Tag: Anis Matta

Partai Gelora Rekomendasikan ‘Tiga Kunci’ Antisipasi Situasi Ancaman Bencana Alam

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Indonesia saat ini, berada dalam situasi ancaman kebencanaan yang serius dibandingkan dengan negara lain, karena merupakan daerah dengan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia.

Hal ini ditandai dengan silih bergantinya kejadian bencana alam di Indonesia seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi dan potensi terjadinya tsunami.

Namun, masyarakat sepertinya tidak sadar bahwa dirinya tinggal di daerah rawan bencana, sehingga pemerintah perlu memberikan literasi tentang kebencanaan dan perhatian serius dalam memitigasinya.

“Menurut saya, ada tiga kata kunci dalam peningkatan kapasitas negara dalam pengelolaan bencana saat ini,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam Gelora Talks bertajuk ‘Indonesia dan Ancaman Bencana Alam, Bagaimana Kita Memitigasinya? di Jakarta, Rabu (7/12/2022) sore.

Tiga kata kunci tersebut, kata Anis Matta, bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk melakukan penguatan anggaran kebencanaan, serta skala prioritas dalam kebijakannya.

Sebab, perhatian pemerintah saat ini terpecah dalam menghadapi peristiwa lain seperti mengatasi ancaman krisis ekonomi, pandemi Covid-19, dampak perang Rusia-Ukraina, serta memasuki tahun politik.

“Sehingga pemerintah mesti mengukur kemampuannya, ketika suatu peristiwa terjadi bersamaan. Tetapi tiga kata kunci ini, bisa menjadi rekomendasi maksimal dalam menghadapi situasi ancaman kebencanaan saat ini,” ujarnya.

Pertama, pemerintah membuat Peta Bencana Nasional, sehingga proyeksi potensi bencana secara nasional dapat diketahui dan bisa menjadi guidance atau petunjuk bagi kita semua.

Kedua, perlunya regulasi pada tata ruang yang berhubungan langsung dengan konstruksi, terutama konstruksi bangunan atau hunian.

“Kita ketahui bersama, bahwa bencana ini, kalau ada runtuhan bangunan, maka orang bisa meninggal dari reruntuhan. Jadi karena dampaknya mematikan itu, perlu tata ruang dan regulasi yang berhubungan dengan konstruksi,” ujarnya.

Ketiga, terkait dengan kedisiplinan dalam pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana agar diterapkan dalam kehidupan nyata dan tidak sekedar menjadi aturan saja, tanpa pelaksanaan secara maksimal.

“Jadi catatan ketiga saya, adalah enforcement. Masalah kedisiplinan untuk memberlakukan regulasi itu ( UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana) dan menerapkannya dalam kehidupan nyata kita,” tandasnya.

Menurut Anis Matta, pemerintah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara seperti sekarang dalam memitigasi bencana, yang terkesan baru bertindak setelah ada jatuh korban jiwa atau dampak ada kerusakan masif. Pemerintah seperti tidak ada perencanaan dan terlihat gagap setiap ada bencana.

“Langkah pemerintah juga sering kali kalah cepat dari semangat voluntarisme publik untuk terlibat lebih jauh dalam aksi-aksi kemanusiaan. Kekuatan negara harus hadir dalam mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi situasi ancaman kebencanaan, dan bagaimana memitigasinya,” tegas Anis Matta.

Peta Bencana Nasional
Sementara itu, Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Iman Fatchurochman mengatakan, BMKG telah berupaya untuk memitigasi meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan dampak dari kerusakan yang akan ditimbulkan dari bencana yang terjadi.

“BMKG juga telah membahas, serta menyodorkan peta rawan bencana dengan mengajak keterlibatan pemerintah daerah untuk memitigasinya. Wilayah Indonesia itu ada 13 zona megatrust, serta 295 sesar aktif yang harus diwaspadai,” kata Iman.

Menurut dia, gempa yang terjadi di Indonesia mayoritas mendatangkan kerusakan parah dan banyak menelan korban jiwa. Hal ini terjadi karena bangunan rumah tidak tahan gempa, serta gempa sering kali terjadi di batuan lunak.

“Korban meningggal pada umumnya, disebabkan karena bangunan rumahnya sendiri, bukan karena gempanya sendiri,” jelas Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG ini.

BMKG, lanjut dia, sudah menyediakan data daerah rawan gempa sejak 2017 dengan menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI (sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“BMKG telah berkontribusi untuk tata ruang, serta berkoordinasi dengan BNPB, serta Kementerian PUPR dalam memberikan informasi potensi kebencanaan,” katanya.

Selain itu, BMKG juga memilih program Sekolah Lapangan Gempa Bumi sejak 2014, dan sekarang berkembang menjadi ‘BMKG Go To School’ yang memberikan edukasi, sosialisasi dan literasi, serta advokasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

“Mereka audince kami, mereka kita latih terkait potensi kebencanaan di wilayahnya masing-masing, bagaimana meresponnya. Kemudian menentukan peta lokasinya, dan cara evakuasinya seperti pada tsunami. Kita ukur waktunya lebih cepat mana, tsunami atau evakuasinya,” ungkap Iman.

Rumah Tahan Gempa
Sedangkan Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, untuk meminimalisir korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa bumi, diperlukan bangunan atau rumah tahan gempa.

“Gempa Cianjur magnitude 5,6 itu kerusakan luar biasa, karena kondisi rumah atau bangunannya tidak tahan gempa. Kini tercatat 334 jiwa meninggal, 37 ribu rumah rusak belum termasuk sekolah,” kata Muhari.

BNPB, kata Muhari, telah berbicara dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta Kementerian Desa dan PDTT untuk ikut serta merenovasi bangunan rumah masyarakat agar tahan gempa dengan biaya murah.

“Kita mengajak masyarakat untuk merehab bangunan rumah sendiri agar tahan gempa, misalkan diberi bantuan Rp 15 juta. Kita telah meminta Menteri Desa agar bisa menggunakan Dana Desa untuk perbaikan rumah masyarakat di pelosok desa. Begitu kita ngomong ini, sama Pak Menteri Desa, beliau sudah langsung oke dan akan segera keluarkan SK menteri, bahwa Dana Desa bisa untuk penanggulangan bencana,” katanya.

Renovasi bangunan rumah tahan gempa itu, lanjutnya, dapat diselesaikan dalam kurun waktu 10 tahun, bagi rumah yang sudah terdampak gempa, maupun berpotensi di seluruh Indonesia.

“Kita akan memperkuat bangunan masyarakat dengan beberapa metodologi, sehingga bangunanya tahan gempa. Metodologi dan biayanya tergantung type rumahnya, semacam bedah rumah saja. Nanti kita lihat desa mana yang rawan, itu yang kita prioritaskan,” katanya.

Pemerintah Harus Tegas
Pakar Vulkanologi & Bencana Gunung Api Surono mengatakan, pemerintah harus tegas dalam upaya mitigasi bencana. Pemerintah daerah juga harus mengutamakan perlindungan warganya ketimbang kesejahteraan.

“Harus ditegakkan mana yang layak huni dan tidak untuk mitigasi bencana. Dan harus ada law enforcement yang kuat. Peta sudah ada dan berharap Pemerintah Daerah mengikutinya,” kata Surono

Surono yang akrab dipanggil Mbah Rono menegaskan, bahwa gempa bumi tidak membunuh, tetapi infrastrukturnya yang membuat masyarakat menjadi korban.

Hal ini akibat banyak pihak yang tidak mematuhi UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, padahal ancaman hukuman pidana dan dendanya sangat jelas.

“Seluruh daerah rawan bencana itu enak ditinggali, karena mata airnya banyak. Seperti lokasi likuifaksi di Palu, itu sudah direkomendasikan untuk tidak ditinggali, karena masuk peta rawan bencana. Pemerintah daerahnya mengizinkan dan masyarakatnya tidak mau dipindah, maunya tinggal disitu. Dan kita sudah lihat dampaknya seperti apa,” ujar Mbah Rono.

Mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM ini berharap agar masyarakat yang berada di daerah rawan bencana harus kembali ke alam atau back to nature.

