Tag: arah baru indonesia

Masuk Prolegnas 2021, Fahri Hamzah: Partai Gelora Berharap RUU KUHP Disahkan Akhir Tahun ini

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap Revisi Undang-undang (RUU) tentang KUHP yang telah disetujui masuk Prolegnas Prioritas 2021 pada 30 September 2021, bisa diselesaikan akhir tahun ini.

“Saya berharap betul ini, tahun 2021 yang tinggal tiga bulan lagi bisa menyelesaikan KUHP kita, sehingga kita bisa menyelesaikan konsolidasi teks-teks lainnya. Mudah-mudahan selesai tahun ini,” kata Fahri dalam  webinar ‘Revisi KUHP, Menjawab Kebutuhan Zamankah?’ yang digelar Partai Gelora di Jakarta, Jumat (1/10/2021).

Webinar ini merupakan diskusi rutin Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora yang diketuai dan juga dimoderatori oleh Amin Fahrudin.

Diskusi ini juga dihadiri Wakil Menteri Hukum (Wamenkumham)  Prof Edward ‘Eddy’ Hiariej, Anggota Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR Arsul Sani dan praktisi hukum pidana Firman Wijaya.

Menurut Fahri, Partai Gelora memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian RUU KUHP secepatnya agar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa meletakkan hukum bernegara yang demokratis.

Sehingga tidak lagi menggunakan UU KUHP lama peninggalan kolonial yang dikritik otoriter menjadi semangat restoraktif, kolektif dan rehabilitatif.

“Kita dorong ini supaya ini cepat selesai, kalaupun nanti ada perubahan-perubahan bisa diajukan judicial review, yang penting kita sudah menyelesaikan KUHP yang demokratis,” katanya.

Setelah menyelesaikan RUU KUHP, lanjut Wakil Ketua DPR Periode 2014-20219 ini, pemerintah bisa fokus melakukan konsolidasi pembenahan terhadap institusi penegakan hukum dan kepemimpinan SDMnya.

“Kalau KUHP-nya sudah baik, tapi kalau institusi penegakan hukumnya dan kepemimpinan SDM tidak di konsolidasi dengan baik. Nanti susah juga kita, semua harus di konsolidasi,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga bisa fokus terhadap konsolidasi teks lainnya, seperti penyelesaian RUU Pemasyarakatan yang saat ini dibutuhkan regulasi baru agar peristiwa kebakaran Lapas Tangerang yang menewaskan 48 orang beberapa waktu lalu, tidak terjadi lagi.

“Presiden harus segera menerbitkan Perpu tentang RUU Pemasyarakatan untuk mereformasi lapas kita agar lebih baik, kita memerlukan regulasi baru. Supaya lapas kita menjadi tempat yang lebih manusiawi, dan tidak melanggar HAM seperti sekarang ini,” tandasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP sebelumnya sudah dibahas DPR bersama pemerintah Periode 2014-2019 sampai pada pembahasan tingkat pertama. Saat itu, Fahri Hamzah masih duduk sebagai Wakil Ketua DPR.

Pembahasan dilakukan selama 4 tahun (September 2015-September 2019), namun ketika hendak dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk pembahasan tingkat kedua, pemerimtah minta ditunda hingga DPR periode berikutnya.

Kemudian dibahas disepakati pembahasan RUU KUHP selanjutnya dengan metode luncuran atau carry over. Untuk memberikan landasan, maka dilakukan revisi UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memungkian RUU dibahas secara luncuran.

“Di Komisi III disepakati tidak akan membahas ulang, karena sifatnya luncuran, kalau membahas ulang tdak akan cukup waktunya. Ada 16 isu krusial yang akan coba kita dalami, dan pemerintah nanti bisa memperjelasnya,” kata Wakil Ketua MPR dari F-PPP ini.

Arsul menambahkan, RUU KUHP 2015 dengan RUU KUHP 2021 memilih perbedaan format. Para RUU KUHP 2015 terdapat dua buku, yakni tentang Ketentuan Umum dan Tindak Pidana. Sedangkan RUU KUHP 2021 ada tiga buku, yakni tentang Ketentuan Umum, Kejahatan dan Pelanggaran.

Wamenkumham Prof Edward ‘Eddy’ Hiariej menegaskan RUU carry over tidak akan dibahas ulang, sehingga pemerintah dan Komisi III DPR akan mencari format pembahasannya.

“Bagaimana carry over ini, apakah langsung disahkan atau tidak. Tapi kalau carry over itu sebenarnya langsung disahkan di Rapat Paripurna, tapi kami menyadari betul ketika RUU ini ditarik pemerintah hingga pandemi saat ini, tim ahli pemerintah terus melakukan kajian dan menyempurnakan naskah RUU KUHP tersebut Ada 14 isu krusial yang menjadi kontroversial di masyarakat, yang dilakukan kajian” kata Eddy Hiariej.

Menurut Wamenkumham, RUU KUHP 2021 ini menjawab tantangan zaman, karena telah menggunakan paradigma hukum pidana modern, yang sebenarnya sudah 30 tahun kita ketinggalan.

Negara-negara di Amerika Utara dan Eropa Barat sudah melakukan perubahan paradigma hukum pidana sejak 1990, yang mana tidak lagi berorentasi pada keadilan kontrbutif, tapi pada keadilan korektif, keadlian restoraktif dan keadilan rehabilitatif.

