Tag: Achmad Rilyadi

Partai Gelora Berharap MK Buka Ruang Debat di Persidangan agar Mengetahui Lebih Dalam Perkara Permohonan Gugatan

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyayangkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Partai Gelora terkait aturan keserentakan pemilihan umum dalam Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Padahal legal standing dan dasar pengajuannya diterima, tetapi Majelis Hakim menolak melanjutkan sidang dan berhenti pada pemeriksaan permohonan saja.

Sehingga kesimpulan yang dihasilkan Mahkamah bersifat premature, karena para ahli dan saksi yang diajukan Partai Gelora belum pernah diperiksa.

Apabila ahli dan saksi diperiksa, Fahri yakin pendirian Mahkamah mengenai isu pokok dengan frasa serentak sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 akan bergeser secara fundamental, terkait alasan hukumnya.

Mahkamah diyakini akan menggeser pendiriannya untuk mempertahankan norma haruslah tetap dinyatakan konstitusional, menjadi tidak konstitusional atau inkonstitusional seperti pandangan Partai Gelora.

“Itulah yang kami sayangkan setelah dua aspek ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim MK, yaitu aspek legal standing dan dasar pengajuan diterima justru majelis hakim menolak untuk meneruskan sidang dan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen permohonan,” kata Fahri dalam keterangannya, Senin (11/7/2022).

Fahri pun berharap, jika suatu saat nanti Gelora kembali mengajukan permohonan serupa, Majelis Hakim dapat membuka ruang debat di persidangan untuk mengetahui lebih dalam duduk perkara permohonan gugatan.

“Karena sekali lagi, legal standing Partai Gelora diterima, alasan permohonan dianggap baru dan belum pernah dipakai, artinya diterima, tapi sidang tidak diteruskan karena para hakim MK anggap belum perlu berubah sikap. Maka Bagaimana membuktikan kalau saksi belum diperiksa?” ujar Fahri.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, Partai Gelora tengah mempelajari kemungkinan untuk segera mengajukan kembali gugatan pemisahan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) ke MK dalam waktu dekat.

“Kami sedang mempelajari kemungkinan mengajukan gugatan kembali,” kata Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, gugatan Partai Gelora ini juga bisa menjadi alternatif atas gugatan presidential threshold 0%, yang kerap ditolak MK karena lantaran tidak memiliki legal standing dan lain-lain.

“Pada prinsipnya Partai Gelora ingin memastikan presiden yang dicalonkan berdasarkan pada suara rakyat yang mewakili pikiran dan perasaan hari ini, bukan yang kedaluwarsa,” katanya.

Partai Gelora juga bertujuan memberi peluang bagi lahirnya pemimpin baru di tengah krisis berlarut saat ini.

“Ini sangat merugikan kami sebagai partai politik dan rakyat sebagai pemilik suara. Penolakan MK atas gugatan tersebut prematur dan membingungkan,” tegas Anis Matta.

Seperti diketahui, MK menolak permohonan judicial review nomor perkara: 35/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Gelora yang diwakili oleh Muhammad Anis Matta, Mahfuz Sidik.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (7/7/2022).

Dalam putusannya, MK menolak gugatan Partai Gelora yang menguji Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu.

MK menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 167 Ayat (3) UU Pemilu berbunyi, “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.

Sedangkan Pasal 347 Ayat 1 UU Pemilu menyatakan, “pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”.

Menurut MK, Partai Gelora mempersoalkan frasa “serentak” dan memohon waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama.

Namun, MK berpandangan, permohonan itu sama saja mengembalikan model penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, dan 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah.

“Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa ‘serentak’, sehingga norma Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional,” tulis putusan tersebut.

Anis Matta: Berkas Verifikasi Partai Gelora Sudah Lengkap 100 Persen, Tinggal Diserahkan ke KPU

, , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa berkas verifikasi partai politik (parpol) Partai Gelora sudah lengkap 100 persen dan tinggal diserahkan ke KPU RI untuk proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024.

Sebanyak 34 provinsi/Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) telah menyerahkan berkasnya kepada Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk Verifikasi Parpol.

“Alhamdulillah hari ini sudah lengkap 34 Provinsi yang menyerahkan berkas verpol ke DPN. Satu tahapan kita untuk kemenangan 2024 sudah kita tapaki bersama,” kata Anis Matta dalam arahannya saat Serah Terima Berkas Verifikasi Partai Politik di Pomelotel Jakarta, Selasa (14/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, DPW Partai Gelora Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), Papua dan Papua Barat menjadi DPW terakhir yang menyerahkan bekas verifikasi parpol. Sebelumnya, sudah ada 30 DPW yang menyerahkan berkasnya terlebih dulu sejak 19 Mei 2022 lalu.

“Kita telah menyelesaikan pekerjaan inti kita sebagai partai politik. Dan sebagai calon peserta Pemilu 2024, kita sudah menyelesaikan atau sudah menjawab tantangan kedua,” katanya.

Selanjutnya, untuk menjawab tantangan ketiga, yakni memenangi Pemilu 2024, Partai Gelora akan segera menyiapkan bakal calon legislatif (bacaleg), dan konsolidasi secara masif hingga ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Bismillah, meski tertatih, Allah SWT terus memberikan jalan keluar dalam seluruh aktivitas kita. Insya Allah kita memenangi Pemilu 2024,” ujarnya.

Anis Matta mengungkapkan, bahwa capaian yang telah diraih Partai Gelora hingga saat ini bagian dari mimpi besar atau rencana besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia.

Mimpi besar itu, telah disusun dalam sebuah roap map atau peta jalan, meski didukung dengan sumber daya terbatas.

Kendati begitu, seluruh tahapan-tahapan saat ini dapat dipastikan sedang menuju rencana besar atau ke arah tersebut.

“Setiap mimpi besar dengan resource yang terbatas, pastikan dua syarat terpenuhi. Pertama tabah dan kedua fokus,” pesan Anis Matta.

Ketabahan itu, kata Anis Matta, akan mendatangkan sebuah kesabaraan dan ketekunan. Sehingga bisa fokus pada kekuatan luar biasa yang ada di dalam dirinya, yakni fokus kepada satu tujuan atau target.

“Kita siap menjadi partai politik pertama yang akan mendaftar ke KPU, begitu pendaftaran dibuka pada 1-7 Agustus nanti. Sebelum mendaftar, kita akan selesaikan pengisian SIPOL-nya,” tegas Anis Matta.

Anis Matta mengatakan, berkas verifikasi parpol Partai Gelora yang akan diserahkan ke KPU, sudah melebihi target yang ditetapkan KPU sebagai persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2024.

