Arah Baru Indonesiia Archives – Partai Gelora Indonesia

Jika Diberikan Mandat di 2024, Partai Gelora akan Jadikan Istana Negara sebagai Rumah Rakyat

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Istana Negara, Paria Gelora, Partai Islam, Ruh Masjid, Rumah Rakyat

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bertekad akan mengubah Istana Negara sebagai rumah rakyat, tidak hanya DPR RI, apabaila diberikan kepercayaan atau mandat dari rakyat untuk memimpin bangsa ini.

Partai Gelora, partai nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini, akan membawa ruh masjid ke istana, sehingga pintu istana akan selalu terbuka dan siapa saja boleh masuk.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Ramadhan 1444 H di Tahun Politik, Menggelorakan Spritualitas Bangsa’, Rabu (22/3/2023) sore.

“Kita harus mengubah istana itu, sebagai rumah rakyat, jangan cuma DPR saja yang dijadikan rumah rakyat. Rumah rakyat yang paling penting itu adalah Istana,” kata Anis Matta.

Menurut Anis Matta, perbedaan antara masjid dan istana itu, terletak pada pintunya. Masjid itu, pintunya tidak pernah tutup, sementara istana pintunya selalu tertutup, penjagaanya ketat dan tidak boleh sembarangan orang masuk.

“Tetapi kenapa sebagain besar kejahatan itu, dilakukan dari istana, bukan dari masjid yang pintunya tidak pernah tertutup. Karena masjid itu punya aura kebajikan, dan orang masuk ke sana itu tujuannya untuk berbuat baik,” katanya.

Sementara orang yang masuk istana adalah untuk merebut kekuasaan, sehingga pintu tersebut langsung ditutup ketika orang itu, sudah berhasil masuk ke istana.

“Karena di dalamnya sedang terjadi proses distribusi, sedang bagi-bagi kekuasaan, yang boleh masuk temennya saja, yang lain tidak boleh masuk,” katanya.

Namun, Anis Matta mengingatkan di tengah kompetisi menuju 2024 mendatang, dunia saat ini dilanda krisis global yang sistemik dan ancaman Perang Dunia III, yang membutuhkan perhatian serius agar Indonesia tidak masuk jurang resesi.

“Daripada kita berkelai sebelum masuk istana, mendingan kita bikin janji. Partai-partai yang ada kita sepakati saja, kalau nanti ada yang masuk ke istana, pintunya jangan ditutup. Tetap dibuka seperti masjid, dan ajak orang lain masuk Istana,” katanya.

Hal itulah, kata Anis Matta, cara membawa ruh masjid ke istana, dimana antara masjid dan istana pintunya sama-sama terbuka. Sehingga simbolisasi antara istana dan masjid itu tersambung.

“Kenapa Masjid Istiqlal itu didirikan dekat Istana Negara, tidak jauh-jauh amat. Itu karena antara masjid dengan istana itu, semestinya tidak ada jarak,” jelas Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, DNA Indonesia adalah agama, adanya yaitu penyatuan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menjadi republik. Sehingga antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan, begitu pula halnya dengan masjid dan istana.

“Jadi fitrahnya Indonesia atau DNA-nya adalah agama. Tetapi, ini sekaligus ini menjadi tantangan bagi partai-partai yang membawa-bawa agama, seharusnya meningkatkan performanya, meningkatkan kualitasnya dan membawa ruh masjid ke Istana. Itulah yang akan diperjuangkan Partai Gelora,” papar Anis Matta.

Anis Matta mensyukuri kesadaran beragama masyarakat kita saat ini semakin meningkat bersamaan dengan kesadaran politiknya. Namun, hal itu saja ternyata tidak cukup, terbukti dari hasil Pemilu 2019 lalu.

Dimana mobilisasi luar biasa umat Islam dalam Pilpres 2019 lalu, ternyata menyebabkan empat partai Islam di parlemen justru kehilangan lima kursi dibanding Pemilu 2014 sebelumnya.

Artinya, mayoritas masyarakat setuju bahwa Indonesia yang berasaskan Pancasila, dan bisa diisi dengan nilai-nilai keIslaman, bukan berazaskan Islam.

Sehingga banyak pihak yang mencegah terjadinya politisasi agama dalam berpolitik, sebagai bentuk kesadaran beragama masyarakat Indonesia.

“Jadi masyarakat sekarang sudah bisa membedakan antara performa partai-partai Islam dengan isu agama dalam politik. Kalau negaranya sekuler, maka agama tidak akan diberi ruang sama sekali, sementara DNA Indonesia adalah agama,” ungkapnya.

Jika DNA-nya Indonesia adalah agama, maka tidak yang ada memisahkan agama dan politik, namun jika performa partai Islam itu tidak bagus dan tidak bisa menjadi pemenang, itu adalah kesalahan partai Islam itu sendiri.

“Memangnya siapa yang bisa membawa bendera agama, bisa membuat Indonesia jadi lebih baik, tidak ada. Rezim di Indonesia jatuhnya juga tidak bagus seperti Bung Karno (Soekarno), Pak Harto (Soeharto), meski keduanya sangat berjasa. Mengenerasilasi itu sangat fatal, menurut saya,” tegas Anis Matta.

Namun, ia dapat menerima adanya pendapat yang mengatakan, bahwa politik identitas itu adalah stigma satu arah yang diberikan oleh kelompok tertentu.

Namun, ketika ada orang berdandan relegius kemudian menyerang kelompok lain dibolehkan. “Jadi inilah sebenarnya agama hanya dijadikan alat saja,” katanya.

Anis Matta kemudian mencontohkan partai yang dianggap sekuler seperti Partai Golkar dan PDIP, yang juga memakai agama dan politik secara bersamaan. Hal itu terlihat dari organisasi sayap yang berbasis agama yang dimiliki kedua partai tersebut, maupun partai politik lainnya.

“Artinya, antara agama dan politik di Indonesia itu, tidak bisa dipisahkan, karena fitrah atau DNA-nya Indonesia adalah agama. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas dan performanya agar kita menjadi pemenang politik. Hal ini yang harus disadari oleh partai-partai Islam,” pungkasnya.

