Tag: gelora indonesia

Daripada Miras, Lebih Baik Pemerintah Kembangkan Industri Herbal

, , , ,

Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneeken Peraturan Presiden (Perpres) No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam salinan Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Jokowi ini juga mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol (miras) yang dibolehkan investasinya di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.

Menanggapi hall ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta pemerintah sebaiknya tidak memfasilitasi investasi miras, karena bertentangan dengan norma-norma agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

“Seharusnya Indonesia menjadi negara yang memfasilitasi investasi untuk industri herbalnya yang berbahan baku Jahe atau Ecalyptus (kayu putih) yang teruji bisa berguna di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (1/3/2021).

Menurut Anis Matta, Indonesia kaya akan tumbuhan herbalnya tersebar di 34 provinsi. “Oleh oleh karena itu sudah seharusnya kita mengembangkan industri herbal menjadi industri global yang dibutuhkan dunia untuk menyembuhkan Covid-19,” ujarnnya.

Anis Matta berharap pemerintah bijak dan konsisten dengan pemulihan kesehatan masyarakat, bukan sebaliknya memberikan izin investasi miras. Sebab, miras justru akan melemahkan imunitas bagi peminumnya, sehingga rentan terpapar Covid-19.

“Di tengah situasi pandemi Covid-19 belum selesai, seharusnya pemerintah mendukung kampanye hidup sehat yang mampu meningkatkan imunitas tubuh masyarakat Indonesia. Minuman keras menjadi hal yang mampu melemahkan imunitas bagi peminumnya,” tegas Anis Matta.

Partai Gelora meminta pemerintah tidak kehilangan imajinasinya dalam pemulihan kesehatan publik. Pemerintah perlu segera memanfaatkan tumbuhan herbal asli nusantara sebagai obat asli Indonesia untuk memperbaiki kesehatan dunia dari pandemi Covid-19.

“Kita perlu mengembangkan imajinasi pemulihan kesehatan publik melalui herbal dan bahan farmasi yang Indonesia miliki. Kita harus mengimajinasikan dampak dari pandemi ini. Indonesia punya industri farmasi dan industri herbal global yang menjadi solusi dunia bagi pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah aturan turunan dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang ditujukan untuk menarik masuknya modal asing. Hal itu diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi daerah tempat investasi berlangsung.

Namun, investasi yang akan menciptakan lapangan kerja juga harus memperhitungkan multiplier effect atau dampak yang ditimbulkan seperti hancurnya tatanan sosial masyarakat, kesehatan memburuk, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas, serta kehilangan jiwa anak bangsa akibat miras.

Mestinya, investasi miras dimasukkan ke dalam usaha tertutup bagi penanaman modal. Namun, faktanya didalam regulasi Ciptaker hanya mengatur enam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal.

Yakni budidaya/industri narkoba, segala bentuk perjudian, penangkapan spesies ikan, pengambilan/pemanfaatan koral alam, industri senjata kimia dan industri bahan kimia perusak ozon.

Luncurkan OK GELORA, Anis Matta: Perlu Peta Jalan Baru untuk Jadi Kekuatan Utama Dunia

, , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Indonesia saat ini memasuki gelombang ketiga menuju kekuatan lima besar dunia diantara negara-negara Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Rusia dan China.

Sebab, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar seperti sumberdaya alam, jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, jumlah umat Islam terbesar di dunia dan menjadi salah satu pemimpin utama ASEAN.

“Kenapa kita harus menjadi salah satu kekuatan dunia, karena kita memiliki potensi yang cukup untuk itu,” kata Anis Matta saat meluncurkan ‘Program OK GELORA Orientasi Kepartaian Partai Gelora Indonesia di Jakarta, Sabtu (27/2/2021).

Menurut Anis Matta, Indonesia telah memasuki dua gelombang, yakni gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama adalah gelombang menjadi Indonesia, diawali Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan puncaknya sebagai negara berdaulat pada 17 Agutus 1945.

Sedangkan gelombang kedua adalah menjadikan Indonesia sebagai negara modern. Hal ini telah dilewati melalui pergulatan pada masa orde lama, orde baru dan orde reformasi.

“Sebagai bangsa kita telah bergulat dengan pengalaman yang pahit dan manis dalam mencari titik temu antara demokrasi dan kebangsaan,” ujarnya.

