Tag: gelora talks

Anis Matta : Fenomena Masyarakat Antre Minyak Goreng Dinilai Sudah Mengganggu Secara Sosial dan Politik

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, fenomena masyarakat yang rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng hingga menimbulkan korban jiwa dinilai sudah mengganggu secara sosial dan politik.

Sebab, hal ini tentu saja sangat mempermalukan Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 Tahun 2022, apalagi Indonesia juga dikenal sebagai penghasil sawit terbesar di dunia.

“Pemandangan yang sehari-hari kita tonton sekarang ini orang-orang antre minyak goreng, apalagi sudah sampai ada korban jiwa meninggal, menurut saya sudah mulai mengganggu secara sosial politik,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Harga-harga Meroket Rakyat Menjerit, Dimanakah Negara?”, Rabu (16/3/2022) petang.

Menurut Anis Matta, pemandangan seperti ini, mestinya diantisipasi pemerintah agar tidak menimbulkan dampak secara sosial dan politik yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan pemerintah.

“Semua dampak pergerakan sosial yang mungkin timbul akibat situasi kelangkaan dan naiknya harga bahan pangan, harus diantisipasi oleh pemerintah. Sebab bila tidak, ada kemungkinan situasi tersebut dimanfaatkan secara politik,” katanya.

Anis Matta menegaskan, gangguan politik dari antrean minyak goreng sudah mulai dirasakan. Situasi kejiwaan (mood) masyarakat akibat tekanan harga-harga jika terus dibiarkan, akan menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin menurun. “Ini sudah menjadi suatu peringatan yang sangat penting,” katanya.

Kelangkaan minyak goreng, lanjutnya, juga bisa memicu kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan lainnya. Apalagi kebutuhan bahan pangan di Indonesia sebagian besar masih dipenuhi dari impor.

“Kita tidak lagi bicara soal harga dan ketersediaan saja, tapi kita harus melihat persoalan ini secara komprehensif. Negara yang punya populasi besar seperti Indonesia, memiliki masalah kedaulatan pangan, karena ini belum menjadi benar-benar prioritas agenda pemerintah,” katanya.

Partai Gelora berharap kemandirian nasional dalam ketahanan pangan bisa menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini. Karena, Indonesia terbukti memiliki persoalan ketergantungan pangan dari negara-negara lain.

Masalah pangan hendaknya tidak dilihat sebagai persoalan ekonomi, tapi sudah menjadi masalah keamanan nasional (national security), sehingga butuh perhatian serius pemerintah.

“Sebentar lagi kita memasuki Ramadan, dan kalau situasi ini tidak dikelola dengan baik, ini bisa berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih buruk. Pemerintah harus mengantisipasi gejolak ini,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia mengatakan, lonjakan harga dan kelangkaan sejumlah komoditas pangan diprediksi akan terus berulang, karena ketahanan pangan Indonesia sangat rapuh.

“Fenomena ini saya kira memang berulang dan akan terus berulang. Bahkan akan menjadi fenomena abadi seperti nama saya. Mengapa? Karena ini cerminan dari rapuhnya ketahanan pangan Indonesia yang terjadi saat ini,” ujar Tulus.

Pemerintah, menurut Tulus, belum berhasil mewujudkan ketahanan pangan dan belum mampu berdaulat di dalam komoditas pangan, karena masih tergantung impor.

Tulus menyebut kebijakan HET maupun intervensi pasar yang telah diambil pemerintah selama ini seperti dalam kasus minyakgoreng, tidak akan efektif karena barangnya tidak dipegang oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan yang diambil justru melawan pasar dan tidak market friendly.

Tulus menilai kebijakan tersebut, hanya sekedar coba-coba dan terkesan politis. Sebab, permasalahan dari sisi hulunya tidak disentuh pemerintah. Jika timbul kontroversi di masyarakat, maka akan ada yang tampil tiba-tiba untuk mengatasi hal ini.

“Aneka kebijakan terkait minyak goreng, membuat masyarakat sebagai konsumen menjadi ‘kelinci percobaan’,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI ini.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menambahkan, pemerimtah tidak cukup mampu untuk mengendalikan pasar. Hal itu terlihat dengan munculnya monopoli, kartel dan mafia dalam hampir setiap produk yang ada di pasar.

“Selama hal ini masih ada, maka gejolak harga bahan pangan akan terus terjadi. Lonjakan harga pangan akan terus terjadi dari waktu ke waktu, sebab kebijakan untuk menghadapi hal itu juga tidak pernah berubah secara signifikan,” tegas Pieter.

Dikatakan, inflasi Indonesia dipengaruhi oleh gejolak harga bahan pangan dan barang-barang bersubsidi. Bila subsidi atas barang-barang tersebut dicabut atau dikurangi, maka akan mempengaruhi harga barang lain untuk bergejolak.

“Pencabutan atau pengurangan subsidi atas listrik, gas, BBM, akan membuat barang-barang lain naik. Sebenarnya, polanya sudah terlihat dari masa ke masa. Harga bahan pangan juga bisa bisa bergejolak oleh karena sejumlah faktor,” ujarnya.

Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO ) Hasan Basri mengungkapkan, para pedagang selama ini yang kerap disalahkan terhadap kelangkaan komoditas pangan seperti minyak goreng. Bahkan dituduh melakukan penimbunan dan menaikkan harga semena-mena.

“Kita mengambil dari produsen-produsen besar, kami tidak bisa menaikkan harga barang, harganya sudah ditentukan 5 persen dari HET, itu sudah menjadi kebijakan pemerintah,” kata Hasan Basri.

Kondisi sebenarnya, kata Basri, stok minyak goreng langka dari produsen, sehingga pedagang diminta menunggu dalam kurun 1-2 minggu, paling lama satu bulan untuk mendapatkan pasokan minyak goreng secara normal.

“Jadi kita menunggu kondisi stabil, seperti itulah yang dirasakan pedagang,” katanya.

Hasan mengatakan, para pedagang tidak paham terhadap persoalan politik dan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Para pedagang berharap hanya bisa berjualan dan bisa menghidupi keluarganya secara layak.

“Kami pedagang dan masyarakat bawah ini tolong diperhatikan, kita tidak minta macam-macam. Yang kami inginkan, kami bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, memberikan kesehatan kepada keluarga. Kami cuma itu saja, dan kami ingin pemerintah selesaikan persoalan bangsa ini jauh lebih berkurang,” tandasnya.

Belajar dari Kasus Erupsi Semeru, Anis Matta: Indonesia Perlu Bangun Solidaritas Mitigasi Bencana

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai Indonesia saat ini perlu membangun solidaritas mitigasi bencana, belajar dari kasus erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, yang telah menyebabkan 34 orang meninggal dunia, 69 luka-luka dan 16 orang hingga kini,

“Kita sudah mendengarkan bahwa peringatan dini itu, ternyata sudah dilakukan oleh BMKG atau otoritas PVMBG. Untuk ini, kita perlu membangun solidaritas pada tahapan mitigasi,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertujuk ‘Climate Change, Mitigasi Bencana dan Solidaritas Kita’, Rabu (8/12/2021).