“Inilah yang kemudian diadopsi dalam buku satu RUU KUHP, dimana pidana penjara adalah pidana akhir, masih ada pidana denda, masi ada pidana kerja sosial, masih ada pidana pengawasan, masih ada pidana percobaan,” katanya.

Sehingga ketika pemerintah menyusun ancaman pidana dalam buku dua, pemerintah mencoba untuk mensimulasikan. Jika ancaman pidana tidak sampai 4 tahun, maka hakim menjatuhkan pidana kerja sosial. Apabila tidak lebih dua tahun, bisa pidana pengawasan, dan dibawa satu tahun bisa pidana percobaan, serta diutamakan pidana denda.

Dalam titik yang paling ekstrem, jika menjatuhkan pidana penjara, maka ada kriteria pedoman pemidanaan hingga 15 item dan apabila terpenuhi baru pidana penjara dijatuhkan.

“RUU KUHP ini sudah mengadopsi hukum pidana modern, reintegrasi sosial dalam pengertian seorang narapidana atau terpidana itu, adalah orang yang harus direhabilitasi dan diperbaiki tidak mengulangi perbuatan dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Eddy Hiariej meminta Komisi III DPR membahas sebatas pasal-pasal yang bersifat kontroversial saja, dan pemerintah telah melakukan sosialisasi di 12 kota. Sementara mengenai pasal-pasal yang menjadi perdebatan di publik, pemerintah membuat tiga kemungkinan.

Pertama pemerintah tidak bergeming dan tetap pada pasal-pasal yang ada. Kedua pemerintah melakukan reformulasi pasal-pasal RUU KUHP. Ketiga pemerintah mengusulkan penghapusan-penghapusan pasal seperti pasal pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi, karena dianggap overlapping dengan UU Prakter Kedokteran.

Sementara praktisi hukum pidana Firman Wijaya mengatakan, pembahasan RUU KUHP saat ini harus memiliki titik kunci, yakni aspek transisional justice.

“Dan yang penting RUU KUHP ini harus memberikan perlindungan dua sisi, baik di sisi negara maupun masyarakat,” kata Firman.

Dicatut untuk Investasi Bodong, Partai Gelora akan Laporkan Akun Gelora Indonesia Sekuritas ke Bareskim Polri dan OJK

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan melaporkan akun Gelora Indonesia Sekuritas kepada Bareskrim Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akibat pencatutan nama dan logo Partai Gelora untuk kepentingan bisnis, yang diketahui sebagai investasi bodong.

Masyarakat dihimbau berhati-hati apabila mendapatkan penawaran investasi dari Gelora Indonesia Sekuritas,  karena dipastikan hal itu merupakan penipuan.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Amin Fahrudin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/9/2021).

“Gelora Indonesia Sekuritas bukan bagian dari Partai Gelora. Kami sangat dirugikan karena Gelora Indonesia Sekuritas memakai nama dan logo yang sama persis, sehingga seolah-olah mereka adalah bagian dari Partai Gelora,” kata Amin.

Menurut Amin, dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur, bahwa partai politik adalah organisasi nirlaba dan tidak boleh membentuk badan usaha.

“Dan partai kami, Partai Gelora taat serta patuh dengan aturan tersebut, Saya menduga kuat Gelora Indonesia Sekuritas ini adalah lembaga ilegal yang tidak mungkin mendapat legalitas badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

Pendirian badan hukum, lanjutnya, harus memenuhi persyaratan yang ketat baik terkait penggunaan nama maupun logo. Jika ada kesamaan pasti ditolak oleh sistem di AHU (Administrasi Hukum Umum) maupun di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Kementerian Hukum dan HAM.

“Pasal yang akan kami gunakan untuk melapor ke Bareskrim adalah pasal penipuan dan pemalsuan ( pasal 378 dan 263 KUHP) serta Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 45 A ayat 1 UU ITE. Ancaman pidananya sampai 6 tahun penjara,” ungkapnya.

Karena itu, Partai Gelora menghimbau masyarakat untuk mewaspadai investasi bodong Gelora Indonesia Sekuritas yang telah mencatut  nama dan logo Partai Gelora Indonesia.

“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai investasi bodong dengan mencatut nama Gelora Indonesia. Jangan sampai rugi dan tertipu oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan sesaat,” tandanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Taslim Tamang (Tata) menambahkan, produk investasi Gelora Indonesia Sekuritas tersebut ditawarkan ke masyarakat di grup Telegram. DPN Partai Gelora menilai penggunaan nama tersebut tidak sah dan melanggar hukum

Dalam uraiannya, Gelora Indonesia Sekuritas mengklaim sebagai platform investasi keuangan digital 100 persen terpercaya, yang berinvestasi di pasar saham Indonesia.

Gelora Indonesia Sekuritas mengaku sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam).

Untuk menarik investasi Gelora Indonesia Sekuritas menggunakan tautan undangan: t.me/Gelorainvestasi. Terakhir grup Telegram Gelora Sekuritas ini diikuti oleh 24.700 anggota.  Investasi yang ditawarkan dari Rp 2-200 juta dengan keuntungan profit 40 persen.

“Kami mencegah ada pihak-pihak yang merugikan masyarakat dengan mencatut nama Gelora Indonesia dan Logo Partai Gelora Indonesia. Kami juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati lagi,” kata Taslim Tamang.

Indonesia sebagai Ketua dan Tuan Rumah G20 Tahun 2022, Partai Gelora: Kesempatan Jadi Pemain Global

, , , , , ,

Partaigelora.id – Pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dijadwalkan berkunjung ke Ibukota Italia, Roma untuk mengikuti penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Pada momen tersebut, Indonesia akan menerima mandat menjadi ketua dan tuan rumah presidensi G20 untuk 2022.

