arah baru indonesia Archives – Partai Gelora Indonesia

Partai Gelora Dorong Anis Matta-Fahri Hamzah Jadi Capres dan Cawapres di Pilpres 2024

Anis Matta, arah baru indonesia, capres, Fahri Hamzah, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Pilpres

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong kader internalnya untuk diusung sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang. Partai Gelora akan mendorong Ketua Umumnya, Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai capres dan cawapres.

“Dinamika capres dan cawapres saat ini masih bergerak dinamis dan cair. Tak hanya partai parlemen, partai baru juga turut serta mendorong kader internal untuk diusung dalam Pilpres 2024,” kata Ketua Bapilu Partai Gelora, Rico Marbun ketika menghadiri acara ‘VIVA The Interview Coffee Session’ di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (14/1/2023).

Menurut Rico, internal Partai Gelora positif akan mendorong Anis Matta dan Fahri Hamzah menjadi capres atau cawapres. Capres dan cawapres Partai Gelora itu akan segera dikomunikasikan kepada partai parlemen dan non parlemen.

Rico menilai kedua petinggi Partai Gelora tersebut, tidak bisa dipandang remeh atau sebelah mata, lantaran Partai Gelora memiliki 700 ribu lebih kader di daerah yang valid, meski sebagai partai baru.

“Kalau Partai Gelora jelas, punya 700 ribu lebih kader dibandingkan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang tidak punya partai. Maka kami tentu ingin mengajukan pak Anis Matta dan Pak Fahri Hamzah sebagai capres dan cawapres,” ujar Rico.

Rico menambahkan, bahwa partai politik harus berani mendorong kader internalnya untuk bisa maju di kontestasi Pilpres 2024. Sebab, dia mulai melihat fenomena adanya parpol yang tak mengusung kader internalnya maju di kontestasi politik.

“Jadi kalau kita melihat sebenarnya parpol ini sudah seharusnya regenerasi. Regenerasi kepemimpinan terutama di nasional. Sekarang ini saya melihat, saya menangkap ada upaya sistematis bahwa justru tokoh-tokoh pimpinan parpol yang kita anggap sebagai kader terbaik nomor satu dari partai politik itu dikondisikan seakan akan selalu lemah dibandingkan orang orang luar,” ungkapnya.

Dijelaskan Rico, jika masalah ini terus dilanjutkan, maka demokrasi tanah air bisa terus menyusut. Sebaliknya, Rico tidak mengetahui apakah ada pihak mengkondisikan hal tersebut di masyarakat.

“Jadi kita tidak tahu, kalau menurut saya ini ada benturan. Ada benturan antara figuritas pimpinan parpol dengan opini yang entah dibangun dari mana. Kalau ini dibiarkan terus menerus, itu yang terjadi adalah susutnya kualitas demokrasi,” jelasnya.

Seperti diketahui, sejumlah DPW Partai Gelora telah mengajukan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Salah satu DPW tersebut, adalah DPW Partai Gelora Aceh.

DPW Partai Gelora Aceh memastikan akan mengusung pendiri yang juga sebagai ketua dan wakil ketua umum partai Gelora Indonesia, Anis Matta dan Fahri Hamzah sebagai bakal calon Presiden dan calon wakil Presiden Indonesia.

Hal itu disampaikan pada rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan jelang Pemilu 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Graha Coffee and Resto, Sabtu, 14 Januari 2023, Kota Lhokseumawe dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah se Dapil DPR RI Aceh 2.

Kabar kepastian Anis Matta dan Fahri Hamzah akan maju sebagai capres dan cawapres tersebar juga di dunia maya. Sebuah salinan pesan suara yang tersebar di media sosial Twitter mengejutkan publik.

Adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, dalam sebuah pesan suara (voice note) menyatakan akan maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 mendatang.

Fahri Hamzah menyebut akan mendampingi Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta, sebagai pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung dalam Pemilu tanggal 14 Februari 2024.

“Bagi teman-teman di bawah yang katanya mengidolakan saya, Bang Fahri Hamzah, dan Ustadz Anis Matta, sampaikan kepada mereka bahwa saya dan Pak Anis Matta, Insya Allah, maju sebagai Capres 2024,” kata Fahri Hamzah seperti dinukil dari akun twitter @klipfahri, Rabu (11/1/2022).

“Insya Allah pendaftarannya tanggal 7 sampai 13 September. Masih 9 bulan lagi, jadi sabar menunggu pendaftaran kita Insya Allah. Salam hormat kepada semuanya,” lanjutnya.

Diketahui, akun @klipfahri memang aktif mencuit berbagai hal tentang Partai Gelora, termasuk membagikan potongan potongan video 2 tokoh partai berlambang ombak menggulung berwarna biru, merah dan putih itu.

Soal Pelantikan Zulkifli Hasan sebagai Mendag, Anis Matta: Saya Salut Nyalinya, Berani Memegang Bara Api

Anis Matta, arah baru indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, Dampak Perang Rusia Ukraina, Fadhil Hasan, Imron Cotan, Inflasi, krisis berlarut, Memegang Bara Api, Mendag, Partai Gelora Indonesia, Pergantian Mendag, Reshuffle Kabinet, Stagfasli, Zulkifli Hasan

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, penunjukkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi sebagai anomali besar abad ini.

Anis Matta menilai penunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag akan menjadi pertaruhan besar bagi reputasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 2024 mendatang. Keberhasilan dan kegagalan Jokowi nantinya akan ditentukan oleh Zulkifli Hasan.

“Saya ingin katakan, Pak Zulkifli Hasan berani bener menjadi Menteri Perdagangan. Ini seperti menggenggam bara api, karena bukan masalah sederhana. Tapi saya salut atas nyalinya Pak Zulkfili Hasan berani menggenggam bara api,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk “Kapan dan Bagaimana Akhir Perang Rusia-Ukraina? Apa Dampaknya terhadap Ekonomi Dunia?, Rabu (15/6/2022).

Pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan, menurut Anis Matta, merupakan dampak dari perang Rusia-Ukraina yang mulai terjadi sejak 24 Pebruari 2022 lalu.

Saat ini, Indonesia dinilai mulai merasakan adanya dampak kenaikan harga komoditas energi dunia (minyak dan gas), harga bahan pangan, sehingga menyebabkan tingginya inflasi.

“Mendag (Muhammad Lutfi, red) itu diganti, karena kesalahan dia sendiri dalam menerapkan kebijakan. Bagaimana mungkin kita negara produsen terbesar sawit mengalami kelangkaan minyak goreng, itu sama saja seperti kelangkaan BBM yang terjadi di Arab Saudi,” ujarnya.

Menurut Anis Matta, sebagian besar pemimpin di dunia termasuk di Indonesia, mulai kebingungan dan tidak mengerti cara dalam menghadapi krisis yang sangat kompleks saat ini.

“Sudah banyak Presiden dan Perdana Menteri di dunia ini yang jadi korban, jatuh pemerintahannya akibat krisis sekarang. Tapi bedanya di sini, korbannya Mendag (Muhammad Lutfi, red),” tegas Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, penujukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag bisa menjadi solusi bagi Jokowi, atau sebaliknya menjadi bumerang dan menjadi masalah baru bagi Kabinet Indonesia Maju.

“Menjelang Pemilu 2024 mendapatkan pos baru di kabinet itu sangat bagus. Tapi taruhannya sangat besar seperti menggenggam bara api,” tandasnya.

“Nanti kita akan melihat, apakah Pak Zulkifli Hasan ini akan menjadi solusi atau justru akan menjadi masalah baru bagi kabinet Jokowi,” imbuh Anis Matta.