“Nenek moyang kita itu, sebenarnya sudah menciptakan bangunan yang tahan gempa dan tahan gerakan tanah. Bangunan rumah itu, contohnya bisa kita lihat rumah orang Sunda, Sumatera Barat, Baduy dan lain-lain. Mereka bikin rumah panggung, pendek saja tidak terlalu tinggi. Nenek moyang kita sudah sangat empiris, tetapi itu semua kita tinggalkan,” katanya.

Mbah Rono menilai perlu ada kebijakan politik atau political will yang tegas dari pemerintah untuk mengubah perilaku tersebut. Sebab, percuma jika investasi triliunan rupiah dalam membangun infrastruktur, tanpa dibarengi dengan resiko bencananya.

“Itu hanya satu detik, tiga detik semua habis. Jangan berlindung dibalik kata investasi, tanpa memperhitungkan resiko bencana. Yang mematikan itu bukan gempa buminya, atau gunung meletus, tetapi infrastruktur yang membunuh kita. Kalau kita bandel sama alam, tentu akan ada harga yang harus dibayar,” pungkasnya.

Anis Matta: Piala Dunia 2022 di Qatar, Buktikan Agama dan Bola Bisa Menyatu, Tidak Ada Perpecahan Umat

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar untuk pertama kali di dunia Islam, tidak hanya mewakili dunia Arab saja, tetapi juga mewakili dua milyar populasi muslim di seluruh dunia.

“Qatar ini bukan hanya mewakili dunia Arab, tapi mewakili dua miliar populasi muslim di seluruh dunia, termasuk mewakili kita di Indonesia. Ini memberikan pencitraan baru tentang Islam kepada seluruh dunia melalui perhelatan sepak bola,” kata Anis Matta, Kamis (1/12/2022).

Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan pengantar dalam Gelora Talks bertajuk ‘Qatar World Cup 2022, Diplomasi Islam & Bangkitnya Sepak Bola Asia, Rabu (30/11/2022).

Diskusi ini dihadiri Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hassan, pengamat sepak bola nasional Sigit Nugroho, serta Koordinator Save Our Soccer dan Anggota TGIPF Akmal Marhali.

Menurut Anis Matta, sepak bola telah menyatukan seluruh umat manusia, tidak memandang apa agamanya dan rasnya. Hal ini bisa dilihat dari perhelatan Piala Dunia di Qatar saat ini, bahwa agama terbukti tidak memecah bola dan orang.

“Bagi kita di sini di Indonesia, di tengah polarisasi saat ini juga sangat penting, kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Qatar. Polarisasi terjadi, karena agama dijadikan tembok, bukan jembatan,” kata Anis.

Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023, kata Anis Matta, harus bisa dimanfaatkan pemerintah secara maksimal untuk mengakhiri polarisasi politik dan identitas yang mulai menguat lagi menjelang Pemilu 2024.

“Ini kan kita mendapat kesempatan jadi tuan rumah Piala Dunia tahun depan, meskipun untuk kelompok umur U-20. Harus bisa dimanfaatkan maksimal untuk mengakhiri polarisasi, bola dan agama bisa bersatu, bisa bercampur,” katanya.

Anis Matta juga berharap pemerintah bisa membuat visi atau peta jalan seperti Visi 2030 Qatar meliputi bidang media, telekomunikasi, olahraga, entertaiment dan pariwisata. Karena Qatar sadar betul bahwa sumber daya alam gas mereka suatu saat akan habis, sehingga dipersiapkan secara matang dan visi tersebut dilaksanakan secara disiplin.

“Lima sektor ini, mereka bikin investasi besar-besaran, semua tahapan visinya dilaksanakan dengan disiplin dan sistemik. Negaranya boleh kecil, tetapi otaknya besar. Visi atau peta jalan ini yang masih menjadi persoalan di kita,” ujarnya.

Visi Qatar 2030, dibuat ayah Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Sheik Hamad bin Khalifa al-Tsani. Selain membuat Visi tersebut, Sheik Hamad juga berani melakukan peralihan kekuasaan kepada Sheikh Tamim, anaknya yang saat itu usianya masih menginjak 31 tahun dan dianggap belum matang untuk melaksanakan visinya.

“Jadi melalui visi ini, Qatar bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sehingga meskipun Qatar sebagai negara kecil, tetapi secara politik dan geopolitik dalam konteks global, ini luar biasa. Apalagi sebagai negara besar, Indonesia juga bisa berperan lebih dalam konteks geopolitik global,” katanya.

Indonesia bisa membuat peta jalan seperti Qatar dan tahapannya harus dilaksanakan secara disiplin dan masif. Peta jalan tersebut, di Partai Gelora dinamai sebagai Arah Baru Indonesia, yang menjadikan Indonesia sebagai lima besar kekuatan dunia.

“Makanya saya selalu mengulang-ulangi, ‘Langit Kita Terlalu Tinggi, Tapi Kita Terbang Terlalu Rendah’. Karena disinilah kita perlu peta jalan tentang Arah Baru Indonesia. Mudah-mudahan Partai Gelora bisa memberi kejutan di Pemilu 2024,” tandasnya.

Kunci Sukses
Sementara itu, Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan, mengatakan, Piala Dunia 2022 hanya salah satu instrumen yang disiapkan Qatar untuk menampilkan wajah Islam rahmatan lil-alamin ke seluruh dunia.

“Pemerintah Qatar sudah merencanakan Ibu Kota Doha sebagai ibu kota olahraga dunia, tidak ingin hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia saja. Sebab, karakter masyarakat Qatar itu terbuka, tidak anti dengan warga asing dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang,” ujar Ridwan Hassan.

Karena itu, negara yang memiliki luas hanya 11.571 km² tersebut, penduduknya sebagian besar adalah orang asing dengan berbagai latar belakang dan keyakinan. Dari 2,7 juta jiwa jumlah penduduknya, masyarakat asli Qatar hanya sekitar 400 ribu jiwa saja.

“Interaksi masyarakat Qatar dengan warga asing yang berlatar belakang keyakinan sudah terjadi dari masa ke masa. Karakter Qatar yang Islami bisa diterima oleh keseharian masyarakat secara keseluruhan dan bisa berjalan seiring dengan kemajuan juga,” katanya.

Sehingga kehadiran penggemar bola yang datang ke Qatar menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2022, melihat Islam dari sudut pandang yang berbeda, bukan seperti imajinasinya dimana agama seolah mengajarkan kekerasan.

“Mereka menyadari bahwasanya budaya Islam adalah budaya yang menghargai tamu. Contohnya soal larangan minum minuman keras di tempat umum. Meski begitu, Qatar sadar bahwa tidak semua penggemar sepak bola adalah muslim, sehingga disediakan tempat khusus untuk mengonsumsi minuman keras,” katanya.

Penggemar sepakbola yang datang ke Qatar pun akhirnya menghargai itu, sebagai upaya menghormati masyarakat non muslim. Sehingga ada saling menghormati dan saling menjaga adat-istiadat setempat.

“Untuk melakukan syiar Islam, Qatar juga menyediakan tempat sholat yang beragama Islam dan tempat ibadah non muslim di setiap stadion. Hal ini dianggap sesuatu yang luar biasa bagi non muslim, bagi orang muslim sendiri itu hal wajar. Mereka juga bisa menjalankan kewajiban keagamaan masing-masing,” katanya.

Islam di Qatar, lanjutnya, tidak dimaknai secara sempit dan tidak menutup diri dari warga nonmuslim semua bisa menikmati kehidupan yang sama. Bahkan ketika ada tamu, mereka diperlakukan senyaman mungkin.

“Itu yang membuat orang-orang yang datang dari berbagai belahan dunia melihat Islam berbeda, mereka melihat satu kenyataan dan kenyamanan di Qatar,” ujar Ridwan.

Citrakan Islam Baik
Pengamat sepak bola Sigit Nugroho mengatakan, melalui Piala Dunia 2022 ini, Qatar ingin mencitrakan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. Karena itu, sejak dipilih menjadi tuan rumah pada 2010 lalu, Qatar membangun berbagai fasilitas mewah dan megah serta menyediakan konsep yang memadukan olahraga dan syiar Islam.

