Tag: #FahriHamzah

Anis Matta dan Fahri Hamzah Apresiasi Kebijakan Vaksin Gratis untuk Atasi Pandemi Covid-19

, , ,

Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyrakat. Ia menyampaikan program vaksinasi yang akan diselenggarakan di Indonesia ini sama sekali tidak akan dikenakan biaya.

Keputusan ini diambil setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat serta melakukan kalkulasi ulang mengenai keuangan negara.

Jokowi juga memastikan akan menjadi penerima pertama vaksin Covid-19 di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan aman.

“Saya juga ingin tegaskan lagi nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali,” kata Jokowi, Rabu (16/12/2020).

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menggratiskan vaksin untuk masyarakat sebagai upaya menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya mengapresiasi kebijakan vaksin gratis untuk menghadapi pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti sekarang ini, vaksin adalah barang publik yang harus dikelola dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan.,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (17/12/2020).

Menurut Anis Matta, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini negara harus hadir, salah satunya dengan memberikan vaksin gratis. Karena jika tidak diberikan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia, akan membuat sekat-sekat di masyarakat.

Sebab, dalam situasi saat ini, tidak banyak masyarakat yang mampu membeli vaksin, sehinggga negara harus hadir dan tidak ada diskriminasi dalam program vaksinasi.

“Jadi jangan sampai rakyat tersekat-sekat dan terdiskriminasi dalam akses terhadap vaksin. Negara harus hadir,” tegas Anis Matta..

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. Fahri bahkan memuji sikap baik yang ditunjukkan Presiden Jokowi dalam memutuskan menggratiskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 agar segera berakhrir.

Sikap Jokowi menyatakan akan menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin Sinovac dari China, menurut Fahri, memberikan kemantapan hati buat masyarakat Indonesia, jika vaksin tersebut benar-benar aman unuk digunakan masyarakat.

“Presiden (Jokowi, red) sudah menjamin itu luar biasa. Presiden menjadi orang pertama di vaksin itu luar biasa. Dan kita harus bersyukur, kalau seluruh rakyat akan digatiskan penyuntikan vaksi ini. Perlu diberi tahu, bahwa sikap yang baik dari Presiden jadi orang yang pertama yang disuntikkan, menurut saya, ini memberikan keyakinan kemantapan hati bagi rakyat, bahwa yang akan disuntik adalah obat yang aman bagi masyarakat,” kata Fahri.

Fahri berharap pemerintah segera menyusun jadwal program vaksinasi tersebut, kapan jadwal penyuntikan vaksin mulai dilakukan. Hal itu agar masyarakat punya perencanaan untuk mengatur jadwalnya, sehingga ketika akan disuntik tidak dalam berpergian atau berkegiatan lainnya.

“intinya, perlu dijelaskan jadwalnya ke masyarakat, sehingga masyarakat punya waktu mengatur hari-hari mereka kedepan. Vaksin ini menentukan sekali dan membuat mereka menjadi tahu, bahwa vaksin membuat kekebalan mereka,” katanya.

Dengan jadwal yang terukur ini, lanjut Fahri, maka semua masyarakat Indonesia mengetahui kapan dirinya akan divaksinasi, sehingga penyuntikan vaksin secara massif ini akan berhasil dan dampaknya pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

Fahri menambahkan, yang tidak kalah penting yang harus dijelaskan pemerintah, meskipun vaksin Sinovac bakal digratiskan ke masyarakat dan Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin tersebut, adalah masalah kehalalan vaksin Sinovac asal China tersebut.

“Jadi ada isu lain yang tak kalah penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar yang muslim. Vaksin ini halal atau tidak, itu akan jadi perdebatan terus. Nah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai mantan Ketua MUI harus memberikan jaminan, bahwa vaksin itu (Sinovac, red) halal,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia.

Seperti diketahui, meski vaksin Sinovac bakal digratiskan untuk masyarakat, namun, belum diketahui berapa banyak masyarakat yang akan menerima vaksin gratis ini mengingat hanya dibutuhkan minimal 70 persen penduduk yang harus divaksin untuk mencapai herd immunity.

Vaksin Covid-19 pertama yang dipesan oleh Pemerintah Indonesia dari China sebanyak 1,2 juta dosis vaksin telah sampai di tanah air pada Minggu (6/12/2020), pukul 21.23 WIB. Vaksin buatan Sinovac itu dibawa dari Beijing, China dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA 810 777-300ER.

Vaksin Sinovac ini merupakan satu dari enam vaksin yang memang sudah dipesan oleh Pemerintah. Pemerintah pun sudah melakukan uji coba vaksin ini pada beberapa relawan.

