Tag: Arah Baru Indonesiia

Rakyat Lelah dengan Pembelahan, Anis Matta: Kita Perlu Pemimpin Pemersatu

, , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, jualan polarisasi adalah jualan politik paling menguntungkan dalam jangka pendek, akibat maraknya politik identitas.

Karena itu, isu polarisasi di masyarakat memang sengaja dikapitalisasi oleh partai-partai politik yang memiliki ideologi kuat. Padahal polarisasi bisa berdampak langsung dengan disintegrasi, terlebih pada kondisi krisis saat ini.

“Polarisasi ini adalah jualan politik yang paling menguntungkan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, tidak memberikan literasi, pendidikan politik dan demokrasi yang baik kepada masyarakat,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Polarisasi Politik Pemilu 2024: Akankah Kembali Berulang?, Rabu (29/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, dalam situasi krisis berlarut saat ini yang dibutuhkan adalah politik pemersatu, bukan politik identitas. Sebab, polarisasi justru akan memperparah krisis dan membuat pemerintahan semakin tidak efektif, serta tidak mampu menangani krisis.

“Kita baru memasuki suatu masa pembelajaran demokrasi yang relatif tidak terlalu lama, apabila kita masukkan isu masalah polarisasi ke dalam krisis global sekarang, terutama krisis ekonomi, kita punya suatu masalah yang lebih eksistensial, yaitu ancaman disintegrasi, walau sekarang mungkin levelnya belum terlihat sampai ancaman disintegrasi secara langsung. Jadi jualan polarisasi dalam pemilu sangat merusak bangsa,” tegasnya.

Anis Matta menilai, rakyat sudah lelah dengan kondisi pembelahan yang terjadi selama ini, sehingga perlu segera diakhiri. Apalagi beban hidup masyarakat sehari-hari sudah semakin berat saat ini, akibat ancaman inflasi global..

“Kalau dibakar lagi dengan pembelahan, bisa terjadi revolusi sosial di masyarakat. Karena itu, kita perlu melahirkan pemimpin pemersatu. Rakyat sudah lelah dengan pembelahan,” ujar Anis Matta.

Partai Gelora, kata Anis Matta, mengajak semua pihak untuk melawan upaya dari partai politik atau kelompok tertentu yang memiliki ideologi kuat, yang masih menjadikan isu polarisasi dan politik identitasnya sebagai jualan politiknya di Pemilu 2024.

“Mari sama-sama kita melakukan gerakan melawan polarisasi. Tujuan pendirian Partai Gelora antara lain untuk mengakhiri kegaduhan akibat isu polarisasi dan politik identitas,” tegas Anis Matta.

Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar meminta para akademisi dan cendekiawan mulai memberikan narasi-narasi yang mencerahkan dan membesarkan hati kepada masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa optimisme.

“Tapi kita juga harus memilih pemimpin terbaik, bukan pemimpin pencitraan. Dari 250 juta penduduk Indonesia, masa enggak ada yang terbaik. Kita jangan terjebak politik pencitraan dan akhirnya kita menyesal, karena salah memilih pemimpin,” kata Musni Umar.

Musni Umar mengapresiasi upaya Partai Gelora dalam memperbaiki situasi dan kondisi bangsa dengan tidak ikut-ikutan memproduksi politik identitas. Bahkan berusaha keras untuk mengakhiri polarisasi di masyarakat yang sudah terjadi sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

“Saya kira Partai Gelora akan mendapatkan simpati dari masyarakat, karena ingin memperbaiki negeri ini, sebagaimana yang kita ingin juga. Kita berharap Partai Gelora bisa melakukan perubahan besar,” kata Sosiolog ini.

Founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengajak para akademi, aktivis dan pihak-pihak yang konsen ingin menangkal politik identitas dan polarisasi dengan membentuk klaster baru, klaster ketiga di luar klaster kiri (cebong) dan kanan (kampret).

“Klaster ini bisa menjadi solusi, mengurangi polarisasi dan menekan anti politik identitas. Ketika ada politik identitas, kita bongkar di sini. Ini seperti klaster matahari, kita buat menjadi terang, sehingga para buzzer tidak bisa sembunyi lagi dalam kegelapan,” kata Ismail Fahmi.

Selama ini, kata Fahmi, karena tidak memiliki klaster tersendiri, ia mengaku kerap diserang oleh buzzer cebong dan kampret apabila membongkar sesuatu yang berkaitan dengan mereka.

“Mudah-mudahan Pak Anis Matta bisa mensupport hal ini. Klaster ketiga ini merupakan solusi taktis untuk mengakhiri politik identitas dan polarisasi,” kata Founder Drone Emprit.

Peneliti Litbang Kompas Gianie menilai, kekhawatiran terjadinya polarisasi dan politik identitas akan berlanjut pada pada 2024 sangat mungkin terjadi.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Litbang Kompas satu bulan lalu, dimana gejalanya mulai menunjukkan peningkatan ekskalasi.

“Sehingga perlu ada gerakan bersama bersama, baik masyarakat, pemeritah, partai politik dan dari media juga sebagai pilar keempat demokrasi untuk bersama-sama untuk meningkatkan literasi, mengakhiri pembelahan saat ini,” kata Gianie.

Gianie berharap semua pihak saat ini bisa menyuguhkan narasi yang mempersatukan, meningkatkan keakraban dan merangkul semua pihak dengan program-program yang mereka buat.

“Tokoh-tokohnya harus mempersatukan atau meningkatkan keakraban sekarang. Sementara program-program yang dibuat harus merangkul semua kalangan, bukan hanya untuk pendukungnya saja. Dan Media juga harus memberitakan hal-hal yang benar, bukan sebaliknya, ” pungkas Gianie.

Partai Gelora Bakal Ajukan Anis Matta sebagai Capres Apabila Gugatan di MK Dikabulkan

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonensia Anis Matta mengaku heran terhadap manuver partai politik (parpol) tertentu yang tidak mencalonkan pimpinan atau kadernya sendiri sebagai calon presiden (capres), tapi justru ingin mencalonkan orang lain.

Padahal parpol tersebut, memiliki tiket untuk mengajukan capres di Pilpres 2024 mendatang. Manuver seperti ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik, karena hanya sibuk jualan tiket capres agar bisa berkuasa lagi.

“Harusnya yang diajukan pimpinannya sendiri atau kadernya sendiri sebagai capres, bukan orang lain. Saya justru lebih respect, misalnya terhadap sikap PDIP dan PKB yang mau mencoba mengajukan pimpinan atau kadernya sendiri seperti Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022).

Menurut Anis Matta, sikap PDIP dan PKB tersebut perlu dicontoh oleh parpol lain, meskipun berdasarkan survei elektabilitas Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar, masih rendah dibandingkan capres lainnya.