“Qatar ini ingin mencitrakan Islam yang baik. Cara dakwah seperti ini yang harus dilakukan umat Islam sekarang. Seperti juga yang dilakukan Mohamed Salah, pesepakbola asal Mesir yang bermain untuk Liverpool kerap melakukan selebrasi sujud saat mencetak gol. Selebrasi itu berhasil mengubah pemikiran rakyat Inggris terhadap Islam,” kata Sigit Nugroho.

Jika berbicara aturan Islam, menurutnya, Salah tidak mungkin dijadikan contoh atau panutan, karena kesehariannya mengenakan celana pendek, tidak menutup dengkul atau lututnya. Namun, apa yang dilakukan Salah itu sebagai salah satu dakwah terbaik diplomasi Islam.

“Perilaku Salah ini bisa menginspirasi orang-orang yang tadinya melihat Islam secara buruk, tiba-tiba bisa menjadi ‘oh ternyata Islam indah’, bukan sebagai agama yang keras dan mengajarkan terorisme. Apa yang dilakukan Salah itu, juga bagian dari dakwah, dan melihat Islam sebagai agama penuh damai,” tutur Sigit yang juga seorang mualaf ini.

Koordinator Save Our Soccer dan Anggota TGIPF Akmal Marhali menambahkan, Indonesia perlu mencontoh Qatar dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20 pada 2023 mendatang. Sehingga nilai-nilai Islam dan nila-nilai budaya Indonesia bisa dimunculkan di Piala Dunia U-20..

“Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita Qatar, dalam keislaman di Piala Dunia 2022 bisa dipertahankan Indonesia pada Piala Dunia U-20 2023 nanti. Ini bisa menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Tunjukkan sepak bola kita ke jalan yang lurus,” kata Akmal Marhali.

Akmal Marhali mengkritik langkah PSSI dalam mempersiapkan Piala Dunia U-20 pada 2023, dimana belum ada nilai-nilai yang akan ditonjolkan hingga kini, baik itu sebelum dan sesudah kejadian tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu.

“Dengan segala hormat saya terpaksa harus mengkritik PSSI, karena saya belum melihat nilai-nilai yang ingin ditonjolkan di Piala Dunia U-20. Kalau Qatar dah jauh-jauh hari menolak segala aktivitas LGBT di Piala Dunia, disini tidak ada sama sekali,” katanya.

Menurutnya, PSSI dibawah pimpinan Mochamad Iriawan atau Iwan Bule bisa meniru diplomasi bola yang dilakukan Qatar dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Ia berharap PSSI juga melarang dan tidak menerima aktivitas yang membela aktivitas LGBT di Piala Dunia U-20 2023 mendatang.

“Diplomasi agama yang dilakukan Qatar bisa di copy paste untuk mengelola pelaksanaan kegiatan Piala Dunia U-20. Selain bisa berhasil dalam pelaksanaanya, juga bisa meningkatkan prestasi sepak bola di tanah air. Sehingga mudah-mudahan Piala Dunia U-20 bisa berlanjut dan terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

Pemerintah Perlu Ekstra Hati-hati, Karena Resesi Akan Lebih Banyak Didorong Oleh Faktor Non Ekonomi

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Pemerintah diminta ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan, terutama dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif, karena akan berdampak serius pada perekonomian.

Sikap kehati-hatian ini, akan menghindarkan Indonesia dari jeratan jurang resesi atau krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 1998 lalu.

“Kita masih tertolong dengan adanya windfall, keuntungan kenaikan harga komoditas. Tapi komoditas ini, tidak dalam kendali kita, setiap saat bisa pergi,” kata Anis Matta dalam Gelora Tak bertajuk ‘Ancaman Resesi Global Mengintai, Bagaimana Indonesia Menghadapinya?’, Rabu (20/7/2022) sore.

Menurut Anis Matta, ekonomi Indonesia saat ini tidak benar-benar aman dari resesi. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pembelaan diri sekedar memberikan rasa aman kepada publik, bahwa Indonesia tidak akan terkena Resesi.

“Jauh sebelum krisis ekonomi tahun 1998 meledak, kita selalu mendengar satu mantra dari para ekonom, bahwa fundamental ekonomi kita kuat. Tapi kenyataannya, kita terkena krisis dan tiba-tiba mantra-mantra itu hilang,” ujar Anis Matta.

Upaya itu, kata Anis Matta, saat ini dicoba diulangi lagi oleh pemerintah sekarang dengan mengatakan, bahwa potensi Indonesia kecil terkena resesi.

“Apakah mantra itu, sama yang kita baca sekarang atau tidak, nanti kita lihat, karena krisis punya cara kerja sendiri. Tapi yang kita saksikan setiap hari, adalah wajah-wajah publik yang semakin galau, semakin frustrasi dan semakin kehilangan harapan,” katanya.

Anis Matta menegaskan, krisis berlarut saat ini akan terus membuat ledakan dan benturan demi benturan yang tidak terduga. Benturan ini akan menciptakan pecahan-pecahan peristiwa besar.

Krisis ekonom saat ini, lanjutnya, selain memilliki sifat sistemik juga dipengaruhi banyak faktor geopolitik seperti perang supremasi antara Amerika Serikat-Rusia, yang berdampak pada harga komoditas secara global.

“Banyak negara mengalami goncangan yang politik yang luar biasa akibat krisis ekonomi. Persoalan kita sebagai bangsa pada sisi konflik supremasi ini, kita sangat mungkin bisa menjadi collateral damage,” tandasnya.

Karena itu, Anis Matta berharap pemerintah mampu membaca arah krisis secara global, seperti kemana arah selanjutnyna dan dimana titik aman Indonesia agar tidak menjadi collateral demage.

“Dalam konteks ini, Partai Gelora meminta pemerintah membaca situasi kita secara lebih lengkap dalam pengelolaan situasi makro dengan tidak membenarkan pemborosan anggaran dalam belanja kita. Itu satu kesalahan yang sangat besar,” tegasnya.

Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini sedang menuju resesi. Indikasinya, inflasi tinggi, harga-harga melonjak dan utamanya harga komoditas dunia.

“Indonesia bergantung pada The Fed (Bank Sentra AS) untuk penentuan suku bunga. Sehingga pemerintah harus waspada apabila suku bunga dinaikkan, karena akan berpengaruh pada pelemahan rupiah dan harga komoditas yang menurun. Tentu ini, akan sangat menyulitkan kembali bagi Indonesia,” kata Anthony.

Hal senada disampaikan Fuad Bawazier, Menteri Keuangan RI Tahun 1998. Fuad menilai perekonomian nasional masih terasa nyaman karena diuntungkan faktor eksternal yakni kenaikan harga komoditas dunia.

“Kalau ini kemudian jatuh harganya, bagaimana? dan kemungkinannya pasti ada, bisa akhir atau awal tahun 2023 bisa saja. Kalau ini terjadi, semua akan drop, bakal kalang kabut,” kata Fuad.

Fuad berharap pemerintah segera membenahi pengeluaran yang tidak perlu atau tidak penting, karena akan membebani APBN seperti proyek pembanguna Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kerata Api Cepat Jakarta Bandung dan lain-lain.

“Kita juga harus mendorong kemandirian pangan, banyak sekali sawah berubah fungsi menjadi lahan komersial. Impor beras memang tidak terdengar kuat, namun permintaan gandum sebagai bahan pangan pengganti beras cukup tinggi. Intinya kita meningkatkan kemampuan internal terlebih dahulu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunawan Tjokro mengatakan, pengusaha optimis bisa melewati kondisi sulit atau krisis. Hal ini, dengan jalan merespon dengan pengetatan pengeluaran dan meningkatkan kapasitas peluang pemodalan dari perbankan.

“Kami ini modalnya optimis, bahkan saat krisis ada opsi peluang pinjaman malah kita optimalkan. Terpenting cash flow terus berjalan,” kata Gunawan.

