Category: Liputan

Umat Islam Minta Indonesia Pimpin Seruan Dunia Hentikan Genosida di Gaza dan Galang Kemerdekaan Palestina

Partaigelora.id-Sejumlah menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengikuti aksi Aksi Bela Palestina yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Minggu (3/8/2025) pagi.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta, serta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tumpah ruah bersama lautan manusia yang datang dari berbagai penjuru, membawa satu suara yang menggema “Hentikan Genosida di Gaza, Akhiri Kelaparan Massal!”.

“Hari ini saya menghadiri Aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta bersama bapak Menteri Luar Negeri Sugiono. Dan juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta Wakil Menteri Perumahanan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah , dan seluruh tokoh Umat Islam,” kata Wamenlu Anis Matta.

Menurut Anis Matta, semua yang hadir dalam Aksi Bela Palestina untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen dalam mendukung kemeredakaan Palestina.

Ia mengatakan, sudah hampir dua tahun rakyat Palestina, terutama di Gaza menghadapi genosida, pembantaian yang tidak henti-hentinya setiap oleh oleh pasukan Zionis Israel.

“Puluhan ribu nyawa sudah melayang, dan sekarang mereka menghadapi kelaparan. Ini tidak bisa kita biarkan, kita harus mengangkat solidaritas atas nama hati nurani, kemanusiaan kita,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengajak seluruh umat Islam di Indonesia, bersama dengan seluruh masyarakat dunia bersatu padu menghentikan genosida dan membantu warga Gaza dari kelaparan, serta kemerdekaan Palestina.

“Semua mengangkat solidaritas untuk membantu saudara-sudara kita di Gaza, Palestina. Bersama seluruh masyarakat dunia ikut membela membantu kemerdakaan saudara kita di Palestina,” ujar Anis Matta.

Menlu Sugiono dalam orasinya mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi yang terdepan dalam membela saudara-saudaranya di Palestina yang menderita akibat cengkeraman rezim Zionis Israel.

“Saudara-saudaraku di Gaza dan di Palestina. Kalian tidak sendiri, kalian akan selalu diingat, kalian akan selalu diperjuangkan, kalian akan selalu diperhatikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Sugiono.

Sugiono mengatakan bahwa Indonesia dan Palestina memiliki hubungan batin yang dalam, dan Indonesia amat ingin Palestina ‘merasakan kemerdekaan seperti yang juga kami rasakan’.

Ia menyatakan bahwa dalam perjuangan membela Palestina, Indonesia terus mengambil tindakan konkret melalui advokasi di forum internasional dan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Ratusan miliar rupiah dan jutaan dolar sudah terkirim ke sana. Ini merupakan bentuk dari aksi nyata kita sebagai Bangsa Indonesia,” katanya.

Langkah Indonesia mendukung Palestina juga sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto yang telah memasukkan urusan Palestina dalam agenda pemerintahan RI sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

Menurutnya, Presiden Prabowo teguh dalam keyakinannya bahwa kemerdekaan Palestina adalah bagian dari perjuangan bangsa karena Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka dunia.

Indonesia tegas menolak genosida terhadap rakyat Palestina yang dilakukan Zionis Israel serta terus menentang upaya Israel memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari tanah airnya, tuturnya.

“Yang terpenting, pemerintah Republik Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina,” ucap Sugiono.

Menlu menambahkan, pemerintah Indonesia berencana menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras ke Palestina dalam waktu dekat.

Bantuan ini merupakan bagian dari upaya meredakan krisis kemanusiaan akibat blokade dan serangan militer Israel.

“Kita akan mengirimkan bantuan makanan berupa 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina,” ujar Sugiono.

Aksi Bela Palestina ini juga diikuti oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Prof Din Syamsudin, KH Bahtiar Nasir, KH Cholil Nafis, Ustadz Zaitun Rasmin, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Das’ad Latief, Neno Warisman dan lain

Keluarkan Pernyataan Sikap

Dalam Aksi Bela Palestina ini, disampaikan lima poin penting sebagai sikap bersama umat Islam Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, Palestina.

Peryataan sikap dibacakan langsung oleh Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis. Ribuan umat Islam yang hadir pun mengikuti poin-poin yang dibacakan Kiai Cholil.

Berikut lima poin pernyataan sikapnya:

Pertama, peserta aksi secara tegas mengutuk keras genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang telah merenggut puluhan ribu jiwa. Mereka menyebut aksi pembantaian dan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihentikan segera.

“Mengutuk keras genosida yang terjadi di Gaza, Palestina berupa pembantaian dan pelaparan massal yang telah merenggut puluhan ribu nyawa tak berdosa, terutama dari kalangan perempuan dan anak-anak,” ujar Kiai Cholil yang berdiri di atas panggung bersama tokoh-tokoh

Kedua, massa aksi menyerukan kepada seluruh pemimpin negara-negara Islam dan dunia yang masih memiliki nurani, untuk mengambil langkah konkret dan segera dalam menghentikan tragedi ini.

