Tag: #Achmad Nur Hidayat

PPKM Darurat Terindikasi Gagal, karena Tidak Terapkan Tiga Instrumen Ini

, , , , , ,

Partaigelora.id – Pemerintah telah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli guna menekan lonjakan Covid-19 di Indonesia yang dipicu merebaknya varian Delta dari India.

Namun, kebijakan PPKM Darurat tersebut, dinilai Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tidak efektif untuk meredam Covid-19 varian Delta karena pemerintah tidak memaksimalkan tiga instrumen kekuasaan.

Terbukti, masih banyak dijumpai perusahaan sektor non esensial dan kritikal yang tidak mematuhi PPKM Darurat, memaksa pekerjanya bekerja di kantor, bukan dari rumah, disamping tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah.

“Pemberlakuan PPKM darurat terindikasi gagal redam lonjakan Covid-19 varian Delta karena pemerintah tidak maksimal menggunakan tiga instrumen kekuasaan,” kata Achmad Nur Hidayat (Matnoer), Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora Indonesia dalam keterangannnya, Kamis (8/7/2021).

Menurut Matnoer, tiga instumen kekuasaan yang dia maksud adalah instrumen law enforcement (penegakan hukum), instrumen keuangan dan instrumen leadership (kepemimpinan).

Indikasi PPKM Darurat terindikasi gagal, karena PPKM Darurat belum memberikan hasil berupa melambatnya laju kematian dan laju kasus aktif sebagaimana PSBB di awal pandemi 2020 lalu, malahan sebaliknya terjadi lonjakan kasus aktif dan laju kematian.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus Covid-19 di Indonesia hingga Rabu (7/7/2021), berjumlah 2.379.397 sejak ditemukan pada Maret 2020 lalu. Ada penambahan 34.379 kasus baru Covid-19 yang merupakan rekor terbaru.

Hal itu mendekati prediksi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut kasus harian bisa mencapai 40 ribu per hari.

Sedangkan pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 1.973.388 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 62.908 orang.

“PPKM Darurat sudah berjalan 6 hari sejak 3 Juli namun belum mampu menghentikan laju kematian dan laju kasus aktif Covid-19.  Laju kesembuhan belum juga menunjukan level normal sebelum PPKM darurat,” ujarnya. 

Ia menilai PPKM Darurat Jawa Bali kurang disertai dengan instrumen penegakan hukum (law enforcement) dibandingkan PSBB lalu.

“Di lapangan banyak perusahaan non esensial dan non kritikal yang tidak mematuhi aturan PPKM. Mereka memaksa karyawan masuk ke kantor. Mereka tidak di hukum tegas,” katanya.

Matnoer melihat lemahnya law enforcement dalam PPKM Darurat terjadi karena tidak dilibatkannya Menko Polhukam Mahfud MD dan jajarannya dalam gugus tugas PPKM Darurat.

“Penunjukan Pak Luhut Menko Marves adalah penunjukan yang tidak dilandasi perencanaan matang akibatnya ada yang miss calculation terkait law enforcement,” tegas Matnoer.

Sedangkan terkait instrumen keuangan, Matnoer juga melihat tidak dikuatkan dalam PPKM Darurat kali ini dalam dukungan anggaran.

“Menko Perekonomian telah mengusulkan tambahan Rp225,4 triliun, namun implementasinya butuh waktu 1-2 minggu paling cepat untuk administrasinya dan butuh waktu 1 bulan untuk implementasi lapangannya. Sementara PPKM darurat berakhir 20 Juli. Artinya, dukungan keuangan terlambat,” ungkapnya.

Kebijakan PPKM Darurat ini, lanjutnya, adalah contoh bagaimana kebijakan penanganan pandemi tidak terstruktur, pemerintah gagap dan tidak belajar selama satu tahun kemarin, ini perlu penangangan langsung oleh Presiden.

“Saya kaget karena penambahan anggaran baru diusulkan setelah PPKM Darurat berjalan tiga hari, padahal RS sudah bleeding keuangannya.  Insentif tenaga kesehatan dan anggaran penambahan obat-obatan tidak bisa menunggu birokrasi administrasi yang panjang,” kata kata pendiri Narasi Institute ini.

