Tag: Achmad Rilyadi

Partai Gelora Nilai Putusan MK soal Pemilu Terbuka Jadi Tonggak Sejarah Demokrasi Indonesia

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap sistem pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik menilai putusan MK tersebut sebagai tonggak sejarah dalam demokrasi Indonesia.

Anis Matta menegaskan, Pemilu 2024 telah sah menggunakan sistem proporsional terbuka, setelah sebelumnya ada situasi ketidakpastian, dimana ada kemungkinan pemilu menjadi tertutup.

“Alhamdulillah… Sah! Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Menurut Anis Matta, putusan MK yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024 adalah buah kerja kolaborasi dari seluruh rakyat Indonesia.

Ini adalah buah dari kerja kolaborasi rakyat Indonesia yang menghendaki agar suara mereka terwakili sebagaimana mestinya, karena masyarakat demokrasi adalah masyarakat yang terbuka.

Fahri Hamzah mengaku bersyukur 9 hakim konstitusi akhirnya memutuskan tetap mempertahankan sistem proporsional pemilu, bukan pemilu tertutup.

“Hari ini kita bersyukur, bahwa akhirnya para hakim kita memahami betul dan masih memahami betul esensi dari demokrasi kita,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Menurut Fahri, sistem terbuka adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam berdemokrasi. Bahkan menjadi satu kewajiban bagi masyarakat demokrasi untuk menegakkannya.

Sebab, tanpa keterbukaan di dalam memilih seorang pemimpin, maka kita tidak akan bisa meminta pertanggung jawaban pemimpin secara lebih transparan dan terbuka.

“Alhamdulillah …! Demokrasi menang!. Jadi hari ini, kita merayakan satu kemenangan. Hari bersyukur kemenangan demokrasi,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2024-2019 ini berharap MK tidak saja menjadi pengawal konstitusi (The Guardian of The Constitution), tapi juga menjadi pengawal demokrasi (The Guardian of Democrazy)

“Semoga Mahkamah Konsitusi selanjutnya bisa betul betul menjadi tidak saja The Guardian of The Constitution tapi juga The Guardian of Democrazy,” pinta Fahri, caleg Partai Gelora dari Dapil NTB I ini.

Dalam kesempatan ini, Fahri menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia selaku pemilik suara Pemilu 2024, bahwa pemilu tetap terbuka, tidak tertutup.

“Selamat kepada seluruh Rakyat Indonesia, khususnya pemilik suara pada Pemilu 2024 yang akan datang,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 di Pemilu 2024 ini.

Sedangkan Mahfuz Sidik mengatakan, putusan MK yang mempertahakan sistem proporsional terbuka ini sebagai langkah maju yang akan meningkatkan partisipasi publik.

Selain itu, juga akan mendorong pluralisme politik dan memberikan kesempatan lebih besar bagi partai-partai politik kecil untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan negara.

Mahfuz menilai sistem proporsional terbuka akan membantu menciptakan wakil-wakil rakyat yang lebih representatif dan akuntabel.

Dengan sistem ini, pemilih dapat memilih kandidat individual yang mereka yakini dapat mewakili kepentingan mereka dengan lebih baik, bukan hanya memilih partai politik secara keseluruhan.

“Ini akan meningkatkan akuntabilitas para wakil rakyat terhadap pemilih mereka dan mengurangi praktik politik transaksional yang sering terjadi dalam sistem proporsional tertutup,” ujar Mahfuz Sidik.

Partai Gelora, kata Mahfuz, juga menyoroti manfaat sistem proporsional terbuka dalam mendorong partai-partai politik untuk lebih berkomunikasi dengan konstituennya.

Kandidat-kandidat yang ingin terpilih akan terdorong untuk lebih dekat dengan rakyat, memahami aspirasi mereka, dan merancang program kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah pemilihan mereka.

“Ini akan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan pemilih serta memperkuat akar rumput demokrasi di Indonesia,” terangnya.

Mahfuz Sidik berharap bahwa putusan MK ini akan menjadi momentum positif bagi partai politik untuk memperkuat basis dukungan mereka dengan melakukan kampanye yang lebih fokus dan mendalam.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa implementasi yang tepat dari sistem ini akan memerlukan kerja keras dari semua pihak, termasuk partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan masyarakat sipil.

Ia menekankan pentingnya menjaga integritas pemilihan umum dan melaksanakan sistem proporsional terbuka dengan transparansi dan keadilan.

Dirinya berharap bahwa putusan MK ini akan menjadi landasan bagi demokrasi yang lebih kuat dan representatif di Indonesia, serta membuka pintu bagi perkembangan politik yang lebih dinamis dan inklusif.

Dengan keputusan MK ini, menurut Mahfuz, sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024 dapat diharapkan membawa perubahan positif dalam tata kelola politik Indonesia, memperkuat partisipasi publik, dan memperkuat legitimasi perwakilan rakyat.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keputusannya menyatakan, pemilu legislatif (Pileg) yang diterapkan di Indonesia, sejauh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diubah, tetap menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka seperti yang telah diberlakukan sejak 2004.

“Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman didampingi tujuh hakim konstitusi lain (minus Wahiduddin Adams), dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta, Kamis siang (15/6/2023).

MK menyatakan, berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pileg daftar calon terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Diketahui, gugatan yang teregistrasi dengan nomor 114/PPU/XX/2022 itu menggugat sejumlah Pasal di UU Pemilu yang bertumpu pada Pasal 168 ayat (2) tentang sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka.

Lewat gugatan tersebut, enam pemohon masing-masing adalah Demas Brian Wicaksono yang merupakan kader PDI Perjuangan, kader Partai NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono, meminta MK mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Adapun Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, “Pemilu untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.

Para pemohon berpendapat, sistem pemilu proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi. Sebab, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UUD 1945 menerangkan bahwa anggota DPR RI dan DPRD dipilih dalam pemilu, di mana pesertanya adalah partai politik.