Ketiga, seruan khusus juga disampaikan kepada Pemerintah Mesir dan Yordania agar membuka blokade dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan secara cukup dan berkelanjutan ke Gaza.

Keempat, kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, para peserta aksi memohon agar Indonesia memimpin seruan dunia, khususnya negara-negara Islam, dalam menghentikan genosida dan kelaparan, serta memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi bangsa Palestina.

“Meminta kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memimpin seruan dunia, khususnya negara- negara Islam, dalam menghentikan genosida dan Pelaparan di Gaza,” ucap Kiai Cholil.

Seruan ini didasarkan pada amanat konstitusi UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Kelima, umat Islam dan masyarakat dunia diajak untuk terus memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel, serta tak henti melangitkan doa Qunut Nazilah hingga genosida berakhir dan Palestina meraih kemerdekaan sepenuhnya.

Pernyataan sikap ini menggambarkan keprihatinan mendalam rakyat Indonesia dan tekad kuat untuk terus berdiri di sisi rakyat Palestina.

Aksi Bela Palestina ini juga diisi orasi para tokoh nasional lintas organisasi, doa bersama, serta penggalangan bantuan untuk rakyat Gaza yang tengah mengalami bencana kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern.

Anis Matta Minta Diaspora Indonesia Dukung Pembangunan IKN sebagai Pusat Peradaban Masa Depan

Partaigelora.id-Kongres Diaspora Indonesia (CID) ke-8 secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta, pada Sabtu (2/8/2025) di Multifunction Hall, Kantor Kementerian Koordinator 3, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kongres ini menjadi momen strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah dan Diaspora Indonesia dalam mendukung pembangunan IKN sebagai pusat peradaban masa depan.

Dalam sambutannya, Anis Matta menekankan pentingnya peran Diaspora untuk ikut membangun IKN, bukan hanya dengan menyebarkan informasi positif, tetapi juga lewat kolaborasi konkret.

“Insya Allah akan menghasilkan satu gerakan baru dalam perumusan Arah Baru Diaspora Indonesia. Dimana kita akan menemukan satu jalan kolaborasi dengan pemerintah dan diaspora Indonesia,” kata Anis Matta.

Karena itu, Anis Matta berharap Diaspora dapat menjadi mitra strategis yang memberikan informasi positif tentang IKN, tetapi juga menjalin kolaborasi strategis dalam menjadikan IKN sebagai pusat ekonomi, budaya, dan investasi.

“Bisa gak kita membuat satu statement melalui diaspora ini secara perlahan-lahan. Ada seribu jalan menuju IKN. Ada seribu jalan menuju Nusantara, menuju Indonesia,” ucap Anis menambahkan.

Sehingga, menurut Anis Matta, IKN ini bukan hanya kota sebuah baru, tapi juga simbol Arah Masa Depan Indonesia.

Anis Matta bersyukur bisa ikut serta menanam satu pohon di IKN bersama bersama Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

“Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi yang baik dalam menciptakan ibu kota baru kita yang jauh lebih modern dan bisa menjadi untuk semua,” kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

President of Indonesian Diaspora Network (IDN) Global, Sulityawan Wibisono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemilihan IKN sebagai lokasi kongres mencerminkan kepercayaan Diaspora terhadap masa depan Ibu Kota Negara.

“Kongres ini digelar di Nusantara karena inilah ibu kota masa depan Indonesia. Kami harap Diaspora menyuarakan kepada dunia apa yang kalian saksikan di sini. Terima kasih kepada Otorita IKN yang telah menjadi tuan rumah. Kami percaya IKN adalah masa depan bangsa,” ujar Sulityawan Wibisono.

Pembukaan kongres ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan nasional dan daerah, antara lain Kepala Otorita IKN, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pangan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Wali Kota Makassar, serta perwakilan DPD Sulawesi Utara.

Pembukaan CID ke-8 ini tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga deklarasi tekad kolektif: bahwa masa depan Indonesia dibangun dari sinergi antara kekuatan domestik dan jaringan global.

Dengan menjadikan IKN sebagai lokasi kongres, para pemangku kepentingan menegaskan bahwa kota ini adalah lebih dari sekadar pusat pemerintahan, IKN adalah titik temu visi, jejaring, dan kolaborasi antarbangsa.

Di tangan diaspora, IKN tak hanya diperkenalkan ke dunia, tapi juga dikawal sebagai ikon peradaban Indonesia yang ramah, tangguh, dan terbuka untuk semua.

Tom, Hasto, dan Rekonsiliasi

Partaigelora.id-Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong merupakan langkah berani dan strategis di tengah suasana politik yang masih diliputi bayang-bayang polarisasi. Keduanya bukan sekadar tokoh politik, tetapi simbol dari dua kutub besar yang sempat membelah masyarakat pasca-Pilpres 2024.

