Tag: Fahri Hamzah

Partai Gelora Dorong Anis Matta-Fahri Hamzah Jadi Capres dan Cawapres di Pilpres 2024

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong kader internalnya untuk diusung sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang. Partai Gelora akan mendorong Ketua Umumnya, Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai capres dan cawapres.

“Dinamika capres dan cawapres saat ini masih bergerak dinamis dan cair. Tak hanya partai parlemen, partai baru juga turut serta mendorong kader internal untuk diusung dalam Pilpres 2024,” kata Ketua Bapilu Partai Gelora, Rico Marbun ketika menghadiri acara ‘VIVA The Interview Coffee Session’ di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (14/1/2023).

Menurut Rico, internal Partai Gelora positif akan mendorong Anis Matta dan Fahri Hamzah menjadi capres atau cawapres. Capres dan cawapres Partai Gelora itu akan segera dikomunikasikan kepada partai parlemen dan non parlemen.

Rico menilai kedua petinggi Partai Gelora tersebut, tidak bisa dipandang remeh atau sebelah mata, lantaran Partai Gelora memiliki 700 ribu lebih kader di daerah yang valid, meski sebagai partai baru.

“Kalau Partai Gelora jelas, punya 700 ribu lebih kader dibandingkan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang tidak punya partai. Maka kami tentu ingin mengajukan pak Anis Matta dan Pak Fahri Hamzah sebagai capres dan cawapres,” ujar Rico.

Rico menambahkan, bahwa partai politik harus berani mendorong kader internalnya untuk bisa maju di kontestasi Pilpres 2024. Sebab, dia mulai melihat fenomena adanya parpol yang tak mengusung kader internalnya maju di kontestasi politik.

“Jadi kalau kita melihat sebenarnya parpol ini sudah seharusnya regenerasi. Regenerasi kepemimpinan terutama di nasional. Sekarang ini saya melihat, saya menangkap ada upaya sistematis bahwa justru tokoh-tokoh pimpinan parpol yang kita anggap sebagai kader terbaik nomor satu dari partai politik itu dikondisikan seakan akan selalu lemah dibandingkan orang orang luar,” ungkapnya.

Dijelaskan Rico, jika masalah ini terus dilanjutkan, maka demokrasi tanah air bisa terus menyusut. Sebaliknya, Rico tidak mengetahui apakah ada pihak mengkondisikan hal tersebut di masyarakat.

“Jadi kita tidak tahu, kalau menurut saya ini ada benturan. Ada benturan antara figuritas pimpinan parpol dengan opini yang entah dibangun dari mana. Kalau ini dibiarkan terus menerus, itu yang terjadi adalah susutnya kualitas demokrasi,” jelasnya.

Seperti diketahui, sejumlah DPW Partai Gelora telah mengajukan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Salah satu DPW tersebut, adalah DPW Partai Gelora Aceh.

DPW Partai Gelora Aceh memastikan akan mengusung pendiri yang juga sebagai ketua dan wakil ketua umum partai Gelora Indonesia, Anis Matta dan Fahri Hamzah sebagai bakal calon Presiden dan calon wakil Presiden Indonesia.

Hal itu disampaikan pada rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan jelang Pemilu 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Graha Coffee and Resto, Sabtu, 14 Januari 2023, Kota Lhokseumawe dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah se Dapil DPR RI Aceh 2.

Kabar kepastian Anis Matta dan Fahri Hamzah akan maju sebagai capres dan cawapres tersebar juga di dunia maya. Sebuah salinan pesan suara yang tersebar di media sosial Twitter mengejutkan publik.

Adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, dalam sebuah pesan suara (voice note) menyatakan akan maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 mendatang.

Fahri Hamzah menyebut akan mendampingi Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta, sebagai pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung dalam Pemilu tanggal 14 Februari 2024.

“Bagi teman-teman di bawah yang katanya mengidolakan saya, Bang Fahri Hamzah, dan Ustadz Anis Matta, sampaikan kepada mereka bahwa saya dan Pak Anis Matta, Insya Allah, maju sebagai Capres 2024,” kata Fahri Hamzah seperti dinukil dari akun twitter @klipfahri, Rabu (11/1/2022).

“Insya Allah pendaftarannya tanggal 7 sampai 13 September. Masih 9 bulan lagi, jadi sabar menunggu pendaftaran kita Insya Allah. Salam hormat kepada semuanya,” lanjutnya.

Diketahui, akun @klipfahri memang aktif mencuit berbagai hal tentang Partai Gelora, termasuk membagikan potongan potongan video 2 tokoh partai berlambang ombak menggulung berwarna biru, merah dan putih itu.

Partai Gelora Kritik Keras Pernyataan Ketua KPU RI soal Kemungkinan Penggunaan Lagi Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024

, , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritik keras pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang mengatakan ada kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 nanti dilakukan dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai, bukan calon anggota legislatif (caleg).

Fahri menilai ada upaya kesengajaan dari partai tertentu untuk mendorong Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari membantunya untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaannya, serta tidak ingin ada tradisi berpikir demokratis dalam setiap Pemilu.

“Kalau betul Ketua KPU (Hasyim Asyari, red) didorong partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, khususnya wakil rakyat yang kita pilih. Itu artinya, kita sudah masuk era politik partai komunis, yang ingin menguasai dan mengontrol seluruh pejabat publik, khususnya anggota legislatif,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Menurut Fahri, jika pencoblosan dengan nama partai, maka ada ketergantungan dalam penentuan nama pejabat publik oleh partai.

Partai, lanjut Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, akan menentukan nomor urut dan keterpilihan yang sangat tinggi sekali, sehingga menyebakan wibawa mereka dalam negara akan sangat besar sekali.

“Ini sebenarnya tradisi komunis. Menurut saya, ini krisis besar yang dihadapi setiap negara dan partai politik, karena mereka tidak meneruskan tradisi dan tidak berpikir demokratis,” katanya.

Partai-partai seperti ini, kata Fahri, adalah partai yang haus kekuasaan. Di dalam benaknya yang terpikir adalah menang dan bisa berkuasa, serta tidak peduli, apakah hal itu diperoleh secara demokratis atau tidak, yang penting bisa berkuasa.

“Partai-partai ini hanya haus kekuasaan, tetapi tidak mau berpikir. Saya kira ini harus menjadi wake up call (panggilan untuk membangunkan seseorang dari tidurnya, red) bagi kita, bahwa sistem totaliter ingin di implan secara lebih permanen di dalam negara kita. Ini berbahaya sekali,” tegas Fahri.

Seperti diketahui, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, Pemilu 2024 kemungkinan akan menggunakan sistem proporsional tertutup atau memilih partai bukan caleg. Kemungkinan tersebut, saat ini sedang disidangkan di Mahkmah Konstitusi.