Yakni sebanyak 100 persen DPW/provinsi, 87 persen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau kabupaten/kota dan 61 persen Dewan Pimpinan Cabang (DPC)/kecamatan.

“Jadi DPW kita 100 persen, jumlah DPD 445 (87 persen) dari 514 kabupaten/kota, dan jumlah DPC 4.395 (61 persen) dari 7.230 kecamatan. KPU hanya mensyaratkan 75 persen DPD dan 50 persen DPC. Artinya, kita sudah melebih target yang ditetapkan KPU,” ungkap Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora saat ini tidak ingin terseret dalam polemik pembentukan koalisi baru seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang digagas Partai Golkar, PPP dan PAN.

Menurut dia, koalisi tersebut masih bersifat dinamis dan bisa jadi bubar di tengah jalan, karena tidak bisa menjawab tantangan-tangan krisis saat ini.

“Koalisi itu, sifatnya masih sangat dinamis dan belum bisa menjawab tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa saat ini. Akibat krisis misalnya, itu inflasi dan kenaikan harga-harga yang naik cepat, tidak bisa mereka jawab. Jadi koalisi ini (KIB, red) belum menjawab tantangan krisis,” tegasnya.

Serah terima berkas verifikasi partai politik ini, selain dihadiri empat ketua DPW, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, para pimpinan bidang DPN Partai Gelora, serta Ketua Pokja DPN untuk Verifikasi Parpol Achmad Chudori.

Partai Gelora Siap Menjadi Parpol Pertama Yang Daftar Sebagai Peserta Pemilu 2024

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan siap menjadi partai politik (parpol) pertama yang akan mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 pada awal Agustus 2022 mendatang.

Kepastian ini, disampaikan setelah Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora setelah menerima berkas verifikasi parpol dari 25 provinsi atau Dewan Pemimpnan Wilayah (DPW). Pada Selasa (31/5/2022) malam, Partai Gelora menerima tambahan 11 DPW dari sebelumnya 14 DPW.

Partai Gelora tinggal menunggu berkas verifikasi parpol dari 9 provinsi/DPW, sehingga genap menjadi 34 provinsi/DPW yang akan dituntaskan paling lambat pada Selasa, 14 Juni 2022 mendatang.

“Malam ini (Selasa, 31/5/2022, red) kita mendapatkan tambahan keyakinan, bahwa Insya Allah pada 14 Pebruari 2024 kita akan menjadi pelaku sejarah baru di Indonesia dan juga dunia,” kata Anis Matta saat memberikan arahan serah terima berkas verifikasi parpol 11 DPW di Pomelotel Jakarta, Selasa (31/5/2022) malam.

Menurut Anis Matta, kemenangan di Pemilu 2024, bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia dan dunia. Sebab, Pemilu 2024 akan melahirkan para pemimpin baru yang harus siap memasuki kehidupan masyarakat global baru, akibat adanya perubahan siklus global.

“Itu sebabnya, saudara-saudara sekalian memenangkan Pemilu 2024, bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia dan penting bagi dunia. Pemimpin-pemimpin baru di setiap negara yang akan memimpin setelah 2024 nanti itu, akan menentukan jalannya sejarah dunia,” katanya.

Saat ini, kata Anis Matta, Partai Gelora memasuki tantangan kedua yakni lolos sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU. Ia yakin tantangan tersebut, dapat dilalui Partai Gelora sebagaimana ketika lolos sebagai parpol berbadan hukum di Kemenkumham beberapa waktu.

“Mudah-mudahan pada bulan Desember yang akan datang kita sudah resmi sebagai peserta Pemilu 2024. Kita sengaja selesaikan pekerjaan ini lebih awal, supaya kita punya lebih banyak waktu untuk mengejar tantangan ketiga yang sebenarnya, yaitu Pemilu 2024,” ujarnya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak hanya sekedar mengejar target lolos ambang batas parlemen (parliamentary thershold) 4 persen, tapi mengejar kemenangan Pemilu 2024. Karena itu, Partai Gelora akan segera menyusun timeliness of work (ketepatan waktu kerja) pemenangan Pemilu 2024.

“Kita sebenarnya pernah ditawari supaya beli saja partai yang ada, bayar Rp 1 miliar sudah jadi daripada bikin baru susah. Saya bilang enggak, kita bikin yang baru. Sebab, kalau kita beli partai, dengan cara itu secara moral kita sudah jatuh. Kita ingin menunjukkan, bahwa kita memang berpolitik ini serius. Amal yang paling afdol itu adalah yang paling berat dan paling besar impactnya pada orang banyak, itulah politik,” ungkapya.

Anis Matta menyadari bahwa dalam pendirian Partai Gelora banyak menemui berbagai kesulitan hambatan di lapangan, apalagi di tengah pademi Covid-19. Namun, semua hambatan tersebut dapat dilalui dan menunjukkan hasil yang menggembirakan sekarang.

Atas capaian ini, Anis Matta memberikan apresiasi kepada kepada seluruh DPW, karena tidak bisa mengatakan bahwa kerja DPW ini lebih berat daripada DPW yang lainnya.

Ia mencontohkan, Banten misalnya, secara wilayah terjangkau, tapi sebenarnya populasinya besar, sementara Kepulauan Riau (Kepri) populasinya kecil, tapi geografisnya pulau-pulau.

“Jadi kita melihatnya itu sebagai persepsi. Sesuatu itu, dianggap berat kalau di dalam persepsi kita, dia kita sebut berat. Dan sesuatu dianggap ringan kalau dalam persepsi kita ringan. Tapi apa yang dilakukan Maluku naik kapal selama 5 hari ke Jakarta untuk mengantar berkas, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, dengan adanya 25 DPW dari 34 DPW yang telah menyerahkan berkas verifikasi parpol, maka sudah 74 persen DPW yang sudah menunaikan tugasnya dalam menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan untuk pendaftaran ke KPU.

“Jadi dari keseluruhan berkas tersebut, ada 58 persen DPD yang diikutsertakan dalam proses pendaftaran dan verifikasi, yaitu 299 DPD dari 514 DPD. Tapi bukan berarti tidak ada DPD kita yang sudah 100 persen capaiannya. Ini cuma memang untuk kebutuhan dan percepatan proses pendaftaran,” jelasnya.

Sementara DPC yang sudah diikutsertakan sebanyak 2.972 DPC dari 7.420 DPC atau sekitar 41 persen. Sedangkan jumlah Anggota yang sudah masuk untuk didaftarkan ke KPU berjumlah 123.571 Anggota, yang dilengkapi KTA, KTP dan surat pernyataan Anggota.