Reaksi cepat dari Pimpinan DPR RI, khususnya Prof. Sufmi Dasco Ahmad, yang merespons dan menyambut baik langkah Presiden, memperlihatkan sinyal kuat bahwa negara ingin menutup buku lama dan membuka lembaran baru rekonsiliasi nasional. Apalagi keputusan ini hadir di saat yang sangat simbolik: menjelang peringatan 80 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.

Bagi saya pribadi, ini adalah kabar yang menggugah hati. Di tengah suara-suara yang terus memelihara perpecahan, Presiden justru hadir dengan ketegasan, memanfaatkan kewenangannya secara konstitusional untuk meredam bara yang bisa membakar persatuan.

Perlu dicatat, Presiden Prabowo sebelumnya menolak untuk mengintervensi proses hukum, menghormati independensi kekuasaan yudikatif. Namun dalam konteks amnesti dan abolisi, konstitusi memberi ruang bagi kepala negara untuk bertindak sebagai penentu arah kebangsaan.

Langkah ini bukan sekadar simbol. Di antara 1.116 orang lainnya yang mendapatkan remisi menjelang Hari Kemerdekaan, dua nama menonjol: Hasto dan Tom. Figur yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi sumber kontroversi dan konflik di ruang publik. Banyak yang melihat proses hukum terhadap Hasto sebagai bentuk ‘balas dendam’ atas sikap politik PDIP. Sebaliknya, sebagian menilai kasus Tom Lembong bermuatan politis karena kedekatannya dengan kubu Anies-Muhaimin.

Jagat maya kita pun sempat dipenuhi narasi saling menyalahkan. Tapi mari kita jujur: proses hukum tetap harus dihormati, dan tidak semua bisa serta-merta dikaitkan dengan pemerintahan baru. Namun, justru karena itu, tindakan Presiden Prabowo menjadi titik balik: menunjukkan bahwa pemimpin harus bisa menatap ke depan, melampaui dendam dan luka masa lalu.

Saya percaya, keputusan ini akan dikenang sebagai salah satu contoh terbaik penggunaan kewenangan eksekutif untuk menyatukan, bukan memecah. Terutama di tengah situasi global dan kawasan yang sedang tidak stabil—bahkan ASEAN mulai menunjukkan gejala konflik internal—Indonesia justru menunjukkan kedewasaan politik dan kekuatan sosial yang luar biasa.

Rekonsiliasi harus dimulai dari atas, dari para elite politik, agar menjalar ke masyarakat. Kita harus menyambut Agustus ini bukan hanya dengan upacara dan seremonial, tetapi dengan tekad memperkuat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.

Saya mengucapkan selamat kepada Mas Hasto dan Bung Tom atas kebijakan ini. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo serta pimpinan DPR yang telah bertindak cepat dan tepat. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih bersatu, adil, dan dewasa.

Fahri Hamzah
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia

Atasi Backlog Hunian, Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan ‘Bulog Perumahan’

Partaigelora.id-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mempertimbangkan pendirian lembaga khusus seperti Bulog yang fokus pada sektor perumahan.

Usulan ini disampaikan dalam pertemuan resmi di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (25/7/2025), sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan pemasaran dan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat.

Wamen Fahri menjelaskan bahwa salah satu hambatan besar dalam sektor perumahan adalah ketiadaan off-taker yang memastikan penyerapan rumah-rumah subsidi yang telah dibangun oleh para pengembang.

“Katanya backlog itu ada 10 sampai 15 juta unit, tapi kenapa perusahaan-perusahaan konstruksi masih harus jungkir balik menjual rumah? Ini menandakan ada masalah struktural,” tegas Wamen Fahri..

Dalam usulan tersebut, lembaga serupa Bulog perumahan ini nantinya akan mengambil alih peran sebagai off-taker rumah subsidi, terutama dari pengembang yang membangun hunian sosial di atas lahan yang telah mendapatkan perizinan dari pemerintah.

Model subsidi yang diusulkan juga akan bergeser dari skema subsidi cicilan seperti dalam program FLPP, menjadi subsidi berbasis tanah.

“Kalau elemen subsidi dipindah ke tanah, harga rumah subsidi bisa lebih murah. Dari yang sekarang Rp186 juta, bisa turun menjadi sekitar Rp120-130 juta,” tambah Wamen Fahri.

Wamen Fahri juga menyebutkan bahwa pihaknya bersama tim Kementerian BUMN akan mendalami dan mempelajari praktik terbaik (best practices) dari berbagai negara seperti Turki dan Singapura.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menekankan pentingnya langkah cepat untuk segera menyusun konsep teknis pelaksanaan, tentunya atas seizin Presiden.

Menanggapi kebutuhan perumahan di perkotaan, Wamen Fahri menyatakan bahwa pembangunan rumah vertikal juga menjadi bagian dari rencana besar tersebut.

