Tag: gelora talk

Partai Gelora Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Berikan Literasi Perubahan Iklim kepada Masyarakat

, , , , , , , , ,

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengajak BMKG, perguruan tinggi dan semua pihak untuk ikut serta dalam berkolaborasi memberikan literasi perubahan iklim kepada masyarakat.

Literasi ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi awal dan mengetahui bagaimana cara melakukan mitigasi, terhadap dampak perubahan iklim, terutama dalam sektor pertanian dan kelautan.

“Jadi ada tindak lanjut yang bisa kita kolaborasikan, yaitu program literasi iklim kepada petani dan nelayan,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Ancaman Climate Change, Bagaimana Sektor Pertanian dan Kelautan Nasional Menghadapinya?’, Rabu (24/11/2021).

Menurut Anis Matta, masyarakat  bisa melakukan mitigasi apabila mendapatkan informasi awal , sehingga hal itu membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Ketua Umum Partai Gelora ini berharap Badan Meteorologi, Klimatalogi dan Geofisika (BMKG) dan perguruan tinggi bisa mempelopori program literasi perubahan iklim ini.

“Jadi program literasi iklim ini, saya kira tema kerja sama yang sangat menarik, memberikan penjelasan kepada masyarakat maupun pelatihan-pelatihan,” katanya.

Salah satu cara memberikan literasi tersebut, antara lain melalui ajakan untuk menanam pohon untuk menghadapi perubahan iklim. Pada 28 November nanti, Partai Gelora akan mencanangkan program Gelora Tanam 10 Juta Pohon di Jawa Barat.

“Jika kader kami saat ini lebih dari setengah juta orang,  maka kira-kira setiap kadernya akan menanam sekitar 20 pohon terhitung dalam dua tahun kedepan, terhitung dari dari tanggal 28 November sampai dengan November 2023,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, ingin menginspirasi masyarakat untuk menanam pohon. Sebab, dampak perubahan iklim itu merupakan ancaman keamanan nasional, selain ancaman keselamatan dan kelangsungan hidup kita di planet ini.

“Selama ini, respon terhadap isu perubahan iklim dinilai masih  ‘slow respon’, padahal dibutuhkan ‘sense of urgency’ (keterdesakan), respon cepat dan tanggungjawab bersama,” katanya.

Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, BMKG Dr. Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan, dalam menyikapi perubahan iklim ini, BMKG telah membuat Sekolah Iklim yang memberikan pelatihan lapangan kepada petani dan nelayan.

“Kita memberikan layanan informasi cuaca ekstrem untuk para petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Kalau nelayan,  kita memberikan berbagai macam prediksi gelombang dan arus,” ujar Ardhasena.

Sementara Wakil Dekan FMIPA IPB Dr Akhmad Faqih mengatakan, IPB telah memberikan bantuan kepada pemerintah untuk melakukan penyebaran informasi mengenai penanggulangan bencana dan adaptasinya.

“Kami juga terlibat memberikan pelatihan di 10 kota, bagaimana agar mereka bisa menyusun sistem informasi adaptasi perubahan iklim,” kata Akhmad Faqih.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora Rully Syumanda menambahkan, literasi perubahan iklim ini diperlukan untuk menjelaskan kebingungan semua pihak, bagaimana memulai upaya menghadapi perubahan iklim tersebut.

“Perlu kerjasama seluruh pihak untuk menjelaskan tentang perubahan iklim itu seperti apa? Bagaimana saya melakukannya, bagaimana saya memulainya?. Itulah pertanyaan kebingungan kita, sehingga perlu ada literasi perubahan iklim,” kata Rully.

Hal senada disampaikan mantan Anggota Komisi IV DPR Rofi’ Munawar. Rofi’ mengatakan, keseriusan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim  saat ini dipertanyakan.

“Apakah betul kita sudah melakukan kegiatan adaptasi yang bersesuaian, atau kegiatan mitigasi tersebut bisa mereduksi emisi kita. Artinya pengukuran verifikasi secara tidak langsung juga penting, bukan hanya janji-janji,” kata Rofi’.