Bagi pengusaha, lanjut Gunawan, dampak krisis terjadi dari konsumen menahan konsumsinya. Kemudian juga disikapi pengusaha dengan menahan atau menunda capex nya dan fokus pada pengeluaran rutin terlebih dahulu.

“Sebab kalau masuk resesi, cash flow berantakan, akan sangat membahayakan,” terangnya.

Gunawan lantas menceritakan pengalamanya saat terjadi krisis tahun 1998 silam. Saat itu, permintaan konsumen anjlok hanya tinggal sekitar 20 persen.

“Karena mampu menahan pengeluaran, kita malah mengambil alih tiga perusahaan yang sudah mau bangkrut. intinya persiapan cashflow harus baik, saat musim paceklik. Setiap krisis selalu ada kesempatan, kita juga tak boleh over reaction atau respon berlebihan. Kalau terlalu reaktif malah akan menciptakan lubang resesi sendiri,” pungkasnya.

Partai Gelora Berharap MK Buka Ruang Debat di Persidangan agar Mengetahui Lebih Dalam Perkara Permohonan Gugatan

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyayangkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Partai Gelora terkait aturan keserentakan pemilihan umum dalam Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Padahal legal standing dan dasar pengajuannya diterima, tetapi Majelis Hakim menolak melanjutkan sidang dan berhenti pada pemeriksaan permohonan saja.

Sehingga kesimpulan yang dihasilkan Mahkamah bersifat premature, karena para ahli dan saksi yang diajukan Partai Gelora belum pernah diperiksa.

Apabila ahli dan saksi diperiksa, Fahri yakin pendirian Mahkamah mengenai isu pokok dengan frasa serentak sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 akan bergeser secara fundamental, terkait alasan hukumnya.

Mahkamah diyakini akan menggeser pendiriannya untuk mempertahankan norma haruslah tetap dinyatakan konstitusional, menjadi tidak konstitusional atau inkonstitusional seperti pandangan Partai Gelora.

“Itulah yang kami sayangkan setelah dua aspek ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim MK, yaitu aspek legal standing dan dasar pengajuan diterima justru majelis hakim menolak untuk meneruskan sidang dan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen permohonan,” kata Fahri dalam keterangannya, Senin (11/7/2022).

Fahri pun berharap, jika suatu saat nanti Gelora kembali mengajukan permohonan serupa, Majelis Hakim dapat membuka ruang debat di persidangan untuk mengetahui lebih dalam duduk perkara permohonan gugatan.

“Karena sekali lagi, legal standing Partai Gelora diterima, alasan permohonan dianggap baru dan belum pernah dipakai, artinya diterima, tapi sidang tidak diteruskan karena para hakim MK anggap belum perlu berubah sikap. Maka Bagaimana membuktikan kalau saksi belum diperiksa?” ujar Fahri.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, Partai Gelora tengah mempelajari kemungkinan untuk segera mengajukan kembali gugatan pemisahan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) ke MK dalam waktu dekat.

“Kami sedang mempelajari kemungkinan mengajukan gugatan kembali,” kata Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, gugatan Partai Gelora ini juga bisa menjadi alternatif atas gugatan presidential threshold 0%, yang kerap ditolak MK karena lantaran tidak memiliki legal standing dan lain-lain.

“Pada prinsipnya Partai Gelora ingin memastikan presiden yang dicalonkan berdasarkan pada suara rakyat yang mewakili pikiran dan perasaan hari ini, bukan yang kedaluwarsa,” katanya.

Partai Gelora juga bertujuan memberi peluang bagi lahirnya pemimpin baru di tengah krisis berlarut saat ini.

“Ini sangat merugikan kami sebagai partai politik dan rakyat sebagai pemilik suara. Penolakan MK atas gugatan tersebut prematur dan membingungkan,” tegas Anis Matta.

Seperti diketahui, MK menolak permohonan judicial review nomor perkara: 35/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Gelora yang diwakili oleh Muhammad Anis Matta, Mahfuz Sidik.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (7/7/2022).

Dalam putusannya, MK menolak gugatan Partai Gelora yang menguji Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu.

MK menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 167 Ayat (3) UU Pemilu berbunyi, “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.

Sedangkan Pasal 347 Ayat 1 UU Pemilu menyatakan, “pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”.

Menurut MK, Partai Gelora mempersoalkan frasa “serentak” dan memohon waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama.

Namun, MK berpandangan, permohonan itu sama saja mengembalikan model penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, dan 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah.

“Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa ‘serentak’, sehingga norma Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional,” tulis putusan tersebut.

Rakyat Lelah dengan Pembelahan, Anis Matta: Kita Perlu Pemimpin Pemersatu

, , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, jualan polarisasi adalah jualan politik paling menguntungkan dalam jangka pendek, akibat maraknya politik identitas.

Karena itu, isu polarisasi di masyarakat memang sengaja dikapitalisasi oleh partai-partai politik yang memiliki ideologi kuat. Padahal polarisasi bisa berdampak langsung dengan disintegrasi, terlebih pada kondisi krisis saat ini.

“Polarisasi ini adalah jualan politik yang paling menguntungkan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, tidak memberikan literasi, pendidikan politik dan demokrasi yang baik kepada masyarakat,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Polarisasi Politik Pemilu 2024: Akankah Kembali Berulang?, Rabu (29/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, dalam situasi krisis berlarut saat ini yang dibutuhkan adalah politik pemersatu, bukan politik identitas. Sebab, polarisasi justru akan memperparah krisis dan membuat pemerintahan semakin tidak efektif, serta tidak mampu menangani krisis.

“Kita baru memasuki suatu masa pembelajaran demokrasi yang relatif tidak terlalu lama, apabila kita masukkan isu masalah polarisasi ke dalam krisis global sekarang, terutama krisis ekonomi, kita punya suatu masalah yang lebih eksistensial, yaitu ancaman disintegrasi, walau sekarang mungkin levelnya belum terlihat sampai ancaman disintegrasi secara langsung. Jadi jualan polarisasi dalam pemilu sangat merusak bangsa,” tegasnya.

Anis Matta menilai, rakyat sudah lelah dengan kondisi pembelahan yang terjadi selama ini, sehingga perlu segera diakhiri. Apalagi beban hidup masyarakat sehari-hari sudah semakin berat saat ini, akibat ancaman inflasi global..

“Kalau dibakar lagi dengan pembelahan, bisa terjadi revolusi sosial di masyarakat. Karena itu, kita perlu melahirkan pemimpin pemersatu. Rakyat sudah lelah dengan pembelahan,” ujar Anis Matta.

Partai Gelora, kata Anis Matta, mengajak semua pihak untuk melawan upaya dari partai politik atau kelompok tertentu yang memiliki ideologi kuat, yang masih menjadikan isu polarisasi dan politik identitasnya sebagai jualan politiknya di Pemilu 2024.

“Mari sama-sama kita melakukan gerakan melawan polarisasi. Tujuan pendirian Partai Gelora antara lain untuk mengakhiri kegaduhan akibat isu polarisasi dan politik identitas,” tegas Anis Matta.

Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar meminta para akademisi dan cendekiawan mulai memberikan narasi-narasi yang mencerahkan dan membesarkan hati kepada masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa optimisme.

“Tapi kita juga harus memilih pemimpin terbaik, bukan pemimpin pencitraan. Dari 250 juta penduduk Indonesia, masa enggak ada yang terbaik. Kita jangan terjebak politik pencitraan dan akhirnya kita menyesal, karena salah memilih pemimpin,” kata Musni Umar.

Musni Umar mengapresiasi upaya Partai Gelora dalam memperbaiki situasi dan kondisi bangsa dengan tidak ikut-ikutan memproduksi politik identitas. Bahkan berusaha keras untuk mengakhiri polarisasi di masyarakat yang sudah terjadi sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

“Saya kira Partai Gelora akan mendapatkan simpati dari masyarakat, karena ingin memperbaiki negeri ini, sebagaimana yang kita ingin juga. Kita berharap Partai Gelora bisa melakukan perubahan besar,” kata Sosiolog ini.

Founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengajak para akademi, aktivis dan pihak-pihak yang konsen ingin menangkal politik identitas dan polarisasi dengan membentuk klaster baru, klaster ketiga di luar klaster kiri (cebong) dan kanan (kampret).

“Klaster ini bisa menjadi solusi, mengurangi polarisasi dan menekan anti politik identitas. Ketika ada politik identitas, kita bongkar di sini. Ini seperti klaster matahari, kita buat menjadi terang, sehingga para buzzer tidak bisa sembunyi lagi dalam kegelapan,” kata Ismail Fahmi.

Selama ini, kata Fahmi, karena tidak memiliki klaster tersendiri, ia mengaku kerap diserang oleh buzzer cebong dan kampret apabila membongkar sesuatu yang berkaitan dengan mereka.

“Mudah-mudahan Pak Anis Matta bisa mensupport hal ini. Klaster ketiga ini merupakan solusi taktis untuk mengakhiri politik identitas dan polarisasi,” kata Founder Drone Emprit.

Peneliti Litbang Kompas Gianie menilai, kekhawatiran terjadinya polarisasi dan politik identitas akan berlanjut pada pada 2024 sangat mungkin terjadi.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Litbang Kompas satu bulan lalu, dimana gejalanya mulai menunjukkan peningkatan ekskalasi.

“Sehingga perlu ada gerakan bersama bersama, baik masyarakat, pemeritah, partai politik dan dari media juga sebagai pilar keempat demokrasi untuk bersama-sama untuk meningkatkan literasi, mengakhiri pembelahan saat ini,” kata Gianie.

Gianie berharap semua pihak saat ini bisa menyuguhkan narasi yang mempersatukan, meningkatkan keakraban dan merangkul semua pihak dengan program-program yang mereka buat.

“Tokoh-tokohnya harus mempersatukan atau meningkatkan keakraban sekarang. Sementara program-program yang dibuat harus merangkul semua kalangan, bukan hanya untuk pendukungnya saja. Dan Media juga harus memberitakan hal-hal yang benar, bukan sebaliknya, ” pungkas Gianie.

Partai Gelora Bakal Ajukan Anis Matta sebagai Capres Apabila Gugatan di MK Dikabulkan

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonensia Anis Matta mengaku heran terhadap manuver partai politik (parpol) tertentu yang tidak mencalonkan pimpinan atau kadernya sendiri sebagai calon presiden (capres), tapi justru ingin mencalonkan orang lain.

Padahal parpol tersebut, memiliki tiket untuk mengajukan capres di Pilpres 2024 mendatang. Manuver seperti ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik, karena hanya sibuk jualan tiket capres agar bisa berkuasa lagi.

“Harusnya yang diajukan pimpinannya sendiri atau kadernya sendiri sebagai capres, bukan orang lain. Saya justru lebih respect, misalnya terhadap sikap PDIP dan PKB yang mau mencoba mengajukan pimpinan atau kadernya sendiri seperti Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022).

Menurut Anis Matta, sikap PDIP dan PKB tersebut perlu dicontoh oleh parpol lain, meskipun berdasarkan survei elektabilitas Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar, masih rendah dibandingkan capres lainnya.

“Tapi dengan mengajukan pimpinan sendiri atau kader sendiri, maka mesin partai akan bergerak. Kader akan merasa confident (percaya diri), karena partai mengajukan capresnya sendiri. Tapi kalau koalisi-koalisi ini, tujuannya hanya mau menjual tiket capres saja,” katanya.

Karena itu, Anis Matta heran terhadap sikap parpol yang memiliki kursi cukup, tapi justru berpikir untuk mencalonkan orang lain, bukan mencalonkan pimpinan atau kader mereka sendiri.

“Dengan sibuk bermanuver menjual tiket capres saja, menurut saya partai politik tersebut telah merusak sistem perpolitikan kita. Mereka telah merusak fungsi dasar dari pendirian partai politik itu sendiri, karena yang ada dipikiran mereka adalah politik transaksional,” tegasnya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak akan terlibat hiruk pikuk pembentukan koalisi dan pengusulan capres di Pilpres 2024 mendatang. Pada prinsipnya, Partai Gelora akan mengajukan pimpinan atau kadernya sendiri sebagai capres di Pilpres 2024.

“Partai Gelora masih menunggu keputusan judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan antara Pilpres dan Pemilihan Legislatif. Jadi kita tidak akan ikut-ikutan dalam manuver pembentukan koalisi,” katanya.

Jika judicial review Partai Gelora dikabulkan MK, maka parpol yang bisa mengajukan capres adalah parpol yang memiliki kursi atau gabungan suara parpol hasil Pemilu 2024, bukan Pemilu 2019 lalu.

Dengan demikian, kata Anis Matta, pembentukan koalisi saat ini seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Semut Merah, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau koalisi-koalisi lain saat ini menjadi tidak berarti.

“Kalau gugatan Partai Gelora diterima, maka Partai Gelora akan berjuang keras di Pemilu di 2024 untuk mendapatkan kursi. Partai Gelora siap memajukan capresnya sendiri, dari pimpinan sendiri atau kadernya sendiri sebagai capres. Saya siap maju sebagai capres,” tegas Anis Matta.

Anis Matta : Jangan Jadikan Indonesia Medan Tempur Bangsa Lain Seperti yang Terjadi di Ukraina

, , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa pemimpin Indonesia ke depan di tengah krisis berlarut yang belum berakhir harus memahami situasi geopolitik global dan nasional.

Sehingga tidak Ikut-ikutan menjadikan Indonesia sebagai tempat medan tempur bangsa lain seperti yang terjadi Ukraina sekarang.

“Presiden Ukraina (Volodymyr Zelenskyy, red) adalah contoh dari pemimpin yang bodoh, yang membuat negaranya mau dijadikan sebagai medan tempur negara lain,” kata Anis Matta saat menyampaikan Pidato Lima Visi Perjuangan Keumatan di Tengah Krisis, di Pomelotel Jakarta, Minggu (26/6/2022).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam acara “Silaturahmi dan Doa Bersama untuk Jakarta” bareng 495 tokoh umat se-Jakarta. Antara lain dihadiri Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat. KH Misbahul Munir.

Kemudian Ketua DMI DKI Jakarta KH Ma’ mun Al Ayubi, Sekretaris MUI DKI Jakarta KH Yusuf Aman, Imam Jakarta Islamic Center Ustad Ade Kurniawan, Ustazah Umanah Hulwani, Pimpinan Yayasan Izzah Amanah Jakarta Selatan, serta KH Salman Yahya salah satu ulama kharismatik di Jakarta Selatan, .

Menurut Anis Matta, sejak awal perang di Ukraina itu sengaja didesain bukan menjadi perang antara Ukraina-Rusia, melainkan perang antara Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya (Barat).

“Cuma tempatnya di Ukraina dan pakai orang Ukraina. Ada seorang Amerika yang mengatakan, bahwa Amerika akan membiarkan seluruh orang Ukraina mati sampai nyawa terakhir. Amerika nggak peduli, dan membiarkan ini, begitu aja terus,” ungkap Anis Matta.

Karena itu, tidak perlu heran apabila AS dan sekutunya terus mensuplai bantuan kemanusiaan dan persenjentaan untuk Ukraina agar bisa melawan Rusia terus. Hingga kini sudah jutaan warga Ukraina mengungsi ke negara lain, serta ribuan korban telah terluka tewas dan luka-luka.

“Ukraina ini negara seupil, jumlah penduduknya hanya 40 juta orang, berada di depan hidung dan matanya Rusia. Aneh saja disuplai senjata, disuruh melawan Rusia. Mendingan ane cekik sekarang ente, kata Rusia. Inilah contoh pemimpin bodoh (Volodymyr Zelenskyy, red),” ujarnya.

Anis Matta mengingatkan, Indonesia juga pernah menjadi medan tempur negara lain akibat dampak dari Perang Dunia I dan II dengan terjadinya peristiwa G30 S PKI.

“Jadi kepandaian Amerika itu, menjadikan negara lain sebagai medan tempur, perangnya bukan di negara mereka. Sentimen anti China dan polarisasi di Indonesia juga kerjaannya Amerika. Umat Islam harus paham itu,” jelasnya.