Saat ini sejumlah politisi mengajukan uji materi terhadap UU No. 7 tahun 2019 atau UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK untuk membatalkan pasal 168 ayat 2 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Jika MK mengabulkan gugatan itu, maka sistem proporsional daftar calon tertutup akan kembali diterapkan. Surat suara dalam pemilu hanya mencantumkan partai politik. Apabila partai politik menang dan mendapat jatah kursi, mereka berhak menentukan orang yang akan duduk di kursi itu.

Indonesia sudah menerapkan sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2004. Masyarakat memilih langsung calon anggota legislatif dengan mencoblosnya di surat suara. Sebelum Pemilu 2024, masyarakat hanya memilih partai politik.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto dari PDIP menilai sistem proporsional tertutup dapat mengurangi politik uang yang acap kali terjadi dalam kontestasi pemilu, khususnya bagi calon anggota DPR dan DPRD.

Selain itu, klaim mantan Ketua MPR RI ini, aturan mengenai sistem pemilihan itu pun telah diatur dalam Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945.

“Pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dilakukan dengan sistem proporsional daftar tertutup, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (3) UUD RI Tahun 1945,” ujar Sidarto dalam sebuah acara di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022).

Menko Polhukam Mahfud MD pun mengaku mendukung jika pemilu dikembalikan ke sistem lama, yakni masyarakat mencoblos partai politik bukan caleg, yang dikenal dengan istilah sistem proporsional tertutup.

Mahfud menyampaikan itu merespons usul PDIP yang menyarankan Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup seperti dulu.

“Saya ingin tambahkan dukungan dulu kepada PDIP salah satunya agar Pemilu itu kembali ke sistem proporsional tertutup. Kalau dikembalikan tertutup itu bagus. Diubah saja,” kata Mahfud dalam diskusi ‘Reformasi Sistem Hukum Nasional’ yang digelar PDIP, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Anis Matta: Insya Allah Partai Gelora Lolos ke Senayan, Dapat Hasil yang Lebih Besar dari Target

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta optimis Partai Gelora bakal masuk Senayan dan lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) pada Pemilu 2024. Bahkan capaian Partai Gelora tersebut, diyakini akan melebihi target yang telah ditetapkan.

“Saat kita mendengar hasil pilihan rakyat pada tanggal 14 Pebruari 2024, Insya Allah kita ditetapkan lolos masuk ke Senayan dan mendapatkan hasil lebih besar daripada apa yang kita targetkan sekarang,” kata Anis Matta dalam Cerita Kopi Episode ke-8 dengan tema Gelora Nomor 7, Jumat (16/12/2022) malam.

Dalam Cerita Kopi yang dihadiri fungsionaris Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan kader Partai Gelora seluruh Indonesia ini, Anis Matta mengaku bersyukur Partai Gelora mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024.

“Saya senang bahwa kita dapat nomor urut 7, tapi saya lebih senang lagi yang akan mempopulerkan nomor 7 itu Partai Gelora. Tahun 2019 ada partai nomor 7 (Partai Berkarya, red) nggak lolos. Nah, kali ini kita akan buat nomor 7 menjadi populer dan terkenal,” katanya.

Menurut Anis Matta, nomor 7 tersebut merupakan simbol dari Arah Baru Indonesia (👈), yang ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia, sehingga semakin memudahkan untuk mensosialisasikannya ke masyarakat.

“Jadi angka 7 ini, simbol Arah Baru Indonesia, yang akan menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Hal ini tentu saja akan memudahkan bagi Partai Gelora melakukan sosialisasi ke masyarakat,” katanya.

Anis Matta menegaskan, bahwa Arah Baru Indonesia akan menjadi sumber optimisme dan keyakinan Partai Gelora untuk memenangi Pemilu 2024. Sebab, Arah Baru Indonesia diperlukan Indonesia saat ini untuk menjadi pemain global.

“Sumber optimis kita untuk menang Pemilu 2024, adalah keyakinan kita. Arah Baru yang kita bawa ini, persis yang diperlukan Indonesia saat ini. Jadi kemenangan kita pada 2024 nanti, adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Ia berharap sumber keyakinan Partai Gelora ini, harus ditularkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Keyakinan tersebut akan menjadi kekuatan utama untuk mencapai tujuan dari sebuah rencana besar.

“Musuh terbesar dalam diri kita adalah keraguan. Begitu punya rencana, kekuatan utama kita adalah keyakinan yang akan mengantar kita mencapai tujuan. Jadi kalahkan diri sendiri, kalahkan dulu keraguan. Jangan beri ruang keragu-raguan untuk berkembang, kita harus fokus pada keyakinan dan tujuan kita,” ujarnya.

Sehingga walaupun semua rencana dan program yang telah dibuat, hanya bisa dijalankan sampai 30 persen, kader Partai Gelora tidak perlu berkecil hati, karena hasil yang didapat ternyata jauh lebih besar.

“Jadi banyak rencana yang memang butuh adaptasi atau perubahan, tapi dengan timeline yang kita tetapkan, kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Hasilnya sekarang Partai Gelora lolos sebagai peserta Pemilu 2024,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, dengan ditetapkan 17 partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2024, maka kedudukan semua partai dalam demokrasi sekarang sama, yakni memulai semuanya dari nol.

“Memang masih ada yang belagu, karena Perppu membolehkan memakai nomor lama, tetapi begitu semua hadir di KPU dan diberikan plakat nomor, maka semua pertarungan dimulai dari nol, bukan cuma meteran Pertamina saja, tetapi pertandingan Pemilu 2024 juga dimulai dari nol,” kata Fahri Hamzah.

Artinya, pada Pemilu 2024 mendatang, bisa saja mandat rakyat yang telah diberikan kepada parpol lama pada Pemilu 2019 lalu, dicabut dan diberikan kepada parpol baru di 2024.

“Jadi mandat rakyat itu ada yang diberikan kepada mereka (parpol, red), ada juga yang pernah hilang, mandatnya dicabut rakyat lagi. Inilah suasana kejiwaan parpol lama, takut mandatnya dicabut oleh rakyat di 2024,” katanya.

Namun, jika Partai Gelora memenangi Pemilu 2024, lanjut Fahri, Partai Gelora akan mengantarkan orang-orang terbaiknya untuk memimpin negeri ini

“Kalau Partai Gelora yang menang, maka partai ini yang akan mengantarkan orang-orang yang terbaik untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Kita sangat confident akan memenangi Pemilu 2024,” tandasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedi Miing Gumelar menambahkan, dalam Pemilu 2024 mendatang, Partai Gelora tidak hanya menciptakan bintang-bintang baru dalam perpolitikan di tanah air, tetapi juga akan menjadi matahari yang akan menyinari seluruh masyarakat Indonesia.