“Tapi dengan mengajukan pimpinan sendiri atau kader sendiri, maka mesin partai akan bergerak. Kader akan merasa confident (percaya diri), karena partai mengajukan capresnya sendiri. Tapi kalau koalisi-koalisi ini, tujuannya hanya mau menjual tiket capres saja,” katanya.

Karena itu, Anis Matta heran terhadap sikap parpol yang memiliki kursi cukup, tapi justru berpikir untuk mencalonkan orang lain, bukan mencalonkan pimpinan atau kader mereka sendiri.

“Dengan sibuk bermanuver menjual tiket capres saja, menurut saya partai politik tersebut telah merusak sistem perpolitikan kita. Mereka telah merusak fungsi dasar dari pendirian partai politik itu sendiri, karena yang ada dipikiran mereka adalah politik transaksional,” tegasnya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak akan terlibat hiruk pikuk pembentukan koalisi dan pengusulan capres di Pilpres 2024 mendatang. Pada prinsipnya, Partai Gelora akan mengajukan pimpinan atau kadernya sendiri sebagai capres di Pilpres 2024.

“Partai Gelora masih menunggu keputusan judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan antara Pilpres dan Pemilihan Legislatif. Jadi kita tidak akan ikut-ikutan dalam manuver pembentukan koalisi,” katanya.

Jika judicial review Partai Gelora dikabulkan MK, maka parpol yang bisa mengajukan capres adalah parpol yang memiliki kursi atau gabungan suara parpol hasil Pemilu 2024, bukan Pemilu 2019 lalu.

Dengan demikian, kata Anis Matta, pembentukan koalisi saat ini seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Semut Merah, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau koalisi-koalisi lain saat ini menjadi tidak berarti.

“Kalau gugatan Partai Gelora diterima, maka Partai Gelora akan berjuang keras di Pemilu di 2024 untuk mendapatkan kursi. Partai Gelora siap memajukan capresnya sendiri, dari pimpinan sendiri atau kadernya sendiri sebagai capres. Saya siap maju sebagai capres,” tegas Anis Matta.

Anis Matta : Jangan Jadikan Indonesia Medan Tempur Bangsa Lain Seperti yang Terjadi di Ukraina

, , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa pemimpin Indonesia ke depan di tengah krisis berlarut yang belum berakhir harus memahami situasi geopolitik global dan nasional.

Sehingga tidak Ikut-ikutan menjadikan Indonesia sebagai tempat medan tempur bangsa lain seperti yang terjadi Ukraina sekarang.

“Presiden Ukraina (Volodymyr Zelenskyy, red) adalah contoh dari pemimpin yang bodoh, yang membuat negaranya mau dijadikan sebagai medan tempur negara lain,” kata Anis Matta saat menyampaikan Pidato Lima Visi Perjuangan Keumatan di Tengah Krisis, di Pomelotel Jakarta, Minggu (26/6/2022).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam acara “Silaturahmi dan Doa Bersama untuk Jakarta” bareng 495 tokoh umat se-Jakarta. Antara lain dihadiri Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat. KH Misbahul Munir.

Kemudian Ketua DMI DKI Jakarta KH Ma’ mun Al Ayubi, Sekretaris MUI DKI Jakarta KH Yusuf Aman, Imam Jakarta Islamic Center Ustad Ade Kurniawan, Ustazah Umanah Hulwani, Pimpinan Yayasan Izzah Amanah Jakarta Selatan, serta KH Salman Yahya salah satu ulama kharismatik di Jakarta Selatan, .

Menurut Anis Matta, sejak awal perang di Ukraina itu sengaja didesain bukan menjadi perang antara Ukraina-Rusia, melainkan perang antara Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya (Barat).

“Cuma tempatnya di Ukraina dan pakai orang Ukraina. Ada seorang Amerika yang mengatakan, bahwa Amerika akan membiarkan seluruh orang Ukraina mati sampai nyawa terakhir. Amerika nggak peduli, dan membiarkan ini, begitu aja terus,” ungkap Anis Matta.

Karena itu, tidak perlu heran apabila AS dan sekutunya terus mensuplai bantuan kemanusiaan dan persenjentaan untuk Ukraina agar bisa melawan Rusia terus. Hingga kini sudah jutaan warga Ukraina mengungsi ke negara lain, serta ribuan korban telah terluka tewas dan luka-luka.

“Ukraina ini negara seupil, jumlah penduduknya hanya 40 juta orang, berada di depan hidung dan matanya Rusia. Aneh saja disuplai senjata, disuruh melawan Rusia. Mendingan ane cekik sekarang ente, kata Rusia. Inilah contoh pemimpin bodoh (Volodymyr Zelenskyy, red),” ujarnya.

Anis Matta mengingatkan, Indonesia juga pernah menjadi medan tempur negara lain akibat dampak dari Perang Dunia I dan II dengan terjadinya peristiwa G30 S PKI.

“Jadi kepandaian Amerika itu, menjadikan negara lain sebagai medan tempur, perangnya bukan di negara mereka. Sentimen anti China dan polarisasi di Indonesia juga kerjaannya Amerika. Umat Islam harus paham itu,” jelasnya.

Bahkan kasus protes para aktivis demokrasi di Hongkong terhadap pemerintah China beberapa waktu lalu, juga bagian dari operasi atau kerja Amerika.

Tetapi begitu para aktivis demokrasi itu, ditangkap satu persatu-satu oleh militer China, beritanya langsung hilang begitu saja dan nasib para aktivis tersebut sampai sekarang tidak diketahui, serta tidak diributkan oleh Amerika lagi.

“Poin yang pertama, jangan sampai kita terlibat dalam perang orang lain. Orang yang bikin perang, kita ikut jadi korban. Jadi konteks nasionalnya, pemimpin Indonesia itu jangan pernah menjadikan Indonesia sebagai medan tempur orang lain seperti pemimpinn Ukraina yang menjadikan negaranya sebagai medan tempur antara Rusia dan Barat,” tegasnya.

Bagi Indonesia sekarang, kata Anis Matta, adalah situasi yang tepat bagi Umat Islam untuk melahirkan pemimpin baru di Pemilu 2024. Sehingga pemimpin yang terpilih bisa berperan aktif dalam menentukan tatanan global baru dan ikut serta mengatasi krisis berlarut saat ini.

Namun, kata Anis Matta, pemimpin tersebut harus bisa memenuhi kriteria dan syarat dari “Lima Visi Perjuangan Keuamatan di Tengah Krisis”. Pertama, jaga kedaulatan jangan sampai bangsa Indonesia menjaga medan tempur bangsa lain.

