#Fahri Hamzah Archives – Partai Gelora Indonesia

Fahri Hamzah Minta MK Buat Putusan Tolak Sistem Proporsional Tertutup

#Fahri Hamzah, #Fahri Hamzah#SriWulandarie, Fahri Hamzah, Pemilu 2024, Proporsional Terbuka, Tolak Proporsional Tertutup

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan beberapa kader partai politik dan perseorangan warga negara yang menginginkan kembali ke sistem proporsional tertutup dalam putusannya.

Mereka menginginkan kembali pemberlakuan sistem proporsional tertutup di dalam Pemilu 2024. Saat ini, MK masih menyidangkan gugatan tersebut, dengan mendengarkan keterangan banyak organisasi yang menjadi pihak terkait dan keterangan para ahli.

Fahri Hamzah menegaskan, sistem proporsional terbuka jauh lebih baik daripada sistem proporsional tertutup. Sebab, dengan proporsional terbuka semua calon legislatif (caleg) akan bertempur atau berdarah-darah.

Tetapi, jika menggunakan proporsional tertutup, caleg tidak bertempur, tinggal terima jadi saja berdasarkan nomor urut, karena kedekatannya dengan petinggi parpol.

“Makanya saya berharap semoga sistemnya terbuka, biar semua caleg tempur,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (15/5/2023).

Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2009-2014 yang kini maju sebagai caleg Partai Gelora dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini mengaku, sangat terharu menyaksikan perjalanan kawan-kawan di seluruh Indonesia dalam menyukseskan pendaftaran caleg Pemilu 2024.

Mulai, dari persiapan sampai menunggu surat KPUD untuk menuntaskan pemeriksaan perbaikan berkas yang telah diverifikasi.

“Saya sangat terharu menyaksikan kawan-kawan ‘Sahabat Gelora’, yang bertekad mensukseskan pendaftaran caleg. Mereka bermalam di KPU sampai perbaikan selesai. Karena hanya dikasih waktu 2×24 jam,” katanya.

“Alhamdulillah, akhirnya Partai Gelora Indonesia telah mendaftarkan seluruh calon legislatornya dan diterima oleh KPU se-Indonesia,” imbuh Fahri.

Partai Gelora sendiri Indonesia secara resmi menyerahkan daftar bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Minggu (14/5/2023) malam.

Partai Gelora mendaftarkan 15.587 bacaleg untuk semua daerah pemilihan (dapil) pusat (DPR), DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten se-Indonesia. Pendaftaran bacaleg Partai Gelora tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik.

Saat pendaftaran bacaleg, Mahfuz Sidik sempat menyindir soal isu perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup selama empat bulan ini, yang mempengaruhi minat orang untuk mendaftar sebagai caleg, terutama di kota/kabupaten.

“Kami dari Partai Gelora sangat berkeinginan dan berharap agar sistem proposional terbuka ini tetap seperti sekarang ini untuk untuk pemilu 2024,” kata Mahfuz.

Partai Gelora pun harus menyakinkan calon anggota dewan yang ingin mendaftar sebagai bacaleg, bahwa Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, bukan proporsional tertutup.

Ketika bisa diyakinkan, baru mereka berbondong-bondong mendaftar menjadi bacaleg ke Partai Gelora, lonjakannya hingga mencapai 40 persen dalam seminggu terakhir.

“Jadi ini sebenarnya taruhan yang berbahaya bagi kami, karena harus diiringi dengan doa setiap malam agar tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ini,” katanya.

Dalam sidangnya, Senin (15/5/2023), Ketua MK Anwar Usman MK tegas menepis lembaganya sengaja mengulur-ulur sidang. MK membantah memperlambat memutus gugatan sistem proporsional terbuka.

“Ada beberapa pihak yang menyatakan MK seolah-olah sengaja lambat untuk memutuskan. MK tidak mungkin memutus tanpa mendengar para pihak tidak menggunakan haknya,” ujar Anwar Usman.

S E L E S A I

Terima kasih atas kerja sama dan pemuatan beritanya

GELORA MEDIA CENTRE DPN PARTAI GELORA INDONESIA

Fahri Hamzah Minta Kebijakan Penanganan Covid-19 Konsisten dan Tak Membingungkan

#Fahri Hamzah, arah baru indonesia, covid-19, partai gelora, rina adeline, rumpi gelora

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 masih membingungkan. Sehingga berakibat terjadinya lonjakan kasus tanpa bisa diantisipasi dan dicegah.