Berdasarkan surat dengan nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 pada 3 Desember 2020, tentang penetapan jenis vaksin untuk vaksinasi Covid-19, menetapkan beberapa jenis vaksin yang akan digunakan sebagai vaksinasi.

Enam jenis tersebut produksi dari PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc and Biontech serta Sinovac Biotech Ltd.

Pemerintah juga masih upayakan 1,8 juta dosis vaksis Covid-19 yang akan tiba pada awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, pada Desember ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin.

Selain itu pada Januari 2021, juga akan datang 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma.

Meskipun vaksin telah tiba, program vaksinasi Covid-19 masih belum dapat dilaksanakan. Sebab vaksin tersebut masih memerlukan tahapan-tahapan lainnya dari BPOM sebelum vaksinasi dapat dimulai atau diedarkan, termasuk juga mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dukung Penguatan Basis Produksi, Fahri: Kebijakan yang Pro UMKM Perlu Diperbesar

, , , , , ,

Partaigelora.id – ntuk menguatkan produksi dalam negeri, diperlukan ekosistem atau kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi berbasis produksi. Sehingga diperlukan kebijakan yang pro terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM ) yang ada dalam jumlah yang besar.

“Teman-teman di bidang ini harus memikirkan rekomendasi yang terbaik. Bagaimana kita menyiapkan kebijakan yang memungkinkan adanya ekosistem bagi hadirnya UMKM dengan jumlah yang sangat masif dan besar,” ujar Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Minggu (13/12/2020).

Hal itu dikatakan Fahri Hamzah saat memberikan sambutan dalam acara YesPreneur Webseries Chapter II ‘UMKM Pondasi Kerakyatan’ yang diselenggarakan Bidang UKM dan Ekonomi Keluarga Partai Gelora Indonesia, Sabtu (12/12/2020).

Dalam pandangan Fahri, untuk mewujudkan ekosistem yang ramah itu, perlu dikembangkan produksi dalam negeri.

Dengan cara itu, kata Fahri akan mampu melahirkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam jumlah yang sangat besar.

“Ya kita harus menyiapkan ekosistem bagi produk-produk yang kita impor itu berkurang karena kita mulai bisa memproduksi dengan harga dan kualitas yang lebih baik di dalam negeri,” tandasnya.

Untuk mengembangkan UMKM tersebut secara massif, kata Fahri, diperlukan kepercayaan (Trust), ide- ide dengan riset yang baik (Idea) dan jaringan (Network).

“Advokasinya UKM perlu dibimbing untuk kenal dengan sumber-sumber modal. UKM terus berproduksi serta meningkatkan Produksi. Dan, mengenalkan pasar yang masih sangat luas dan menjual barang sendiri untuk masuk ke global,” katanya.

Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan, masa depan UMKM di Indonesia adalah masalah structural bangsa terkait UMKM, sehingga diperlukan antispasi pemerintah untuk perbaikan dari sisi permintaan.

“Yakni rekomendasi untuk UMKM dan usulan pengembangan UMKM di Indonesia,” kata Achmad Nur Hidayat.

Sedangkan Darmawan Wibisono, Owner Umah Wingko mengatakan, untuk mengembangkan jaringan pelaku UKM seperti yang telah dilakukannya di Jawa Tengah, yakni dengan merangkul semua pelaku UKM. Mereka dibantu untuk mengmbangkan jaringannya melalui media sosial, sehingga penjualan mereka bertambah banyak.

“Saya kira program untuk UMKM Gelora yang disebut YES ini bisa dengan cepat melakukan penetrasi kepada masyarakat dalam hal ini mengenalkan Gelora dan tentu saja membuat UMKM lebih berdaya. YES dan Gelora bisa berkolaborasi juga untuk mendapatkan akses-akses yang membuat pelaku UMKM lebih maju,” kata Darmawan.

Sementara Coach Wulan, pemerhati UMKM mengatakan, YES akan menjadi kekuatan dan semangat baru bagi UMKM di Indonesia, karena bisa diandalkan dengan langkah-langkah sukses yang akan dijalankan.

“Webinar series Chapter 3 akan segera dilakukan yakni untuk pembekalan kepada semua mentor YES di seluruh Indonesia,” kata Wulan.

Dalam kesempatan YesPreneur Webseries Chapter 2 ‘UMKM Pondasi Kerakyatan’ ini , Ketua DPW Gelora Banten Ramadoni berharap, inisiasi gerakan sosial kewirausahaan yang dinamakan YES ini bisa mengkolaborasi dan mengadvokasi semua unsur dan elemen yang dibutuhkan UMKM.

“Hal ini agar UMKM bisa maju. Salah satunya platform untuk YES sebagai platform UKM harus segera dibuat dan digunakan untuk kemajuan bersama,” kata Ramadoni.