“Presiden menyarankan agar kita membangun lebih banyak rumah vertikal untuk memperbaiki wajah kota. Tanah di kota sudah sangat mahal, sehingga rumah vertikal menjadi solusi logis,” ujarnya.

Wamen Fahri memastikan bahwa seluruh jenis rumah subsidi, baik rumah tapak (landed house) maupun rumah vertikal, akan masuk dalam skema offtaking oleh lembaga yang diusulkan.

Semua hunian yang memperoleh dukungan negara, baik berupa pembukaan lahan, subsidi konstruksi, maupun subsidi cicilan, akan dikategorikan sebagai social housing.

Rencana besar ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem perumahan nasional yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, dengan sinergi erat antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN.

Partai Gelora: Koperasi Merah Putih Jadi Sejarah Baru dalam Membangun Fondasi Ekonomi Bangsa

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut dengan penuh semangat dan apresiasi atas inisiatif besar Presiden Prabowo Subianto, dalam meluncurkan program 80.081 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada Senin (21/7/2025).

“Ini bukan sekadar program ekonomi adalah tonggak sejarah baru dalam membangun fondasi ekonomi bangsa yang berkeadilan, berdaulat, dan menyeluruh dari bawah ke atas,” kata Zuhrif Hudaya, Ketua DPP Koordinator Bidang (Korbid) Ekonomi & Bisnis Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).

Menurt Zuhrif, langkah ini sejalan dengan visi dan misi Partai Gelora yang menekankan pentingnya redistribusi ekonomi dan keuangan agar tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga merata hingga ke pelosok desa.

Sebab, koperasi adalah instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif dan kemandirian ekonomi rakyat, serta merupakan wujud nyata dari semangat gotong-royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia

“Untuk itu, kami menyatakan dukungan penuh dan siap mendayung bersama, menjadi bagian aktif dalam mempercepat pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih ini, baik melalui kader-kader kami di tingkat desa maupun lewat infrastruktur organisasi yang telah kami bangun,” ujar Zuhrif.

Namun demikian, Partai Gelora memiliki beberapa catatan kritis yang konstruktif agar program ini bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.

Partai Gelora siap menjadi mitra kritis sekaligus penggerak aktif untuk menjamin agar cita-cita besar ini tidak berhenti di dokumen, tetapi hidup di tengah masyarakat.

“Kami berharap program ini bukan sekadar proyek lima tahun, tetapi benar-benar menjadi bagian dari transformasi struktural ekonomi Indonesia menuju negara maju yang kuat secara ekonomi dan berkeadilan sosial,” katanya.

Adapun catatan kritis yang konstruktif agar program ini bisa berjalan efektif dan tepat sasaran yang direkomendasikan Partai Gelora, ada 4 hal.

Pertama soal kelembagaan dan tata kelola yang kuat, kedua menyangkut akses permodalan dan pasar. Ketiga perlu adanya pendampingan dan digitalisasi, serta keempat terkair fungsu sosial dan keadilan ekonomi.

Kelembagaan dan tata kelola yang kuat diharapkan pembentukan koperasi jangan hanya bersifat administratif dan seremonial. Tetapi juga harus didukung dengan sistem kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

“Pengurus koperasi harus diseleksi secara terbuka, memiliki kapasitas, serta dibekali pelatihan intensif,” katanya.

Sedangkan soal akses terhadap permodalan dan asar, koperasi yang dibentuk harus memiliki akses nyata terhadap pembiayaan murah (misalnya dari LPDB atau bank himbara) serta integrasi ke dalam rantai pasok ekonomi lokal dan nasional.

“Jangan dibiarkan koperasi berjalan sendiri tanpa dukungan ekosistem bisnis,” pinta Ketua DPP Korbid Ekonomi & Bisnis Partai Gelora ini.

Kemudian terkait pendampingan dan digitalisasi, diperlukan program pendampingan berkelanjutan, termasuk integrasi teknologi digital untuk tata kelola koperasi, pencatatan transaksi, serta transparansi laporan keuangan agar kepercayaan anggota tetap terjaga.

“Sementara mengenai fungsi sosial dan keadilan ekonomi, koperasi harus menjadi alat distribusi keadilan, bukan malah menjadi kendaraan segelintir elite lokal. Prinsip satu orang satu suara harus dijaga, dan koperasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau,” pungkas Zuhrif.

Fahri Hamzah: Indonesia dan Prabowo Butuh Penafsir yang ‘Beyond’

Partaigelora.id-Menjadi bagian dari pemerintahan tidak berarti serta-merta harus kehilangan daya kritis. Ini menjadi salah satu poin arah kebijakan publik Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang ditekankan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah.