Pernyataan Fahri tersebut antara lain menyinggung soal kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik beberapa waktu lalu, dan penerapan pemberitahuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro tanpa implementasi dan pengawasn protokol kesehatan yang ketat, sehingga masyarakat abai.

“Orang pusat ini yang paling berat bikin bingungnya itu loh. Coba agak tertib sedikit omongan dan kebijakannya,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021).

Karena itu, Fahri mengkritik langkah atau kebijakan pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, yang belum bisa menunjukan penurunan kasus Corona. “Pemerintah selama ini, kerap kali membingungkan,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengaku tidak heran bila kemudian terdapat masyarakat yang tak patuh dengan kebijakan dari pemerintah terkait Covid-19 ini.

“Rakyat pasti mau ikut kalau jelas. Kalau nggak jelas ya orang demo,” kata Fahri seraya berharap agar pemerintah bisa lebih menitikberatkan fokus utamananya saat ini untuk penaganan Covid-19.

Partai Gelora Indonesia sendiri akan mengupas habis soal lonjakan kasus Covid-19 di tanah air dengan menghadirkan narasumber dr.Rina Adeline Sp.MK,.M.Kes, ABAARM, dokter spesialisi mikrobiologi klinik dalam acara ‘Rumpi Gelora’ (Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia Partai Gelora) pada Jumat (25/6/2021) petang ini.

Dr Rina Adeline mengatakan kasus positif Covid-19 di Indonesia yang grafiknya terlihat mendaki pada Juni 2021, bisa dikatakan positive rate-nya diatas 50%.

“Artinya jika ada 2 orang yang melakukan swab, pasti 1 orangnya positive. Pada Rabu, 23 Juni 2021 pertambahan angka positive mencapai 15.308 pasien per hari,” kata dr Rina Adeline.

“Bagaimana kita menghadapi menghadapi kondisi seperti ini Ikutilah diskusinya dalam acara Rumpi edisi 10 ‘Awas Covid-19 Mengganas’,” ujarnya.

Pemerintah memperbarui data penanganan virus Corona di Indonesia, dari hari ke hari semakin mengganas. Ada 20.574 kasus Covid-19 yang dilaporkan pada Kamis (24/6/2021).

Total kasus Covid-19 di RI yang ditemukan sejak Maret 2020 sampai hari ini sebanyak 2.053.995 kasus. Dari jumlah tersebut, 171.542 sebanyak merupakan kasus aktif.

Kemudian, 9.201 pasien positif Corona dinyatakan, sehingga total kumulatif pasien yang telah sembuh berjumlah 1.826.504 orang.

Selain itu, sebanyak 355 pasien Covid-19 di Indonesia pada Kamis (24/6/2021) meninggal dunia. Total kumulatif pasien yang meninggal dunia berjumlah 55.949 orang.

Pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19. Masyarakat diminta berdisiplin memakai masker, rajin mencuci tangan memakai sabun, dan menjaga jarak.

Agar tak Bebani Keuangan Negara, Fahri Hamzah Usulkan Garuda Indonesia Dijual

#Arah Baru Indonesia, #BUMN, #Fahri Hamzah, #gelora talks, #jual Garuda Indonesia, #Partai Gelora

Partagelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka opsi menjual PT Garuda Indonesia ke publik, daripada melakukan upaya penyelamatan. Hal itu dilakukan agar Garuda tidak merugi terus dan tidak membebani keuangan negara.

“Sudah dilepas saja, tapi penjualannya diprioritaskan ke pegawainya saja. Apa namanya tetap Garuda Indonesia atau Garuda Air, dia tetap disebut flag carrier, tapi polanya dipegang rakyat Indonesia, bukan negara lagi,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah dalam Gelora Talk ‘BUMN, Apa Masalah dan Solusinya?’ di Jakarta, Kamis (10/6/2021) lalu.

Menurut Fahri, apabila pengelolaan Garuda Indonesia diserahkan ke rakyat, sehingga manajemennya akan lebih baik. Selain itu, apabila berkembang pesat, bisa membuat kebanggaan tersendiri bagi negara dan bangsa Indonesia di level internasional, karena bisa bersaing dengan maskapai penerbangan di dunia.

“Tidak harus aktor negara, banyak anak muda yang bisa bikin bangga di luar negeri. Siapa sangka ada anak dari kampung saya di Lombok, namanya Lalu Zohri tiba-tiba mengagetkan dunia punya kecepatan lari yang bisa mengalahkan pelari lain dari seluruh dunia. Membanggakan dia, bisa berprestasi,” ungkapnya.