Konsolidasi di NTB, Anis Matta dan Fahri Hamzah Bakar Semangat Ribuan Massa di Tengah Teriknya Matahari di Tugu Selong

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, DPW NTB, Fahri Hamzah, Indonesia Superpower Baru, Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024, Lalu Fahrurrozi, Pemilu 2024, Rofi' Munawar

Partaigelora.id – Ribuan kader dan simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tumpah ruah di Lapangan Tugu Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (19/3/2023) siang.

Mereka menghadiri acara konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah.

Anis Matta dan Fahri Hamzah dinobatkan untuk menyampaikan orasi kebangsaan. Dalam orasinya, Anis Matta dan Fahri Hamzah membakar semangat dan menggelorakan massa di tengah teriknya matahari.

“Saya sengaja memilih berdiri di tempat yang panas, di sini saya berdiri, bukan di belakang sana yang lebih dingin. Supaya saya memberikan contoh kepada saudara sekalian, bahwa siang ini kita semuanya berdiri di bawah matahari,” kata Anis Matta saat memulai orasinya.

Anis Matta meminta semuanya agar meninggalkan kursi yang dudukinya, karena bukan kursi itu yang dikejar, tetapi kursi di Senayan.

“Yang masih duduk di kursi, sekarang tinggalkan, datang ke depan sini, maju semuanya, tinggalkan kursinya. Karena bukan kursi itu yang kita kejar, kursi itu bisa kita dapatkan di toko. Tetapi kursi yang sebenarnya, kita ingin mengejar kursi yang ada di Senayan,” ujar Anis Matta.

Menurut Anis Matta, satu kursi di Senayan identik dengan satu tanda tangan yang bisa mengubah kebijakan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Partai Gelora yang menempatkan orang-orang terbaik di NTB untuk menjadi Anggota DPR.

“Jadi kita ingin mengirimkan kembali orang-orang terbaik dari NTB menjadi para penyusun kebijakan di Senayan. Supaya mereka bisa membuat tanda tangan, yang akan mengubah kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Anis Matta berharap agar tokoh-tokoh NTB tidak sekedar menjadi Anggota DPR saja, tetapi juga menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Anis Matta lantas memperkenalkan Fahri Hamzah, Rofi’ Munawar dan Lalu Fahrurrozi sebagai calon anggota (caleg) dari Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Anis Matta juga memperkenalkan pengurus dan bacaleg di dapil NTB II.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yakin Partai Gelora akan memenangi Pemilu 2024 di NTB. Karena Partai Gelora merupakan satu-satunya partai di NTB yang tidak ada perbaikan sama sekali dalam proses verifikasi partai politik beberapa waktu lalu.

“Apakah saudara-saudara siap mengantarkan partai ini sebagai pemenang Pemilu? Saya percaya, karena saya pernah diberikan amanah selama tiga periode dari daerah ini,” kata Fahri Hamzah.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, lanjut Fahri Hamzah, memiliki komitmen untuk menghantarkan orang-orang terbaik di seluruh Indonesia menjadi pemimpin negeri ini.

“Saya ini lahir di Sumbawa di tempat yang tidak ada listriknya. Ada listrik baru saya umur 13 tahun. Tidak ada TV, kalaupun ada itu di kecamatan, TV-nya hitam putih. Lalu, mandinya juga di sungai seperti orang Lombok pada umumnya. Tetapi suatu hari, saya bisa tampil memimpin lembaga negara,” ujarnya.

Ia menegaskan, seorang pemimpin itu harus berasal dari rakyat yang punya pemikiran dan analisis yang tajam, serta mampu menggalang kekuatan rajyat untuk memenangkan Pemilu. Bukan sebaliknya, ujug-ujug ditempatkan dari Jakarta, karena memiliki modal besar, tapi tidak bisa merebut hati rakyat di daerah.

“Kita memilih titik ke-7 ini di Lombok Timur sebagai tempat konsolidasi sebagaimana nomor urut 7 Partai Gelora menjelang Ramadhan ini. Karena masyarakat NTB akan mengantarkan Partai Gelora menjadi pemenang Pemilu mendatang,” katanya.

Dalam acara konsolidasi kader daerah pemilihan (dapil) se-NTB ini Anis Matta dan Fahri Hamzah juga diperkenalkan sebagai bakal calon presiden (capres) dan wakil presiden dari Partai Gelora pada Pemilu 2024 mendatang.

Acara ini dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang kini bergabung dengan bernomor 7 ini.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, lanjut Fahri Hamzah, memiliki komitmen untuk menghantarkan orang-orang terbaik di seluruh Indonesia menjadi pemimpin negeri ini.

Acara ini dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang kini bergabung dengan bernomor 7 ini.

Konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Lombok Timur, NTB ini merupakan konsolidasi ke-7 dari 84 dapil pusat atau DPR RI. Sebelumnya telah digelar konsolisasi di Tangerang (Banten), Bandung (Jawa Barat). Kemudian di Makassar, Parepare, Palopo di Sulawesi Selatan dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Anis Matta Gelorakan Indonesia Timur, Dimulai Dengan Konsolidasi Ribuan Kader Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Gelora 7, Hajrul Malik, Konsolidasi Nasional, lima besar dunia, Pemilu 2024, Sulbar, Sulsel, syamsari kitta

Partaigelora.id – Usai memulai program konsolidasi kader nasionalnya di Kabupaten Tangerang untuk pertama kalinya pada Minggu (19/2/2023), Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta akan melanjutkan konsolidasinya di Indonesia Timur, di wilayah Sulawesi.

Anis Matta dan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) partai dengan nomor urut 7, berwarna biru ini akan bertolak ke Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) pada Kamis (23/2/2023) malam.

Anis Matta akan bertemu ribuan kader Partai Gelora di Makassar, Parepare, Palopo (Sulsel) dan Polewali Mandar (Sulbar) pada Jumat-Selasa, 24-28 Pebruari 2023.

“Program ini sesuai dengan tahapan perkembangan organisasi yang kami rencanakan. Setelah lolos verifikasi dan sah menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 7, saatnya kami melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan kemenangan di Pemilu 2024 yang tinggal kurang dari setahun lagi,” ujar Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (21/2/2023).