Menurut dia, mitigasi bencana ini penting dilakukan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan menghindarkan adanya  ‘kebutuhan politik’ jangka pendek setiap kali ada bencana kemanusiaan.

“Kalau mitigasi rencananya sudah terjadi, situasinya akan lebih emosional dan dramatis. Kebutuhan politik jangka pendek berbaur dengan panggilan kemanusian. Yang penting itu, bagaimana menghindarkan kecelakaan dan kerugian nyawa pada situasi bencana seperti itu,” katanya.

Karena itu, kata Anis Matta, disinilah perlunya kesadaran tentang perubahan iklim secara fundamental, tidak hanya mengatur masalah tata ruang, tetapi juga peningkatan teknologi kebencanaan, karena wilayah geografis Indonesia rawan bencana alam.

“Sebelum erupsi Semeru kemarin seperti tidak ada peringatan dini kita lakukan. Sebenarnya agak memalukan kita sebagai bangsa, apalagi tergabung di G20 dan presidennya sekarang adalah presiden kita sendiri,” ujarnya.

Anis Matta berharap hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengambil langkah kongkret, bahwa Indonesia telah memasuki darurat perubahan iklim secara secara sistematis. 

“Saya juga ingin sampaikan bahwa setiap kali ada bencana bencana alam yang kita alami terlalu banyak peristiwa atau drama politik yang menyertainya. Kunjungan para pejabat tinggi datang silih berganti  seperti yang kita lihat di Semeru. Ini menyedihkan, korban terus berjatuhan tanpa bisa kita melakukan langkah-langkah mitigasi yang lebih sistematis,” tegasnya.

Eks Kepala Bidang Pengamatan Dan Penyelidikan Gunung Api PVMBG DR. Ir I Gede Suantika menegaskan, PVMBG sudah mengeluarkan peringatan dini sebelum erupsi Semeru, bahkan peringatan dini tersebut diberikan setiap hari.

“PVMG sudah memberikan peringatan dini kepada pemerintah, kita mengeluarkan peringatan dini itu setiap hari berdasarkan hasil pengamatan yang kita lakukan,” kata I Gede Suantika.

Hal senada disampaikan Kepala Analisis Perubahan Iklim Kadarsah, MSi mengatakan, BMKG telah memberikan update informasi mengenai cuaca dan daerah rawan bencana, akibat fenomena La Nina yang melanda Indonesia saat ini.

“Jadi begitu ada kejadian-kejadian, kami langsung infokan melalui kanal-kanal informasi BMKG. Ini daerah rawan longsor misalnya agar diperhatikan, tapi memang perlu ada koordinasi lebih lanjut di tataran pemerintah daerah,” kata Kadarsah.

Koordinator Aktivis Pencinta Alam Sanggabuana Sofyan mengatakan, wilayah Indonesia merupakan kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi resiko bencana lebih efektif lagi.

“Kita perlu kajian kerentanan bencana untuk mengetahui tentang faktor pemicu dan penyebab sehingga kita bisa melakukan berbagai hal untuk mengurangi risiko, sehingga mengurangai resiko  bencana. Kita juga perlu lebih mengefektifikan lagi kearifan lokal,  mereka sudah ada early warning sistem,” kata Sofyan.

Sedangkan Komandan Blue Helmet Indonesia Sulfiadi Barmawi mengatakan, kesigapan Blue Helmet mendatangi lokasi bencana tak lain ingin memberikan harapan dan semangat kepada para korban bencana alam, termasuk korban erupsi Gunung Semeru, Lumajang.

“Semangat kita ingin menjadi bagian dari pada orang-orang yang memberikan harapan kepada para penyintas, kepada para korban. Semangat totalitas tanpa batas dari Blue Helmet ini mendapatkan dukungan banyak pihak. Terkait bencana ini kita perlu, ada Sinergi dan kolaborasi yang kuat, sehingga bisa mengurangi beban masyarakat, nafas panjang pelayanan dalam bencana adalah Kolaborasi” kata Sulfiadi.

Dalam kesempatan ini, Blue Helmet menyampaikan perkembangan langsung di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Informasi perkembangan disampaikan secara lansung oleh Komandan Blue Helmet Jawa Timur Hasan Basori.

“Ini hari keempat, Blue Helmet di lokasi bencana di wilayah Pronojiwo. Satu tahun lalu, kita sudah kesini saat terjadi gempa dan kita datang lagi saat banjir bandang akibat erupsi Semeru. Bantuan yang ada sudah melimpah, tinggal menyalurkan ke lokasi-lokasi pengungsian yang sebagian besar jalurnya terputus,” kata Hasan Basori.

Anis Matta: Semua Bisa Jadi Pahlawan dengan Semangat Berbagi

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Rakyat Indonesia Anis Matta menilai, tiga Pahlawan Nasional ini telah memberikan kontribusi luar biasa dengan perannya masing-masing pada saat itu. Yakni HOS Tjokroaminto, Bung Tomo dan KH Hasyim Asyari.

HOS Tjokroaminoto dengan tindakan kepahlawanannya telah melahirkan para pemimpin bangsa seperti Sukarno (Bung Karno). Sedangkan Bung Tomo (Dr Sutomo) adalah jurnalis yang berani mengambil-alih kepemimpinan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sementara KH Hasyim Asyari adalah ulama yang telah melahirkan Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Pak Tjokro (HOS Tjokroaminoto)  adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin, Bung Tomo adalah seorang jurnalis yang mengambil alih posisi kepemimpinan, serta KH Hasyim Asyari adalah ulama yang telah melahirkan Resolusi Jihad  untuk mempertahankan kemerdekaan dan Ini semua adalah kontribusi luar biasa,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Semua Bisa Jadi Pahlawan, Gelorakan Semangat Kepahlawanan’, Rabu (10/11/2021) petang.

Diskusi yang disiarkan live dari Museum HOS Tjokroaminoto , Surabaya ini menghadirikan narasumber lain, yakni Wakil Ketua Syuriah NU Surabaya Prof Dr Imam Ghozali Said, MA dan Pahlawan UMKM Titik Suwandari.

Menurut Anis Matta, semua orang bisa menjadi pahlawan, apalagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang menghadapi krisis berlarut akibat pandemi Covid-19. Bangsa Indonesia, lanjutnya, mempunyai banyak pahlawan yang tidak hanya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan saja, tetapi juga mengisi kemerdekaan itu sendiri.