Berdialektika bersama jajaran Koordinator Bidang (Korbid) Kebijakan Publik Partai Gelora, Sabtu (5/7/2025), Fahri mengurai perspektif Partai Gelora Indonesia dalam menyikapi isu pendidikan, politik dan pemerintahan, perubahan iklim dan lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta ekonomi pembangunan.

Fahri menegaskan, kebijakan publik adalah jantung dari partai politik. Salah satu kemampuan terpenting yang semestinya dimiliki oleh siapa pun yang berkecimpung di wilayah politik adalah penguasaan topik kebijakan publik.

Bagi Fahri, saat ini Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto butuh penafsir dengan pemikiran dan solusi di level ‘beyond’ untuk bisa membawa negara ini ke posisi yang tepat di tengah dinamika geopolitik global.

“Kita terlalu besar untuk ikut-ikutan, kita terlalu besar untuk jadi embel-embel,” tegas Fahri.

Dalam dialektika dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini hadir antara lain Ketua Korbid Kebijakan DPP Partai Gelora Sarah Handayani, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Yadi Surya Diputra.

Kemudian Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rully Syumanda, Ketua Bidang Pertanian dan Pangan Denny Riady Alam Pribadi, Ketua Bidang Pendidikan, serta Sekretaris Bidang Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Gelora Indonesia.

Mahfuz Sidik Yakin Suatu Saat Nanti akan Tercipta Perdamaian di Tanah Palestina

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menyakini, bahwa tanah Palestina pada suatu saat nanti akan tercipta perdamaian abadi, yang sekarang tengah diduduki pasukan pendudukan zionis Israel.

Sebab, pada hakikatnya tanah Palestina itu dimililiki oleh tiga agama dari anak cucu Nabi Ibrahim as yang berasal dari orang-orang Yahudi, Nasrani dan Muslim.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi Indonesia Anti Fraud Center (IAFC) dan Partai Gelora yang digelar secara daring di Gelora Media Centre (GMC) pada Kamis (10/7/2025) malam.

Diskusi dengan topik ‘Dinamika Hubungan Iran-Israel : Sejarah, Geopolitik, dan Prospek Masa Depan Konflik di Timur Tengah ini, juga dihadiri Dubes RI-Tiongkok 2005-2009 Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, dan Mantan Ka Bais TNI Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto.

“Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Muslim pada hakikatnya dan pada dasarnya mereka punya hak religius terhadap tanah Palestina, karena berasal dari nenek moyang yang sama dari Nabi Ibrahim as,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).

Menurut Mahfuz, prilaku brutal pemerintahan zionis Israel dibawah pimpinan Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netayanhu yang melakukan genosida dan tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina, tidak mencerminkan keseluruhan sikap masyarakat Yahudi.

“Pemerintah Israel sekarang itu hanya didukung sebagian masyarakat Yahudi. Sebagian lain yang lebih besar di Amerika, di kota-kota Eropa justru demo dan mendukung Palestina,” ujarnya.

Artinya, masyarakat Yahudi pada dasarnya tidak mendukung kebijakan politik zionis dan pemerintahan Benyamin Netayanhu.

“Harapan saya bahwa Palestina satu waktu akan menjadi tanah bersama yang damai,” kata Mahfuz.

Ketua Komisi I DPR 2010-2017 menilai solusi dua negara atau ‘two state solution’ adalah solusi terbaik untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel dan tragedi kemanusiaan di Gaza.

Meski hal itu sulit, karena PM Israel Benyamin Netayanhu ingin merealisasikan mimpinya mewujudkan Israel Raya dan mengusir warga Gaza Palestina, tetapi komunitas internasional diharapkan sekuat tenaga mendorong terwujudnya ‘two state solution’.

Dubes RI-Tiongkok 2005-2009 Mayjen TNI (Purn) Sudrajat mengatakan, Indonesia punya kesempatan untuk berperan lebih dalam mengakhiri konflik geopolitik global, terutama di Timur Tengah.

“Kita bisa menempatkan diri sebagai negara yang punya kesempatan untuk bisa berperan. Tetapi kita juga harus meningkatkan kapasitas agar bisa diterima sebagai negara mediator, baik politik, ekonomi dan hubungan internasional,” kata Sudrajat.

Staf Khusus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Bidang Diplomasi Pertahanan ini mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sebagai pimpinan negara tengah berusaha membangun komunikasi dan hubungan internasional dengan berbagai negara di dunia agar situasi geopolitik global tidak memburuk.

“Kita sekarang dalam keadaan yang tidak baik. Terjadi gelombang, hujan dan angin di lingkungan eksternal dan domestik, semua melanda kita. Maka kita harus betul-betul lebih konsentrasi untuk membangun dalam negeri agar krisis kita tidak terlalu dalam,” katanya.

Sudrajat berharap pemerintah bisa menjalin komunikasi lebih intensif dengan partai politik, termasuk Partai Gelora dalam memberikan pendidikan politik dan pemahaman situasi geopolitik global.