Kedua, Pancasila dan NKRI sebagai platform kesepakatan bersama. Ketiga, mengisi indonesia dengan mempertemukan agama, demokrasi dan kesejahteraan.

Keempat, mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan riil (nyata). Dan kelima menjadikan indonesia sebagai pemimpin dunia islam dan kekuatan 5 besar dunia.

“Jadi dengan makna umat ini, Al-Qur’an telah mengatakan peristiwa kehidupan yang kita ciptakan itu, yang akan menjadi catatan sejarah, begitulah kita dipandang oleh orang-oranh di kemudian hari. Nah visi perjuangan keumatan ini, kita semua mau dikenang sebagai apa nanti,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Anis Matta mendoakan Jakarta yang tengah berulang tahun ke-495 bisa menjadi Ibu Kota Dunia yang menjadi pusat peradapan baru, tidak hanya sekedar menjadi Ibu Kota Indonesia saja.

“Kita doakan untuk Jakarta, semoga Allah SWT mentakdirkan Jakarta, bukan hanya menjadi Ibu kota Indonesia saja , tapi juga menjadi Ibu Kota Dunia, menjadi pusat peradaban dunia yang baru,” pungkas Anis Matta.

Anis Matta: Solusi Penyelesaian Krisis Ekonomi Saat ini Hanya Bisa Dipecahkan Secara Militer

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, solusi penyelesaian krisis ekonomi global saat ini, hanya bisa dipecahkan secara militer, tidak bisa dipecahkan secara ekonomi. Itu artinya, kemungkinan terjadinya Perang Dunia (PD) III dalam waktu dekat semakin terbuka lebar.

“Tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau terjadi, saya tidak bisa membayangkan, bagaimana dampaknya. Kita sudah lihat dampak ekonominya, terutama korban jiwa manusia akibat Perang Dunia I dan II, dampaknya sangat mengerikan sekali,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ” Dunia dalam Ancamann Krisis Ekonomi Global, Bagaimana Negara Dapat Bertahan? yang digelar secara daring Rabu (22/6/2022) sore.

Karena itu, Anis Matta sependapat dengan peringatan yang disampaikan Henry Alfred Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan di Forum Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) pada 22-26 Mei 2022 lalu di Davos, Jenewa, Swiss.

Mengutip kata Henry Kissinger, kata Anis Matta, sebaiknya Ukraina segera berdamai dengan Rusia. Ukraina juga harus bersedia membiarkan beberapa wilayahnya menjadi milik Rusia. Sebab, kalau perdamaian ini tidak dilakukan dua bulan kedepan, maka perang ini tidak akan terkontrol.

Menurut Anis Matta, situasi global sekarang dalam situasi yang sangat berbahaya, karena AS dan sekutunya menggunakan betul isu perang Rusia-Ukraina sebagai penyebab krisis ekonomi dan tingginya inflasi global. Padahal krisis ekonomi ini, sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 2008 lalu, hanya saja ledakannya baru terjadi sekarang.

“Jadi perang Rusia-Ukraina hanya menjadi trigger saja, karena persoalan geopolitik ini, akhirnya menjadi instrumen perang. Isu perang Rusia-Ukraina digunakan betul, ditafsirkan sebagai penyebab krisis ekonomi global, terutma inflasinya,” ungkap Anis Matta.

Akibatnya, penanganan pandemi Covid-19 secara global menjadi terdisrupsi, karena AS dan sekutunya, terutama Inggris telah merelokasi anggaran Covid-19-nya untuk membantu persenjataan dan pengungsi Ukraina.

“Jadi tampaknya kita sudah memasuki satu fase dari situasi perang yang tadinya lokal, domestik Perang Rusia-Ukraina. Dan ini tidak mustahil menjadi perang besar,” katanya.

“Apa lagi Panglima Militer Inggris (Jenderal Patrick Sanders, red) yang baru diangkat beberapa waktu lalu, di pidato pertamanya justru mengingatkan kemungkinan terjadinya Perang Dunia III dan Inggris harus bersiap berhadapan dengan Rusia secara langsung dalam perang terbuka di daratan,” lanjutnya.

Anis Matta menilai peringatan keras yang disampaikan Henry Kesinger itu, menujukkan bahwa dunia sekarang sedang memasuki situasi yang sudah tidak terkontrol, sehingga bukan lagi persoalan perdamaian antara Rusia dan Ukraina saja.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penyelesaian krisis ekonomi ekonomi global tidak bisa dipecahkan lagi secara ekonomi, melainkan secara militer.

“Pandemi ini meledakkan itu semua. Secara defacto, lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB, Bank Dunia dan IMF menjadi lumpuh. Sama sekali tidak berguna, karena akan banyak negara yang koleps,” katanya.

Dalam konteks ini, Anis Matta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membaca betul situasi tersebut, dengan tidak hanya mengutip data dari Bank Dunia dan IMF saja yang mengatakan, sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tak menentu dan 40 di antaranya bisa mengalami keambrukan atau ketidak pastian.

“Karena ini krisis berlarut, saya selalu mengulang-ulangi kalimat ini. Kita sebenarnya ingin mengetahui daya tahan Indonesia di tengah krisis berlarut ini. Apalah Indonesia akan masuk daftar negara yang koleps atau tidak? Atau apakah korbannya cuma Menteri Perdagangan (Muhammad Luthfi, red) saja atau ada yang lain,” tegas Anis Matta.

Gotong royong
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun yang menjadi narasumber dalam diskusi ini meminta agar pemerintah dan semua pihak tidak mempercayai prediksi Bank Dunia dan IMF tersebut.

Misbakhun menilai Indonesia tidak akan terlalu terdampak dengan ancaman inflasi tersebut, sehingga potensi terjadinya krisis sosial (social unrest) juga minim.

Bank Dunia dan IMF, lanjutnya, sudah terlalu sering menyebut dunia berada dalam ketidakpastian dan berpindah dari satu krisis ke krisis lainnya, terlebih dalam beberapa tahun terakhir dimana pandemi Covid-19 melanda, serta perang antara Rusia dan Ukraina.

“IMF dan Bank Dunia menyatakan kita dalam dalam situasi krisis. Pernyataan itu bukan yang pertama karena dari dulu selalu begitu,” ujar Misbakhun.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa begitu saja percaya dengan lembaga keuangan internasional itu, karena bukan tidak mungkin ada skenario yang diciptakan untuk menutupi ketidakmampun dua organisasi tersebut dalam menangani tantangan ekonomi.

“Mereka tidak siap menghadapi perubahan geopolitik dan geostrategis global. Ketidaksiapan mereka ini ditutupi dengan pembenaran bahwa mereka tak bisa lagi menjaga hegemoni mereka,” imbuhnya.