Pemerintah Diminta Batalkan yang Tidak Prioritas, karena Akan Perburuk Fiskal dan Menambah Jumlah Utang

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Pemerintah diminta membatalkan dua megaproyek besar, yakni pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, karena dianggap membebani keuangan negara dan memperburuk fiskal yang tengah defisit akibat penanganan pandemi Covd-19.

Hal itu disampaikan ekonom senior Rizal Ramli dalam Gelora Talk bertajuk ‘APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara’ yang disiarkan live streaming di Channel YouTube Gelora TV, Rabu (20/10/2021).

“Kita enggak punya uang untuk membangun ibu kota baru, atau proyek ini atau proyek itu. Tapi mereka paksakan juga, bikin Ibukota baru misalnya,” kata Rizal Ramli.

Menurut dia, pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bukan prioritas untuk saat ini dan tidak perlu dipaksakan kelanjutan pembangunannya.

Selain kondisi APBN yang tergerus sangat dalam, kata Rizal Ramli, utang Indonesia juga semakin membengkak. Untuk membayar pokok pinjaman saja, lanjutnya, negara harus menggelontorkan dana Rp 400 triliun.

“Kemudian membayar bunga pinjaman sebesar Rp 370 triliun, sehingga total utang yang harus dibayar negara tahun ini  Rp 730 triliun,” katanya.

Sementara Menteri Keuangan tahun 1998 Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah dinilai telah salah jalan mengeluarkan Perppu 1/2020 ditambah lagi dengan adanya UU Pajak baru (HPP). Sebab, hal ini tidak bisa meningkatkan pendapatan negara.

Saat akan membuat UU tentang perpajakan, lanjutnya, bisa diketahui berapa target yang akan diperoleh. Karena, pajak adalah soal angka dan detail. Namun meski UU sudah diubah, narasinya tetap propaganda dan retorika politik belaka  tanpa ada angka.

Fuad Bawazier juga menilai pemerintah berlaku tidak adil dalam pengenaan pajak, dimana negara kembali memberikan tax amnesty jilid II kepada orang-orang yang melakukan korupsi, sementara rakyat diberikan kenaikan PPn sebesar 11-12 persen.

“Negara negara lain tidak ada yang seperti itu. Saya dari pertama sudah haqqul yakin ini ada unsur kekuatan eksternal yang nitipin,” ujarnya.

Karena itu, mengingatkan agar pemerintah menaikkan penerimaan dan menekan belanja. Khususnya untuk hal-hal yang tidak terlalu perlu dan tidak ada urgensinya.

“Jika diteruskan, maka keuangan negara akan terpuruk semakin dalam. Dimana ancaman krisis fiskal sudah terlihat semakin nyata,” katanya. 

Sedangkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sudah ditetapkan jauh hari sebelum pandemi Covid-19 berlangsung.

“Sekarang kelanjutannya. Ada perubahan yang berubah dari skenario awal. Bila ada situasi berubah, maka upaya yang dilakukan juga berubah. Apalagi,  perubahan situasinya sangat serius. Siapa yang bisa menguji kedalaman pandemi? Tiga bulan lalu, siapa yang bisa memperkirakan saat ini konfirmasi kasus positif di bawah 1000,” kata Misbakhun.

Misbakhun menganggap wajar jika semasa awal pandemi pemerintah menarik utang dari berbagai sumber karena mengalami defisit APBN, yang juga dialami negara lain selama masa pandemi.

Namun, utang yang menumpuk itu bisa diimbingi dengan belanja yang berkualitas dan dirasakan langsung oleh rakyat sampai pada hal-hal yang utama seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

“Fungsinya pajak disitu, dipungut itu untuk kepentingan rakyat. Bagi saya mari kita awasi bersama upaya pemerintah memungut pajak dan upaya kualitas belanja ini. Disitulah kita bisa mengukur manfaat dari APBN,” katanya.

Menurut Misbakhun, perencanaan APBN itu direncanakan tidak hanya dari sisi penerimaan saja, tetapi juga belanja. Untuk mengatasi utang itu, maka penerimaan pajak harus digenjot. Sehingga jika tax ratio rendah, bukan untuk diratapi, tetapi dicarikan jalan keluarnya. 

Anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan, siapa pun menteri ataupun presidennya, maka ketika menghadapi situasi pandemi seperti saat ini bukan tidak mungkin akan mengambil langkah taktis, sebagai langkah antisipatif mengatasi penyebaran wabah dan dampak perekonomian di dalam negeri.

“Pandemi ini juga menjadi ujian bagi para pemimpin, mengenal kelas ujiannya, leadership-nya, dan bagaimana mencari langkah antisipasi terhadap situasi dan keadaan yang ada,” katanya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia Achmad Nur Hidayat mengatakan, pemerintah diminta tidak sembrono dalam mengelola APBN, karena akan berpengaruh pada generasi berikutnya.

“Mengelola APBN saya kira jangan sembrono. Ini menjadi konsen Partai Gelora untuk kita saling berdiskusi melihat masa depan APBN kita. Kalau APBN sembrono, gimana untuk generasi berikutnya,” kata Achmad Nur Hidayat.

Ia mengungkapkan, Partai Gelora sempat mendapat kritik ketika mengundang Rizal Ramli, Fuad Bawazier dan Mukhamad Misbkahun.

Namun, ketiga narasumber tersebut telah menjelaskan berbagai persoalan APBN dan pajak secara lugas, detil dan indah untuk menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih baik lagi dalam mengelola negara.

Sehingga diskusi menjadi lebih menarik dan memberikan pencerahan dan pengetahuan (knowledge), dimana diskusi tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini.

“Mari bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia menuju lima besar dunia,” pungkas Achmad Nur Hidayat.

Hadapi Ancaman Kebangkrutan, Anis Matta: Indonesia Butuh Revolusi Ekonomi

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Indonesia saat ini membutuhkan reformasi ekonomi berskala besar yang sistemik dalam struktur perekonomian sekarang. Revolusi ekonomi tersebut, diperlukan untuk menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan dunia usaha dan kebangkrutan negara.

“Nampaknya kita sepakat bahwa kondisi pandemi Covid-19, bukan sekedar masalah ancaman kebangkrutan dunia usaha, bahkan bisa menjadi ancaman kebangkrutan negara,” kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Covid-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha’, di Jakarta Rabu (13/10/2021) .

Diskusi yang disiarkan secara live di Channel YouTube Gelora TV tersebut, dihadiri pengamat ekonomi Faisal Basri dan juga Bob Azam Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Menurut Anis Matta, Indonesia butuh ekonomi yang berorientasi pada perubahan iklim, perubahan sosial, transformasi teknologi dan faktor geopolitik seperti konsep ekonomi ‘Geloranomics’ yang tengah dikembangkan di Partai Gelora.

Anis Matta menilai angka pengangguran pada usia muda (milenal dan generasi Z) yang sudah mencapai 18 persen, bisa menjadi satu pertanda awal mula terjadinya revolusi pergerakan sosial yang besar.

“Karena apa, yang tadinya saya tulis kelompok usia muda sebagai bonus demografi, sekarang tiba-tiba menjadi bencana demografi. Ini fakta dan terjadi secara nyata,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, tidak hanya sekedar mengkritik pemerintah, tapi lebih kepada membongkar fakta. Sehingga nantinya didapatkan suatu stimulan untuk memikirkan arah ekonomi baru bagi Indonesia.

“Kita ingin membantu masyarakat untuk mengetahui, apa yang menjadi problema substansial dan membuka perbincangan hari-hari menjadi lebih berkualitas. Ini bisa menjadi konsumsi publik karena menyentuh kehidupan kita secara nyata,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan pandemi Covid-19 saat ini menjadi ‘trigger’ yang bisa memecahkan ‘bisul’ permasalahan perekonomian Indonesia, yang selama ini menjadi masalah.

Indonesia, kata Anis Matta, sedang menunggu datangnya gelombang ketiga dan keempat Covid-19, yang saat ini sudah terjadi di Amerika, Eropa, Rusia dan Turki. 

Sebab, krisis sekarang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, meski trennya mengalami penurunan saat ini.