“Agar tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan di dalam negeri, bijak menggunakan media sosial dan mengurangi fitnah-fitnah yang tidak bermutu. Kita semua harus konsentrasi untuk membangun dalam negeri,” tegasnya.

Mantan Ka Bais TNI Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto mengingatkan, bahwa perang kedepan akan lebih canggih lagi dari perang 12 hari antara Iran-Israel beberapa waktu lalu.

Sebab, Israel saat ini sedang mengembangkan senjata baru bernama neokorteks berbasis pada otak manusia.

“Israel sekarang sedang mengembangkan senjata baru namanya itu neokorteks. Strategi yang berbasis pada new korteks manusia, yang diserang bagian otak yang mengatur logika, persepsi, emosi dan keputusan,” kata Soleman B. Ponto.

Tujuan utamanya, Israel akan mengontrol, memanipulasi populasi orang-orang sipil dan menciptakan keputusan yang menguntungkan Isarel, tanpa harus menembakkan peluru, rudal atau bom.

“Israel juga aktif melakukan operasi menyebarkan narasi, memasukkan berita-berita, menyusupi media sosial untuk mengubah opini dunia terutama negara-negara Arab dan Eropa. Israel melakukan manipulasi sistematis,” ujarnya.

Hal ini dilakukan agar opini publik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, pro Israel dan tidak lagi mendukung perjuangan rakyat Palestina.

“Melalui senjata neokorteks dan operasi manipulasi ini akan membuat opini publik dunia dan politik negara lain memberikan tekanan kepada aktivis dan LSM yang pro Palestina supaya lumpuh dan kehilangan kepercayaan. Jadi Israel coba mengendalikan pikiran manusia,” pungkasnya.

Putusan MK RI No.135

Partaigelora.id-Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik indonesia (MK RI) sebagai Penafsir Konstitusi. MK RI memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi dan memutus apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK bersifat final dan binding.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI meminta pandangan para ahli diantaranya mantan ketua MK RI. Patrialis Akbar yang menyatakan “Kita bisa memberikan ukuran putusan MK sesuai konstitusi atau tidak, …tidak ada suatu kewajiban melaksanakan suatu putusan yang tidak sesuai konstitusi, tetapi pada prinsipnya Putusan MK final.”

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki dampak signifikan terhadap Hukum Administrasi Negara (HAN), terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan kewenangan lembaga-lembaga pemerintahan.

Isi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan pemisahan Pemilu Nasional (pemilihan presiden/wakil presiden, anggota DPR/DPD) dan Pemilu Daerah (pemilihan kepala daerah, anggota DPRD). Pemilu lokal atau daerah akan diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional.

Debat mengenai apakah Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XXII/2024 melanggar Konstitusi, khususnya Pasal 22E sedang ramai diperbincangkan.

Pasal 22E UUD 1945 menyatakan:
Pasal 22E ayat (1): “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Pasal 22E ayat (2): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dan Pemilu Daerah (Kepala Daerah, DPRD) dengan jeda waktu tertentu (paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun) memicu perdebatan sengit terkait interpretasi makna atas norma “…setiap lima tahun sekali”

Argumen yang menyatakan putusan ini berpotensi melanggar Konstitusi (khususnya Pasal 22E):

A. Interpretasi Harfiah. “Setiap Lima Tahun Sekali”

Putusan ini melanggar konstitusi berargumen bahwa Pasal 22E ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pemilihan umum secara keseluruhan (yang mencakup semua jenis pemilu yang disebutkan dalam ayat 2) harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dengan memisahkannya, secara de facto, ada jenis pemilu yang tidak lagi terjadi setiap lima tahun dari pemilu sebelumnya, melainkan dengan siklus yang berbeda.

B. Potensi “Constitutional Deadlock”

Saya menilai dan ada beberapa pihak, termasuk Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Ketua MPR RI) dan Ketua K3 (Komisi Kajian Ketatanegaraan) MPR Taufik Basari, khawatir bahwa jika putusan MK ini dilaksanakan, akan terjadi pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri.

Misalnya, jika masa jabatan DPRD tidak bisa atau diperpanjang atau dikosongkan selama jeda 2 (dua) tahun tersebut, hal itu akan melanggar Pasal 18 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu.

Melalui putusan ini bahwa MK telah mengambil peran sebagai “positive legislator” (membuat norma baru) daripada “negative legislator” (membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD).

C. Pencurian Kedaulatan Rakyat.

Bahwa pemisahan ini berpotensi mengurangi atau menghilangkan kedaulatan rakyat karena jeda waktu tersebut dapat menimbulkan kekosongan representasi atau masa transisi yang tidak jelas bagi lembaga-lembaga yang dipilih.