“Secara sunnatullah, Partai Gelora itu tidak hanya menjadikan bintang baru, tetapi juga sebuah keharusan menjadi matahari. Karena matahari akan memberikan manfaat lebih besar, dia akan memberikan sinar cahaya atau energi dan kehidupan alam semesta. Itulah Partai Gelora,” kata Miing.

Miing mengaku sebenarnya dia tidak akan terjun ke politik lagi, apabila 9 partai politik di parlemen saat ini, bisa membuat Indonesia adil makmur. Karena melihat 9 parpol tersebut, gagal mensejahterahkan rakyat, maka dia memutuskan turun gunung lagi dalam politik.

“Kalau 9 partai itu membuat adil makmur Indonesia, saya enggak perlu masuk politik lagi. Partai Gelora jelas visinya, memiliki Arah Baru Indonesia, menjadikan Indonesia 5 besar dunia,” pungkasnya.

Anis Matta Berharap Pemilu 2024 Sesuai Jadwal, Tidak Ada Penundaan

, , , , ,

Partaigelora.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi telah menetapkan 17 partai politik (parpol) menjadi peserta Pemilu 2024, selain enam partai lokal di Aceh. Dari ke-17 parpol tersebut, Partai Gelora menjadi salah satu kontestannya dengan nomor urut 7.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap digelar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni pada 14 Pebruari 2024.

“Saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman di KPU khususnya, mudah-mudahan jadwal Pemilu berjalan sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya,” kata Anis Matta dalam sambutannya usai pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (14/12/2022) malam.

Menurut Anis Matta, hal ini penting agar seluruh tahapan proses demokrasi kita tidak ada penundaan, dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal.

“Penyelenggara Pemilu bersama peserta Pemilu ini, adalah garda demokrasi di Indonesia. Kalau di Iran ada Garda Revolusi, sementara kalau di Indonesia, kitalah yang disini dianggap sebagai Garda Demokrasi,” katanya.

Karena itu, Anis Matta menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI yang telah bekerja keras menyelenggarakan Pemilu 2024.

“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tinginya dan teman-temen di KPU, Bawaslu dan DKPP yang telah bekerja keras menyelenggarakan seluruh proses menuju Pemilu 2024. Dan sekarang kita sudah sampai pada tahapan penetapan nomor urut,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Anis Matta tak lupa menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh parpol yang telah ditetapkan sebagai Pemilu 2024, baik partai nasional maupun partai lokal Aceh.

“Tapi secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader Partai Gelora yang telah bekerja keras, sehingga Partai Gelora bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2024,” tegas Anis Matta.

Anis Matta mengajak para kadernya meneladani semangat timnas sepak bola Maroko yang telah mencapai semifinal Piala Dunia 2022. Padahal Maroko dianggap sebagai tim kecil dan pendatang baru, tetapi dapat memberikan kejutan di Piala Dunia 2022.

“Belajarlah dari Maroko, bagaimana menjadi petarung walaupun sebelumnya dianggap sebagai under dog. Karena posisi Partai Gelora, di sini sama seperti Maroko,” ujar Ketua Umum Partai Gelora ini.

Dalam pengundian ini, Partai Gelora mendapatkan nomor urut 7 untuk Pemilu 2024. Pengundian ini didahului dengan pengambilan nomor urut yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik. Partai Gelora lantas mendapatkan nomor urut pertama.

Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah didampingi Anis Matta kemudian mengambil nomor undian pertama parpol yang mengikuti mekanisme pengundian. “Alhamdulilah Gelora nomor 7,” ucap Anis Matta.

Kendati begitu Anis Matta mengusulkan agar pada Pemilu selanjutnya, tidak lagi menggunakan nomor urut. Parpol, lanjutnya, tidak perlu lagi meributkan soal nomor urut, tetapi harus mengedepankan narasi atau gagasannya kepada rakyat.

“Nomor urut sebenarnya tidak perlu, partai politik harus mengedepankan narasi, bukan mencari-cari alasan untuk mempertahankan nomor urut. Untuk Pemilu selanjutnya, sebaiknya nomor urut dihilangkan saja,” katanya.’

Diketahui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu memperbolehkan parpol memilih antara melakukan pengundian atau memakai nomor urut sesuai Pemilu 2019. Sementara non parlemen dan parpol baru tetap mengikuti mekanisme pengundian yang telah ditetapkan.

Dalam pengundian peserta Pemilu 2024 ini, selain dihadiri Anis Matta, Fahri Hamzah dan Mahfuz Sidik, juga dihadiri Bendahara Umum Partai Gelora Achmad Rilyadi, Ketua Bappilu Rico Marbun, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati, Wakil Sekjen Dedi Miing Gumelar, serta Liaison officer (LO) Partai Gelora Ratu Ratna Damayani dan Sutriyono.

Saat pengundian ini juga digelar nonton bareng (nobar) yang diikuti seluruh DPW, DPD dan kader Partai Gelora seluruh Indonesia. Acara nobar prosesi pengundian nomor urut ini dipandu Ketua Bidang Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat didampingi Ketua Pokja Verifikasi Partai Gelora Achmad Chudori dari studio Gelora Media Centre di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Putusan MK Tak Lagi Independen, Fahri Hamzah: Partai Gelora akan Menjadi yang Terdepan dalam Menjaga Spirit Demokrasi

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan,  keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini menjadi korban dari permainan politik, sehingga putusan yang dihasilkan tidak independen.

Hal ini setidaknya bisa dilihat dari putusan penolakan Hakim Konstitusi terhadap 30 kali gugatan uji materi (judicial review) terkait Undang-undang Pemilu yang diajukan ke MK.

“Saya tidak terlalu tertarik untuk menuntut Mahkamah Konstitusi terlalu banyak, sebab MK itu juga korban dari permainan politik sekarang,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Menyoal Putusan MK atas UU Pemilu: Pilihan Rakyat Makin Terbatas’,  yang digelar secara daring, Rabu (13/7/2022) sore.

Menurut Fahri, kamar yudikatif itu seperti MK harusnya independen, bukan justru terperangkap dalam permainan politik politisi. Saat ini, lanjutnya, aktor-aktor politik yang ingin berkuasa terus telah menyandera MK.

“Makanya saya berani mengatakan, MK adalah korban, karena saya pernah menjadi politisi, tahu betul permainan politik seperti ini,” katanya.

Karena itu, kata Fahri, publik tidak bisa berharap banyak pada MK untuk memiliki kesadaran internal untuk memperbaiki dirinya, karena telah disandera politisi.

“Jadi untuk memperbaiki MK ke depan, kita perlu elaborasi definisi negarawan agar mereka tidak mudah dipengaruhi politisi,” ujarnya.

