Tag: Fahri Hamzah

Fahri Hamzah: Partai Gelora Tengah Menyusun ‘Batu Bata’ Gelombang Perubahan Besar

, , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, Partai Gelora saat ini secara masif tengah menyusun ‘batu bata’ gelombang perubahan besar yang akan menjadikan Indonesia kekuatan lima besar dunia.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam acara OK GELORA, Orientasi Kepartaian untuk Pengembangan Teritori 4 wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan, Minggu (28/3/2021)

“Jadi kita ini sedang menyusun batu-bata perubahan, dan membangun sebuah bangunan yang akan mengantarkan kita dan bangsa indonesia ke suatu gelombang perubahan besar,” kata Fahri dalam keterangannya, Senin (29/3/2021).

Menurut Fahri, gelombang perubahan besar itu adalah gelombang rakyat, gelombang demokrasi dan gelombang aspirasi.

Karenanya, Partai Gelora memproduksi banyak ide dan pikiran untuk menemukan celah bagi Indonesia sebagai kekuatan besar dunia.

“Indonesia seharusnya bisa menjadi kekuatan besar dunia, setidak-tidaknya kekuatan kelima dunia diantara negara lain yang ada, seperti Amerika Serikat, China, Rusia dan Uni Eropa,” katanya.

Gelombang perubahan yang diperlukan saat ini, kata Fahri, tidak seperti yang terjadi pada masa kolonial dan pembentukan republik ini. Tapi diperlukan infrastruktur pikiran dan teknologi dalam gelombang-gelombang sebelumnya.

“Itu sebabnya, Partai Gelora menolak bersikap pasif melihat kondisi saat ini. Kita terus mengorganisir kegiatan untuk mencerahkan dan mencerdaskan pergerakan masyarakat, terutama untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang,”kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Sehingga setiap kader Partai Gelora, lanjut Fahri, perlu memahami dasar-dasar pengorganisasian gelombang rakyat sesuai dengan Arah Baru Indonesia dengan tenaga dan generasi baru.

“Kita ini satu-satunya partai yang punya infrastruktur digital adalah paling lengkap dengan dana sederhana. Kita sudah membangun infrastruktur digital yang memadai, sehingga bisa melakukan training kaderisasi secara masif,” ujar Fahri.

Saat ini, ribuan orang sudah bergabung ke Partai Gelombang dalam tempo yang relatif cepat. Sebab, Partai Gelora mempermudah masyarakat untuk bergabung.

Yakni cukup masuk ke dalam aplikasi dan kemudian mendaftar. Setelah itu masyarakat akan mendapatkan pelatihan-pelatihan secara offline maupun online.

“Kita jangan kalah dengan seleb-seleb (artis selebgram) yang punya satu juta follower. Partai Gelora dengan infrastruktur digital ini harus punya jutaan anggota, karena menjadi anggota Partai Gelora itu gampang,” katanya.

Fahri berharap seluruh kader dapat terus menyebarkan pikiran dan cita-cita Partai Gelora ke masyarakat dengan penuh kesabaran.

“Sehingga mendekati pemilu mendatang, tidak hanya siap menang, tapi siap mendapatkan amanah untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia,” pungkas Fahri Hamzah.

Fahri: Elit Politik di Indonesia tidak Tunjukkan Keseriusan Berdemokrasi

, , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Parta Gelora Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, elit politik di Indonesia sekarang ini tidak menunjukkan keseriusan berdemokrasi.

Kondisi ini terjadi karena telah terlalu lama Indonesia dikungkung sistem politik kerajaan sekaligus mengalami masa kolonialisme imperialisme.

“Cita rasa, kebebasan, melemah, dan harus mengikuti maunya negara yang sedang terjadi di Indonesia,” kata Fahri dalam diskusi virtual ‘Demokrasi Indonesia di Simpang Jalan?’ yang diselenggarakan Moya Institute di Jakarta, Jumat (5/3/2021) petang.

Menurut Fahri, demokrasi di Indonesia sedang melemah karena oposisinya minim. Peran oposisi di DPR sebenarnya ada, namun, peran ini tidak dijalankan karena patut diduga begitu menyatu dengan pemerintahan. “Kecenderungan ikut maunya negara,” katanya.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai partai politik (parpol) yang menempatkan wakilnya di parlemen seolah berhenti menjadi industri berpikir.

Kebanyakan elite parpol, baik ketua umum, sekretaris jenderal, hingga pimpinan Fraksi di DPR tidak lagi menawarkan pemikiran segar. Malah telah menjelma menjadi mesin kekuasaan.

“Melihat parpol sekarang, demokrasi kita di persimpangan jalan,” tandas Fahri.