Bahkan kasus protes para aktivis demokrasi di Hongkong terhadap pemerintah China beberapa waktu lalu, juga bagian dari operasi atau kerja Amerika.

Tetapi begitu para aktivis demokrasi itu, ditangkap satu persatu-satu oleh militer China, beritanya langsung hilang begitu saja dan nasib para aktivis tersebut sampai sekarang tidak diketahui, serta tidak diributkan oleh Amerika lagi.

“Poin yang pertama, jangan sampai kita terlibat dalam perang orang lain. Orang yang bikin perang, kita ikut jadi korban. Jadi konteks nasionalnya, pemimpin Indonesia itu jangan pernah menjadikan Indonesia sebagai medan tempur orang lain seperti pemimpinn Ukraina yang menjadikan negaranya sebagai medan tempur antara Rusia dan Barat,” tegasnya.

Bagi Indonesia sekarang, kata Anis Matta, adalah situasi yang tepat bagi Umat Islam untuk melahirkan pemimpin baru di Pemilu 2024. Sehingga pemimpin yang terpilih bisa berperan aktif dalam menentukan tatanan global baru dan ikut serta mengatasi krisis berlarut saat ini.

Namun, kata Anis Matta, pemimpin tersebut harus bisa memenuhi kriteria dan syarat dari “Lima Visi Perjuangan Keuamatan di Tengah Krisis”. Pertama, jaga kedaulatan jangan sampai bangsa Indonesia menjaga medan tempur bangsa lain.

Kedua, Pancasila dan NKRI sebagai platform kesepakatan bersama. Ketiga, mengisi indonesia dengan mempertemukan agama, demokrasi dan kesejahteraan.

Keempat, mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan riil (nyata). Dan kelima menjadikan indonesia sebagai pemimpin dunia islam dan kekuatan 5 besar dunia.

“Jadi dengan makna umat ini, Al-Qur’an telah mengatakan peristiwa kehidupan yang kita ciptakan itu, yang akan menjadi catatan sejarah, begitulah kita dipandang oleh orang-oranh di kemudian hari. Nah visi perjuangan keumatan ini, kita semua mau dikenang sebagai apa nanti,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Anis Matta mendoakan Jakarta yang tengah berulang tahun ke-495 bisa menjadi Ibu Kota Dunia yang menjadi pusat peradapan baru, tidak hanya sekedar menjadi Ibu Kota Indonesia saja.

“Kita doakan untuk Jakarta, semoga Allah SWT mentakdirkan Jakarta, bukan hanya menjadi Ibu kota Indonesia saja , tapi juga menjadi Ibu Kota Dunia, menjadi pusat peradaban dunia yang baru,” pungkas Anis Matta.

Anis Matta: Solusi Penyelesaian Krisis Ekonomi Saat ini Hanya Bisa Dipecahkan Secara Militer

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, solusi penyelesaian krisis ekonomi global saat ini, hanya bisa dipecahkan secara militer, tidak bisa dipecahkan secara ekonomi. Itu artinya, kemungkinan terjadinya Perang Dunia (PD) III dalam waktu dekat semakin terbuka lebar.

“Tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau terjadi, saya tidak bisa membayangkan, bagaimana dampaknya. Kita sudah lihat dampak ekonominya, terutama korban jiwa manusia akibat Perang Dunia I dan II, dampaknya sangat mengerikan sekali,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ” Dunia dalam Ancamann Krisis Ekonomi Global, Bagaimana Negara Dapat Bertahan? yang digelar secara daring Rabu (22/6/2022) sore.

Karena itu, Anis Matta sependapat dengan peringatan yang disampaikan Henry Alfred Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan di Forum Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) pada 22-26 Mei 2022 lalu di Davos, Jenewa, Swiss.

Mengutip kata Henry Kissinger, kata Anis Matta, sebaiknya Ukraina segera berdamai dengan Rusia. Ukraina juga harus bersedia membiarkan beberapa wilayahnya menjadi milik Rusia. Sebab, kalau perdamaian ini tidak dilakukan dua bulan kedepan, maka perang ini tidak akan terkontrol.

Menurut Anis Matta, situasi global sekarang dalam situasi yang sangat berbahaya, karena AS dan sekutunya menggunakan betul isu perang Rusia-Ukraina sebagai penyebab krisis ekonomi dan tingginya inflasi global. Padahal krisis ekonomi ini, sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 2008 lalu, hanya saja ledakannya baru terjadi sekarang.

“Jadi perang Rusia-Ukraina hanya menjadi trigger saja, karena persoalan geopolitik ini, akhirnya menjadi instrumen perang. Isu perang Rusia-Ukraina digunakan betul, ditafsirkan sebagai penyebab krisis ekonomi global, terutma inflasinya,” ungkap Anis Matta.

Akibatnya, penanganan pandemi Covid-19 secara global menjadi terdisrupsi, karena AS dan sekutunya, terutama Inggris telah merelokasi anggaran Covid-19-nya untuk membantu persenjataan dan pengungsi Ukraina.

“Jadi tampaknya kita sudah memasuki satu fase dari situasi perang yang tadinya lokal, domestik Perang Rusia-Ukraina. Dan ini tidak mustahil menjadi perang besar,” katanya.

“Apa lagi Panglima Militer Inggris (Jenderal Patrick Sanders, red) yang baru diangkat beberapa waktu lalu, di pidato pertamanya justru mengingatkan kemungkinan terjadinya Perang Dunia III dan Inggris harus bersiap berhadapan dengan Rusia secara langsung dalam perang terbuka di daratan,” lanjutnya.

Anis Matta menilai peringatan keras yang disampaikan Henry Kesinger itu, menujukkan bahwa dunia sekarang sedang memasuki situasi yang sudah tidak terkontrol, sehingga bukan lagi persoalan perdamaian antara Rusia dan Ukraina saja.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penyelesaian krisis ekonomi ekonomi global tidak bisa dipecahkan lagi secara ekonomi, melainkan secara militer.

“Pandemi ini meledakkan itu semua. Secara defacto, lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB, Bank Dunia dan IMF menjadi lumpuh. Sama sekali tidak berguna, karena akan banyak negara yang koleps,” katanya.

Dalam konteks ini, Anis Matta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membaca betul situasi tersebut, dengan tidak hanya mengutip data dari Bank Dunia dan IMF saja yang mengatakan, sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tak menentu dan 40 di antaranya bisa mengalami keambrukan atau ketidak pastian.

“Karena ini krisis berlarut, saya selalu mengulang-ulangi kalimat ini. Kita sebenarnya ingin mengetahui daya tahan Indonesia di tengah krisis berlarut ini. Apalah Indonesia akan masuk daftar negara yang koleps atau tidak? Atau apakah korbannya cuma Menteri Perdagangan (Muhammad Luthfi, red) saja atau ada yang lain,” tegas Anis Matta.

Gotong royong
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun yang menjadi narasumber dalam diskusi ini meminta agar pemerintah dan semua pihak tidak mempercayai prediksi Bank Dunia dan IMF tersebut.

Misbakhun menilai Indonesia tidak akan terlalu terdampak dengan ancaman inflasi tersebut, sehingga potensi terjadinya krisis sosial (social unrest) juga minim.

Bank Dunia dan IMF, lanjutnya, sudah terlalu sering menyebut dunia berada dalam ketidakpastian dan berpindah dari satu krisis ke krisis lainnya, terlebih dalam beberapa tahun terakhir dimana pandemi Covid-19 melanda, serta perang antara Rusia dan Ukraina.

“IMF dan Bank Dunia menyatakan kita dalam dalam situasi krisis. Pernyataan itu bukan yang pertama karena dari dulu selalu begitu,” ujar Misbakhun.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa begitu saja percaya dengan lembaga keuangan internasional itu, karena bukan tidak mungkin ada skenario yang diciptakan untuk menutupi ketidakmampun dua organisasi tersebut dalam menangani tantangan ekonomi.