D. Inkonsistensi Putusan MK RI.

Bahwa melihat pada beberapa putusan MK RI terkait Pemilu dan beberapa point pertimbangan MK RI dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 pernah dijadikan dalil dalam Judicial review Keserentakan Pemilu dengan Pemohon Partai Gelora Indonesia, diantaranya: 1. Beban Kerja Penyelenggara Pemilu, 2. Hilangnya fokus Pemilih, 3. Pelemahan peran Partai Politik, dan. 4. Isu Pilpres dengan isu kedaerahan.

Namun. MK RI menolak judicial review tersebut dengan mengatakan dalam pertimbangannya, diantaranya: Tidak ada sesuatu yang mendesak sehingga sistem pemilu perlu tidak diubah dan pelaksanaan Pemilu masalah teknis penyelenggara.

Bahwa menurut DR. Jamaludin Ghofur. SH., M.H dalam diskusi dengan saya, dikatakan: “Semua dikembalikan kepada DPR dan Pemerintah mau ditindak lanjutin atau tidak keputusan MK tersebut dengan konsekuensi hukumnya, dan kedepannya MK RI perlu diberi rambu-rambu agar lembaga ini tidak menjadi simbol otoritarianisme baru.”

Berikut adalah dampak² putusan ini terhadap Hukum Administrasi Negara:

  1. Perubahan Tata Kelola Pemilu dan Lembaga Penyelenggara Pemilu;
  2. Perubahan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
  3. Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Implikasi terhadap Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal Kepastian Hukum dan Efektivitas serta Efisiensi.

Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengharuskan adanya penyesuaian dan reformasi signifikan dalam aspek-aspek Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan tata kelola pemerintahan,khususnya pada tingkat daerah. Namun menimbulkan Polemik Hukum baru atas Putusan a quo.

Ahmad Hafiz. SH.,C.CLA
Direktur LBH Gelora Indonesia
Sekjend Konstitusional Properti indonesia.
Waka Badan Advokasi Bantuan Hukum DPP Gelora Indonesia

Perang Iran-Israel Bagian dari Skenario Pengalihan Perhatian Publik Dunia Atas Tragedi Kemanusiaan di Gaza

Partaigelora.id-Ketua Komisi I DPR 2010-2017 Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa Perang Dunia (PD) III yang dipicu keterlibatan Amerika Serikat (AS) yang membantu Israel menyerang tiga instalasi nuklir Iran di Fordow, Natanz dan Isfahan dinilai masih jauh.

Sebab, hal itu hanya sebagai upaya Israel dan AS untuk melakukan pengalihan perhatian dunia terhadap tragedi kemanusian yang terjadi di Gaza, Palestina dan memuluskan rencana pembentukan negara Israel Raya.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Catatan Demokrasi tvOne bertajuk ‘Lindungi Israel, Amerika Malah Dirudal Iran! pada Selasa (24/6/2026) malam.

“Menurut saya Perang dunia III masih jauh. Tetapi, kalau tragedi kemanusian yang sangat kelam abad ini, yaitu genosida di Gaza Palestina yang dilakukan rezim Zionis Israel dan didukung oleh Amerika akan terus berlangsung dan semakin kelam,” kata Mahfuz.

Menurut Mahfuz, penyerangan tiga instalansi nuklir Iran oleh AS, merupakan keberhasilan Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netayanhu menyeret Amerika masuk dalam perang Iran-Israel.

“Karena dengan cara itulah dia semakin percaya diri dan kekuasaannya masih akan berlanjut. Terbukti setelah kasus penyerangan Amerika ke Iran, polling terhadap Netayanhu di dalam negerinya, tingkat kepercayaannya semakin meningkat,” katanya.

Sehingga Zionis Israel, lanjut dia, akan semakin brutal dalam melakukan tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Karena Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Netayanhu memiliki agenda politik dan ambisi yang sama untuk mengosongkan Gaza dari warga Palestina.

“Artinya apa? Israel dan Amerika punya agenda politik dan ambisi yang sama. Dan kalau hari ini, Amerika menyerang tiga instalasi nuklir Iran itu sebenarnya adalah untuk memuluskan kepentingan Israel zionisme berjalan lancar. Sebab, Iran adalah poros perlawanan yang belum dihancurkan,” ujarnya.

Sekretraris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini berpandangan bahwa perang Iran-Israel sebenarnya adalah satu ‘switch’ yang sengaja dimainkan untuk mengalihkan perhatian publik secara internasional terhadap ‘core isu’ sebenarnya. Yakni tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina.

“Hari ini dan mungkin satu dua minggu ke depan, kita masih sibuk bicara tentang konflik Israel-Iran dan kemungkinan Perang Dunia III dengan segala macam skenarionya. Itu hanya untuk mengalihkan perhatian publik dunia dari ‘Core isu’ aktual, yaitu konflik antara Palestina-Israel dan tragedi kemanusian di Gaza,” jelasnya.

Pecahnya konflik Iran-Israel dan keterlibatan Amerika dalam perang tersebut, sengaja dimainkan isu kepemilikan senjata nuklir oleh Iran, karena Iran dianggap menjadi penghalang bagi Netayanhu dan pemerintah Zionis dalam membangun Israel Raya.