Misbakhun justru mencurigai lembaga tersebut, tengah menjalankan agenda tertentu atau bisa dibilang inflasi yang tinggi sudah direncanakan.

Dia pun optimistis inflasi yang tinggi bisa diatasi dengan kekuatan daya tahan penduduk Indonesia yang bercorak nilai-nilai gotong royong.

“Sistem kegotong-royongan, tolong menolong tetangga dan sebagainya, ketika ada tetangganya yang susah makan ditolong. Inilah yang menurut saya menjadi penopang fundamental daya tahan ekonomi Indonesia dari krisis. Saya tidak percaya prediksi IMF dan Bank Dunia, mereka pasti punya agenda,” tandasnya.

Namun, Managing Director Political Economic and Policy Studies Anthony Budiawan tetap meminta agar pemerintah mewaspadai kondisi ekonomi global sekarang, akibat tingginya Inflasi dan potensi terjadinya stagflasi.

“Sekarang sudah terjadi buble ekonomic (gelombung ekonomi), jika tidak diantispasi bisa menjadi buah simalakama bagi Indonesia. Karena mau tidak mau, Indonesia harus mengikuti tindakan global. Kalau global menaikkan suku bunga, maka Indonesia juga harus menaikkan suku bunganya,” kata Anthony.

Seharusnnya, kebijakan ekonomi Indonesia tidak terpengaruh kondisi keuangan global, sehingga bisa memberikan pertumbuhan positif bagi perekonomian.

“Kita harus independen. Kalau kita punya kebijakan, harus kita sterilkan dari pengaruh luar negeri agar memberikan pengaruh positif pada transaksi berjalan, seperti global money, kita isi dengan domestic financing,” katannya.

Sementara itu, President Director Center for Banking Crisis (CBC) Deni Daruri menambahkan, Presiden Jokowi harus berani melakukan tindakan force majeure, berani melakukan nasionalisasi aset-aset asing di Indonesia untuk menyelesaikan ancaman krisis di depan mata.

“Kalau mau ekstrim ya pemerintah harus ambil alih semua komoditas strategis dan harus dimonopoli. Ini persoalannya everage cost, dengan tetapkan force majeur dan itu bisa kok. Nanti setelah kondisi normal, ya dikembalikan ke normal lagi,” kata Deni Daruri.

Deni juga mengaku tak habis pikir mengapa para menteri yang berkecimpung di kebijakan keuangan mengambil langkah keliru. Begitupun sampai sekarang, Deni mengaku belum mengerti solusi pemerintah itu apa?

“Kita ini tak punya ekonom sekelas zaman orde baru dulu. Dan masalah ini pernah terjadi, sekitar tahun 1970-an, ketika itu Presiden Soeharto panggil ekonomi yang ahli di bidangnya, untuk paparkan ide-idenya. Dalam lima tahun berhasil dikendalikan,” paparnya.

Ia berharap Presiden Jokowi segera memanggil ekonom sekelas Widjojo Nitisastro dan lain-lain agar ancaman krisis ekonomi, akibat tingginya inflasi global dan nasional bisa segera diatasi.

“Lebih baik, Presiden Jokowi panggil segera para ekonom yang paham, dan berpengalaman antisipasi krisis seperti tahun 1998 atau 2008 lalu. Melambungnya inflasi ini, karena utamanya cost push inflation, dan harus diselesaikan dengan cepat dan tepat, dan bukan inflasi karena dorongan permintaan atau demand. Kalau salah resep dan obatnya, malah mempecepat krisis,” terang Deni.

Menurut Deni, apabila cara menyelesaian inflasi ini salah akan malah mempercepat krisis terjadi. Percuma saja menyelesaikan inflasi ini melalui pelarangan ekspor, karena sumber masalahnya biaya produksi tinggi.

“Jadi pemerintah harus berinisiatif lebih cepat dan segera mengambil langkah yang tepat juga. Kondisi sekarang sangat fluktuatif bisa berubah ubah setiap waktu,” pungkasnya.

Tuntaskan Persiapan Verifikasi Parpol, Partai Gelora Gelar Tasyakuran dengan Nobar Film Naga Naga Naga

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengadakan tasyakuran penyelesaian persiapan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dengan menggelar acara nonton bareng (nobar) Film Naga Naga Naga di Planet Hollywood, Jakarta, Sabtu (18/6/2022) sore.

Film tersebut, merupakan karya dari Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif DPN Partai Gelora Deddy Mizwar.

“Alhamdulillah, hari ini tasyakuran kita. Karena kita sudah menyelesaikan persiapan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2024 yang akan datang,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (19/6/2022).

Menurut Anis Matta, Film Naga Naga Naga merupakan kritik sosial dari gambaran potret pendidikan dan kemiskinan di Indonesia. Ia menilai jalan cerita film tersebut, sangat menarik sesuai dengan realita yang ada saat ini.

“Saya sudah menonton tiga kali. Film ini, memang bikin kita menangis, bikin kita ketawa. Sekaligus sebagai kritik sosial yang luar biasa. Karena film ini memberikan gambaran tentang potret sosial dan pendidikan kita,” katanya.

“Orang cerdas dan orang miskin tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan kita. Mereka seperti tidak punya peluang di pendidikan kita,” imbuhnya.

Acara nobar ini, kata Anis Matta, juga sebagai bentuk dukungan Partai Gelora kepada Deddy Mizwar agar terus berkarya di usianya yang sudah tidak muda lagi, untuk terus membuat film yang inspiratif dan edukatif.

“Dan kebetulan produser, sutradara dan aktor utamanya di film Naga Naga Naga ini adalah Bang Deddy Mizwar. Beliau masih terus berkarya, ketika banyak orang mengalami diskontinu dalam karir. Ide-idenya juga selalu berkesinambungan,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, ia telah menginstruksikan kepada seluruh DPW untuk segera menggelar acara nobar Film Naga Naga Naga di daerahnya masing-masing.

“Saya sudah memulainya bersama DPW DKI, makanya saya menganjurkan teman-teman di seluruh daerah untuk bisa mengadakan acara nonton bareng film Naga Naga Naga di daerahnya masing-masing,” katanya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora mendukung pengembangan industri perfilman di tanah air melalui proram Sagara Movement yang telah dilaunching pada 9 Januari 2022 lalu di Jakarta.

Sagara Movement adalah dalam rangka membangun ekosistem yang kondusif bagi perkembangan ekonomi kreatif, diantaranya menggelar festival film pendek.

“Salah satu pilar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia adalah pilar ekonomi, yaitu industri kebudayaan. Dan ini juga jadi alasan beliau (Deddy Mizwar, red) bergabung ke Partai Gelora. Karena kita berikan dukungan kepada Film Indonesia, terituma yang inspiratif dan edukatif,” tegasnya.

Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif DPN Partai Gelora Deddy Mizwar mengatakan, Film Naga Naga Naga merupakan refleksi dari realitas yang ada saat ini. Realitas tersebut, ia coba ceritakan dalam film ini. Bisa jadi ada yang setuju atau tidak setuju.

“Tetapi yang terpenting di film ini adalah semangat kolaborasinya. Selama masih ada tanah air, kita harus cinta. Mau tua, muda, kaya, miskin bisa bergandengan tangan dan berkolaborasi dalam membangun negeri ini,” kata Deddy Mizwar.

Nobar Film Naga Naga Naga ini, selain dihadiri Anis Matta, juga dihadiri Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, para ketua bidang DPN Partai Gelora, Ketua DPW DKI Triswisaksana, serta 500an kader Partai Gelora di Jakarta.

Naga Naga Naga dibintangi oleh Deddy Mizwar, Tora Sudiro dan Beby Tsabina. Adapula Wulan Guritno, Zsa Zsa Utari, Darius Sinathrya, Uli Herdinansyah, Mike Lucock, Miing Bagito, hingga Eko Patrio.

Gala Premier film tersebut, telah dilakukan pada Rabu (8/6/2022) lalu, di Studio Epicentrum XXI, Jakarta Selatan. Film Naga Naga Naga dapat disaksikan di jaringan bioskop Cinema XXI seluruh Indonesia mulai 16 Juni 2022.

Partai Gelora: Parpol Pro Jokowi Munculkan Kembali Presiden Tiga Periode Dalam Bentuk Baru

, , , , , ,

Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk sisa masa jabatan Periode tahun 2019-2024 pada Rabu (15/6/2022) lalu.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai pelantikan tersebut, sebagai upaya konsolidasi partai politik (parpol) pro Jokowi untuk menghidupkan kembali wacana ‘Presiden 3 Periode’ dalam bentuk baru.

“Indikasi lain, adalah isu periode 3 ternyata belum benar-benar berakhir. Di lapangan terlihat Relawan Projo masih berbagi-bagi kaos Jokowi 3 Periode,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Jumat (17/6/2022).

Publik, menurut MadNur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, juga mempertanyakan untuk apa Presiden Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet di dua tahun akhir masa pemerintahannya, jika bukan untuk melakukan konsolidasi dengan parpol koalisi jelang Pemilu 2024.

Apalagi sehari sebelum digelar pelantikan menteri baru pada Rabu (15/6/2022), sejumlah ketua umum parpol pro pemerintah dikumpulkan Jokowi di Istana Negara untuk makan siang.

“Publik dapat melihat ini ada makna lain yang tampak pada acara tersebut, mulai kehadiran sejumlah tokoh ke Istana pada hari sebelumnya,” katannya.

“Lalu, ketika prosesi makan siang hingga gestur keakraban saat Presiden dan para tokoh politik berjalan menuju ruang pelantikan menteri dan wakil menteri baru,” imbuhnya.

Karena itu, Partai Gelora menilai reshuffle kabinet yang baru memiliki orientasi untuk konsolidasi politik menjelang Pemilu 2024.

Sehingga kapasitas menteri pengganti pun tidak dilihat Jokowi, karena hanya sekedar untuk mengakomodasi kepentingan partai koalisi saja yang belum mendapatkan jabatan di kabinet.

“Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kecewa, karena menteri-menteri pengganti kapasitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan,” ujar MadNur.

Dengan resminya PAN mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju, maka tinggal PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Sementara koalisi pro pemerintah menjadi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP.

“Jadi jika melihat angka perhitungan suara untuk kursi DPR pada Pemilu 2019, maka koalisi PKS dan Demokrat hanya mencapai angka kurang dari 18 persen, sehingga tidak bisa mencalonkan presiden,” katanya.

MadNur memprediksi nantinya hanya ada dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakll presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Dua capres tersebut, berasal dari koalisi PDIP dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Partai Golkar, PAN dan PPP.

“Tapi jika tokoh-tokoh partai yang hadir di acara reshuffle kabinet kemarin, bersatu menjadi satu koalisi, maka tentunya hanya akan memunculkan 1 calon presiden. Sehingga tidak perlu lagi pemungutan suara,” tegasnya.

Hal ini merupakan dampak dari pemberlakuan Presidential Treshold (PT) 20 persen yang ditentang oleh banyak tokoh, termasuk oleh Partai Gelora.

Sebab, PT 20 persen menyebabkan banyak suara masyarakat yang tidak tersalurkan dan membuat demokrasi menjadi tersumbat.

“Kita berharap Nasdem konsisten mengusung Anies Baswedan, sehingga membuka kemungkinan ada 3 pasangan calon presiden di pemilu 2024 yang akan datang,” ujarnya.

Namun terlepas dari hal itu, publik kata MadNur, meminta parpol koalisi pro pemerintah untuk mengesampingkan terlebih dulu persoalan politik pemilu 2024, dan fokus penyelesaian permasalahan rakyat.

“Walaupun publik tidak yakin dengan komposisi kabinet saat ini, tapi pemerintah diharapkan fokus menyelesaikan permasalahan rakyat dengan memberikan solusi kongkrit dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat terutama persoalan ekonomi,” tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi di Istana Negara pada Rabu (15/6/2022).

Presiden juga melantik Marsekal (Purn) TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Djalil.

Selain itu, Presiden tiga wakil menteri, yakni Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, serta Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Anis Matta: Berkas Verifikasi Partai Gelora Sudah Lengkap 100 Persen, Tinggal Diserahkan ke KPU

, , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa berkas verifikasi partai politik (parpol) Partai Gelora sudah lengkap 100 persen dan tinggal diserahkan ke KPU RI untuk proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024.

Sebanyak 34 provinsi/Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) telah menyerahkan berkasnya kepada Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk Verifikasi Parpol.

“Alhamdulillah hari ini sudah lengkap 34 Provinsi yang menyerahkan berkas verpol ke DPN. Satu tahapan kita untuk kemenangan 2024 sudah kita tapaki bersama,” kata Anis Matta dalam arahannya saat Serah Terima Berkas Verifikasi Partai Politik di Pomelotel Jakarta, Selasa (14/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, DPW Partai Gelora Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), Papua dan Papua Barat menjadi DPW terakhir yang menyerahkan bekas verifikasi parpol. Sebelumnya, sudah ada 30 DPW yang menyerahkan berkasnya terlebih dulu sejak 19 Mei 2022 lalu.