Namun Anis Matta berpandangan, penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Mendag belum tentu akan menyelesaikan permasalahan krisis sekarang. Malahan sebaliknya, justru bisa memicu krisis ekonomi akan semakin dalam, dan berlanjut ke krisis sosial dan politik.

“Saya kira krebilitas Pak Zulkfli Hasan dipertaruhkan. Tapi yang jauh lebih besar, adalah reputasi kabinet dan Pak Jokowi yang dipertaruhkan. Kita bisa kita lihat nanti, apakah semakin hari semakin mengalami degradasi atau tidak,” ujarnya.

Anis Matta mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih cermat dalam membaca situasi global sekarang, dengan merespon berbagai kebijakan yang bisa menjawab tantangan utama secara substansial dan permanen dalam mengatasi krisis yang kompleks saat ini.

Hal senada disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan. Ia mengatakan, dampak dari perang Rusia-Ukraina adalah kenaikan harga minyak mentah dunia, minyak sun flower (bunga matahari) dan minnyak nabati/CPO (minyak goreng).

“Kenaikan harga minyak goreng harusnya bisa dimanfaatkan untuk meningatkan pemasukan, dan memenuhi kebutuhan domestik market di dalam negeri. Tapi Alhamdulillah korbannya di sini masih dalam tingkat menteri,” kata Fadhil.

Fadhil Hasan menilai larangan ekspor CPO dan turunannya yang sempat diberlakukan sebelumnnya oleh mantan Mendag Muhammad Lutfhi beberapa waktu lalu, merupakan kesalahan besar dan kerugian bagi Indonesia yang menyebabkan kehilangan devisa negara sebesar USD 2 miliar.

Sebagai produsen terbesar minyak nabati dunia, lanjutnya, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara maksimal besarnya permintaan pasar dunia saat ini, agar mendapatkan penerimaan besar di luar pajak guna memperkuat APBN kita.

“Tapi pemasukan itu, harus ditabung Pak Jokowi jangan dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang tidak perlu seperti IKN, kalau digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat tidak masalah,” ujar Fadhil Hasan.

Ekonom senior Indef ini mengingatkan, pemerintah untuk mewaspadai bahaya stagflasi, yakni ancaman inflasi global yang tengah membayangi pertumbuhan ekonomi dunia.

Apalagi APBN kita saat ini masih kekurangan anggaran lebih Rp 100 triliun lebih, akibat menanggung beban subsidi dan kebutuhan anggaran perlindungan sosial yang semakin meningkat.

“Jadi stagflasi itu ditandai oleh inflasi yang tinggi, tetapi pertumbuhannya rendah. Permintaan barang yang kita ekspor menurun, akibatnya penerimaan kita juga akan menurun. Sementara inflasinya tetap tinggi, harga-harga tetap tinggi. Hal ini akan menyebabkan gap yang sangat besar antara penerimaan dan pengeluaran. Ini bahaya yang kita perlu waspadai,” jelasnya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Imron Cotan menambahkan, stagflasi itu ditandai tiga fenomena yang sangat fundamental, yakni pengangguran tinggi, inflasi tinggi dan pertumbuhan lemah.

“Jadi kalau Presiden Jokowi sedang mencoba mengakomodasi partai politik untuk berpartisipasi dalam kabinetnya, itu adalah dalam rangka menghadapi turbulensi dari dampak perang Rusia-Ukraina yang akan datang,” kata Imron Cotan.

Imron Cotan memprediksi perang Rusia-Ukraina masih akan berlangsung lama, karena Rusia ingin mengakhiri dominasi Amerika Serikat (AS) dalam energi maupun tujuan strategis lainnnya.

“Ukraina ini didesain untuk menjadi kuburan oleh Rusia, seperti halnya Afghanistan oleh Amerika, sehingga Ukraina tidak dimanfaatkan Amerika dan Nato dalam jangka panjang supaya tidak menjadi ancaman bagi Rusia,” kata diplomat senior ini.

Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta pemerintah agar mewaspadai upaya AS memindahkan medan tempur baru dari Ukraina ke Taiwan. Jika ini terjadi, AS akan berperang melawan China, karena Presiden AS Joe Biden sudah mulai terang-terangan mendukung Taiwan

“Presiden Joe Biden saat ini tengah kehilangan muka di dalam negerinya soal kebijakan perang di Ukraina. Perang Ukraina menjadi bumerang bagi Amerika Serikat, menyebabkan inflasi tinggi mencapai 9 persen,” kata Connie.

Presiden Joe Biden, lanjutnya, tengah berupaya menghilangkan tekanan di dalam negerinya dengan meningkatkan produksi dan bantuan persenjataan ke negara lain, termasuk mencari lokasi perang baru yang jauh dari Amerika dan Eropa, yakni pilihan di Taiwan-China.

“Karena itu kita harus sangat hati-hati dalam menyikapi hal ini, apakah kita menempatkan Taiwan itu sebagai negara atau bagian dari China. Jika terjadi perang akan mempengaruhi kawasan Laut China Selatan, mempengaruhi Indonesia juga. Karena Taiwan-lah yang memegang dokumen klaim China atas Laut China Selatan sejak zaman Dinasti Ming. Saya sudah melihat semua dokumen-dokumennya,” tegas Connie Rahakundini Bakrie.

Ajukan 7 Alasan Uji Materi, Partai Gelora Minta MK Pisahkan Pilpres dengan Pemilu Legislatif

#MahkamahKonstitusi, 7 Alasan, Achmad Rilyadi, Anis Matta, arah baru indonesia, Fahri Hamzah, Keserentakan, Mahfuz Sidik, Partai Gelora Indonesia, Ratu Ratna Damayani, Sidang Perdana, Uji Materi UU Pemilu

Partaigelora.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pemeriksaan pendahuluan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keserentakan pemilu yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Kamis (24/3/2022).

Hakim Konstitusi Suhartoyo bertindak sebagai Ketua Panel Hakim, sementara Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Enny Nurbaningsih sebagai Hakim Anggota,

Sidang perkara No. 35/PUU-XX/2022 ini digelar secara daring. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik selaku pemohon terlihat hadir.

Sidang juga dihadiri Bendahara Umum Achmad Rilyadi, serta Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama Antarlembaga DPN Partai Gelora Ratu Ratna Damayani.

Sementara enam kuasa hukum pemohon yang hadir adalah Amin Fahrudin, Aryo Tyasmoro, Slamet, Andi Saputro, Guntur F Prisanto dan Ahmad Hafiz.

Ketua Tim Penasihat Hukum Amin Fahrudin mengatakan, ada 7 alasan uji materi yang diajukan Partai Gelora untuk pemisahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif.

Amin mengatakan, Partai Gelora mempersoalkan tentang keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

“Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan konstitusi (Pasal 6A UUD 1945). Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara terpisah,” kata Amin Fahrudin, Kamis (24/3/2022).

Menurut Amin, alasan pertama permohonan judicial review Partai Gelora, adalah berbeda dengan permohonan yang sudah diajukan sebelumnya.

“Objek yang digugat Partai Gelora dalam permohonan uji materiil ini adalah Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, adalah sebuah materi permohonan yang batu ujinya sama sekali baru dan belum pernah diajukan oleh pihak siapapun sebelumnya,” jelas Amin.

Alasan kedua adalah Putusan MK sebagai living constitution, demi terwujudnya pemilu yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Maksudnya, ada pandangan yang menganggap konstitusi itu hidup, tumbuh atau bergerak menyesuaikan dengan keadaan baru.

“Pada prakteknya Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menerapkan prinsip living constitution pada tiga putusan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan No. 14/PUU-XI/2013 dan Putusan No.55/PUU-XVII/2019. MK pernah menyatakan pemilu terpisah adalah konstitusional, kemudian MK di tahun 2013 menyatakan yang konstitusional adalah pemilu serentak. Akan tetapi dalam putusannya Perludem, MK sebenarnya membuka ruang keterpisahan pemilu meskipun basisnya adalah pemilu lokal dan pemilu nasional. Nah permohonan kita ini ingin memisah antara pileg dan pilpres seperti aturan lama,” ungkapnya.