Fahri menilai MK saat ini mendesak untuk dilakukan reformasi, karena keberadaanya telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya, yakni sebagai penjaga konstitusi.

“MK sekarang perlu di reformasi. Kita ini terlalu romantis, sudah 30 kali ditolak, kalau sudah 30 kali, ya MK sudah disandera terus oleh politisi. Maka politisinya kita tumbangkan,” tegas Fahri.

Fahri mengatakan, Partai Gelora akan menjadi yang terdepan dalam menjaga spirit demokrasi. Dimana ruhnya adalah menjaga sirkulasi pergantian kepemimpinan yang lancar.

“Partai Gelora percaya spirit demokrasi yang sehat ditandai dengan lancarnya sirkulasi kepemimpinan di setiap level. Sehingga demokrasi kita tidak dikuasai oligarki. Kita perlu mengawal demokrasi yang mengedepankan substansi,” tandasnya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan hal senada. Denny menilai sepanjang tidak ada keinginan dari oligarki di Istana dan partai politik tertentu untuk merevisi UU Pemilu, karena calon presidennya yang diusung terganjal, maka MK tetap akan menolak gugatan yang diajukan.

“Indepedensi MK sudah hilang, meski sidangnya terbuka, tidak ada yang tertutup. Itu bukan jaminan tidak ada penyimpangan dan korupsi. Itu sudah terbukti, ada hakim MK yang korupsi,” kata Denny.

Denny mempertanyakan banyaknya persidangan di MK yang tidak dilakukan pembuktian, meskipun dalam peraturan dimungkinkan.

Namun, apabila Hakim Konstitusi berpandangan telah mengetahui perkaranya dan tidak perlu ada pembuktian lagi untuk memutus suatu perkara, maka  asumsi tersebut sangat berbahaya.

“Terus ngapain ada MK, belum diperiksa sudah tahu sendiri hakimnya. Harusnya secara prosedural kita bisa debat panjang. Apakah sikap Hakim Konnstitusi itu negarawan, saya kira tidak,” tandas Denny Indrayana yang menjadi kuasa hukum DPD RI ini.

Jika hal itu terjadi  kasus pidana atau perdata, lanjut Denny, sikap Hakim Konstitusi yang tidak menginginkan adanya pembuktian dalam suatu perkara, sangat berbahaya.

Para tersangka atau para pihak dalam kasus perdata, bisa bisa bebas dengan asumsi yang salah hakim dalam memahami hukum tanpa disertai pembuktian.

“Kita memang sedang diuji kesabaran kita dengan logika-logika yang absurd semacam ini. Langkah formalitas,  argumentasi dan legalitas kita sedang diuji betul. Kita sudah revolusioner untuk 30 kali menguji ini, karena menghormati konstitusionalitas. Tapi saya khawatir pada titik-titik tertentu, kesabaran itu akan hilang,” tandasnya.

Tim Kuasa Hukum Partai Gelora untuk Judicial Review Said Salahudin menambahkan, proses pembuktian pokok permohonan dalam sidang pemeriksaan di MK tetap diperlukan, apalagi batu uji yang dijadikan dasar gugatan berbeda dengan perkara-perkara yang sudah diputus sebelumnya.

“Saya kira MK harus memenuhi hak konstitusional pemohon agar kerugian konstitusional yang ditimbulkan dapat diketahui dan dipulihkan. Ini tidak ada penjelasan sama sekali, cuman ditolak. Putusannya konfius, membingungkan” kata Said.

Selain itu, dalam gugatan Partai Gelora, MK juga tidak membantah semua argumentasi hukum yang disampaikan pemohon, termasuk soal original intent dan batu uji yang berbeda, sehingga memiliki legal standing.

“Tapi Mahkamah sudah berpakem, bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak bisa dijadikan alasan Mahkamah untuk menggeser pandanganya soal Pemilu serentak,” katanya.

Namun, apabila pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dalam proses pembuktian, ia yakin pandangan Hakim Konstitusi soal Pemilu Serentak akan berubah.

“Saat ini sedang dipertimbangkan untuk mengajukan gugatan kembali. Tapi kita bertanya-tanya, apakah paradigma MK, apakah masih sama atau tidak, kita tidak tahu, meski MK menyatakan tidak menutup peluang untuk menguji pasal ini agar bisa menggeser pandangan hukumnya  secara fundamental mengenai Pemilu Serentak,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara MK RI Fajar Laksono Soeroso mengatakan, soal permohonan uji materi yang mempersoalkan keserentakan Pemilu sudah dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, seperti Putusan No.14 Tahun 2013 dan No.55 Tahun 2019.

“MK sudah punya penafsiran sendiri, bahwa pemisahan Pemilu itu inkonstitusional, sementara yang serentak itu konstitusional. Keputusan itu, sudah jelas sehingga MK tidak perlu lagi mendengar keterangan ahli dan saksi, karena sudah memiliki penafsiran soal Pemilu Serentak,” kata Fajar.

Putusan MK tersebut, kata Fajar, juga diperkuat dalam ketentuan pasal 54 UU No.7 Tahun 2020 yang memungkinkan Hakim Konstitusi tidak perlu mendengar keterangan ahli dan saksi ahli lebih lanjut, karena sudah memiliki pendirian yang jelas.

“Kita memahami apa yang disampaikan pemohon, bisa jadi kalau ahli dan saksi dihadirkan di persidangan, pandangan Hakim Konstitusi berubah, tapi bisa juga tidak berubah. Sehingga kemudian menjadi asumsi saja,” katanya.

Karena sekedar asumsi, meski ahli dan saksi dihadirkan di persidangan, jika putusannya tetap ditolak, kata Fajar, maka sama saja tidak puas seperti tidak dihadirkan dalam persidangan.

“Bagaimana membuktikan 9 Hakim itu tidak independen, karena persidangan berlangsung terbuka. MK dalam putusan soal isu konstitusional, sampai hari ini pendirianya jelas dan sudah dituangkan dalam putusan-putusan,” pungkas Fajar.

Partai Gelora Berharap MK Buka Ruang Debat di Persidangan agar Mengetahui Lebih Dalam Perkara Permohonan Gugatan

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyayangkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Partai Gelora terkait aturan keserentakan pemilihan umum dalam Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Padahal legal standing dan dasar pengajuannya diterima, tetapi Majelis Hakim menolak melanjutkan sidang dan berhenti pada pemeriksaan permohonan saja.

Sehingga kesimpulan yang dihasilkan Mahkamah bersifat premature, karena para ahli dan saksi yang diajukan Partai Gelora belum pernah diperiksa.

Apabila ahli dan saksi diperiksa, Fahri yakin pendirian Mahkamah mengenai isu pokok dengan frasa serentak sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 akan bergeser secara fundamental, terkait alasan hukumnya.