Pengamat politik sekaligus Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Prof Komaruddin Hidayat, mengungkapkan, proses demokrasi di Indonesia terasa terlalu mengikat dan normatif, karena menerapkan referensi dari Barat.

“Jadinya, demokrasi di Indonesia lebih dekat ke informasi untuk mempengaruhi opini masyarakat, jadi market. Informasi bertemu dengan realitas masyarakat yang pluralis dan religius membuat kadang sinkron, kadang benturan,” ujar Komaruddin.

Kemudian, Direktur Eksekutif NetGrit dan mantan Komisioner KPU Ferry Kurnia menuturkan, bila merujuk pada indeks demokrasi, Indonesia masih belum memberikan harapan baik. Sebab, hanya memiliki skor 65.

Realita tersebut, bagi Ferry, di satu sisi membuat demokrasi Indonesia telah terlaksana, namun juga masih muncul kontraproduktif. Bahkan, berdasarkan indeks demokrasi tersebut, Ferry membandingkan kualitas demokrasi Indonesia yang di bawah Timor Leste, Malaysia, serta Filipina.

Sedangkan diplomat senior, Prof Imron Cotan menilai, Indonesia masih belajar berdemokrasi. Sehingga jangan berharap bisa menjadi jawaban atas masalah yang terjadi belakangan ini. “Itu over expectation,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Australia pada 2003-2005 ini.

Demokrasi di Indonesia, lanjutnya, tidak bisa disamakan dengan sistem politik berbasis Washington consensus dengan analogi one man one vote. Basis politik Indonesia adalah Pancasila, melalui musyawarah mufakat.

Dikatakan, poin penting demokrasi adalah mencapai masyarakat yang sejahtera. Caranya, dengan mengimplementasikan pasal 33 dan 34 UUD 1945. Yaitu, tentang tata kelola Sumber Daya Alam di Indonesia, dan fakir miskin menjadi tanggung jawab negara.

Mendengar Aspirasi Umat, Partai Gelora Apresiasi Keputusan Presiden Batalkan Perpres Miras

, , , , , ,

Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara resmi mencabut Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat kebijakan investasi industri minuman beralkohol atau miras.

Menggapai hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang dinilai mau mendengar suara masyarakat dan umat yang menolak legalisasi investasi miras.

“Alhamdulillah, saya ingin mengapresiasi keputusan strategis yang diambil Presiden Jokowi yang telah mendengar suara masyarakat dan umat dengan membatalkan investasi miras,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (2/3/2021).

Menurut Ansi Matta, setiap kebijakan tentu mempunyai dimensi yang kompleks, bukan hanya pada satu dimensi dengan mengorbankan dimensi lain. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak akan membuat mencerminkan aspirasi masyarakat sebenarnya.

“Saya kembali menyerukan agar Indonesia serius dalam mengembangkan industri herbal, baik untuk suplemen kesehatan, perawatan tubuh, dan kosmetika,” ujar Anis Matta.

Tanaman herbal yang tumbih subur di Indonesia, adalah anugerah dari Tuhan yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Jika dikembangkan secara maksimal juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Indonesia.

“Itu adalah anugerah Allah yang luar biasa kepada tanah air kita. Modernisasi dan saintifikasi pengembangan herbal dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat dengan cara-cara yang halal,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah . Fahri menyambut positif keputusan Presiden Jokowi mencabut izin investasi legalisasi miras yang tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

“Sudah tepat Presiden mencabut lampiran Perpres terkait izin investasi miras itu. Patut mengapresiasi lah putusan tersebut,” kata Fahri Hamzah.

Dikatakan Fahri, sejak diterbitkan Perpres yang mengatur tentang pelonggaran investasi pada industri miras itu, sontak memantik banyak respon negatif dari berbagai kalangan, baik tokoh politik maupun tokoh agama.

“Penggunaan miras dapat memabukan hingga memicu tindakan negatif dan kegaduhan di masyarakat. Miras bagian dari penyakit masyarakat,” ungkapnya.

Ketimbang melegalisasi investasi miras yang menuai penolakan di masyarakat, kata Fahri, lebih baik investasi di industri jamu daripada miras. Pemerintah juga seharusnya mengajak masyarakat menjadikan jamu sebagai minuman mendunia yang dapat menyehatkan tubuh dan dapat terhindar dari virus corona.

“Kalau minum jamu lebih jelas, investasi jamu lebih jelas,” kata mantan Wakil Ketua DPR Peride 2014-2019.

Seperti diketahui Perpres Perpres 10 Tahun 2021 terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja. Perpres itu memang tidak mengatur khusus miras, tetapi soal penanaman modal.

