demokrasi Archives – Partai Gelora Indonesia

Fahri: Elit Politik di Indonesia tidak Tunjukkan Keseriusan Berdemokrasi

arah baru indonesia, demokrasi, Fahri Hamzah, gelora indonesia

Partaigelora.id – Wakil Ketua Parta Gelora Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, elit politik di Indonesia sekarang ini tidak menunjukkan keseriusan berdemokrasi.

Kondisi ini terjadi karena telah terlalu lama Indonesia dikungkung sistem politik kerajaan sekaligus mengalami masa kolonialisme imperialisme.

“Cita rasa, kebebasan, melemah, dan harus mengikuti maunya negara yang sedang terjadi di Indonesia,” kata Fahri dalam diskusi virtual ‘Demokrasi Indonesia di Simpang Jalan?’ yang diselenggarakan Moya Institute di Jakarta, Jumat (5/3/2021) petang.

Menurut Fahri, demokrasi di Indonesia sedang melemah karena oposisinya minim. Peran oposisi di DPR sebenarnya ada, namun, peran ini tidak dijalankan karena patut diduga begitu menyatu dengan pemerintahan. “Kecenderungan ikut maunya negara,” katanya.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai partai politik (parpol) yang menempatkan wakilnya di parlemen seolah berhenti menjadi industri berpikir.

Kebanyakan elite parpol, baik ketua umum, sekretaris jenderal, hingga pimpinan Fraksi di DPR tidak lagi menawarkan pemikiran segar. Malah telah menjelma menjadi mesin kekuasaan.

“Melihat parpol sekarang, demokrasi kita di persimpangan jalan,” tandas Fahri.

Pengamat politik sekaligus Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Prof Komaruddin Hidayat, mengungkapkan, proses demokrasi di Indonesia terasa terlalu mengikat dan normatif, karena menerapkan referensi dari Barat.

“Jadinya, demokrasi di Indonesia lebih dekat ke informasi untuk mempengaruhi opini masyarakat, jadi market. Informasi bertemu dengan realitas masyarakat yang pluralis dan religius membuat kadang sinkron, kadang benturan,” ujar Komaruddin.

Kemudian, Direktur Eksekutif NetGrit dan mantan Komisioner KPU Ferry Kurnia menuturkan, bila merujuk pada indeks demokrasi, Indonesia masih belum memberikan harapan baik. Sebab, hanya memiliki skor 65.

Realita tersebut, bagi Ferry, di satu sisi membuat demokrasi Indonesia telah terlaksana, namun juga masih muncul kontraproduktif. Bahkan, berdasarkan indeks demokrasi tersebut, Ferry membandingkan kualitas demokrasi Indonesia yang di bawah Timor Leste, Malaysia, serta Filipina.

Sedangkan diplomat senior, Prof Imron Cotan menilai, Indonesia masih belajar berdemokrasi. Sehingga jangan berharap bisa menjadi jawaban atas masalah yang terjadi belakangan ini. “Itu over expectation,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Australia pada 2003-2005 ini.

Demokrasi di Indonesia, lanjutnya, tidak bisa disamakan dengan sistem politik berbasis Washington consensus dengan analogi one man one vote. Basis politik Indonesia adalah Pancasila, melalui musyawarah mufakat.

Dikatakan, poin penting demokrasi adalah mencapai masyarakat yang sejahtera. Caranya, dengan mengimplementasikan pasal 33 dan 34 UUD 1945. Yaitu, tentang tata kelola Sumber Daya Alam di Indonesia, dan fakir miskin menjadi tanggung jawab negara.

Mahfuz Sidik : Kehadiran Partai Gelora Diperhitungkan di Pilkada 2020, 135 Dukungan Diteken

demokrasi, gelora, gelora indonesia, indonesia, Mahfuz Sidik, Partai Digital, partai gelora, Partai Gelora Indonesia, politik, Rilis, Rilis terbaru, Sekjen Gelora, Update

JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton saja dalam ajang kontestasi Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, meski belum memiliki kursi di DPRD.

Partai Gelora telah menandatangani 135 dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik itu, untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Dengan 135 dukungan itu, maka Partai Gelora mengikuti 50 persen pilkada dari 270 Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Kita tidak bicara menang atau kalah, tetapi sebagai partai baru, Partai Gelora mengikuti 135 pilkada. Ini mengindikasikan kehadiran Partai Gelora diperhitungkan di konteks pilkada,” kata Sekretaris Jenderal DPN Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangan di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Menurut Mahfuz, banyak calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2020, berkomunikasi dengan Partai Gelora agar ikut dalam koalisi partai-partai pendukung, meskipun tidak berpengaruh terhadap syarat pencalonan kepala daerah dalam Pilkada.

“Tetapi Partai Gelora tetap diharapkan oleh para calon kepala daerah dan koalisi partai pendukung. Kita akan all out, kita sudah perintahkan DPW, DPD dan kader untuk memenangkan 135 pilkada,” katanya.

Mahfuz mengatakan, 135 dukungan itu terdiri dari 7 pemilihan gubernur (pilgub), 37 pemilihan walikota dan 91 pemilihan bupati. Dari 135 Pilkada tersebut, Partai Gelora berkoalisi dengan berbagai partai politik, termasuk dengan PKS.