Artinya, banyak sumber daya manusia yang bisa membanggakan bangsa dan negara Indonesia, tidak harus negara yang turun langsung, asalkan rakyat diberikan kesempatan untuk mengelola Garuda Indonesia.

“Ceritanya yang beli pesawat terbang untuk Garuda dulu, kan bukan pakai uang negara juga, tapi sumbangan dari rakyat Aceh. Negara tidak sanggup, sementara kita perlu cepat terbang karena kita negara kepulauan,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap Garuda Indonesia tidak bernasib seperti Merpati Airlines, maskapai milik BUMN yang sudah ambruk terlebih dahulu beberapa tahun silam, karena salah pengelolaan dan merugi terus.

Pemerintah, lanjutnya, perlu mencontoh pengelolaan Singapore Airlaines (Singapore), Qatar Airways (Qatar), Ethad dan Emirates (Uni Emirat Arab) yang menghilangkan sama sekali keterlibatan negara dalam pengelolaan maskapai penerbangan di negara mereka.

“Jadi apa salahnya, kalau Garuda sekarang dipegang oleh rakyat Indonesia. Jangan seolah-olah yang bisa membanggakan republik ini hanya negara saja, rakyat juga bisa. Pemerintah cukup menunjukkan mekanisme pasar saja,” pungkas Fahri.

Seperti diketahui, PT Garuda Indonesia saat ini tengah kesulitan keuangan. Maskapai penerbangan plat merah ini harus menanggung beban biaya mencapai 150 juta dollar AS per bulan, sementara pendapatan yang hanya 50 juta dollar AS.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN menawarkan empat opsi penyelamatan Garuda Indonesia.

Opsi pertama, pemerintah akan terus mendukung Garuda melalui pinjaman atau suntikan ekuitas.

Opsi kedua, pemerintah akan menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda, seperti utang, sewa, dan kontrak kerja.

Opsi ketiga, pemerintah akan merestrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru.

Opsi keempat, Garuda akan dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan.

Revitalisasi Holding Industri Pertahanan, Fahri Hamzah: Poros Maritim akan Jadi Kekuatan Militer Ke Depan

#Arah Baru Indonesia, #Fahri Hamzah, #gelora talks, #kekuatan militer Indonesia, #Partai Gelora, #poros maritim, #revitalisasi industri pertahanan

Partaigelora.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan pada tahun 2021 ini. Tujuan holding ini, supaya lebih fokus dan kolaboratif dalam memenuhi kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Nasional.

“Konsepsi pengembangan industri strategis, termasuk industri pertahananan harus diubah, dilakukan revitalisasi. Dan harus menjadi pondasi dari pengembangan kekuatan Indonesia ke depan terutama kekuatan militer,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (12/6/2021).

Hal itu disampaikan Fahri dalam Gelora Talk ‘BUMN, Apa Masalah dan Solusinya? pada Kamis (10/6/2021) lalu, yang dihadiri Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan Komisaris PT Garuda Indonesia Peter F Gontha.

Menurut dia, konsepsi pengembangan industri pertahanan yang dimaksud adalah terkait ‘konsepsi maritim baru’ atau Poros Maritim seperti yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kekuatan negara lain adalah di daratan, sementara variabel kita adalah lautan. Kita ini negara air gitu, Indonesia mengikuti komposisi bumi 75 persen adalah air. Jadi Indonesia harus menjadi kekuatan maritim dunia,” kata Fahri.

Fahri mengungkapkan, kekuatan maritim dunia saat ini diduduki Rusia. Padahal dalam sejarahnya, sejak era Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia yang waktu itu masih disebut sebagai Nusantara dikenal sebagai ‘Raja Laut’ yang ditakuti dan disegani negara lain.

Namun disayangkan, Indonesia kini jangankan menjadi ‘Raja Laut’, menjaga kekayaan lautnya saja tidak bisa. Kekayaaan laut dan hasil lautnya, termasuk mineral lautnya justru ‘dirampok’ negara lain, tanpa bisa dicegah.

“Sriwijaya dulu adalah pengontrol Selat Malaka yang ketika itu bernama Nusantara. Nusantara ini adalah pulau-pulau yang dikelilingi laut. Sehingga konsepsi maritim harus diperkuat dalam pengembangan industri pertahanan,” katanya.

Karena itu, Fahri berharap dalam pengembangan industri pertahanan, tidak terfokus pada pemenuhan kebutuhan peralatan militer darat saja, tetapi pemenuhan kekuatan militer maritim.