Anis Matta menambahkan, Partai Gelora hadir untuk membangkitkan optimisme bahwa Indonesia layak menjadi superpower baru di dunia.

Sebab, semua modal untuk menjadi negara adidaya dimiliki negeri ini, mulai dari jumlah penduduk, kekayaan alam, kemampuan mengelola keberagaman, hingga pengalaman berdemokrasi.

“Indonesia superpower baru bukanlah utopia atau mimpi di siang bolong. Kita punya semua modalnya. Yang kita butuhkan adalah peta jalan yang jelas sehingga semua potensi itu bisa diwujudkan,” katanya.

Partai Gelora akan menyebarkan spirit dan optimisme ini, kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Gelora, serta kepada seluruh rakyat Indonesia.

Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta menyatakan kesiapan kader dan relawan di Sulawesi Selatan untuk bergerak menjemput kemenangan di Pemilu 2024.

Ribuan orang dikonfirmasi akan hadir dalam acara konsolidasi di tiap titik yang dipilih berdasarkan daerah pemilihan (dapil) calon anggota DPR RI.

“Pak Anis Matta kan juga putra Sulsel. Jadi ada ikatan emosional yang kuat antara kader-kader di sini dengan beliau. Teman-teman sudah rindu mendengarkan langsung gagasan-gagasan Pak Anis untuk membawa Indonesia menjadi superpower baru,” ujarnya

“Acara ini akan menggelorakan semangat dan merapatkan barisan para kader menyambut pemilu,” kata Bupati Takalar ini.

Sedangkan Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik tak ketinggalan menyatakan optimisme kemenangan Partai Gelora di provinsinya.

“Kami menerima sambutan yang luar dari masyarakat di Sulbar ini. Sampai agak terkejut. Ternyata pemilih kita juga memperhatikan gagasan yang dibawa oleh partai politik. Dan insya Allah Partai Gelora adalah partai yang terdepan dalam menawarkan gagasan Indonesia ke depan,” kata Hajrul.

Partai Gelombang Rakyat Indonesia didirikan di Jakarta pada 28 Oktober 2019. Partai ini melewati masa-masa awalnya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum & HAM pun dilakukan secara daring.

Partai yang dipimpin Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfuz Sidik, dan Achmad Rilyadi ini kini telah sah menjadi peserta Pemilu 2024 setelah memenuhi seluruh persyaratan dari KPU mendapat nomor urut 7.

Kepengurusan pun telah terbentuk di 38 provinsi, termasuk di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran Papua dan Papua Barat. Partai ini optimistis dengan masa depan Indonesia sebagai Superpower baru.

Partai Gelora Minta Pemerintah Sediakan Fasilitas Kesehatan dan Jaminan Sosial Bagi Petugas Pemilu 2024

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Faslitas Kesehatan, Hasyim Asyari, Jaminan Sosial, KPU, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Petugas Pemilu

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah pusat untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial bagi petugas Pemilu 2024.

Langkah tersebut, sebagai antisipasi terhadap kejadian yang tidak diinginkan terjadi, yakni jatuhnya korban jiwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) seperti pada Pemilu 2019 lalu, akibat faktor kelelahan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menanggapi permintaan Ketua KPU RI Hasyim Asyari agar pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial bagi petugas Pemilu 2024 saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI, Kamis (29/12/2022)

“Intinya Partai Gelora setuju, bahwa petugas penyelenggara pemilu terutama di tingkat KPPS diberikan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial, karena tugasnya sangat berat dalam melaksanakan Pileg dan Pilpres bersamaan waktunya,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (3/1/2023).

Menurut Anis Matta, permintaan tersebut sebagai hal wajar dan realistis yang harus dipenuhi pemerintah. Sebab, Pemilu 2019 dinilai menjadi salah satu pembelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

“Petugas Pemilu di berbagai tingkatan merupakan elemen penting bagi suksesnya pemilu, wajar jika mereka diberi fasilitas berupa fasilitas kesehatan dan jaminan sosial. Itu permintaan yang realistis,” ujarnya.

Anis Matta melanjutkan, fasilitas kesehatan dan jaminan sosial tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan sistem pemilu yang sudah diputuskan dalam undang-undang.

“Konsekuensi dari sistem pemilu yang kita pilih adalah petugas bekerja maraton pada hari H sejak penyiapan TPS, pemungutan suara, penghitungan, hingga rekap dan proses administrasinya. Belum lagi kegiatan persiapan yang tentu memakan waktu dan tenaga dan membawa risiko kesehatan bagi para petugas tersebut,” ujarnya.

Sementara mengenai format fasilitas kesehatan dan jaminan sosial yang akan diberikan untuk petugas Pemilu 2024, Anis Matta mendorong KPU segera berkoordinasi dengan pemerintah.

“Formatnya bisa didiskusikan. Apakah memanfaatkan atau membuat skema tertentu di BPJS Kesehatan, atau cara lain, bisa dicari format yang paling optimal dan tetap efisien,” tegas Anis Matta.

Seperti diketahui, Petugas Pemilu KPU mulai dari pusat hingga desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rentan dengan risiko yang dihadapi.

Kerentanan ini akan dirasakan oleh KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS penyiapan tahapan Pemilu.

Terutama sekali tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan risiko sakit dan bahkan meninggal dunia.

Prediksi kerumitan Pemilu 2024 yang digelar serentak antara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak berikut dampaknya terhadap petugas pemilu membayangi masa depan bangsa ini.

Publik tentu masih ingat tragedi Pemilu 2019, dimana terdapat 894 orang petugas yang meninggal dunia dan 5.175 orang petugas mengalami sakit.

Pada saat itu, penyebab sakit dan meninggal dunia petugas KPU adalah beban kerja yang tinggi baik baik sebelum, selama maupun sesudah hari pemilihan umum.

Selain itu, riwayat sakit sebelumnya menjadi penyebab atau meningkatkan risiko kematian maupun kesakitan di kalangan para petugas pemilu.

Penyebab lain karena berbagai persoalan psikologis, seperti kecemasan dan reaksi stres fisik yang dialami oleh petugas pemilu baik yang sehat maupun yang sakit.