Matnoer berharap Presiden Joko Widodo segera  memanggil Menteri Keuangan  Sri Mulyani untuk menyusun draf perubahan dari Perpres No.113 Tahun 2020.

Tanpa perubahan Perpres No.113 Tahun 2020 sebagai payung hukumnya, maka APBN 2021 tidak bisa diubah begitu saja untuk membantu penanganan kesehatan dan bantuan sosial kepada masyarakat

“APBN 2021 tidak didesain mengantisipasi varian Delta Covid-19, karena itu perlu disesuaikan dengan APBN-P 2021 dengan memasukan tambahan anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial yang besar,” katanya. .

Sebab, patut diingat bahwa APBN tidak lagi memerlukan persetujuan DPR seperti tercantum dalam Perpres No.113/2020 merupakan payung hukum perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan APBN tahun 2021.

“Karena itu perubahan APBN 2021 cukup dilakukan perubahan Perpres,” katanya. 

Matnoer menegaskan, selain itu ada gap besar terkait kepemimpinan pemerintah dalam penanganan Covid-19, sehingga kesulitan dalam berkoordinasi. Koordinasi seharusnya berada di tangan Presiden langsung, bukan menteri. 

“Untuk mempersempit gap leadership, PPKM Darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain Presiden. Bila ini varian Delta diibaratkan sebagai serangan masif terhadap publik Indonesia, maka Presidenlah yang harus memimpin counter attack dari serangan tersebut, bukan pembantu Presiden,” paparnya. 

“Hanya Perintah Presiden yang mampu meredam. Presiden juga bisa menutup gerbang pintu masuk Indonesia dari warga asing,” pungkasnya.

Demokrasi dan Vaksinasi COVID-19

, , , , ,

Partaigelora.id – Dunia bergembira karena awal tahun 2021, sejumlah vaksin COVID-19 sudah beredar luas, namun sayangnya imunitas global masih jauh dari terwujud. Kasus COVID-19 makin bertambah dan belum menunjukan tanda yang mereda seiring ditemukannya varian baru COVID-19. Penambahan kasus baru dunia harian 5 Jan 21 sebesar 542.399 meningkat dibandingkan 1 Des 20 sebesar 453.170 kasus baru.

Bagaimana Ekonomi Politik dari Vaksin COVID-19 terutama empat vaksin yang kini sudah tersebar di dunia yaitu Pfizer-Biontech, Oxford-Astrazeneca, Sputnik V, dan Sinopharm-sinovac? Apakah masyarakat dunia menerima keempatnya dengan antusias atau skeptis?

Kampanye vaksinasi massal sedang diluncurkan di seluruh dunia karena pemerintah dunia mencari cara untuk menahan penyebaran COVID-19.

Pfizer-Biontech (AS), Oxford-Astrazeneca (UK), Sputnik V (Rusia), dan Sinopharm-sinovac (China) adalah salah satu vaksin resmi yang didistribusikan di beberapa negara.

Namun Rusia, India, dan China telah dikritik karena terburu-buru proses persetujuan vaksin mereka, dan beberapa orang tetap skeptis untuk divaksinasi.

Secara kesehatan, perusahaan yang memiliki vaksin tersebut berupaya serius mendapatkan pasar vaksin di negara-negara padat penduduk namun upaya tersebut tidak dibarengi dengan alasan scientis dan ilmiah yang memadai.

Seiring dengan negara-negara yang lebih kaya memperluas upaya imunisasi mereka, banyak negara berkembang yang berjuang dengan pandemi masih menunggu antiran vaksin dari negara kaya.

Distribusi Vaksin Jauh Lebih Sulit

Melakukan penyebaran vaksin COVID-19 ke miliaran orang di daerah terpencil dunia adalah hal yang sulit, apalagi bila penyimpanan vaksin tersebut perlu ruang dingin -2 Celcius yang tidak tersedia didaerah terpencil.