“Setiap hari kita lihat begitu banyak tumbangnya perusahaan dan berdampak pada PHK pada dunia usaha kita. Hal ini bisa menjadi ancaman kebangkrutan dunia usaha, bahkan ancaman kebangkrutan negara,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Faisal Basri meminta pemerintah segera mengambil langkah luar bisa dalam menghadapi ancaman kebangkrutan ekonomi saat ini, yang sudah memukul dunia usaha dan membuat APBN defisit cukup dalam.

“Jadi negara-negara yang survive (bertahan) adalah negara-negara yang mengandalkan perdagangan intra-industri merupakan bagian dari global supply chain,” kata Faisal Basri.

Ia menilai dunia usaha lebih mampu bertahan dari ancaman kebangkrutan, dbandingkan dengan negara. Dunia usaha akan cepat beradaptasi dengan krisis, sementara negara cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dan kondisi keuangan negara bisa terkuras habis.

“Kebangkrutan itu bisa sebelum 2024, pemerintah ini sudah bangkrut. Saya berharap Pak Jokowi (Joko Widodo) segera sadar bahwa keuangan negara sedang di bawah ancaman dan perlu langkah taktis untuk menyelamatkan itu,” ujar ekonom senior ini.

Sementara itu Wakil Ketua Apindo Bob Azam mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan 50% dari 30 juta UMKM terancam bangkrut.

Disamping itu, ada juga perusahaan-perusahaan yang masih dalam periode bertahan dan bisa menghadapi situasi pandemi, serta ada perusahaan yang dalam masa recovery.

Namun, dia mengungkapkan, ada lebih dari 1.000 perusahaan yang telah mengajukan diri ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perusahaan itu menghadapi ancaman kebangkrutan juga.

“1.000 lebih perusahaan yang mengajukan diri ke PKPU menghadapi isu kebangkrutan. Dan pandemi ini belum tentu akan selesai karena masih ada ancaman varian baru dan perubahan-perubahan di dunia usaha,” pungkasnya.

Angka Kemiskinan Naik Dua Digit Bisa Jadi Ancaman Stabilitas, Partai Gelora Usulkan Madzab Ekonomi Baru

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, kenaikan angka kemiskinan dua digit selama pandemi Covid-19 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu, bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi negara dan bangsa Indonesia.

“Dua tahun terakhir ini, hampir 3 juta orang yang balik menjadi miskin. Mereka berasal dari kelas menengah yang relatif cukup bagus dalam 20 tahun terakhir, tapi pandemi ini menjelaskan kepada kita bahwa kelas menengah kita rapuh,” kata Anis Matta dalam pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Anomali Pandemi di Indonesia: Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Makin Miskin’ di Jakarta, Rabu (25/8/2021) petang.

Diskusi daring ini dihadiri narasumber antara lain ekonom senior Dr Hendri Saparini, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara SE, MSc dan Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi Ph.D 

Menurut Anis, bertambahnya orang miskin dari kelas menengah bisa menjadi ancaman stabilitas apabila tidak ada bantuan serius untuk dicarikan jalan keluarnya agar mereka tidak terjun ke jurang kemiskinan. 

“Sekarang kita menghadapi kesenjangan, yang mengingatkan kita kembali dengan lagu Rhoma Irama yang dibuat di era pembangunan zaman Pak Harto dulu, Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Miskin, karena ada pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan. Tapi sekarang ini, kita tidak sekadar bicara tidak adanya pemerataan, tapi juga pertumbuhan yang terancam,” ungkap Anis.

Anis Matta menilai selama pandemi di Indonesia saat ini terjadi anomali dimana yang kaya justru semakin meningkat kekayaannya. Namun, terkait hal ini tak perlu dicegah,  pemerintah tidak perlu mencegah seseorang menjadi kaya.

“Tapi lebih kepada menghilangkan kesenjangan yang ada di masyarakat. Kerapuhan ini yang mesti kita pikirkan bersama apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan kelas menengah ini, mengurangi angka kemiskinannya,” ujarnya.

Rapuhnya kelas menengah menjadi miskin, kata Anis Matta, akan semakin memperlebar ketimpangan ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan satu struktur ekonomi baru yang tidak akan berdampak buruk bagi stabilitas negara dan bangsa.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa usaha kita untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi ini  membutuhkan satu narasi ekonomi baru, satu mazhab ekonomi baru,” katanya.