Mahkamah diyakini akan menggeser pendiriannya untuk mempertahankan norma haruslah tetap dinyatakan konstitusional, menjadi tidak konstitusional atau inkonstitusional seperti pandangan Partai Gelora.

“Itulah yang kami sayangkan setelah dua aspek ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim MK, yaitu aspek legal standing dan dasar pengajuan diterima justru majelis hakim menolak untuk meneruskan sidang dan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen permohonan,” kata Fahri dalam keterangannya, Senin (11/7/2022).

Fahri pun berharap, jika suatu saat nanti Gelora kembali mengajukan permohonan serupa, Majelis Hakim dapat membuka ruang debat di persidangan untuk mengetahui lebih dalam duduk perkara permohonan gugatan.

“Karena sekali lagi, legal standing Partai Gelora diterima, alasan permohonan dianggap baru dan belum pernah dipakai, artinya diterima, tapi sidang tidak diteruskan karena para hakim MK anggap belum perlu berubah sikap. Maka Bagaimana membuktikan kalau saksi belum diperiksa?” ujar Fahri.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, Partai Gelora tengah mempelajari kemungkinan untuk segera mengajukan kembali gugatan pemisahan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) ke MK dalam waktu dekat.

“Kami sedang mempelajari kemungkinan mengajukan gugatan kembali,” kata Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, gugatan Partai Gelora ini juga bisa menjadi alternatif atas gugatan presidential threshold 0%, yang kerap ditolak MK karena lantaran tidak memiliki legal standing dan lain-lain.

“Pada prinsipnya Partai Gelora ingin memastikan presiden yang dicalonkan berdasarkan pada suara rakyat yang mewakili pikiran dan perasaan hari ini, bukan yang kedaluwarsa,” katanya.

Partai Gelora juga bertujuan memberi peluang bagi lahirnya pemimpin baru di tengah krisis berlarut saat ini.

“Ini sangat merugikan kami sebagai partai politik dan rakyat sebagai pemilik suara. Penolakan MK atas gugatan tersebut prematur dan membingungkan,” tegas Anis Matta.

Seperti diketahui, MK menolak permohonan judicial review nomor perkara: 35/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Gelora yang diwakili oleh Muhammad Anis Matta, Mahfuz Sidik.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (7/7/2022).

Dalam putusannya, MK menolak gugatan Partai Gelora yang menguji Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu.

MK menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 167 Ayat (3) UU Pemilu berbunyi, “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.

Sedangkan Pasal 347 Ayat 1 UU Pemilu menyatakan, “pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”.

Menurut MK, Partai Gelora mempersoalkan frasa “serentak” dan memohon waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama.

Namun, MK berpandangan, permohonan itu sama saja mengembalikan model penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, dan 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah.

“Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa ‘serentak’, sehingga norma Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional,” tulis putusan tersebut.

Anis Matta: Berkas Verifikasi Partai Gelora Sudah Lengkap 100 Persen, Tinggal Diserahkan ke KPU

, , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa berkas verifikasi partai politik (parpol) Partai Gelora sudah lengkap 100 persen dan tinggal diserahkan ke KPU RI untuk proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024.

Sebanyak 34 provinsi/Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) telah menyerahkan berkasnya kepada Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk Verifikasi Parpol.

“Alhamdulillah hari ini sudah lengkap 34 Provinsi yang menyerahkan berkas verpol ke DPN. Satu tahapan kita untuk kemenangan 2024 sudah kita tapaki bersama,” kata Anis Matta dalam arahannya saat Serah Terima Berkas Verifikasi Partai Politik di Pomelotel Jakarta, Selasa (14/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, DPW Partai Gelora Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), Papua dan Papua Barat menjadi DPW terakhir yang menyerahkan bekas verifikasi parpol. Sebelumnya, sudah ada 30 DPW yang menyerahkan berkasnya terlebih dulu sejak 19 Mei 2022 lalu.

“Kita telah menyelesaikan pekerjaan inti kita sebagai partai politik. Dan sebagai calon peserta Pemilu 2024, kita sudah menyelesaikan atau sudah menjawab tantangan kedua,” katanya.

Selanjutnya, untuk menjawab tantangan ketiga, yakni memenangi Pemilu 2024, Partai Gelora akan segera menyiapkan bakal calon legislatif (bacaleg), dan konsolidasi secara masif hingga ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Bismillah, meski tertatih, Allah SWT terus memberikan jalan keluar dalam seluruh aktivitas kita. Insya Allah kita memenangi Pemilu 2024,” ujarnya.

Anis Matta mengungkapkan, bahwa capaian yang telah diraih Partai Gelora hingga saat ini bagian dari mimpi besar atau rencana besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia.

Mimpi besar itu, telah disusun dalam sebuah roap map atau peta jalan, meski didukung dengan sumber daya terbatas.

Kendati begitu, seluruh tahapan-tahapan saat ini dapat dipastikan sedang menuju rencana besar atau ke arah tersebut.

“Setiap mimpi besar dengan resource yang terbatas, pastikan dua syarat terpenuhi. Pertama tabah dan kedua fokus,” pesan Anis Matta.

Ketabahan itu, kata Anis Matta, akan mendatangkan sebuah kesabaraan dan ketekunan. Sehingga bisa fokus pada kekuatan luar biasa yang ada di dalam dirinya, yakni fokus kepada satu tujuan atau target.

“Kita siap menjadi partai politik pertama yang akan mendaftar ke KPU, begitu pendaftaran dibuka pada 1-7 Agustus nanti. Sebelum mendaftar, kita akan selesaikan pengisian SIPOL-nya,” tegas Anis Matta.

Anis Matta mengatakan, berkas verifikasi parpol Partai Gelora yang akan diserahkan ke KPU, sudah melebihi target yang ditetapkan KPU sebagai persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2024.

Yakni sebanyak 100 persen DPW/provinsi, 87 persen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau kabupaten/kota dan 61 persen Dewan Pimpinan Cabang (DPC)/kecamatan.

“Jadi DPW kita 100 persen, jumlah DPD 445 (87 persen) dari 514 kabupaten/kota, dan jumlah DPC 4.395 (61 persen) dari 7.230 kecamatan. KPU hanya mensyaratkan 75 persen DPD dan 50 persen DPC. Artinya, kita sudah melebih target yang ditetapkan KPU,” ungkap Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora saat ini tidak ingin terseret dalam polemik pembentukan koalisi baru seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang digagas Partai Golkar, PPP dan PAN.

Menurut dia, koalisi tersebut masih bersifat dinamis dan bisa jadi bubar di tengah jalan, karena tidak bisa menjawab tantangan-tangan krisis saat ini.