Partai Gelora Kritik Keras Pernyataan Ketua KPU RI soal Kemungkinan Penggunaan Lagi Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024

Arah Baru Indonesiia, Fahri Hamzah, Hasyim Asyari, KPU, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Proporsional Tertutup

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritik keras pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang mengatakan ada kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 nanti dilakukan dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai, bukan calon anggota legislatif (caleg).

Fahri menilai ada upaya kesengajaan dari partai tertentu untuk mendorong Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari membantunya untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaannya, serta tidak ingin ada tradisi berpikir demokratis dalam setiap Pemilu.

“Kalau betul Ketua KPU (Hasyim Asyari, red) didorong partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, khususnya wakil rakyat yang kita pilih. Itu artinya, kita sudah masuk era politik partai komunis, yang ingin menguasai dan mengontrol seluruh pejabat publik, khususnya anggota legislatif,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Menurut Fahri, jika pencoblosan dengan nama partai, maka ada ketergantungan dalam penentuan nama pejabat publik oleh partai.

Partai, lanjut Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, akan menentukan nomor urut dan keterpilihan yang sangat tinggi sekali, sehingga menyebakan wibawa mereka dalam negara akan sangat besar sekali.

“Ini sebenarnya tradisi komunis. Menurut saya, ini krisis besar yang dihadapi setiap negara dan partai politik, karena mereka tidak meneruskan tradisi dan tidak berpikir demokratis,” katanya.

Partai-partai seperti ini, kata Fahri, adalah partai yang haus kekuasaan. Di dalam benaknya yang terpikir adalah menang dan bisa berkuasa, serta tidak peduli, apakah hal itu diperoleh secara demokratis atau tidak, yang penting bisa berkuasa.

“Partai-partai ini hanya haus kekuasaan, tetapi tidak mau berpikir. Saya kira ini harus menjadi wake up call (panggilan untuk membangunkan seseorang dari tidurnya, red) bagi kita, bahwa sistem totaliter ingin di implan secara lebih permanen di dalam negara kita. Ini berbahaya sekali,” tegas Fahri.

Seperti diketahui, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, Pemilu 2024 kemungkinan akan menggunakan sistem proporsional tertutup atau memilih partai bukan caleg. Kemungkinan tersebut, saat ini sedang disidangkan di Mahkmah Konstitusi.

Saat ini sejumlah politisi mengajukan uji materi terhadap UU No. 7 tahun 2019 atau UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK untuk membatalkan pasal 168 ayat 2 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Jika MK mengabulkan gugatan itu, maka sistem proporsional daftar calon tertutup akan kembali diterapkan. Surat suara dalam pemilu hanya mencantumkan partai politik. Apabila partai politik menang dan mendapat jatah kursi, mereka berhak menentukan orang yang akan duduk di kursi itu.

Indonesia sudah menerapkan sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2004. Masyarakat memilih langsung calon anggota legislatif dengan mencoblosnya di surat suara. Sebelum Pemilu 2024, masyarakat hanya memilih partai politik.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto dari PDIP menilai sistem proporsional tertutup dapat mengurangi politik uang yang acap kali terjadi dalam kontestasi pemilu, khususnya bagi calon anggota DPR dan DPRD.

Selain itu, klaim mantan Ketua MPR RI ini, aturan mengenai sistem pemilihan itu pun telah diatur dalam Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945.

“Pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dilakukan dengan sistem proporsional daftar tertutup, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (3) UUD RI Tahun 1945,” ujar Sidarto dalam sebuah acara di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022).

Menko Polhukam Mahfud MD pun mengaku mendukung jika pemilu dikembalikan ke sistem lama, yakni masyarakat mencoblos partai politik bukan caleg, yang dikenal dengan istilah sistem proporsional tertutup.

Mahfud menyampaikan itu merespons usul PDIP yang menyarankan Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup seperti dulu.

“Saya ingin tambahkan dukungan dulu kepada PDIP salah satunya agar Pemilu itu kembali ke sistem proporsional tertutup. Kalau dikembalikan tertutup itu bagus. Diubah saja,” kata Mahfud dalam diskusi ‘Reformasi Sistem Hukum Nasional’ yang digelar PDIP, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Pemerintah Perlu Ekstra Hati-hati, Karena Resesi Akan Lebih Banyak Didorong Oleh Faktor Non Ekonomi

Anis Matta, Anthony Budiawan, Arah Baru Indonesiia, Fuad Bawazier, gelora talk, Gunawan Tjokro, Kenaikan Harga Komoditas, Krisis Ekonomi, Partai Gelora Indonesia, resesi ekonomi, Windfall

Partaigelora.id – Pemerintah diminta ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan, terutama dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif, karena akan berdampak serius pada perekonomian.

Sikap kehati-hatian ini, akan menghindarkan Indonesia dari jeratan jurang resesi atau krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 1998 lalu.

“Kita masih tertolong dengan adanya windfall, keuntungan kenaikan harga komoditas. Tapi komoditas ini, tidak dalam kendali kita, setiap saat bisa pergi,” kata Anis Matta dalam Gelora Tak bertajuk ‘Ancaman Resesi Global Mengintai, Bagaimana Indonesia Menghadapinya?’, Rabu (20/7/2022) sore.

Menurut Anis Matta, ekonomi Indonesia saat ini tidak benar-benar aman dari resesi. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pembelaan diri sekedar memberikan rasa aman kepada publik, bahwa Indonesia tidak akan terkena Resesi.

“Jauh sebelum krisis ekonomi tahun 1998 meledak, kita selalu mendengar satu mantra dari para ekonom, bahwa fundamental ekonomi kita kuat. Tapi kenyataannya, kita terkena krisis dan tiba-tiba mantra-mantra itu hilang,” ujar Anis Matta.

Upaya itu, kata Anis Matta, saat ini dicoba diulangi lagi oleh pemerintah sekarang dengan mengatakan, bahwa potensi Indonesia kecil terkena resesi.

“Apakah mantra itu, sama yang kita baca sekarang atau tidak, nanti kita lihat, karena krisis punya cara kerja sendiri. Tapi yang kita saksikan setiap hari, adalah wajah-wajah publik yang semakin galau, semakin frustrasi dan semakin kehilangan harapan,” katanya.