Adapun alasan ketiga adalah Original Intent dari Perumus Perubahan UUD 1945 terkait Pasal 6A UUD 1945.

“Pemohon melakukan penelusuran terhadap Original Intent dari Para Perumus Perubahan UUD 1945, ditemukan fakta bahwa para anggota Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR RI dalam membahas dan merumuskan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilpres. Terdapat perbedaan mengenai apakah pilpres dilakukan secara serentak ataukah dipisah dengan Pemilu Legislatif,” katanya.

Selanjutnya, alasan keempat adalah keadaan baru setelah Pemilu Serentak seperti tingginya anggaran pemilu. Sebab, Pemilu Serentak tidak terbukti mengefisienkan anggaran seperti yang terlihat pada Pemilu 2019. Saat itu, terjadi pembengkakan anggaran Rp 10 triliun dari Rp15,79 yang disiapkan menjadi Rp25,59 triliun.

Bahkan pada Pemilu Serentak 2019 juga terjadi banyak jatuh korban pada petugas PPS dan PPK yang menyebabkan sebanyak 894 PPS meninggal dunia dan 5.175 orang petugas Pemilu mengalami sakit.

“Keserentakan Pemilu 2019 menjadikan lembaga legislatif lemah. Lemahnya fungsi lembaga DPR dibuktikan dengan lemahnya fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah,” ujarnya.

Alasan kelima menegaskan bahwa Pemilu Serentak menyebabkan pemilih lebih fokus ke Pilpres daripada Pemilu Legislatif.

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dengan lima surat suara sekaligus antara pemilu presiden dengan DPR, DPD dan DPRD memiliki kompleksitas tersendiri.

“Pusat perhatian pemilih sebagian besar tertuju kepada pemilu presiden dibandingkan dengan pemilu legislatif. Terjadi kesenjangan suara tidak sah yang cukup tinggi antara pemilu presiden dengan tiga pemilu lainnya DPR, DPD, dan DPRD, meski partisipasi pemilih datang ke TPS di Pemilu 2019 mencapai 81 persen,” katanya.

Surat suara tidak sah Pilpres hanya 2,38% atau setara dengan 3,7 juta. Sedangkan pemilu DPR mencapai angka 17,5 juta dan pemilu DPD sampai 29,7 juta.

“Salah satu dampak negatif dari keserentakan pemilu presiden dengan pemilu legislatif adalah pemilu legislatif tidak mendapat prioritas yang sama oleh pemilih, padahal sangat penting peranannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia,” katanya.

Kemudian alasan keenam, yakni Pemilu Serentak yg diharapkan membawa keselarasan (coattail effect) pilihan linieritas antara Pilpres dan Pemilu Legislatif tidak terwujud.

“Berdasarkan hasil Pemilu Serentak 2019 di level DPR kehadiran coattail effect tidak terlalu terasa. PDIP dan Gerindra selaku partai politik utama yang mencalonkan presiden hanya memperoleh berkah efek kenaikan perolehan suara tidak lebih dari 2%,” paparnya.

Terakhir, alasan ketujuh adalah Pemilu Serentak untuk penyederhanaan partai tidak terwujud

“Bahwa pemilu serentak juga gagal menyederhanakan jumlah partai yang lolos parlemen, jumlahnya tidak jauh berubah dari 10 partai menjadi 9 partai.” pungkasnya.

Usai kuasa hukum pemohon menyampaikan pokok-pokok pikiran uji materi, tiga Hakim Konstitusi yang menyidangkan Perkara No. 35/PUU-XX/2022 memberikan pandangan terkait proses pemeriksaan berikutnya. Atas masukan ini, kuasa hukum pemohon akan melakukan penyempurnaan gugatan uji materi untuk disidangkan kembali 14 hari yang akan datang.

Negara Adidaya Diprediksi Runtuh, Anis Matta: Perang Rusia Vs Ukraina Seperti Gong Selamat Datang Tatanan Dunia Baru

Anis Matta, arah baru indonesia, gelora talk, Hikmawanto Juwana, Imron Cotan, Konflik Rusia Vs Ukraina, Lyudmila Georgievna Vorobieva, Negara Adidaya Runtuh, Partai Gelora Indonesia, PBB, Peran Aktif Diplomasi Indonesia, Perang Supremasi, Presidensi G20, Selamat Tatanan Dunia Baru, Vasyl Harmianin, Yudhi Chrisnadi

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, konflik antara Rusia-Ukraina saat ini harus dipandang sebagai perang supremasi, bukan lagi sekedar proxy.

Melainkan perang antar negara adidaya, yakni antara Rusia dengan Amerika Serikat (AS) dan Eropa, sementara Ukraina menjadi korban (collateral damage).

“Kalau negara adidaya yang berperang, maka tidak ada aturan lagi, tidak ada yang bisa mengatur mereka. PBB akan mengalami disfungsi, termasuk Dewan Keamanan PBB,” kata Anis Matta PBB dalam Gelora Talk bertajuk ‘Perang Rusia Vs Ukraina, Apa Dampaknya Pada Peta Geopolitik Dunia?’, Rabu (2/3/2022).

Diskusi yang digelar secara daring ini, menghadirkan narasumber Pakar Hukum Internasional Prof Hikmahanto Juwana, mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan China Prof Imron Cotan, serta mantan Dubes Indonesia untuk Ukraina Prof Yuddy Chrisnandi. Diskusi ini juga dihadiri Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Harmianin.

Karena itu, kata Anis Matta, perang ini akan mendekati titik ledak yang lebih besar. Hal ini yang perlu diantisipasi Indonesia, karena cepat atau lambat Indonesia bisa terseret dalam dampak perang ini.

“Kenapa Partai Gelora ingin mendorong Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia, supaya kita tidak menjadi korban (collateral damage),” katanya.

Menurut Anis Matta, dunia saat ini akan menantikan tatanan dunia baru di tengah krisis berlarut, dimulai dari pandemi Covid-19 hingga perang Rusia Vs Ukraina, yang akan berujung pada konflik berlarut secara global.

“Jadi kita sekarang sedang menantikan ‘tatanan dunia baru’, ini yang kita khawatirkan. Dan ini yang akan terjadi pemenanglah yang akan menentukan aturan. Inilah arah dunia yang sedang terjadi,” ungkapnya.

Pembentukan proses tatanan dunia baru ini, kata Anis Matta, berbeda dengan tatanan dunia lama yang dibentuk oleh pemenang Perang Dunia II. Tapi, pembentukannya akan ditentukan oleh proses rasional masyarakat global, karena dunia semakin terintegrasi.

“Tapi bisakah kita sampai pada tatanan dunia baru, yang tidak terlalu berdarah? Inilah arah yang kita inginkan,” ujar Anis Matta.

Anis Matta menilai kekuatan AS dan Eropa saat ini semakin melemah seperti yang terlihat dari pidato Presiden AS Joe Biden kemarin dan para pemimpin Uni Eropa sebelumnya.

Kelemahan AS dan Eropa ini, disadari betul oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin telah melakukan kalkulasi secara matang dampaknya, sehingga memiliki keberanian seperti sekarang. Diperkirakan sanksi ekonomi oleh negara adidaya tidak akan berdampak bagi Rusia.

“Kalau sekarang kita berpikir kepentingan Indonesia, adalah lebih bagus kita mencoba membuat cerita bagi sejarah masa depan kita sendiri,” katanya.