“Koalisi itu, sifatnya masih sangat dinamis dan belum bisa menjawab tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa saat ini. Akibat krisis misalnya, itu inflasi dan kenaikan harga-harga yang naik cepat, tidak bisa mereka jawab. Jadi koalisi ini (KIB, red) belum menjawab tantangan krisis,” tegasnya.

Serah terima berkas verifikasi partai politik ini, selain dihadiri empat ketua DPW, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, para pimpinan bidang DPN Partai Gelora, serta Ketua Pokja DPN untuk Verifikasi Parpol Achmad Chudori.

Bisa Sahkan UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: Jokowi juga Harus Konsen Sahkan RUU KUHP, karena Masih Warisan Kolonial Belanda

, , , , ,

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengakhiri pemberlakuan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Kolonial Hindia Belanda saat ini, dengan segera mengesahkan RUU KUHP bersama DPR dalam masa persidangan sekarang.

“Saya kira pada masa Pak Jokowi, di tahun ini kita bisa mengakhiri pemberlakuan undang-undang peninggalan kolonial (KUHP, red). Elektabilitas Pak Jokowi akan naik kalau begini saya kira,” kata Fahri hamzah dalam keteranganya, Rabu (7/6/2022).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “RUU KUHP dan Nasib Hukum Indonesia” di Media Center DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Fahri Hamzah mengungkapkan, sebenarnya DPR Periode 2014-2019 pada masa dirinya menjadi Wakil Ketua DPR, pembahasan RUU KUHP ketika itu sudah selesai tinggal ketok palu saja, untuk dilakukan pengesahan di Rapat Paripurna DPR.

“Tapi karena ada demo besar-besaran anak STM, akhirnya ditunda. Masih ingat kita 2019 akhir ada tekanan luar bisa, sehingga kita tidak sempat menggelar Rapat Paripurna pengesahan. UU-nya tinggal ketok palu saja,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar DPR dan pemerintah Periode 2019-2024 segera mengesahkan RUU KUHP dalam masa persidangan ini. Pengesahan tersebut, juga sebagai bentuk penghormatan kepada Ketua Tim Perumus RUU KUHP, Alm Prof Muladi.

“Saya hadir di rapat-rapat bersama Pak Muladi ketika itu, saya terharu dengan pernyataan beliau, sebelum meninggal beliau mengatakan ingin melihat undang-undang ini (RUU KUHP, red) disahkan. Sekarang beliau sudah almarhum, ayolah kita selesaikan undang-undang ini,” katanya.

Semasa masuk Tim Perumus, Muladi membongkar habis pengaruh aturan kolonial Belanda dalam penyusunan RUU KUHP. Karena itu, Muladi berharap betul agar RUU KUHP ini tidak gagal untuk disahkan.

Jika gagal, maka bangsa Indonesia lebih cinta penjajahan dan suka warisan Kolonial Belanda dalam penegakan hukum. Semasa hidupnya, Muladi juga kerap menyindir Presiden Jokowi soal penundaan pengesahan RUU KUHP ini menjadi UU.

“Kita perlu pergantian filosofi dalam penegakan hukum, sahkan dulu undang-undang ini. Jika nanti ada amandemen terbatas, itu kan hak rakyat untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Ketika itu, DPR sudah menjadwalkan pengesahan RUU KUHP atau pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna pada 24 September 2019, dan 23 September 2019 untuk pengesahan RUU Pemasyarakatan, karena 30 September 2019 menjadi Rapat Paripurna terakhir DPR Periode 2014-2019.

“Jadi RUU KUHP dan RUU Lapas, sudah disetujui pembahasannya di tingkat I, tinggal pembahasan di tingkat II saja, tapi kemudian dibatalkan karena ada tekanan luar biasa. Jadi statusnya tinggal disahkan saja,” katanya.

Menurut Fahri, DPR Periode 2019-2024 sebenarnya tinggal mengesahkan saja RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, tidak dibahas lagi dari awal, karena dua RUU tersebut bersifat carry over atau pengoperan dan bisa langsung masuk agenda Badan Legislasi DPR untuk dijadwalkan pembahasan pengesahannya.

“Jadi sebenarnya, ini sudah solid, sudah bulat sebenarnya, tinggal disahkan saja. Pengesahan RUU KUHP ini bisa menjadi moment satu bangsa untuk merayakan kesatuannya dalam reformasi hukum, katanya.

Sebagai bangsa, kata Fahri, pertama Indonesia harus memiliki rujukan tunggal terhadap hukum pidananya. Sehingga UU ITE misalnya, bisa diintegrasikan dalam RUU KUHP dan bisa meminimalisir dampak-dampak pemberlakuaan teks-teks atau pasal-pasal karet.

“Mungkin kita juga akan melakukan amandemen terbatas terhadap UU Pidana lain dan mengintegrasikannya kedalam RUU KUHP. Sehigga UU ini menjadi sempurna dengan melakukan reformasi dari satuan kesatuan teks UU pidana,” katanya.

Yang kedua, selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah reformasi kelembagaan seperi reformasi kelembagaan KPK dengan menertibkan ruang penegakan hukum yang telah diberikan ruang kebebasan dan diduga telah menghalalkan segara cara.

“Dan yang ketiga adalah menciptakan satu kesatuan di para penegak hukum kita, ya polisi, jaksa dan lawyernya. Dan jangan lagi nanti banyak lawyer yang tidak mengedepankan prinsip keadilan,” ujarnya.

Fahri Hamzah mempertanyakan kepedulian Presiden Jokowi terhadap pengesahan RUU KUHP, padahal hal itu merupakan bagian dari reformasi penegakan hukum.

“Kalau Pak Jokowi konsen pengesahan UU Cipta Kerja, harusnya juga konsen terhadap pengesahan RUU KUHP. KUHP peninggalan kolonial itu, hanya diadopsi negara-negara totaliter yang memberikan kewenangan absolut untuk melakukan penghukuman kepada rakyatnya,” pungkas Fahri Hamzah.

Dapat Tambahan Berkas dari 5 DPW di Pulau Sumatera, Anis Matta: Kita Segera Lakukan Pendalaman Teritori di 900 Ribu-an TPS

, , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora. id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) semakin optimis menyambut Pemilu 2024, setelah menerima tambahan 5 berkas verifikasi partai politik (parpol) dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Sumatera, dari sebelumnya 25 DPW menjadi 30 DPW.

Sehingga Partai Gelora tinggal menunggu 4 DPW lagi untuk menggenapkan 34 DPW/Provinsi yang akan menyerahkan berkas verifikasi parpolnya ke Pokja Verpol DPN untuk Keperluan Pendaftaraan ke KPU pada Selasa (14/6/2022) mendatang.