Fahri Hamzah: Medan Butuh Wali Kota yang Harmonis ke Pusat, Bukan yang Tukang Ribut

, , , ,

Partaigelora.id – Ada isu yang secara massif digulirkan untuk memecah masyarakat pada Pilkada Medan. Politik identitas dan dinasti politik jadi mainan segelintir oknum untuk menjegal elektabilitas Bobby Nasution yang kian memuncak.

Banyak hal menarik terungkap ketika Bobby Nasution mendampingi Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umumnya Fahri Hamzah. Mereka bertiga tampak berdiskusi tentang Pilkada Medan di Studio Kolaborasi Medan Berkah, Kamis (19/11/2020).

Yang jadi bahasan menarik adalah isu politik dinasti yang dialamatkan oknum yang bisa disebut rival politik kepada Bobby Nasution.

Malah posisinya sebagai Menantu Presiden Jokowi bakal menguntungkan masyarakat kota. Coba kita simak penjelasan Fahri Hamzah berikut ini.

Menurut Fahri Hamzah, isu politik dinasti itu sama sekali tidak tepat. Demokrasi adalah jawaban dari berakhirnya istilah dinasti.

“Dalam demokrasi itu memberi ruang untuk semua orang terlibat. Demokrasi menghapus tuduhan bahwa dinasti itu masih ada. Dalam demokrasi semua punya peluang. Ada wali kota anaknya bagus maka didukung dan seterusnya. Dan itu tidak bisa dilarang sebab didukung dengan UU, tidak ada hukum yang dilanggar di sini,” papar Fahri Hamzah.

Justru, masih kata Fahri Hamzah, kedekatan, jalur dan kolaborasi yang mulus dengan pemerintah pusat akan jadi nilai plus bagi masyarakat Kota Medan.

“Kedekatan Bobby Nasution ke pusat memang harus. Dan itu akan jadi keuntungan masyarakat Medan. Kolaborasi daerah ke pusat itu jadi salah satu kemajuan pembangunan. Pemerintah kota itu tak bisa main sendiri, tidak akan sanggup. Perlu bantuan dari pusat. Ini malah berantem sama pusat, efeknya infrastruktur Medan berantakan,” tambah Fahri Hamzah.

Bagi kubu tertentu yang anti pemerintah pusat, Fahri Hamzah justru pesimis akan mampu membenahi Kota Medan. Sebab bagaimana kota perlu bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur.

“Itu yang anti pusat kalau pun menang bakal susah karena tak harmonis,” kata Fahri menambahkan.

Provokasi anti pemerintahan pusat di Pilkada Medan kata Fahri agar tidak ditanggapi. Fokus pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman adalah membenahi Kota Medan, mengejar ketertinggalan.

“Ini negara kesatuan bukan negara federal. Negara kesatuan itu pemerintahan pusat membentuk pemerintah daerah lewat UU. Kita harus bina hubungan baik dengan pemerintah pusat, gak bisa pemda buruk hubungan dengan pusat. Ini pilkada dibenturkan ke pusat, menang pun susah itu nanti. Masyarakat Medan jangan mau terprovokasi,” pungkas Fahri.

Link terkait : https://daerah.sindonews.com/read/238906/717/fahri-hamzah-medan-butuh-wali-kota-yang-harmonis-ke-pusat-bukan-yang-tukang-ribut-1605834716?showpage=all

Sumber: Sindonews.com

Kisah Fahri Hamzah Resmikan Makam Syekh Umar Sumbawa: Spritualitasnya Hidup 100 Tahun

, , , ,

Partaigelora.id – Dalam kunjungan ke Jawa Timur, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meresmikan renovasi gerbang makam Waliyullah Syekh Umar Sumbawa di Kedungcowek Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/11/2020).

Demi melestarikan tempat bersejarah itu Fahri Hamzah mengusulkan agar Kawasan dikembangkan secara serius oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Pemkot Surabaya.

“Selain mendapatkan pesan spiritualitas para pendakwah ini, masyarakat bisa menghidupi ekonomi sekitar,” terang Fahri dalam sambutannya di Surabaya.

Fahri Hamzah hadir di lokasi bersama Gus Fahmi yang merupakan cicit dari K.H. Hasbullah. Gus Fahmi adalah seorang pimpinan pesantren dan sebagai juru kunci makam. Hadir pula masyarakat Sumbawa yang berada di Surabaya serta Muspida setempat.

Lokasi makam ini ada di Pantai Utara Surabaya. Dari lokasi makam tampak jelas Jembatan Suramadu di sisi barat dan pulau Madura di sisi utara. Selain itu, di sekitar makam juga terdapat benteng yang masih kokoh sisa Perang Dunia II.