Menurut Anis Matta, Indonesia bisa mencoba membangun satu kekuatan baru di tengah konflik global ini, dengan politik bebas aktif seperti yang telah digagas founding fathers atau Bapak pendiri bangsa Indonesia.

Perang Rusia Vs Ukraina, kata Anis Matta, bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk membuat satu peta jalan (road map) sejarah baru bagi dunia.

“Kita sedang menghadapi konflik berlarut yang akan melemahkan semua negara. Perang Rusia Vs Ukraina seperti gong yang mengatakan, Selamat Tinggal Tatanan Dunia Lama dan Selamat Datang Tatanan Dunia Baru,” tegas Anis Matta.

Anis Matta berharap Indonesia mengambil peran untuk menentukan tatanan dunia baru ini, sebagai kekuatan besar dunia paska runtuhnya negara adidaya nanti.

“Kita tidak mengetahui, aturannya seperti apa, tetapi mudah-mudahan dalam tatanan dunia baru yang akan di susun kemudian ini, Indonesia ikut sebagai panitia,” pungkas Anis Matta.

Pakar Hukum Internasional Prof Hikmawanto Juwana menyayangkan sikap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang bertolak belakang dengan peryataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memandang konflik Rusia Vs Ukraina.

Kemenlu dinilai cenderung menyalahkan Rusia sebagai negara agresor telah menganeksasi Ukraina. Sementara Presiden Jokowi mengatakan, perang harus dihentikan tanpa menyalahkan Rusia dan Ukraina, serta meminta konflik diselesaikan secara damai, dan tidak membahayakan pada keamanan dan perdamaian internasional.

“Jadi Indonesia harusnya menjadi fasilitator, yang bisa memberikan solusi bagi konflik ini. Kita harus fokus pada rakyat, karena rakyat tidak boleh menderita akibat perang di kedua negara,” kata Hikmawanto.

Hikmawanto mengingatkan, agar Indonesia tidak melihat konflik Rusia Vs Ukraina sebagai konflik antara pemerintah pusat (PBB) dan pemerintah daerah (Rusia-Ukraina).

“Efektifitas terhadap PBB ini diragukan, dan perlu diingat bapak/Ibu sekalian, bahwa PBB ini bukan pemerintahannya. Artinya, tidak seperti pemerintah pusat, kalau misalnya ada pemerintah daerah bersengketa, kemudian pemerintah pusat bisa turun. Mereka punya main street sendiri, itu yang harus kita pahami,” katanya.

Artinya, dalam konteks hukum internasional, lanjut Hikmawanto, bagi masyarakat internasional yang berlaku adalah Hukum Rimba, bukan norma-norma hukum internasional yang harus ditaati.

“Yang berlaku Hukum Rimba, siapa yang kuat sebagai justifikasi hukum internasional, bukan norma yang harus ditaati. Ini akan menjadi justifikasi setiap negara untuk mengambil tindakan,” tegas pakar hukum internasional Universitas Indonesia.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan China Prof Imron Cotan berharap Indonesia bisa mendorong penyelesaian konflik Rusia Vs Ukraina diselesaikan melalui jalur diplomasi atau perundingan antara kedua belah pihak.

“Indonesia harus memberikan solusi, bukan memberikan kecaman-kecaman. Meski saya tidak yakin, Indonesia memiliki power untuk memberikan solusi kedua belah pihak dalam diplomasi, tapi langkah-langkah itu tetap harus ditawarkan dan kita bisa menjadi tuan rumah negosiasi,” kata Imron Cotan.

Imron menilai, keberadaan PBB terutama Dewan Keamanan saat ini perlu dilakukan reformasi, karena kerap dijadikan upaya untuk menghambat solusi damai atas konflik di suatu negara atau digunakan sebagai alat negara tertentu melalui hak veto lima negara tetap DK PBB.

“Memang sudah tiba saatnya mereformasi PBB, karena pasti memihak. Jadi percuma kita membawa ini ke Dewan Keamanan PBB sebagai organ internasional tertinggi di bidang keamanan internasional. Paling kita bisa bicara di Sidang Majelis Umum PBB saja,” katanya.

Mantan Dubes Indonesia untuk Ukraina Prof Yuddy Chrisnandi meminta Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan politik bebas aktif, sebagai negara yang ditunjuk sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 dan pemimpin ASEAN.

“Sebagai pemimpin G20 ini, sejauh mana perannya, kira-kira anda enggak sih pengaruhnya pressing diplomasi dalam situasi seperti ini. Dan sebagai pemimpin ASEAN, sebagaimana di Eropa, pemimpin MEE 1 x24 bisa berkumpul di Brussel membicarakan hal itu. Apakah sebagai pemimpin ASEAN ini juga bisa membicarakan ini, menjadi suara ASEAN untuk menyelesaikan konflik Rusia Vs Ukraina,” kata Yudhi.

Indonesia, lanjutnya, perlu melakukan terobosan diplomasi yang efektif dan aktif. Yudhi mengaku sudah mendapatkan bocoran, bahwa pemerintah Indonesia sudah mendapat informasi bahwa Sekretariat Jenderal PBB pada Rabu (2/3/2022) untuk menjadi sponsor utama penyelesaian konflik Rusia-Ukraina di Majelis Umum PBB.

“Meski nanti di veto, tapi paling tidak sudah memberikan sikap yang bisa dilihat dunia. Kita harus aktif di percaturan politik dunia, Amerika membuat proposal, Rusia membuat propsoal dan Indonesia juga punya proposal sendiri. Itu juga sebuah terobosan, yang penting jangan pasif,” katanya.

Yudhi menambahkan, Indonesia bisa menjadi poros alternatif dengan memanfatkan perannya sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang.

“Kita harus menjadi poros alternatif, misalkan Rusia menginginkan pertemuan di Belarus, Ukraina minta di Israel dan Indonesia bisa menawarkan di Bali. Ini akan menjadi poros menarik,” katanya.

Partai Gelora Minta Krisis Ukraina Tidak Dijadikan Ide Liar Atau Lelucon Politik Untuk Tunda Pemilu 2024

arah baru indonesia, geopolitik global, Konflik Rusia-Ukraina, Krisis Ukraina, Mahfuz Sidik, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Penundaan Pemilu, Perang Supremasi

Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pihak tertentu untuk tidak menjadikan krisis Ukraina sebagai ide liar atau lelucon politik. Yakni dengan mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu 2024.

“Saya mengkhwatirkan krisis Ukraina ini, jangan-jangan nanti turunannya akan dipakai untuk melakukan justifikasi terhadap ide-ide liar, menjadi lelucon-lelucon politik baru. Ada pendapat yang mencoba mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu Tahun 2024,” kata Mahfuz dalam keterangannya Minggu (27/2/2022).

Hal ini telah disampaikan Mahfuz saat menjadi narasumber diskusi bertajuk ‘Krisis Ukraina, Kenaikan Harga dan Dampaknya Bagi Indonesia’ yang diselenggarakan Narasi Institute pada Jumat (25/2/2022) lalu.

Menurut Mahfuz, pikiran-pikiran tersebut semakin irasional dan tidak mendidik publik. Ia menyadari bahwa konflik Rusia-Ukraina ini akan berlangsung panjang dan memicu kenaikan harga komoditas. khususnya energi seperti minyak mentah dan gas dunia.

“Tapi ya jangan dijadikan alasan tambahan untuk penundaan Pemilu 2024. Jadi kelihatanya akan banyak pikiran-pikiran baru yang semakin irasional dan ini tidak mendidik publik. Harusnya dalam situasi krisis saat ini, kita harus mengedepankan rasionalitas,” katanya.

Ketua Komisi I DPR Periode 2015-2010 ini menegaskan, konflik Rusia-Ukraina merupakan perang supremasi antar kekuatan global, setelah kegagalan barat dalam menekan China dalam krisis pandemi Covid-19.