“Mereka tidak siap menghadapi perubahan geopolitik dan geostrategis global. Ketidaksiapan mereka ini ditutupi dengan pembenaran bahwa mereka tak bisa lagi menjaga hegemoni mereka,” imbuhnya.

Misbakhun justru mencurigai lembaga tersebut, tengah menjalankan agenda tertentu atau bisa dibilang inflasi yang tinggi sudah direncanakan.

Dia pun optimistis inflasi yang tinggi bisa diatasi dengan kekuatan daya tahan penduduk Indonesia yang bercorak nilai-nilai gotong royong.

“Sistem kegotong-royongan, tolong menolong tetangga dan sebagainya, ketika ada tetangganya yang susah makan ditolong. Inilah yang menurut saya menjadi penopang fundamental daya tahan ekonomi Indonesia dari krisis. Saya tidak percaya prediksi IMF dan Bank Dunia, mereka pasti punya agenda,” tandasnya.

Namun, Managing Director Political Economic and Policy Studies Anthony Budiawan tetap meminta agar pemerintah mewaspadai kondisi ekonomi global sekarang, akibat tingginya Inflasi dan potensi terjadinya stagflasi.

“Sekarang sudah terjadi buble ekonomic (gelombung ekonomi), jika tidak diantispasi bisa menjadi buah simalakama bagi Indonesia. Karena mau tidak mau, Indonesia harus mengikuti tindakan global. Kalau global menaikkan suku bunga, maka Indonesia juga harus menaikkan suku bunganya,” kata Anthony.

Seharusnnya, kebijakan ekonomi Indonesia tidak terpengaruh kondisi keuangan global, sehingga bisa memberikan pertumbuhan positif bagi perekonomian.

“Kita harus independen. Kalau kita punya kebijakan, harus kita sterilkan dari pengaruh luar negeri agar memberikan pengaruh positif pada transaksi berjalan, seperti global money, kita isi dengan domestic financing,” katannya.

Sementara itu, President Director Center for Banking Crisis (CBC) Deni Daruri menambahkan, Presiden Jokowi harus berani melakukan tindakan force majeure, berani melakukan nasionalisasi aset-aset asing di Indonesia untuk menyelesaikan ancaman krisis di depan mata.

“Kalau mau ekstrim ya pemerintah harus ambil alih semua komoditas strategis dan harus dimonopoli. Ini persoalannya everage cost, dengan tetapkan force majeur dan itu bisa kok. Nanti setelah kondisi normal, ya dikembalikan ke normal lagi,” kata Deni Daruri.

Deni juga mengaku tak habis pikir mengapa para menteri yang berkecimpung di kebijakan keuangan mengambil langkah keliru. Begitupun sampai sekarang, Deni mengaku belum mengerti solusi pemerintah itu apa?

“Kita ini tak punya ekonom sekelas zaman orde baru dulu. Dan masalah ini pernah terjadi, sekitar tahun 1970-an, ketika itu Presiden Soeharto panggil ekonomi yang ahli di bidangnya, untuk paparkan ide-idenya. Dalam lima tahun berhasil dikendalikan,” paparnya.

Ia berharap Presiden Jokowi segera memanggil ekonom sekelas Widjojo Nitisastro dan lain-lain agar ancaman krisis ekonomi, akibat tingginya inflasi global dan nasional bisa segera diatasi.

“Lebih baik, Presiden Jokowi panggil segera para ekonom yang paham, dan berpengalaman antisipasi krisis seperti tahun 1998 atau 2008 lalu. Melambungnya inflasi ini, karena utamanya cost push inflation, dan harus diselesaikan dengan cepat dan tepat, dan bukan inflasi karena dorongan permintaan atau demand. Kalau salah resep dan obatnya, malah mempecepat krisis,” terang Deni.

Menurut Deni, apabila cara menyelesaian inflasi ini salah akan malah mempercepat krisis terjadi. Percuma saja menyelesaikan inflasi ini melalui pelarangan ekspor, karena sumber masalahnya biaya produksi tinggi.

“Jadi pemerintah harus berinisiatif lebih cepat dan segera mengambil langkah yang tepat juga. Kondisi sekarang sangat fluktuatif bisa berubah ubah setiap waktu,” pungkasnya.

Tuntaskan Persiapan Verifikasi Parpol, Partai Gelora Gelar Tasyakuran dengan Nobar Film Naga Naga Naga

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengadakan tasyakuran penyelesaian persiapan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dengan menggelar acara nonton bareng (nobar) Film Naga Naga Naga di Planet Hollywood, Jakarta, Sabtu (18/6/2022) sore.

Film tersebut, merupakan karya dari Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif DPN Partai Gelora Deddy Mizwar.

“Alhamdulillah, hari ini tasyakuran kita. Karena kita sudah menyelesaikan persiapan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2024 yang akan datang,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (19/6/2022).

Menurut Anis Matta, Film Naga Naga Naga merupakan kritik sosial dari gambaran potret pendidikan dan kemiskinan di Indonesia. Ia menilai jalan cerita film tersebut, sangat menarik sesuai dengan realita yang ada saat ini.

“Saya sudah menonton tiga kali. Film ini, memang bikin kita menangis, bikin kita ketawa. Sekaligus sebagai kritik sosial yang luar biasa. Karena film ini memberikan gambaran tentang potret sosial dan pendidikan kita,” katanya.

“Orang cerdas dan orang miskin tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan kita. Mereka seperti tidak punya peluang di pendidikan kita,” imbuhnya.

Acara nobar ini, kata Anis Matta, juga sebagai bentuk dukungan Partai Gelora kepada Deddy Mizwar agar terus berkarya di usianya yang sudah tidak muda lagi, untuk terus membuat film yang inspiratif dan edukatif.

“Dan kebetulan produser, sutradara dan aktor utamanya di film Naga Naga Naga ini adalah Bang Deddy Mizwar. Beliau masih terus berkarya, ketika banyak orang mengalami diskontinu dalam karir. Ide-idenya juga selalu berkesinambungan,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, ia telah menginstruksikan kepada seluruh DPW untuk segera menggelar acara nobar Film Naga Naga Naga di daerahnya masing-masing.

“Saya sudah memulainya bersama DPW DKI, makanya saya menganjurkan teman-teman di seluruh daerah untuk bisa mengadakan acara nonton bareng film Naga Naga Naga di daerahnya masing-masing,” katanya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora mendukung pengembangan industri perfilman di tanah air melalui proram Sagara Movement yang telah dilaunching pada 9 Januari 2022 lalu di Jakarta.

Sagara Movement adalah dalam rangka membangun ekosistem yang kondusif bagi perkembangan ekonomi kreatif, diantaranya menggelar festival film pendek.

“Salah satu pilar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia adalah pilar ekonomi, yaitu industri kebudayaan. Dan ini juga jadi alasan beliau (Deddy Mizwar, red) bergabung ke Partai Gelora. Karena kita berikan dukungan kepada Film Indonesia, terituma yang inspiratif dan edukatif,” tegasnya.

Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif DPN Partai Gelora Deddy Mizwar mengatakan, Film Naga Naga Naga merupakan refleksi dari realitas yang ada saat ini. Realitas tersebut, ia coba ceritakan dalam film ini. Bisa jadi ada yang setuju atau tidak setuju.

“Tetapi yang terpenting di film ini adalah semangat kolaborasinya. Selama masih ada tanah air, kita harus cinta. Mau tua, muda, kaya, miskin bisa bergandengan tangan dan berkolaborasi dalam membangun negeri ini,” kata Deddy Mizwar.

Nobar Film Naga Naga Naga ini, selain dihadiri Anis Matta, juga dihadiri Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, para ketua bidang DPN Partai Gelora, Ketua DPW DKI Triswisaksana, serta 500an kader Partai Gelora di Jakarta.

Naga Naga Naga dibintangi oleh Deddy Mizwar, Tora Sudiro dan Beby Tsabina. Adapula Wulan Guritno, Zsa Zsa Utari, Darius Sinathrya, Uli Herdinansyah, Mike Lucock, Miing Bagito, hingga Eko Patrio.

