Korbid Kebijakan DPP Partai Gelora Sarah Handayani, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Yadi Surya Diputra.

Kemudian Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rully Syumanda, Ketua Bidang Pertanian dan Pangan Denny Riady Alam Pribadi, Ketua Bidang Pendidikan, serta Sekretaris Bidang Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Gelora Indonesia.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Sign In

Category: Liputan