Ada dua kuburan di komplek makam dengan luas 15 Are tersebut. Yang pertama tertulis Waliyullah Syekh Umar Sumbawa dan Kedua tertulis K.H Hasbulloh. Setidaknya 10 ribuan jamaah setiap tahunnya dari Sulawesi, Sumatera, Madura, dan berbagai pesantren di Jawa Timur menghadiri HAUL Syekh Umar Sumbawa.

HAUL Waliyullah Syekh Umar Sumbawa rutin digelar setiap tanggal 20 Oktober Setiap Tahun. Yang menyebut Syekh Umar Sumbawa sebagai seorang Waliyullah adalah K.H. Hasbullah seorang Ulama Besar di daerah tersebut.

Sejarah Syekh Umar Sumbawa berawal dari penemuan mayat di pinggir pantai Kedung Cowek Surabaya. Jenazah tersebut lengkap dengan jubah yang masih berlumuran dengan darah dengan kepala terpisah. Oleh nelayan setempat jenazah tersebut dibuang ke tengah laut.

Namun belum juga para pembuang kembali, di pantai sudah ada lagi jenazah tersebut lengkap bersama kepalanya dalam keadaan terpisah. Hingga 7 kali para nelayan membuang jenazah tersebut namun lagi lagi jenazah kembali ke tempat awal.

Setahun lalu, Fahri Hamzah didampingi oleh Kombes Pol Indra Budi yang juga orang Sumbawa dan menjabat sebagai Dirlantas Polda Jatim berziarah ke Kedungcowek.

Dalam ziarah bersama tersebutlah lahir ide untuk memugar Gapura Makam. Saat itu, Fahri Hamzah menyambangi makam karena pesan Almarhum KH Maimoen Zubaer saat perjumpaan di Lasem, Rembang. Kala itu Mbah Moen berpesan: “Aku belajar banyak dari Syeh Umar Sumbawa.”

Kuatkan Jaringan ke Tokoh dan Ulama, Anis Matta dan Fahri Hamzah Silahturahmi ke Ulama Kharismatik Madura

, , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melakukan silahturahmi ke sejumlah Ulama Kharismatik Madura pada Rabu (11/11/2020), usai melakukan launching Akademi Manusia Indonesia (AMI) di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa (10/11/2020) bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan 2020.

Sebelum launching AMI, Anis Matta juga menyempatkan diri berkunjung ke Museum Nahdatul Ulama (NU) di Surabaya. Museum adalah catatan pengetahuan yang penting untuk berjalan ke masa.

Museum NU adalah salah satu cara untuk merawat kesadaran sejarah, tidak hanya umat Islam, namun juga seluruh bangsa Indonesia depan. Anis mengaku , selalu berusaha menyempatkan mengunjungi museum setiap berkunjung ke berbagai negara.

Dalam kunjungan silahturahminya ke Ulama Madura, Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Ketua DPW Jawa Timur M.Sirot dan lain-lain.

Anis Matta berkunjung ke Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Hamidy Banyuanyar, Desa Potoan Daya, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, yang diasuh oleh RKH Muhammad Rofii Baidhawi.

“Alhamdulillah baru saja tiba di LPI Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan, dan disambut hangat oleh pengasuh RKH. Muhammad Rofii Baidhawi,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (12/11/2020).

Selain disambut RKH M Rofii Baidhawi, Anis Matta da Fahri Hamzah juga disambut KH M Thohir Zain, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mamba’ul Ulum Batabata dan Ponpes Mauidzul Amin Bunangkah Tengah KH. Moh Amin Rifqi.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, silahturahmi dengan Ulama Kharismatik Madura tersebut merupakan rangkaian acara dan agenda perjalanan pengurus Partai Gelora ke Pulau Madura dalam rangka menguatkan hubungan dengan para tokoh dan ulama.

“Melanjutkan perjalanan bersama BPH & DPN serta DPW Gelora Jatim ke Madura,” kata Fahri.

Dikatakannya, pada kegiatan silaturahmi Anis dan Fahri berdialog dengan ulama Madura untuk meminta masukan dan kritikan dalam membangun dan menjaga keutuhan NKRI melalui partai Gelora.

“Alhamdulillah banyak kabar baik, dukungan, juga kritik dan masukan untuk Partai Gelora,” ungkap Fahri.

Selain berdialog dengan para Ulama Kharismatik Madura, Anis Matta juga berdialog dengan para tokoh masyarakat Madura. Bahkan dalam kesempatan itu, Anis Matta dan Fahri Hamzah juga sempat menyempatkan diri memberikan ceramah kepada para santri Ponpes Mambaul Ulum, Batabata, Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Pemimpin Harus Matang dalam Hadapi Krisis agar Punya Kemampuan Navigasi

, , , , , ,

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merespons positif Akademi Manusia Indonesia (AMI) dan Akademi Pemimpin Indonesia (API) melalui OKEFEST20 yang dilaksanakan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara virtual. Kilahnya, menjadi candradimuka calon pemimpin.

Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki kesadaran akan krisis seperti kini, saat terjadi pandemi coronavirus baru (Covid-19). Dengan demikian, mempunyai kemampuan navigasi yang tepat berbekal pengalaman matang dan keterbukaan.

“Situasi krisis harus dipahami sebagai perjalanan baru dengan perubahan keadaan yang dipercepat, accelerated change. Maka, kepemimpinan dalam suasana seperti ini haruslah matang,” ucapnya saat menyampaikan kuliah umum “Kepemimpinan di Tengah Krisis” saat OKEFEST20, Sabtu (17/10/2020).

Bagi Anies, krisis kesehatan yang tengah terjadi harus diambil hikmahnya sebagai langkah perubahan cepat menuju pola kebiasaan hidup bersih sehat yang baru.

“Kala krisis kesehatan seperti saat ini, misalnya, maka harus disadari akan adanya perubahan baru dalam pola kebiasaan hidup bersih sehat di masyarakat. Begitu juga dalam ruang lingkup kepemimpinan dan politik,” jelasnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menilai, Indonesia dapat dipersatukan sampai sekarang sekalipun penuh dengan keberagaman. Karenanya, perlu pemimpin yang mengerti tantangan bangsa.

“Pemimpin Indonesia harus mampu memahami ke mana arah kepemimpinannya, sehingga Indonesia tetap ada selamanya,” katanya.

Karenanya, Fahri menekankan pentingnya pemimpin berkualitas. Ini menjadi dasar partainya mengadakan AMI dan API agar melahirkan pemimpin yang memenuhi kualifikasi dan berkompeten.

Sedangkan Ketua DPW Gelora Jakarta, Triwisaksana, sesumbar, partainya bukan kelompok politik seperti pada umumnya. Dalihnya, mengedepankan gagasan dan narasi keindonesiaan.

“Selain itu, Partai Gelora menawarkan Akademi Manusia Indonesia dan Akademi Pemimpin Indonesia dalam acara Festival Orientasi Keanggotaan hari ini,” ujarnya.

OKEFEST20 digelar dalam rangka memperingati satu tahun berdirinya Gelora. Kegiatan mengambil tajuk “Imajinaksi Untuk Negeri.”

Acara ditutup dengan rekrutmen anggota baru secara virtual melalui aplikasi. Karen, Sammy, dan Naufal dinobatkan sebagai kader anyar baru secara simbolis dalam hajat tersebut.

Fahri: Omnibus Law Tidak Cocok Dengan Demokrasi Kita !

, , , , , ,

JAKARTA – Gelombang penolakan rakyat terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) lalu, semakin membesar dari hari ke hari. Hal itu terlihat dari aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta kemarin, yang dihadiri jutaan massa.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah menilai UU Cipta Kerja tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas hak-hak individu, serta hak berserikat atau berkumpul dan memberikan kewenangan luar biasa kepada lahirnya kapitalisme baru.

“Tradisi demokrasi yang demokratis selama ini, falsafahya akan diganti dengan nilai-nilai kapitalisme baru yang merampas hak-hak individual dan berserikat atau berkumpul. Mereka juga diberikan kewenangan untuk memobilisasi dana, tanpa dikenai peradilan. Ini anomali yang berbahaya sekali,” kata Fahri dalam keterangannya,Kamis (15/10/2020).

Fahri menegaskan, UU Omnibus Law Cipta Kerja itu diadopsi pemerintah dan DPR dari sistem komunis China, yang melihat kapitalisme baru ala China ini lebih menjanjikan ketimbang kapitalisme konservatif model Amerika dan Eropa.

“Sekarang ada kapitalisme baru yang lebih menjanjikan kapitalisme komunis China. Dari situ diambil kesimpulan, kita harus mengambil jalan mengikuti pola perkembangan ekonomi kapitalisme China yang sebenarnya tidak cocok dengan kita. China dikendalikan dengan sistem komunis, sementara Indonesia dikendalikan dengan sistem demokrasi,” katanya.

Hal inilah, menurut Fahri, tidak disadari pemerintah dan DPR yang ternyata tidak mampu memahami madzab atau falsafah dibelakang UU Omnibus Law Cipta Kerja ini secara utuh.

Ketidakpahaman terhadap madzab kapitalisme baru China ini dialami seluruh partai politik. Karena sejak awal, seluruh partai politik terlibat secara aktif melakukan sosialisasi dan pembahasan, termasuk partai yang diujungnya menolak, karena ingin mengambil keuntungan dari peristiwa ini saja.