Partai Gelora Bakal Gelar Konsolidasi Kader dan Launching Tagline ‘Indonesia Superpower Baru’ di Tangerang

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang memiliki nomor urut 7 pada Pemilu 2024 akan memulai program mobilisasi massa pertamanya di daerah pemilihan (dapil) Banten III Tangerang Raya meliputi wilayah Kabupaten/Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan pada Minggu (19/2/2023).

Hal itu dilakukan Partai Gelora pasca pembentukan Tim Pemenangan Pemilu 2024 dan Koordinator Pemenangan Dapil di 84 Dapil pusat atau DPR RI di sela-sela penutupan Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu di Jakarta pekan lalu.

Silahturahmi dan Konsolidasi Kader Partai Gelora se-Banten ini akan digelar di Indoor Stadium Sport Center, Kelapa Dua, Jalan Raya Legok-Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten.

Acara ini bakal dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

Silaturahmi ini juga akan dihadiri Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai Gelora Dapil Banten III Sarah Azzahra, dan kader Partai Gelora se-Banten.

Konsolidasi Kader Partai Gelora se-Banten ini juga akan digunakan untuk melakukan sosialisasi nomor urut 7 Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024 kepada masyarakat, serta melaunching tagline baru ‘Indonesia Superpower Baru’.

“Insya Allah nanti tanggal 19 Februari 2023, kita akan memulai program mobilisasi massa yang pertama di dapil Banten III,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (14/2/2023).

Partai Gelora, kata Anis Matta, akan melakukan kerja keras di tahap ketiga agar bisa memenangi Pemilu 2024, usai ditetapkan sebagai partai politik (parpol) berbadan hukum pada tahap pertama dan menjadi parpol peserta Pemilu pada tahap kedua.

“Kita akan kerja lebih keras lagi di tahapan ketiga ini dengan harapan menjadi pemenang Pemilu 2024. Mudah-mudahan di dalam sejarah perpolitikan Indonesia, kita bisa membuat sejarah,” jelasnya.

Dengan ridho Allah SWT, Anis Matta berharap semua kerja keras kader Partai Gelora dapat mengilhami seluruh masyarakat Indonesia dan membuka jalan kemenangan di 2024 mendatang.

“Mudah-mudahan Allah SWT takdirkan kita menjadi tulang punggung yang akan menjadi sebab-sebab kejayaan bangsa Indonesia hari ini dan di masa yang akan datang,” ujarnya.

Bacaleg Partai Gelora Dapil Banten III Sarah Azzarah menambahkan, dengan lolosnya Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang, maka seluruh jajaran struktur partai dan bacaleg secara intensif akan bergerak dan membangun kekuatan.

“Bersama Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Bacaleg RI Dapil III Tangerang Raya ini yakin bahwa masyarakat Tangerang Raya akan berperan aktif bersama dalam memenangkan Pemilu 2024 dan membangun Indonesia sebagai negara Superpower Baru,” kata Sarah Azzahra.

Sarah Azzahra menilai, Tangerang Raya menyimpan banyak potensi yang dapat menyokong Indonesia menjadi negara Superpower Baru.

“Saatnya rakyat bangkit dan tidak sebatas duduk manis di bangku penonton. Rakyat harus terlibat penuh dalam pembangunan, karena Indonesia memiliki potensi untuk menjadi Negara Superpower Baru,” tegasnya.

Pemilu Tinggal 12 Bulan, Partai Gelora Bentuk Tim Pemenangan Pemilu 2024

, , , , , ,

Partaigelora.id – Pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Pebruari 2024 tinggal 12 bulan lagi. Untuk menghadapi hal ini, Partai Gelora telah membentuk Tim Pemenangan Pemilu (TPP) 2024.

Selain itu, Partai Gelora juga membentuk 84 Koordinator Pemenangan Daerah Pemilihan (Dapil) di 84 dapil untuk kursi legislatif di DPR RI. Jumlah kursi yang akan diperebutkan di 84 dapil sebanyak 580 kursi.

Pembentukan TPP 2024 dan Koordinator Pemenangan Dapil dibentuk di sela-sela penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 yang digelar Pomelotel Jakarta, pada Kamis (9/2/2023).

“Dalam Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu, kita sudah menyepakati dan memutuskan dibentuk Tim Pemenangan Pemilu Partai Gelora Indonesia dan 84 Koordinator Pemenangan Dapil,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, Jumat (9/2/2023).

Menurut Mahfuz, TPP 2024 ini akan mengkoordinasikan seluruh kerja-kerja pemenangan Pemilu Partai Gelora di pusat maupun di daerah, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.

TPP 2024 Partai Gelora ini, akan dipimpin Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta selaku Ketua Steering Committe (SC), sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Rico Marbun ditunjuk sebagai Ketua Organizing Committee (OC).

Anis Matta selaku Ketua SC TPP 2024 akan didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, serta Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik.

Sedangkan Rico Marbun sebagai Ketua OC akan didampingi Wakil Sekjen Regulasi Organisasi Partai Gelora Handoyo Prihantanto sebagai Sekretaris OC.

“TPP secara periodik akan sering bertemu dan melakukan pertemuan untuk melakukan monitoring, evaluasi, koordinasi dan konsolidasi pemenangan Pemilu,” katanya.

“Untuk kerja-kerja pemenangan tersebut, OC sudah menyusun manajemen kerja pemenangan dapil,” lanjutnya.

Mahfuz menambahkan, 84 Koordinator Pemenangan Dapil yang dibentuk tersebut dibawa koordinasi langsung lima Bidang Pengembangan Teritori (Bangter) DPN Partai Gelora.

“Koordinator Pemenangan Dapil ini juga memiliki kewajiban untuk konsultasi dan koordinasi dengan DPW, sehingga akan menjadi satu kesatuan kerja pemenangan caleg Partai Gelora dari provinsi, kabupaten, kota hingga pusat,” jelasnya.

Sehingga antara DPW dan Koordinator Pemenangan Dapil akan saling bersinergi untuk memenuhi target tersebut. Tidak hanya untuk dapil pusat, tetapi juga di dapil provinsi dan kabupaten/kota.