Anis Matta menegaskan, krisis berlarut saat ini akan terus membuat ledakan dan benturan demi benturan yang tidak terduga. Benturan ini akan menciptakan pecahan-pecahan peristiwa besar.

Krisis ekonom saat ini, lanjutnya, selain memilliki sifat sistemik juga dipengaruhi banyak faktor geopolitik seperti perang supremasi antara Amerika Serikat-Rusia, yang berdampak pada harga komoditas secara global.

“Banyak negara mengalami goncangan yang politik yang luar biasa akibat krisis ekonomi. Persoalan kita sebagai bangsa pada sisi konflik supremasi ini, kita sangat mungkin bisa menjadi collateral damage,” tandasnya.

Karena itu, Anis Matta berharap pemerintah mampu membaca arah krisis secara global, seperti kemana arah selanjutnyna dan dimana titik aman Indonesia agar tidak menjadi collateral demage.

“Dalam konteks ini, Partai Gelora meminta pemerintah membaca situasi kita secara lebih lengkap dalam pengelolaan situasi makro dengan tidak membenarkan pemborosan anggaran dalam belanja kita. Itu satu kesalahan yang sangat besar,” tegasnya.

Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini sedang menuju resesi. Indikasinya, inflasi tinggi, harga-harga melonjak dan utamanya harga komoditas dunia.

“Indonesia bergantung pada The Fed (Bank Sentra AS) untuk penentuan suku bunga. Sehingga pemerintah harus waspada apabila suku bunga dinaikkan, karena akan berpengaruh pada pelemahan rupiah dan harga komoditas yang menurun. Tentu ini, akan sangat menyulitkan kembali bagi Indonesia,” kata Anthony.

Hal senada disampaikan Fuad Bawazier, Menteri Keuangan RI Tahun 1998. Fuad menilai perekonomian nasional masih terasa nyaman karena diuntungkan faktor eksternal yakni kenaikan harga komoditas dunia.

“Kalau ini kemudian jatuh harganya, bagaimana? dan kemungkinannya pasti ada, bisa akhir atau awal tahun 2023 bisa saja. Kalau ini terjadi, semua akan drop, bakal kalang kabut,” kata Fuad.

Fuad berharap pemerintah segera membenahi pengeluaran yang tidak perlu atau tidak penting, karena akan membebani APBN seperti proyek pembanguna Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kerata Api Cepat Jakarta Bandung dan lain-lain.

“Kita juga harus mendorong kemandirian pangan, banyak sekali sawah berubah fungsi menjadi lahan komersial. Impor beras memang tidak terdengar kuat, namun permintaan gandum sebagai bahan pangan pengganti beras cukup tinggi. Intinya kita meningkatkan kemampuan internal terlebih dahulu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunawan Tjokro mengatakan, pengusaha optimis bisa melewati kondisi sulit atau krisis. Hal ini, dengan jalan merespon dengan pengetatan pengeluaran dan meningkatkan kapasitas peluang pemodalan dari perbankan.

“Kami ini modalnya optimis, bahkan saat krisis ada opsi peluang pinjaman malah kita optimalkan. Terpenting cash flow terus berjalan,” kata Gunawan.

Bagi pengusaha, lanjut Gunawan, dampak krisis terjadi dari konsumen menahan konsumsinya. Kemudian juga disikapi pengusaha dengan menahan atau menunda capex nya dan fokus pada pengeluaran rutin terlebih dahulu.

“Sebab kalau masuk resesi, cash flow berantakan, akan sangat membahayakan,” terangnya.

Gunawan lantas menceritakan pengalamanya saat terjadi krisis tahun 1998 silam. Saat itu, permintaan konsumen anjlok hanya tinggal sekitar 20 persen.

“Karena mampu menahan pengeluaran, kita malah mengambil alih tiga perusahaan yang sudah mau bangkrut. intinya persiapan cashflow harus baik, saat musim paceklik. Setiap krisis selalu ada kesempatan, kita juga tak boleh over reaction atau respon berlebihan. Kalau terlalu reaktif malah akan menciptakan lubang resesi sendiri,” pungkasnya.

Putusan MK Tak Lagi Independen, Fahri Hamzah: Partai Gelora akan Menjadi yang Terdepan dalam Menjaga Spirit Demokrasi

Arah Baru Indonesiia, Denny Indrayana, Disandera Politisi, Fahri Hamzah, Fajar Laksono, Jaga Spirit Demokrasi, Menjadi Terdepann, MK, Partai Gelora Indonesia, Said Salahudin, UU Pemilu

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini menjadi korban dari permainan politik, sehingga putusan yang dihasilkan tidak independen.

Hal ini setidaknya bisa dilihat dari putusan penolakan Hakim Konstitusi terhadap 30 kali gugatan uji materi (judicial review) terkait Undang-undang Pemilu yang diajukan ke MK.

“Saya tidak terlalu tertarik untuk menuntut Mahkamah Konstitusi terlalu banyak, sebab MK itu juga korban dari permainan politik sekarang,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Menyoal Putusan MK atas UU Pemilu: Pilihan Rakyat Makin Terbatas’, yang digelar secara daring, Rabu (13/7/2022) sore.

Menurut Fahri, kamar yudikatif itu seperti MK harusnya independen, bukan justru terperangkap dalam permainan politik politisi. Saat ini, lanjutnya, aktor-aktor politik yang ingin berkuasa terus telah menyandera MK.

“Makanya saya berani mengatakan, MK adalah korban, karena saya pernah menjadi politisi, tahu betul permainan politik seperti ini,” katanya.

Karena itu, kata Fahri, publik tidak bisa berharap banyak pada MK untuk memiliki kesadaran internal untuk memperbaiki dirinya, karena telah disandera politisi.

“Jadi untuk memperbaiki MK ke depan, kita perlu elaborasi definisi negarawan agar mereka tidak mudah dipengaruhi politisi,” ujarnya.

Fahri menilai MK saat ini mendesak untuk dilakukan reformasi, karena keberadaanya telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya, yakni sebagai penjaga konstitusi.

“MK sekarang perlu di reformasi. Kita ini terlalu romantis, sudah 30 kali ditolak, kalau sudah 30 kali, ya MK sudah disandera terus oleh politisi. Maka politisinya kita tumbangkan,” tegas Fahri.