“Jangan lupa dibalik keputusan ini, ada persetujuan lembaga DPR dan proposal dari pemerintah, banyak hal yang diabaikan tiba-tiba disahkan, ini menjadi pertanyaan besar. Disinilah, saatnya kita harus melakukan reformasi terhadap partai politik dan lembaga perwakilan,” katanya.

Karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mempertanyakan untuk kepentingan siapa, sebenarnya UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut yang dipaksakan keberadaannya segera ada dengan pengesahan percepatan.

Sebab, para investor dari Amerika dan Eropa justru ramai-ramai mengirimkan surat ke pemerintah Indonesia menolak UU Cipta Kerja, karena tidak diangggap tidak bersahabat dengan investor.

“Sekarang investor Amerika dan Eropa ramai-ramai menulis surat, ini kekeliruan dan mereka menolak undang-undang ini. Kalau investor Amerika dan Eropa menolak, undang-undang ini untuk investor yang mana,? tanya Fahri.

Lebih lanjut Fahri mempertanyakan, hal ini tentu akan menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah dalam menarik investasi asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Disamping itu, investor juga kerap mempersyaratkan, apakah negara tersebut menghargai demokrasi atau tidak merusak lingkungan dalam menanamkan modalnya di suatu negara.

“Ini akan menjadi problem tersendiri, karena madzab UU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak berasal dari pemikiran negara demokrasi sepert Perancis, yang menghargai demokrasi dan tidak merusak lingkungan, serta tidak merampas hak individu dan berserikat. Undang-undang ini, madzabnya dari kapitalisme China,” tegasnya.

Fahri mengaku sejak awal sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menggabungkan 79 UU menjadi 1.200 pasal, karena akan memicu gelombang demontrasi rakyat besar-besaran dan ujung-ujungnya akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

“Dari awal saya sarankan ke Presiden, ngapain bapak membuat undang-undang baru. Duduklah satu meja dengan konstituen dan stakeholder, apa yang mau dipercepat, misalkan perizinan, kepastian dalam berusaha dan akuisisi lahan, pakai saja undang-undang yang ada. Di sinkronisasi saja, lalu buatlah peraturan pemeritahnya, PP-nya,” ujarnya.

Namun, sekarang nasi sudah menjadi bubur, UU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan DPR bersama pemerintah, sehingga menimbulkan kemarahan rakyat dimana-mana.

UU tersebut dinilai tidak sesuai dengan kehendak rakyat dan menciptakan ketidakpastian baru bagi rakyat dan investor. Akibatnya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menjadi sia-sia.

“Untuk teman-teman yang demonstrasi harus punya konsep dasar dan teori gambar besarnya. Agar kita tidak dijebak terus untuk marah, saling menfitnah, saling ngomel, tapi pada dasarnya tidak menyelesaikan masalah. Sementara disana ada pesta pora orang lain diatas perkelahian kita yang terus menerus tidak ada henti-hentinya,” pungkas Fahri.

Percepat Sahkan UU Cipta Kerja, Fahri: DPR Sudah Masuk Perangkap ‘Lingkaran Setan’

, , , , , , , ,

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ini menilai DPR dan partai politik (parpol) tengah mengalami krisis besar, krisis kepercayaan yang sangat luar biasa pasca pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu, sehingga menimbulkan aksi penolakan serentak dan menimbulkan kericuhan dimana-mana.

“Kita tidak tahu Anggota DPR ini bekerja untuk rakyat atau kepentingan lain. Ini adalah krisis besar partai politik, krisis besar dalam lembaga perwakilan. Kita tidak mengetahui madzab atau falsafah dibelakang Omnibus Law ini, tiba-tiba menjadi rencana dalam program legislasi nasional, dan tiba-tiba kita tahu sudah disahkan jadi undang-undang,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2020).

Menurut Fahri, kasus Omnibus Law yang sekarang ramai dibicarakan sebagai puncak dari sistem perwakilan, apakah lembaga perwakilan tersebut wujud kedaulatan rakyat, atau sebaliknya perwakilan kepentingan parpol atau kepentingan lain.

“Di buku saya terakhir, buku putih yang membahas dilema ‘Daulat Partai Politik dan versus Daulat Rakyat, sudah saya tulis secara terang karena saya mengalami sendiri soal krisis partai politik dan krisis lembaga perwakilan itu, ” ungkap Fahri.

Karena itu, Fahri mengaku tidak mau terjebak dalam menyikapi pro kontra soal UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, baik yang menolak maupun mendukung UU tersebut, semuanya dikendalikan oleh ketua umum parpol yang melakukan ‘deal-deal politik’ dan mengambil untung dari peristiwa ini.