“Dengan saling bersinergi, maka semua kerja yang dilakukan secara terpadu, sehingga targetnya diharapkan akan tercapai di ketiga level ini,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk mengkordinasikan 84 Koordinator Pemenangan dapil ini, Ketua Bangter I Syahfan Badri Sampurno, Ketua Bangter II Acmad Zairofi, Ketua Bangter III Ahmad Zainuddin, Ketua Bangter IV Rofi’ Munawar dan Ketua Banter V Akhmad Faradis mendapatkan surat tugas secara langsung dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.

Bangter I akan bertanggungjawab pada pemenangan dapil di wilayah Sumatera. Bangter II bertanggungjawab pemenangan dapil di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kemudian Bangter III bertanggungjawab di pemenangan dapil DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Lalu, Bangter IV bertanggungjawab di pemenangan dapil di Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. Terakhir Bangter V bertanggungjawab pada pemenangan dapil di Sulawesi, Maluku dan Papua.

Mahfuz menambahkan, Rakornas Konsolidasi Pemenangan juga menyepakati konsolidasi pemenangan untuk memastikan target terdekat.

“Yaitu pendaftaran Bakal Calon Anggota Legistif (BCAD) yang akan di mulai bulan Mei dengan rekrutmen Bacaleg,” pungkasnya.

Partai Gelora Berharap MK Buka Ruang Debat di Persidangan agar Mengetahui Lebih Dalam Perkara Permohonan Gugatan

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyayangkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Partai Gelora terkait aturan keserentakan pemilihan umum dalam Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Padahal legal standing dan dasar pengajuannya diterima, tetapi Majelis Hakim menolak melanjutkan sidang dan berhenti pada pemeriksaan permohonan saja.

Sehingga kesimpulan yang dihasilkan Mahkamah bersifat premature, karena para ahli dan saksi yang diajukan Partai Gelora belum pernah diperiksa.

Apabila ahli dan saksi diperiksa, Fahri yakin pendirian Mahkamah mengenai isu pokok dengan frasa serentak sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 akan bergeser secara fundamental, terkait alasan hukumnya.

Mahkamah diyakini akan menggeser pendiriannya untuk mempertahankan norma haruslah tetap dinyatakan konstitusional, menjadi tidak konstitusional atau inkonstitusional seperti pandangan Partai Gelora.

“Itulah yang kami sayangkan setelah dua aspek ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim MK, yaitu aspek legal standing dan dasar pengajuan diterima justru majelis hakim menolak untuk meneruskan sidang dan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen permohonan,” kata Fahri dalam keterangannya, Senin (11/7/2022).

Fahri pun berharap, jika suatu saat nanti Gelora kembali mengajukan permohonan serupa, Majelis Hakim dapat membuka ruang debat di persidangan untuk mengetahui lebih dalam duduk perkara permohonan gugatan.

“Karena sekali lagi, legal standing Partai Gelora diterima, alasan permohonan dianggap baru dan belum pernah dipakai, artinya diterima, tapi sidang tidak diteruskan karena para hakim MK anggap belum perlu berubah sikap. Maka Bagaimana membuktikan kalau saksi belum diperiksa?” ujar Fahri.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, Partai Gelora tengah mempelajari kemungkinan untuk segera mengajukan kembali gugatan pemisahan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) ke MK dalam waktu dekat.

“Kami sedang mempelajari kemungkinan mengajukan gugatan kembali,” kata Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, gugatan Partai Gelora ini juga bisa menjadi alternatif atas gugatan presidential threshold 0%, yang kerap ditolak MK karena lantaran tidak memiliki legal standing dan lain-lain.

“Pada prinsipnya Partai Gelora ingin memastikan presiden yang dicalonkan berdasarkan pada suara rakyat yang mewakili pikiran dan perasaan hari ini, bukan yang kedaluwarsa,” katanya.

Partai Gelora juga bertujuan memberi peluang bagi lahirnya pemimpin baru di tengah krisis berlarut saat ini.

“Ini sangat merugikan kami sebagai partai politik dan rakyat sebagai pemilik suara. Penolakan MK atas gugatan tersebut prematur dan membingungkan,” tegas Anis Matta.

Seperti diketahui, MK menolak permohonan judicial review nomor perkara: 35/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Gelora yang diwakili oleh Muhammad Anis Matta, Mahfuz Sidik.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (7/7/2022).

Dalam putusannya, MK menolak gugatan Partai Gelora yang menguji Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu.

MK menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 167 Ayat (3) UU Pemilu berbunyi, “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.

Sedangkan Pasal 347 Ayat 1 UU Pemilu menyatakan, “pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”.

Menurut MK, Partai Gelora mempersoalkan frasa “serentak” dan memohon waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama.

Namun, MK berpandangan, permohonan itu sama saja mengembalikan model penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, dan 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah.

“Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa ‘serentak’, sehingga norma Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional,” tulis putusan tersebut.

Anis Matta: Berkas Verifikasi Partai Gelora Sudah Lengkap 100 Persen, Tinggal Diserahkan ke KPU

, , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa berkas verifikasi partai politik (parpol) Partai Gelora sudah lengkap 100 persen dan tinggal diserahkan ke KPU RI untuk proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024.

Sebanyak 34 provinsi/Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) telah menyerahkan berkasnya kepada Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk Verifikasi Parpol.

“Alhamdulillah hari ini sudah lengkap 34 Provinsi yang menyerahkan berkas verpol ke DPN. Satu tahapan kita untuk kemenangan 2024 sudah kita tapaki bersama,” kata Anis Matta dalam arahannya saat Serah Terima Berkas Verifikasi Partai Politik di Pomelotel Jakarta, Selasa (14/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, DPW Partai Gelora Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), Papua dan Papua Barat menjadi DPW terakhir yang menyerahkan bekas verifikasi parpol. Sebelumnya, sudah ada 30 DPW yang menyerahkan berkasnya terlebih dulu sejak 19 Mei 2022 lalu.

“Kita telah menyelesaikan pekerjaan inti kita sebagai partai politik. Dan sebagai calon peserta Pemilu 2024, kita sudah menyelesaikan atau sudah menjawab tantangan kedua,” katanya.