Disebutkan, penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Disebutkan juga, penanaman modal di luar wilayah tersebut dapat ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan usulan gubernur.

Hal itu Itu memicu ragam kekhawatiran. Selain dibukanya pintu investasi miras dan frasa ‘budaya dan kearifan setempat’. Daerah lain ternyata bisa membuka investasi serupa asal diusulkan gubernur bersangkutan.

Pada Lampiran III Perpres No 10/2021 disebutkan, investasi miras hanya diperbolehkan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Tapi, penamanan modal untuk industri di luar daerah-daerah tersebut dapat dilakukan bila ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Hal tersebut termuat dalam Lampiran III angka 31 dan angka 32 huruf a dan b.

Luncurkan OK GELORA, Anis Matta: Perlu Peta Jalan Baru untuk Jadi Kekuatan Utama Dunia

, , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Indonesia saat ini memasuki gelombang ketiga menuju kekuatan lima besar dunia diantara negara-negara Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Rusia dan China.

Sebab, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar seperti sumberdaya alam, jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, jumlah umat Islam terbesar di dunia dan menjadi salah satu pemimpin utama ASEAN.

“Kenapa kita harus menjadi salah satu kekuatan dunia, karena kita memiliki potensi yang cukup untuk itu,” kata Anis Matta saat meluncurkan ‘Program OK GELORA Orientasi Kepartaian Partai Gelora Indonesia di Jakarta, Sabtu (27/2/2021).

Menurut Anis Matta, Indonesia telah memasuki dua gelombang, yakni gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama adalah gelombang menjadi Indonesia, diawali Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan puncaknya sebagai negara berdaulat pada 17 Agutus 1945.

Sedangkan gelombang kedua adalah menjadikan Indonesia sebagai negara modern. Hal ini telah dilewati melalui pergulatan pada masa orde lama, orde baru dan orde reformasi.

“Sebagai bangsa kita telah bergulat dengan pengalaman yang pahit dan manis dalam mencari titik temu antara demokrasi dan kebangsaan,” ujarnya.

Dengan memasuki gelombang ketiga, maka diperlukan Peta Jalan Baru Indonesia. Peta jalan baru tersebut, akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia.

“Saat ini terjadi perubahan tatanan global dan perubahan pada kemimpinan global. Sehingga kita perlu merumuskan satu peta jalan baru, dimana mimpi besar itulah yang melatari berdirinya Partai Gelora,” katanya.

Partai Gelora, kata Anis Matta, tidak ingin melihat Indonesia menjadi ‘medan tempur’ negara-negara yang sedang bersaing di dunia seperti persaingan antara AS dan China saat ini

“Potensi kita terlalu besar, tapi pencapaian kita terlalu kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Indonesia harus jadi salah satu kekuatan utama dunia” tandasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menambahkan, rakyat Indonesia seharusnya memiliki orientasi dan kemantapan hati. Tidak boleh galau atau gelisah. Sebab, saat ini banyak pihak yang tidak memiliki orientasi, padahal sebagai bangsa besar harus optimis.

“Bangsa ini harus optimis agar terbang tinggi seperti Rajawali dan menjadi kekuatan lima besar dunia. Kita harus mereorentasi konsepsi diri kita dengan khazanah Indonesia, Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia, optimis,” kata Fahri.

Karena itu, orientasi ke-Indonesiaan harus semakin diperkuat secara masif. Tidak boleh lagi ada rakyat Indonesia yang tidak memahami atau terbata-bata tentang ke-Indonesiaan.

“Mengutip puisi Chairil Anwar, kita hidup 1.000 tahun lagi, maka kita harus optimis tentang fondasi bangsa yang membuat kagum dengan Indonesia,” pungkasnya.

Partai Gelora Dorong Penerbitan Perppu ITE dan Pengesahan RUU KUHP

, , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusullkan tiga skenario untuk mengakhiri ketidakpastian hukum di Indonesia yang bisa berakibat kepada penilaian jatuhnya indeks demokrasi seperti yang terjadi tahun ini.

Skenario pertama adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) yang bermasalah, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sehingga pasal-pasal direvisi.

“Kedua Presiden mem-Perppu UU ITE sehingga secara otomatis pasal bermasalah dihilangkan, agar segera ada kepastian hukum,” kata Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/2/2021).

Fahri menilai, inisiatif untuk menerbitkan Surat Edaran Kapolri tentang Penerapan UU ITE sangat baik sekali untuk mengakhiri ketidakkpastian ini yang dilakukan Kepolisian.

Namun, sebaiknya Polri dibekali dengan UU permanen yang bersumber pada Perppu atau revisi UU lebih permanen, termasuk juga pengesahan KUHP, selain UU ITE.

