Tag: Achmad Nur Hidayat

Awas! Indonesia Terancam Krisis Sosial dan Politik Akibat Inflasi Global, Bisa Kolaps Seperti Sri Langka

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Sanksi ekonomi yang diberikan oleh Barat kepada Rusia telah menyebabkan inflasi global yang cukup berat. Inflasi global semakin berat dengan tambahan sanksi dari negara-negara G7 kepada ekonomi Rusia.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat mengatakan, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini membawa inflasi yang cukup terasa di Indonesia.

Hal ini menyebabkan harga BBM naik secara signifikan mulai dari pertamax, dan pertalite menyusul kemudian, yang akan menimbulkan dampak berantai kenaikan harga berbagai komoditas.

“Inflasi ini menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia kedepan. Dan Inflasi ini meningkatkan resiko terjadinya kontraksi ekonomi,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).

Menurut dia, embargo minyak dan stop impor gas Rusia, sebenarnya tidak hanya merugikan negara-negara Barat sendiri, tetapi juga merugikan dunia.

Ini terjadi karena, harga minyak dan gas di Uni Eropa antara 25-35 persen dari Rusia. Sehingga saat minyak dan gas Rusia hilang, menyababkan harga minyak dan gas dunia naik.

“Hal ini menyebabkan negara-negara di seluruh dunia terutama negara-negara net importir minyak mengalami kenaikan harga yang signifikan,” katanya.

Akibat kenaikan harga minyak dunia, kata MatNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, maka harapan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,3% itu akan sulit tercapai.

“Kemungkinan besar dengan kondisi seperti ini Indonesia berpeluang mengalami pertumbuhan ekonomi hanya dikisaran 4,5% dengan asumsi harga minyak diatas 100 dolar,” ujarnya.

Apabila sanksi ekonomi terhadap Rusia bakal lebih ketat lagi hinga harga minyak mentah mencapai 200 dolar per barel, maka dipastikan banyak negara-negara yang kolaps.

“Di angka ini, APBN kita sudah tidak bisa membendungnya dengan subsidi,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora ini.

“Jika negara tidak siap menghadapi dampak inflasi ini maka dikhawatirkan akan terjadi social unrest seperti yang terjadi di Sri Lanka,” imbuhnya.

Yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, menurut Pengamat Kebijakan Narasi Institute, adalah melakukan Smart Priority APBN. Yakni mengalokasikan APBN untuk infrastruktur, termasuk IKN itu bukan prioritas.

Smart Priority yang dimaksud adalah bagaimana negara menyiapkan dana untuk perlindungan sosial secara memadai.

Dimana negara menghitung berapa jumlah orang miskin yang akan meningkat dari inflasi ini. Peningkatan jumlah orang miskin juga harus di atasi dengan perlindungan sosial.

Karena itu, ketika dana yang seharusnya untuk masyarakat malah disalurkan untuk infrastruktur maka disinilah letak kesalahannya karena angka kemiskinan akan semakin meningkat.

“Dari hal tersebut tentunya Pemerintah harus siap dengan tantangan ekonomi kedepan. Jika tidak maka Indonesia terancam krisis sosial yang berlanjut kepada krisis politik atau kepemimpinan,” pungkas MatNur mengingatkan.

Berbahaya! Gerakan Bawah Tanah 3 Periode Dinilai Bisa Melumpuhkan Kinerja Pemerintahan

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Gerakan bawah tanah 3 periode untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo dinilai telah melumpuhkan kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Gerakan tersebut, dinilai sangat berbahaya bagi kondisi ekonomi, sosial dan politik Indonesia di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dan ketidakpastian situasi global saat ini.

“Bukannya fokus urus ekonomi, tapi pemerintahan Jokowi sebaliknya malah fokus menyiapkan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Padahal harga pokok naik, BBM dan minyak goreng langka, harga daging naik, gula pasir naik dan banyak publik juga kehilangan pekerjaan akibat Covid-19,” kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Senin (4/4/2022).