Selanjutnya, untuk menjawab tantangan ketiga, yakni memenangi Pemilu 2024, Partai Gelora akan segera menyiapkan bakal calon legislatif (bacaleg), dan konsolidasi secara masif hingga ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Bismillah, meski tertatih, Allah SWT terus memberikan jalan keluar dalam seluruh aktivitas kita. Insya Allah kita memenangi Pemilu 2024,” ujarnya.

Anis Matta mengungkapkan, bahwa capaian yang telah diraih Partai Gelora hingga saat ini bagian dari mimpi besar atau rencana besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia.

Mimpi besar itu, telah disusun dalam sebuah roap map atau peta jalan, meski didukung dengan sumber daya terbatas.

Kendati begitu, seluruh tahapan-tahapan saat ini dapat dipastikan sedang menuju rencana besar atau ke arah tersebut.

“Setiap mimpi besar dengan resource yang terbatas, pastikan dua syarat terpenuhi. Pertama tabah dan kedua fokus,” pesan Anis Matta.

Ketabahan itu, kata Anis Matta, akan mendatangkan sebuah kesabaraan dan ketekunan. Sehingga bisa fokus pada kekuatan luar biasa yang ada di dalam dirinya, yakni fokus kepada satu tujuan atau target.

“Kita siap menjadi partai politik pertama yang akan mendaftar ke KPU, begitu pendaftaran dibuka pada 1-7 Agustus nanti. Sebelum mendaftar, kita akan selesaikan pengisian SIPOL-nya,” tegas Anis Matta.

Anis Matta mengatakan, berkas verifikasi parpol Partai Gelora yang akan diserahkan ke KPU, sudah melebihi target yang ditetapkan KPU sebagai persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2024.

Yakni sebanyak 100 persen DPW/provinsi, 87 persen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau kabupaten/kota dan 61 persen Dewan Pimpinan Cabang (DPC)/kecamatan.

“Jadi DPW kita 100 persen, jumlah DPD 445 (87 persen) dari 514 kabupaten/kota, dan jumlah DPC 4.395 (61 persen) dari 7.230 kecamatan. KPU hanya mensyaratkan 75 persen DPD dan 50 persen DPC. Artinya, kita sudah melebih target yang ditetapkan KPU,” ungkap Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora saat ini tidak ingin terseret dalam polemik pembentukan koalisi baru seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang digagas Partai Golkar, PPP dan PAN.

Menurut dia, koalisi tersebut masih bersifat dinamis dan bisa jadi bubar di tengah jalan, karena tidak bisa menjawab tantangan-tangan krisis saat ini.

“Koalisi itu, sifatnya masih sangat dinamis dan belum bisa menjawab tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa saat ini. Akibat krisis misalnya, itu inflasi dan kenaikan harga-harga yang naik cepat, tidak bisa mereka jawab. Jadi koalisi ini (KIB, red) belum menjawab tantangan krisis,” tegasnya.

Serah terima berkas verifikasi partai politik ini, selain dihadiri empat ketua DPW, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, para pimpinan bidang DPN Partai Gelora, serta Ketua Pokja DPN untuk Verifikasi Parpol Achmad Chudori.

Partai Gelora Siap Menjadi Parpol Pertama Yang Daftar Sebagai Peserta Pemilu 2024

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan siap menjadi partai politik (parpol) pertama yang akan mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 pada awal Agustus 2022 mendatang.

Kepastian ini, disampaikan setelah Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora setelah menerima berkas verifikasi parpol dari 25 provinsi atau Dewan Pemimpnan Wilayah (DPW). Pada Selasa (31/5/2022) malam, Partai Gelora menerima tambahan 11 DPW dari sebelumnya 14 DPW.

Partai Gelora tinggal menunggu berkas verifikasi parpol dari 9 provinsi/DPW, sehingga genap menjadi 34 provinsi/DPW yang akan dituntaskan paling lambat pada Selasa, 14 Juni 2022 mendatang.

“Malam ini (Selasa, 31/5/2022, red) kita mendapatkan tambahan keyakinan, bahwa Insya Allah pada 14 Pebruari 2024 kita akan menjadi pelaku sejarah baru di Indonesia dan juga dunia,” kata Anis Matta saat memberikan arahan serah terima berkas verifikasi parpol 11 DPW di Pomelotel Jakarta, Selasa (31/5/2022) malam.

Menurut Anis Matta, kemenangan di Pemilu 2024, bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia dan dunia. Sebab, Pemilu 2024 akan melahirkan para pemimpin baru yang harus siap memasuki kehidupan masyarakat global baru, akibat adanya perubahan siklus global.

“Itu sebabnya, saudara-saudara sekalian memenangkan Pemilu 2024, bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia dan penting bagi dunia. Pemimpin-pemimpin baru di setiap negara yang akan memimpin setelah 2024 nanti itu, akan menentukan jalannya sejarah dunia,” katanya.

Saat ini, kata Anis Matta, Partai Gelora memasuki tantangan kedua yakni lolos sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU. Ia yakin tantangan tersebut, dapat dilalui Partai Gelora sebagaimana ketika lolos sebagai parpol berbadan hukum di Kemenkumham beberapa waktu.

“Mudah-mudahan pada bulan Desember yang akan datang kita sudah resmi sebagai peserta Pemilu 2024. Kita sengaja selesaikan pekerjaan ini lebih awal, supaya kita punya lebih banyak waktu untuk mengejar tantangan ketiga yang sebenarnya, yaitu Pemilu 2024,” ujarnya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak hanya sekedar mengejar target lolos ambang batas parlemen (parliamentary thershold) 4 persen, tapi mengejar kemenangan Pemilu 2024. Karena itu, Partai Gelora akan segera menyusun timeliness of work (ketepatan waktu kerja) pemenangan Pemilu 2024.

“Kita sebenarnya pernah ditawari supaya beli saja partai yang ada, bayar Rp 1 miliar sudah jadi daripada bikin baru susah. Saya bilang enggak, kita bikin yang baru. Sebab, kalau kita beli partai, dengan cara itu secara moral kita sudah jatuh. Kita ingin menunjukkan, bahwa kita memang berpolitik ini serius. Amal yang paling afdol itu adalah yang paling berat dan paling besar impactnya pada orang banyak, itulah politik,” ungkapya.