Sebab, kepolisian bukan pembuat UU karena itu dalam jangka panjang dikuatirkan akan menimbulkan masalah baru

DPR periode sebelumnya, kata Fahri, sebenarnya telah membahas pengesahan KUHP pada tingkat pertama di Badan Legislasi. Tetapi kemudian pembahasan tingkat dua di Rapat Paripurna DPR, pengambilan keputusan tidak dilanjutkan, karena dianggap pembahasan belum selesai. masih ada pasal-pasal krusial yang belum disepakati.

Karena itu, skenario ketiga adalah mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Sebagai criminal constitution atau criminal code satu untuk seterusnya dan selamanya, sehingga ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih luas kepada seluruh UU yang mungkin benuansa penuh ketidakpastian hukum tersebut,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap usulan tersebut dapat dipertimbangkan Presiden dan DPR selaku pembuat UU atau produk hukum.

“Tinggal perlu penyelesaian dan pengesahaan pada tingkat kedua yang dapat dipercepat menurut ketentuan UU P3 (Pembuatan Perarturan dan Perundangan-undangan). Itu dapat dipercepat apabila pada periode lalu sebuah RUU telah menyelesaikan pembahasan pada tingkat pertama. Dan itu sudah terjad terjadi pada akhir periode DPR 2012-2019 yang lalu,” ungkap Fahri.

Dalam Sistem Demokrasi, Fahri: Parpol itu seperti ‘Warung’, Kalau Enak Masakannya Dinikmati

, , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menganalogikan partai politik (parpol) dalam sistem demokrasi itu seperti sebuah warung makan. Jika masakannnya enak, maka akan dinikmati orang, warung tersebut akan terus berjalan. Sebaliknya, jika tidak enak maka warung tersebut akan bangkrut dan bubar, orang tidak ada satu yang mampir untuk makan.

“Jadi saya menganalogikan parpol di dalam sistim demokrasi itu seperti sebuah warung. Kalau masakannya enak dan dinikmati orang, terus berjalan,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia saat menjadi narasumber dalam webinar ‘Partai Politik dan Tantangan Demokrasi Terkini yang diselenggarakan Moya Institute, Kamis (11/2/2021).

Nah, untuk menghasilkan produk terbaik, menurutnya parpol harus memiliki pemikiran dan cita-cita besar. Masalahnya, ide besar bisa saja kalah dengan ide kecil yang dimarketkan dengan keuangan besar.

“Papol sekarang citranya jelek, dulu dibentuk melawan penjajah, sekarang dianggap mesin uang, mesin kekuasaan,” katanya.

Meski begitu, dia mengungkapkan Partai Gelora siap menjadi wadah untuk menampung beragam aspirasi dan ide-ide besar untuk kemajuan bangsa. Terlebih, Partai Gelora menurutnya adalah jawaban dari tantangan zaman itu sendiri.

Fahri menyampaikan, ada 3 cara untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Pertama, berkomitmen pada narasi demokrasi. Kedua, penguatan institusi yang terus menerus dan ;ketiga, Leadership.

“Parpol sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi justru saat ini mendapat tantangan berat khusunya di kalangan generasi muda yang tidak tertarik terhadap partai politik. Padahal jumlah komposisi pemilih muda khususnya kamum milenial di 2024 sudah dominan,” ujarnya.

Diplomat senior Prof. Imron Cotan yang hadir dalam diskusi tersebut, mengaku optimistis parpol baru akan memberikan harapan baru untuk demokrasi dan kebangsaan Indonesia. Syaratnya, parpol baru nanti harus memiliki gagasan baru.

“Partai baru membawa harapan baru dengan gagasan baru untuk semangat zaman menuju cita-cita nasional,” ujar Imron .

Mengenai parpol baru, Imron teringat dengan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), dia tertarik dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik tentang kombinasi perjuangan kebangsaan dengan keumatan.

“Kebangsaan dan keumatan itu sama, karena mayoritas kita Islam. Jadi aspirasi kebangsaan dan keumatan itu tidak saling berkontradiksi,” sebutnya.

Sementara itu, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini mengatakan tantangan parpol saat ini adalah bagaimana memiliki produk yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Dia membayangkan, jika parpol itu sebuah angkutan aplikasi, yang langsung bisa membantu rakyat.

“Jadi Pemilu itu hanya bazarnya lah, intinya bagaimana bisa menjelaskan problem masyarakat yang ingin diselesaikan oleh produk parpol,” pungkasnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Lembaga Survey Indonesia Djayadi Hanan menyatakan, bahwa data BPS 2020 menunjukkan bahwa usia pemilih muda adalah yang dominan dan kecenderungan yang kuat sebagai pengguna internet dan sosial media.