Dengan memasuki gelombang ketiga, maka diperlukan Peta Jalan Baru Indonesia. Peta jalan baru tersebut, akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia.

“Saat ini terjadi perubahan tatanan global dan perubahan pada kemimpinan global. Sehingga kita perlu merumuskan satu peta jalan baru, dimana mimpi besar itulah yang melatari berdirinya Partai Gelora,” katanya.

Partai Gelora, kata Anis Matta, tidak ingin melihat Indonesia menjadi ‘medan tempur’ negara-negara yang sedang bersaing di dunia seperti persaingan antara AS dan China saat ini

“Potensi kita terlalu besar, tapi pencapaian kita terlalu kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Indonesia harus jadi salah satu kekuatan utama dunia” tandasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menambahkan, rakyat Indonesia seharusnya memiliki orientasi dan kemantapan hati. Tidak boleh galau atau gelisah. Sebab, saat ini banyak pihak yang tidak memiliki orientasi, padahal sebagai bangsa besar harus optimis.

“Bangsa ini harus optimis agar terbang tinggi seperti Rajawali dan menjadi kekuatan lima besar dunia. Kita harus mereorentasi konsepsi diri kita dengan khazanah Indonesia, Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia, optimis,” kata Fahri.

Karena itu, orientasi ke-Indonesiaan harus semakin diperkuat secara masif. Tidak boleh lagi ada rakyat Indonesia yang tidak memahami atau terbata-bata tentang ke-Indonesiaan.

“Mengutip puisi Chairil Anwar, kita hidup 1.000 tahun lagi, maka kita harus optimis tentang fondasi bangsa yang membuat kagum dengan Indonesia,” pungkasnya.

Mahfuz Sidik : Kehadiran Partai Gelora Diperhitungkan di Pilkada 2020, 135 Dukungan Diteken

, , , , , , , , , , , ,

JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton saja dalam ajang kontestasi Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, meski belum memiliki kursi di DPRD. 

Partai Gelora telah menandatangani 135 dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik itu, untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota. 

Dengan 135 dukungan itu, maka Partai Gelora mengikuti 50 persen pilkada dari 270 Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Kita tidak bicara menang atau kalah, tetapi sebagai partai baru, Partai Gelora mengikuti 135 pilkada. Ini mengindikasikan kehadiran Partai Gelora diperhitungkan di konteks pilkada,” kata Sekretaris Jenderal DPN Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangan di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Menurut Mahfuz, banyak calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2020, berkomunikasi dengan Partai Gelora agar ikut dalam koalisi partai-partai pendukung, meskipun tidak berpengaruh terhadap syarat pencalonan kepala daerah dalam Pilkada. 

“Tetapi Partai Gelora tetap diharapkan oleh para calon kepala daerah dan koalisi partai pendukung. Kita akan all out, kita sudah perintahkan DPW, DPD dan kader untuk memenangkan 135 pilkada,” katanya.

Mahfuz mengatakan, 135 dukungan itu terdiri dari 7 pemilihan gubernur (pilgub), 37 pemilihan walikota dan 91 pemilihan bupati.  Dari 135 Pilkada tersebut, Partai Gelora berkoalisi dengan berbagai partai politik, termasuk dengan PKS.

Adapun tujuh pilgub yang diikuti adalah pemilihan gubernur di Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara. Sementara di pemilihan gubernur Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Partai Gelora absen.

Dukungan Partai Gelora antara lain diberikan kepada pasangan Nasrul Abit -Indra Catri di Pilgub Sumbar yang disokong oleh Partai Gerindra. 

Di Pilkada Kota Makassar, Partai Gelora bersama Partai Nasdem, Gerindra dan PBB mendukung pasangan Mohammad Ramdhan Pamanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma).

Di Pilkada Kota Tangerang Selatan, Partai Gelora mendukung pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan yang didukung Partai Golkar dan PPP. 

Kemudian di Pilkada Sumbawa, Partai Gelora mendukung pasangan Nurdin Ranggabarani-Burhanuddin Jafar Salam disokong Partai Demokrat dan PPP

Sementara di Pilkada Solo, Partai Gelora mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso yang didukung PDIP. 