“Yang kita daftarkan juga telah mengcover 65 dapil DPR dari 80 dapil. Ini sudah bisa kita penuhi semua persyaratan pendaftaran ke KPU. Insya Allah ada 9 DPW lagi yang akan menyusul serah terima berkas. Jadwal terakhir tanggal 14 Juni 2022,” katanya.

Mantan Ketua Komisi I DPR RI ini menilai apabila 34 DPW Partai Gelora sudah menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan daftar ke KPU, maka postur kekuatan teritorial Partai Gelora sudah Minimum Esensial Force seperti dalam istilah TNI.

“Postur kekuatan minimal teritorial itu, kalau untuk sekedar lolos PT, Insya Allah lolos. cuma target kita tentu saja melampui PT. Jadi tugas dan agenda kita selanjutnya, adalah menjadikan postur kekuatan teritorial kita menjadi Maksimum Esensial Force hingga menjadi kekuatan pokok yang maksimal,” tegasnya.

Mahfuz mengaku sudah mendapatkan bocoran jadwal terbaru pendaftaran peserta Pemilu 2024 di KPU. Yakni selama 6 hari dari tanggal 8-14 Agustus 2024 seperti yang disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari dalam arahannya secara khusus kepada Partai Gelora pada Jumat (27/5/2022) lalu.

“Jadi komitmen kita di Partai Gelora, kita akan mendaftar di tanggal 8 Agustus 2020, hari pertama pendaftaran. Hari pertama jadi semangat, nomor satu terbangnya sejak awal. Dan tanggal 22 Desember 2022, kita akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024,” katanya.

Ketua Pokja Verifikasi Parpol DPN Partai Gelora Achmad Chudori menambahkan, 11 DPW yang menyerahkan serah terima berkas verfikasi parpol pada Selasa (31/5/2022) malam, adalah DPW Lampung, Bali, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Banten, dan Sulawesi Tengah.

Sementara 14 DPW sebelumnya, adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan.

Sedangkan 9 DPW lagi yang akan menyusul menyerahkan berkas verifikasi parpol adalah Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

“Yang sudah siap hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 serah terima berkas Aceh dan Bangka Belitung, yang lain belum. Kita tunggu sampai tanggal 14 Juni 2022,” kata Chudori.

Acara serah terima berkas 11 DPW pada Selasa (31/5/2022), selain dihadiri 11 Ketua DPW, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, Ketua Bidang Pengembangan Teritorial (Bangter) I Mohammad Syahfan Badri Sampurno.

Lalu, Ketua Bidang Bangter II Achmad Zairofi, Bangter IV Rofi Munawar, Ketua Bangter V Akhmad Faradis, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sutriyono dan lain-lain.

Didepan Ketua KPU, Anis Matta Minta Penyederhanaan Presedural Penyelenggaraan Pemilu 2024

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap Pemilu 2024 memberi peluang kepada orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini. Sehingga jebakan prosedural demokrasi yang menjadi hambatan selama ini tidak ada lagi.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan serah terima berkas verifikasi partai politik (parpol) 7 DPW kepada DPN Partai Gelora yang dihadiri Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Pomelotel, Jakarta, Jumat (27/5/2022) sore.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari hadir secara khusus untuk memberikan arahan penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada DPW, DPD, DPC dan kader Partai Gelora se-Indonesia.

“Mudah-mudahan pada Pemilu 2024 yang akan datang, kita sudah bisa melakukan satu transformasi, dari apa yang saya sebut sebagai demokrasi prosedural kepada demokrasi kualitatif,” kata Anis Matta.

Dengan transformasi tersebut, maka akan memberikan peluang bagi orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini, bailk di legislatif maupun eksekutif.

“Akal-akal terbaik ini akan menjadi akal kolektif Indonesia, maka kita berharap bahwa bangsa ini akan mendapatkan navigator yang bisa menavigasi bangsa kita di tengah krisis yang kompleks saat ini,” ujarnya.

Anis Matta menilai sejak reformasi bergulir, aturan penyelenggaraan pemilu yang dibuat hanya sekedar uji coba saja. Sehingga tidak heran berbagai prosedural administrasi yang diatur selalu berubah-ubah terus.

Padahal prosedural tersebut, ternyata tidak ada hubungannya langsung dengan dampak atau output yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemilu. Tapi hanya sekedar pemenuhan syarat administrasi saja.

“Setiap prosedur penyelenggaraan pemilu harus mempunyai dampak yang maksimum. Saya merasakan betul, begitu banyak prosedur yang sangat melelahkan, tapi sebenarnya tidak punya hubungan secara langsung dengan output yang kita harapkan dari penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar ada penyederhanaan prosedur penyelenggaraan Pemilu 2024, agar tidak menimbulkan kontradiksi-kontradiksi baru lagi, atau korban jiwa seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

“Pada Pemilu 2019 lalu, setiap kursi DPR itu kira-kira korbannya dua nyawa. Jadi ini bukan output yang kita inginkan dari penyelenggaraan pemilu, karena prosedur yang kita buat tidak tepat dan hanya untuk pemenuhan syarat administrasi saja,” katanya.

Dengan penyederhanaan itu, kata Anis Matta, anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 76 triliun itu bisa dihemat, karena banyak prosedur yang tidak perlu harusnya dihilangkan saja.

“Dalam verifikasi parpol ini misalnya, ongkosnya sangat besar. Padahal selama pandemi ini, sebenarnya kita tidak perlu lagi kantor yang besar untuk kegiatan, kita bisa melalui zoom. Dan kalau itu kita sederhanakan, kita bisa memotong banyak ongkos pemilu,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, bahwa KPU telah membuat berbagai kemudaan aturan pendaftaraan peserta dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan UU No.7 Tahun 2017. ” Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit,” kata Hasyim Asya’ri.

Hasyim mengingatkan, agar semua parpol segera menyiapkan pemenuhan persyaratan pendaftaran peserta Pemilu 2024, seperti yang telah dilakukan Partai Gelora.

“Saya sampaikan bahwa hal-hal yang bersifat pemenuhan syarat segera saja disiapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumennya,” kata Ketua KPU RI.

Hasyim menegaskan, hari pemungutan suara telah disepakati pada 14 Februari 2024. KPU juga telah menetapkan jadwal pendaftaran pada parpol awal Agustus 2024, dan pengumuman peserta Pemilu 2024 pada Desember mendatang.