“Makanya saya tidak mau terjebak dengan kemarahan. Baik yang mengklaim dirinya bersama rakyat maupun tidak bersama rakyat, itu semua orang-orangnya dikendalikan oleh partai politik, tidak dikendalikan oleh aspirasi rakyat. Partai politik yang sedang mengambil untung dari peristiwa ini,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Jadi apabila parpol yang tiba-tiba ada di pihak rakyat atau yang tadinya mendukung dan diujungnya menolak, menurut Fahri, semua juga dikendalikan parpolnya masing-masing, bukan murni aspirasi rakyat, karena mempertimbangkan ‘untung-rugi’ dari sebuah peristiwa politik.  

“Independensi Anggota DPR atau kedaulatan rakyat, sudah tidak ada lagi digantikan wakil parpol. Ketum, waketum, sekjen, bedum sangat powerfull sekali,  tinggal  telepon kalau ada transaksi. Sehingga konstituensi menjadi tidak penting lagi ketika sudah dikendalikan oleh partai politik. Ini seperti lingkaran setan,” katanya.

Mata rantai Lingkaran setan ini, lanjut Fahri, harus diputus dan dihentikan, karena parpol telah mengangkangi pejabat publik, mengendalikan Anggota DPR dan juga Presiden. Ia menilai parpol telah melakukan kegiatan subversif terhadap kedaulatan rakyat.

“Kendali parpol bukan hanya di legislatif, tapi juga di eksekutif. Walikota,  bupati, gubernur, bahkan juga presiden ditekan. Ini semua harus dihentikan, tidak ada lagi yang harus menjadi petugas partai. Partai politik harus menjadi thinktank atau pemikir, memberikan kontribusi pada pikiran bangsa, bukan mengendalikan wayang-wayang politik yang dipilih oleh rakyat,” tandasnya.

Fahri menilai kasus Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa menjadi yurisprudensi bagi rakyat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna memutus mata rantai lingkaran setan kekuatan parpol di legislatif dan eksekutif.

“Lingkaran setan ini harus diputus dan dihentikan, semua yang menjadi petugas partai harus dihentikan. Yurisprudensinya kita ciptakan melalui gugatan ke pengadilan, kewenangan parpol sudah terlalu besar. Saya sedih melihat DPR dan pemerintah terlalu cepat membohongi rakyat, sehingga Omnibus Law ditolak rakyat dimana-mana,” pungkas Fahri. 

Fahri Effect Dongkrak Elektabilitas Nur-Salam

, , , , , ,

MATARAM – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut keberadaan Fahri Hamzah atau Fahri Hamzah effect di barisan Nurdin Ranggabarani-Burhanuddin Jafar Salam (Nur-Salam) sangat berpengaruh dalam mendongkrak elektabilitas paslon itu di Pilkada Sumbawa 2020.

Dari hari ke hari elektabilitas pasangan Nur-Salam terus naik. “Fahri effect cukup signifikan dalam mendongkrak elektabilitas Nur-Salam,” ujar Ketua DPC PPP Sumbawa Rusli Manawari, Sabtu (10/10/2020).

Ia mengaku, kehadiran tokoh nasional itu di sejumlah kampanye Nur-Salam, kian menggelorakan semangat masyarakat untuk mendukung Nur-Salam. Terlebih Fahri adalah tokoh nasional yang sangat didengar serta dibanggakan masyarakat Sumbawa. Bukan saja karena Fahri putra Sumbawa, melainkan karena dia adalah tokoh bersih jujur dan tanpa cacat hukum. Sehingga masyarakat menilai Fahri tulus dalam bekerja dan memajukan Sumbawa.

“Arah dukungan Fahri di Pilkada Sumbawa tentunya akan menjadi pertimbangan warga Sumbawa dalam memberikan pilihan kepada Nur-Salam,” ucap Anggota DPRD NTB ini.

Hal itu terlihat dari bagaimana penerimaan masyarakat Sumbawa kepada Fahri yang cukup luar biasa, termasuk ketika Fahri mengajak warga mendukung Nur-Salam. Sebab itu, dukungan dari Fahri ini kian menguatkan optimisme pihaknya dalam memenangkan Nur-Salam.

“Dengan tampilnya Fahri untuk Nur-Salam, masyarakat Sumbawa makin antusias dan yakin dengan Nur-Salam,” bebernya.

Disinggung terkait cibiran dari kubu lawan yang meremehkan Fahri effect, pihaknya tidak mau ambil pusing. Pihaknya tak ingin terpancing dengan manuver kubu lawan. Karena Nur-Salam fokus blusukan menyapa langsung masyarakat.

“Kita tidak terpengaruh dengan pernyataan seperti itu. Fokus Nur-Salam terus turun dan menyapa masyarakat,” bebernya.