“Semangat kepahlawan sekarang dalam konteks berbeda, semua orang bisa menjadi pahlawan. Semangat pahlwan itu, adalah semangat memberi, dari profesi apapun, posisi apapun. Kita datang dengan semangat yang sama. Semangat itulah yang membuat kita menjadi besar,” katanya.

Semangat HOS Tjokroaminoto selain melahirkan para pemimpin, yang perlu dilanjutkan adalah semangat memberdayakan ekonomi dalam upaya untuk membangkitkan ekonomi pribumi dengan mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI), yang kemudian diubah menjadi Sarikat Islam (SI).

“Saya kira istilah pribumi pada waktu itu, tentu saja sangat tepat. Ya cuma kalau sekarang, saya tidak terlalu ingin menggunakan istilah pribumi dan nonpribumi seperti itu, karena pada dasarnya adalah semua warga Indonesia,” kata Anis Matta

Apa yang dilakukan HOS Tjokroaminoto itu, menurutnya, telah melampaui apa yang mereka miliki, dari hasil diskusi rumit di tengah tekanan hidup yang sangat berat.

“Inilah tindakan kepahlawan, melampaui sumber daya di antara sumber daya. Orang yang mau hidup dalam tekanan, akibat keterbatasan sumberdaya akan mencapai hal yang sangat besar,” katanya.

Atas tindakan pencapaian ini, lanjutnya, maka seorang pemimpin akan menjadi relevan, meskipun dengan sumberdaya yang sedikit.

“Mereka (HOS Tjokroaminoto dkk, red) tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu waktu akan menjadi satu ledakan sejarah yang dahsyat, yang melahirkan satu republik namanya Indonesia dan masuk dalam  proses pencatatan sejarah,” ujarnya.

“Bagaimana kita sekarang ini bisa menangkap tindakan kepahlawanan dengan kesadaran sejarah kita. Kedepan kita bisa membuat satu  proyeksi yang bisa memandu kita untuk menatap masa depan,”  imbuhnya.

Wakil Ketua Syuriah NU Surabaya Prof Dr Imam Ghozali Said, MA menegaskan, kemerdekaan Bangsa Indonesia tidak diberikan bangsa lain atau hadiah dari penjajah. Tetapi dengan perjuangan dan pengorbanan nyawa seluruh rakyat Indonesia.

“Jepang memang sudah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui pembentukan PPKI, tetapi bisa memanfaatkan momentum politik kekalahan Jepang, apalagi hadiah Sekutu, sehingga kita memproklamirkan kemerdekaan. Nah, ketika Sekutu datang ke Surabaya ditolak, tidak ada diplomasi. Dan ulama memberikan fatwa Resolusi Jihad, terjadilah peristiwa 10 Nopember yang dipimpin Bung Tomo. ” kata Ghozali Said.

Sementara itu, Pahlawan UMKM Titik Suwandari, instruktur dan narasumber di Disperindag Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengatakan, telah membina ratusan UMKM di Jatim. Titik secara khusus membina kaum perempuan untuk melakukan kegiatan sendiri selama pandemi Covid-19 agar tidak berdiam diri dan bisa menopang ekonomi keluarga.

“Saya berdayakan kaum perempuan ini melalui zoom atau saya datangi langsung ke rumah. Tujuannya untuk membesarkan hati mereka, bisa menopang ekonomi keluarga dan mereka tidak manja lagi. Kita dampingi mereka dengan alat-alat yang ada di rumah dan bahan dari daerah itu,” katanya Titik Suwandari.

Ia mengatakan, bahan-bahan yang ada di sekitar mereka bisa dimanfaatkan dan dapat memberikan nilai tambah ekonomi tertentu. Misalkan pelepah pisang bisa menjadi krupuk, ubi bisa menjadi sereal pengganti dan suplemen minuman kesehatan dari buah-buahan.

“Buah-buahan bisa dijadikan serbuk nutrisari seperiti yang dilakukan industri besar, kenapa UMKM kalah,  Padahal dengan alat blender dan wajan itu sudah jadi. Contoh di Batu kita hadirkan Apel dengan segala variasinya, Nanas Blitar dan Mangga Probolinggo dengan segala variasinya. Ini salah satu langkah-langkah yang kita lakukan dalam memberdayakan UMKM,” paparnya.

Dalam kesempatan ini, Anis Matta memberikan penghargaan dan apresiasi pada ketiga pahlawan masa kini  yakni pertama Abdul Majid Uno, pejuang disabilitas yang bergerak di pemenuhan hak-hak disablitas.

Kedua Rina Roselawati, pejuang sosial membantu masyarakat kecil dalam pengentasan kemiskinan dan gizi buruk dari tingkat RT hingga di kabupaten di Jatim.

Ketiga Titik Suwandari, pejuang ekonomi yang memperjuangkan, serta membantu pemberdayaan masyarakat kecil dan UMKM di Jatim.

Anis Matta: Isu Kebangkitan Komunisme Indonesia, Ternyata Berkaitan dengan Hegemoni China

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Lembaga Survei Media Survei Nasional (Median) dalam rilisnya pada Kamis (30/9/2021) lalu, mengungkapkan, bahwa 46,4 persen responden di Indonesia masih percaya soal isu kebangkitan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai ketakutan akan kebangkitan komunisme di Indonesia seperti yang diungkap Lembaga Survei Median, ternyata tidak berhubungan dengan ideologi komunis.

“Tetapi, berhubungan dengan isu lain yang lebih bersifat politik, yaitu hegemoni geopolitik China,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘NKRI dan Ancaman Komunisme Dalam Dinamika Geopolitik, Membedah Survei Median September 2021’ yang disiarkan secara live streaming di channel YouTube Gelora TV, Rabu (6/10/2021).

Diskusi ini dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei MEDIAN Rico Marbun, Menteri BUMN Periode 2011-2014, Dahlan Iskan, Mantan Dubes RI untuk China yang juga Ketua Asosiasi Kerjasama Indonesia-China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, dan Pengamat Politik & Sosial Budaya Rocky Gerung.

Menurut Anis Matta, hegemoni China sebenarnya berdampak biasa dan natural saja. Sebab, dalam 30 tahun terakhir, China secara aktif melakukan kampanye dan ekspansi, sehingga memungkinkan persepsi itu terbentuk.

“Kalau kita melihat bahwa 46,4% dari populasi kita, percaya tentang isu ini di tengah situasi krisis global. Itu menunjukkan bahwa persepsi publik sekarang dipengaruhi oleh banyak sekali operasi politik dan media,” katanya.

Operasi tersebut, kata Anis Matta, dijalankan oleh kekuatan-kekuatan global yang tengah bertarung saat ini. 

“Ini berbarengan atau bersamaan, ketika Amerika secara resmi mendeclaire China sebagai musuh mereka. Artinya opini publik kita sekarang ini dibentuk oleh bagian dari operasi geopolitik,” katanya.