“Ini adalah momen istimewa bagi Indonesia untuk aktif menawarkan solusi bagi persoalan-persoalan global,” kata Achmad Nur Hidayat (Matnur), Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).

Hal ini tentu saja menjadi tantangan dan kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi pemain global yang disegani dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dunia.

“Bagi Indonesia, event Presidensi G-20 tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan peran Indonesia sebagai pemimpin dari negara berkembang yang menawarkan solusi bagi negara-negara maju,” katanya.

Menurut Alumnus Master Public Policy LKY School of Public Policy NUS dan Harvard University Executive Education ini, tujuan tersebut harus dijadikan agenda kerja Indonesia dalam Presidensi KTT G20 di Tahun 2022.

Setidaknya ada empat agenda kerja, yakni meredakan ketegangan demi ketegangan dunia, mengembalikan relevansi G-20 dalam penanganan Covid-19, melakukan kohenrensi terhadap prinsip perpajakan global, serta melakukan rekomitmen terhadap isu perubahan iklim dan inklusi keuangan.

“Saat ini ketegangan dunia tidak kunjung reda, paska penandatanganan aliansi AUKUS  yang menyebabkan Perancis protes terhadap aliansi militer AS, Inggris dan Australia baru tersebut. Bahkan untuk menunjukkan keseriusan protesnya, Perancis menarik dubesnya dari Australia dan AS,” katanya.

Sementara China memandang AUKUS, Aliansi keamanan baru di kawasn Indo-Pasifik yang dibentuk AS, Inggris dan Australia akan menganggu stabilitas keamanan di wilayah perdagangan Asia-Pasifik.

“China layak khawatir karena dengan kecanggihan armada laut dan 12 kapal selam nuklir baru Australia, China tidak lagi dapat mengamankan jalur perdagangannya dengan tenang terutama laut China Selatan yang terus memanas,” katanya.

Karena itu, ia berharap Indonesia menjadi katalis yang konstruktif dalam memecahkan ketegangan dunia saat ini. Polarisasi AS-China seharusnya tidak merusak tatanan ekonomi dunia.

Apabila ada kompetisi diantara kekuatan ekonomi AS dan China, maka  seharusnya tidak memiliki efek destruktif bagi tatanan ekonomi negara lain.

Indonesia seharusnya  juga menjadi pelopor dalam membuat aturan main kompetisi ekonomi AS dan China yang lebih sehat sehingga negara-negara lain yang mayoritas tidak terkena dampak ekor (tail effects) dari kompetisi tersebut.

Terkait penangan Covid-19, lanjut Matnur, negara G20 dinilai tidak cukup kompak dalam mengatasi pandemi Covid-19. Kebijakan G20 terkait Covid-19 terkesan menjadi lambat, kurang efektif dan kurang koheren.

“Langkah aksi yang diusulkan G20 kurang pas untuk mengatasi dampak pandemi, bahkan kebijakan G20 tampaknya tidak terkoneksi dengan insentif-insentif masing-masing pemerintah,” katanya.

Selanjutnya menyangkut prinsip perpajakan global, menurut Matnur,  banyak negara menerapkan pajak yang berbeda-beda yang akhirnya dinilai menerapkan pajak diskriminasi terhadap perusahaan digital yang umumnya berpusat di Amerika Serikat (AS).

“AS dan negara maju ingin pajak untuk perusahaan teknologi yang berbasis di negaranya tidak dikenakan pajak berganda di negara berkembang anggota G20, namun negara berkembang melihat pajak digital diperlukan untuk memperkuat pendapatan negaranya. Indonesia diharapkan bisa melakukan koherensi terhadap prinsip-prinsip perpajakan global sehingga memiliki kesetaraan perpajakan yang lebih fair dan adil,” ujarnya.

Sedangkan mengenai isu perubahan iklim dan inklusi keuangan, Indonesia bisa mendorong negara G20 berkerjasama lebih serius lagi mencari solusi perubahan iklim global.

“Kerjasama terkait perubahan iklim tidak bisa dilakukan parsial dan tidak kolektif harus kompak dan komitmen harus disampaikan dalam satu voice yang sama. Ini tantangannya,” ungkapnya.

Selain itu, inklusi keuangan juga menjadi isu yang harus dicarikan solusinya, dengan semakin tingginya digitalisasi, masyarakat dunia yang literasi digitalnya rendah tentu tidak dapat menikmati kemajuan digitalisasi saat ini.

“Indonesia harus juga mampu menawarkan agenda kerja inklusi keuangan yang dapat diterapkan oleh sebesar-besarnya masyarakat marginal,” kata pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute ini

Dengan menjadi ketua dan tuan rumah presidensi G20 untuk 2022, Matnur berharap Indonesia harus naik kelas lagi dari sukses menjadi event organizer penyelenggara KTT, serta sukses menjadi aktor aktif yang menguraikan dan menyelesaikan persoalan-persoalan dunia.

Partai Gelora Gelar Orientasi Kepartaian di Jember, Antusiasme Peserta Mulai Dari Warung Kopi, Pinggir Jalan Hingga Sudut-sudut Kota

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar acara Orientasi Kepartaian (OK Gelora) di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim) secara daring atau luring pada Minggu (12/9/2021) malam lalu.

Peserta OK Gelora kali ini diluar kebiasaan, mereka berada di rumah-rumah rakyat seperti di warung, di pinggir jalan dan sudut-sudut Kota Jember sambil ngopi dan berbagi makanan.