Selain Fahri effect, seluruh mesin politik parpol pengusung dan pendukung Nur-Salam juga terus bergerak; menguatkan barisan dalam pemenangan. Apalagi Nur-Salam sudah punya basis dukungan sendiri selama menjadi anggota DPRD. “Sehingga tak terlalu sulit bagi kami dalam menyosialisasikan Nur-Salam,” pungkasnya

Link terkait: http://Fahri Effect Dongkrak Elektabilitas Nur-Salam

Sumber: Radar Lombok

Pemerintah Harus Ambil Pelajaran Besar dari Aksi Massal Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

, , , , , ,

JAKARTA – Mantan Anggota DPR Fahri Hamzah berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma’ruf Amin bisa mengambil ‘pelajaran besar’ dari aksi penolakan pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja secara serentak di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia.

Ternyata maksud dan tujuan baik dari pemerintah untuk membangun perekonomian yang kuat di tengah pandemi Covid-19 dan krisis berlarut ini, tidak dimengerti publik atau rakyat dengan penolakan dimana-mana.

“Saya kira ada pelajaran besar yang harus dipetik hari-hari ini, karena maksud baik kadang dikotori oleh adanya maksud-maksudnya yang tidak baik. Maksud baik akhirnya bercampur dengan maksud yang tidak baik, sehingga menjadi keruh dan akhirnya rakyat menolak,” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Menurut Fahri, UU Omnibus Law adalah UU yang unik, termasuk dalam penamaannya dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja, lanjutnya, mengatur semua kegiatan perekonomian dan lapangan pekerjaan.

“Siapa yang tidak mau lapangan kerja tercipta, siapa yang tidak mau bekerja, siapa yang tidak mau punya penghasilan, ngasih makan keluarga dan anak-anak. Siapa sih yang tidak mau, semuanya ingin kerja. Lalu, kenapa undang-undang yang maksudnya baik ditolak semua orang,” kata Fahri bertanya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini, menilai banyaknya aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja, karena pemerintah sejak awal menutup-nutupi isi yang tercantum dalam UU Omnibus Law tersebut, dan tidak mengkomunikasikan kepada publik hingga disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu.

“Kalau pemeritah menyatakan ini semua baik, maka sejak awal akan dikomunikasikan. Orang harus diberi tahu hal-hal yang tercatum dalam UU ini, dan pasti semua akan menerima. Karena sekali lagi tidak ada orang yang tidak mau kerja, tidak ada orang yang tidak ingin kehidupannya menjadi baik dengan bekerja dan terlibat dalam kegiatan perekonomian,” ujar Fahri.

Fahri menegaskan, sejak awal pemerintah tidak terbuka soal UU Omnibus Law Cipta Kerja, sehingga publik mengesankan UU ini tidak berpihak kepada rakyat, tetapi berpihak kepada pengusaha, kelompok dan golongan tertentu saja yang ingin mengusai perekonomian Indonesia.

“Kalau kata alm WS Rendra, maksud baik saudara untuk siapa?, Maksud baik saudara ada di pihak yang mana?. Pertanyaan-pertayaan ini terjadi karena tidak adanya keterbukaan dari awal,” ungkap Fahri.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk secara terus menerus memberi penjelasan ke publik di tengah maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah menolak UU Cipta Kerja.

Pemerintah menurutnya, harus bisa meyakinkan publik bahwa UU Cipta Kerja ini berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada yang lain.

“Ini waktu yang tepat berbicara dengan masyarakat, waktu berbicara kepada rakyat agar maksud baik kita, maksud baik pemerintah itu diketahui rakyat. Dan maksud baik itu ada dipihak rakyat,” tegas Fahri.

Fahri juga meminta DPR memberikan penjelasan ke publik, dan tidak cuci tangan usai mengesahkan UU Cipta Kerja dengan menyerahkan bola panasnya ke pemerintah.

Sebab, DPR yang berisi perwakilan partai politik (parpol) adalah pihak yang dianggap paling bertanggungjawab, karena telah membahas dan mengesahkan UU tersebut secara cepat.

“Itu saran saya kepada pemerintah dan DPR, semua anggota DPR yang sejak awal semua partai politik sebenarnya menyetujui pembahasan, meski diujung berbeda pendapat diakhirnya. Tetapi sejatinya mereka setuju, termasuk partai politik yang menolak,” tandas Fahri.

Seperti diketahui, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan Pemeritah dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10/2020) lalu. Sebanyak 7 fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN dan PPP.

Sementara dua fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walkout dari Ruang Paripurna sebbagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja. Sedangkan Fraksi PKS memilih diam ditempat dan mengamini pengesahan UU tersebut, meskipun menolak menandatangani persetujuan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X