“Kita telah menyelesaikan pekerjaan inti kita sebagai partai politik. Dan sebagai calon peserta Pemilu 2024, kita sudah menyelesaikan atau sudah menjawab tantangan kedua,” katanya.

Selanjutnya, untuk menjawab tantangan ketiga, yakni memenangi Pemilu 2024, Partai Gelora akan segera menyiapkan bakal calon legislatif (bacaleg), dan konsolidasi secara masif hingga ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Bismillah, meski tertatih, Allah SWT terus memberikan jalan keluar dalam seluruh aktivitas kita. Insya Allah kita memenangi Pemilu 2024,” ujarnya.

Anis Matta mengungkapkan, bahwa capaian yang telah diraih Partai Gelora hingga saat ini bagian dari mimpi besar atau rencana besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia.

Mimpi besar itu, telah disusun dalam sebuah roap map atau peta jalan, meski didukung dengan sumber daya terbatas.

Kendati begitu, seluruh tahapan-tahapan saat ini dapat dipastikan sedang menuju rencana besar atau ke arah tersebut.

“Setiap mimpi besar dengan resource yang terbatas, pastikan dua syarat terpenuhi. Pertama tabah dan kedua fokus,” pesan Anis Matta.

Ketabahan itu, kata Anis Matta, akan mendatangkan sebuah kesabaraan dan ketekunan. Sehingga bisa fokus pada kekuatan luar biasa yang ada di dalam dirinya, yakni fokus kepada satu tujuan atau target.

“Kita siap menjadi partai politik pertama yang akan mendaftar ke KPU, begitu pendaftaran dibuka pada 1-7 Agustus nanti. Sebelum mendaftar, kita akan selesaikan pengisian SIPOL-nya,” tegas Anis Matta.

Anis Matta mengatakan, berkas verifikasi parpol Partai Gelora yang akan diserahkan ke KPU, sudah melebihi target yang ditetapkan KPU sebagai persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2024.

Yakni sebanyak 100 persen DPW/provinsi, 87 persen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau kabupaten/kota dan 61 persen Dewan Pimpinan Cabang (DPC)/kecamatan.

“Jadi DPW kita 100 persen, jumlah DPD 445 (87 persen) dari 514 kabupaten/kota, dan jumlah DPC 4.395 (61 persen) dari 7.230 kecamatan. KPU hanya mensyaratkan 75 persen DPD dan 50 persen DPC. Artinya, kita sudah melebih target yang ditetapkan KPU,” ungkap Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora saat ini tidak ingin terseret dalam polemik pembentukan koalisi baru seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang digagas Partai Golkar, PPP dan PAN.

Menurut dia, koalisi tersebut masih bersifat dinamis dan bisa jadi bubar di tengah jalan, karena tidak bisa menjawab tantangan-tangan krisis saat ini.

“Koalisi itu, sifatnya masih sangat dinamis dan belum bisa menjawab tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa saat ini. Akibat krisis misalnya, itu inflasi dan kenaikan harga-harga yang naik cepat, tidak bisa mereka jawab. Jadi koalisi ini (KIB, red) belum menjawab tantangan krisis,” tegasnya.

Serah terima berkas verifikasi partai politik ini, selain dihadiri empat ketua DPW, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, para pimpinan bidang DPN Partai Gelora, serta Ketua Pokja DPN untuk Verifikasi Parpol Achmad Chudori.

Bisa Sahkan UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: Jokowi juga Harus Konsen Sahkan RUU KUHP, karena Masih Warisan Kolonial Belanda

, , , , ,

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengakhiri pemberlakuan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Kolonial Hindia Belanda saat ini, dengan segera mengesahkan RUU KUHP bersama DPR dalam masa persidangan sekarang.

“Saya kira pada masa Pak Jokowi, di tahun ini kita bisa mengakhiri pemberlakuan undang-undang peninggalan kolonial (KUHP, red). Elektabilitas Pak Jokowi akan naik kalau begini saya kira,” kata Fahri hamzah dalam keteranganya, Rabu (7/6/2022).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “RUU KUHP dan Nasib Hukum Indonesia” di Media Center DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Fahri Hamzah mengungkapkan, sebenarnya DPR Periode 2014-2019 pada masa dirinya menjadi Wakil Ketua DPR, pembahasan RUU KUHP ketika itu sudah selesai tinggal ketok palu saja, untuk dilakukan pengesahan di Rapat Paripurna DPR.

“Tapi karena ada demo besar-besaran anak STM, akhirnya ditunda. Masih ingat kita 2019 akhir ada tekanan luar bisa, sehingga kita tidak sempat menggelar Rapat Paripurna pengesahan. UU-nya tinggal ketok palu saja,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar DPR dan pemerintah Periode 2019-2024 segera mengesahkan RUU KUHP dalam masa persidangan ini. Pengesahan tersebut, juga sebagai bentuk penghormatan kepada Ketua Tim Perumus RUU KUHP, Alm Prof Muladi.

“Saya hadir di rapat-rapat bersama Pak Muladi ketika itu, saya terharu dengan pernyataan beliau, sebelum meninggal beliau mengatakan ingin melihat undang-undang ini (RUU KUHP, red) disahkan. Sekarang beliau sudah almarhum, ayolah kita selesaikan undang-undang ini,” katanya.

Semasa masuk Tim Perumus, Muladi membongkar habis pengaruh aturan kolonial Belanda dalam penyusunan RUU KUHP. Karena itu, Muladi berharap betul agar RUU KUHP ini tidak gagal untuk disahkan.

Jika gagal, maka bangsa Indonesia lebih cinta penjajahan dan suka warisan Kolonial Belanda dalam penegakan hukum. Semasa hidupnya, Muladi juga kerap menyindir Presiden Jokowi soal penundaan pengesahan RUU KUHP ini menjadi UU.

“Kita perlu pergantian filosofi dalam penegakan hukum, sahkan dulu undang-undang ini. Jika nanti ada amandemen terbatas, itu kan hak rakyat untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Ketika itu, DPR sudah menjadwalkan pengesahan RUU KUHP atau pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna pada 24 September 2019, dan 23 September 2019 untuk pengesahan RUU Pemasyarakatan, karena 30 September 2019 menjadi Rapat Paripurna terakhir DPR Periode 2014-2019.

“Jadi RUU KUHP dan RUU Lapas, sudah disetujui pembahasannya di tingkat I, tinggal pembahasan di tingkat II saja, tapi kemudian dibatalkan karena ada tekanan luar biasa. Jadi statusnya tinggal disahkan saja,” katanya.

Menurut Fahri, DPR Periode 2019-2024 sebenarnya tinggal mengesahkan saja RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, tidak dibahas lagi dari awal, karena dua RUU tersebut bersifat carry over atau pengoperan dan bisa langsung masuk agenda Badan Legislasi DPR untuk dijadwalkan pembahasan pengesahannya.