“Partai Gelora menilai putra sulung Presiden Jokowi, Gibran berpotensi memenangi Pilkada Solo,” katanya.

Partai Gelora juga mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby A Nasution di Pilkada Kota Medan yang berpasangan dengan Aulia Rahman. 

“Pasangan Bobby-Aulia yang didukung PDIP, Gerindra, Nasdem, PPP, PAN PSI dan Hanura juga memiliki potensi besar memenangi Pilkada Medan,” katanya.

Sedangkan di Pilkada Kabupaten Rokan Hulu, Partai Gelora berkoalisi dengan PKS, Gerindra, PDIP, Demokrat, Hanura dan Nasdem mendukung pasangan Sukiman-Indra Gunawan.

Koalisi dengan PKS  juga terjadi di Pilkada Kota Surabaya. Partai Gelora bersama PKB, Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PPP dan Nasdem mendukung pasangan bersama Machfud Arifin-Mujiaman. 

Namun di Pilkada 2020, Partai Gelora tidak hanya mendukung pasangan calon yang didukung partai politik saja sebagai pengusungnya,  tetapi juga mendukung pasangan calon independen atau perseorangan. 

“Hal itu terjadi antara lain di Pilkada Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Pilkada Kabupaten Jember, Jawa Timur. Partai Gelora mendukung calon independen,” ungkap Mahfuz. 

Di Pilkada Tanjungbalai, Partai Gelora mendukung pasangan independen,  Ismail-Afrizal Zulkarnain dan di Pilkada Jember mendukung pasangan independen Faidah-Dwi Arya Nugraha Oktaviano. 

***

Disebut ‘Berguguran di Jalan Dakwah’, Ini Jawaban Tegas Anis Matta

, , , , , , , , , ,

JAKARTA – Pada Kamis (10/9/2020) lalu, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menjadi narasumber di acara Ngeshare (Ngaji Syar’ie) bareng Ustadz Fahmi Salim.

Di ujung acara, Ustadz Fahmi Salim menanyakan pertanyaan tentang sebutan ‘Yang Berguguran di Jalan Dakwah’, yang kerap dituduhkan kepada mantan Presiden PKS Anis Matta dkk, karena sudah meninggalkan atau keluar dari Partai Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Bagaimana pak Anis jika disebut orang yang berguguran di jalan dakwah?” tanya Ustadz Fahmi Salim.

Anis Matta menjawab,”Saya tidak pernah men-sakralkan lembaga. Saya dulu bergabung dengan PKS semata-mata karena Cita-cita. Cita-cita yang sama juga yang membuat saya mendirikan Partai Gelora, ketika saya merasa bahwa di tempat yang lama cita-cita ini, tidak bisa kita wujudkan.”

Menurut dia, tidak boleh ada upaya untuk men-sakralkan sebuah lembaga, apalagi itu organisasi politik dengan cara membatasi perbedaan pendapat dalam perjuangan.

Sebab, organisasi tersebut adalah sarana untuk mencapai tujuan, meskipun cara yang dilakukan berbeda-beda.

“Sebenarnya kita ada jebakan besar bagi kaum Islamis (Harakah Islam) yaitu Sakralisasi Lembaga atau taqdisul wasail (meng-qudus-kan sarana). Janganlah kita mengubah apa yang merupakan sarana (lembaga/organisasi/partai) menjadi tujuan. Itu tidak boleh,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020).

Anis Matta menilai, perbedaan pendapat dalam sarana perjuangan adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika melihat-lihat sejarah, maka perbedaan pendapat juga terjadi di masa Khulafaur Rasyidin.

Tetapi perbedaan pendapat yang terjadi di PKS, tidak se-dahsyat yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin yang melahirkan serangkaian perang.

“Kalau kita kan lebih kecil dari situ. Jadi, sebenarnya saya tidak terganggu dengan istilah-istilah ‘Yang Berguguran di Jalan Dakwah’, karena itu penempatan yang salah,” katanya

Anis Matta menegaskan, mensakralkan sarana perjuangan adalah bahaya besar bagi umat Islam dalam mencapai tujuan bernegara.