Gala Premier film tersebut, telah dilakukan pada Rabu (8/6/2022) lalu, di Studio Epicentrum XXI, Jakarta Selatan. Film Naga Naga Naga dapat disaksikan di jaringan bioskop Cinema XXI seluruh Indonesia mulai 16 Juni 2022.

Soal Pelantikan Zulkifli Hasan sebagai Mendag, Anis Matta: Saya Salut Nyalinya, Berani Memegang Bara Api

, , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, penunjukkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi sebagai anomali besar abad ini.

Anis Matta menilai penunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag akan menjadi pertaruhan besar bagi reputasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 2024 mendatang. Keberhasilan dan kegagalan Jokowi nantinya akan ditentukan oleh Zulkifli Hasan.

“Saya ingin katakan, Pak Zulkifli Hasan berani bener menjadi Menteri Perdagangan. Ini seperti menggenggam bara api, karena bukan masalah sederhana. Tapi saya salut atas nyalinya Pak Zulkfili Hasan berani menggenggam bara api,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk “Kapan dan Bagaimana Akhir Perang Rusia-Ukraina? Apa Dampaknya terhadap Ekonomi Dunia?, Rabu (15/6/2022).

Pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan, menurut Anis Matta, merupakan dampak dari perang Rusia-Ukraina yang mulai terjadi sejak 24 Pebruari 2022 lalu.

Saat ini, Indonesia dinilai mulai merasakan adanya dampak kenaikan harga komoditas energi dunia (minyak dan gas), harga bahan pangan, sehingga menyebabkan tingginya inflasi.

“Mendag (Muhammad Lutfi, red) itu diganti, karena kesalahan dia sendiri dalam menerapkan kebijakan. Bagaimana mungkin kita negara produsen terbesar sawit mengalami kelangkaan minyak goreng, itu sama saja seperti kelangkaan BBM yang terjadi di Arab Saudi,” ujarnya.

Menurut Anis Matta, sebagian besar pemimpin di dunia termasuk di Indonesia, mulai kebingungan dan tidak mengerti cara dalam menghadapi krisis yang sangat kompleks saat ini.

“Sudah banyak Presiden dan Perdana Menteri di dunia ini yang jadi korban, jatuh pemerintahannya akibat krisis sekarang. Tapi bedanya di sini, korbannya Mendag (Muhammad Lutfi, red),” tegas Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, penujukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag bisa menjadi solusi bagi Jokowi, atau sebaliknya menjadi bumerang dan menjadi masalah baru bagi Kabinet Indonesia Maju.

“Menjelang Pemilu 2024 mendapatkan pos baru di kabinet itu sangat bagus. Tapi taruhannya sangat besar seperti menggenggam bara api,” tandasnya.

“Nanti kita akan melihat, apakah Pak Zulkifli Hasan ini akan menjadi solusi atau justru akan menjadi masalah baru bagi kabinet Jokowi,” imbuh Anis Matta.

Namun Anis Matta berpandangan, penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Mendag belum tentu akan menyelesaikan permasalahan krisis sekarang. Malahan sebaliknya, justru bisa memicu krisis ekonomi akan semakin dalam, dan berlanjut ke krisis sosial dan politik.

“Saya kira krebilitas Pak Zulkfli Hasan dipertaruhkan. Tapi yang jauh lebih besar, adalah reputasi kabinet dan Pak Jokowi yang dipertaruhkan. Kita bisa kita lihat nanti, apakah semakin hari semakin mengalami degradasi atau tidak,” ujarnya.

Anis Matta mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih cermat dalam membaca situasi global sekarang, dengan merespon berbagai kebijakan yang bisa menjawab tantangan utama secara substansial dan permanen dalam mengatasi krisis yang kompleks saat ini.

Hal senada disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan. Ia mengatakan, dampak dari perang Rusia-Ukraina adalah kenaikan harga minyak mentah dunia, minyak sun flower (bunga matahari) dan minnyak nabati/CPO (minyak goreng).

“Kenaikan harga minyak goreng harusnya bisa dimanfaatkan untuk meningatkan pemasukan, dan memenuhi kebutuhan domestik market di dalam negeri. Tapi Alhamdulillah korbannya di sini masih dalam tingkat menteri,” kata Fadhil.

Fadhil Hasan menilai larangan ekspor CPO dan turunannya yang sempat diberlakukan sebelumnnya oleh mantan Mendag Muhammad Lutfhi beberapa waktu lalu, merupakan kesalahan besar dan kerugian bagi Indonesia yang menyebabkan kehilangan devisa negara sebesar USD 2 miliar.

Sebagai produsen terbesar minyak nabati dunia, lanjutnya, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara maksimal besarnya permintaan pasar dunia saat ini, agar mendapatkan penerimaan besar di luar pajak guna memperkuat APBN kita.

“Tapi pemasukan itu, harus ditabung Pak Jokowi jangan dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang tidak perlu seperti IKN, kalau digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat tidak masalah,” ujar Fadhil Hasan.

Ekonom senior Indef ini mengingatkan, pemerintah untuk mewaspadai bahaya stagflasi, yakni ancaman inflasi global yang tengah membayangi pertumbuhan ekonomi dunia.

Apalagi APBN kita saat ini masih kekurangan anggaran lebih Rp 100 triliun lebih, akibat menanggung beban subsidi dan kebutuhan anggaran perlindungan sosial yang semakin meningkat.

“Jadi stagflasi itu ditandai oleh inflasi yang tinggi, tetapi pertumbuhannya rendah. Permintaan barang yang kita ekspor menurun, akibatnya penerimaan kita juga akan menurun. Sementara inflasinya tetap tinggi, harga-harga tetap tinggi. Hal ini akan menyebabkan gap yang sangat besar antara penerimaan dan pengeluaran. Ini bahaya yang kita perlu waspadai,” jelasnya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Imron Cotan menambahkan, stagflasi itu ditandai tiga fenomena yang sangat fundamental, yakni pengangguran tinggi, inflasi tinggi dan pertumbuhan lemah.

“Jadi kalau Presiden Jokowi sedang mencoba mengakomodasi partai politik untuk berpartisipasi dalam kabinetnya, itu adalah dalam rangka menghadapi turbulensi dari dampak perang Rusia-Ukraina yang akan datang,” kata Imron Cotan.

Imron Cotan memprediksi perang Rusia-Ukraina masih akan berlangsung lama, karena Rusia ingin mengakhiri dominasi Amerika Serikat (AS) dalam energi maupun tujuan strategis lainnnya.

“Ukraina ini didesain untuk menjadi kuburan oleh Rusia, seperti halnya Afghanistan oleh Amerika, sehingga Ukraina tidak dimanfaatkan Amerika dan Nato dalam jangka panjang supaya tidak menjadi ancaman bagi Rusia,” kata diplomat senior ini.

Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta pemerintah agar mewaspadai upaya AS memindahkan medan tempur baru dari Ukraina ke Taiwan. Jika ini terjadi, AS akan berperang melawan China, karena Presiden AS Joe Biden sudah mulai terang-terangan mendukung Taiwan

“Presiden Joe Biden saat ini tengah kehilangan muka di dalam negerinya soal kebijakan perang di Ukraina. Perang Ukraina menjadi bumerang bagi Amerika Serikat, menyebabkan inflasi tinggi mencapai 9 persen,” kata Connie.

Presiden Joe Biden, lanjutnya, tengah berupaya menghilangkan tekanan di dalam negerinya dengan meningkatkan produksi dan bantuan persenjataan ke negara lain, termasuk mencari lokasi perang baru yang jauh dari Amerika dan Eropa, yakni pilihan di Taiwan-China.

“Karena itu kita harus sangat hati-hati dalam menyikapi hal ini, apakah kita menempatkan Taiwan itu sebagai negara atau bagian dari China. Jika terjadi perang akan mempengaruhi kawasan Laut China Selatan, mempengaruhi Indonesia juga. Karena Taiwan-lah yang memegang dokumen klaim China atas Laut China Selatan sejak zaman Dinasti Ming. Saya sudah melihat semua dokumen-dokumennya,” tegas Connie Rahakundini Bakrie.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X