“Industri pertahanan kita harus bisa memproduksi kapal-kapal perang canggih, termasuk kapal selam. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 harus jadi momentum untuk bisa membuat kapal selam sendiri,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menambahkan, disinilah perlunya pemerintah melakukan reorientasi atau pemikiran ulang mengenai posisi Indonesia sebagai negara paling besar di bidang maritim.

“Sekarang Rusia satu-satunya negara maritim, padahal di situ ada Indonesia. Ya kalau kita nggak bisa jadi negara maritim nomor satu, ya nomor dua. Intinya kekuatan maritim kita harus diperkuat, dan perlu ada elaborasi tentang strategi maritim,” pungkasnya.

Sesuai Amanat Konstitusi, Fahri Hamzah: BUMN Perlu Dirampingkan Jadi Dua Saja

#Arah Baru Indonesia, #Arya Sinulingga, #BUMN, #Fahri Hamzah, #Partai Gelora, #Peter F Gonta, Apa Masalah dan Solusinya?, gelora talks

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai pemerintah perlu segera melakukan perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi dua entitas sektor usaha saja sesuai dengan amanat konstitusi, yakni sumber daya alam dan industri strategis pertahanan. Hal ini untuk efektifitas pengelolaan dan menghindari terjadinya BUMN merugi seperti sekarang.

“Sesuai amanat konstitusi pasal 33, BUMN perlu dilakukan perampingan menjadi dua, sumber daya alam dan industri stategis. Yang terkait sumber daya alam dan cabang-cabang produksinya disatukan dalam satu holding dan satu holding lagi industri strategis pertahanan. Sehingga negara tinggal mengontrol saja, tidak perlu semua bisnis diurusi,” kata Fahri dalam Gelora Talk ‘BUMN, Apa Masalah dan Solusinya?’ di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Dalam diskusi yang disiarkan live streaming di Gelora TV dan saluran kabel Transvision channel juga menghadirkan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan Komisaris PT Garuda Indonesia Peter F. Gontha ini, Fahri mengatakan, dengan menyatukan dalam dua holding tersebut, maka pemerintah bisa memberikan akumulasi suntikan modal yang besar.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan industri strategis bagi rakyat, harus dikontrol negara. Tidak memerlukan bisnis lain, negara fokus saja pada penyelenggaraan demokrasi perekonomian. Berikan kepastian kepada market, swasta dan rakyat untuk berusaha,” katanya.

Di luar negeri, kata Fahri Hamzah, BUMN umumnya difungsikan menjadi perusahaan berskala multinasional. Sebab, jika BUMN menjadi perusahaan multinasional, dan bisa melakukan eksplorasi di negara lain, tentu akan menjadi kebanggan bagi Indonesia.

“Jadi nggak ada ceritanya BUMN bersaing dengan usaha rakyat sendiri dan saling makan, justru pemerintah harusnya membuka market untuk rakyat,” kata Wakil Ketua DPR RI 2014-2019.

Fahri berharap pemerintah segera mengevaluasi menyeluruh terhadap konsep keberadaan BUMN dan bagaimana manfaatnya ke depan, sehingga upaya perampingan bisa dilakukan secepatnya.

“Konsepsi dari fungsi dan keberadaannya, dan berikutnya berefek pada konsespi pengelolaan. Karena itu, harus ada keberanian dari sekarang,” tandasnya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga yang hadir secara daring setuju dengan usulan perampingan BUMN yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

Arya menyebut dari 140-an BUMN, sudah dirampingkan menjadi 108 dan selanjutnya menjadi 80-an. “Nanti kita targetkan hanya sekitar 42-43 BUMN saja. Kita rampingkan. Memang akan ada perampingan lagi,” kata Arya.

Sementara itu, Komisaris PT Garuda Indonesia, Peter F. Gontha menampik sakitnya maskapai Garuda Indonesia hingga diambang kebangkutan karena by desain.

“By Desain? Saya rasa tidak ada yang merekayasa untuk merontokan Garuda. Yang ada memang kejadian secara alami terjadi,” kata Peter.

Menurut Peter, saat ini diperlukan penguatan peran negara utuk untuk memperkuat daya saing, sehingga ancaman kebangkrutan seperti yang dialami Garuda tidak kemudian terjadi,

“Kita masih perlu flag carrier dan pemerintah perlu menyelamatkan Garuda,” pungkasnya.