“Nanti bulan Juni, kami akan mengundang partai politik yang berbadan hukum untuk sosialisasi dengan KPU. Kita juga akan memberikan pelatihan pengisian SIPOL, termasuk pemberian user dan password,” katanya.

Ketua KPU RI mengatakan, pendaftaraan peserta Pemilu 2024 akan dibuka dari tanggal 1-7 Agustus 2022. Karena itu, Ia meminta parpol untuk mendaftar di awal-awal waktu, bukan diakhir saat batas waktu pendaftaran atau deadline.

“Kami sangat menyarankan agar hadir dan mendaftardi KPU di hari-hari awal,. Supaya ketika ada yang kurang, ada kesempatan untuk melengkapinya sampai deadline hari terakhir. Jadi waktunya panjang. Tapi kalau hadir 7 Agustus 2022 jam 9 malam, misalkan, dan pendaftaran ditutup jam 24.00 WIB, maka kalau ada dokumen yang tidak ada atau tidak lengkap, sudah enggak ada kesempatan memasukkan lagi, baik lewat SiPOL maupun hardcopy, karena pendaftarannya sudah ditutup,” tegasnya.

Hasyim meminta setiap parpol agar memperhatikan timeline pendaftaran peserta Pemilu 2024 supaya tidak dinyatakan sebagai TMS (tidak memenuhi syarat), karena kesalahan tidak memperhatikan timeline pendaftaran.

“Ini penting bagi teman-teman partai politik untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sampai menghitung timeline-nya, karena dokumen yang dimasukkan bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi,” pungkas Ketua KPU.

Dalam kesempatan ini, sebanyak 7 DPW Partai Gelora kembali menyerahkan berkas verifikasi parpol untuk keperluan pendaftaran peserta Pemilu 2024 pada gelombang keempat. Ketujuh DPW tersebut, adalah DPW Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hingga saat ini, berarti sudah ada 14 DPW yang sudah menyerahkan berkas verifikasi parpol. 7 DPW sebelumnya, yang sudah menyerahkan adalah DPW Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.

Prosesi serah terima berkas ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Pokja DPN untuk verifikasi parpol Achmad Chudori, serta 7 Ketua DPW Partai Gelora.

Rencanananya, pada Selasa (31/5/2022), ada 5 DPW lagi untuk gelombang kelima yang akan menyerakan berkas verifikasi parpol, yakni DPW Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung dan Maluku Utara.

Partai Gelora Sudah Terima Tiga Berkas Verifikasi Parpol dari Berbagai Daerah

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, seluruh DPW Partai Gelora atau 34 provinsi se-Indonesia sudah siap mengikuti Pemilu 2024.

Sudah tiga berkas verifikasi partai politik (parpol) yang diterima Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora dari daerah untuk keperluan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU RI pada Agustus mendatang.

Berkas tersebut, diserahkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sulawesi Barat (Sulbar).

“Malam ini adalah hari kedua menerima berkas dari rekan-rekan DPW Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Ini akan menjadi provokasi besar seluruh DPW untuk segera menyerahkan berkas, karena akan segera diproses tim verifikasi di pusat,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora, Kamis (19/5/2022) malam.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPW Partai Gelora Kaltim menyerahkan berkas verifikasi parpol di 10 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 103 kecamatan atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Sedangkan Ketua DPW Sulbar Hajrul Malik membawa berkas dari 6 DPD dan 69 kecamatan.

Sementara sebelumnya, pada Selasa (17/5/2022) lalu, Ketua DPW Partai Gelora Kalsel Riswandi telah menyerahkan berkas verifikasi dari 12 kabupaten/kota, dan 86 kecamatan.

“Kita atur bergelombang penyerahan berkasnya sampai akhir bulan ini Mei. Seluruh berkas akan diproses oleh tim verifikasi di pusat,” katanya.

Anis Matta berharap pada awal Juni 2022, KPU sudah bisa membuka SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), meski pendaftaran resminya baru dibuka pada Agustus 2022.

Sehingga Tim Pokja DPR Partai Gelora untuk pendaftaran peserta Pemilu 2024 bisa langsung mengisi data SIPOL, dan pada pertengahan Juni diharapkan bisa selesai pengisian datanya.

“Alhamdulillah dengan kerja keras, kegesitan dan keterbatasan di tengah pandemi, saya mengapresisasi seluruh pimpinan di daerah, baik DPW, DPD dan DPC yang telah berhasil menyelesaikan persyaratan, sebelum pendaftarannya dimulai,” ungkap Anis Matta.

Artinya, Partai Gelora tidak hanya siap untuk mengikuti Pemilu 2024 atau sekedar lolos parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen saja, tetapi juga dapat memenuhi target lainnya.

“Kalau kita membaca tanda-tanda kerja keras, pengorbanan dan kegesitan dari teman-teman di daerah, ini semakin meyakinkan kami bahwa, Insya Allah Partai Gelora akan mencapat targetnya pada Pemilu 2024,” ujarnya.

Pada prinsipnya, lanjut Anis Matta, Partai Gelora tidak memiliki hambatan apapun dalam pengumpulan berkas verifikasi parpol.

Hambatan yang terjadi hanya situsional saja, seperti masalah teritori di Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Demikian juga yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena banyak jumlah DPD.

“Tapi yang menarik, adalah temen-temen di daerah misalnya Maluku. Mereka akan datang ke Jakarta menyerahkan berkas naik kapal, itu perjalanannya 5 hari, sama pulangnya jadi 10 hari. Temen-temen Maluku mau merasakan semangat menaklukan gelombang, sesuai namanya Partai Gelombang Rakyat Indonesia,” katanya.

Ketua DPW Partai Gelora Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, DPW Kaltim telah menuntaskan 100 persen persyaratan verifilkasi parpol untuk keperluan pendaftaran di KPU.

“Luas Kalimantan Timur itu sama dengan luas Pulau Jawa. Tapi alhamdullilah dengan kerja keras dan perjuangan yang sangat luar biasa, 10 DPD dan 103 kecamatan sudah menyerahkan berkas 100 persen,” kata Wakil Gubernur Kaltim ini.

Sedangkan Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik mempersilahkan Ketua Umum Partai Gelora untuk memilih DPD mana saja yang akan dilakukan verifikasi untuk membuktikan persyaratan parpol yang telah dikumpulkan.

“Kita persilahkan Ketua Umum memilih DPD mana saja untuk verifikasi, semuanya siap. Soal keterwakilan minimal 30 persen perempuan sudah kita penuhi, malahan di kepengurusan di DPD sudah hampir 50 persen,” kata Hajrul Malik.