Upaya distribusi tersebut perlu melalui banyak sungai, banyak hutan, pegunungan, dan hanya ada sedikit jalan beraspal. Oleh karena itu distribusi vaksin di negara berkembang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi, diprediksi banyak negara berkembang tidak mampu mengamankan kebutuhannya vaksinnya sendiri sehingga negara tersebut membutuhkan bantuan global yang bila diabaikan negara tersebut akan menjadi negara darurat kesehatan.

Negara-negara kaya perlu menjadi yang terdepan untuk memberikan bantuan tersebut namun sayangnya gejolak politik di negara-negara kaya seperti AS sulit diharapkan. Konflik pemilu Trump versus Biden menjadi alasan kenapa AS tidak dapat banyak diharapkan memberikan bantuan dunia setidaknya sampai 20 Januari 2021 saat inagurasi Presiden AS Baru.

Ini adalah alert warning global. Dunia kita membutuhkan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Vaksinasi negara-negara kaya sedang berlangsung dengan baik diantaranya adalah

VAKSIN SPUTNIK V

Vaksin Sputnik V Rusia sedang berjalan di seluruh dunia. Rusia adalah negara pertama yang memberikan persetujuan untuk vaksin manusia. Januari 2021 ini sudah dekat dengan memberikan lampu hijau kepada hewan piaraan yang rentan tertular virus dari manusia.

Namun penanganan negara atas upaya ini telah banyak dikritik. Vaksin coronavirus nya, Sputnik V, menerima persetujuan peraturan pada bulan Agustus, yang hanya diuji pada beberapa lusin orang.

Pada bulan Desember 2020, Rusia meluncurkan kampanye vaksinasi massal sebelum uji coba penuh selesai.

Para pejabat Rusia menyakini bahwa rakyat setuju vaksin yang cepat. Mereka mengatakan Semakin banyak orang mendapatkan vaksinasi, semakin baik untuk kesehatan neagra.

Tapi itu bukan pandangan populer di kalangan orang Rusia. Jajak pendapat terbaru telah menemukan bahwa lebih dari separuh negara (56%) tidak berencana untuk mendapatkan vaksin, setidaknya tidak sampai ada informasi lebih lanjut.

Kini Sputnik V digunakan juga di Argentina sebagai negara ketiga yang menyetujui penggunaan tersebut, setelah Rusia dan Belarus.

Pemerintah tersebut ingin mendapatkan semacam kontrol atas pandemi, dan ternyata Sputnik V jauh lebih murah daripada vaksin yang dibuat oleh Barat.

VAKSIN PFIZER

Distribusi vaksin Pfizer-Biontech telah menghasilkan antrian panjang di seluruh dunia.

Inggris adalah orang pertama yang menyetujui vaksin Pfizer-Biontech untuk penggunaan darurat. Kanada, AS, dan Uni Eropa dengan cepat mengikutinya.

Di seluruh dunia, distribusi vaksin Pfizer menghasilkan antrian panjang seolah publik dunia optimis penuh terhadap vaksin tersebut. Namun masih banyak publik skeptis. Mereka tidak bersedia menyuntikkan diri dengan sesuatu yang saya tidak tahu di mana itu dibuat, apa yang ada di dalamnya, siapa yang menyentuh, yang tidak menyentuhnya kata survei di berbagai negara seperti Inggris, Canada dan Israel.

AS dinilai lebih lambat dalam mendistribusikan vaksin COVID-19 dibandingkan negara lain. Negara lain lebih dahulu bekerja dengan vaksin mereka sendiri.

Di AS, ketidakpercayaan terhadap vaksin secara bertahap menurun. Administrasi Makanan dan Obat memberikan otorisasi penggunaan darurat untuk pengobatan Pfizer dan Moderna, memperluas jangkauan upaya imunisasi negara tersebut.

Tapi negara dengan infeksi paling banyak di dunia ini dinilai terlalu lambat dari yang diharapkan. 20 juta orang Amerika seharusnya mendapatkan suntikan pada akhir tahun 2020. Namun hanya sekitar 3 juta yang melakukannya.

VAKSIN ASTRAZENECA

Vaksin Oxford-Astrazeneca telah disetujui di Inggris sebelum tahun baru. Tidak seperti Pfizer, tidak perlu disimpan dalam suhu dingin – sehingga lebih mudah untuk diangkut dan disimpan.