“Ok Gelora  di Jember ini, diikuti dari rumah-rumah rakyat seperti di warung-warung, di pinggir-pinggir jalan, di sudut-sudut Kota Jember. Mereka sambil ngopi, berbagi berkat dan makanan,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).

Menurut Endy, kegiatan Orientasi Kepartaian ini diikuti hampir semua DPC di Kabupaten Jember. Yakni  dari DPC Patrang, Sukorambi, Mumbulsari, Tanggul, Bangsalsari, Panti, Arjasa, Pakusari, Sukowono, Kalisat, Kaliwates, Puger dan Ledokombo 1.

“Selain di rumah-rumah rakyat, Mereka mengikuti acara OK Gelora di kantor DPD dan DPC,” katanya.

Endy menambahkan,  bahwa tugas besar Partai Gelora adalah soliditas pengurus dan melakukan mobilisasi anggota secara besar-besaran dan masif.

“Saat ini setiap hari 3.000 lebih anggota baru mendaftar, itu aset partai yang tak boleh ‘nganggur’. Partai Gelora melaksanakan pelatihan dasar yakni orientasi kepartaian dan tidak masalah mereka mengikuti dari rumah-rumah rakyat. Ini buktinya Partai Gelora mendapat sambutan antusias dan luar biasa dari masyarakat,” katanya.

Ketua DPD Partai Gelora Jember Tulus Madiyono mengatakan, OK Gelora ini digelar DPD Jember untuk anggota baru yang diikuti oleh 209 orang secara daring. Acara Orientasi Kepartaian ini sekaligus digunakan untuk konsolidasi fungsionaris DPD dan DPC se-Jember.

Tujuannya adalah untuk mengkokohkan struktur dan pembinaan berkelanjutan adalah syarat menang dalam kontestasi politik.

“Pembinaan berkelanjutan akan membentuk loyalitas yang akan menguatkan komitmen dan fungsionaris,” kata Tulus Madiyono.

Saat ini kepengurusan Partai Gelora Indonesia secara nasional telah terbentuk di 34 provinsi, 514 kota dan kabupaten dan sekitar 7.000 tingkat kecamatan.

Di Kabupaten Jember, kepengurusan telah solid di tingkat DPD dan DPC dan menuju kelengkapan 100 persen di tingkat PAC (desa/kelurahan).

Anis Matta Ingatkan Semua Pihak Tak Biarkan Kekuatan Asing Jadikan Indonesia Sebagai Medan Tempur Baru

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak membiarkan kekuatan asing menjadikan Indonesia sebagai medan tempur baru sebagai dampak konflik geopolitik global dan kawasan yang terjadi di Afghanistan.

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Tantangan Taliban, Mampukah Membentuk Pemerintahan yang Efektif? di Jakarta, Rabu (1/9/2021) petang.

Dalam diskusi yang dihadiri narasumber Kepala BAIS TNI Laksamana Madya TNI (Pur) Soleman B Ponto, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan H Purwanto dan Pengamat Terorisme Haris Abu Ulya. Anis Matta mengatakan, terlalu banyak variabel-variabel di luar kendali Indonesia, yang akan timbul dari konflik di Afghanistan ini, sebagai akibat dari krisis global berlarut.

“Ini sebagai salah satu interest nasional kita yang tinggi, supaya kita tidak terseret lagi menjadi collateral damage (kerusakan tambahan). Orang yang konflik, kita yang mati, itu yang perlu kita hindari, karena kita punya pengalaman, sehingga kita sebagai bangsa memang harus fokus,” ujar Anis Matta.

Pengalaman ‘colateral damage’ yang dia maksud, adalah saat terjadi perang pasifik Perang Dunia I, Indonesia menjadi jajahan Jepang. Sementara ketika perang dingin muncul G30S PKI, dan saat Uni Soviet runtuh di tanah air terjadi reformasi tahun 1998.

“Kita tidak tahu apakah nanti Afghanistan menjadi battlefield, satu model konflik baru yang semuanya bisa terbuka. Memang yang terbaik bagi kita di Indonesia saat ini adalah melihat apa yang akan terjadi ke depan. Kita konsen pada kepentingan nasional kita sebagai bangsa supaya, kita tidak terseret lagi dalam collateral damage yang dibuat oleh orang lain,” katanya.

Menurut Anis Matta, pembentukan pemerintahan Taliban di Afghanistan saat ini, pada prinsipnya akan menghadapi tiga tantangan berat, yakni membentuk pemerintahan efektif, reintegrasi Afghanistan, dan pembangunan ekonomi.

Sebab, keputusan Amerika Serikat (AS) meninggalkan Afghanistan menyisakan banyak serpihan, baik di internal Afghanistan, maupun di kawasan Asia Tengah. Itu termasuk hubungan dengan China, India, Pakistan, dan dunia Islam umumnya.

Anis mengatakan, tantangan pertama, akan berhubungan dengan proses pembangunan negara, mulai dari perpolitikan hingga konsolidasi elit pemerintahan. Lalu terkait pergeseran paradigma kesukuan, serta hal-hal terkait penyusunan dasar negara, konstitusi dan pembentukan institusi pemerintahan.

“Tantangan kedua Afghanistan, dalam hal ini di bawah Taliban, tentu saja adalah soal reintegrasi ke sistem internasional. Saya kira ini adalah poin krusial karena akan berhubungan dengan tantangan ketiga, yakni pembangunan ekonomi,” jelasnya.