Penyerahan berkas verifikasi parpol dari DPW Kaltim dan Sulbar ini, juga dihadiri Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rllyadi, Ketua Bangter IV DPN Partai Gelora Rofi’ Munawar dan Ketua Banter V Achmad Faradis, serta Ketua Pokja DPR untuk pendaftaran peserta Pemilu 2024 Achmad Chudori.

Rencananya, pada Selasa (24/5/2022), DPN Partai Gelombang akan menerima berkas verifikasi parpol tahap ketiga dari 5 DPW. Yakni DPW Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Partai Gelora Mulai Terima Berkas Verifikasi Parpol dari Daerah, DPW Kalsel yang Pertama Menyerahkan

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mulai menerima berkas verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia, Selasa (17/5/2022) petang.

Hal ini sebagai bentuk kesiapan Partai Gelora dalam mengikuti proses verifikasi parpol Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana pendaftarannya akan dibuka pada Agustus 2022 mendatang.

DPW Partai Gelora Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi DPW pertama yang menyerahkan berkas untuk keperluan verifikasi parpol kepada DPN Partai Gelora Indonesia.

Berkas tersebut, diserahkan Ketua DPW Partai Gelora Kalsel Riswandi kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta di Gelora Media Centre, di bilangan Jakarta Selatan.

Ditandai dengan penandatangan BAP penyerahan dokumen bersama Ketua Kelompok Kerja (Pokja) DPR Achmad Chudori yang juga Wakil Sekretaris Jenderal & Teknologi Partai Gelora.

Penyerahan berkas tersebut, juga disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan Ketua Bidang Pengembangan Teritori IV DPN Partai Gelora Rofi’ Munawar.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengapresiasi langkah DPW Kalsel menjadi DPW pertama yang menyerahkan berkas untuk keperluan verifikasi parpol secara lengkap.

“Ini akan menjadi provokasi besar bagi DPW-DPW lainnya untuk segera menyerahkan berkasnya. DPW Kalsel menjadi yang pertama menyerahkan berkasnya secara lengkap,” kata Anis Matta.

Anis Matta menilai penyerahan berkas oleh DPW Kalsel menjadi momentum bagi kesiapan Partai Gelora mengikuti verifikasi parpol KPU sebagai peserta Pemilu 2024.

“Kita pakai momen penyerahan berkas ini, untuk menegaskan kembali kesiapan Partai Gelora mengikuti verifikasi parpol,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, kerja keras yang dilakukan DPW-DPW selama pandemi Covid-19 telah membuahkan hasil, meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan.

“Saya ingin berterima kasih kepada seluruh pengurus pimpinan di daerah, baik itu DPW, DPD dan DPC yang telah bekerja keras di tengah situasi sulit selama pandemi ini” katanya.

Menurut Anis Matta, verifikasi parpol oleh KPU merupakan verifikasi yang kedua setelah verifikasi pertama yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu. Ia yakin Partai Gelora akan lolos sebagai Peserta Pemilu 2024.

“Kerja keras teman-teman semua telah menunjukkan kepada publik, bahwa kita bisa tepat waktu lakukan persiapan verifikasi parpol, bahkan sebelum waktunya,” katanya.

Anis Matta menilai dengan selesainya persiapan verifikasi parpol, maka Partai Gelora bisa fokus pada agenda konsolidasi dan pemenangan Pemilu 2024.

“Insya Allah kita memenangi Pemilu 2024, karena Partai Gelora tidak hanya berpikir menang Pemilu, tapi visi besarnya adalah untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia,” tegas Anis Matta.

Ketua DPW Partai Gelora Kalsel Riswandi mengatakan, DPW Kalsel menjadi DPW pertama dari 34 provinsi se-Indonesia yang telah menyelesaikan berkas verifikasi parpol, ini dapat terwujud karena kerjasama dan kolaborasi dari berbagai fungsionaris dan anggota Partai Gelora se-Kalsel.

“Alhamdulillah, semua persyaratan verifikasi parpol telah kita tuntaskan. Semoga Partai Gelora berkiprah lebih besar menuju kekuatan 5 besar dunia,” ujar Riswandi.

Riswandi mengungkapkan, berkas yang diserahkan terdiri dari berkas yang berasal dari 12 Kabupaten/Kota, serta dari 86 Kecamatan se-KalSel untuk keperluan pendaftaran di KPU.

Dalam penyerahan berkas ke DPN Partai Gelora untuk keperluan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU, Riswandi didampingi Sekretaris DPW Wahyudi dan Wakil Sekretaris Barbital Windy Prasetyo.

Anis Matta: Partai Gelora Siap Ikuti Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, siap mengikuti verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 saat pendaftaran dibuka pada Agustus 2022 mendatang.

“Jadi selama Ramadhan kemarin, kita sepakat seluruh daerah fokus persiapan verifikasi partai politik. Dan kerja-kerja persiapan ini selesai akhir bulan Mei ini,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora saat Halalbihalal fungsionaris DPN Partai Gelora di bilangan Ciganjur, Jakarta Selata, Selasa (10/5/2022) malam.

Halalbihalal ini antara lain dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan para ketua bidang DPN Partai Gelora dan lain-lain.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora sengaja mengejar penyelesaian persiapan verifikasi parpol, sehingga saat pembukaan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 pada Agustus 2022 sudah tidak terkendala persyaratan, karena semuanya telah dipersiapkan dan dipenuhi.

“Kita sengaja mengejar, selesaikan persiapannya terlebih dahulu sebelum pendaftaran. Dengan demikian kita punya kesempatan banyak untuk melakukan konsolidasi dan penggalangan pemenangan Pemilu 2024,” katanya.

Partai Gelora, kata Anis Matta, selama Ramadhan tahun ini mendapatkan lebih besar energi dan tenaga untuk lebih keras lagi menyelesaikan persiapan verifikasi parpol.

“Salah satu pelajaran yang paling penting selama Ramadhan adalah bahwa Allah SWT mengajar kita untuk sampai ke suatu tujuan dengan sesedikit mungkin kesalahan,” katanya.

Maknanya, puasa telah mengajarkan dengan makan sedikit sebenarnya kita bisa hidup. Artinya manusia bisa membebaskan diri dari ketergantungan material ini, meski makan merupakan mitra biologis manusia.

Disamping itu, lanjutnya, kisah Raja Thalut mengalahkan Jalut hanya dengan 4 ribu pasukan dari 80 ribu pasukan dalam kisah Nabi Daud AS juga menjadi inspirasi bagi Partai Gelora dalam penyelesaian persiapan verifikasi parpol.