Adapun tujuh pilgub yang diikuti adalah pemilihan gubernur di Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara. Sementara di pemilihan gubernur Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Partai Gelora absen.

Dukungan Partai Gelora antara lain diberikan kepada pasangan Nasrul Abit -Indra Catri di Pilgub Sumbar yang disokong oleh Partai Gerindra.

Di Pilkada Kota Makassar, Partai Gelora bersama Partai Nasdem, Gerindra dan PBB mendukung pasangan Mohammad Ramdhan Pamanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma).

Di Pilkada Kota Tangerang Selatan, Partai Gelora mendukung pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan yang didukung Partai Golkar dan PPP.

Kemudian di Pilkada Sumbawa, Partai Gelora mendukung pasangan Nurdin Ranggabarani-Burhanuddin Jafar Salam disokong Partai Demokrat dan PPP

Sementara di Pilkada Solo, Partai Gelora mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso yang didukung PDIP.

“Partai Gelora menilai putra sulung Presiden Jokowi, Gibran berpotensi memenangi Pilkada Solo,” katanya.

Partai Gelora juga mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby A Nasution di Pilkada Kota Medan yang berpasangan dengan Aulia Rahman.

“Pasangan Bobby-Aulia yang didukung PDIP, Gerindra, Nasdem, PPP, PAN PSI dan Hanura juga memiliki potensi besar memenangi Pilkada Medan,” katanya.

Sedangkan di Pilkada Kabupaten Rokan Hulu, Partai Gelora berkoalisi dengan PKS, Gerindra, PDIP, Demokrat, Hanura dan Nasdem mendukung pasangan Sukiman-Indra Gunawan.

Koalisi dengan PKS juga terjadi di Pilkada Kota Surabaya. Partai Gelora bersama PKB, Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PPP dan Nasdem mendukung pasangan bersama Machfud Arifin-Mujiaman.

Namun di Pilkada 2020, Partai Gelora tidak hanya mendukung pasangan calon yang didukung partai politik saja sebagai pengusungnya, tetapi juga mendukung pasangan calon independen atau perseorangan.

“Hal itu terjadi antara lain di Pilkada Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Pilkada Kabupaten Jember, Jawa Timur. Partai Gelora mendukung calon independen,” ungkap Mahfuz.

Di Pilkada Tanjungbalai, Partai Gelora mendukung pasangan independen, Ismail-Afrizal Zulkarnain dan di Pilkada Jember mendukung pasangan independen Faidah-Dwi Arya Nugraha Oktaviano.

***

Disebut ‘Berguguran di Jalan Dakwah’, Ini Jawaban Tegas Anis Matta

Anis Matta, demokrasi, gelora, gelora indonesia, indonesia, ketua umum, ketum, narasi, Partai Digital, partai gelora, talkshow

JAKARTA – Pada Kamis (10/9/2020) lalu, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menjadi narasumber di acara Ngeshare (Ngaji Syar’ie) bareng Ustadz Fahmi Salim.

Di ujung acara, Ustadz Fahmi Salim menanyakan pertanyaan tentang sebutan ‘Yang Berguguran di Jalan Dakwah’, yang kerap dituduhkan kepada mantan Presiden PKS Anis Matta dkk, karena sudah meninggalkan atau keluar dari Partai Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Bagaimana pak Anis jika disebut orang yang berguguran di jalan dakwah?” tanya Ustadz Fahmi Salim.

Anis Matta menjawab,”Saya tidak pernah men-sakralkan lembaga. Saya dulu bergabung dengan PKS semata-mata karena Cita-cita. Cita-cita yang sama juga yang membuat saya mendirikan Partai Gelora, ketika saya merasa bahwa di tempat yang lama cita-cita ini, tidak bisa kita wujudkan.”

Menurut dia, tidak boleh ada upaya untuk men-sakralkan sebuah lembaga, apalagi itu organisasi politik dengan cara membatasi perbedaan pendapat dalam perjuangan.

Sebab, organisasi tersebut adalah sarana untuk mencapai tujuan, meskipun cara yang dilakukan berbeda-beda.

“Sebenarnya kita ada jebakan besar bagi kaum Islamis (Harakah Islam) yaitu Sakralisasi Lembaga atau taqdisul wasail (meng-qudus-kan sarana). Janganlah kita mengubah apa yang merupakan sarana (lembaga/organisasi/partai) menjadi tujuan. Itu tidak boleh,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020).

Anis Matta menilai, perbedaan pendapat dalam sarana perjuangan adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika melihat-lihat sejarah, maka perbedaan pendapat juga terjadi di masa Khulafaur Rasyidin.

Tetapi perbedaan pendapat yang terjadi di PKS, tidak se-dahsyat yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin yang melahirkan serangkaian perang.

“Kalau kita kan lebih kecil dari situ. Jadi, sebenarnya saya tidak terganggu dengan istilah-istilah ‘Yang Berguguran di Jalan Dakwah’, karena itu penempatan yang salah,” katanya

Anis Matta menegaskan, mensakralkan sarana perjuangan adalah bahaya besar bagi umat Islam dalam mencapai tujuan bernegara.