Menurut dia, semua itu merupakan tugas pokok pemerintahan yang kini dilalaikan oleh pemerintah. Kenaikan harga, lanjutnya, disikapi dengan tidak kompeten. Pemerintah pun belum serius menciptakan pekerjaan kepada rakyatnya.

“Hal ini terlihat dari melencengnya tugas-tugas kementerian seperti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi, Menteri Perdagangan dan Menteri Komunikasi Informatika yang hadir memberikan dukungan 3 periode di sela-sela tugas pemerintahannya,” ungkap Matnur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat.

Matnur mengatakan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) 2022 beberapa waktu lalu, yang dihadiri Presiden Jokowi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta Mendagri Tito Karnavian adalah salah satu contoh bagaimana penyimpangan Kepala Pemerintahan dan menterinya yang mengubah tugas pemerintahan menjadi alat propoganda anti konstitusi dengan meminta perpanjangan 3 periode.

“Kemungkinan acara seperti APDESI tersebut akan marak. Berbagai deklarasi elemen masyarakat diprediksi bermunculan untuk menyukseskan kampanye tiga periodenya Presiden. Deklarasi tersebut adalah hasil kerja bawah tanah pembantu-pembantu Presiden yang bekerja saat ini,” ujar Matnur.

Partai Gelora menegaskan, gerakan bawah tanah 3 periode tersebut, sangat berbahaya. Karena itu, Presiden Jokowi dan para pembantunya dinilai salah arah.

Sebab, telah memunculkan sekelompok elit pemerintahan yang aktif melakukan gerakan bawah tanah untuk menyukseskan pemerintahan jokowi berkuasa selama 3 periode

“Bila propaganda 3 periode tersebut terus dilanjutkan maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru yaitu krisis politik dan kepemimpinan,” tegas Matnur.

Pengamat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini mengatakan, manuver gerakan bawah tanah tersebut akan berdampak 3 hal secara signifikan.

Pertama, Pemerintah akan kehilangan fokus kerja mengatasi persoalan ekonomi dan pemulihan kesehatan akibat Covid-19. “Ini berbahaya buat pemerintahan sendiri,” katanya.

Kedua, Pemerintah akan memasuki sosial unrest (keresahan sosial) terbaru dari kalangan sipil demokrasi yang menentang cita-cita otoritarian tersebut.

“Protes sosial seperti protes BEM, gerakan mahasiswa dan LSM sudah bermunculan diberbagai daerah,” paparnya.

Ketiga, pemerintah mengundang kontroversi politik dikalangan pimpinan partai politik koalisinya dan Para menteri dari kalangan profesional.

“Hal ini membuat pemerintahan koalisi tidak solid dan rawan pecah kongsi,” tandasnya.

Ketiga persoalan tersebut, menurut dia, tidak mendukung stabilitas yang diperlukan untuk pemulihan akibat Covid-19.

Ketiganya bisa berujung kepada instabilitas yang akan menyusahkan rakyat sendiri, katanya.

“Bila Presiden seorang negarawan harusnya presiden berhenti melakukan gerakan bawah tanah tiga periode dan fokus menuntaskan pemerintahan sampai 2024,” tegas Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora ini.

Partai Gelora Nilai Ramadan Tahun Ini akan Jadi Ujian Berat Bagi Umat Islam

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai Ramadan Tahun 2022/1443 H ini akan menjadi ujian berat bagi umat Islam Indonesia dalam menjalankan ibadah puasa.

Sebab, masyarakat akan menghadapi penderitaan bertubi-tubi, di antaranya dengan kenaikan dan kelangkaan sejumlah komoditas, baik itu energi maupun kebutuhan bahan pokok, akibat situasi global yang makin tidak menentu.

“Selain kenaikan BBM, rakyat akan hadapi kenaikan PPN 11 persen, mahal dan langkanya minyak goreng, gula pasir dan daging pada bulan puasa nanti,” kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Rabu (30/3/2021).