Adapun 5 DPW dari pulau Sumatera yang menyerahkan berkas verifikasi parpol pada Selasa (7/6/2022) adalah DPW Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Sementara 4 DPW yang akan menyerahkan berkas pada Selasa (14/6/2022) mendatang adalah DPW Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

“Alhamdullilah seluruh wilayah di Sumatera sudah menyelesaikan dengan tambahan 5 DPW ini. Lima DPW Ini dapil besar, tidak hanya jumlah kursinya yang besar, tapi juga mewakili 10 dapil,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam arahannya, Selasa (7/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora sengaja ingin menuntaskan berkas verfikasi parpol lebih awal, sehingga data-data tersebut bisa segera diinput ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU, sebelum pendaftaran peserta Pemilu 2024 secara resmi dibuka pada awal Agustus 2022 mendatang.

“Artinya, kita semuanya sudah menyelesaikan pekerjaan ini jauh-jauh hari sebelum waktu pendaftaran secara resmi dimulai. Insya Allah kita sukses melalui tantangan kedua ini dan lolos menjadi Peserta Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, Partai Gelora akan fokus menghadapi tantangan ketiga, yakni memenangkan Pemilu Legislatif pada 14 Pebruari 2024. Sebab, Partai Gelora punya mimpi besar ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia.

“Kenapa partai ini, diberi nama Gelora? Sebab, gelombang itu maksudnya adalah energi, yaitu bagaimana kita bisa menjadi energi perubahan yang besar di Indonesia, bisa membawa Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia,” jelasnya.

Penyelesaian berkas verfikasi parpol sejak awal, adalah bagian dari peta jalan (road map) yang sudah disusun untuk pemenangan Pemilu 2024 dan Arah Baru Indonesia menuju 5 besar dunia.

“Ini pekerjaan besar, kita harus menavigasi kapal besar di tengah ombak yang besar dan kompleks saat ini. Kita butuh kemampuan bekerja secara detail.” katanya.

Karena itu, Anis Matta sekali lagi mengingatkan agar para pengurus dan kader Partai Gelora se-Indonesia agar tidak hanya ramai di Twitter atau di sosial medianya saja, tetapi harus menang atau ramai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pencoblosan pada 14 Pebruari 2024.

“Kita akan melakukan pendalaman teritori, kita tidak hanya ingin menang di Twitter, tapi juga yang lebih penting menang di TPS. Nah, sekarang kita mulai masuk TPS per TPS dari sekitar 900-an ribu TPS,” tegasnya.

Selain itu, Partai Gelora juga akan menggencarkan operasi media atau kerja-kerja media lebih intensif lagi untuk terus meningkatkan elektabilitas menjelang Pemilu 2024 mendatang.

“Jadi kemenangan Partai Gelora pada Pemilu 2024, bukan hanya penting bagi Partai Gelora saja. Tapi juga penting bagi Indonesia dan penting bagi dunia,” tandas Anis Matta.

Indonesia, lanjutnya, harus menjadi satu negara yang berpotensi mengusulkan satu model tatanan dunia baru di tengah perang supremasi antara Amerika Serikat dan Barat melawan Rusia saat ini.

“Pemilu 2024 yang akan datang itu akan menjadi momentum peralihan generasi. Kita akan memasuki siklus perubahan 20-30 tahunan, yang akan menjadi satu pintu sejarah dan sejarah bagi Indonesia,” papar Anis Matta.

Sementara itu, Ketua Pokja Verpol DPN untuk Pendaftaran KPU Achmad Chudori mengatakan, dari 30 DPW atau 88 persen dari 34 DPW sudah menyerahkan berkas verifikasi parpolnya ke DPN.

“Jadi selain 4 DPW lagi yang akan menyerahkan berkas verpol pada 14 Juni, DPW-DPW yang sudah menyerahkan berkas, juga akan menambah lagi berkas-berkas dari DPD-DPD yang belum masuk,” kata Chudori.

Chudori mengungkapkan, dari 30 DPW yang sudah menyerahkan berkas verifikasi parpol terdapat 383 DPD atau kabupaten/kota dari 435 kabupaten/kota di 30 provinsi. Kemudian jumlah kecamatan atau DPC sudah mencapai 3.681 DPC atau 62 persen dari 5.971 kecamatan di 30 DPW.

“Jadi target DPN sebenarnya sudah dipenuhi, dari 80 persen DPD sudah 88 persen, dan 62 persen DPC. Jumlah DPD dan DPC yang akan diikut sertakan akan bertambah sampai tanggal 14 Juni esok. Semua berkas dilengkapi foto dan status alamat kantor DPW, DPD dan DPC,” katanya.

Serah terima berkas verifikasi parpol dari 5 DPW di Sumatera ini, selain dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Pokja verpol DPN Achmad Chudori, juga dihadir Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Ketua Bidang Pengembangan Teroteri (Bangter) I DPN Muhammad Syahfan Badri Sampurno, dan 5 Ketua DPW di Sumatera

Yakni Ketua DPW Partai Gelora Aceh Fuadi, Ketua DPW Sumatera Utara Heriansyah, Ketua DPW Sumatera Barat Muhammad Yasin, Ketua DPW Sumatera Selatan Erza Saladin, dan Ketua DPW Bangka Belitung Muhammad Sulahudin,

Selain itu tampak hadir empat Ketua Bangter DPN, yakni Ketua Bangter II Achmad Zaerofi, Bangter III Achmad Zainudin, Bangter IV Rofi Munawar, Ketua Bappilu Partai Gelora Rico Marbun, Ketua Bidang BHU DPN Raihan Iskandar, dan Ketua Bidang Gahora DPN Partai gelora Kumasalari Kartini.

Partai Gelora Siap Menjadi Parpol Pertama Yang Daftar Sebagai Peserta Pemilu 2024

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan siap menjadi partai politik (parpol) pertama yang akan mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 pada awal Agustus 2022 mendatang.

Kepastian ini, disampaikan setelah Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora setelah menerima berkas verifikasi parpol dari 25 provinsi atau Dewan Pemimpnan Wilayah (DPW). Pada Selasa (31/5/2022) malam, Partai Gelora menerima tambahan 11 DPW dari sebelumnya 14 DPW.

Partai Gelora tinggal menunggu berkas verifikasi parpol dari 9 provinsi/DPW, sehingga genap menjadi 34 provinsi/DPW yang akan dituntaskan paling lambat pada Selasa, 14 Juni 2022 mendatang.

“Malam ini (Selasa, 31/5/2022, red) kita mendapatkan tambahan keyakinan, bahwa Insya Allah pada 14 Pebruari 2024 kita akan menjadi pelaku sejarah baru di Indonesia dan juga dunia,” kata Anis Matta saat memberikan arahan serah terima berkas verifikasi parpol 11 DPW di Pomelotel Jakarta, Selasa (31/5/2022) malam.