Fahri Hamzah: Soeharto Tokoh Besar yang Berhasil Jadikan Indonesia Disegani

#Arah Baru Indonesia, #Fahri Hamzah, #Partai Gelora, #soeharto, #tokoh besar

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai Presiden RI ke-2 HM Soeharto adalah tokoh besar yang berhasil mentransformasi negara dan bangsa Indonesia ini menjadi kekuatan yang disegani.

“Hari ini tepat HUT Pak Harto ke 100 Tahun. Saya tidak pernah jumpa Beliau, tapi saya pernah demonstrasi sampai beliau mundur 21 Mei 1998,” kata Fahri dalam keterangannya, Selasa (8/6/2021).

Menurut Fahri, Soeharto memang memiliki kesalahan selama 32 tahun memimpin, namun Soeharto juga memiliki jasa yang besar bagi kemajuan pembangunan Indonesia.

“Jadi apapun kesalahan mereka, manusia tidak ada yang sempurna. Tugas kita adalah menghargai dan meneruskan jejak langkahnya,” ujar Fahri.

Fahri menilai bangsa ini tidak akan pernah bisa menjadi bangsa besar sampai seluruh pendiri dan pejuang bangsa diletakkan dalam penghargaan yang tinggi. Bukan sebaliknya dicari-cari terus kesalahannya.

“Bahwa semua yang pernah memimpin adalah pahlawan pada zamannya, termasuk Soeharto yang memimpin bangsa ini 30-an tahun lebih dengan segala kurang lebih. Pada masanya ketika berkuasa, setiap pemimpin menerima pujian, yang terkadang pujian itu berlebihan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-20019 ini menilai tidak adil apabila tidak ada generasi setelah masanya, yang tidak menghargai jasa-jasa mereka, termasuk jasa Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun.

“Maka, tidak adil baginya ketika tiada generasi setelahnya tidak memberikan perhargaan apalagi memaki. Kita harus melawan sikap tidak adil seperti ini kalau mau besar dan maju,” ujarnya.

Karena itu, Fahri mengajak rakyat untuk mulai dewasa soal ini. Karena sebuah bangsa tidak boleh menyimpan dendam masa lalu. Itu beban berat yang menghalangi bangsa ini untuk terbang tinggi.

“Terlalu banyak bekas yang Beliau tinggalkan, maka mengingatnya adalah monumen bagi memori kolektif bangsa. Sekarang kita menatap ke depan. Memulai perjalanan menjadi kekuatan global yang diperhitungkan,” katanya.

Fahri berharap seluruh komponen bangsa untuk mengheningkan cipta memperingati HUT ke-100 Soeharto. “Hari ini kita mengheningkan cipta,” ucapnya.

Diketahui, Jenderal Purnawirawan TNI AD, Soeharto lahir di desa Kemusuk, daerah Argomulyo, Godean, Yogyakarta, pada 100 tahun silam, tepatnya pada 8 Juni 1921.

Soeharto adalah anak dari Sukirah dan Kertosudira yang memulai kariernya di dunia militer pada tahun 1942 saat diterima menjadi tentara KNIL.

Saat Belanda hengkang dari Indonesia, Soeharto bergabung dengan PETA, kesatuan militer bentukan Jepang di Indonesia. Dari sana, Soeharto terus melanjutkan kariernya di militer hingga Indonesia merdeka.

Karir Soeharto mulai terlihat saat situasi politik Indonesia yang bergejolak di tahun 1965. Ia pun ditunjuk sebagai pejabat presiden lewat Sidang Istimewa MPR pada 7 Maret 1967 dan terpilih menjadi presiden oleh MPR lewat hasil pemilu.

Berdasarkan hasil Sidang Umum MPRS pada 27 Maret 1968, Soeharto pun menjadi presiden, hingga peristiwa reformasi 1998 yang digelorakan oleh mahasiswa, memaksanya untuk meninggalkan jabatannya yang telah diduduki selama 32 tahun.

Partai Gelora Mengutuk Keras Aksi Kekekerasan Israel terhadap Jemaah Palestina di Masjidil Al-Aqsa

#Arah Baru Indonesia, #Fahri Hamzah, #HenwiraHalim, #Kutuk Israel, #Partai Gelora, #Save Palestina, Anis Matta

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Israel terhadap ribuan jemaah di Masjidil Al Aqsa pada Jumat (7/5/2021), malam waktu setempat, yang mengakibatkan ratusan orang terluka, termasuk seorang balita.

“Partai Gelora meminta Israel menghormati hak-hak asasi warga Palestina untuk menjalankan ibadah tanpa ancaman kekerasan oleh aparat Israel,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam keteranganya, Minggu (9/5/2021).