Konsep Geloranomics yang sedang dikembangkan Partai Gelora, menurut Anis Matta, bisa menjadi madzab ekonomi baru yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, disamping isu lingkungan yang sangat fundamental.

“Saya menemukan satu benang merah disini, satu titik dimana Partai Gelora yang sedang mengembangkan konsep Geloranomics, yang salah satu orientasi dasarnya adalah isu lingkungan, juga orientasi pemberdayaan masyarakat untuk menutup kesenjangan ekonomi. Ini tantangan besar ekonomi, bukan hanya di kita tapi juga di dunia,” katanya.

Ekonom Senior Hendri Saparani mengatakan, setiap kali ada krisis pemerintah selalu memberikan stimulus fiskal dengan memberikan dokumen pembiayaan belanja yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“Namun, upaya tersebut seringkali tidak tepat sasaran seperti kita lihat jumlah dana pihak ketiga yang diatas Rp 2 miliar terus naik tahun 2021, meningkatnya luar biasa 30 persen. Mestinya kita lebih baik membuat kebijakan mendorong terjadi pertumbuhan mendorong ekonomi masyarakat,” kata Hendri Saparani.

Hal senada disampaikan Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara. Bhima mengatakan banyak kebijakan yang dinilai pro rakyat ternyata banyak mengamankan kepentingan pengusaha dengan dalih bermacam-macam seperti menyerap tenaga kerja.

“Kebijakan yang disebut bangun jalan dan segala macem yang menyerap tenaga kerja lebih optimal, ada yang kemudian bilang ini pro rakyat, tapi ternyata kebijakan-kebijakannya mengamankan kepentingan pengusaha,” kata Bhima Yudistira.

Sementara Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menambahkan, pemerintah seharusnya menggelontorkan uang ke sektor-sektor yang efisien agar ekonomi bisa bergerak menjadi pertumbuhan.

“Apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dalam menghadapi pandemi, tidak mencerminkan analisa-analisa yang disampaikan, sehingga secara teknis banyak sektor-sektor yang tidak efisien. Kita butuh kerja keras untuk memperbaiki policy tersebut,” kata Fithra Faisal.

Indonesia Sudah Lampu Kuning, Anis Matta: Kita Harus Hati-hati Membaca Tanda-tanda Ini

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini sudah memasuki rute ketiga, yakni tahapan krisis sosial. Jika pemerintah tidak tanggap, maka krisis sosial akan berlanjut menjadi krisis politik.

“Tanda-tandanya menunjukkan bahwa kita ada di lampu kuning. Pandemi sudah menyebabkan krisis ekonomi, dan sekarang berlanjut pada krisis sosial. Kita harus berhati-hati membaca tanda-tanda ini, tanpa bermaksud saling menyalahkan, karena pada akhirnya merupakan tantangan bagi kita semuanya sebagai bangsa,” kata Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk 09 dengan tema ‘Pandemi Berlanjut Akankah Memicu Krisis Sosial’ di Jakarta, Rabu (28/7/2021) petang.

Dalam diskusi yang dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Menkes) Siti Nadia Tarmizi dan Clinical Epidemilog Ahlani Institute Tifauzia Tyassuma itu, Anis Matta  mengingatkan, krisis ekonomi saat ini menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dan angka kemiskinan naik 50 persen.

Menurut Anis Matta, suasana jiwa masyarakat (public mood) saat ini diliputi kesedihan, ketakutan, kemarahan dan frustasi. Kondisi tersebut bisa saja berbuah pada ledakan sosial dan krisis politik, apabila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Disamping itu, ternyata vaksinasi tidak mampu mencegah munculnya varian baru. Vaksin terlihat kalah kuat dari varian baru yang terus bermunculan, sehingga masih dibutuhkan beberapa kali vaksin lagi.

“Ini menyangkut daya tahan fiskal dan kapasitas pemerintah. Pandemi menyedot anggaran sedemikian rupa, sementara pada waktu yang sama menutup sebagian besar sumber pendapatan pemerintah,” ujarnya.