Fahri mengatakan, Partai Gelora akan menjadi yang terdepan dalam menjaga spirit demokrasi. Dimana ruhnya adalah menjaga sirkulasi pergantian kepemimpinan yang lancar.

“Partai Gelora percaya spirit demokrasi yang sehat ditandai dengan lancarnya sirkulasi kepemimpinan di setiap level. Sehingga demokrasi kita tidak dikuasai oligarki. Kita perlu mengawal demokrasi yang mengedepankan substansi,” tandasnya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan hal senada. Denny menilai sepanjang tidak ada keinginan dari oligarki di Istana dan partai politik tertentu untuk merevisi UU Pemilu, karena calon presidennya yang diusung terganjal, maka MK tetap akan menolak gugatan yang diajukan.

“Indepedensi MK sudah hilang, meski sidangnya terbuka, tidak ada yang tertutup. Itu bukan jaminan tidak ada penyimpangan dan korupsi. Itu sudah terbukti, ada hakim MK yang korupsi,” kata Denny.

Denny mempertanyakan banyaknya persidangan di MK yang tidak dilakukan pembuktian, meskipun dalam peraturan dimungkinkan.

Namun, apabila Hakim Konstitusi berpandangan telah mengetahui perkaranya dan tidak perlu ada pembuktian lagi untuk memutus suatu perkara, maka asumsi tersebut sangat berbahaya.

“Terus ngapain ada MK, belum diperiksa sudah tahu sendiri hakimnya. Harusnya secara prosedural kita bisa debat panjang. Apakah sikap Hakim Konnstitusi itu negarawan, saya kira tidak,” tandas Denny Indrayana yang menjadi kuasa hukum DPD RI ini.

Jika hal itu terjadi kasus pidana atau perdata, lanjut Denny, sikap Hakim Konstitusi yang tidak menginginkan adanya pembuktian dalam suatu perkara, sangat berbahaya.

Para tersangka atau para pihak dalam kasus perdata, bisa bisa bebas dengan asumsi yang salah hakim dalam memahami hukum tanpa disertai pembuktian.

“Kita memang sedang diuji kesabaran kita dengan logika-logika yang absurd semacam ini. Langkah formalitas, argumentasi dan legalitas kita sedang diuji betul. Kita sudah revolusioner untuk 30 kali menguji ini, karena menghormati konstitusionalitas. Tapi saya khawatir pada titik-titik tertentu, kesabaran itu akan hilang,” tandasnya.

Tim Kuasa Hukum Partai Gelora untuk Judicial Review Said Salahudin menambahkan, proses pembuktian pokok permohonan dalam sidang pemeriksaan di MK tetap diperlukan, apalagi batu uji yang dijadikan dasar gugatan berbeda dengan perkara-perkara yang sudah diputus sebelumnya.

“Saya kira MK harus memenuhi hak konstitusional pemohon agar kerugian konstitusional yang ditimbulkan dapat diketahui dan dipulihkan. Ini tidak ada penjelasan sama sekali, cuman ditolak. Putusannya konfius, membingungkan” kata Said.

Selain itu, dalam gugatan Partai Gelora, MK juga tidak membantah semua argumentasi hukum yang disampaikan pemohon, termasuk soal original intent dan batu uji yang berbeda, sehingga memiliki legal standing.

“Tapi Mahkamah sudah berpakem, bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak bisa dijadikan alasan Mahkamah untuk menggeser pandanganya soal Pemilu serentak,” katanya.

Namun, apabila pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dalam proses pembuktian, ia yakin pandangan Hakim Konstitusi soal Pemilu Serentak akan berubah.

“Saat ini sedang dipertimbangkan untuk mengajukan gugatan kembali. Tapi kita bertanya-tanya, apakah paradigma MK, apakah masih sama atau tidak, kita tidak tahu, meski MK menyatakan tidak menutup peluang untuk menguji pasal ini agar bisa menggeser pandangan hukumnya secara fundamental mengenai Pemilu Serentak,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara MK RI Fajar Laksono Soeroso mengatakan, soal permohonan uji materi yang mempersoalkan keserentakan Pemilu sudah dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, seperti Putusan No.14 Tahun 2013 dan No.55 Tahun 2019.

“MK sudah punya penafsiran sendiri, bahwa pemisahan Pemilu itu inkonstitusional, sementara yang serentak itu konstitusional. Keputusan itu, sudah jelas sehingga MK tidak perlu lagi mendengar keterangan ahli dan saksi, karena sudah memiliki penafsiran soal Pemilu Serentak,” kata Fajar.

Putusan MK tersebut, kata Fajar, juga diperkuat dalam ketentuan pasal 54 UU No.7 Tahun 2020 yang memungkinkan Hakim Konstitusi tidak perlu mendengar keterangan ahli dan saksi ahli lebih lanjut, karena sudah memiliki pendirian yang jelas.

“Kita memahami apa yang disampaikan pemohon, bisa jadi kalau ahli dan saksi dihadirkan di persidangan, pandangan Hakim Konstitusi berubah, tapi bisa juga tidak berubah. Sehingga kemudian menjadi asumsi saja,” katanya.

Karena sekedar asumsi, meski ahli dan saksi dihadirkan di persidangan, jika putusannya tetap ditolak, kata Fajar, maka sama saja tidak puas seperti tidak dihadirkan dalam persidangan.

“Bagaimana membuktikan 9 Hakim itu tidak independen, karena persidangan berlangsung terbuka. MK dalam putusan soal isu konstitusional, sampai hari ini pendirianya jelas dan sudah dituangkan dalam putusan-putusan,” pungkas Fajar.

Partai Gelora Berharap MK Buka Ruang Debat di Persidangan agar Mengetahui Lebih Dalam Perkara Permohonan Gugatan

Achmad Rilyadi, Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Fahri Hamzah, Mahfuz Sidik, MK, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Pemisahan Pilpres dan Pileg, Ruang Debat

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyayangkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Partai Gelora terkait aturan keserentakan pemilihan umum dalam Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Padahal legal standing dan dasar pengajuannya diterima, tetapi Majelis Hakim menolak melanjutkan sidang dan berhenti pada pemeriksaan permohonan saja.