“Sekarang banyak anak muda yang ingin berbuat baik, menjadi relawan, ingin menciptakan perubahan. Mereka sukses walau tak pernah ikut organisasi. Tapi mereka masih menjaga jarak dengan parpol,” papar Djayadi Hanan.

Anis Matta: Kekuatan Partai Gelora Bukan Pada Janji-janjinya, Tapi Manfaat yang Diberikan ke Masyarakat

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gombang Rakyat (Gelora) Indonesia menjadikan pemberdayaan ekonomi sebagai agenda utama dalam rangka membantu negara untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat secara langsung dalam menghadapi krisis berlarut yang tidak tahu ujungnya kapan akan berakhir. Yakni menjadi pelaku utama ekonomi domestik dengan mengembangkan UMKM secara masif.

“Saya perlu menekankan kekuatan Partai Gelora nanti, bukan pada janji-janjnya. Tapi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari seluruh rangkaian program yang diberikan Partai Gelora,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2021).

Hal itu disampaikan Anis Mtta saat menjadi narasumber Webinar Yespreneur Web Series #Day1 Traning Of Trainers , Pendampingan UMKM yang diselenggarakan Bidang UMKM dan EKonomi Keluarga (Ekkel) Partai Gelora.

Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dan dihadiri Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mewakili Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang berhalangan hadir.

Anis mengatakan, program pemberdayaan ekonomi terdiri dari pelayanan, pembinaan dan pembelaan (advokasi).

“Klaster UMKM ini posisinya sangat kuat sekali unuk pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan program ini akan sukses menjadi kebangkitan ekonomi baru dan menjadikan gelombang bagi Partai Gelora,” katanya.

Anis mengaku akan turun tangan secara langung untuk mengembangkan UMKM, termasuk mencarikan investor bagi UMKM agar bisa naik kelas ke kancah internasional.

“Jangan putus asa, jangan down dan tetap mmpertahankan survival mood, serta fokuskan pada peluang, bukan krisisnya. Saya pribadi akan membantu jaringan ini dalam perspektif kolaborasi, akan menghadirkan investor lebih banyak,” ujar Anis Matta.

Namun Anis mengingatkan, dalam berbisnis, grafik ekonominya tidak naik terus, tapi juga mengalami fluktuasi. Sehingga untuk menyempurnakan kekurangan tersebut diperlukan kolaborasi.

“Dengan kolaborasi ini kita menyempurnakan kekurangan dengan kelebihan orang lain. Mainset kolaborasi ini yang akan mempercepat pengembangan usaha di lapangan. Tanpa kolaborasi tidak banyak yang kita lakukan, apalagi kalau ada hambatan di dalam bergaul dan baperan,” katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Fahri mengatakan, pada dasarnya usaha atau bsinis tidak memerlukan uang, tapi di mulai dari ide.

“Banyak orang mengatakan usaha ini mulai dari uang, nah ini salahnya. Usaha itu yang pertama mulai dari ide dulu, dan nggak bisa juga mau berbisnis berpikir, laris apa tidak, kerjakan dulu idenya,” kata Fahri.

Setelah itu, mencari kepercayaan (trust) dan jaringan untuk mitra berbinis. “Jadi bukan soal uang, orang kalau dipercaya harus punya trust dan orang kalau jiwanya baik akan dipercaya. Yang penting juga jaringan, orang mau sukses ya harus banyak berteman , karena memiliki pemasaran , modal dan macem-macem,” katanya.

Selain itu, kata Fahri, yang perlu diperhatikan UMKM di Indonesia adalah masalah packaging (pembukusan) produk yang dinilai kurang mnarik atau sekedarnya saja, berbeda dengan UMKM di luar negeri yang menggunakan teknologi packaging untuk mmbungkus produknya.

“Kenapa Apel Australia diterima sementara Apel Malang tidak, karena masalah packaging, satu pakai technology satu tidak.Selaian soal packaging, UMKM kita perlu dibuatkan market place digital maupun fisik, serta dukungan regulasi untuk mendapatan permodalan,” katanya.

Sementara Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan, jumlah UMKM saat ini tidak sebanding dengan kontribusinya kepada negara.

“Jumlah UMKM tercatat 60 persen, tapi kontribusinya rendah. Kita berharap Partai Gelora ikut mendorong keadilan ekonomi ini. Kita berharap UMKM pada 2021 tumbuh 65 persen,” kata Eddy.

Untuk menumbuhkan UMKM, lanjut Eddy, Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat program transformasi usah mikro dari informal ke formal, transformasi digitial dan transformasi rantai pasok.