Anis Matta menyadari bahwa dalam pendirian Partai Gelora banyak menemui berbagai kesulitan hambatan di lapangan, apalagi di tengah pademi Covid-19. Namun, semua hambatan tersebut dapat dilalui dan menunjukkan hasil yang menggembirakan sekarang.

Atas capaian ini, Anis Matta memberikan apresiasi kepada kepada seluruh DPW, karena tidak bisa mengatakan bahwa kerja DPW ini lebih berat daripada DPW yang lainnya.

Ia mencontohkan, Banten misalnya, secara wilayah terjangkau, tapi sebenarnya populasinya besar, sementara Kepulauan Riau (Kepri) populasinya kecil, tapi geografisnya pulau-pulau.

“Jadi kita melihatnya itu sebagai persepsi. Sesuatu itu, dianggap berat kalau di dalam persepsi kita, dia kita sebut berat. Dan sesuatu dianggap ringan kalau dalam persepsi kita ringan. Tapi apa yang dilakukan Maluku naik kapal selama 5 hari ke Jakarta untuk mengantar berkas, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, dengan adanya 25 DPW dari 34 DPW yang telah menyerahkan berkas verifikasi parpol, maka sudah 74 persen DPW yang sudah menunaikan tugasnya dalam menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan untuk pendaftaran ke KPU.

“Jadi dari keseluruhan berkas tersebut, ada 58 persen DPD yang diikutsertakan dalam proses pendaftaran dan verifikasi, yaitu 299 DPD dari 514 DPD. Tapi bukan berarti tidak ada DPD kita yang sudah 100 persen capaiannya. Ini cuma memang untuk kebutuhan dan percepatan proses pendaftaran,” jelasnya.

Sementara DPC yang sudah diikutsertakan sebanyak 2.972 DPC dari 7.420 DPC atau sekitar 41 persen. Sedangkan jumlah Anggota yang sudah masuk untuk didaftarkan ke KPU berjumlah 123.571 Anggota, yang dilengkapi KTA, KTP dan surat pernyataan Anggota.

“Yang kita daftarkan juga telah mengcover 65 dapil DPR dari 80 dapil. Ini sudah bisa kita penuhi semua persyaratan pendaftaran ke KPU. Insya Allah ada 9 DPW lagi yang akan menyusul serah terima berkas. Jadwal terakhir tanggal 14 Juni 2022,” katanya.

Mantan Ketua Komisi I DPR RI ini menilai apabila 34 DPW Partai Gelora sudah menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan daftar ke KPU, maka postur kekuatan teritorial Partai Gelora sudah Minimum Esensial Force seperti dalam istilah TNI.

“Postur kekuatan minimal teritorial itu, kalau untuk sekedar lolos PT, Insya Allah lolos. cuma target kita tentu saja melampui PT. Jadi tugas dan agenda kita selanjutnya, adalah menjadikan postur kekuatan teritorial kita menjadi Maksimum Esensial Force hingga menjadi kekuatan pokok yang maksimal,” tegasnya.

Mahfuz mengaku sudah mendapatkan bocoran jadwal terbaru pendaftaran peserta Pemilu 2024 di KPU. Yakni selama 6 hari dari tanggal 8-14 Agustus 2024 seperti yang disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari dalam arahannya secara khusus kepada Partai Gelora pada Jumat (27/5/2022) lalu.

“Jadi komitmen kita di Partai Gelora, kita akan mendaftar di tanggal 8 Agustus 2020, hari pertama pendaftaran. Hari pertama jadi semangat, nomor satu terbangnya sejak awal. Dan tanggal 22 Desember 2022, kita akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024,” katanya.

Ketua Pokja Verifikasi Parpol DPN Partai Gelora Achmad Chudori menambahkan, 11 DPW yang menyerahkan serah terima berkas verfikasi parpol pada Selasa (31/5/2022) malam, adalah DPW Lampung, Bali, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Banten, dan Sulawesi Tengah.

Sementara 14 DPW sebelumnya, adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan.

Sedangkan 9 DPW lagi yang akan menyusul menyerahkan berkas verifikasi parpol adalah Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

“Yang sudah siap hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 serah terima berkas Aceh dan Bangka Belitung, yang lain belum. Kita tunggu sampai tanggal 14 Juni 2022,” kata Chudori.

Acara serah terima berkas 11 DPW pada Selasa (31/5/2022), selain dihadiri 11 Ketua DPW, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, Ketua Bidang Pengembangan Teritorial (Bangter) I Mohammad Syahfan Badri Sampurno.

Lalu, Ketua Bidang Bangter II Achmad Zairofi, Bangter IV Rofi Munawar, Ketua Bangter V Akhmad Faradis, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sutriyono dan lain-lain.

Didepan Ketua KPU, Anis Matta Minta Penyederhanaan Presedural Penyelenggaraan Pemilu 2024

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap Pemilu 2024 memberi peluang kepada orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini. Sehingga jebakan prosedural demokrasi yang menjadi hambatan selama ini tidak ada lagi.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan serah terima berkas verifikasi partai politik (parpol) 7 DPW kepada DPN Partai Gelora yang dihadiri Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Pomelotel, Jakarta, Jumat (27/5/2022) sore.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari hadir secara khusus untuk memberikan arahan penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada DPW, DPD, DPC dan kader Partai Gelora se-Indonesia.

“Mudah-mudahan pada Pemilu 2024 yang akan datang, kita sudah bisa melakukan satu transformasi, dari apa yang saya sebut sebagai demokrasi prosedural kepada demokrasi kualitatif,” kata Anis Matta.

Dengan transformasi tersebut, maka akan memberikan peluang bagi orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini, bailk di legislatif maupun eksekutif.

“Akal-akal terbaik ini akan menjadi akal kolektif Indonesia, maka kita berharap bahwa bangsa ini akan mendapatkan navigator yang bisa menavigasi bangsa kita di tengah krisis yang kompleks saat ini,” ujarnya.

Anis Matta menilai sejak reformasi bergulir, aturan penyelenggaraan pemilu yang dibuat hanya sekedar uji coba saja. Sehingga tidak heran berbagai prosedural administrasi yang diatur selalu berubah-ubah terus.