“Saya mengulangi cerita ini terus agar jangan merasa tidak percaya diri untuk menang. Begitu kepercayaan diri hilang, maka daya tahan juga akan hilang. Kalau daya tahan sudah hilang, tidak ada yang bisa kita raih dalam kehidupan,” katanya.

Kepercayaan diri, keberanian dan daya tahan itu, adalah semua hal yang dipelajari selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

“Kita mengingatkan ini, karena kurang dua tahun lagi jelang Pemilu 2024, kita akan menghadapi benturan-benturan sebagai partai politik baru,” ujarnya.

Sebagai parpol yang akan mengikuti konstentasi Pemilu 2024, Partai Gelora akan melalui tiga etape ujian. Etape ujian pertama sudah berhasil dilalui Partai Gelora berkat berkah dari pandemi Covid-19.

“Kita terdaftar sebagai parpol di Kemenkumham secara online, diverifikasi secara online dan diverfikasi secara online. Berkah betul, ini pertanda baik, walaupun ada Corona,” katanya.

Sedangkan etape ujian kedua adalah verifikasi parpol pendaftaran peserta Pemilu 2024 oleh KPU pada Agustus 2022.

“Persiapan temen-temen di daerah sudah mendekati final. Kita mendahului jadwal ini supaya saat hari H-nya datang kita bisa gunakan waktunya untuk agenda lain, konsolidasi dan pemenangan Pemilu 2024,” katanya.

Sementara etape ujian ketiga, adalah ujian sebenarnya bagi Partai Gelora sebagai parpol yang pertama kali mengikuti pemilu, yang akan digelar pada 14 Pebruari 2024 mendatang.

“Kita akan menciptakan sejarah politik di Indonesia dalam Pemilu 2024, karena banyak orang di luar ragu, apakah Partai Gelora lolos parlementary thershold, sekedar lolos atau lolos sedikit di atas thershold. Insya Allah kita akan melampaui perbincangan orang,” ujarnya.

Anis Matta yakin kehadiran Partai Gelora ditakdirkan menjadi solusi untuk mengatasi krisis sistemik saat ini, serta menjadi navigator baru bangsa Indonesia di tengah krisis yang sedang kita hadapi sekarang.

Secara defacto, menurut Anis Matta, Partai Gelora ingin memberikan jawaban atas keraguan kepada orang-orang di luar sana.

“Sebab, yang berhasil secara defacto, tentu mampu menunjukkan kekuatannya, dialah yang akan berkesempatan memimpin. Allah SWT telah memberikan kerajaan dan kebijaksanaan kepada Nabi Daud AS. Jadi ada sebuah alasan spritual, emosional, intekektual dan alasan fisik persiapan pemilu. Mudah-mudahan ada catatan sejarah baru dalam Pemilu 2024,” tegas Ketua Umum Partai Gelora ini.

Indonesia Butuh Pemimpin yang Mampu Menavigasi dan Mengelola Krisis Sistemik

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia saat ini butuh pemimpin yang mampu melakukan navigasi dalam mengelola krsisis sistemik, sehingga tidak menjadi ‘collateral damage’. Yakni seorang pemimpin visioner dan kuat seperti Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Orang Indonesia itu, selalu mengharapkan pemimpinnya visioner, dan kuat sekaligus, tapi gabungan ini jarang kumpul. Pemimpin seperti ini akan mampu menavigasi bangsa di tengah masalah yang kompleksitas seperti sekarang,” kata Anis Matta dalam Buka Puasa Bersama dan Bincang Santai dengan Wartawan di Gelora Media Center, Jakarta, Sabtu (30/4/2022) petang.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Ahmad Rilyadi ini, Anis Matta mengatakan, sosok Putin sangat disukai masyarakat Indonesia.

Sebab, Putin berhasil membangun Rusia dari reruntuhan pasca bubarnya Uni Soviet. Bahkan kembali menjadi kekuatan global bisa mengimbangi dominasi Amerika Serikat (AS) dan barat (Uni Eropa).

“Kalau Putin dipuji disini, itu karena kita ingin ada pemimpin seperti itu. Jangan hanya kuat, tapi tidak punya visi atau punya visi, tapi tidak kuat. Harus dua-duanya,” ujar Anis Matta.

Anis Matta mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas keberaniannya mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir dalam pertemuan G20 di Bali November 2022 mendatang, kendati diancam bakal diboikot AS dan sekutunya.

“Pembicaraan Presiden Jokowi dengan Putin itu, provokasi besar bagi Amerika, ya memang itu yang harus dilakukan. Seharusnya Indonesia melakukan mediasi dari awal, tidak hanya sekarang,” katanya.

Bahkan Anis Matta berpandangan, kebijakan larangan ekspor CPO yang dilakukan Presiden Jokowi, menjadi bagian dalam proses mengelola situasi krisis dan menavigasi bangsa.

“Kebijakan tersebut, jadi gebrakan dan shock terapy sampai harga normal. Tidak hanya pengusaha yang kena, tapi juga negara-negara yang tergantung CPO Indonesia. Berbulan-bulan psikologi rakyat rusak akibat minyak goreng. Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan rakyat,” katanya.

Menurut Anis Matta, dunia saat ini diambang kehancuran akibat krisis sistemik, dimana semua tatanan global mulai kehilangan relevansinya. AS sendiri saat ini menghadapi krisis keperceyaan dari sekutunya, sehingga berusaha keras menarik pengaruh Uni Eropa dalam perang Rusia-Ukraina.

“Mudah-mudahan tidak terjadi perang secara global. Tapi perang ini sudah melebar kemana-mana karena masing-masing menggunakan kekuatan globalnya. Ini bisa saja menjadi awal Perang Dunia III dan perang nuklir. Kita tidak bisa membayangkan, kapan situasi ketidakpastian ini akan berakhir,” katanya.

Anis Matta meminta situasi ketidakpastian ini, jangan dianggap sebagai masalah, tetapi sebagai peluang. Semua komponen bangsa hendaknya mulai sekarang berkolaborasi secara bersama-sama membuat peta jalan Indonesia sebagai kekuatan global baru seperti menjadi 5 besar dunia.

“Partai Gelora sadar betul, lahir untuk menjawab tantangan ini. Kita perlu kolaborasi nasional untuk membuat peta jalan bersama-sama. Kita harus punya peta jalan menjadi kekuatan global dan menjadi panitia kekuatan global baru,” katanya.