“Intinya memberikan kemudahan kepada usaha mikro menjalankan usaha sehingga nyaman dan mendapatkan faslitas kemudahan, serta perlindungan hukum.Sehingga sejalan dengan UU Cipta Kerja yang memberikan penekanan keberpihakan pada kepada UMKM,” katanya.

Dukungan ke Gibran-Bobby di Pilkada 2020, Anis Matta: Itu Dinamika Politik di Daerah

, , , ,

JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah menetapkan dukungannya kepada pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso di Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah dan pasangan Bobby Afif Nasution-Aulia Rahman Rajh di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta mengungkapkan alasan partainya mendukung menantu dan putera Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilkada serentak tahun 2020. Kata Anis, keputusan tersebut dilandasi pada dinamika politik di daerah masing-masing. “Itu dinamika politik daerah,” kata Anis dalam keterangannya, Jumat (18/9/2020).

Anis Matta menegaskan bahwa partainya memberikan keleluasaan kepada pengurus daerah untuk mengarahkan dukungannya bagi kandidat kepala daerah di Pilkada 2020. Ia menyatakan semua jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat pasti memiliki banyak dinamika di lapangan.

“Oleh karena itu, sudah sepatutnya para pengurus partai di daerah yang lebih mengetahui dinamika tersebut. Itu prinsip dasar dari kebijakan Gelora dalam Pilkada ini,” tegasnya.

Menurut Anis Matta, majunya Gibran dan Bobby dalam Pilkada 2020 tidak berkaitan dengan keinginan Jokowi untuk membangun dinasti politik di daerah.

Ia menilai setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengikuti pemilihan secara langsung di Pilkada sesuai aturan yang berlaku. “Kalau jabatannya ‘diwariskan’ tanpa pemilihan langsung oleh rakyat baru bisa disebut dinasti,” pungkas Anis Matta.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, dukungan Partai Gelora kapada anak dan menantu Jokowi, bukan berarti melanggengkan ‘dinasti politik’ kekuasaan. Sebab, dalam terminologi negara demokrasi, dinasti politik tidak ada karena semua dipilih melalui prosesi politik, bukan warisan kekuasaan secara turun-temurun.

“Dalam negara demokrasi tidak akan terjadi dinasti politik, sebab kekuasaan demokratis tidak diwariskan melalui darah secara turun temurun. Tapi dia dipilih melalui prosesi politik, orang yang masuk prosesi politik itu, belum tentu menang dan belum tentu juga kalah,” kata Fahri.

Menurut Fahri, dinasti politik saat ini hanya sebagai simbol saja seperti yang terjadi di Inggris, dimana pemerintahan yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang demokratis. “Suara rakyat disahkan oleh raja. Dinasti Windsor yang berkuasa di Inggris di ‘kerangkeng’ hanya sebagai simbol saja,” katanya.

Di Indonesia sendiri, kata Fahri, juga pernah dipimpin oleh dinasti politik yang menurunkan kekuasaan secara turun temurun melalui ‘darah’ seorang raja, yakni pada masa Kerajaan Mataram kuno yang dipimpin Syailendra, Kerajaan Majapahit hingga Kerajaan Mataram baru yang dipimpin Panembahan Senopati (Danang Sutawijaya).

“Kalau sekarang di Indonesia, satu-satunya dinasti politik yang tersisa, ya Dinasti Hamengkubuwono di Yogyakarta sebagai kelanjutan Kerajaan Mataram baru. Itupun kekuasaanya disamakan dengan gubernur, harusnya dinasti itu dipertahankan sebagai kekuatan simbol saja, tidak perlu diberi kekuasaan yang bertanggung jawab publik,” katanya.

Fahri mengungkapkan, keputusan Partai Gelora mendukung Gibran dan Bobby di Pilkada 2020 mendapatkan reaksi beragam, ada yang pro dan kontra. Yang pro berpandangan sudah sepatutnya, Partai Gelora sebagai partai baru dan terbuka, berkolaborasi dengan siapa saja, termasuk dalam hal dukungan di Pilkada.

Sementara yang kontra menilai Partai Gelora dinilai akan ikut melanggengkan dinasti politik Presiden Jokowi. Apalagi selama ini Fahri Hamzah kerap mengkritik berbagai kebijakan Presiden Jokowi, sehingga dukungan Partai Gelora kepada Gibran-Bobby itu mengejutkan berbagai pihak.