Sehingga kesimpulan yang dihasilkan Mahkamah bersifat premature, karena para ahli dan saksi yang diajukan Partai Gelora belum pernah diperiksa.

Apabila ahli dan saksi diperiksa, Fahri yakin pendirian Mahkamah mengenai isu pokok dengan frasa serentak sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 akan bergeser secara fundamental, terkait alasan hukumnya.

Mahkamah diyakini akan menggeser pendiriannya untuk mempertahankan norma haruslah tetap dinyatakan konstitusional, menjadi tidak konstitusional atau inkonstitusional seperti pandangan Partai Gelora.

“Itulah yang kami sayangkan setelah dua aspek ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim MK, yaitu aspek legal standing dan dasar pengajuan diterima justru majelis hakim menolak untuk meneruskan sidang dan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen permohonan,” kata Fahri dalam keterangannya, Senin (11/7/2022).

Fahri pun berharap, jika suatu saat nanti Gelora kembali mengajukan permohonan serupa, Majelis Hakim dapat membuka ruang debat di persidangan untuk mengetahui lebih dalam duduk perkara permohonan gugatan.

“Karena sekali lagi, legal standing Partai Gelora diterima, alasan permohonan dianggap baru dan belum pernah dipakai, artinya diterima, tapi sidang tidak diteruskan karena para hakim MK anggap belum perlu berubah sikap. Maka Bagaimana membuktikan kalau saksi belum diperiksa?” ujar Fahri.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, Partai Gelora tengah mempelajari kemungkinan untuk segera mengajukan kembali gugatan pemisahan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) ke MK dalam waktu dekat.

“Kami sedang mempelajari kemungkinan mengajukan gugatan kembali,” kata Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, gugatan Partai Gelora ini juga bisa menjadi alternatif atas gugatan presidential threshold 0%, yang kerap ditolak MK karena lantaran tidak memiliki legal standing dan lain-lain.

“Pada prinsipnya Partai Gelora ingin memastikan presiden yang dicalonkan berdasarkan pada suara rakyat yang mewakili pikiran dan perasaan hari ini, bukan yang kedaluwarsa,” katanya.

Partai Gelora juga bertujuan memberi peluang bagi lahirnya pemimpin baru di tengah krisis berlarut saat ini.

“Ini sangat merugikan kami sebagai partai politik dan rakyat sebagai pemilik suara. Penolakan MK atas gugatan tersebut prematur dan membingungkan,” tegas Anis Matta.

Seperti diketahui, MK menolak permohonan judicial review nomor perkara: 35/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Gelora yang diwakili oleh Muhammad Anis Matta, Mahfuz Sidik.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (7/7/2022).

Dalam putusannya, MK menolak gugatan Partai Gelora yang menguji Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu.

MK menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 167 Ayat (3) UU Pemilu berbunyi, “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.

Sedangkan Pasal 347 Ayat 1 UU Pemilu menyatakan, “pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”.

Menurut MK, Partai Gelora mempersoalkan frasa “serentak” dan memohon waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama.

Namun, MK berpandangan, permohonan itu sama saja mengembalikan model penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, dan 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah.

“Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa ‘serentak’, sehingga norma Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional,” tulis putusan tersebut.

Rakyat Lelah dengan Pembelahan, Anis Matta: Kita Perlu Pemimpin Pemersatu

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Gerakan Lawan Polarisasi dan Politik Identitas, Gianie, Ismail Fahmi, Jualan Politik, Jualann Polarisasi, Musni Umar, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Pemimpin Pemersatu, Pilpres, Politik Identitas, Poralisasi, Rusak Demokrasi

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, jualan polarisasi adalah jualan politik paling menguntungkan dalam jangka pendek, akibat maraknya politik identitas.

Karena itu, isu polarisasi di masyarakat memang sengaja dikapitalisasi oleh partai-partai politik yang memiliki ideologi kuat. Padahal polarisasi bisa berdampak langsung dengan disintegrasi, terlebih pada kondisi krisis saat ini.

“Polarisasi ini adalah jualan politik yang paling menguntungkan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, tidak memberikan literasi, pendidikan politik dan demokrasi yang baik kepada masyarakat,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Polarisasi Politik Pemilu 2024: Akankah Kembali Berulang?, Rabu (29/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, dalam situasi krisis berlarut saat ini yang dibutuhkan adalah politik pemersatu, bukan politik identitas. Sebab, polarisasi justru akan memperparah krisis dan membuat pemerintahan semakin tidak efektif, serta tidak mampu menangani krisis.

“Kita baru memasuki suatu masa pembelajaran demokrasi yang relatif tidak terlalu lama, apabila kita masukkan isu masalah polarisasi ke dalam krisis global sekarang, terutama krisis ekonomi, kita punya suatu masalah yang lebih eksistensial, yaitu ancaman disintegrasi, walau sekarang mungkin levelnya belum terlihat sampai ancaman disintegrasi secara langsung. Jadi jualan polarisasi dalam pemilu sangat merusak bangsa,” tegasnya.

Anis Matta menilai, rakyat sudah lelah dengan kondisi pembelahan yang terjadi selama ini, sehingga perlu segera diakhiri. Apalagi beban hidup masyarakat sehari-hari sudah semakin berat saat ini, akibat ancaman inflasi global..

“Kalau dibakar lagi dengan pembelahan, bisa terjadi revolusi sosial di masyarakat. Karena itu, kita perlu melahirkan pemimpin pemersatu. Rakyat sudah lelah dengan pembelahan,” ujar Anis Matta.

Partai Gelora, kata Anis Matta, mengajak semua pihak untuk melawan upaya dari partai politik atau kelompok tertentu yang memiliki ideologi kuat, yang masih menjadikan isu polarisasi dan politik identitasnya sebagai jualan politiknya di Pemilu 2024.

“Mari sama-sama kita melakukan gerakan melawan polarisasi. Tujuan pendirian Partai Gelora antara lain untuk mengakhiri kegaduhan akibat isu polarisasi dan politik identitas,” tegas Anis Matta.

Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar meminta para akademisi dan cendekiawan mulai memberikan narasi-narasi yang mencerahkan dan membesarkan hati kepada masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa optimisme.