Situasi saat ini, lanjut  Anis Matta, tentu saja menjadi ujian dan tantangan yang sulit bagi pemerintah. Apalagi jika melihat tanda-tanda, krisis terlihat akan semakin membesar.

“Pertanyaan yang sulit dijawab, berapa lama pemerintah bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Daya tahan fiskal pemerintah,  apakah mampu mengatasi persoalan ini, karena krisis akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan,” katanya.

Hal senada disampaikan Clinical Epidemilog Ahlina Institute Dr. Tifauzia Tyassuma mengatakan, bahwa situasi sekarang sudah memasuki krisis sosial dan di khawatirkan akan terjadi chaos (kerusuhan) di masyarakat.

“Ini yang paling kita khawatirkan, kita mesti bersama-sama segera bahu-membahu untuk mencegah, jangan sampai krisis sosial ini menjadi chaos,” kata Tifauzia.

Dr Tifa, sapaan akrab Tifauzia Tyassuma memprediksi pandemi tidak akan selesai pada 2022, karena virus Corona terus melakukan mutasi dan membentuk varian-varian baru, termasuk varian lokal Indonesia.

“Siap-siap saja pandemi ini akan berjalan lama, sedikitnya butuh waktu antara 3-5 tahun lagi. Artinya ketika masih Pilpres, pandemi masih ada dengan asumsi terjadi mutasi-mutasi dan pemerintah belum ada solusi pengendalian sama sekali,” katanya. 

Menko Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli menilai, pemerintah salah langkah dalam menerapkan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 selama ini.

Sejak awal seharusnya pemerintah menerapkan lockdown lakukan lockdown agar Covid-19 tidak menyebar. Bukan sebaliknya, bongkar pasang istilah dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Ketat,  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro,  PPKM Darurat, sampai terakhir PPKM Level 4.

“Di seluruh dunia efektif mengendalikan pandemi ini sederhana kok lockdown. Iya kan nanti kalau udah berkurang ya nggak ada lockdown. Nanti kalau ada pandemi lagi ramai lagi atau virus baru lagi variasi baru ya lockdown lagi,” ujar Rizal Ramli.

Apabila kebijakan lockdown diterapkan ketika itu, kata Rizal Ramli, cost (biaya) yang dikeluarkan pemerintah tidak akan sebesar sekarang mencapai Rp 1.035 triliun, tapi cukup merogoh kocek Rp 415 triliun dan Covid-19 bisa dikendalikan.

“Lockdown hanya butuh Rp 415 triliun, itu buat kasih makan rakyat dan kasih obat-obatan gratis. Saya (merasa) aneh. Di seluruh dunia ada nggak sih, yang menyelesaikan kasus krisis tapi dengan ganti istilah doang? Mohon maaf kagak ada,” tegas Rizal Ramli.

Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 saat ini, karena ada mutasi baru varian Delta dari India, sehingga pemerintah perlu mengencangkan kembali pelaksanaan rem darurat melalui PPKM.

“PPKM Darurat Level 4 hingga 1 itu sesuai dengan rekomendasi WHO. Upaya ini untuk menurunkan mobilitas, bukan menghentikan, karena mobilitas ini memfasilitasi varian virus menyebar ke seluruh daerah. Sehingga kasus di daerah secara cepat meningkat dalam jumlah besar,” kata Siti Nadia.

Pemerintah menilai penerapan PPKM Darurat berdasarkan level ini tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat, karena diterapkan di level RT/RW, desa/kelurahan atau kecamatan saja.

“Di level yang paling terkecil sangat memungkinkan untuk melakukan arus keluar masuk di wilayah tersebut,” pungkas Juru Bicara Kemenkes ini.

Hadapi Covid-19, Anis Matta: Agama sebagai Sumber Optimisme, bukan Fatalisme

, , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, persoalan paling besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia pada masa pandemi ini adalah ketidapastian informasi tentang Covid-19 yang simpang siur, ketimbang penyakit itu sendiri.