“Dan salah satu yang perlu saya garis-bawahi tebal adalah: mensakralkan sarana adalah bahaya besar yang mengancam kaum Islamis. Pada dasarnya yang lebih penting bagi kita, adalah pertanggungjawaban pribadi kita kepada Allah SWT,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia menegaskan, Indonesia sebagai bangsa saat ini sedang menghadapi masalah besar krisis berlarut akibat pandemi Covid-19.

Sehingga tidak perlu berpikir untuk mensakralkan lembaga atau organisasi. Sebaliknya, justru harus berpikir bagaimana mencari solusi atau jalan keluar dari krisis berlarut saat ini.

“Kita ini sedang menghadapi masalah besar, jangan dihadapi dengan otak kecil,” sindir Anis Matta.

***

Banyak Tayangkan ‘Omong Kosong dan Orang-orang Konyol’, Fahri: TV Lebih Baik Bantu Memulai Revolusi Pendidikan

corona, covid-19, demokrasi, dpr, fahri, Fahri Hamzah, gelora, gelora indonesia, mantan, Mendikbud Nadiem Makarim, Nadiem Makarim, nasional, pandemi, partai, Partai Digital, partai gelora, pendidikan, politik, tv, tv pendidikan, waketum, wakil ketua, wakil ketua umum

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengkritik tayangan TV selama pandemi Covid-19 yang lebih banyak menyiarkan soal omong kosong, orang tertawa tidak jelas, serta orang-orang yang berakting konyol tidak jelas.

Akan lebih baik TV membantu masyarakat memulai revolusi pendidikan, karena Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat ini tengah kebingungan melaksanakan efektifitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

“Ini TV menyiarkan omong kosong, orang-orang ketawa gak jelas dan orang-orang konyol akting gak kelas. Padahal lagi rugi TV-nya, mendingan bantu rakyat memulai revolusi pendidikan,” kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020).

Fahri Hamzah lantas membandingkan kualitas penyiaran TV di Tanah Air dengan TV di negara maju. TV di negara maju, katanya, lebih menonjolkan sisi edukasi atau pendidikan. Sementara tayangan di TV Indonesia lebih banyak mengumbar aksi sadis, lucu, orang berjoget, atau kesedihan.

“Saya tuh nonton TV negara-negara maju. Memang isi-nya pendidikan semua. Tapi TV kita isinya kalau gak sadis ya lucu, atau joget, atau sedih. Pagi diajar nangis, malam diajar ketawa. Ampun deh pendidikan bangsa ku! Ini kan ada Corona! “ ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai, ada kemubaziran dalam media pendidikan Indonesia. Sebab, semua izin frekuensi pada setiap TV diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehingga di tengah masa pandemi dan krisis seperti sekarang, ‘revolusi mental’ tetap dapat dijalankan oleh TV melalui tayangan yang mendidik, bukan diisi hal-hal yang tidak jelas dan konyol.

“Mubazir saja medium ‘public education’ kita. Dan semua ijin frekuensi diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Seharusnya, Mendikbud Nadiem Makarim dalam membuat kebijakan bisa manfaatkan TV nasional maupun lokal untuk menyiarkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Untuk konten pendidikannya, kata Fahri, dapat diambil dari YouTube atau dicari di Google.

“Daring kan juga bisa pakai studio tv lokal. Ada lah caranya. Masak sih kita kehabisan akal,” ujarnya.

Fahri kemudian menyoroti kebijakan Nadiem soal program kuota internet gratis hingga pembelian gadget atau gawai untuk peserta didik yang menjalani PJJ (pembelajaran jarak jauh) di masa pandemi Covid-19, dinilai tidak mendidik dan memboroskan anggaran negara.

Selaku Mendikbud, mestinya Nadiem meminta lembaga penyiaran seperti stasiun TV untuk menyiarkan konten pendidikan hingga 50 persen.

“Pak Nadiem Makarim yth, dari pada sampeyan sibuk beli gadget dan pulsa mendingan wajibkan semua TV untuk menyiarkan acara pendidikan sampai 50%. Layar Tv sudah ada di rumah penduduk tapi siarannya alamakkkk!” tegas Fahri.

Menurut Fahri, mayoritas keluarga di Indonesia sudah memiliki TV daripada gadget dan kuota internet , yang bisa dimanfaatkan menjadi ruang belajar. “Ayolah cerdas dikit (Mendikbud Nadiem Makarim, red) kenapa bikin kebijakan,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Ini.

Seperti diketahui, untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah dari rumah yang berlangsung selama pandemi Covid-19 membuat kebijakan pembagian kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.

Belakangan Kemendikbud tidak hanya menggelontorkan anggaran besar untuk kuota internet gratis bagi siswa yang terpaksa harus belajar daring, tetapi juga membolehkan sekolah membeli gawai, tablet atau alat komunikasi sejenis dan boleh dipinjamkan kepada siswa yang tak memilikinya. ***

Sign In

Tag: demokrasi