Menurut dia, BBM subsidi saat ini akan semakin langka di pasaran. Setelah Premiun menghilang, Pertalite dipastikan juga akan langka dan hilang di pasaran.

Masyarakat akan dipaksa 100 persen menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

“Utang pemerintah ke pertamina yang harus dibayarkan pada akhir 2021 adalah Rp 109 triliun, meliputi Rp 84,4 triliun untuk BBM dan Rp 24,6 triliun untuk listrik,” kata Matnur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat.

Utang yang besar ini, lanjutnya, yang menyebabkan hilangnya BBM bersubsidi Premiun (RON 88) di pompa-pompa bensin Januari-Maret 2022.

“Pertalite akan bernasib sama seperti Premium, tiba-tiba hilang dipasaran. Premiun dan Pertalite akan hilang dari pasaran karena pemerintah tak kunjung membayarkan utangnya kepada Pertamina,” ungkapnya.

Selain itu, dampak Perang Rusia-Ukraina sudah dirasakan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Harga minyak dunia naik 5% menjadi US$ 121 per barel pada Rabu (23/3/2022) lalu.

Hal ini akibat gangguan pada ekspor minyak mentah Rusia dan Kazakhstan lewat pipa Caspian Pipeline Consortium (CPC).

Situasi ini diperparah adanya penyerangan terhadap kilang minyak Aramco, buntut pertikaian Arab Saudi dengan Yaman.

Dua situasi ini tentu saja akan menyebabkan kelangkaan minyak, dan harga minyak dunia akan semakin melambung tinggi.

“Kenaikan ini tentu akan berakibat kenaikan harga BBM di dalam negeri dan tentunya akan menambah beban APBN dalam pengadaan BBM,” ujarnya.

Namun, keputusan Pertamina menaikkan BBM nonsubsidi Pertamax menjadi Rp 16.000 per liter seharusnya tidak dilakukan.

Sebab, akan menambah beban penderitaan masyarakat bertubi-tubi di tengah kenaikan harga dan kelangkaan komoditas.

“Pada periode pertama lalu untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina agar tidak collaps, Presiden Jokowi menyesuaikan BBM non subsidi dengan harga pasar. Tetapi, di tengah bertubi-tubinya penderitaan masyarakat saat ini apakah juga etis menaikkan?” tanyanya.

Pemerintah, kata Matnur, seharusnya fokus mengatasi masalah-masalah bahan pokok dengan kebijakan secara kongkret. Bukan sebaliknya, menaikkan harga BBM subsidi untuk menutupi defisit APBN.

“Rakyat harus mobilisasi untuk hidup lebih mandiri dari hasil produksi sendiri, memenuhi kebutuhan pokok dari kebun rakyat sendiri,” katanya.

Pasar oligariki juga harus diurai dan penjahat penimbun harus ditangkap, serta membuat program digitalisasi pemasok bahan pokok.

Sehingga rakyat mampu mengetahui secara realtime ketersediaan dan harga pokok dari petani.

Pemerintah juga harus sudah mempersiapkan langkah antisipasi dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga minyak ini.

Langkah antisipasi diantaranya dengan mempercepat konversi minyak nabati menjadi BBM dengan menggunakan teknologi dari anak-anak bangsa, seperti mempercepat implementasi D100 (Diesel) dan B100 (Bensin) dari Sawit.

“Jika langkah antisipasi tidak cukup baik dan siap tentunya masyarakat akan merasakan penderitaan secara bertubi-tubi sebagai dampak kenaikan BBM dan dampak turunan yang ditimbulkannya khususnya di Puasa 2022 ini,” katanya.

Pemerintah Diminta Batalkan yang Tidak Prioritas, karena Akan Perburuk Fiskal dan Menambah Jumlah Utang

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Pemerintah diminta membatalkan dua megaproyek besar, yakni pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, karena dianggap membebani keuangan negara dan memperburuk fiskal yang tengah defisit akibat penanganan pandemi Covd-19.