“Jadi sebenarnya, ini sudah solid, sudah bulat sebenarnya, tinggal disahkan saja. Pengesahan RUU KUHP ini bisa menjadi moment satu bangsa untuk merayakan kesatuannya dalam reformasi hukum, katanya.

Sebagai bangsa, kata Fahri, pertama Indonesia harus memiliki rujukan tunggal terhadap hukum pidananya. Sehingga UU ITE misalnya, bisa diintegrasikan dalam RUU KUHP dan bisa meminimalisir dampak-dampak pemberlakuaan teks-teks atau pasal-pasal karet.

“Mungkin kita juga akan melakukan amandemen terbatas terhadap UU Pidana lain dan mengintegrasikannya kedalam RUU KUHP. Sehigga UU ini menjadi sempurna dengan melakukan reformasi dari satuan kesatuan teks UU pidana,” katanya.

Yang kedua, selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah reformasi kelembagaan seperi reformasi kelembagaan KPK dengan menertibkan ruang penegakan hukum yang telah diberikan ruang kebebasan dan diduga telah menghalalkan segara cara.

“Dan yang ketiga adalah menciptakan satu kesatuan di para penegak hukum kita, ya polisi, jaksa dan lawyernya. Dan jangan lagi nanti banyak lawyer yang tidak mengedepankan prinsip keadilan,” ujarnya.

Fahri Hamzah mempertanyakan kepedulian Presiden Jokowi terhadap pengesahan RUU KUHP, padahal hal itu merupakan bagian dari reformasi penegakan hukum.

“Kalau Pak Jokowi konsen pengesahan UU Cipta Kerja, harusnya juga konsen terhadap pengesahan RUU KUHP. KUHP peninggalan kolonial itu, hanya diadopsi negara-negara totaliter yang memberikan kewenangan absolut untuk melakukan penghukuman kepada rakyatnya,” pungkas Fahri Hamzah.

Dapat Tambahan Berkas dari 5 DPW di Pulau Sumatera, Anis Matta: Kita Segera Lakukan Pendalaman Teritori di 900 Ribu-an TPS

, , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora. id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) semakin optimis menyambut Pemilu 2024, setelah menerima tambahan 5 berkas verifikasi partai politik (parpol) dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Sumatera, dari sebelumnya 25 DPW menjadi 30 DPW.

Sehingga Partai Gelora tinggal menunggu 4 DPW lagi untuk menggenapkan 34 DPW/Provinsi yang akan menyerahkan berkas verifikasi parpolnya ke Pokja Verpol DPN untuk Keperluan Pendaftaraan ke KPU pada Selasa (14/6/2022) mendatang.

Adapun 5 DPW dari pulau Sumatera yang menyerahkan berkas verifikasi parpol pada Selasa (7/6/2022) adalah DPW Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Sementara 4 DPW yang akan menyerahkan berkas pada Selasa (14/6/2022) mendatang adalah DPW Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

“Alhamdullilah seluruh wilayah di Sumatera sudah menyelesaikan dengan tambahan 5 DPW ini. Lima DPW Ini dapil besar, tidak hanya jumlah kursinya yang besar, tapi juga mewakili 10 dapil,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam arahannya, Selasa (7/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora sengaja ingin menuntaskan berkas verfikasi parpol lebih awal, sehingga data-data tersebut bisa segera diinput ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU, sebelum pendaftaran peserta Pemilu 2024 secara resmi dibuka pada awal Agustus 2022 mendatang.

“Artinya, kita semuanya sudah menyelesaikan pekerjaan ini jauh-jauh hari sebelum waktu pendaftaran secara resmi dimulai. Insya Allah kita sukses melalui tantangan kedua ini dan lolos menjadi Peserta Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, Partai Gelora akan fokus menghadapi tantangan ketiga, yakni memenangkan Pemilu Legislatif pada 14 Pebruari 2024. Sebab, Partai Gelora punya mimpi besar ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia.

“Kenapa partai ini, diberi nama Gelora? Sebab, gelombang itu maksudnya adalah energi, yaitu bagaimana kita bisa menjadi energi perubahan yang besar di Indonesia, bisa membawa Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia,” jelasnya.

Penyelesaian berkas verfikasi parpol sejak awal, adalah bagian dari peta jalan (road map) yang sudah disusun untuk pemenangan Pemilu 2024 dan Arah Baru Indonesia menuju 5 besar dunia.

“Ini pekerjaan besar, kita harus menavigasi kapal besar di tengah ombak yang besar dan kompleks saat ini. Kita butuh kemampuan bekerja secara detail.” katanya.

Karena itu, Anis Matta sekali lagi mengingatkan agar para pengurus dan kader Partai Gelora se-Indonesia agar tidak hanya ramai di Twitter atau di sosial medianya saja, tetapi harus menang atau ramai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pencoblosan pada 14 Pebruari 2024.

“Kita akan melakukan pendalaman teritori, kita tidak hanya ingin menang di Twitter, tapi juga yang lebih penting menang di TPS. Nah, sekarang kita mulai masuk TPS per TPS dari sekitar 900-an ribu TPS,” tegasnya.

Selain itu, Partai Gelora juga akan menggencarkan operasi media atau kerja-kerja media lebih intensif lagi untuk terus meningkatkan elektabilitas menjelang Pemilu 2024 mendatang.

“Jadi kemenangan Partai Gelora pada Pemilu 2024, bukan hanya penting bagi Partai Gelora saja. Tapi juga penting bagi Indonesia dan penting bagi dunia,” tandas Anis Matta.

Indonesia, lanjutnya, harus menjadi satu negara yang berpotensi mengusulkan satu model tatanan dunia baru di tengah perang supremasi antara Amerika Serikat dan Barat melawan Rusia saat ini.

“Pemilu 2024 yang akan datang itu akan menjadi momentum peralihan generasi. Kita akan memasuki siklus perubahan 20-30 tahunan, yang akan menjadi satu pintu sejarah dan sejarah bagi Indonesia,” papar Anis Matta.

Sementara itu, Ketua Pokja Verpol DPN untuk Pendaftaran KPU Achmad Chudori mengatakan, dari 30 DPW atau 88 persen dari 34 DPW sudah menyerahkan berkas verifikasi parpolnya ke DPN.

“Jadi selain 4 DPW lagi yang akan menyerahkan berkas verpol pada 14 Juni, DPW-DPW yang sudah menyerahkan berkas, juga akan menambah lagi berkas-berkas dari DPD-DPD yang belum masuk,” kata Chudori.