Namun, Anis Matta menilai ketakutan dan kecemasan publik berdasarkan hasil survei sejak 2017 hingga 2021, yang angkanya terus mengalami peningkatan terhadap hegemoni China, sebenarnya adalah hal yang positif.

Jika hal itu dipandang sebagai bagian dari survival instinct (naluri bertahan hidup) seperti takut digigit ular dengan menghindar. Sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah survival instinct publik ini menjadi energi kebangkitan di tengah konflik global sekarang.

“Supaya kita tidak lagi menjadi bangsa yang lemah, menjadi korban, menjadi collateral damage ketika ada kekuatan global yang sedang bertarung dan menjadikan wilayah kita yang seharusnya berdaulat, justru menjadi medan tempur mereka,” tandasnya.

Sehingga perlu dirumuskan satu arah baru, satu peta jalan baru bagi Indonesia. Sebab, kondisi sekarang berbeda dengan zaman Soekarno dan Soeharto dulu yang memiliki cantolan untuk berkolaborasi.

“Di awal perjalanan, kita sangat kacau, dipenuhi krisis kepada satu arah yang tidak jelas. Dunia dalam proses tatanan ulang, yang sekarang ini tidak bisa lagi dipakai, butuh satu tatanan dunia baru. Menurut saya secara geopolitik, dianggap sebagai peluang,” katanya.

Hal ini tentu saja menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggunakan survival instinct publik untuk menemukan celah dalam situasi geopolitik sekarang ini. Sehingga Indonesia ikut berperan dalam menentukan tatanan dunia baru.

“Karena itulah kami di Partai Gelora membuat cita-cita perjuangan menjadikan Indonesia sebagai lima besar kekuatan dunia dan tidak ingin menjadi collateral damage dari pertarungan kekuatan global,” katanya.

Direktur Eksekutif MEDIAN Rico Marbun mengatakan, hegemoni China di Indonesia dan mesranya hubungan kedua negara, yang menyebabkan isu kebangkitan PKI atau komunisme kerap muncul setiap tahun, khususnya pada bulan September hingga Oktober.

“Cara berpikir mereka yang menganggap adanya hegemoni China di Indonesia, itu karena dianggap sama paralel dengan komunis gitu,” kata Rico Marbun.

Terkait hal ini, Mantan BUMN Dahlan Iskan meminta seluruh elemen bangsa Indonesia bisa move on dari masa lalu. Artinya, semua kejadian sejarah tidak lebih dari sekadar catatan lembaran kertas.

“Nggak boleh terus mengenang masa lalu. Tidak boleh terus sentimen begitu. Karena kalau itu yang terjadi kita tidak akan pernah maju,” katanya.

Lanjutnya, temuan survei Median itu adalah tugas berat semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa kekhawatiran terhadap kebangkitan komunisme tidak perlu lagi ada.

“Berarti tugas kita masih berat sekali untuk membawa Indonesia ini maju. Apalagi lima besar di dunia, karena 46 persen umat Islam itu umumnya umat Islam katakan begitu masih berorientasi pada masa lalu yang sama sekali tak ada gunanya,” tandasnya.

Hal senada disampaikan pengamat politik & sosial budaya Rocky Gerung. Rocky menyebut ideologi komunisme sudah kehilangan patronnya atau pendukungnya di dunia. Ia menilai secara ideologi sebetulnya komunisme sudah selesai dalam sejarah.

Namun, menurutnya, fakta membuktikan masyarakat Indonesia masih takut terhadap kebangkitan komunisme, karena adanya kecurigaan terhadap visi komunisme.

“Komunisme itu kehilangan patron di dalam proyek dunia, tapi kita masih takut. Berarti ada visi di komunisme yang buat kita curiga terus,” ujar Rocky Gerung

Mantan Dubes RI untuk China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat meminta pemerintah untuk lebih waspada dalam meneken kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah China. Terlebih baru-baru ini ada kebijakan baru yang telah diresmikan China yakni Local Currency Settlemen.

Dalam kebijakan itu, untuk konteks perdagangan dengan China akan menggunakan mata uang Yuan dan Rupiah. Apalagi saat ini kerjasama Ekonomi Indonesia dan China terus meningkat.

“Kalau kedekatan ekonomi ini tidak dibarengi dengan pemahaman politik antara Indonesia dengan China, ini akan terjadi ketimpangan, justru akan negatif bagi kita,” ungkap  Sudrajat.

Anis Matta: Cegah Kekerasan Terhadap Ulama & Perusakan Tempat Ibadah

, , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, kekerasan terhadap para pemuka agama  yang kembali marak seperti peristiwa yang direncanakan bisa memperburuk suasana psikologis masyarakat (public mood).

Sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap ulama yang terus berulang dapat menimbulkan tafsir konspirasi dan dengan mudah bisa dijadikan alat provokasi. 

Akibatnya, situasi pandemi Covid-19 yang berlarut dan polarisasi pasca pilpres yang tak kunjung usai, ditambah kasus kekerasan terhadap ulama dan perusakan terhadap rumah ibadah membuat masyarakat mudah curiga dan melemahnya kepercayaan kepada institusi keamanan dan penegak hukum.

Hal ini akan memunculkan amuk atau pengadilan jalanan (street justice) oleh masyarakat, karena penjelasan dari Polri sebagai institusi negara yang berwenang dinilai belum memadai.

“Sekarang saja mulai muncul potensi street justice, seperti misalnya dengan imbauan beberapa Ormas Islam agar kadernya mengawal dan menjaga para ulama,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Kekerasan terhadap Pemuka Agama Terus Berulang, Dimanakah Negara? di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Diskusi ini dihadiri Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI KH Muhyiddin Junaidi,  Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, serta Kriminolog & Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel.

Menurut Anis Matta, para ulama dan pemuka agama selama ini menjadi kelompok paling rapuh secara keamanan dan gampang sekali menjadi korban dan sasaran.

“Sampai sekarang kita tidak mendapatkan penjelasan memadai tentang mengapa? Peristwa yang tampak seperti direncanakan itu, selalu dijelaskan sebagai peristiwa random,” katanya.

Disinilah, kata Anis Matta, peran sentral Polri diperlukan dalam upaya meredam keresahan masyarakat dalam persoalan tersebut, dengan memberikan penjelasan yang memadai dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.

“Yang diperlukan adalah proses penegakan hukum yang  transparan dan tuntas. Penjelasan yang obyektif akan mampu meredakan kecurigaan, kemarahan dan ketidakpercayaan di masyarakat. Kita semua  berkepentingan menjaga kepercayaan publik kepada institusi kepolisian dan mencegah orang untuk melakukan tindakan yang tidak legal,” katanya.