Karena itu, kata Anis Matta, tidak tertarik pada isu polarisasi, kanan-kiri atau cebong kampret, dan tetap akan menggulirkan narasi 5 besar dunia pada Pemilu 2024.

“Partai Gelora tidak tertarik isu polarisai, karena isu polarisasi, kanan-kiri atau cebong kampret itu merusak kiita di tengah krisis sekarang,” tegas Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini memperingatkan kekuatan politik tertentu yang tetap memelihara isu polarisasi untuk mendapatkan suara dengan cara melakukan pembelahan masyarakat dan politik seperti pada Pemilu 2019 lalu.

“Kita tidak memberikan ruang kepada kekuatan-kekuatan politik yang ingin mendapatkan suara dengan cara membelah rakyatnya sendiri dan mendapatkan keuntungan politik dari pembelahan. Cara kemenangan seperti itu, cara menang yang merusak rakyat kita sendiri,” tandasnya.

Dalam situasi ketidakpastian ini, lanjut Anis Matta, para pemimpin nasional harusnya mengupayakan semangat rekonsiliasi nasional, bukan memperpanjang polarisasi dan pembelahan di masyarakat di Pemilu 2024.

“Ini kemarin kenapa Pak Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Jokowi mengejar julukan saja sebagai Bapak Rekonsiliasi. Karena semangat rekonsiliasi ini, menjadi cara kita sebagai bangsa bisa melewati gelombang krisis global yang terjadi saat ini,” pungkasnya.

Ajukan 7 Alasan Uji Materi, Partai Gelora Minta MK Pisahkan Pilpres dengan Pemilu Legislatif

, , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pemeriksaan pendahuluan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keserentakan pemilu yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Kamis (24/3/2022).

Hakim Konstitusi Suhartoyo bertindak sebagai Ketua Panel Hakim, sementara Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Enny Nurbaningsih sebagai Hakim Anggota,

Sidang perkara No. 35/PUU-XX/2022 ini digelar secara daring. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik selaku pemohon terlihat hadir.

Sidang juga dihadiri Bendahara Umum Achmad Rilyadi, serta Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama Antarlembaga DPN Partai Gelora Ratu Ratna Damayani.

Sementara enam kuasa hukum pemohon yang hadir adalah Amin Fahrudin, Aryo Tyasmoro, Slamet, Andi Saputro, Guntur F Prisanto dan Ahmad Hafiz.

Ketua Tim Penasihat Hukum Amin Fahrudin mengatakan, ada 7 alasan uji materi yang diajukan Partai Gelora untuk pemisahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif.

Amin mengatakan, Partai Gelora mempersoalkan tentang keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

“Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan konstitusi (Pasal 6A UUD 1945). Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara terpisah,” kata Amin Fahrudin, Kamis (24/3/2022).

Menurut Amin, alasan pertama permohonan judicial review Partai Gelora, adalah berbeda dengan permohonan yang sudah diajukan sebelumnya.

“Objek yang digugat Partai Gelora dalam permohonan uji materiil ini adalah Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, adalah sebuah materi permohonan yang batu ujinya sama sekali baru dan belum pernah diajukan oleh pihak siapapun sebelumnya,” jelas Amin.

Alasan kedua adalah Putusan MK sebagai living constitution, demi terwujudnya pemilu yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Maksudnya, ada pandangan yang menganggap konstitusi itu hidup, tumbuh atau bergerak menyesuaikan dengan keadaan baru.

“Pada prakteknya Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menerapkan prinsip living constitution pada tiga putusan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan No. 14/PUU-XI/2013 dan Putusan No.55/PUU-XVII/2019. MK pernah menyatakan pemilu terpisah adalah konstitusional, kemudian MK di tahun 2013 menyatakan yang konstitusional adalah pemilu serentak. Akan tetapi dalam putusannya Perludem, MK sebenarnya membuka ruang keterpisahan pemilu meskipun basisnya adalah pemilu lokal dan pemilu nasional. Nah permohonan kita ini ingin memisah antara pileg dan pilpres seperti aturan lama,” ungkapnya.

Adapun alasan ketiga adalah Original Intent dari Perumus Perubahan UUD 1945 terkait Pasal 6A UUD 1945.

“Pemohon melakukan penelusuran terhadap Original Intent dari Para Perumus Perubahan UUD 1945, ditemukan fakta bahwa para anggota Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR RI dalam membahas dan merumuskan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilpres. Terdapat perbedaan mengenai apakah pilpres dilakukan secara serentak ataukah dipisah dengan Pemilu Legislatif,” katanya.

Selanjutnya, alasan keempat adalah keadaan baru setelah Pemilu Serentak seperti tingginya anggaran pemilu. Sebab, Pemilu Serentak tidak terbukti mengefisienkan anggaran seperti yang terlihat pada Pemilu 2019. Saat itu, terjadi pembengkakan anggaran Rp 10 triliun dari Rp15,79 yang disiapkan menjadi Rp25,59 triliun.

Bahkan pada Pemilu Serentak 2019 juga terjadi banyak jatuh korban pada petugas PPS dan PPK yang menyebabkan sebanyak 894 PPS meninggal dunia dan 5.175 orang petugas Pemilu mengalami sakit.

“Keserentakan Pemilu 2019 menjadikan lembaga legislatif lemah. Lemahnya fungsi lembaga DPR dibuktikan dengan lemahnya fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah,” ujarnya.

Alasan kelima menegaskan bahwa Pemilu Serentak menyebabkan pemilih lebih fokus ke Pilpres daripada Pemilu Legislatif.

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dengan lima surat suara sekaligus antara pemilu presiden dengan DPR, DPD dan DPRD memiliki kompleksitas tersendiri.

“Pusat perhatian pemilih sebagian besar tertuju kepada pemilu presiden dibandingkan dengan pemilu legislatif. Terjadi kesenjangan suara tidak sah yang cukup tinggi antara pemilu presiden dengan tiga pemilu lainnya DPR, DPD, dan DPRD, meski partisipasi pemilih datang ke TPS di Pemilu 2019 mencapai 81 persen,” katanya.

Surat suara tidak sah Pilpres hanya 2,38% atau setara dengan 3,7 juta. Sedangkan pemilu DPR mencapai angka 17,5 juta dan pemilu DPD sampai 29,7 juta.

“Salah satu dampak negatif dari keserentakan pemilu presiden dengan pemilu legislatif adalah pemilu legislatif tidak mendapat prioritas yang sama oleh pemilih, padahal sangat penting peranannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia,” katanya.