India telah memberikan lampu hijau untuk pengggunaan Astrazeneca, India diberi otoritas untuk memproduksi versi lokal nya sendiri yang disebut Covishield.

Menteri Kesehatan India menggratiskan ke seluruh negeri demikian pernyataan Harsh Vardhan, Menkes India sebagaimana dikutip India Times.

India juga menyetujui vaksin yang didukung pemerintah sendiri yang disebut Covaxin. Tetapi banyak ahli kesehatan khawatir tentang data efikasi Covaxin yang hilang namun otoritas tetap berjalan memproduksinya.

VAKSIN SINOVAC

Cina telah dikritik serupa tentang program vaksinasinya. Sejak musim panas September, China telah mengelola vaksin yang belum terbukti dari populasi diluar China.

Vaksin china yang diuji diantaranya adalah CoronaVac, dibuat oleh perusahaan Sinovac.

Sinovac sedang diujicobakan pada beberapa kelompok berisiko tinggi di Cina, Brasil, Chili, Turki, dan Indonesia.

Meskipun kurangnya transparansi seputar data percobaan.

Negara timur tengah lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menjadi dua negara pertama yang menyetujui vaksin Sinopharm.

Peran Kebijakan Publik dalam Vaksinasi COVID-19

Tidak mungkin mengabaikan peran politik dalam progam vaksinasi.

Banyak cerita tentang vaksinasi khususnya seputar siapa yang prioritas mendapatkannya yang ternyata menjadi salah satu perdebatan kebijakan publik di dunia.

Di Hungaria, dilema dan debat sangat terlihat. Meskipun negara ini merupakan bagian dari Uni Eropa, dan vaksin Pfizer sudah diluncurkan, pemerintah masih mempertimbangkan lebih banyak dosis dari China dan Rusia. Para oposisi pemerintah mengatakan bahwa para pemimpin negeri sedang melakukan permainan yang berbahaya.

Begitu juga dengan Indonesia, meski vaksin China lebih dahulu diujicobakan, namun pemerintah juga telah memesan vaksin Pfizer dan moderna dari AS dan vaksin Inggris.

Negara-negara yang menjaga keseimbangan geopolitik memiliki tren yang sama yaitu memesan semua vaksin baik dari Barat maupun China.

Meskipun dengan efek yang berbeda-beda, publik tidak mengetahui persis vaksin mana yang disuntikan ditubuhnya.

Inilah dilemanya. Satu sisi penyuntikan vaksin adalah Hak Asasi Manusia, Setiap penduduk berhak memilih jenis vaksin yang akan disuntikan kepada tubuh mereka. Disisi lain negara memiliki kekuatan memaksa warganya divaksin jenis apapun.

Negara yang demokratis seharusnya memberikan ruang kepada warga untuk memilih vaksinnya sendiri termasuk juga untuk tidak divaksin dengan alasan tertentu. Namun akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak negara didunia menjadi negara semi otoriter dalam program vaksinasinya.

Pengambil kebijakan di Indonesia seharusnya menerapkan kebijakan vaksinasi yang menerapkan prinsip-prinsip demokratis seperti membiarkan warganya untuk memilih jenis vaksin yang diinginkannya sendiri tanpa harus dipaksa menggunakan vaksin tertentu (entah dari China, AS, Inggris, Rusia atau Lokal) yang mereka belum yakin efektivitasnya dalam tubuh mereka.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan vaksin gratis kepada seluruh warganya sebagai sinyal kepedulian negara terhadap kesehatan publik warganya namun disaat yang sama pengambil kebijakan juga harus memberi ruang kebebasan kepada warga untuk memilih jenis vaksin yang akan disuntikan ketubuh mereka.

Ada baiknya pemerintah mewajibkan tranparansi bagi seluruh produsen vaksin di Indonesia untuk mengungkapkan data ujiklinisnya kepada publik sehingga publik miliki opsi yang lengkap dan memutuskan vaksinasi mana yang terbaik buat mereka sendiri.

Biarkan masyarakat memilih divaksin berdasarkan data bukan berdasarkan paksaan negara.

Achmad Nur Hidayat
Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X