Hal itu disampaikan ekonom senior Rizal Ramli dalam Gelora Talk bertajuk ‘APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara’ yang disiarkan live streaming di Channel YouTube Gelora TV, Rabu (20/10/2021).

“Kita enggak punya uang untuk membangun ibu kota baru, atau proyek ini atau proyek itu. Tapi mereka paksakan juga, bikin Ibukota baru misalnya,” kata Rizal Ramli.

Menurut dia, pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bukan prioritas untuk saat ini dan tidak perlu dipaksakan kelanjutan pembangunannya.

Selain kondisi APBN yang tergerus sangat dalam, kata Rizal Ramli, utang Indonesia juga semakin membengkak. Untuk membayar pokok pinjaman saja, lanjutnya, negara harus menggelontorkan dana Rp 400 triliun.

“Kemudian membayar bunga pinjaman sebesar Rp 370 triliun, sehingga total utang yang harus dibayar negara tahun ini  Rp 730 triliun,” katanya.

Sementara Menteri Keuangan tahun 1998 Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah dinilai telah salah jalan mengeluarkan Perppu 1/2020 ditambah lagi dengan adanya UU Pajak baru (HPP). Sebab, hal ini tidak bisa meningkatkan pendapatan negara.

Saat akan membuat UU tentang perpajakan, lanjutnya, bisa diketahui berapa target yang akan diperoleh. Karena, pajak adalah soal angka dan detail. Namun meski UU sudah diubah, narasinya tetap propaganda dan retorika politik belaka  tanpa ada angka.

Fuad Bawazier juga menilai pemerintah berlaku tidak adil dalam pengenaan pajak, dimana negara kembali memberikan tax amnesty jilid II kepada orang-orang yang melakukan korupsi, sementara rakyat diberikan kenaikan PPn sebesar 11-12 persen.

“Negara negara lain tidak ada yang seperti itu. Saya dari pertama sudah haqqul yakin ini ada unsur kekuatan eksternal yang nitipin,” ujarnya.

Karena itu, mengingatkan agar pemerintah menaikkan penerimaan dan menekan belanja. Khususnya untuk hal-hal yang tidak terlalu perlu dan tidak ada urgensinya.

“Jika diteruskan, maka keuangan negara akan terpuruk semakin dalam. Dimana ancaman krisis fiskal sudah terlihat semakin nyata,” katanya. 

Sedangkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sudah ditetapkan jauh hari sebelum pandemi Covid-19 berlangsung.

“Sekarang kelanjutannya. Ada perubahan yang berubah dari skenario awal. Bila ada situasi berubah, maka upaya yang dilakukan juga berubah. Apalagi,  perubahan situasinya sangat serius. Siapa yang bisa menguji kedalaman pandemi? Tiga bulan lalu, siapa yang bisa memperkirakan saat ini konfirmasi kasus positif di bawah 1000,” kata Misbakhun.

Misbakhun menganggap wajar jika semasa awal pandemi pemerintah menarik utang dari berbagai sumber karena mengalami defisit APBN, yang juga dialami negara lain selama masa pandemi.

Namun, utang yang menumpuk itu bisa diimbingi dengan belanja yang berkualitas dan dirasakan langsung oleh rakyat sampai pada hal-hal yang utama seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

“Fungsinya pajak disitu, dipungut itu untuk kepentingan rakyat. Bagi saya mari kita awasi bersama upaya pemerintah memungut pajak dan upaya kualitas belanja ini. Disitulah kita bisa mengukur manfaat dari APBN,” katanya.

Menurut Misbakhun, perencanaan APBN itu direncanakan tidak hanya dari sisi penerimaan saja, tetapi juga belanja. Untuk mengatasi utang itu, maka penerimaan pajak harus digenjot. Sehingga jika tax ratio rendah, bukan untuk diratapi, tetapi dicarikan jalan keluarnya. 

Anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan, siapa pun menteri ataupun presidennya, maka ketika menghadapi situasi pandemi seperti saat ini bukan tidak mungkin akan mengambil langkah taktis, sebagai langkah antisipatif mengatasi penyebaran wabah dan dampak perekonomian di dalam negeri.