“Saya kira Rusia akan mengelola isu ini untuk waktu yang agak panjang. Rusia ini gerbang ke negara barat, apalagi kalau NATO melibatkan diri dalam perang ini akan semakin panjang waktunya,” kata Mahfuz.

Selain Ukraina, Rusia masih melihat ada ancaman dari tiga negara tetangga di sekitarnya yang dinilai pro barat, yakni Latvia, Lithuania dan Estonia. Sehinga setelah Ukraina selesai, bisa saja tiga negara tersebut, dianeksasi Rusia selanjutnya.

“Dan kalau kita lihat, ketika Amerika Serikat menarik pasukan dari Afghanistan, itu bukan ditarik pulang, tapi direlokasi ke Asia Tengah. Bisa saja digunakan untuk kepentingannya di kawasan Rusia. Karena secara geopolitik dan geostrategis Rusia, merupakan pintu masuk wilayah barat dan wilayah timur,” ungkapnya.

Mahfuz menilai Rusia tidak akan tunduk pada tekanan barat, meskipun diberikan sanksi ekonomi. Sanksi tersebut, lanjutnya, justru bisa memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia, yang imbasnya juga akan dirasakan Indonesia.

“Jadi memang ada permainan pertarungan antara kekuatan-kekuatan global (world game of global supremasi) yang coba bertarung dari sisi supremasi, setelah pandemi tidak memberikan dampak sistematik kepada China,” jelasnya.

Tanpa disadari, lanjutnya, konflik ini telah memicu resesi ekonomi dan inflasi secara global. Hal ini juga akan terjadi di Indonesia dan akan menambah tekanan persoalan-persoalan ekonomi di tanah air.

“Sekali lagi saya khawtir, ketika ada orang membaca situasi global semacam ini dikaitkan dengan situasi ekonomi kita yang juga sedang tidak bagus. Mereka akan mengambil keuntungan pragmatis dengan membiarkan negara tidak punya solusi sistemik untuk mengatasi situasi krisis ini,” katanya.

Demi kepentingan politiknya, kata Mahfuz, orang-orang tersebut, sengaja membiarkan ekonomi bertambah buruk dan susah, dan dimana harga-harga kebutuhan pokok akan semakin melambung tinggi.

Hal ini tentunya akan menjadi pembenaran bagi mereka, bahwa negara tidak perlu membiayai pelaksanaan Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran kira-kira sebesar Rop 100-150 triliun, sehingga bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan dengan masyarakat langsung.

“Kira-kira cara berpikir mereka, daripada kita mengeluarkan uang Rp 100-150 triliun untuk membiayai Pemilu, lebih baik digunakan untuk yang lain. Toh Pilkada saja bisa kita undur dan kita ganti dengan Plt. Mudah-mudahan ini, hanya suudzon saya saja, tapi bisa saja lompatan-lompatan berpikir semacam itu terjadi,” katanya.

Sekjen Partai Gelora mengaku tidak setuju dengan pikiran-pikiran semacam ini diinisiasi ke publik, karena membodohi masyarakat, dimana negara seolah-olah tidak mempunyai ide untuk menyelesaikan ancaman tekanan ekonomi.

“Situasi pandemi sekarang menjadi krisis ekonomi yang juga dialami semua negara, tidak perlu dikaitkan dengan krisis Ukraina. Pandemi sudah menciptakan kasus minyak goreng, bagaimana reaksi ibu-ibu ketika antri, mereka tidak lagi menyalakan produsen. Tapi mereka salahkan negara, pemerintah, mereka salahkan Presiden,” katanya.

Mahfuz meminta agar orang-orang tersebut, bisa ikut serta memberikan solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi saat ini, bukan sebaliknya melakukan lompatan-lompatan berpikir yang tidak logis dan tidak rasional.

“Pemilu 2019 lalu, saja telah menciptakan pembelahan yang sampai sekarang tidak selesai. Makanya, saya khawatir krisis ekonomi akan bergeser menjadi krisis sosial,” katanya.

Dalam level terntentu, Partai Gelora juga mengkwatirkan krisis sosial tersebut akan menjadi krisis politik, yang akan merugikan masyarakat dan perjalanan demokrasi Indonesia.

“Tidak usah berpikir penundaan Pemilu, selesaikan saja kasus minyak goreng, atau selesaikan kasus tahu dan tempe. Publik sudah resah dengan efek pembelahan selama ini, jangan ditambahin masalah baru lagi,” katanya.

Publik, kata Mahfuz, harus diberikan mitigasi mengenai cara mengatasi tekanan ekonomi saat ini. Bukan sebaliknya, diberikan pikiran tidak logis yang bisa memicu krisis sosial dan politik.

“Saat ini begitu banyak kepentingan global yang bermain, begitu kita ada krisis sosial dan krisis politik, kekuatan global akan masuk ke Indonesia untuk memainkan situasi. Jadi jangan ada ide-ide nakal yang tidak logis yang bisa merusak akal sehat,” pungkasnya.

Berikan Solusi Atasi Krisis, Rokhmin: Jokowi dan Anggota Kabinet Perlu Baca Buku Karya Anis Matta

Anis Matta, arah baru indonesia, Jokowi, krisis berlarut, Majelis Gelora Cinta Rosul, Muhammad Yusuf A Wahab, Nasirwan, Partai Gelora Indonesia, Pesan Islam Menghadapi Krisis, Raihan Iskandar, Rokhmin Dahuri

Partaigelora.id – Menteri Kelautan dan Perikanan RI Periode 2001-2004 Rokhmin Dahuri menilai produktivitas bangsa Indonesia dalam menulis buku sangat rendah, kalah dari India.

Padahal produktivitas dalam menulis buku itu, salah satu indikator suatu bangsa dalam menguasai sains dan teknologi. Sebab, bangsa yang maju akan menerapkan sains dan teknologi dalam kesehariannya.

“Sedihnya bangsa Indonesia produktivitas menulis bukunya dalam kategori sangat rendah. Dengan India kita kalah. Hal ini mengindikasikan bangsa kita tidak sedang baik-baik saja,” kata Rokhmin dalam Bedah Buku ‘Pesan Islam Menghadapi Krisis’ karya Anis Matta yang diselenggarakan Majelis Gelora Cinta Rosul, Minggu (20/2/2022).

Menurut Rokhmin, buku yang ditulis Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) tersebut sangat relevan untuk diimplementasikan di Indonesia.

Sebab, ketika pemimpinnya memiliki iman dan takwanya kuat, maka umatnya akan berjaya.

Hal itu, sebagaimana bisa dilihat dari zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rosyidin. Kemudian masa Umar bin Abdul Aziz, Harus Al Rasyid, kemudian Muhammad Al Kahfi umat Islam berjaya selama 10-11 abad.

“Jadi pemimpin memang harus punya kapabilitas, ipteknya kuat, juga imtak nya membara. Maka jika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang baik dengan Rabb (Tuhan) yang Maha Pengampun). Spiritualitas adalah kuncinya,” katanya.

Karena itu, sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia, setelah Rusia dan Thailand, dimana 1 persen orang kaya menguasai 49 persen kekayaan negara.

“Mohon maaf, 1 persen orang kaya di Rusia itu semuanya pribumi. Begitu juga di Thailand. Sedangkan di Indonesia menurut Pak Jokowi nasionalismenya rendah. Ada 11 Ribu Triliun uang konglomerat disimpan di luar negeri,” katanya.

Hal ini mengindikasikan, konglomerat kita nasionalismenya masih rendah. Jika nasionalismenya tinggi, maka Rp 11 triliun atau sekitar tiga kali APBN saat ini, akan diivestasikan untuk membangun pabrik di Indonesia.