Anis Matta berharap Polri, MUI dan Kriminolog bisa duduk bersama mencari motif terhadap kekerasan para pemuka agama, meskipun pada akhirnya ditemukan fakta-fakta aneh seperti kasus di Tangerang yang bermotif dendam dan perselingkuhan.

“Tetapi yang lebih penting adalah mencegah nyawa tidak hilang, meski ketika bicara motif akan menemukan fakta-fakta aneh. Kita harus bersama-sama mencegah agar situasi ini tidak menimbulkan amuk dan hukum jalanan. Kepolisian, MUI dan akademisi perlu mengkaji lebih mendalam bagaimana mencegah kasus serupa tidak terulang kembali,” ujarnya.

Senada dengan Anis Matta, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi mengatakan, respons pemerintah terhadap maraknya kekerasan dan pembunuhan terhadap ulama masih kurang memuaskan.

“Hampir semua pelaku kekerasan terhadap ulama dinyatakan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dan berhenti hanya sampai pada tahap pemeriksaan polisi, jarang yang sampai ke pengadilan,” kaya Muhyiddin.

Kondisi seperti inilah yang membuat ketidakpuasan masyarakat, sehingga penafsiran masyarakat beragam, termasuk dikait-kaitkan dengan PKI.

“Apalagi kekerasan yang menimpa ulama itu terjadi di bulan September yang secara historis memang memiliki keterkaitan antara tragedi para ulama yang diakibatkan oleh kekejaman PKI,” tuturnya.

Kriminolog dan Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan tidak semua ODGJ tidak bisa dipidanakan.

Mengacu pada Pasal 44 ayat 2 KUHP, ODGJ sebenarnya bisa juga diproses hingga pengadilan.

“Nanti bisa saja hakim memutuskan bahwa ODGJ ini harus disembuhkan alias di bawa ke Rumah Sakit Jiwa. Jadi tidak hanya berhenti prosesnya di kepolisian,” kata Reza.

Menurut Reza, selama Pasal 44 ayat 2 tersebut tidak direalisasikan.”Jadi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat bila muncul sikap skeptis dan keresahan di mereka,” katanya.

Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan, selama ini kejadian kekerasan yang menimpa para ulama belum terlihat adanya skenario yang mengarah kepada kekerasan ke pemuka agama.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan fakta-fakta yang ada, tidak ada keterkaitan antara satu kejadian dengan kejadian serupa yang lain,” kata Ramadhan.

Polri sebagai penegak hukum, lanjut Ramadhan, selalu profesional dalam setiap penanganan kasus, yakni sesuai fakta-fakta yang akurat dan valid.

“Kami berharap, masyarakat untuk tidak mengaitkan kepada sesuatu yang tidak berdasarkan fakta,” katanya.

“Soal perasaan, tentu sama, karena mayoritas polisi juga muslim. Tapi hukum memerlukan pembuktian, bukan dengan perasaan,” pungkasnya.

Pandemi Momentum Reformasi Total terhadap Sisdiknas, Anis Matta: Pendidikan Sudah Bisa Gratis

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemerintah bisa menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk melakukan reformasi total sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) dalam era digital ini.

Sebab ada fakta baru,  mengenai pendidikan jarak jauh atau online dengan sekolah tatap muka. Pendidikan online selama ini dikecualikan dan sekolah tatap muka menjadi utama. Sekarang terbalik, yang online justru jadi utama dan tatap muka menjadi pengecualian.

“Inilah momentum bagi pemerintah, pandemi seharusnya menjadi pintu gerbang untuk memulai proses reformasi total terhadap sistem pendidikan nasional,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Sekolah Tatap Muka, Dilema Pendidikan di Tengah Pandemi Tak Berujung’ di Jakarta, Rabu (15/9/2021) petang.

Dalam situasi pandemi saat ini, menurut Anis Matta, pemerintah bisa membuat satu program sistem pendidikan nasional baru di era digital.

Pemerintah, lanjutnya, bisa mengembangkan infrastruktur digital sebagai prioritas pembangunan, sehingga akses terhadap pendidikan dan pengetahuan kepada seluruh masyarakat tidak dibatasi sama sekali.

“Sebenarnya di era digital ini, pendidikan sudah bisa gratis. Pada waktu yang sama ada banyak anggaran pendidikan kita yang bisa dipakai untuk meningkatkan gaji guru, begitu juga meningkatkan kualitas guru, mutu pun juga bisa kita tingkatkan, serta akses kepada pengetahuan lebih tidak terbatas,” ujarnya.

Diskusi yang ditayangkan secara live streaming di Channel YouTube Gelora TV ini dihadiri narasumber Tokoh Pendidikan Indonesia Prof. Arief Rahman, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, serta Ketua Forum Aksi Guru Indonesia, Aktivis Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak Iwan Hermawan. 

Tokoh Pendidikan Indonesia Arief Rahman menjelaskan, prinsip pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan menjadi nomor satu. Sehingga, semua pihak harus disiplin, baik di rumah maupun di sekolah.

“Semua pihak harus bisa menyesuaikan diri dalam kondisi pandemi dan jangan memaksakan. Dinas Pendidikan, sekolah dan orang tua harus ada kerja sama menegakkan aturan selama pembelajaran tatap muka (PTM) berlangsung,” kata Arief Rahman.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat, namun tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Pendidikan tidak bisa diserahkan kepada satu sektor saja, misalkan Dinas Pendidikan. Tetapi harus menjadi sebuah gerakan bersama, sebagai insan bertakwa kita bermohon agar pandemi ini akan berakhir,” kata Nahdiana.

Nahdiana menyadari bahwa pembukaan sekolah tatap muka saat ini menimbulkan pro kontra, karena menyangkut keselamatan anak didik terutama yang belum mendapatkan vaksinasi.

“Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan melakukan upaya-upaya secara masif persiapan ke seluruh jenjang pendidikan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang memulai sekolah ini dengan rasa aman dan nyaman karena. Mari sama-sama membuat kontrol sosial, monitoring sosial, kita fokuskan kesuksesan melawan pandemi,” katanya.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia, Aktivis Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak Iwan Hermawan meminta pemerintah daerah mematuhi regulasi yang telah dibuat pemerintah pusat mengenai pembukaan kembali sekolah tatap muka, disamping aturan yang dibuat WHO, IDI dan KPAI.

“Kami akan melakukan gugatan hukum terhadap kepala daerah bupati, walikota dan gubernur yang tidak melaksanakan tuntutan kami. Konsen kami adalah keselamatan anak, serta menolak ada upaya sekolah tertentu untuk melakukan pembedaan penilaian rangking anak yang belajar online dan PTM agar diterima di SBMPTN,” kata Iwan Hermawan.

Peringati HUT ke-2, Partai Gelora Berencana Gelar Lomba Mural Secara Nasional

, , , , , ,

Partaigelora.id – Dalam rangka memperingi HUT ke-2 Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang jatuh pada 28 Oktober mendatang, bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Partai Gelora akan menggelar Lomba Mural secara nasional.