“Pandemi ini juga menjadi ujian bagi para pemimpin, mengenal kelas ujiannya, leadership-nya, dan bagaimana mencari langkah antisipasi terhadap situasi dan keadaan yang ada,” katanya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia Achmad Nur Hidayat mengatakan, pemerintah diminta tidak sembrono dalam mengelola APBN, karena akan berpengaruh pada generasi berikutnya.

“Mengelola APBN saya kira jangan sembrono. Ini menjadi konsen Partai Gelora untuk kita saling berdiskusi melihat masa depan APBN kita. Kalau APBN sembrono, gimana untuk generasi berikutnya,” kata Achmad Nur Hidayat.

Ia mengungkapkan, Partai Gelora sempat mendapat kritik ketika mengundang Rizal Ramli, Fuad Bawazier dan Mukhamad Misbkahun.

Namun, ketiga narasumber tersebut telah menjelaskan berbagai persoalan APBN dan pajak secara lugas, detil dan indah untuk menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih baik lagi dalam mengelola negara.

Sehingga diskusi menjadi lebih menarik dan memberikan pencerahan dan pengetahuan (knowledge), dimana diskusi tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini.

“Mari bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia menuju lima besar dunia,” pungkas Achmad Nur Hidayat.

Indonesia sebagai Ketua dan Tuan Rumah G20 Tahun 2022, Partai Gelora: Kesempatan Jadi Pemain Global

, , , , , ,

Partaigelora.id – Pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dijadwalkan berkunjung ke Ibukota Italia, Roma untuk mengikuti penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Pada momen tersebut, Indonesia akan menerima mandat menjadi ketua dan tuan rumah presidensi G20 untuk 2022.

“Ini adalah momen istimewa bagi Indonesia untuk aktif menawarkan solusi bagi persoalan-persoalan global,” kata Achmad Nur Hidayat (Matnur), Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).

Hal ini tentu saja menjadi tantangan dan kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi pemain global yang disegani dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dunia.

“Bagi Indonesia, event Presidensi G-20 tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan peran Indonesia sebagai pemimpin dari negara berkembang yang menawarkan solusi bagi negara-negara maju,” katanya.

Menurut Alumnus Master Public Policy LKY School of Public Policy NUS dan Harvard University Executive Education ini, tujuan tersebut harus dijadikan agenda kerja Indonesia dalam Presidensi KTT G20 di Tahun 2022.

Setidaknya ada empat agenda kerja, yakni meredakan ketegangan demi ketegangan dunia, mengembalikan relevansi G-20 dalam penanganan Covid-19, melakukan kohenrensi terhadap prinsip perpajakan global, serta melakukan rekomitmen terhadap isu perubahan iklim dan inklusi keuangan.

“Saat ini ketegangan dunia tidak kunjung reda, paska penandatanganan aliansi AUKUS  yang menyebabkan Perancis protes terhadap aliansi militer AS, Inggris dan Australia baru tersebut. Bahkan untuk menunjukkan keseriusan protesnya, Perancis menarik dubesnya dari Australia dan AS,” katanya.

Sementara China memandang AUKUS, Aliansi keamanan baru di kawasn Indo-Pasifik yang dibentuk AS, Inggris dan Australia akan menganggu stabilitas keamanan di wilayah perdagangan Asia-Pasifik.

“China layak khawatir karena dengan kecanggihan armada laut dan 12 kapal selam nuklir baru Australia, China tidak lagi dapat mengamankan jalur perdagangannya dengan tenang terutama laut China Selatan yang terus memanas,” katanya.

Karena itu, ia berharap Indonesia menjadi katalis yang konstruktif dalam memecahkan ketegangan dunia saat ini. Polarisasi AS-China seharusnya tidak merusak tatanan ekonomi dunia.

Apabila ada kompetisi diantara kekuatan ekonomi AS dan China, maka  seharusnya tidak memiliki efek destruktif bagi tatanan ekonomi negara lain.