Taliban akan menghadapi persoalan ekonomi besar di Afghanistan seperti 54% warganya diliputi kemiskinan, dan 23% warga menganggur, dan  PDB-nya  berada di kisaran 20 miliar dollar AS. Sehingga Afghanistan membutuhkan investasi dari komunitas internasional. 

Karena itu, masa depan Afghanistan akan ditentukan oleh banyak faktor geopolitik global dan kawasan. Apalagi dunia internasional kerap memandang Taliban sebagai gerakan teroris, bukan gerakan perlawanan di Afghanistan.

“Apakah masyarakat internasional dapat menerima Taliban, yang tadi banyak menyebutnya dengan gerakan teroris? Dan respon masyarakat internasional saat ini masih berbeda-beda. Banyak faktor-faktor lain yang bisa berpengaruh untuk membentuk pemerintahan yang efektif, yang kemungkinan sulit terealisasi. Misalnya, kita melihat negara-negara demokrasi yang gagal di kawasan Timur Tengah, seperti Libanon, Irak, Mesir, Libya hingga Suriah,” pungkasnya.

Harus berhati-hati
Sementara itu, Mantan Kepala Bais TNI, Laksda TNI (Purn) Soleman B.Ponto, mengingatkan Indonesia harus berhati-hati sebelum mengambil langkah menyangkut Afghanistan.

Jangan sampai persahabatan Indonesia dengan negara tetangga rusak karena dianggap berlebihan dalam mengambil sikap. Indonesia harus melihat dulu apa keuntungan dan kepentingan bersama yang bisa diperoleh.

Sebab banyak negara yang memiliki kepentingan terkait Afghanistan, dari India, Pakistan, Tajikistan, Turki, Iran, Arab Saudi, hingga China, AS dan Eropa.

“Kalau mau hubungan, harus lihat apa kepentingan kita di sana, apa keuntungan di sana. Jangan sampai kita masuk, malah merusak hubungan kita dengan yang ada di sana,” kata Soleman B Ponto.

Dampak lain, yakni munculnya kelompok di Indonesia yang berusaha mengambil manfaat dengan ‘iseng-iseng berhadiah’ mengkampanyekan AS kekalahan AS di Afghanistan di tanah air. 

“Jadi kita sebaiknya menunggu dan melihat kondisi dulu. Sehingga jangan sampai ada yang salah pengertian, para sahabat kita justru marah hanya karena kita terlalu cepat ambil sikap soal Afghanistan,” tandasnya.

Namun, menurut Wawan H Purwanto, Deputi-VII Bidang Komunikasi dan Informasi yang juga juru bicara BIN, mengatakan, Indonesia berkepentingan Afghanistan yang damai, sehingga terjalin hubungan dan stabilitas.

Taliban saat ini, menurut Wawan, membutuhkan pengakuan internasional untuk mewujudkan janji-janjinya seperti tercantum dalam perjanjian Doha, Qatar dengan AS beberapa waktu lalu.

Dengan mendapatkan kepercayaan dunia internasional, maka Taliban bisa memulai penataan Afghanistan. Tanpa hal itu, Taliban tinggal menunggu waktu akan jatuh, dan Afghanistan terlibat perang saudara. 

“Beri kesempatan Taliban untuk bisa menujukkan upaya-upayanya , meskipun dia tidak sepenuhnya bisa  menguasai milisi-milisi yang ada. Dalam masa transisi, tidak mudah mengatasi kerusakan dalam waktu sekejap. Tapi day per day, minggu per minggu, kita tetap coba bantu dengan upaya diplomasi. Mudah-mudahan dengan kerjasama internasional, stabilitas akan tercipta di Afghanistan,” kata Wawan H Purwanto.

Sementara itu Pengamat Terorisme Haris Abu Ulya  dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Haris Abu Ulya, menganilisis bahwa ideologi Taliban tak se-ekstrem Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Ia juga menyebut visi Taliban sebagai Sunni tak berorientasi membangun kekhilafahan seperti ISIS, melainkan hanya membangun pemerintahan  Imarah yang berbasis di Afghanistan saja.

“Sampai detik ini Taliban tidak pernah men-declair akan mendirikan negara khilafah, mereka hanya menyebut pemerintahan yang Imarah,  semacam beberapa menteri utama. Taliban hari tampil ini berbeda, cara berpikirnya berbeda,” kata kata Haris Abu Ulya.

“Ini tentu saja membuka celah untuk mulai membangun kepercayaan, tapi itu semua masih menunggu,  wait and see. Apakah ini  jadi negara dan bisa bergaul, serta tidak menjadi home base bagi kelompok-kelompok yang bisa membuat persoalan di negara lain,” imbuhnya.

Berkurban Bareng Warga, Anis Matta: Berbagi Kita Kuat

, , , , , ,

Partaigelora.id – Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini telah memasuki tahun kedua, dimana belum ada tanda-tanda yang menunjukkan kapan krisis berlarut ini akan berakhir.  Namun,  masyarakat tetap merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dengan tradisi berkurban.

Sebab, tetap tradisi berkurban merupakan perwujudan spirit berbagi, yang tidak memandang situasi krisis berlarut atau tidak. Masyarakat tetap saling mencintai dan saling menopang, meski negara sedang goyah dihantam badai krisis.

“Alhamduillah saya telah menyalurkan 3 ekor sapi di tiga tempat di sekitar kediaman saya. Ternyata di tiga tempat yang terdiri dari dua RT (Rukun Tetangga) ini saja, ada sekitar 20 sapi kurban. Ini sangat mengagetkan, karena terjadi di tengah krisis,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).

