Tag: #AchmadNurHidayat

Threshold Dinilai Memicu Polarisasi di Masyarakat dan Mematikan Potensi Kepemimpinan Nasional

, , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Pemilu 2019 lalu dinilai menjadi catatan buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia yang perlu dilakukan koreksi besar-besaran selama pelaksanaan masa orde reformasi yang hampir seperempat abad atau 25 tahun.

Pasalnya, banyak penyelenggara pemilu yang meregang nyawa akibat pelaksanaan sistem Pemilu Serentak yang dijadikan eksperimen politik pemerintah dan DPR selama ini.

“Persyaratan presidensial threshold (20 persen kursi DPR) menyebabkan polarisasi yang sangat tajam,” tegas Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Menakar Reformasi Sistem Politik Indonesia, Apakah Mungkin Jadi Gelombang?’, Rabu (5/1/2022) petang.

Menurutnya, sistem tersebut berpengaruh pada penciptaan polarisasi yang sangat tajam, dan berujung pada pembelahan di masyarakat yang residunya masih ada hingga kini. 

Pemberlakuan ambang batas (threshold) pada calon presiden dan parlemen juga dinilai menghalang-halangi munculnya potensi kepemimpinan nasional.

Sebab, keberhasilan suatu demokrasi tidak diukur dengan persyaratan ambang batas, melainkan dari partipasi masyarakat. Dan perlu diingat, bahwa negara itu dibentuk dari organisasi-organisasi yang ada masyarakat, bukan sebaliknya.

Disamping itu, juga pihak penyelenggara Pemilu 2019  lalu,  pun melahirkan situasi yang overload hingga menyebabkan banyak menelan korban jiwa hingga mencapai 900 orang lebih.

“Ini kalau kita mengeyampingkan teori konspirasi, tapi angka 900 lebih hilang nyawa dari penyelenggara Pemilu itu. Artinya untuk setiap satu kursi DPR RI ada hampir dua nyawa yang jadi korbannya, itu angka yang sangat besar,” ucapnya.

Belum lagi, daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dikurangi dengan adanya suara rusak serta partai yang tidak lolos threshold. Maka, total anggota DPR yang ada di Senayan kurang dari 50 persen dari angka 575 tersebut.

“Artinya itu juga menunjukkan keterwakilan antara persentasi saat ini, salah satu dari hal-hal yang ingin di evaluasi di Partai Gelora sebagai bagian dari usaha pembenahan pada sistem politik kita,” katanya.

Anis Matta menegaskan, perubahan sistem politik melalui penyederhanaan Partai Politik, Pilpres dan Pemilu Serentak ternyata tidak serta merta meningkatkan kualitas demokrasi, serta melahirkan pemerintahan yang efektif dan kuat.

“Pengalaman demokrasi yang sangat buruk itu harus dijadikan pembelajaran penting bagi pemerintah. Ini salah satu indikator yang menjadi pertimbangan dasar untuk melakukan evaluasi sistem demokrasi saat ini,” katanya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, penerapan presidential threshold tidak lazim digunakan di negara yang menganut sistem presidensial.

Apalagi dengan syarat calon presiden harus memenuhi 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah secara nasional bagi partai maupun gabungan partai pengusungnya.

Persyaratan itu, ujar Burhanuddin, dinilai aneh karena bersifat pembatasan orang untuk maju sebagai calon presiden. Padahal, konstitusi tidak membatasinya.

“Presidential threshold itu aneh dan tidak lazim di negara lain. Tidak ada pembatasan yang ketat seperti di Indonesia untuk maju sebagai calon presiden. Bahkan di Amerika Serikat calon independent pun bisa maju sebagai calon presiden,” ujar Burhanuddin.

Dia khawatir kalau ambang batas itu dinaikan lagi maka partai berbasis agama akan hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan politik.

“Jadi presidential threshold perlu dihapus. Parliamentary threshold diperlukan, tapi jangan terlalu tinggi karena bisa mengurangi pluralisme politik,” ujar Burhanuddin.

Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa aturan pemilu di Indonesia hanya mempersempit peluang munculnya calon presiden alternatif dari yang sudah dikenal selama ini.