Rokhmin mengatakan, buku ‘Pesan Islam Menghadapi Krisis’ yang ditulis berdasarkan Alquran dan Al Hadits menjadi alasan rasional, bahwa sistem kehidupan yang dibuat manusia seperti komunisme misalnya, tidak sesuai dengan fitrah manusia.

“Secara rasional, komunisme tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana sistem ekonomi harus dibangun atas dasar sama rata sama rasa. Seharusnya orang cerdas, orang yang saleh, bekerja kerjas mendapat reward dunia, tidak sama dengan orang yang malas, preman, mabok dan lain sebagainya,” ujar Rokhmin.

Ia mengatakan, hampir 1.000 tahun umat Islam pernah menguasai sepertiga dunia. Ketika umat Islam menguasai dunia, kehidupan manusia sangat adil, sains dan teknologi sangat berkembang.

Rokhmin berharap umat Islam agar selalu berpedoman pada Alquran dan Hadits, karena memberikan solusi dalam mengatasi krisis dan musibah saat ini, diantaranya adalah kesabaran.

Rokhmin menegaskan, apa yang ditulis Anis Matta mengenai cara mendeteksi krisis, memfirasati zaman dalam dinamika geopolitik dan siklus perubahan dunia, harus dibaca oleh semua pihak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para anggota Kabinet Indonesia Maju.

“Harusnya bedah buku ini, diikuti juga Pak Jokowi. Pak Jokowi dan anggota kabinet harus baca buku ini. Kalau Pak Jokowi dan seluruh anggota kabinetnya membaca buku ini, sesungguhnya menggapai dunia Indonesia Emas tahun 2024, atau dalam bahasa Anis Matta bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ke 5 di dunia,” tegasnya.

Pemerhati Dinamika Gerakan Islam Nasiwan mengatakan, buku ‘Pesan Islam Menghadapi Krisis’ memberikan inspirasi dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sekarang.

“Saya sudah membaca buku ini, tidak terlalu berat. Apa yang disampaikan membawa inspirasi, bahwa Islam tetap menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi sekarang,” kata Nasirwan.

Lektor Kepala FISIP Universitas Negeri Yogyakarta ini menilai, Anis Mata memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran orang, tidak hanya orasi tapi juga sebagai penulis.

“Ustad Anis Matta menawarkan cara pandang Islam dengan narasi menghadapi krisis bermula dari pembenahan ekosistem. Menawarkan narasi dalam menyelesaikan masalah bangsa sebagai revolusi saraf atau pemikiran. Ini sangat mempengaruhi, tapi buku ini tidak sedang menyebabkan perlawanan massal terhadap kekuasaan segera. Ini penting sekali,” katanya.

Tgk Muhammad Yusuf A Wahab, Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh menambahkan, Islam telah memberikan rumusan bagi manusia untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, termasuk juga rumusan revolusi politik dan teknologi.

“Jadi untuk memperbaki kondisi sekarang, para pemimpinnya harus punya kapasitas. Kalau tidak punya kapasitas, tunggulah kehancurannya. Pemimpin yang punya kapasitas itu adalah pemimpin yang bisa memperbaiki umatnya,” kata Tgk Yusuf.

Buku karya Anis Matta ini, ia harapkan dapat memberikan inspirasi bagi para pemimpin-pemimpin di Indonesia untuk memperbaiki kondisi bangsa dan membawa Indonesia menuju 5 besar dunia.

“Cita-cita kita membawa Indonesia menuju kekuatan 5 besar dunia itu bukan hal mustahil, tapi bisa menjadi sebuah keniscayaan,” kata Imam Besar Barisan Muda Ummat ini menutup.

Masuk Prolegnas 2021, Fahri Hamzah: Partai Gelora Berharap RUU KUHP Disahkan Akhir Tahun ini

Amin Fahrudin, arah baru indonesia, Arsul Sani, Bid Hukum, Eddy Hiairej, Fahri Hamzah, Firman Wijaya, Partai Gelora Indonesia, RUU KUHP

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap Revisi Undang-undang (RUU) tentang KUHP yang telah disetujui masuk Prolegnas Prioritas 2021 pada 30 September 2021, bisa diselesaikan akhir tahun ini.

“Saya berharap betul ini, tahun 2021 yang tinggal tiga bulan lagi bisa menyelesaikan KUHP kita, sehingga kita bisa menyelesaikan konsolidasi teks-teks lainnya. Mudah-mudahan selesai tahun ini,” kata Fahri dalam webinar ‘Revisi KUHP, Menjawab Kebutuhan Zamankah?’ yang digelar Partai Gelora di Jakarta, Jumat (1/10/2021).

Webinar ini merupakan diskusi rutin Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora yang diketuai dan juga dimoderatori oleh Amin Fahrudin.

Diskusi ini juga dihadiri Wakil Menteri Hukum (Wamenkumham) Prof Edward ‘Eddy’ Hiariej, Anggota Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR Arsul Sani dan praktisi hukum pidana Firman Wijaya.

Menurut Fahri, Partai Gelora memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian RUU KUHP secepatnya agar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa meletakkan hukum bernegara yang demokratis.

Sehingga tidak lagi menggunakan UU KUHP lama peninggalan kolonial yang dikritik otoriter menjadi semangat restoraktif, kolektif dan rehabilitatif.

“Kita dorong ini supaya ini cepat selesai, kalaupun nanti ada perubahan-perubahan bisa diajukan judicial review, yang penting kita sudah menyelesaikan KUHP yang demokratis,” katanya.

Setelah menyelesaikan RUU KUHP, lanjut Wakil Ketua DPR Periode 2014-20219 ini, pemerintah bisa fokus melakukan konsolidasi pembenahan terhadap institusi penegakan hukum dan kepemimpinan SDMnya.

“Kalau KUHP-nya sudah baik, tapi kalau institusi penegakan hukumnya dan kepemimpinan SDM tidak di konsolidasi dengan baik. Nanti susah juga kita, semua harus di konsolidasi,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga bisa fokus terhadap konsolidasi teks lainnya, seperti penyelesaian RUU Pemasyarakatan yang saat ini dibutuhkan regulasi baru agar peristiwa kebakaran Lapas Tangerang yang menewaskan 48 orang beberapa waktu lalu, tidak terjadi lagi.

“Presiden harus segera menerbitkan Perpu tentang RUU Pemasyarakatan untuk mereformasi lapas kita agar lebih baik, kita memerlukan regulasi baru. Supaya lapas kita menjadi tempat yang lebih manusiawi, dan tidak melanggar HAM seperti sekarang ini,” tandasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP sebelumnya sudah dibahas DPR bersama pemerintah Periode 2014-2019 sampai pada pembahasan tingkat pertama. Saat itu, Fahri Hamzah masih duduk sebagai Wakil Ketua DPR.

Pembahasan dilakukan selama 4 tahun (September 2015-September 2019), namun ketika hendak dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk pembahasan tingkat kedua, pemerimtah minta ditunda hingga DPR periode berikutnya.

Kemudian dibahas disepakati pembahasan RUU KUHP selanjutnya dengan metode luncuran atau carry over. Untuk memberikan landasan, maka dilakukan revisi UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memungkian RUU dibahas secara luncuran.

“Di Komisi III disepakati tidak akan membahas ulang, karena sifatnya luncuran, kalau membahas ulang tdak akan cukup waktunya. Ada 16 isu krusial yang akan coba kita dalami, dan pemerintah nanti bisa memperjelasnya,” kata Wakil Ketua MPR dari F-PPP ini.