Padahal prosedural tersebut, ternyata tidak ada hubungannya langsung dengan dampak atau output yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemilu. Tapi hanya sekedar pemenuhan syarat administrasi saja.

“Setiap prosedur penyelenggaraan pemilu harus mempunyai dampak yang maksimum. Saya merasakan betul, begitu banyak prosedur yang sangat melelahkan, tapi sebenarnya tidak punya hubungan secara langsung dengan output yang kita harapkan dari penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar ada penyederhanaan prosedur penyelenggaraan Pemilu 2024, agar tidak menimbulkan kontradiksi-kontradiksi baru lagi, atau korban jiwa seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

“Pada Pemilu 2019 lalu, setiap kursi DPR itu kira-kira korbannya dua nyawa. Jadi ini bukan output yang kita inginkan dari penyelenggaraan pemilu, karena prosedur yang kita buat tidak tepat dan hanya untuk pemenuhan syarat administrasi saja,” katanya.

Dengan penyederhanaan itu, kata Anis Matta, anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 76 triliun itu bisa dihemat, karena banyak prosedur yang tidak perlu harusnya dihilangkan saja.

“Dalam verifikasi parpol ini misalnya, ongkosnya sangat besar. Padahal selama pandemi ini, sebenarnya kita tidak perlu lagi kantor yang besar untuk kegiatan, kita bisa melalui zoom. Dan kalau itu kita sederhanakan, kita bisa memotong banyak ongkos pemilu,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, bahwa KPU telah membuat berbagai kemudaan aturan pendaftaraan peserta dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan UU No.7 Tahun 2017. ” Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit,” kata Hasyim Asya’ri.

Hasyim mengingatkan, agar semua parpol segera menyiapkan pemenuhan persyaratan pendaftaran peserta Pemilu 2024, seperti yang telah dilakukan Partai Gelora.

“Saya sampaikan bahwa hal-hal yang bersifat pemenuhan syarat segera saja disiapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumennya,” kata Ketua KPU RI.

Hasyim menegaskan, hari pemungutan suara telah disepakati pada 14 Februari 2024. KPU juga telah menetapkan jadwal pendaftaran pada parpol awal Agustus 2024, dan pengumuman peserta Pemilu 2024 pada Desember mendatang.

“Nanti bulan Juni, kami akan mengundang partai politik yang berbadan hukum untuk sosialisasi dengan KPU. Kita juga akan memberikan pelatihan pengisian SIPOL, termasuk pemberian user dan password,” katanya.

Ketua KPU RI mengatakan, pendaftaraan peserta Pemilu 2024 akan dibuka dari tanggal 1-7 Agustus 2022. Karena itu, Ia meminta parpol untuk mendaftar di awal-awal waktu, bukan diakhir saat batas waktu pendaftaran atau deadline.

“Kami sangat menyarankan agar hadir dan mendaftardi KPU di hari-hari awal,. Supaya ketika ada yang kurang, ada kesempatan untuk melengkapinya sampai deadline hari terakhir. Jadi waktunya panjang. Tapi kalau hadir 7 Agustus 2022 jam 9 malam, misalkan, dan pendaftaran ditutup jam 24.00 WIB, maka kalau ada dokumen yang tidak ada atau tidak lengkap, sudah enggak ada kesempatan memasukkan lagi, baik lewat SiPOL maupun hardcopy, karena pendaftarannya sudah ditutup,” tegasnya.

Hasyim meminta setiap parpol agar memperhatikan timeline pendaftaran peserta Pemilu 2024 supaya tidak dinyatakan sebagai TMS (tidak memenuhi syarat), karena kesalahan tidak memperhatikan timeline pendaftaran.

“Ini penting bagi teman-teman partai politik untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sampai menghitung timeline-nya, karena dokumen yang dimasukkan bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi,” pungkas Ketua KPU.

Dalam kesempatan ini, sebanyak 7 DPW Partai Gelora kembali menyerahkan berkas verifikasi parpol untuk keperluan pendaftaran peserta Pemilu 2024 pada gelombang keempat. Ketujuh DPW tersebut, adalah DPW Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hingga saat ini, berarti sudah ada 14 DPW yang sudah menyerahkan berkas verifikasi parpol. 7 DPW sebelumnya, yang sudah menyerahkan adalah DPW Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.

Prosesi serah terima berkas ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Pokja DPN untuk verifikasi parpol Achmad Chudori, serta 7 Ketua DPW Partai Gelora.

Rencanananya, pada Selasa (31/5/2022), ada 5 DPW lagi untuk gelombang kelima yang akan menyerakan berkas verifikasi parpol, yakni DPW Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung dan Maluku Utara.

Partai Gelora Sudah Terima Tiga Berkas Verifikasi Parpol dari Berbagai Daerah

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, seluruh DPW Partai Gelora atau 34 provinsi se-Indonesia sudah siap mengikuti Pemilu 2024.

Sudah tiga berkas verifikasi partai politik (parpol) yang diterima Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora dari daerah untuk keperluan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU RI pada Agustus mendatang.

Berkas tersebut, diserahkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sulawesi Barat (Sulbar).

“Malam ini adalah hari kedua menerima berkas dari rekan-rekan DPW Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Ini akan menjadi provokasi besar seluruh DPW untuk segera menyerahkan berkas, karena akan segera diproses tim verifikasi di pusat,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora, Kamis (19/5/2022) malam.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPW Partai Gelora Kaltim menyerahkan berkas verifikasi parpol di 10 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 103 kecamatan atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Sedangkan Ketua DPW Sulbar Hajrul Malik membawa berkas dari 6 DPD dan 69 kecamatan.

Sementara sebelumnya, pada Selasa (17/5/2022) lalu, Ketua DPW Partai Gelora Kalsel Riswandi telah menyerahkan berkas verifikasi dari 12 kabupaten/kota, dan 86 kecamatan.

“Kita atur bergelombang penyerahan berkasnya sampai akhir bulan ini Mei. Seluruh berkas akan diproses oleh tim verifikasi di pusat,” katanya.