Menurut Anis Matta, hal ini merupakan suatu pertanda bahwa tradisi berkurban telah merasuk ke dalam jiwa masyarakat sedemikian kuatnya. Bahkan krisis pun tidak bisa menghentikan, dan malah sebaliknya, krisis ini memicu mereka untuk berkurban lebih banyak.

“Kalau ada yang bisa kita pahami dari situasi seperti itu, adalah merupakan suatu pertanda , bahwa masyarakat kita ini kuat dan solid. Mereka saling mencintai, mereka berbagi,” katanya.

Anis Matta menilai tradisi berkurban tradisi berbagi, yang tidak melihat agama maupun etnisnya. Sehingga dengan tradisi berbagi tersebut,  maka rakyat memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi krisis berlarut saat ini

“Saya yakin pada dasarnya rakyat kita memiliki kekuatan untuk menghadapi masalahnya sendiri. Bahkan ketika negara menghadapi krisis yang jauh lebih besar dari kapasitasnya untuk menyelesaikannya,” ujat Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia berharap bahwa tradisi berkurban bisa dikukuhkan sebagai solusi untuk mengatasi krisis berlarut akibat pandemi Covid-19 ini.

“Melalui memomentum ini,  kita ingin sekali lagi mengkukuhkan tradisi berkurban. Ini sekaligus menunjukkan, bahwa rakyat dengan rakyat bisa menyelesaikan masalahnya sendidiri,” tandasnya.

Anis Matta menegaskan, makna dari berkurban itu adalah sebuah pengorbanan. Prinsipnya kesejahteraan tersebut tidak hanya dinikmati sekelompok kecil saja, melainkan juga oleh semua orang, baik si kaya dan juga si miskin dengan tradisi berkurban tersebut.

“Kita mendapatkan satu kenyataan baru, bahwa berbagi itu membuat kita lebih kuat. Inilah sistem yang dicari oleh dunia sekarang, tidak membedakan agama dan negara, serta bersifat multi etnis yang memungkinkan kita sejahtera secara kolektif dan menjadi masyarakat modern,” pungkasnya.

Partai Gelora Berduka Atas Wafatnya RKH Muhammad Thohir Abdul Hamid, Salah Satu Ulama Kharismatik Madura

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berduka atas wafatnya salah satu ulama kharismatik Madura, RKH Muhammad Thohir Abdul Hamid, pengasuh Pondok Pesantren (PP) Mamba’ul Ulum, Bata-bata, Pamekasan pada Sabtu (3/7/2021).

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu (4/7/2021).

“Dengan kesedihan yang mendalam saya mendengar berita wafatnya RKH Muhammad Thohir Abdul Hamid, pengasuh PP Mamba’ul Ulum, Bata-bata, Pamekasan Madura, atau yang akrab kita panggil Lora Thohir,” kata Anis Matta dalam keterangannya.

Menurut Anis Matta, Ra Thohir adalah perwujudan visi besar yang menolak menyerah pada banyak keterbatasan. Meski berada di Madura,  ia memimpikan para santrinya menjadi manusia global dengan mendorong santrinya mempelajari berbagai bahasa dunia.

“Pertama kali saya melihat sendiri kesungguhan para santri Mamba’ul Ulum menguasai bahasa asing, saya tertegun. Inilah manusia Indonesia sesungguhnya: manusia religius dengan visi global yang dengan pikiran, ucapan, dan karya tangannya akan mewarnai tidak hanya Indonesia, tapi dunia,” katanya.

Dari Bata-bata, Anis Mattta  melihat visi Indonesia masa depan dan deteriminasi Ra Thohir yang telah meretas batas  geografis dan lingkungan dengan cara menguasai ilmu pengetahuan.

“Kita semua mencintai Ra Thohir. Walaupun terasa berat di hati ini, marilah kita iringi wafatnya dengan doa terbaik agar Almarhum husnul khotimah, diampuni semua dosa-dosanya, dan diterima di sisi terbaik Allah SWT,” ujarnya.

“Saya menghimbau para sahabat untuk melakukan sholat ghaib untuk Beliau,” pinta Anis Matta.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. Kabar meninggalnya Ra Thohir, bahkan dia sampaikan langsung melalui akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Inilah luka yg dalam ditinggal sahabat, saudara dan guru,Raden KH. Muhammad Thohir. (Pengasuh Pesantren Mambaul Ulum Bata-Mata, Madura),” kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah berharap, Almarhum dapat ditempatkan di sisi Allah SWT. Mantan Wakil Ketua DPR 2014–2019 ini mengunggah sejumlah potret kenangan dirinya bersama Almarhum semasa hidupnya.

“Semoga Allah SWT menempatkan Beliau di sisi-Nya yg mulia. Amin YRA,” harap Fahri Hamzah.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah terakhir kali bertemu pengasuh PP (PP) Mamba’ul Ulum, Bata-bata, Pamekasan, RKH M Thohir Abdul Hamid pada November 2020 lalu, usai melakukan launching Akademi Manusia Indonesia (AMI) di Surabaya, Jawa Timur yang bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan 2020.

Usai melaunching AMI, Anis Matta dan Fahri Hamzah melakukan silaturahmi dengan ulama kharismatik Madura, dalam rangka menguatkan hubungan dengan para tokoh dan ulama. Selain bertemu Ra Thohir,

Anis Matta dan Fahri Hamzah juga bertemu ulama Madura lainnya, yakni pengasuh LPI Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan RKH Muhammad Rofii Baidhawi, dan pengasuh PP Mauidzul Amin Bunangkah Tengah KH Moh Amin Rifqi.