“Dalam rangka ulang tahun Partai Gelora yang kedua pada bulan Oktober nanti, saya sedang berpikir mengadakan lomba mural secara nasional di setiap daerah,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (12/9/2021).

Rencana mengadakan Lomba Mural ini sudah disampaikan Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Mural yang Viral, Dihapus di Dinding Menjalar ke Medsos’ di Jakarta, Rabu (8/9/2021) lalu.

Dalam diskusi yang digelar virtual dihadiri oleh Budayawan Ridwan Saidi, Seniman dan Pelukis Kawakan Iwan Aswan, serta Founder Drone Emprit Ismail Fahmi itu, Anis Matta menilai Lomba Mural sengaja digelar untuk memberikan apresiasi kepada seniman jalanan.

“Lomba Mural sebagai cara kita mengapresiasi. Partai Gelora menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan sebagai ekonomi kreatif, bukan sebagai media protes. Kita menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa kita kembangkan seperti ekonomi kreatif, bukan hanya sebagai media protes saja,” katanya.

Menurut Anis Matta, Mural adalah sebuah karya seni yang memiliki energi kreativitas dan energi survival untuk bisa bertahan hidup. Untuk membuatnya pun juga memerlukan ilmu pengetahuan, selain kecakapan dalam seni.’

“Karena kontennya sebenarnya karya seni, maka kita ingin Mural ini menjadi medium yang lebih produktif, bukan hanya berfungsi sebagai kririk sosial, tapi juga berfungsi sebagai industri kreatif. Mural harus lebih berdaya secara ekonomi,” katanya.

Dengan memberikan ruang kepada para seniman Mural, Ketua Umum Partai Gelora ini berharap dapat memberikan celah pelepasan emosi mereka, sehingga berbalik menjadi energi positif. 

“Lomba Mural secara nasional ini, seperti memberikan ruang kepada orang untuk berteriak di tengah gurun. Berteriak apa saja gitu, itu akan ada gaungnya dan orang tidak perlu takut dengan teriakan itu,” ujar Anis Matta.

Anis Matta berpandangan, dengan upaya mengakomodasi dan mememberikan ruang yang besar dalam kehidupan sehari-hari kepada para Muralis. Sehingga demokrasi di Indonesia mempunyai makna lain, yakni demokrasi art, demokrasi yang punya seni.

“Mural itu mirip-mirip virus Corona bisa melompat ke tempat lain, karena ruangannya mereka di alam terganggu, sehingga berpindah ke paru-paru manusia. Begitu juga dengan Mural ini, begitu tembok ditutup, dia pindah ke medium yang lain, tempat dia bertumbuh, ya media sosial,” papar Anis Matta.

Sebelumnya, Anis Matta menilai di alam demokrasi,  pemerintah tidak perlu paranoid terhadap maraknya mural yang bermunculan di berbagai daerah akhir-akhir ini.

Pemerintah juga diminta tidak terlalu reaktif dengan menghapus karya seni tersebut, yang berisi kritik sosial dari realitas kehidupan. Sebab semakin dihapus, malah mural-mural baru bisa bertambah banyak.

“Mudah-mudahan saran kita didengar pemerintah, sehingga para seniman Mural mendapatkan ruang besar dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Anis Matta

Anis Matta: Pemerintah Tak Perlu Paranoid, Mural Itu Karya Seni

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai di alam demokrasi,  pemerintah tidak perlu paranoid terhadap maraknya mural yang bermunculan di berbagai daerah akhir-akhir ini.

Sebab, mural merupakan karya seni jalanan yang memliki peradaban yang cukup lama, disamping memiliki energi kreativitas dan energi survival untuk bertahan hidup. Karena itu, pemerintah diminta tidak paranoid, apalagi merasa terganggu.

“Kalau lihat emosinya, yang menyertai komen publik, ada takut sedih dan senang seperti makanan Thailand, asam, pedas manis.  Jadinya  rasanya nano-nano, campur-campur seperti warna-warni yang ada dalam mural itu. Karya seni itu seharusnya harus dihargai dan diapresiasi.,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Mural yang Viral, Dihapus di Dinding Menjalar ke Medsos’ di Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Dalam diskusi yang digelar virtual dihadiri oleh Budayawan Ridwan Saidi, Seniman dan Pelukis Kawakan Iwan Aswan, serta Founder Drone Emprit Ismail Fahmi itu, Anis Matta mengatakan, mural bersentuhan dengan realitas kehidupan dan bisa juga memberikan pesan atau energi positif buat pemerintah.

“Mural seharusnya bisa menjadi energi positif, sehingga pemerintah tidak perlu paranoid, justru kita harus mengarahkan dengan semangat mengakomodasi, energi kreatif dan survival ini. Mural akan memberikan energi positif, kalau dia diakomodasi secara baik,” katanya.

Anis Matta meminta pemerintah tidak terlalu reaktif dengan menghapus karya seni tersebut, yang berisi kritik sosial dari realitas kehidupan. Sebab semakin dihapus, malah mural-mural baru bisa bertambah banyak.

“Kalau pemerintah sensitif, justru akan bermunculan mural-mural lainnya. Bahkan akhir-akhir ini sudah mulai merambah di media sosial (medsos),”ungkapnya.

Anis Matta juga meminta pemerintah tidak perlu sensitif dengan mural yang sudah berkembang dari dinding sampai ke media sosial seperti saat ini.

“Jadi mural harusnya dikembalikan ke karya seni yang seharusnya diapresiasi. Mural bisa dikembangkan menjadi produk seni dan masuk dalam program pengembangan ekonomi kreatif yang bisa mendatangkan wisatawan,” katanya.

Selain itu, Anis Matta meminta masyarakat dalam menyampaikan ekspresi juga harus ada etika kesopanan, termasuk mengekspresikan dalam bentuk mural. Sebab kebanyakan mural yang selama ini dibuat terkesan kritik, terutama pada pemerintah atau penguasa.

“Mudah-mudahan saran kita didengar pemerintah, sehingga para seniman mural mendapatkan ruang besar dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga demokrasi kita punya makna lain, demokrasi yang punya art, demokrasi yang punya seni,” pungkas Anis Matta.

Sementara itu, Budayawan Ridwan Saidi mengatakan mural merupakan salah satu karya seni tertua yang sudah ada sejak ribuan tahun. Dia mencontohkan di sejumlah goa di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara ditemukan mural dalam bentuk tulisan dan gambar maupun grafis yang memberikan pesan di masa itu.

Bahkan mural-mural itu juga telah menggambarkan sistem kekuasaan atau pemerintahan di masanya. Dengan mural-mural itu para sejarawan bisa mendapatkan gambaran peradaban masa lalu.