Menurut Anis Matta, kemenangan di Pemilu 2024, bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia dan dunia. Sebab, Pemilu 2024 akan melahirkan para pemimpin baru yang harus siap memasuki kehidupan masyarakat global baru, akibat adanya perubahan siklus global.

“Itu sebabnya, saudara-saudara sekalian memenangkan Pemilu 2024, bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia dan penting bagi dunia. Pemimpin-pemimpin baru di setiap negara yang akan memimpin setelah 2024 nanti itu, akan menentukan jalannya sejarah dunia,” katanya.

Saat ini, kata Anis Matta, Partai Gelora memasuki tantangan kedua yakni lolos sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU. Ia yakin tantangan tersebut, dapat dilalui Partai Gelora sebagaimana ketika lolos sebagai parpol berbadan hukum di Kemenkumham beberapa waktu.

“Mudah-mudahan pada bulan Desember yang akan datang kita sudah resmi sebagai peserta Pemilu 2024. Kita sengaja selesaikan pekerjaan ini lebih awal, supaya kita punya lebih banyak waktu untuk mengejar tantangan ketiga yang sebenarnya, yaitu Pemilu 2024,” ujarnya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak hanya sekedar mengejar target lolos ambang batas parlemen (parliamentary thershold) 4 persen, tapi mengejar kemenangan Pemilu 2024. Karena itu, Partai Gelora akan segera menyusun timeliness of work (ketepatan waktu kerja) pemenangan Pemilu 2024.

“Kita sebenarnya pernah ditawari supaya beli saja partai yang ada, bayar Rp 1 miliar sudah jadi daripada bikin baru susah. Saya bilang enggak, kita bikin yang baru. Sebab, kalau kita beli partai, dengan cara itu secara moral kita sudah jatuh. Kita ingin menunjukkan, bahwa kita memang berpolitik ini serius. Amal yang paling afdol itu adalah yang paling berat dan paling besar impactnya pada orang banyak, itulah politik,” ungkapya.

Anis Matta menyadari bahwa dalam pendirian Partai Gelora banyak menemui berbagai kesulitan hambatan di lapangan, apalagi di tengah pademi Covid-19. Namun, semua hambatan tersebut dapat dilalui dan menunjukkan hasil yang menggembirakan sekarang.

Atas capaian ini, Anis Matta memberikan apresiasi kepada kepada seluruh DPW, karena tidak bisa mengatakan bahwa kerja DPW ini lebih berat daripada DPW yang lainnya.

Ia mencontohkan, Banten misalnya, secara wilayah terjangkau, tapi sebenarnya populasinya besar, sementara Kepulauan Riau (Kepri) populasinya kecil, tapi geografisnya pulau-pulau.

“Jadi kita melihatnya itu sebagai persepsi. Sesuatu itu, dianggap berat kalau di dalam persepsi kita, dia kita sebut berat. Dan sesuatu dianggap ringan kalau dalam persepsi kita ringan. Tapi apa yang dilakukan Maluku naik kapal selama 5 hari ke Jakarta untuk mengantar berkas, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, dengan adanya 25 DPW dari 34 DPW yang telah menyerahkan berkas verifikasi parpol, maka sudah 74 persen DPW yang sudah menunaikan tugasnya dalam menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan untuk pendaftaran ke KPU.

“Jadi dari keseluruhan berkas tersebut, ada 58 persen DPD yang diikutsertakan dalam proses pendaftaran dan verifikasi, yaitu 299 DPD dari 514 DPD. Tapi bukan berarti tidak ada DPD kita yang sudah 100 persen capaiannya. Ini cuma memang untuk kebutuhan dan percepatan proses pendaftaran,” jelasnya.

Sementara DPC yang sudah diikutsertakan sebanyak 2.972 DPC dari 7.420 DPC atau sekitar 41 persen. Sedangkan jumlah Anggota yang sudah masuk untuk didaftarkan ke KPU berjumlah 123.571 Anggota, yang dilengkapi KTA, KTP dan surat pernyataan Anggota.

“Yang kita daftarkan juga telah mengcover 65 dapil DPR dari 80 dapil. Ini sudah bisa kita penuhi semua persyaratan pendaftaran ke KPU. Insya Allah ada 9 DPW lagi yang akan menyusul serah terima berkas. Jadwal terakhir tanggal 14 Juni 2022,” katanya.

Mantan Ketua Komisi I DPR RI ini menilai apabila 34 DPW Partai Gelora sudah menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan daftar ke KPU, maka postur kekuatan teritorial Partai Gelora sudah Minimum Esensial Force seperti dalam istilah TNI.

“Postur kekuatan minimal teritorial itu, kalau untuk sekedar lolos PT, Insya Allah lolos. cuma target kita tentu saja melampui PT. Jadi tugas dan agenda kita selanjutnya, adalah menjadikan postur kekuatan teritorial kita menjadi Maksimum Esensial Force hingga menjadi kekuatan pokok yang maksimal,” tegasnya.

Mahfuz mengaku sudah mendapatkan bocoran jadwal terbaru pendaftaran peserta Pemilu 2024 di KPU. Yakni selama 6 hari dari tanggal 8-14 Agustus 2024 seperti yang disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari dalam arahannya secara khusus kepada Partai Gelora pada Jumat (27/5/2022) lalu.

“Jadi komitmen kita di Partai Gelora, kita akan mendaftar di tanggal 8 Agustus 2020, hari pertama pendaftaran. Hari pertama jadi semangat, nomor satu terbangnya sejak awal. Dan tanggal 22 Desember 2022, kita akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024,” katanya.

Ketua Pokja Verifikasi Parpol DPN Partai Gelora Achmad Chudori menambahkan, 11 DPW yang menyerahkan serah terima berkas verfikasi parpol pada Selasa (31/5/2022) malam, adalah DPW Lampung, Bali, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Banten, dan Sulawesi Tengah.

Sementara 14 DPW sebelumnya, adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan.

Sedangkan 9 DPW lagi yang akan menyusul menyerahkan berkas verifikasi parpol adalah Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

“Yang sudah siap hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 serah terima berkas Aceh dan Bangka Belitung, yang lain belum. Kita tunggu sampai tanggal 14 Juni 2022,” kata Chudori.

Acara serah terima berkas 11 DPW pada Selasa (31/5/2022), selain dihadiri 11 Ketua DPW, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, Ketua Bidang Pengembangan Teritorial (Bangter) I Mohammad Syahfan Badri Sampurno.

Lalu, Ketua Bidang Bangter II Achmad Zairofi, Bangter IV Rofi Munawar, Ketua Bangter V Akhmad Faradis, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sutriyono dan lain-lain.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X