“Sekarang ini poros perlawanan tinggal Iran. Suriah sudah ditaklukkan dengan pergantian rezim. Hizbullah sudah porak poranda, dan Houthi tidak perlu dikwatirkan, karena sangat kecil. Kalau Iran digempur habis-habisan hingga lulu lantak oleh Israel dan Amerika. Maka tidak penghalang apapun bagi Isarel untuk melanjutkan semua ambisi politiknya,” ujar Mahfuz.

Ia menegaskan, di saat masyarakat dunia mempunyai empati kolektif terhadap nasib bangsa Palestina atas dasar isu kemanusiaan, upaya untuk menguasai Palestina dan merealisasikan Israel Raya tidak bisa diwujudkan, disamping Iran juga belum bisa ditaklukkan.

“Isu konflik-Palestina dan yang terjadi di Gaza sekarang ini telah menjelma menjadi kesadaran publik, bukan soal kebencian agama, tapi sudah menjadi isu politik dan kemanusiaan,” tegasnya.

“Kalau itu soal agama, bagaimana kita menjelaskan begitu banyak orang-orang Yahudi yang turun demo di Amerika Serikat, bukan hanya di New York , tapi di banyak Kota di Amerika, termasuk di Eropa. Mereka menentang apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Mereka Yahudi loh, dengan jenggot yang panjang-panjang dan jubah khasnya, tapi mereka menentang Netayanhu,” sambungnya.

Namun, Mahfuz menilai PM Israel Benyamin Netayanhu akan terus melanjutkan operasi militernya tidak hanya di Gaza, tapi juga di Tepi Barat, sampai semua wilayah Palestina dikuasainya dan negara Israel Raya terwujud.

“Jadi fokus Israel tidak hanya Gaza saja, tapi juga Tepi Barat sampai seluruh wilayah Palestina dikuasai. Dan Iran dianggap penghalang yang belum bisa ditaklukkan. Menyeret Amerika masuk ke dalam perang adalah keberhasilan Netayanhu untuk menghancurkan Iran,” pungkasnya.

Situasi Global Makin Memanas, Partai Gelora Gelar Workshop Bahas Kurikulum Geopolitik

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar workshop kaderisasi membahas situasi geopolitik global yang semakin memanas pasca keterlibatan Amerikat Serikat (AS) dalam perang antara Iran-Israel di kawasan Timur Tengah (Timteng).

Workshop ini sengaja digelar untuk memberikan pembekalan kepada para kader Partai Gelora agar memahami situasi terkini geopolitik dan kepentingan nasional Indonesia di kancah global.

Acara tersebut digelar di Gelora Media Center (GMC) di Jakarta pada Minggu (22/6/2025), dengan agenda khusus membahas mengenai kurikulum kaderisasi terkait geopolitik.

Workshop digelar hasil kerja sama Koordinator Bidang (Korbid) Kaderisasi dan Korbid Hubungan Luar Negeri (Hublu) DPP Partai Gelora.

Ketua DPP Korbid Hublu Partai Gelora Henwira Halim mengatakan, hasil workshop ini akan dijadikan bagian dari kurikulum untuk kaderisasi Partai Gelora.

“Muatan geopolitik ini sengaja diberikan bagi kader Partai Gelora, tentu saja untuk bisa memahami situasi terkini global yang sedang berkecamuk dan banyak sekali terjadi perubahan peta politik dunia,” kata Henwira.

Menurut dia, di tengah situasi terkini global, kader Partai Gelora dituntut bisa menempatkan diri dan memahami posisi Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan.

“Kader-kader kita diharapkan bisa memberikan kontribusi positif untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara, serta apa yang menjadi kesepakatan dan kepentingan nasional kita,” ujarnya.

Sehingga arah kebijakan politik luar negeri, geopolitik dan strategi politik luar Indonesia dapat dipahami oleh seluruh kader Partai Gelora.

Henwira mengatakan, ekskalasi konflik Iran-Israel di Timur Tengah diprediksi akan semakin meluas dengan keterlibatan AS yang telah membantu Israel dalam menyerang tiga situs nuklir Iran di Fordo, Natanz dan Isfahan pada Minggu (22/6/2025).

Karena itu, isu geopolitik merupakan salah satu fokus penting bagi Partai Gelora untuk dapat dipahami para kadernya, bukan semata situasi saat ini, tetapi juga karena berkaitan kepentingan nasional di kancah dunia.

“Terima kasih kepada rekan-rekan dari Bidang Kaderisasi sudah mengundang kita. Semoga kalobarasi ini, kedepannya bisa lancar dan kompak, termasuk untuk bidang-bidang lain. Dampaknya, kader Partai Gelora akan semkain mantap dan bisa brekontribusi positif terhadap bangsa dan negara,” tegasnya.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X