Formula 3 in1 Gelora untuk Manajemen Kedaruratan Indonesia Atasi Covid-19

, , , , ,

Partaigelora.id – Agama, otorisasi sains, dan pemahaman geopolitik menjadi kunci utama menyusun manajemen kedaruratan (emergency management) untuk menangani covid-19 di Indonesia.

Demikian ditandaskan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta, saat menjadi keynote speaker diskusi bertema “Covid Mengganas: Sanggupkah Sistem Kesehatan Mengatasinya?” di Studio Gelora TV Jakarta, Kamis (1/7/2021) sore

“Agama jadi sumber optimisme, otorisasi sains jadi referensi utama menghindarkan disinformasi publik, dan pemantauan serta analisis tren geopolitik jadi dasar pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah dan pelayanan publik menghadapi pandemi ini,” jelasnya.

Perspektif agama, papar Anis Matta, menjadi langkah awal untuk memahami persoalan covid tanpa adanya sikap fatalis akibat ketidakpastian yang banyak dialami publik. Ia menyitir dalil yang menyebutkan, bahwa tak pernah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan juga bersamanya menurunkan obatnya.

Ia menyambung, agama menyuruh kita bergantung pada Sang Pencipta, tapi bersamaan waktu menyuruh manusia juga untuk mengambil seluruh sebab-sebab kesembuhan, mencari obatnya, mengikuti seluruh rekomendasi dokter dan saintis yang berhubungan dengan penyakit itu.

“Makna tawakal tak boleh jadi sumber fatalisme, tapi agama justru menjadi sumber optimisme,” kata Anis Matta.

Selain agama, pendiri Partai Gelora Indonesia ini juga menandaskan bahwa keberadaan otoritas sains penting sekali untuk dilibatkan menyusun manajemen kedaruratan (emergency management) Covid-19.

“Satu dimensi dalam penanganan Covid ini berhubungan dengan sains yang kita perlu waktu untuk mengetahuinya secara akurat,” katanya. Otoritas sains ini, sambung Anis Matta, juga bisa menjadi sumber referensi informasi yang valid soal covid-19.

“Ini untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran informasi soal pandemi,” tandasnya.

Anis pun menggarisbawahi bahwa masalah pandemi ini memiliki dimensi geopolitik sangat tinggi. “Virus ini datangnya dari Cina dan sekarang Indonesia juga memakai vaksin dari Cina. Makna geopolitiknya, kita adalah korban dan selanjutnya juga jadi konsumen. Ini menyakitkan sebagai sebuah fakta,” katanya.

Anis mengajak publik untuk mulai menyadari adanya perlombaan luar biasa setidaknya dari empat kekuatan utama dunia, yaitu AS, Eropa, Rusia, Cina dalam memproduksi vaksin. Apakah industri ini kelak akan menjadi salah satu leading industri dimasa yang akan datang.

“Kemungkinan yang buruk yaitu Covid ini juga digunakan menjadi senjata dalam konflik geopolitik,” katanya. Dan karena itu, sambung Anis Matta, kita menyaksikan disinformasi Covid-19 dan vaksin yang luar biasa banyaknya. Misalnya tentang keburukan dan kelebihan dari tiap vaksin yang digunakan.

Dari formula perspektif yang disampaikan ini, Anis Matta menegaskan, untuk membantu menguraikan faktor-faktor yang kompleks dalam menangani Covid-19 di Indonesia.

“Semua faktor ini membutuhkan penguatan dan perbaikan terus menerus pada emergency management kita,” katanya.

Hadapi Covid-19, Anis Matta: Agama sebagai Sumber Optimisme, bukan Fatalisme

, , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, persoalan paling besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia pada masa pandemi ini adalah ketidapastian informasi tentang Covid-19 yang simpang siur, ketimbang penyakit itu sendiri.

“Kondisi ini membuat para pasien menghadapi psikologis yang sangat akut,  para dokter juga menghadapi persoalan tingkat keyakinan mereka dalam memberikan rekomendasi bagi pasiennya,” kata Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk5 dengan tema “Covid-19 Mengganas: Siapkah Sistem Kesehatan Nasional Menghadapinya?”, Kamis (1/7/2021).

Menurut Anis Matta, hal itu terjadi akibat banyaknya informasi saintifik bercampur informasi hoax yang begitu cepat menyebar di masyarakat, disamping itu pengetahuan dokter saat ini tentang masalah Covid-19 juga masih terbatas.

“Walhasil ada serangan besar terhadap optimisme kita, dan persoalan ini  saya anggap penting dalam pendekatan keagamaan, karena agama adalah sumber optimisme bukan sumber fatalisme,” katanya.

Agama, tegas Anis Matta, menjadi langkah awal untuk memahami persoalan Covid-19 dan dapat menjauhkan diri dari sikap fatalis.

“Agama harus jadi sumber optimisme dan otorisasi sains jadi referensi utama menghindarkan disinformasi publik,”  jelasnya.

Anis lantas mengutip dalil yang menyebutkan, bahwa Allah tidak pernah menurunkan suatu penyakit, melainkan juga bersamanya menurunkan obatnya.