“Dan salah satu yang perlu saya garis-bawahi tebal adalah: mensakralkan sarana adalah bahaya besar yang mengancam kaum Islamis. Pada dasarnya yang lebih penting bagi kita, adalah pertanggungjawaban pribadi kita kepada Allah SWT,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia menegaskan, Indonesia sebagai bangsa saat ini sedang menghadapi masalah besar krisis berlarut akibat pandemi Covid-19.

Sehingga tidak perlu berpikir untuk mensakralkan lembaga atau organisasi. Sebaliknya, justru harus berpikir bagaimana mencari solusi atau jalan keluar dari krisis berlarut saat ini.

“Kita ini sedang menghadapi masalah besar, jangan dihadapi dengan otak kecil,” sindir Anis Matta.

***


Banyak Tayangkan ‘Omong Kosong dan Orang-orang Konyol’, Fahri: TV Lebih Baik Bantu Memulai Revolusi Pendidikan

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengkritik tayangan TV selama pandemi Covid-19 yang lebih banyak menyiarkan soal omong kosong, orang tertawa tidak jelas, serta orang-orang yang berakting konyol tidak jelas.

Akan lebih baik TV membantu masyarakat memulai revolusi pendidikan, karena Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat ini tengah kebingungan melaksanakan efektifitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

“Ini TV menyiarkan omong kosong, orang-orang ketawa gak jelas dan orang-orang konyol akting gak kelas. Padahal lagi rugi TV-nya, mendingan bantu rakyat memulai revolusi pendidikan,” kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020).

Fahri Hamzah lantas membandingkan kualitas penyiaran TV di Tanah Air dengan TV di negara maju. TV di negara maju, katanya, lebih menonjolkan sisi edukasi atau pendidikan. Sementara tayangan di TV Indonesia lebih banyak mengumbar aksi sadis, lucu, orang berjoget, atau kesedihan.

“Saya tuh nonton TV negara-negara maju. Memang isi-nya pendidikan semua. Tapi TV kita isinya kalau gak sadis ya lucu, atau joget, atau sedih. Pagi diajar nangis, malam diajar ketawa. Ampun deh pendidikan bangsa ku! Ini kan ada Corona! “ ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai, ada kemubaziran dalam media pendidikan Indonesia. Sebab, semua izin frekuensi pada setiap TV diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehingga di tengah masa pandemi dan krisis seperti sekarang, ‘revolusi mental’ tetap dapat dijalankan oleh TV melalui tayangan yang mendidik, bukan diisi hal-hal yang tidak jelas dan konyol.

“Mubazir saja medium ‘public education’ kita. Dan semua ijin frekuensi diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Seharusnya, Mendikbud Nadiem Makarim dalam membuat kebijakan bisa manfaatkan TV nasional maupun lokal untuk menyiarkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Untuk konten pendidikannya, kata Fahri, dapat diambil dari YouTube atau dicari di Google.

“Daring kan juga bisa pakai studio tv lokal. Ada lah caranya. Masak sih kita kehabisan akal,” ujarnya.

Fahri kemudian menyoroti kebijakan Nadiem soal program kuota internet gratis hingga pembelian gadget atau gawai untuk peserta didik yang menjalani PJJ (pembelajaran jarak jauh) di masa pandemi Covid-19, dinilai tidak mendidik dan memboroskan anggaran negara.

Selaku Mendikbud, mestinya Nadiem meminta lembaga penyiaran seperti stasiun TV untuk menyiarkan konten pendidikan hingga 50 persen.

“Pak Nadiem Makarim yth, dari pada sampeyan sibuk beli gadget dan pulsa mendingan wajibkan semua TV untuk menyiarkan acara pendidikan sampai 50%. Layar Tv sudah ada di rumah penduduk tapi siarannya alamakkkk!” tegas Fahri.

Menurut Fahri, mayoritas keluarga di Indonesia sudah memiliki TV daripada gadget dan kuota internet , yang bisa dimanfaatkan menjadi ruang belajar. “Ayolah cerdas dikit (Mendikbud Nadiem Makarim, red) kenapa bikin kebijakan,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Ini.

Seperti diketahui, untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah dari rumah yang berlangsung selama pandemi Covid-19 membuat kebijakan pembagian kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.