“Saya berdebat dengan orang-orang yang mempersoalkan, anda ngerti nggak sih arti dinasti sebagai konsepsi politik? Lalu, saya tanya lagi anda ngerti nggak oligarki sebagai konsepsi politik? anda pasti nggak baca itu teori-teori terminologi dinasti politik,” kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri pun memaklumi ketidakmengertian orang-orang yang mempersoalkan dukungan Partai Gelora kepada Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo dan Bobby Afif Nasution, karena terlalu banyak membaca terminologi dinasti politik di media sosial (medsos), bukan teori pengertian terminologi sebenarnya.

“Akhirnya jadi percakapan di pinggir jalan, percakapan orang yang tidak berkualitas. Jadi orang bodoh itu, tidak hanya di istana, tapi juga di pinggir jalan karena tidak berkualitas. Inilah problem kita, harusnya ada otoritas yang memperbaiki terminologi di sosial media,” katanya.

Fahri meminta semua pihak agar mulai membaca secara teks pengertian sebenarnya terminology dinasti politik itu, bukan sebaliknya mengambil pengertian dari medsos. Sebab, polemik mengenai dinasti politik akan selalu saja terjadi, sehingga bisa menguras energi bangsa kepada perdebatan yang tidak perlu.

“Jadi cara berpikirnya harus berdasarkan pada teks dan dasar pengertiannya harus teoritis. Jadi jangan karena kemarahan kepada seseorang (Jokowi, red), lalu mencomot terminologi yang tidak bisa kita pertanggung jawabkan dihadapan dunia akademik dan juga dihadapan Allah SWT,” pungkas Fahri.

Banyak Tayangkan ‘Omong Kosong dan Orang-orang Konyol’, Fahri: TV Lebih Baik Bantu Memulai Revolusi Pendidikan

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengkritik tayangan TV selama pandemi Covid-19 yang lebih banyak menyiarkan soal omong kosong, orang tertawa tidak jelas, serta orang-orang yang berakting konyol tidak jelas.

Akan lebih baik TV membantu masyarakat memulai revolusi pendidikan, karena Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat ini tengah kebingungan melaksanakan efektifitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

“Ini TV menyiarkan omong kosong, orang-orang ketawa gak jelas dan orang-orang konyol akting gak kelas. Padahal lagi rugi TV-nya, mendingan bantu rakyat memulai revolusi pendidikan,” kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020).

Fahri Hamzah lantas membandingkan kualitas penyiaran TV di Tanah Air dengan TV di negara maju. TV di negara maju, katanya, lebih menonjolkan sisi edukasi atau pendidikan. Sementara tayangan di TV Indonesia lebih banyak mengumbar aksi sadis, lucu, orang berjoget, atau kesedihan.

“Saya tuh nonton TV negara-negara maju. Memang isi-nya pendidikan semua. Tapi TV kita isinya kalau gak sadis ya lucu, atau joget, atau sedih. Pagi diajar nangis, malam diajar ketawa. Ampun deh pendidikan bangsa ku! Ini kan ada Corona! “ ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai, ada kemubaziran dalam media pendidikan Indonesia. Sebab, semua izin frekuensi pada setiap TV diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehingga di tengah masa pandemi dan krisis seperti sekarang, ‘revolusi mental’ tetap dapat dijalankan oleh TV melalui tayangan yang mendidik, bukan diisi hal-hal yang tidak jelas dan konyol.

“Mubazir saja medium ‘public education’ kita. Dan semua ijin frekuensi diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Seharusnya, Mendikbud Nadiem Makarim dalam membuat kebijakan bisa manfaatkan TV nasional maupun lokal untuk menyiarkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Untuk konten pendidikannya, kata Fahri, dapat diambil dari YouTube atau dicari di Google.

“Daring kan juga bisa pakai studio tv lokal. Ada lah caranya. Masak sih kita kehabisan akal,” ujarnya.

Fahri kemudian menyoroti kebijakan Nadiem soal program kuota internet gratis hingga pembelian gadget atau gawai untuk peserta didik yang menjalani PJJ (pembelajaran jarak jauh) di masa pandemi Covid-19, dinilai tidak mendidik dan memboroskan anggaran negara.

Selaku Mendikbud, mestinya Nadiem meminta lembaga penyiaran seperti stasiun TV untuk menyiarkan konten pendidikan hingga 50 persen.

“Pak Nadiem Makarim yth, dari pada sampeyan sibuk beli gadget dan pulsa mendingan wajibkan semua TV untuk menyiarkan acara pendidikan sampai 50%. Layar Tv sudah ada di rumah penduduk tapi siarannya alamakkkk!” tegas Fahri.

Menurut Fahri, mayoritas keluarga di Indonesia sudah memiliki TV daripada gadget dan kuota internet , yang bisa dimanfaatkan menjadi ruang belajar. “Ayolah cerdas dikit (Mendikbud Nadiem Makarim, red) kenapa bikin kebijakan,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Ini.