Chudori mengungkapkan, dari 30 DPW yang sudah menyerahkan berkas verifikasi parpol terdapat 383 DPD atau kabupaten/kota dari 435 kabupaten/kota di 30 provinsi. Kemudian jumlah kecamatan atau DPC sudah mencapai 3.681 DPC atau 62 persen dari 5.971 kecamatan di 30 DPW.

“Jadi target DPN sebenarnya sudah dipenuhi, dari 80 persen DPD sudah 88 persen, dan 62 persen DPC. Jumlah DPD dan DPC yang akan diikut sertakan akan bertambah sampai tanggal 14 Juni esok. Semua berkas dilengkapi foto dan status alamat kantor DPW, DPD dan DPC,” katanya.

Serah terima berkas verifikasi parpol dari 5 DPW di Sumatera ini, selain dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Pokja verpol DPN Achmad Chudori, juga dihadir Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Ketua Bidang Pengembangan Teroteri (Bangter) I DPN Muhammad Syahfan Badri Sampurno, dan 5 Ketua DPW di Sumatera

Yakni Ketua DPW Partai Gelora Aceh Fuadi, Ketua DPW Sumatera Utara Heriansyah, Ketua DPW Sumatera Barat Muhammad Yasin, Ketua DPW Sumatera Selatan Erza Saladin, dan Ketua DPW Bangka Belitung Muhammad Sulahudin,

Selain itu tampak hadir empat Ketua Bangter DPN, yakni Ketua Bangter II Achmad Zaerofi, Bangter III Achmad Zainudin, Bangter IV Rofi Munawar, Ketua Bappilu Partai Gelora Rico Marbun, Ketua Bidang BHU DPN Raihan Iskandar, dan Ketua Bidang Gahora DPN Partai gelora Kumasalari Kartini.

Partai Gelora: Keberhasilan Penyelenggaraan Formula E Membuat Indonesia Semakin Dikenal Dunia

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengatakan bahwa kesuksesan penyelenggaraan balap E-Prix 2022 (Formula E) di Jakarta, Sabtu (4/6/2022), yang merupakan seri balapan kesembilan pada kompetisi 2022 ini menjadi prestasi yang membanggakan bagi Indonesia.

Pembalap Jaguar TCS FE Team, Mitch Evans asal Selandia Baru, tampil sebagai juara Jakarta E-Prix 2022, yang merupakan balapan ramah lingkungan untuk pertama kalinya digelar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.

“Sebagai anak bangsa, kami Partai Gelora tentu ikut bangga dengan telah berlangsungnya balap Formula E di Jakarta, yang pertama kali di dilaksanakan di Asia Tenggara dan berlangsung secara sukses,” kata Kumalasari Kartini, Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora dalam keteranganya, Senin (6/6/2022).

Menurut Mala-sapaan akrab Kumalasari Kartini, kesuksesan perhelatan ini menambah citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Indonesia akan semakin dikenal dunia sebagai tempat penyelenggaraan event-event internasional yang sukses di kancah event motorsport dunia.

“Perhelatan ini tidak hanya untuk menambah nama citra Indonesia semakin dikenal di kancah dunia. Tetapi juga sebagai tonggak kita, Indonesia untuk lebih memperhatikan serta memajukan olahraga balap yang ramah lingkungan,” kata Mala.

Sesuai misi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia, Partai Gelora yakin perhelatan seperti Formula E-ini akan memunculkan talenta-talenta muda berbakat munculnya pembalap unggul, yang bisa berlaga di kancah internasional.

“Kami yakin anak anak Indonesia banyak yang mampu menjadi pembalap unggul. Acara Formula E di Jakarta ini menambah motivasi anak-anak muda Indonesia bisa lebih maju menjadi para pembalap,” ujarnya.

Hal ini tentu saja juga bisa menjadi pilihan bagi generasi muda Indonesia untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga, terutama olahraga otomotif.

“Karena itu, kita berharap pemerintah terus menfaslitasi perhelatan seperti ini, termasuk peran serta swasta dalam memberikan sponsor,” katanya.

Mala menambahkan, keberhasilan Indonesia menggelar e-Prix 2022 (Formula E) di Jakarta yang ramah lingkungan menjadi awal yang baik bagi pemerintah dalam upaya ikut serta mengatasi perubahan iklim.

“Formula E ini mengedepankan ramah lingkungan, sangat bagus sebagai langkah awal bagi untuk Indonesia bisa ikut terlibat dalam mengatasi perubahan iklim. Ini tonggak awal, jangan berhenti di Formula E. Harus ada kelanjutan yang baik kedepannya,” pungkas Mala.

Seperti diketahui, kesuksesan penyelenggaraan balap e-Prix 2022 (Formula E) di Sirkuit Ancol, Jakarta, pada Sabtu (4/6/2022) ini disaksikan langsung Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR yang juga Ketua IMI Bambang Soesatyo, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelumnya, Indonesia juga sukses menyelenggarakan gelaran MotoGP untuk pertama kalinya pada di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Maret 2022. Sirkuit Mandalika akhirnya tetapkan sebagai tempat penyelenggaran MotoGP setiap serinya/tahun.

Indonesia saat ini juga tengah membangun Sirkuit Formula 1 (F1) Bintan, Kepulauan Riau. Bintan Internasional Circuit (CIC) F1 ini berlokasi di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan seluas 237 hektar dengan nilai Rp 1,7 triliun.

Dengan demikian, Indonesia nantinya akan memiliki empat sirkuit yang bisa digunakan untuk menggelar event olahraga otomotif internasional. Sirkuit-sirkuit ini diharapkan dapat membantu pengembangan olahraga otomotif dan menciptakan para pembalap unggul dari Indonesia.

Keempat sirkuit tersebut, yakni pertama Sirkuit Mandalika untuk gelaran MotoGP, kedua Sirkuit Ancol untuk Formula E dan ketiga Bintan Internasional Circuit untuk penyelenggaraan Formula 1.

Sementara sirkuit keempat adalah Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang sebelumnya telah sukses menggelar ajang Superbike World Championship antara tahun 1994 dan 1997 dan FIM Road Racing World Championship Grand Prix pada 1996 & 1997.

Pada 1996 dan 1997, Sirkuit Sentul juga dipilih sebagai sebagai penyelenggara MotoGP. Rider asal Australia, Michael Doohan menjadi juara di kelas utama 500cc, disusul Tetsuya Harada jadi juara di kelas 250 cc dan Masaki Tokudome juara di kelas 125 cc.

Setahun berikutnya giliran rider asal Jepang Tadayuki Okada juara di kelas 500 cc, Max Biaggi juara di kelas 250 cc dan legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi menyabet gelar juara di kelas 125 cc.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X