Arsul menambahkan, RUU KUHP 2015 dengan RUU KUHP 2021 memilih perbedaan format. Para RUU KUHP 2015 terdapat dua buku, yakni tentang Ketentuan Umum dan Tindak Pidana. Sedangkan RUU KUHP 2021 ada tiga buku, yakni tentang Ketentuan Umum, Kejahatan dan Pelanggaran.

Wamenkumham Prof Edward ‘Eddy’ Hiariej menegaskan RUU carry over tidak akan dibahas ulang, sehingga pemerintah dan Komisi III DPR akan mencari format pembahasannya.

“Bagaimana carry over ini, apakah langsung disahkan atau tidak. Tapi kalau carry over itu sebenarnya langsung disahkan di Rapat Paripurna, tapi kami menyadari betul ketika RUU ini ditarik pemerintah hingga pandemi saat ini, tim ahli pemerintah terus melakukan kajian dan menyempurnakan naskah RUU KUHP tersebut Ada 14 isu krusial yang menjadi kontroversial di masyarakat, yang dilakukan kajian” kata Eddy Hiariej.

Menurut Wamenkumham, RUU KUHP 2021 ini menjawab tantangan zaman, karena telah menggunakan paradigma hukum pidana modern, yang sebenarnya sudah 30 tahun kita ketinggalan.

Negara-negara di Amerika Utara dan Eropa Barat sudah melakukan perubahan paradigma hukum pidana sejak 1990, yang mana tidak lagi berorentasi pada keadilan kontrbutif, tapi pada keadilan korektif, keadlian restoraktif dan keadilan rehabilitatif.

“Inilah yang kemudian diadopsi dalam buku satu RUU KUHP, dimana pidana penjara adalah pidana akhir, masih ada pidana denda, masi ada pidana kerja sosial, masih ada pidana pengawasan, masih ada pidana percobaan,” katanya.

Sehingga ketika pemerintah menyusun ancaman pidana dalam buku dua, pemerintah mencoba untuk mensimulasikan. Jika ancaman pidana tidak sampai 4 tahun, maka hakim menjatuhkan pidana kerja sosial. Apabila tidak lebih dua tahun, bisa pidana pengawasan, dan dibawa satu tahun bisa pidana percobaan, serta diutamakan pidana denda.

Dalam titik yang paling ekstrem, jika menjatuhkan pidana penjara, maka ada kriteria pedoman pemidanaan hingga 15 item dan apabila terpenuhi baru pidana penjara dijatuhkan.

“RUU KUHP ini sudah mengadopsi hukum pidana modern, reintegrasi sosial dalam pengertian seorang narapidana atau terpidana itu, adalah orang yang harus direhabilitasi dan diperbaiki tidak mengulangi perbuatan dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Eddy Hiariej meminta Komisi III DPR membahas sebatas pasal-pasal yang bersifat kontroversial saja, dan pemerintah telah melakukan sosialisasi di 12 kota. Sementara mengenai pasal-pasal yang menjadi perdebatan di publik, pemerintah membuat tiga kemungkinan.

Pertama pemerintah tidak bergeming dan tetap pada pasal-pasal yang ada. Kedua pemerintah melakukan reformulasi pasal-pasal RUU KUHP. Ketiga pemerintah mengusulkan penghapusan-penghapusan pasal seperti pasal pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi, karena dianggap overlapping dengan UU Prakter Kedokteran.

Sementara praktisi hukum pidana Firman Wijaya mengatakan, pembahasan RUU KUHP saat ini harus memiliki titik kunci, yakni aspek transisional justice.

“Dan yang penting RUU KUHP ini harus memberikan perlindungan dua sisi, baik di sisi negara maupun masyarakat,” kata Firman.

Dicatut untuk Investasi Bodong, Partai Gelora akan Laporkan Akun Gelora Indonesia Sekuritas ke Bareskim Polri dan OJK

Amin Fahrudin, arah baru indonesia, Bareskim Polri, Dicatut untuk Investasi Bodong, Gelora Indonesia Sekuritas Dilaporkan, OJK, Partai Gelora Indonesia, taslim tamang

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan melaporkan akun Gelora Indonesia Sekuritas kepada Bareskrim Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akibat pencatutan nama dan logo Partai Gelora untuk kepentingan bisnis, yang diketahui sebagai investasi bodong.

Masyarakat dihimbau berhati-hati apabila mendapatkan penawaran investasi dari Gelora Indonesia Sekuritas, karena dipastikan hal itu merupakan penipuan.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Amin Fahrudin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/9/2021).

“Gelora Indonesia Sekuritas bukan bagian dari Partai Gelora. Kami sangat dirugikan karena Gelora Indonesia Sekuritas memakai nama dan logo yang sama persis, sehingga seolah-olah mereka adalah bagian dari Partai Gelora,” kata Amin.

Menurut Amin, dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur, bahwa partai politik adalah organisasi nirlaba dan tidak boleh membentuk badan usaha.

“Dan partai kami, Partai Gelora taat serta patuh dengan aturan tersebut, Saya menduga kuat Gelora Indonesia Sekuritas ini adalah lembaga ilegal yang tidak mungkin mendapat legalitas badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

Pendirian badan hukum, lanjutnya, harus memenuhi persyaratan yang ketat baik terkait penggunaan nama maupun logo. Jika ada kesamaan pasti ditolak oleh sistem di AHU (Administrasi Hukum Umum) maupun di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Kementerian Hukum dan HAM.

“Pasal yang akan kami gunakan untuk melapor ke Bareskrim adalah pasal penipuan dan pemalsuan ( pasal 378 dan 263 KUHP) serta Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 45 A ayat 1 UU ITE. Ancaman pidananya sampai 6 tahun penjara,” ungkapnya.

Karena itu, Partai Gelora menghimbau masyarakat untuk mewaspadai investasi bodong Gelora Indonesia Sekuritas yang telah mencatut nama dan logo Partai Gelora Indonesia.

“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai investasi bodong dengan mencatut nama Gelora Indonesia. Jangan sampai rugi dan tertipu oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan sesaat,” tandanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Taslim Tamang (Tata) menambahkan, produk investasi Gelora Indonesia Sekuritas tersebut ditawarkan ke masyarakat di grup Telegram. DPN Partai Gelora menilai penggunaan nama tersebut tidak sah dan melanggar hukum

Dalam uraiannya, Gelora Indonesia Sekuritas mengklaim sebagai platform investasi keuangan digital 100 persen terpercaya, yang berinvestasi di pasar saham Indonesia.

Gelora Indonesia Sekuritas mengaku sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam).

Untuk menarik investasi Gelora Indonesia Sekuritas menggunakan tautan undangan: t.me/Gelorainvestasi. Terakhir grup Telegram Gelora Sekuritas ini diikuti oleh 24.700 anggota. Investasi yang ditawarkan dari Rp 2-200 juta dengan keuntungan profit 40 persen.

“Kami mencegah ada pihak-pihak yang merugikan masyarakat dengan mencatut nama Gelora Indonesia dan Logo Partai Gelora Indonesia. Kami juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati lagi,” kata Taslim Tamang.

Indonesia sebagai Ketua dan Tuan Rumah G20 Tahun 2022, Partai Gelora: Kesempatan Jadi Pemain Global

Achmad Nur Hidayat, arah baru indonesia, Bidang Kebijakan Publik, indonesia, Kesempatan Jadi Pemain Global, Ketua dan Tuan Rumah G20 Tahun 2022, Partai Gelora Indonesia

Partaigelora.id – Pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan berkunjung ke Ibukota Italia, Roma untuk mengikuti penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Pada momen tersebut, Indonesia akan menerima mandat menjadi ketua dan tuan rumah presidensi G20 untuk 2022.

“Ini adalah momen istimewa bagi Indonesia untuk aktif menawarkan solusi bagi persoalan-persoalan global,” kata Achmad Nur Hidayat (Matnur), Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).