Kemudian alasan keenam, yakni Pemilu Serentak yg diharapkan membawa keselarasan (coattail effect) pilihan linieritas antara Pilpres dan Pemilu Legislatif tidak terwujud.

“Berdasarkan hasil Pemilu Serentak 2019 di level DPR kehadiran coattail effect tidak terlalu terasa. PDIP dan Gerindra selaku partai politik utama yang mencalonkan presiden hanya memperoleh berkah efek kenaikan perolehan suara tidak lebih dari 2%,” paparnya.

Terakhir, alasan ketujuh adalah Pemilu Serentak untuk penyederhanaan partai tidak terwujud

“Bahwa pemilu serentak juga gagal menyederhanakan jumlah partai yang lolos parlemen, jumlahnya tidak jauh berubah dari 10 partai menjadi 9 partai.” pungkasnya.

Usai kuasa hukum pemohon menyampaikan pokok-pokok pikiran uji materi, tiga Hakim Konstitusi yang menyidangkan Perkara No. 35/PUU-XX/2022 memberikan pandangan terkait proses pemeriksaan berikutnya. Atas masukan ini, kuasa hukum pemohon akan melakukan penyempurnaan gugatan uji materi untuk disidangkan kembali 14 hari yang akan datang.

Hadapi Perubahan Iklim, Partai Gelora Bakal Tanam 10 Juta Pohon Secara Serentak di 34 Provinsi

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan melakukan penanaman 10 juta pohon secara serentak di 34 provinsi dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia pada 28 November 2021 mendatang dengan hastag #BirukanBumiBirukanLangit, #PohonKitaOksigenKita, #PohonKitaHidupKita, #AyoTanamPohon, #GeloraTanam10JutaPohon.

Penanaman pohon tersebut akan difokuskan di tiga titik lokasi, yakni di Kampung Cikoneng, Sub Das Citarik, Cibiru, Cileunyi, Bandung (hulu Das Citarum); Waduk Jatiluhur, Purwakarta dan Muara Gembong (hilir/muara Das Citarum), Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

“Partai Gelora Indonesia mengajak selamatkan bumi, birukan langit dengan menanam pohon melalui program Gelora Tanam 10 Juta Pohon yang akan diselenggrakan secara serentak di 34 propinsi dan berkesinambungan setiap tahun,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021).

Dalam aksi Gelora Tanam 10 juta Pohon ini, Anis Matta akan didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, para fungsionaris DPN dan Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana.

Anis Matta akan melakukan penanaman pohon di Sub Das Citarik, Cibiru, sementara penanaman pohon di Waduk Jatiluhur dan  Muara Gembong akan dipimpin DPD Purwakarta dan Bekasi.

Penanaman 10 juta pohon di tiga lokasi ini akan disiarkan live streaming ke 34 provinsi. Pada saat yang sama 34 DPW Partai Gelora juga akan melakukan penanaman pohon serupa sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Menurut Anis Matta, program menanam 10 juta pohon ini adalah kontribusi kecil Partai Gelora dalam membirukan planet kita. Partai Gelora juga akan meminta setiap kadernya menanam minimal 25 pohon seumur hidupnya.

“Bencana alam yang ditimbulkan oleh perubahan iklim saat ini, telah mengubah planet kita ini, menjadi planet yang sangat tidak nyaman dihuni,” katanya.

Apabila situasi seperti yang sekarang ini, dibiarkan dan terus berlangsung, maka Indonesia akan menghadapi ancaman keamanan nasional yang jauh lebih besar daripada ancaman perang.

“Yang sesungguhnya kita hadapi adalah ancaman kepunahan kita sebagai penghuni bumi,” katanya.

Karena itu, kesepakatan yang telah ditandatangani oleh masyarakat dunia melalui Paris Agreement pada 2015 dan ditandatangani oleh pemerintah Indonesia setahun kemudian, serta kesepakatan baru yang dihasilkan dalam Conference of the Parties (COP)-26 di Glasgow pada 31 Oktober hingga 12 November 2021 lalu, adalah langkah bersama masyarakat dunia yang harus didukung.

Sebab, kesepakatan yang tertuang dalam Paris Agreement dan COP-26 adalah pendekatan yang sangat komprehensif dan harus diikuti secara disiplin.

“Kita sebagai bangsa dan negara dan juga seluruh masyarakat dunia dan dalam konteks itu, kami di Partai Gelora ingin ikut berpartisipasi memberikan kontribusi kecil menanam 10 juta pohon,” katanya.

Selain meminta setiap kader Partai Gelora menanam 25 pohon, ia juga mengajak masyarakat yang akan mendaftar sebagai anggota Partai Gelora untuk menanam 25 pohon sebagai bentuk komitmen untuk membirukan planet ini.

“Semangat membirukan planet ini adalah semangat partisipasi dalam kesepakatan global warga dunia untuk ikut bersama-sama menyelamatkan planet kita, membirukan planet kita, membuat planet kita nyaman dihuni kembali,” ujarnya.

Anis Matta menilai tidak akan ada artinya jika semua kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, teknologi dan kemakmuran pada akhirnya hilang seketika dan lenyap, karena faktor bencana alam.

Program menanam 10 juta pohon, lanjutnya, meski merupakan program partisipasi dari Partai Gelora, namun Anis Matta mengajak  seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan langkah-langkah bersama membirukan kembali planet kita.

“Ayo ikut berpartisipasi dalam program penanaman 10 juta pohon. Karena pohon kita,  adalah oksigen kita, pohon kita adalah hidup kita. Tentu saja Ini, bukan satu-satunya jawaban, tetapi ini yang sekarang bisa kita lakukan untuk sementara sebagai sebuah partai,” tegasnya.

Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana menambahkan, pelaksanaan Gelora Tanam 10 juta pohon ini bekerjasama dengan katan Penyuluh Kehutanan, dan 20 LSM dan ormas.

“Khusus di Muara Gembong, karena muaranya laut kita akan tanam mangrove (pohon bakau). Penanaman 10 juta pohon ini akan disertai ada dan istiadat budaya Sunda,” kata Haris Yuliana.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, lanjut Haris Yuliana, akan menyerahkan bibit tanaman kepada masyarakat sekitar Sub Das Citarik, Cibiru. Bibit tanaman yang akan diserahkan sesuai dengan permintaan masyarakat.

Dalam kegiatan Gelora Tanam 10 Juta Pohon ini, juga digelar lomba foto untuk peserta DPW se-Indonesia dan pewarta foto. “Peserta bisa mengirimkan kegiatan menanam pohonnya di wilayah-wilayah masing, lalu di foto dan dilombakan,” pungkasnya.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X