Anis Matta berharap pada awal Juni 2022, KPU sudah bisa membuka SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), meski pendaftaran resminya baru dibuka pada Agustus 2022.

Sehingga Tim Pokja DPR Partai Gelora untuk pendaftaran peserta Pemilu 2024 bisa langsung mengisi data SIPOL, dan pada pertengahan Juni diharapkan bisa selesai pengisian datanya.

“Alhamdulillah dengan kerja keras, kegesitan dan keterbatasan di tengah pandemi, saya mengapresisasi seluruh pimpinan di daerah, baik DPW, DPD dan DPC yang telah berhasil menyelesaikan persyaratan, sebelum pendaftarannya dimulai,” ungkap Anis Matta.

Artinya, Partai Gelora tidak hanya siap untuk mengikuti Pemilu 2024 atau sekedar lolos parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen saja, tetapi juga dapat memenuhi target lainnya.

“Kalau kita membaca tanda-tanda kerja keras, pengorbanan dan kegesitan dari teman-teman di daerah, ini semakin meyakinkan kami bahwa, Insya Allah Partai Gelora akan mencapat targetnya pada Pemilu 2024,” ujarnya.

Pada prinsipnya, lanjut Anis Matta, Partai Gelora tidak memiliki hambatan apapun dalam pengumpulan berkas verifikasi parpol.

Hambatan yang terjadi hanya situsional saja, seperti masalah teritori di Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Demikian juga yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena banyak jumlah DPD.

“Tapi yang menarik, adalah temen-temen di daerah misalnya Maluku. Mereka akan datang ke Jakarta menyerahkan berkas naik kapal, itu perjalanannya 5 hari, sama pulangnya jadi 10 hari. Temen-temen Maluku mau merasakan semangat menaklukan gelombang, sesuai namanya Partai Gelombang Rakyat Indonesia,” katanya.

Ketua DPW Partai Gelora Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, DPW Kaltim telah menuntaskan 100 persen persyaratan verifilkasi parpol untuk keperluan pendaftaran di KPU.

“Luas Kalimantan Timur itu sama dengan luas Pulau Jawa. Tapi alhamdullilah dengan kerja keras dan perjuangan yang sangat luar biasa, 10 DPD dan 103 kecamatan sudah menyerahkan berkas 100 persen,” kata Wakil Gubernur Kaltim ini.

Sedangkan Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik mempersilahkan Ketua Umum Partai Gelora untuk memilih DPD mana saja yang akan dilakukan verifikasi untuk membuktikan persyaratan parpol yang telah dikumpulkan.

“Kita persilahkan Ketua Umum memilih DPD mana saja untuk verifikasi, semuanya siap. Soal keterwakilan minimal 30 persen perempuan sudah kita penuhi, malahan di kepengurusan di DPD sudah hampir 50 persen,” kata Hajrul Malik.

Penyerahan berkas verifikasi parpol dari DPW Kaltim dan Sulbar ini, juga dihadiri Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rllyadi, Ketua Bangter IV DPN Partai Gelora Rofi’ Munawar dan Ketua Banter V Achmad Faradis, serta Ketua Pokja DPR untuk pendaftaran peserta Pemilu 2024 Achmad Chudori.

Rencananya, pada Selasa (24/5/2022), DPN Partai Gelombang akan menerima berkas verifikasi parpol tahap ketiga dari 5 DPW. Yakni DPW Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Partai Gelora Mulai Terima Berkas Verifikasi Parpol dari Daerah, DPW Kalsel yang Pertama Menyerahkan

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mulai menerima berkas verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia, Selasa (17/5/2022) petang.

Hal ini sebagai bentuk kesiapan Partai Gelora dalam mengikuti proses verifikasi parpol Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana pendaftarannya akan dibuka pada Agustus 2022 mendatang.

DPW Partai Gelora Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi DPW pertama yang menyerahkan berkas untuk keperluan verifikasi parpol kepada DPN Partai Gelora Indonesia.

Berkas tersebut, diserahkan Ketua DPW Partai Gelora Kalsel Riswandi kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta di Gelora Media Centre, di bilangan Jakarta Selatan.

Ditandai dengan penandatangan BAP penyerahan dokumen bersama Ketua Kelompok Kerja (Pokja) DPR Achmad Chudori yang juga Wakil Sekretaris Jenderal & Teknologi Partai Gelora.

Penyerahan berkas tersebut, juga disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan Ketua Bidang Pengembangan Teritori IV DPN Partai Gelora Rofi’ Munawar.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengapresiasi langkah DPW Kalsel menjadi DPW pertama yang menyerahkan berkas untuk keperluan verifikasi parpol secara lengkap.

“Ini akan menjadi provokasi besar bagi DPW-DPW lainnya untuk segera menyerahkan berkasnya. DPW Kalsel menjadi yang pertama menyerahkan berkasnya secara lengkap,” kata Anis Matta.

Anis Matta menilai penyerahan berkas oleh DPW Kalsel menjadi momentum bagi kesiapan Partai Gelora mengikuti verifikasi parpol KPU sebagai peserta Pemilu 2024.

“Kita pakai momen penyerahan berkas ini, untuk menegaskan kembali kesiapan Partai Gelora mengikuti verifikasi parpol,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, kerja keras yang dilakukan DPW-DPW selama pandemi Covid-19 telah membuahkan hasil, meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan.

“Saya ingin berterima kasih kepada seluruh pengurus pimpinan di daerah, baik itu DPW, DPD dan DPC yang telah bekerja keras di tengah situasi sulit selama pandemi ini” katanya.

Menurut Anis Matta, verifikasi parpol oleh KPU merupakan verifikasi yang kedua setelah verifikasi pertama yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu. Ia yakin Partai Gelora akan lolos sebagai Peserta Pemilu 2024.

“Kerja keras teman-teman semua telah menunjukkan kepada publik, bahwa kita bisa tepat waktu lakukan persiapan verifikasi parpol, bahkan sebelum waktunya,” katanya.

Anis Matta menilai dengan selesainya persiapan verifikasi parpol, maka Partai Gelora bisa fokus pada agenda konsolidasi dan pemenangan Pemilu 2024.