Agama menyuruh manusia bergantung kepada sang Pencipta, termasuk mencari kesembuhan dan obat dari penyakit Covid-19 ini. Kemudian mengikuti seluruh rekomendasi dokter dan para saintis yang berhubungan dengan penyakit itu.

“Jadi makna tawakal tak boleh jadi sumber fatalisme, tapi agama justru menjadi sumber optimisme. Disinilah kita melangkah untuk menghadapi persoalan ini,” katanya.

“Persoalan paling besar yang kita hadapi pada dasarnya adalah, bukan sekedar pada penyakit baru yang namanya Covid-19 ini, tapi karena tingkat ketidakpastian akibat begitu banyaknya informasi yang simpang siur,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Ketua MUI KH Cholil Nafis. Ia mengatakan, banyak informasi tentang Covid-19 yang beredar, telah membuat kepanikan di masyarakat. Kepanikan itu juga sempat melanda dirinya saat terjangkit Covid-19 beberapa waktu lalu.

“Ternyata berita-berita itu membuat kita panik, asam lambung saya malah naik dan menjadi tidak nyaman. Orang Ketika divonis kena Covid-19, kita tidak bisa tidur dan masuk rumah sakit, ditinggal keluarganya. Kemudian dikasih berita tentang kematian, dan bagaimana cara dikuburkan, ini yang membuat orang panik,” 

Kholil berharap agar tempat-tempat ibadah tidak ditutup dalam masa pemberlakuan  pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro Darurat. Masyarakat bisa beribadah mendekat diri dengan sang Pencipta, termasuk dekat  dengan para ulama agar mendapatkan siraman ruhani.

“Saya hampir tiap hari masalah diminta ceramah dan mendoakan yang kena Covid-19. Karana itu, rumah ibadah jangan ditutup, tapi bisa jadi sentra komunikasi penyadaran kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan,” kata Ketua MUI ini.

Gelora Talk5 dengan tema “Covid-19 Mengganas: Siapkah Sistem Kesehatan Nasional Menghadapinya?” ini juga menghadirikan narasumber lain, Satgas Nasional Penanganan Coviid-19 Brigjen (Purn) TNI Dr. Alexander K. Ginting, Sp.P, Dosen Psikologi Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Muluk, Menteri Kesehatan 2004-2009 DR. dr. Siti Fadhilah Supari, Sp.JP (K),  Ketua Bidang Kesehatan DPN Partai Gelora Indonesia dr. Zicky Yombana Sp.S  dan Drs.Oman Fathurahman dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Anis Matta : Kita Butuh Ilham Ilmu Pengetahuan Dalam Situasi Pandemi Ini

, , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyakini pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia saat ini akibat virus SARS-Cov-2 akan segera berakhir dan ditemukan obat yang paten.

“Allah SWT menurunkan suatu penyakit, pasti dengan obatnya. Itu janji Allah SWT, tetapi disini terselip sebuah tantangan besar untuk menemukan obatnya,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (29/6/2021).

Menurut Anis Matta, ada rahasia tersendiri dibalik pandemi yang bisa diambil hikmahnya dengan munculnya makhluk baru bernama Covid-19, yakni agar manusia senantiasa mencari ilham dari ilmu pengetahuan.

“Obatnya sebenarnya sudah ada, tetapi belum diketahui manusia, karena belum ada ilham dari Allah SWT untuk menemukan. Inilah tantangan besar itu yang saya maksud,” kata Anis. 

Karena itu, Anis Matta mendorong para ilmuwan Indonesia untuk melakukan penelitian dan riset mengenai Covid-19 untuk mencari ilham dari Allah SWT tersebut.

Anis Matta berharap riset dan penelitian tersebut dibiayai oleh pemerintah, perusahaan besar di Indonesia, para pengusaha, lembaga charity (amal) dan zakat.

Sehingga bisa ditemukan obat atau vaksin Covid-19 yang paten untuk penyembuhan, karena virus ini yang telah merenggut nyawa banyak umat manusia,

“Mereka semua bisa berpartisipasi mendanai penelitian dan risit dalam rangka menemukan solusi bagi tantangan besar yang sedang kita hadapi saat ini,” harap Anis Matta.

Dokter Spesialisasi Mikrobiologi Klinik, dr.Rina Adeline Sp.MK,M.Kes, ABAARM, mengatakan, virus Covid-19 sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk menginfeksi manusia, karena merupakan virus binatang.

Namun, virus Covid-19 memiliki kemampuan untuk beradaptasi untuk melakukan mutasi dengan membentuk varian-varian, sehingga yang tadinya tidak bisa menginfeksi manusia, menjadi bisa menginfeksi.

“Dengan varian-varian baru tersebut, proses transmisinya dalam menginfeksi manusia menjadi lebih cepat dan lama sakitnya akan lebih panjang. Transmisinya juga akan semakin cepat pada pasien yang memiliki penyakit kormobid, resikonya kematian,” kata dr.Rina Adeline dalam Rumpi Gelora dengan tema ‘Awas Covid-19 Mengganas’ akhir pekan ini.

Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia Ratih Sanggarwati berharap para perempuan bisa memberikan semangat kepada keluarganya untuk terus bersabar dan berikhtiar dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan akan berakhir, meski telah mengalami kejenuhan.

“Para perempuan di manapun berada agar tetap yakin, bahwa kita pasti bisa melewati ujian pandemi ini bersama-sama dengan saling bergandengan tangan dan saling mengingatkan atas penerapan protokol kesehatan. Insya Allah semoga situasi dan kondisi akan segera normal kembali,” pungkas Ratih Sanggarwati.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X