Indonesia seharusnya  juga menjadi pelopor dalam membuat aturan main kompetisi ekonomi AS dan China yang lebih sehat sehingga negara-negara lain yang mayoritas tidak terkena dampak ekor (tail effects) dari kompetisi tersebut.

Terkait penangan Covid-19, lanjut Matnur, negara G20 dinilai tidak cukup kompak dalam mengatasi pandemi Covid-19. Kebijakan G20 terkait Covid-19 terkesan menjadi lambat, kurang efektif dan kurang koheren.

“Langkah aksi yang diusulkan G20 kurang pas untuk mengatasi dampak pandemi, bahkan kebijakan G20 tampaknya tidak terkoneksi dengan insentif-insentif masing-masing pemerintah,” katanya.

Selanjutnya menyangkut prinsip perpajakan global, menurut Matnur,  banyak negara menerapkan pajak yang berbeda-beda yang akhirnya dinilai menerapkan pajak diskriminasi terhadap perusahaan digital yang umumnya berpusat di Amerika Serikat (AS).

“AS dan negara maju ingin pajak untuk perusahaan teknologi yang berbasis di negaranya tidak dikenakan pajak berganda di negara berkembang anggota G20, namun negara berkembang melihat pajak digital diperlukan untuk memperkuat pendapatan negaranya. Indonesia diharapkan bisa melakukan koherensi terhadap prinsip-prinsip perpajakan global sehingga memiliki kesetaraan perpajakan yang lebih fair dan adil,” ujarnya.

Sedangkan mengenai isu perubahan iklim dan inklusi keuangan, Indonesia bisa mendorong negara G20 berkerjasama lebih serius lagi mencari solusi perubahan iklim global.

“Kerjasama terkait perubahan iklim tidak bisa dilakukan parsial dan tidak kolektif harus kompak dan komitmen harus disampaikan dalam satu voice yang sama. Ini tantangannya,” ungkapnya.

Selain itu, inklusi keuangan juga menjadi isu yang harus dicarikan solusinya, dengan semakin tingginya digitalisasi, masyarakat dunia yang literasi digitalnya rendah tentu tidak dapat menikmati kemajuan digitalisasi saat ini.

“Indonesia harus juga mampu menawarkan agenda kerja inklusi keuangan yang dapat diterapkan oleh sebesar-besarnya masyarakat marginal,” kata pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute ini

Dengan menjadi ketua dan tuan rumah presidensi G20 untuk 2022, Matnur berharap Indonesia harus naik kelas lagi dari sukses menjadi event organizer penyelenggara KTT, serta sukses menjadi aktor aktif yang menguraikan dan menyelesaikan persoalan-persoalan dunia.

Pasca Tragedi KRI Nanggala 402, Partai Gelora Dorong Pemerintah Percepat Holding BUMN Pertahanan

, , , , , ,

Partaigelora.id – Pasca musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang menewaskan 53 awak kapalnya di Perairan Utara Bali pada Sabtu (25/4/2021) lalu, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi sistem anggaran pertahanan nasional, terutama terkait dengan ketersediaan investasi dan ketimpangan anggaran antar matra.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia Achmad Nur Hidayat (Matnoer) mencatat adanya ketimpangan anggaran terkait dengan pertahanan nasional di antara tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

“Tercatat bahwa pada APBN 2020 TNI AD dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 triliun. Sementara, TNI AL alokasi alutsista Rp4,1 triliun dan TNI AU alokasi alutsista Rp2,1 triliun,” ujar Matnoer dalam keterangannya, Rabu (28/4/2021).

Menurut Matnoer, selain itu alokasi peremajaan alutsista dibandingkan komponen lain-lain juga terbilang kecil, sementara peremajaan memerlukan biaya yang besar.

Dia mengatakan masing-masing matra memiliki anggaran peremajaan alutsista sekitar Rp45-Rp50 miliar per tahun atau total Rp135-Rp150 miliar.