Sedangkan Seniman dan Pelukis Kawakan Iwan Aswan mengatakan, semakin pemerintah bereaksi keras terhadap para seniman mural hingga menangkapnya, misalkan. Maka para seniman mural tersebut akan melakukan perlawanan, karena mereka memiiki idealisme dalam dirinya.

“Bisa jadi mereka malah bangga kalau ditangkap karena merasa tujuannya berhasil dalam menyampaikan pesan lewat mural,” kata Iwan Aswan .

Iwan Aswan menyayangkan aksi penghapusan mural-mural yang berpotensi menghambat ekspresi para pembuatnya.

Ia menegaskan mural tidak perlu ditakuti karena menjadi salah satu bentuk karya seni,  serta kebebasan berekspresi yang dituangkan dalam suatu media, namun tetap berada dalam koridor etika dan moral. 

Founder Drone Emprit Ismail Fahmi menambahkan, pemerintah harus bersikap lebih bijak, bukan menonjolkan emosinya dalam menyikapi maraknya mural bernada kritik terhadap kondisi sosial di masyarakat. Sebab, perlawanan dari penghapusan mural, ternyata bukan hanya dilakukan para pembeci pemerintah, tetapi dilakukan oleh para nitizen.

“Padahal mural sangat bermanfaat juga buat pemerintah, apabila disikapi secara lebih bijak. Kalau nggak ditangani dengan baik, jadinya nanti endemik seperti sekarang ada perlawanan. Nggak perlu dihapus, biarkan saja, nanti akan turun sendiri, kalau dihapus nanti jadi bensin lagi, jadi bahan bakar semangat perlawanan baru,”  kata Ismail Fahmi.

Menurut Fahmi, para pembuat mural, bukanlah seniman sembarangan, tetapi seniman kontemperer, yang bisa menggambar dan menggabungkan teknologi yang baru. Sehingga wajar apabila mural menjalar ke medsos seperti Twitter, karena mereka mengerti teknologi.

“Seniman mural, bukan seniman biasa, dia seniman yang mengerti teknologi. Mereka seniman kontemporer yang bisa mengambar dan menggabungkan teknologi. Menariknya seniman mural ini, gabungan seniman dan anak milineal,” ujarnya.

Indonesia Bonus Demografi, Anis Matta: Pandemi ‘Membajak’ Mimpi Anak Muda

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Indonesia saat ini harusnya berada pada era bonus demografi yang ditandai dengan melimpahnya anak usia muda. Namun pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia kini justru mengancam potensi itu. Pandemi dinilai telah ‘membajak’ mimpi-mimpi yang sudah mekar yang seharusnya bisa dinikmati sekarang, namun tiba-tiba krisis datang.

Alhasil, anak usia produktif usia 20-30 dan 30-40 yang sedang melimpah, seharusnya membangun hal-hal besar di periode ini, tidak punya ruang gerak untuk bergerak. Padahal ibarat bunga, mereka waktunya mekar, bukan layu sebelum berkembang

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia saat memberikan pengantar Gelora Talks dengan tema 76 Tahun Anugerah Kemerdekaan: Pemuda dan Mimpi Besarnya tentang Indonesia, Rabu (18/8/2021) petang.

“Ketakutan akan varian-varian baru dari Corona dipenuhi oleh peristiwa-peristiwa tumbangnya satu persatu korporasi bisnis dan sangat mungkin juga dipenuhi oleh tumbangnya banyak pemerintahan di masa-masa yang akan datang. Kita lihat di Malaysia, perdana menterinya (Muhyidin Yassin, red) sudah mundur karena tidak kuat, tidak mampu memikul beban krisis yang sekarang ini,” kata Anis Matta.

Maka dari itu krisis ini menurut Anis memukul satu kekuatan inti Indonesia yaitu bonus demografi. Bahkan kondisi ini pun bisa lebih parah lagi dalam 10-20 tahun ke depan. Pandemi, krisis ekonomi, krisis politik semakin mengancam usia produktif Indonesia.

Menurutnya hal yang harus diperbaiki ke depannya yaitu keyakinan dari diri masing-masing individu. Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi dampak pandemi yang bisa membajak bonus demografi.

Keyakinan ini menjadi penting bagi para pemuda usia produktif untuk mekar dengan mimpi-mimpinya. Apakah pandemi ini bisa membajak bonus demografi, atau justru mengubahnya menjadi sebuah peluang karena kita memiliki optimisme, memiliki adjustment terhadap situasi, dan mau mengubah tantangan menjadi sebuah peluang,” kata dia.

Anak muda di samping berpikir realistis juga harus punya semangat optimisme dalam menghadapi krisis pandemi. Anis mengatakan dengan adanya optimisme ini menjadi sebuah kekuatan baru untuk kebangkitan Indonesia ke depannya.

“Musuh kita yang sebenarnya sekarang bukan virus, tapi adanya keinginan untuk layu di dalam diri kita. Jangan sampai sebagai bangsa kita layu sebelum berkembang,” tutup Anis.

Anis Matta pun membuat puisi untuk menggambarkan dan curahan isi hatinya atas kekuatirannya mengenai masa depan generasi muda Indonesia mendatang. Puisi tersebut diberinya judul ‘Melawan Layu’.

“Bisakah kita berlindung pada ingatan kemerdekaan, yang kini dibajak pandemi, yang menyerbu bagai hama, membunuh semua bunga di taman dan kita gugur di musim semi. Bisakah kita memanggil Chairil membaca puisinya sekali lagi, sebab kematian menari-nari disini dalam hening tanpa dentuman peluru dan kita masih tetap tak mengerti siapa musuh dalam perang ini,” demikian penggalan puisinya.

Diskusi ini dihadiri narasumber pengusaha muda dan penggiat olahraga kalangan pemuda, Azrul Ananda, duo Pemain Sepak Bola Nasional & Ex Pemain Timnas PSSI Okto Maniani dan Titus Bonai, serta enterpreneur muda Indonesia Sally Giovanny.

Azrul Ananda mengatakan, pandemi Covid-19 memang memberikan efek secara ekonomi, namun hal itu akan menjadi tantangan tersendiri. Setiap pemuda harus membuat planing atau perencanaan dalam hidupnya.

“Intinya kita harus membuat planning yang paling penting. Kita akan menemukan jalan dari ketidakpastian. Seperti ketika saya membuat Liga Basket Pelajar (DBL), akhirnya kita buat produksi sendiri sepatu, bola, kaos dan lain-lain,” kata Azrul, anak mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ini.

Sedangkan Sally Geovani, pengusaha muda asal Bandung mengatakan, setiap pemuda harus berani melakukan inovasi dan bisa menyesuaikan dengan situasi yang terjadi sekarang seperti pandemi saat ini.