Belakangan Kemendikbud tidak hanya menggelontorkan anggaran besar untuk kuota internet gratis bagi siswa yang terpaksa harus belajar daring, tetapi juga membolehkan sekolah membeli gawai, tablet atau alat komunikasi sejenis dan boleh dipinjamkan kepada siswa yang tak memilikinya. ***

Fahri: Penguasa Perlu Mulai Mengeja Kembali Alif Ba Ta Demokrasi Indonesia

, , , , , , , ,

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, negara sebelumnya percaya bahwa pikiran harus dikontrol sejak dini, sehingga negara menentukan apa yang boleh dibaca dan apa yang boleh dikatakan.

Untuk mengontrol itu, pemerintah kemudian menyelenggarakan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai alat kontrol. ” ini yang boleh dan ini yang tidak boleh secara sepihak, Tapi kita telah hentikan kekeliruan itu,” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (11/9/2020).

Menurut dia, konstitusi telah mengatur perbedaan pendapat adalah sebuah keberkahan. Sehingga negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan.

“Konstitusi kita sekarang percaya bahwa ide dan pikiran hanya bisa dilawan dengan ide dan pikiran,” ujarnya.

Karena itu, Fahri menegaskan, kekuasaan sebesar apapun tidak bisa memusnahkan pikiran. Sebab, pikiran selalu punya cara untuk menang di depan kekuasaan sebesar apapun.

“Kita sudah pernah dengar dalam sejarah pemuda Ibrahim di depan Raja Namrudz yang memberikan argumen pikiran melawan kekuasaan. Ibrahim adalah pemuda Good Looking yang cerdas mempertanyakan tradisi menyembah berhala saat itu,” ujarnya.

Hal ini juga dilakukan oleh seorang pemuda bernama Muhammad yang datang dengan ide ‘Islam’ di tengah masa jahiliyah. Ide tentang Islam ini membuat banyak orang tertarik, tetapi kaum mapan justru mencoba mematikannya dengan kekuasaan karena merasa terancam. Bahkan merencanakan pembunuhan dan perang terhadap Nabi Muhammad SAW.

“Apa yang terjadi? Ide Islam bersemi dan sampai sekarang ia menjadi agama yang terus berkembang, sehingga kita pun di Indonesia menjadi pemeluk Islam yang terbesar di dunia. Ini karena ide, kalau benar ia tidak bisa dilawan. Kebenaran ide hanya bisa dilawan dengan membuktikannya salah!” katanya.

Sebaliknya, yang terjadi dengan komunisme yang mulai hilang di dunia, bukan karena diperangi seperti Islam,tetapi karena ide pikirannya memang tidak benar sejak awal. Di Amerika dan di semua negara demokrasi ide komunis tetap ada, tetapi tidak bisa menang karena idenya kalah ‘dalam pertandingan’ demokrasi dan politik.

“Idenya salah! Ide komunisme mulai hilang di dunia, bukan karena diperangi tetapi karena ia tidak benar,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Fahri menilai andaikata Partai Komunis di Indonesia tidak melakukan pengkhianatan, tentu PKI di Indonesia tidak akan dilarang. Padahal ide komunis itu akan mati dengan sendirinya, tanpa harus diperangi.

“Komunis akan mati dengan sendirinya bahkan di negara yang partai komunisme sendiri berasal, komunisme sudah tinggal bungkus belaka,” ujarnya.

Sementara terkait UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Indonesia, Fahri menilai sebagai jalan pikiran yang diambil negara dari sebuah perbedaan pendapat, dimana negara memfasilitasi perbedaan pendapat untuk melindungi kebebasan berkumpul dan berserikat.

“Demokrasi memang ide yang susah dan tidak mudah dimengerti. Tetapi setidaknya seandainya para penguasa mau mendengar saja. Tentu ceritanya beda,” jelas Fahri.

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Ini lantas menyentil Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang berencana melakukan sertifikasi terhadap 8.200 penceramah yang ditargetkan selesai pada September 2020 ini, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Hal itu akibat Menag tidak mengeja ‘alif ba ta ‘demokrasi Indonesia.

“Saya mohon maaf menulis soal-soal elementer ini. Coretan kecil ini saya buat agar kaum intelektual di samping pak Menteri Agama mulai mengeja kembali, alif ba ta dari demokrasi kita. Takkan sulit jika kita mau,” pungkas Fahri.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X