Maka itu, Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah untuk mengambil langkah kreatif dari pengambilan sejumlah kebijakan seperti mengaktifkan BUMN pertahanan yang masif.

“Untuk meremajaan alutsista nasional, Indonesia perlu mengaktivasi kemampuan BUMN ketahanan. Saat ini Pemerintah berencana membangun program kemandirian sistem pertahanan melalui pembentukan holding BUMN pertahanan. Holding tersebut meliputi lima BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, PT Pindad, PT PAL dan PT Dahana,” jelasnya.

Matnoer melihat holding BUMN pertahanan masih memiliki implementasi yang masih lamban. Pasalnya, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan BUMN pertahanan dalam menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Apabila holding BUMN Pertahanan bisa diimplementasikan dengan cepat, peremajaan alutsista Indonesia akan lebih murah dan lebih cepat sehingga sistem pertahanan mandiri dan kuat dapat terwujud,” katanya.

Matnoer memandang holding BUMN tersebut perlu dipercepat dan pelibatan multitalent bangsa dalam BUMN tersebut perlu harus dilakukan.

“Holding BUMN Pertahanan harus melibatkan para profesional, ahli keuangan sertaberbagai profesi lain, terkesan saat ini pembentukan BUMN pertahanan tersebut hanya didominasi para veteran tentara dan mafia pertahanan yang rawan dengan konflik kepentingan,” pungkas ekonom Narasi Institute ini.

Partai Gelora Sarankan Ini, Antisipasi Utang BUMN Karya Demi Kepentingan Nasional

, , , , ,

Partaigelora.id – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi alias BUMN Karya di tengah masa pandemi ini, dibayangi oleh beban utang yang tinggi, pendapatan anjlok, laba bersih merosot tajam, dan rugi dengan angka yang signifikan.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat melihat berlarutnya penanganan masalah utang BUMN karya dapat mengurangi kecepatan pertumbuhan ekonomi disaat Indonesia dibutuhkan untuk memiliki pertumbuhan positif di 2021.

“Pemerintah diminta dapat bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah utang perusahaan BUMN Karya yang makin menggunung. Kondisi dengan utang BUMN karya yang tidak terkendali akan menyebabkan persoalan kredibilitas BUMN secara keseluruhan bila tidak segera dicarikan solusinya,” kata Achmad Nur Hidayat (Matnoer) dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Matnoer menegaskan, bahwa persoalan BUMN karya tidak lepas dari pembebanan program infrastruktur yang berlebihan dan tidak diikuti prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

“Proyek yang tidak masuk secara pertimbangan ekonomi tetap dikerjakan sehingga memberatkan neraca BUMN karya disamping konsekuensi gagalnya divestasi proyek-proyek infrastruktur tahun penuh pandemi 2020,” ujarnya.

Matnoer menilai akar masalah menggunungnya utang BUMN adalah kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur nasional.

“Bagi Partai Gelora, persoalan utang ini tidak lepas dari gap antara kemampuan pendanaan dalam negeri dan kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur,” papar Matnoer.

Matnoer mengingatkan bahwa ambisi infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat berbuah simalakama, bila tidak tersedia pendanaan dalam negeri termasuk rencana pembangunan Ibukota baru di Kalimantan Timur.

“Untuk menghindari mangkraknya infrastuktur di masa depan akibat kekurangan dana, Partai Gelora sarankan pemerintah untuk melakukan penambahan modal negara (PMN) kepada BUMN tersebut,” ujarnya.

Namun sebelum dilakukan penambahan tersebut, pemerintah perlu melakukan audit kinerja dan audit investigasi terhadap membengkaknya utang BUMN tersebut.

“Audit tersebut adalah keharusan karena utang membengkak menunjukan BUMN selama ini tidak dikelola secara berkelanjutan.” katanya.

Partai Gelora menilai banyak ketidakefisienan salah satunya karena proyek infrastruktur dijalankan tidak matang pertimbangan ekonominya.