Hal ini tentu saja menjadi tantangan dan kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi pemain global yang disegani dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dunia.

“Bagi Indonesia, event Presidensi G-20 tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan peran Indonesia sebagai pemimpin dari negara berkembang yang menawarkan solusi bagi negara-negara maju,” katanya.

Menurut Alumnus Master Public Policy LKY School of Public Policy NUS dan Harvard University Executive Education ini, tujuan tersebut harus dijadikan agenda kerja Indonesia dalam Presidensi KTT G20 di Tahun 2022.

Setidaknya ada empat agenda kerja, yakni meredakan ketegangan demi ketegangan dunia, mengembalikan relevansi G-20 dalam penanganan Covid-19, melakukan kohenrensi terhadap prinsip perpajakan global, serta melakukan rekomitmen terhadap isu perubahan iklim dan inklusi keuangan.

“Saat ini ketegangan dunia tidak kunjung reda, paska penandatanganan aliansi AUKUS yang menyebabkan Perancis protes terhadap aliansi militer AS, Inggris dan Australia baru tersebut. Bahkan untuk menunjukkan keseriusan protesnya, Perancis menarik dubesnya dari Australia dan AS,” katanya.

Sementara China memandang AUKUS, Aliansi keamanan baru di kawasn Indo-Pasifik yang dibentuk AS, Inggris dan Australia akan menganggu stabilitas keamanan di wilayah perdagangan Asia-Pasifik.

“China layak khawatir karena dengan kecanggihan armada laut dan 12 kapal selam nuklir baru Australia, China tidak lagi dapat mengamankan jalur perdagangannya dengan tenang terutama laut China Selatan yang terus memanas,” katanya.

Karena itu, ia berharap Indonesia menjadi katalis yang konstruktif dalam memecahkan ketegangan dunia saat ini. Polarisasi AS-China seharusnya tidak merusak tatanan ekonomi dunia.

Apabila ada kompetisi diantara kekuatan ekonomi AS dan China, maka seharusnya tidak memiliki efek destruktif bagi tatanan ekonomi negara lain.

Indonesia seharusnya juga menjadi pelopor dalam membuat aturan main kompetisi ekonomi AS dan China yang lebih sehat sehingga negara-negara lain yang mayoritas tidak terkena dampak ekor (tail effects) dari kompetisi tersebut.

Terkait penangan Covid-19, lanjut Matnur, negara G20 dinilai tidak cukup kompak dalam mengatasi pandemi Covid-19. Kebijakan G20 terkait Covid-19 terkesan menjadi lambat, kurang efektif dan kurang koheren.

“Langkah aksi yang diusulkan G20 kurang pas untuk mengatasi dampak pandemi, bahkan kebijakan G20 tampaknya tidak terkoneksi dengan insentif-insentif masing-masing pemerintah,” katanya.

Selanjutnya menyangkut prinsip perpajakan global, menurut Matnur, banyak negara menerapkan pajak yang berbeda-beda yang akhirnya dinilai menerapkan pajak diskriminasi terhadap perusahaan digital yang umumnya berpusat di Amerika Serikat (AS).

“AS dan negara maju ingin pajak untuk perusahaan teknologi yang berbasis di negaranya tidak dikenakan pajak berganda di negara berkembang anggota G20, namun negara berkembang melihat pajak digital diperlukan untuk memperkuat pendapatan negaranya. Indonesia diharapkan bisa melakukan koherensi terhadap prinsip-prinsip perpajakan global sehingga memiliki kesetaraan perpajakan yang lebih fair dan adil,” ujarnya.

Sedangkan mengenai isu perubahan iklim dan inklusi keuangan, Indonesia bisa mendorong negara G20 berkerjasama lebih serius lagi mencari solusi perubahan iklim global.

“Kerjasama terkait perubahan iklim tidak bisa dilakukan parsial dan tidak kolektif harus kompak dan komitmen harus disampaikan dalam satu voice yang sama. Ini tantangannya,” ungkapnya.

Selain itu, inklusi keuangan juga menjadi isu yang harus dicarikan solusinya, dengan semakin tingginya digitalisasi, masyarakat dunia yang literasi digitalnya rendah tentu tidak dapat menikmati kemajuan digitalisasi saat ini.

“Indonesia harus juga mampu menawarkan agenda kerja inklusi keuangan yang dapat diterapkan oleh sebesar-besarnya masyarakat marginal,” kata pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute ini

Dengan menjadi ketua dan tuan rumah presidensi G20 untuk 2022, Matnur berharap Indonesia harus naik kelas lagi dari sukses menjadi event organizer penyelenggara KTT, serta sukses menjadi aktor aktif yang menguraikan dan menyelesaikan persoalan-persoalan dunia.

Partai Gelora Gelar Orientasi Kepartaian di Jember, Antusiasme Peserta Mulai Dari Warung Kopi, Pinggir Jalan Hingga Sudut-sudut Kota

arah baru indonesia, DPD Jember, Endy Kurniawan, OK GELORA, Partai Gelora Indonesia, Pinggir Jalan, Sudut Kota, Warung Kopi

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar acara Orientasi Kepartaian (OK Gelora) di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim) secara daring atau luring pada Minggu (12/9/2021) malam lalu.

Peserta OK Gelora kali ini diluar kebiasaan, mereka berada di rumah-rumah rakyat seperti di warung, di pinggir jalan dan sudut-sudut Kota Jember sambil ngopi dan berbagi makanan.

“Ok Gelora di Jember ini, diikuti dari rumah-rumah rakyat seperti di warung-warung, di pinggir-pinggir jalan, di sudut-sudut Kota Jember. Mereka sambil ngopi, berbagi berkat dan makanan,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).

Menurut Endy, kegiatan Orientasi Kepartaian ini diikuti hampir semua DPC di Kabupaten Jember. Yakni dari DPC Patrang, Sukorambi, Mumbulsari, Tanggul, Bangsalsari, Panti, Arjasa, Pakusari, Sukowono, Kalisat, Kaliwates, Puger dan Ledokombo 1.

“Selain di rumah-rumah rakyat, Mereka mengikuti acara OK Gelora di kantor DPD dan DPC,” katanya.

Endy menambahkan, bahwa tugas besar Partai Gelora adalah soliditas pengurus dan melakukan mobilisasi anggota secara besar-besaran dan masif.

“Saat ini setiap hari 3.000 lebih anggota baru mendaftar, itu aset partai yang tak boleh ‘nganggur’. Partai Gelora melaksanakan pelatihan dasar yakni orientasi kepartaian dan tidak masalah mereka mengikuti dari rumah-rumah rakyat. Ini buktinya Partai Gelora mendapat sambutan antusias dan luar biasa dari masyarakat,” katanya.

Ketua DPD Partai Gelora Jember Tulus Madiyono mengatakan, OK Gelora ini digelar DPD Jember untuk anggota baru yang diikuti oleh 209 orang secara daring. Acara Orientasi Kepartaian ini sekaligus digunakan untuk konsolidasi fungsionaris DPD dan DPC se-Jember.

Tujuannya adalah untuk mengkokohkan struktur dan pembinaan berkelanjutan adalah syarat menang dalam kontestasi politik.

“Pembinaan berkelanjutan akan membentuk loyalitas yang akan menguatkan komitmen dan fungsionaris,” kata Tulus Madiyono.

Saat ini kepengurusan Partai Gelora Indonesia secara nasional telah terbentuk di 34 provinsi, 514 kota dan kabupaten dan sekitar 7.000 tingkat kecamatan.

Di Kabupaten Jember, kepengurusan telah solid di tingkat DPD dan DPC dan menuju kelengkapan 100 persen di tingkat PAC (desa/kelurahan).

Sign In

Tag: arah baru indonesia