“Dalam konteks itu, saya melihat sistem pemilu saat ini lebih memperkuat peran oligarki politik sekelompikk elite. Namun, mengabaikan keterwakilan rakyat Indonesia dari berbagai daerah,” ujarnya.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai gugatan soal penghapusan presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen masih berpotensi di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), jika melihat putusan soal Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

“Kita minta presidensial threshold dihapuskan karena tidak ada di konstitusi. Jadi para hakim konstitusi harus melihat dalil-dalil secara legalitas, bukan keterkaitan atau keterampilan dari komposisi hakim. MK tidak boleh lagi berkelit untuk tidak mengabulkannya, karena ini jauh lebih komprehensif,” kata Refly Harun.

Pendakwah Nasional Haikal Hassan Baras mengungkapkan, masyarakat di kalangan akar rumput sudah mendambakan adanya reformasi sistem politik di Indonesia saat ini, karena semua hal ini dinilai hanya menjadi corong pemerintah dan menyebabkan potensi disintegrasi NKRI.

“Selama satu bulan rata-rata saya ceramah di 100 masjid. Mereka minta saya menyuarakan gelombang perubahan, reformasi sistem politik saat ini. Apa pemerintah tidak sadar, kalau situasi sekarang menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Saya turun ke lapangan setiap hari,” ungkapya.

Haikal Hasan menilai keberpihakan dari banyak pihak untuk mengamini berbagai kebijakan pemerintah, termasuk oleh media tidak mendidik dalam melakukan pendewasaan politik.

“Seperti sebuah teori balon gas,  ini sudah semakin membesar dan tinggal menunggu waktu untuk meledak saja. Situasi ini akan sangat berbahaya, apabila yang masuk adalah terorisme. Pendewasaan politik adalah solusinya,” pungkas Haikal Hasan.

Partai Gelora Minta Aspirasi Desa di Dengar

, , , , ,

Partaigelora.id – Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) mengerahkan ribuan perangkat desa aksi ke Jakarta meminta adanya revisi Perpres 104/2021 karena dinilai mengkebiri aspirasi desa

Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat meminta aspirasi desa untuk mempertimbangkan penggunaan dana desa sesuai aspirasi bersama di daerah perlu didengarkan.

Hal tersebut disampaikan saat melihat kegelisahan para Kepala Desa terhadap aturan yang memberatkan terkait rincian APBN 2022 atas penggunaan dana desa.

Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dimana penggunaan dana desa dinilai terlalu rigid padahal seluruh desa sudah melakukan musyawarah desa menentukan peruntukannya di tahun 2022 nanti.

“Aturan tersebut menihilkan musyawarah desa dan mengesankan aspirasi bawah tidak mendapatkan perhatian yang cukup” ujar Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Kamis (16/12/2021)

Achmad Nur Hidayat juga menyatakan seharusnya komunikasi kebijakan Pemerintah terkoordinasi terkait penggunaan dana desa. Disatu sisi ada perpres 104/21 yang dikeluarkan bersamaan dengan aturan kementerian PDT dana desa untuk mendukung program SDGs.

“Disatu sisi pada Perpres 104/21 pasal 5 ayat 4 yang berbunyi penggunaan dana desa untuk perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dukungan pendanaan penanganan Covid paling sedikit 8% namun bertolak belakang dengan edaran Kementerian PDT bahwa penggunaan dana desa untuk mengejar target SDGs,” ujarnya.

Achmad Nur Hidayat menilai seharusnya komunikasi pemerintah seputar penggunaan dana desa tersebut dikoordinasikan dengan baik dan bukan membuat aspirasi desa diabaikan namun cukup memperkuat tata kelola penggunaannya agar tidak dikorupsi oknum perangkat desa.

“Untuk mengawasi penggunaan dana desa, seharusnya pemerintah cukup memperkuat tata kelola penggunaannya tanpa mengabaikan aspirasi desa yang sudah dilakukan musyawarah bersama,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menilai seharusnya aspirasi desa yang sudah melalui proses panjang musyawarah dilevel desa tetap bisa didengar melalui Perpres No 104/2021.

“Pemerintah seharusnya bijak dan mau mendengarkan aspirasi para perangkat desa tersebut,” kata Anis Matta.

“Aturan penggunaan dana desa yang diatur lebih dari 60 persen untuk BLT-Desa, Ketahanan Pangan dan Dana penanganan COVID19 seharusnya tetap memberi ruang terhadap aspirasi desa sendiri, sehingga tidak menabrak perencanaan desa yang sudah disusun oleh masyarakat,” ujar Anis Matta.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X