“Tapi kita juga harus memilih pemimpin terbaik, bukan pemimpin pencitraan. Dari 250 juta penduduk Indonesia, masa enggak ada yang terbaik. Kita jangan terjebak politik pencitraan dan akhirnya kita menyesal, karena salah memilih pemimpin,” kata Musni Umar.

Musni Umar mengapresiasi upaya Partai Gelora dalam memperbaiki situasi dan kondisi bangsa dengan tidak ikut-ikutan memproduksi politik identitas. Bahkan berusaha keras untuk mengakhiri polarisasi di masyarakat yang sudah terjadi sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

“Saya kira Partai Gelora akan mendapatkan simpati dari masyarakat, karena ingin memperbaiki negeri ini, sebagaimana yang kita ingin juga. Kita berharap Partai Gelora bisa melakukan perubahan besar,” kata Sosiolog ini.

Founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengajak para akademi, aktivis dan pihak-pihak yang konsen ingin menangkal politik identitas dan polarisasi dengan membentuk klaster baru, klaster ketiga di luar klaster kiri (cebong) dan kanan (kampret).

“Klaster ini bisa menjadi solusi, mengurangi polarisasi dan menekan anti politik identitas. Ketika ada politik identitas, kita bongkar di sini. Ini seperti klaster matahari, kita buat menjadi terang, sehingga para buzzer tidak bisa sembunyi lagi dalam kegelapan,” kata Ismail Fahmi.

Selama ini, kata Fahmi, karena tidak memiliki klaster tersendiri, ia mengaku kerap diserang oleh buzzer cebong dan kampret apabila membongkar sesuatu yang berkaitan dengan mereka.

“Mudah-mudahan Pak Anis Matta bisa mensupport hal ini. Klaster ketiga ini merupakan solusi taktis untuk mengakhiri politik identitas dan polarisasi,” kata Founder Drone Emprit.

Peneliti Litbang Kompas Gianie menilai, kekhawatiran terjadinya polarisasi dan politik identitas akan berlanjut pada pada 2024 sangat mungkin terjadi.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Litbang Kompas satu bulan lalu, dimana gejalanya mulai menunjukkan peningkatan ekskalasi.

“Sehingga perlu ada gerakan bersama bersama, baik masyarakat, pemeritah, partai politik dan dari media juga sebagai pilar keempat demokrasi untuk bersama-sama untuk meningkatkan literasi, mengakhiri pembelahan saat ini,” kata Gianie.

Gianie berharap semua pihak saat ini bisa menyuguhkan narasi yang mempersatukan, meningkatkan keakraban dan merangkul semua pihak dengan program-program yang mereka buat.

“Tokoh-tokohnya harus mempersatukan atau meningkatkan keakraban sekarang. Sementara program-program yang dibuat harus merangkul semua kalangan, bukan hanya untuk pendukungnya saja. Dan Media juga harus memberitakan hal-hal yang benar, bukan sebaliknya, ” pungkas Gianie.

Partai Gelora Bakal Ajukan Anis Matta sebagai Capres Apabila Gugatan di MK Dikabulkan

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, capres, Judicial Rewiew, Manuver Koalisi, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Pemisahan Pilpres dan Pileg, pilpres 2024

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonensia Anis Matta mengaku heran terhadap manuver partai politik (parpol) tertentu yang tidak mencalonkan pimpinan atau kadernya sendiri sebagai calon presiden (capres), tapi justru ingin mencalonkan orang lain.

Padahal parpol tersebut, memiliki tiket untuk mengajukan capres di Pilpres 2024 mendatang. Manuver seperti ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik, karena hanya sibuk jualan tiket capres agar bisa berkuasa lagi.

“Harusnya yang diajukan pimpinannya sendiri atau kadernya sendiri sebagai capres, bukan orang lain. Saya justru lebih respect, misalnya terhadap sikap PDIP dan PKB yang mau mencoba mengajukan pimpinan atau kadernya sendiri seperti Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022).

Menurut Anis Matta, sikap PDIP dan PKB tersebut perlu dicontoh oleh parpol lain, meskipun berdasarkan survei elektabilitas Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar, masih rendah dibandingkan capres lainnya.

“Tapi dengan mengajukan pimpinan sendiri atau kader sendiri, maka mesin partai akan bergerak. Kader akan merasa confident (percaya diri), karena partai mengajukan capresnya sendiri. Tapi kalau koalisi-koalisi ini, tujuannya hanya mau menjual tiket capres saja,” katanya.

Karena itu, Anis Matta heran terhadap sikap parpol yang memiliki kursi cukup, tapi justru berpikir untuk mencalonkan orang lain, bukan mencalonkan pimpinan atau kader mereka sendiri.

“Dengan sibuk bermanuver menjual tiket capres saja, menurut saya partai politik tersebut telah merusak sistem perpolitikan kita. Mereka telah merusak fungsi dasar dari pendirian partai politik itu sendiri, karena yang ada dipikiran mereka adalah politik transaksional,” tegasnya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak akan terlibat hiruk pikuk pembentukan koalisi dan pengusulan capres di Pilpres 2024 mendatang. Pada prinsipnya, Partai Gelora akan mengajukan pimpinan atau kadernya sendiri sebagai capres di Pilpres 2024.

“Partai Gelora masih menunggu keputusan judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan antara Pilpres dan Pemilihan Legislatif. Jadi kita tidak akan ikut-ikutan dalam manuver pembentukan koalisi,” katanya.

Jika judicial review Partai Gelora dikabulkan MK, maka parpol yang bisa mengajukan capres adalah parpol yang memiliki kursi atau gabungan suara parpol hasil Pemilu 2024, bukan Pemilu 2019 lalu.

Dengan demikian, kata Anis Matta, pembentukan koalisi saat ini seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Semut Merah, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau koalisi-koalisi lain saat ini menjadi tidak berarti.

“Kalau gugatan Partai Gelora diterima, maka Partai Gelora akan berjuang keras di Pemilu di 2024 untuk mendapatkan kursi. Partai Gelora siap memajukan capresnya sendiri, dari pimpinan sendiri atau kadernya sendiri sebagai capres. Saya siap maju sebagai capres,” tegas Anis Matta.

Sign In

Tag: Arah Baru Indonesiia