Proyek tersebut dianalisis rugi namun tetap dijalankan oleh pemerintah salah satunya adalah Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dan Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

“Partai Gelora sejak awal lihat Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dan Bandara Kertajati merupakan proyek yang pasti rugi karena tidak matang pertimbangan ekonominya,” tegasnya.

Persoalan lain yang disoroti hidayat adalah masalah pengelolaan BUMN dalam infrastruktur selama ini telah mematikan ekosistem persaingan yang sehat dengan pihak swasta.

Sehingga swasta menjadi terpinggirkan dalam mayoritas proyek infrastruktur pemerintah di era kepemimpinan pak Jokowi.

Hidayat melihat akar masalahnya adalah banyak Dewan Komisaris dan Direksi BUMN merangkap jabatan di kementerian lembaga PUPR, Perhubungan dan BUMN.

“BUMN tiba-tiba menjadi regulator dan eksekutor dalam menjalankan proyek infrastruktur,” katanya.

Kementerian BUMN mengatur jabatan rangkap berdasarkan aturan Peraturan Menteri BUMN Nomor 10 Tahun 2020.

“Sungguh tidak sehat, rangkap jabatan bagi Komisaris dan Direksi BUMN saat ini. Rangkap jabatan berpotensi menyebabkan tidak fokusnya para direksi dalam melaksanakan tugas operasional BUMN,” katanya.

Sebab, rangkap jabatan dalam prakteknya justru menyebabkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti kartel dan perjanjian eksklusif yang menghambat berkembangnya perusahan lain non BUMN.

“Partai Gelora meminta Erick Thohir mencabut Peraturan Menteri BUMN Nomor 10 Tahun 2020 agar persaingan usaha antara BUMN dan Swasta berlangsung sehat demi kepentingan nasional dan demi percepatan ekonomi nasional,” katanya.

Partai Gelora, kata Matnoer, menyarankan pemerintah segera melakukan langkah ini agar BUMN Karya bisa segera sehat dan tidak terjerat hutang lagi.

Pertama, penugasan BUMN Karya untuk infrastruktur perlu piikuti Penguatan Ekuitas BUMN Karya.

Kedua, mendisplinkan BUMN agar menjadi organisasi yang Efisien.

Ketiga, divestasi aset BUMN melalui Lembaga Pembiayaan Indonesia (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA)

Sebagai gambaran, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) pada tahun lalu meraih pendapatan Rp 16,53 triliun, anjlok 39,23% dari tahun sebelumnya. Laba bersih WIKA pun turun signifikan hingga 91,87% menjadi Rp 185,77 miliar.

Jumlah liabilitas jangka pendek WIKA naik menjadi Rp 44,16 triliun dari Rp 30,34 triliun pada 2019. Meski jumlah liabilitas jangka panjang WIKA mengalami penurunan, namun total liabilitas WIKA menanjak jadi Rp 51,45 triliun dari tahun 2019 yang sebesar Rp 42,89 triliun.

Tak jauh beda, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mencatatkan penurunan laba bersih yang signifikan hingga 96,39%. ADHI membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 23,97 miliar sepanjang tahun lalu.

Jumlah liabilitas ADHI pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 32,51 triliun, naik 9,53% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 29,68 triliun. Liabilitas jangka pendek ADHI per tahun lalu senilai Rp 27,06 triliun, sedangkan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 5,44 triliun.

Kondisi lebih tragis dialami oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Mampu mencetak laba sebesar Rp 938,14 miliar pada tahun 2019, WSKT berbalik menderita kerugian hingga Rp 7,38 triliun pada 2020.

Liabilitas jangka pendek WSKT meningkat jadi Rp 48,23 triliun pada 2020 dari sebelumnya Rp 45,02 triliun. Meski total liabilitas menurun dari Rp 93,47 triliun pada 2019 menjadi Rp 89,01 triliun pada 2020, namun bertambahnya jumlah ruas tol milik Waskita yang beroperasi justru menambah beban pinjaman yang mencapai Rp 4,74 triliun atau melonjak 31% secara tahunan.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X