Menurut Anis Matta, PBB dan komunitas internasional harus melakukan intervensi untuk mendesak Israel agar menghormati hukum internasional dan hak-hak asasi rakyat Palestina, termasuk dalam beribadah.

Anis Matta mengaku prihatin melihat kerusuhan yang terjadi dan meminta agar penggunaan kekerasan segera diakhiri supaya tidak jatuh korban lebih banyak lagi terutama di saat menjelang Eid al-Fitri (Idul Fitri).

“Penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh aparat Israel dengan menembakkan peluru karet dan granat kejut pada masa bulan Ramadhan di saat puluhan ribu jemaah Muslim sedang berupaya menjalankan ibadah adalah sebuah keputusan yang hanya akan semakin memperuncing permasalahan,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menilai apapun pertimbangan keamanan Israel mengenai besarnya kerumunan jemaah yang hendak beribadah menyambut malam Laylat al-Qadr, harusnya pemerintah Israel bekerjasama dengan pihak otoritas Palestina, bukan secara sepihak.

“Sehingga tidak mengakibatkan ketegangan kian memuncak dan memancing aksi kerusuhan. Keamanan Israel juga terlalu mudah menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, ketimbang mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan,” kata Fahri Hamzah.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai insiden tersebut, merupakan kekerasan terburuk di Al Aqsa sejak beberapa tahun terakhir.

“Hal ini merupakan titik kulminasi berbagai kebijakan pemerintah Israel yang semakin keras dalam menindas hak-hak asasi rakyat Palestina,” ujarnya.

Fahri menilai kebijakan pemerintah Israel yang melakukan penggusuran, membangun pemukiman bagi warganya, pembatasan mobilitas warga Palestina, termasuk dalam menjalankan ibadah ke Al Aqsa, merupakan kebijakan yang cenderung apartheid dan menghancurkan rasa percaya antara warga Israel dan Palestina.

“Sangat disayangkan bahwa pemerintah Israel terus menerus memainkan eskalasi ketegangan di antara warga Israel dengan warga Palestina demi mempertahankan kekuasaannya ketimbang berupaya mencari solusi politik yang adil dan damai demi kepentingan dan kesejahteraan bersama,” katanya.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Henwira Halim menambahkan, solusi politik tersebut hanya bisa dicapai jika ada upaya serius untuk membangun kembali kepercayaan antara warga Israel dan Palestina agar perundingan dapat berlangsung dengan konstruktif.

“Akan sangat sulit untuk melakukan perundingan mencari kata sepakat jika berbagai kebijakan destruktif pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina terus berlangsung,” kata Henwira.

Henwira meminta pemerintah Indonesia, PBB, serta komunitas internasional atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab agar sesegera mungkin bersama-sama mendesak Israel menghentikan perbuatan melawan hukum Israel.

Yakni aksi penggusuran pemukiman Palestina, termasuk rencana penggusuran warga di pemukiman Sheikh Jarrah dan Silwan di Jerusalem.

“Sulit membayangkan bahwa pemerintah Israel akan sukarela duduk di meja perundingan untuk mencapai sebuah solusi politik yang adil dan damai, tanpa adanya intervensi PBB dan komunitas internasional,” tegas Henwira Halim.

Seperti diketahui, Bulan Sabit Merah Palestina dalam sebuah pernyataan mengatakan, Masjid Al Aqsa, gerbang Damaskus Kota Tua dan distrik Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur mengalami penyerangan pada Jumat, 7 Mei 2021 malam.

Polisi Israel menyerang jemaah yang sedang salat tarawih di Masjid al-Qiblatain di dalam Al Aqsa dengan granat kejut dan peluru karet.

Mereka berusaha membubarkan ibadah khusus di malam Ramadhan tersebut, sementara jemaah terus melakukan tarawih. Penyerangan pasukan keamanaan Israel tersebut mengakibatkan korban luka sebanyak 178 orang.

Partai Gelora Minta Pemerintah dan DPR Tak Terlalu Sering Ubah UU Setiap Ada Pemilu

#Arah Baru Indonesia, #Fahri Hamzah, #Lima Besar Dunia, #Partai Gelora, #Revisi UU Pemilu

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah dan DPR tidak sering mengubah Undang-undang (UU) Pemilu, karena bisa mengganggu stabilitas demokrasi di Indonesia.