“Insya Allah kita memenangi Pemilu 2024, karena Partai Gelora tidak hanya berpikir menang Pemilu, tapi visi besarnya adalah untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia,” tegas Anis Matta.

Ketua DPW Partai Gelora Kalsel Riswandi mengatakan, DPW Kalsel menjadi DPW pertama dari 34 provinsi se-Indonesia yang telah menyelesaikan berkas verifikasi parpol, ini dapat terwujud karena kerjasama dan kolaborasi dari berbagai fungsionaris dan anggota Partai Gelora se-Kalsel.

“Alhamdulillah, semua persyaratan verifikasi parpol telah kita tuntaskan. Semoga Partai Gelora berkiprah lebih besar menuju kekuatan 5 besar dunia,” ujar Riswandi.

Riswandi mengungkapkan, berkas yang diserahkan terdiri dari berkas yang berasal dari 12 Kabupaten/Kota, serta dari 86 Kecamatan se-KalSel untuk keperluan pendaftaran di KPU.

Dalam penyerahan berkas ke DPN Partai Gelora untuk keperluan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU, Riswandi didampingi Sekretaris DPW Wahyudi dan Wakil Sekretaris Barbital Windy Prasetyo.

Anis Matta: Partai Gelora Siap Ikuti Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, siap mengikuti verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 saat pendaftaran dibuka pada Agustus 2022 mendatang.

“Jadi selama Ramadhan kemarin, kita sepakat seluruh daerah fokus persiapan verifikasi partai politik. Dan kerja-kerja persiapan ini selesai akhir bulan Mei ini,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora saat Halalbihalal fungsionaris DPN Partai Gelora di bilangan Ciganjur, Jakarta Selata, Selasa (10/5/2022) malam.

Halalbihalal ini antara lain dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan para ketua bidang DPN Partai Gelora dan lain-lain.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora sengaja mengejar penyelesaian persiapan verifikasi parpol, sehingga saat pembukaan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 pada Agustus 2022 sudah tidak terkendala persyaratan, karena semuanya telah dipersiapkan dan dipenuhi.

“Kita sengaja mengejar, selesaikan persiapannya terlebih dahulu sebelum pendaftaran. Dengan demikian kita punya kesempatan banyak untuk melakukan konsolidasi dan penggalangan pemenangan Pemilu 2024,” katanya.

Partai Gelora, kata Anis Matta, selama Ramadhan tahun ini mendapatkan lebih besar energi dan tenaga untuk lebih keras lagi menyelesaikan persiapan verifikasi parpol.

“Salah satu pelajaran yang paling penting selama Ramadhan adalah bahwa Allah SWT mengajar kita untuk sampai ke suatu tujuan dengan sesedikit mungkin kesalahan,” katanya.

Maknanya, puasa telah mengajarkan dengan makan sedikit sebenarnya kita bisa hidup. Artinya manusia bisa membebaskan diri dari ketergantungan material ini, meski makan merupakan mitra biologis manusia.

Disamping itu, lanjutnya, kisah Raja Thalut mengalahkan Jalut hanya dengan 4 ribu pasukan dari 80 ribu pasukan dalam kisah Nabi Daud AS juga menjadi inspirasi bagi Partai Gelora dalam penyelesaian persiapan verifikasi parpol.

“Saya mengulangi cerita ini terus agar jangan merasa tidak percaya diri untuk menang. Begitu kepercayaan diri hilang, maka daya tahan juga akan hilang. Kalau daya tahan sudah hilang, tidak ada yang bisa kita raih dalam kehidupan,” katanya.

Kepercayaan diri, keberanian dan daya tahan itu, adalah semua hal yang dipelajari selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

“Kita mengingatkan ini, karena kurang dua tahun lagi jelang Pemilu 2024, kita akan menghadapi benturan-benturan sebagai partai politik baru,” ujarnya.

Sebagai parpol yang akan mengikuti konstentasi Pemilu 2024, Partai Gelora akan melalui tiga etape ujian. Etape ujian pertama sudah berhasil dilalui Partai Gelora berkat berkah dari pandemi Covid-19.

“Kita terdaftar sebagai parpol di Kemenkumham secara online, diverifikasi secara online dan diverfikasi secara online. Berkah betul, ini pertanda baik, walaupun ada Corona,” katanya.

Sedangkan etape ujian kedua adalah verifikasi parpol pendaftaran peserta Pemilu 2024 oleh KPU pada Agustus 2022.

“Persiapan temen-temen di daerah sudah mendekati final. Kita mendahului jadwal ini supaya saat hari H-nya datang kita bisa gunakan waktunya untuk agenda lain, konsolidasi dan pemenangan Pemilu 2024,” katanya.

Sementara etape ujian ketiga, adalah ujian sebenarnya bagi Partai Gelora sebagai parpol yang pertama kali mengikuti pemilu, yang akan digelar pada 14 Pebruari 2024 mendatang.

“Kita akan menciptakan sejarah politik di Indonesia dalam Pemilu 2024, karena banyak orang di luar ragu, apakah Partai Gelora lolos parlementary thershold, sekedar lolos atau lolos sedikit di atas thershold. Insya Allah kita akan melampaui perbincangan orang,” ujarnya.

Anis Matta yakin kehadiran Partai Gelora ditakdirkan menjadi solusi untuk mengatasi krisis sistemik saat ini, serta menjadi navigator baru bangsa Indonesia di tengah krisis yang sedang kita hadapi sekarang.

Secara defacto, menurut Anis Matta, Partai Gelora ingin memberikan jawaban atas keraguan kepada orang-orang di luar sana.

“Sebab, yang berhasil secara defacto, tentu mampu menunjukkan kekuatannya, dialah yang akan berkesempatan memimpin. Allah SWT telah memberikan kerajaan dan kebijaksanaan kepada Nabi Daud AS. Jadi ada sebuah alasan spritual, emosional, intekektual dan alasan fisik persiapan pemilu. Mudah-mudahan ada catatan sejarah baru dalam Pemilu 2024,” tegas Ketua Umum Partai Gelora ini.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X