“Sebenarnya bisnis saya dimulai berjualan kain kafan karena dibutuhkan setiap orang. Dari sini berkembang menjadi bisnisbatik, karena bahan dasarnya sama katun. Ya, alhamdullilah bisnis batik terus berkembang seperti sekarang. Di masa pandemi ini, saya buat masker batik dan laku keras. Intinya, inovasi,” kata Selly.

Sementara Okto Maniani dan Titus Bonai mengatakan, mereka berdua harus melalui masa-masa sulit sebelumnya menjadi pemain sepak bola nasional dan masuk Timnas Indonesia. Sejak awal telah ditanamkan dalam dirinya untuk menjadi atlet Sepak Bola Timnas Indonesia

“Saya sendiri jadi nelayan, jam 4 pagi saya jualan ikan di pasar. Singkat cerita kehidupan saya ini tidak berubah, saya harus jadi atlet, sementara kakak Tibo sudah jadi atlet. Motivator saya adalah abang senior saya yang main di Timnas di umur17 tahun,” ungkap Okto.

Atas dasar itu, Okto Maniani mengaku termotivasi untuk berjuang keras masuk Timnas Nasional, meski postur tubuhnya tidak mendukung sebagai pemain sepak bola, namun dia memiliki keunggulan dalam kecepatan berlari dan gocekan dalam menggiring bola.

“Saya harus kerja keras, lari di pantai, lari di gunung agar menjadi pemain profesional. Kita punya motivasi sendiri, banyak teman-teman saya di Jayapura juga sama, karena keterbatasan akses. Kita terus latihan-latihan agar punya fisik kuat,” pungkas Otto.

Pemerintah Perlu Antisipasi Terjadinya ‘Silent Pandemi’ Agar Tidak Terjadi Sumber Kepanikan Baru di Masyarakat

, , , , ,

Partaigelora.id – Kasus Covid-19 di Indonesia saat ini cenderung melandai, namun pemerintah diingatkan kemungkinan terjadinya silent pandemi di daerah pedesaan terutama di luar Pulau Jawa-Bali , karena minimnya fasilitas kesehatan, serta kurangnya 3T (testing, tracing dan treatment).

Hal ini tentu saja bisa menjadi sumber kepanikan baru di masyarakat, karena ada masalah literasi fasilitas kesehatan dan keterjangkauan transportasi di wilayah tersebut, sehingga memungkinkan penyebaran Covid-19 tidak terdeteksi.

Penegasan tersebut disampaikan Pakar Kebijakan Bioteknologi dan Kesehatan  IPMI Business School  Sidrotun Naim, M.P.A., Ph.D, serta Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Waspada! Ancaman Covid-19 Merambah Pedesaan’ seperti dikutip dari kanal You Tube Gelora TV, Sabtu (14/8/2021).

Menurut Sidrotun Naim, yang dimaksud silent pandemi itu adalah ada pandemi, namun tidak kelihatan karena ketidaktahuan masyarakat maupun pemerintah daerahnya.

“Salah satu faktornya adalah kepadatan penduduknya kecil dibandingkan di Jawa ke luar Jawa-Bali, sehingga penanganannya sedikit lebih lambat,” kata Sidrotun.

Ahli virus lulusan Harvard University ini berpandangan penanganan Covid-19 di pedesaan Jawa-Bali saja dinilai masih kurang tertangani dengan baik karena minimnya faslitas kesehatan, apalagi di luar Jawa-Bali.

“Menurut saya di luar Jawa Bali ada potensi yang lebih besar terjadinya silent pandemi. Sebagai orang beriman kita berdoa agar hal itu tidak sampai buruk seperti di Eropa,” katanya.

Anis Matta menilai sebagai negara kepulauan dengan wilayah teritorial yang luas,  maka populasi masyarakat yang hidup di perkotaan dan pedesaan tidak jauh berbeda. Karena itu, Covid-19 sudah melakukan penetrasi sampai ke pedesaan dan pelosok-pelosok yang sulit terjangkau.

“Virus ini kelihatannya tidak akan sampai ke desa. Mereka bercanda virus nggak bisa nyebrang, tapi kemudian setelah itu Madura meledak, maka kita mulai menyaksikan satu fenomena baru, virus Covid-19 masuk desa. Saya kira semua mengerti persoalan besar yang akan kita hadapi ketika terjadi ledakan,” kata Anis Matta.

Anis Matta berharap penyebaran Covid-19 di desa tidak menjadi sumber kepanikan baru bagi masyarakat dan tidak berujung pada ledakan sosial. Sehingga diperlukan langkah antisipasi lebih cepat, tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, tapi perlu kolaborasi bersama-sama.

“Ini masalah bersama, karena itu penting sekali bagi kita keluar dari polemik mindset pro pemerintah atau oposisi. Partai Gelora bukan dari pemerintah, juga bukan oposisi. Tapi kami yakin, masalah yang kita hadapi bersama ini akan terselesaikan bersama sama pula,” katanya.

Narasumber lain, Ahli Epidemiologi Lapangan, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr. Yudhi Wibowo menambahkan, pemerintah harus konsisten saat menerapkan kebijakan dan diperlukan pertimbangan yang matang dalam implementasinya.

“Kita di lapangan sering mendengar curhatan dari tingkat RT hingga desa terkait penanganan pandemi Covid-19. Implementasi dari kebijakan pemerintah masih belum tegas dan konsisten, sehingga tingkat penularan dan kematian masih tinggi,” kata Yudhi.

Namun, Kasubbid Tracing Satgas Covid-19 dr Koesmedi Priharto Sp.OT M.Kes mengatakan, virus Corona (Covid-19) ini memiliki karakter berbeda dengan virus-virus lain seperti Flu Burung, Flu Babi atau Deman Berdarah. Sebab media penularannya berbeda, langsung dari manusia ke manusia, bukan dari hewan ke manusia.

“Sehingga ketika medianya diberantas, maka virus tersebut bisa dikendalikan, tetapi tidak demikian dengan Covid-19 ini, yang bisa bisa mengendalikan adalah prilaku manusianya sendiri,” kata Koesmedi.

Virus Covid-19 ini, lanjutnya, akan menempel kepada setiap orang yang bergerak melakukan mobilisasi kesana kemari. Eufikasi penularan Covid-19 ini lebih tinggi dari pemberian vaksin itu sendiri, apapun jenis vaksinnya.

Sehingga arahan Satgas Covid-19 adalah jika pun melakukan mobilisasi maka harus menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan).

“Kita harus sering mengingatkan masyarakat, karena msyarakat kita memang susah kalau diatur prilakunya, apalagi disuruh menutup mulut dan hidung yang biasa bernafas dengan bebas. Ini betul-betul kita tekankan ke masyarakat, bahwa itu semua terjadi akibat pergerakan manusia karena prilakunya yang tidak bagus,” tegasnya.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X