“Persentase naik turun angka itu, merupakan gangguan yang terus-menerus terhadap demokrasi kita. Dan itu tidak relevan. Jadi menurut saya revisi UU Pemilu itu tidak terlalu penting, dan tidak ada dasarnya,” kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (29/1/2021).

Menurut Fahri, pemerintah dan DPR sebaiknya mempermanenkan UU dan tidak mengubah-ubah lagi setiap menghadapi Pemilu.

“Ini sebenarnya yang jauh lebih penting direncanakan, bukan setiap Pemilu dan setiap pertandingan peraturannya dibuat kembali dan diubah-ubah kembali,” kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri menilai, UU Pemilu itu tidak perlu diubah setiap kali ada Pemilu, tetapi yang lebih penting mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang menyebabkan Pemilu menjadi cedera seperti misalnya mengantisipasi money politik, berbagai kecurangan baik sebelum pemilu maupun pada saat pemilu dan pasca Pemilu atau pada saat sengketa.

Karena itu, Fahri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membakukan UU Pemilu, agar peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlalu sering diubah dan lebih dipermanenkan.

“Agar kita membuat peraturan yang lebih permanen dan memasukkan dalam desain konstitusi kita,” katanya.

Selain itu, mempermanenkan UU Pemilu juga sebagai wahana representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang mendesain seluruh orang memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih

Disamping itu, Rakyat akan merasa punya wakil dan ikut berpartispasi delam pesta demokrasi, sehingga penyelenggaraan Pemilu mendapatkan legitimasi dari rakyat.

“Itu hal-hal besar yang seharusnya dipikirkan., bukan sekadar naik turun angka-angka yang sebenarnya tidak terlalu penting dan tidak terlalu relevan

Seperti diketahui, Draf revisi undang-undang (RUU) Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (Polegnas) prioritas DPR 2021 menyebutkan soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) DPR RI menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Diketahui, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan ambang batas parlemen untuk tingkat DPR sebesar 4 persen. Sementara, UU yang sama membebaskan semua parpol untuk ikut dalam penentuan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota alias tanpa ambang batas.

Namun, dalam Pemilu 2024 direncanakan ambang batas parlemennya dinaikkan menjadi 5 persen. Hal itu diketahui dalam drat RUU Pemilu dan Pilkada yang menjadi Prolegnas 2021. Dalam Revisi UU Pemilu ini , DPR menggunakan dua istilah baru yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu daerah.

Ambang batas parlemen sendiri merupakan batas minimal suatu partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi dan menempatkan wakilnya di parlemen.

“Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 5 persen (lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,” bunyi Pasal 217 draf RUU Pemilu.

Selain itu, RUU Pemilu juga menyebutkan soal ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar 4 persen. Acuannya adalah perolehan suara untuk Pemilu Legislatif periode sebelumnya.

“KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248,” bunyi Pasal 566 RUU Pemilu.

Jika hanya mendapat suara 4 persen dalam pileg DPR sebelumnya, partai tersebut tidak berhak mendapatkan kursi DPR tetapi berhak mendapat kursi DPRD Provinsi.

Tak hanya itu, draf RUU Pemilu juga mengatur tentang ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota sebesar 3 persen.

“KPU Kabupaten/Kota menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota,” bunyi Pasal 577 draf RUU Pemilu.

Selain itu, dalam drat tersebut juga terdapat sejumlah perubahan mengenai Pemilu Nasional dibanding UU sebelumnya, dimana dalam draft Revisi UU Pemilu, Pemilu Nasional adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu Nasional akan digelar di hari yang sama.

Pasal 734 Ayat (2) draf RUU Pemilu mengatakan pelaksanaan Pemilu Nasional pertama kali akan digelar pada 2024 mendatang. Selanjutnya, penyelenggaraan Pemilu Nasional akan digelar setiap 5 tahun sekali.

Partai Gelora Sampaikan Duka Cita Atas Musibah Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

#Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #Fahri Hamzah, #Gelora Indonesia, #Kepulauan Seribu, #Lima Besar Dunia, #Partai Gelora, #Sriwijaya Air Jatuh

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat indonesia (Gelora) Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta pada Sabtu (9/1/2021) sore.

Pesawat jenis Boeing 737-500 tujuan Jakarta-Pontianak ini, mengangkut 62 orang yang tercatat dalam manifes, terdiri dari 50 orang penumpang dan 12 kru pesawat. Mereka semua dipastikan meninggal dunia, setelah Sriwijaya Air dipastikan jatuh di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu.