“Kondisi ini membuat para pasien menghadapi psikologis yang sangat akut,  para dokter juga menghadapi persoalan tingkat keyakinan mereka dalam memberikan rekomendasi bagi pasiennya,” kata Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk5 dengan tema “Covid-19 Mengganas: Siapkah Sistem Kesehatan Nasional Menghadapinya?”, Kamis (1/7/2021).

Menurut Anis Matta, hal itu terjadi akibat banyaknya informasi saintifik bercampur informasi hoax yang begitu cepat menyebar di masyarakat, disamping itu pengetahuan dokter saat ini tentang masalah Covid-19 juga masih terbatas.

“Walhasil ada serangan besar terhadap optimisme kita, dan persoalan ini  saya anggap penting dalam pendekatan keagamaan, karena agama adalah sumber optimisme bukan sumber fatalisme,” katanya.

Agama, tegas Anis Matta, menjadi langkah awal untuk memahami persoalan Covid-19 dan dapat menjauhkan diri dari sikap fatalis.

“Agama harus jadi sumber optimisme dan otorisasi sains jadi referensi utama menghindarkan disinformasi publik,”  jelasnya.

Anis lantas mengutip dalil yang menyebutkan, bahwa Allah tidak pernah menurunkan suatu penyakit, melainkan juga bersamanya menurunkan obatnya.

Agama menyuruh manusia bergantung kepada sang Pencipta, termasuk mencari kesembuhan dan obat dari penyakit Covid-19 ini. Kemudian mengikuti seluruh rekomendasi dokter dan para saintis yang berhubungan dengan penyakit itu.

“Jadi makna tawakal tak boleh jadi sumber fatalisme, tapi agama justru menjadi sumber optimisme. Disinilah kita melangkah untuk menghadapi persoalan ini,” katanya.

“Persoalan paling besar yang kita hadapi pada dasarnya adalah, bukan sekedar pada penyakit baru yang namanya Covid-19 ini, tapi karena tingkat ketidakpastian akibat begitu banyaknya informasi yang simpang siur,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Ketua MUI KH Cholil Nafis. Ia mengatakan, banyak informasi tentang Covid-19 yang beredar, telah membuat kepanikan di masyarakat. Kepanikan itu juga sempat melanda dirinya saat terjangkit Covid-19 beberapa waktu lalu.

“Ternyata berita-berita itu membuat kita panik, asam lambung saya malah naik dan menjadi tidak nyaman. Orang Ketika divonis kena Covid-19, kita tidak bisa tidur dan masuk rumah sakit, ditinggal keluarganya. Kemudian dikasih berita tentang kematian, dan bagaimana cara dikuburkan, ini yang membuat orang panik,” 

Kholil berharap agar tempat-tempat ibadah tidak ditutup dalam masa pemberlakuan  pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro Darurat. Masyarakat bisa beribadah mendekat diri dengan sang Pencipta, termasuk dekat  dengan para ulama agar mendapatkan siraman ruhani.

“Saya hampir tiap hari masalah diminta ceramah dan mendoakan yang kena Covid-19. Karana itu, rumah ibadah jangan ditutup, tapi bisa jadi sentra komunikasi penyadaran kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan,” kata Ketua MUI ini.

Gelora Talk5 dengan tema “Covid-19 Mengganas: Siapkah Sistem Kesehatan Nasional Menghadapinya?” ini juga menghadirikan narasumber lain, Satgas Nasional Penanganan Coviid-19 Brigjen (Purn) TNI Dr. Alexander K. Ginting, Sp.P, Dosen Psikologi Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Muluk, Menteri Kesehatan 2004-2009 DR. dr. Siti Fadhilah Supari, Sp.JP (K),  Ketua Bidang Kesehatan DPN Partai Gelora Indonesia dr. Zicky Yombana Sp.S  dan Drs.Oman Fathurahman dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Anis Matta: Sumpah Palapa Bisa Jadi Spirit Akhiri Pembelahan dan Fokus Capai Lima Besar Dunia

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai Sumpah Palapa yang digaungkan Mahapati Kerajaan Majapahit Gajah Mada bisa menjadi spirit untuk mengakhiri pembelahan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat.

Residu pembelahan hingga kini tak kunjung usai, bahkan mulai menunjukkan peningkatan ekskalasinya jelang Pemilu 2024.