Seperti diketahui, untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah dari rumah yang berlangsung selama pandemi Covid-19 membuat kebijakan pembagian kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.

Belakangan Kemendikbud tidak hanya menggelontorkan anggaran besar untuk kuota internet gratis bagi siswa yang terpaksa harus belajar daring, tetapi juga membolehkan sekolah membeli gawai, tablet atau alat komunikasi sejenis dan boleh dipinjamkan kepada siswa yang tak memilikinya. ***

Fahri: Penguasa Perlu Mulai Mengeja Kembali Alif Ba Ta Demokrasi Indonesia

, , , , , , , ,

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, negara sebelumnya percaya bahwa pikiran harus dikontrol sejak dini, sehingga negara menentukan apa yang boleh dibaca dan apa yang boleh dikatakan.

Untuk mengontrol itu, pemerintah kemudian menyelenggarakan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai alat kontrol. ” ini yang boleh dan ini yang tidak boleh secara sepihak, Tapi kita telah hentikan kekeliruan itu,” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (11/9/2020).

Menurut dia, konstitusi telah mengatur perbedaan pendapat adalah sebuah keberkahan. Sehingga negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan.

“Konstitusi kita sekarang percaya bahwa ide dan pikiran hanya bisa dilawan dengan ide dan pikiran,” ujarnya.

Karena itu, Fahri menegaskan, kekuasaan sebesar apapun tidak bisa memusnahkan pikiran. Sebab, pikiran selalu punya cara untuk menang di depan kekuasaan sebesar apapun.

“Kita sudah pernah dengar dalam sejarah pemuda Ibrahim di depan Raja Namrudz yang memberikan argumen pikiran melawan kekuasaan. Ibrahim adalah pemuda Good Looking yang cerdas mempertanyakan tradisi menyembah berhala saat itu,” ujarnya.

Hal ini juga dilakukan oleh seorang pemuda bernama Muhammad yang datang dengan ide ‘Islam’ di tengah masa jahiliyah. Ide tentang Islam ini membuat banyak orang tertarik, tetapi kaum mapan justru mencoba mematikannya dengan kekuasaan karena merasa terancam. Bahkan merencanakan pembunuhan dan perang terhadap Nabi Muhammad SAW.

“Apa yang terjadi? Ide Islam bersemi dan sampai sekarang ia menjadi agama yang terus berkembang, sehingga kita pun di Indonesia menjadi pemeluk Islam yang terbesar di dunia. Ini karena ide, kalau benar ia tidak bisa dilawan. Kebenaran ide hanya bisa dilawan dengan membuktikannya salah!” katanya.

Sebaliknya, yang terjadi dengan komunisme yang mulai hilang di dunia, bukan karena diperangi seperti Islam,tetapi karena ide pikirannya memang tidak benar sejak awal. Di Amerika dan di semua negara demokrasi ide komunis tetap ada, tetapi tidak bisa menang karena idenya kalah ‘dalam pertandingan’ demokrasi dan politik.

“Idenya salah! Ide komunisme mulai hilang di dunia, bukan karena diperangi tetapi karena ia tidak benar,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Fahri menilai andaikata Partai Komunis di Indonesia tidak melakukan pengkhianatan, tentu PKI di Indonesia tidak akan dilarang. Padahal ide komunis itu akan mati dengan sendirinya, tanpa harus diperangi.

“Komunis akan mati dengan sendirinya bahkan di negara yang partai komunisme sendiri berasal, komunisme sudah tinggal bungkus belaka,” ujarnya.

Sementara terkait UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Indonesia, Fahri menilai sebagai jalan pikiran yang diambil negara dari sebuah perbedaan pendapat, dimana negara memfasilitasi perbedaan pendapat untuk melindungi kebebasan berkumpul dan berserikat.

“Demokrasi memang ide yang susah dan tidak mudah dimengerti. Tetapi setidaknya seandainya para penguasa mau mendengar saja. Tentu ceritanya beda,” jelas Fahri.

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Ini lantas menyentil Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang berencana melakukan sertifikasi terhadap 8.200 penceramah yang ditargetkan selesai pada September 2020 ini, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Hal itu akibat Menag tidak mengeja ‘alif ba ta ‘demokrasi Indonesia.

“Saya mohon maaf menulis soal-soal elementer ini. Coretan kecil ini saya buat agar kaum intelektual di samping pak Menteri Agama mulai mengeja kembali, alif ba ta dari demokrasi kita. Takkan sulit jika kita mau,” pungkas Fahri.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X