Ucapan duka cita disampaikan dua petinggi Gelora Indonesia, yakni Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Minggu (10/1/2021).

Menurut Anis Matta, semua pihak berduka atas musibah jatuhnya Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu. Karenanya, ia berharap agar proses evakuasi terhadap korban dan pesawat berjalan lancar, meski cuaca sedang tidak bersahabat dalam beberapa hari ini.

“Kita semua berduka atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 PK-CLC. Mari kita doakan agar proses evakuasi berjalan lancar,” kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta.

Anis Matta berdoa agar para petugas yang melakukan pencarian badan pesawat dan Korban, diberikan kesehatan dan kekuatan. Demikian pula dengan keluarga korban yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan keikhlasan.

“Para petugas dan relawan semoga diberi kekuatan dan kesehatan, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan & keikhlasan,” doanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. Fahri mengajak semua pihak untuk sejenak berdoa bagi korban dan keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

“Duka mendalam mendengar kecelakaan pesawat #SJ182 . Mari sejenak berdoa bagi semua korban dan keluarganya,” kata Fahri.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan terkait hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air PK-CLC dengan nomor SJ-182. Adapun pesawat tujuan Jakarta-Pontianak itu hilang kontak pada pukul 14.40 WIB.

Terkait kronologi, Budi Karya menjelaskan bahwa pesawat tersebut take off dari Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.36 WIB. Pukul 14.37 WIB, pesawat berada di 1.900 kaki di wilayah Jakarta.

“SJ-182 8735 PK CLC Soetta-Pontianak take off pada pukul 14.36 WIB. Pukul 14.37 WIB masih 1.900 feet Jakarta corach. Diizinkan naik ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen departure,” ujar Budi Karya dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (9/1/2021).

Lalu, pada pukul 14.40 WIB, Budi menyebut bahwa Jakarta corach melihat pesawat Sriwijaya Air terdapat ke arah 075 derajat melainkan ke barat laut.

“Oleh karenanya ditanya oleh ATC melaporkan untuk melaporkan arah pesawat,” kata dia.

Tidak lama setelah itu, dalam hitungan detik, Pesawat SJ-182 hilang dari radar dan manager operasi langsung berkoordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memerintahkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi terhadap jatuhnya pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ-182.

“Saya juga telah menyampaikan kepada KNKT untuk melakukan kajian penyelidikan terhadap musibah ini,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (10/1/2021).

Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan duka cita terhadap keluarga dan kerabat para penumpang serta awak pesawat. Jokowi pun mengaku telah memerintahkan sejak kemarin petang kepada Menteri Perhubungan, Kepala Basarnas, serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap para korban.

“Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini. Kita lakukan upaya yang terbaik untuk menemukan dan menyelamatkan korban dan kita doakan bersama, kita berdoa bersama-sama agar para korban bisa ditemukan,” ujar Jokowi.

Kasus Kemensos Jadi Pengingat Bagi Kepala Daerah di Minggu Tenang Jelang Pilkada

#BansosCovid-19, #Fahri Hamzah, #GeloraIndonesia, #PartaiGelora, #Pilkada2020

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah berharap kasus Kementerian Sosial (Kemensos) bisa menjadi pengingat bagi kepala daerah di minggu tenang, menjelang hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

“Polri dan TNI bisa tekan anak buah. Tapi birokrasi daerah ?” tulis Fahri Hamzah melalui akun Twitternya @Fahrihamzah dengan hastag #WaspadaPilkada2020, yang dipostingnya pada Senin (7/12/2020).

Peringatan mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini terkait kasus dugaan suap bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, beberapa waktu lalu.

Melanjutkan pernyataannya, Fahri pun menegaskan bahwa modus memakai dana-dana bantuan yang dicairkan di minggu tenang ini, bahaya sekali dalam Pilkada di 270 daerah baik provinsi, kabupaten/kota.

“Jadi, jangan sampai modus-modus (dana bantuan) tersebut dijadikan alat untuk mendulang suara di Pilkada nanti,” tegas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap Bansos penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada 2020.

Penetapan tersangka ini, kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (6/12/2012) dini hari, merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat (5/12/2020) dini hari.

“KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi AIM dan HS,” beber Firli sambil menambahkan kalau MJS dan AW diketahui merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial. Sementara AIM dan HS merupakan pihak swasta.

KPK mengatakan, ada uang senilai Rp 8,8 miliar yang diduga untuk keperluan Juliari P Batubara. “Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan saudara JPB,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Sign In

Tag: #Fahri Hamzah