“Ada dua sumpah yang menginspirasi kami di Partai Gelora, pertama Sumpah Palapa dan kedua Sumpah Pemuda. Kedua sumpah ini menjadi ilham bagi para pendiri bangsa yang waktu itu ingin merumuskan identitas baru, bernama Indonesia,” kata Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk4 dengan tema ‘Pembelahan Politik di Jagat Media Sosial: Residu Pemilu yang Tak Kunjung Usai’ usai” di Jakarta, Selasa (22/6/2021) petang.

Dalam diskusi yang menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik, peneliti komunikasi dan politik Guntur F. Prisanto, penggerak JASMEV Dyah Kartika Rini dan penggerak Relawan Ganti Presiden (RGP) Ari Saptono itu, Anis Matta mengatakan, Sumpah Palapa Gajah Mada tidak hanya menginspirasi Partai Gelora, tapi juga memberi ilham bagi Mohammad Yamin, tokoh pemuda untuk mempelopori Sumpah Pemuda.

“Itu sebabnya, Mohammad Yamin otak dibalik Sumpah Pemuda   menulis panjang tentang Gajah Mada yang bisa mengkonsolidasikan  seluruh potensi dan bisa fokus menyelesaikan krisis sistemik yang terjadi saat itu,” katanya.

Karena itu, Sumpah Palapa Gajah Mada, lanjut Anis Matta, juga bisa menjadi tekad untuk melahirkan sumpah ketiga, yakni Sumpah Tekad Indonesia untuk keluar dan bangkit dari krisis, sehingga mampu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan lima besar dunia.

“Andaikata Gajah Mada dan para perintis Sumpah Pemuda masih ada, mereka semuanya akan ada dalam forum diskusi kita ini. Untuk  melihat persoalan yang kita bahas, dimana kita tidak tahu arah sejarah yang sedang kita tuju, ada semacam kebingungan kolektif yang mendera para pemimpin kita saat ini,” kata Anis Matta berandai-andai.

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menilai apabila pembelahan sosial dan politik di masyarakkat segera tidak diakhiri, maka bisa menyebabkan terjadinya fail state (negara gagal) dan berujung bubarnya negara.

“Pembelahan sosial dan politik yang terbiarkan, residunya akan semakin mengental dan dapat menyebabkan fail state, negara gagal. Di beberapa negara pembelahan menjadi pemicu negara bubar, sehingga harus ada solusi segera untuk mengkahiri,” kata Mahfuz.

Namun, peneliti komunikasi dan politik Guntur F. Prisanto berpendapat pembelahan sosial politik di media sosial (medsos) bukanlah cerminan realita sesungguhnya, hanya sekedar gambaran di dunia maya saja.

“Sebab pembelahan sosial adalah keniscayaan dalam politik, karena  penganut demokrasi liberal perlu mengindentifikasi secara tegas pilihannya. Parpo-lah yang bertanggungjawab untuk mencairkan politik identitas ini,” kata Guntur.

Hal senada diamini Dyah Kartika Rini, penggerak JASMEV. Dyah menilai bisa saja masyarakat tertentu hanya ingin menunjukkan pilihan dukungan dan politik di medsos saja, tetapi tidak dunia nyata.

“Boleh jadi dia amat garang di medsos, tetapi sangat berbeda di dunia nyata. Pembelahan sosial sebenarnya sudah dimulai dari Pilkada DKI 2012 lalu, jadi kalau dihitung sudah berlangsung 9 tahun,” kata Dyah.

Sedangkan penggerak Relawan Ganti Presiden Ari Saptono menegaskan, pada titik tertentu politik identitàs Ini justru menguntungkan para calon kadindat independen seperti yang terjadi dalam Pilkada Serentak 2020 lalu, karena mereka dianggap masih bersih dan tidak terlibat konflik kepentingan selama ini.

“Lebih dari 50 persen calon independen dalam Pilkada menang seperti di Lampung dan beberapa kota di Kalimantan Tiimur. Masyarakat sudah apatis dan jenuh dengan partai politik, lalu memilih calon alternatif yang relatif masih murni,” kata Ari Saptono.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X