Tag: gelora

Gelar OK Gelora, Partai Gelora Pertemukan Gagasan Masyarakat untuk Jadikan Indonesia Kekuatan Lima Dunia

, , , , , ,

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bakal menggelar OK GELORA (Orientasi Kepartaian Gelora) Angkatan I pada Sabtu (27/2/2021). OK GELORA ini akan diikuti oleh 1.000 kader baru dari Pengembangan Teritori (Bangter)I meliputi wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Selain dibekali materi sekilas Gelora, peserta juga akan diberikan materi Arah Baru Indonesia, yakni Gelombang 3 Indonesia, Jati Diri Manusia Gelora dan Tiga Elemen Pencapaian Arah Baru.

“OK GELORA adalah momen mempertemukan gagasan-gagasan Partai Gelora dengan masyarakat luas. Kami ingin bisa berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Indonesia kekuatan ke-5 dunia,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam keteranganya, Jumat (27/2/2021).

Menurut Anis Matta, saat ini Partai Gelora semakin tumbuh dan keberadaannya kini diterima masyarakat. Hal ini akibat, sikap konsistensi Partai Gelora dalam menjaga arah perjuangan, yang diawali imajinasi dan didorong determinasi.

“Alhamdulillah, Partai Gelora telah bertumbuh dan semakin diterima masyarakat,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menambahkan, Partai Gelora adalah partai yang memadukan konsepsi partai kader dan partai massa. Karena itu, rekrutmen anggota dilakukan secara masif baik secara online maupun offline.

“Semua anggota yang mendaftar akan mengikuti program Orientasi Kepartaian (OK Gelora) dalam paket program yang sudah disiapkan,” ujar Mahfuz.

Selanjutnya, untuk anggota yang ingin terlibat aktif dalam kegiatan partai. “Mereka akan diarahkan mengikuti program kaderisasi berkelanjutan melalui Akademi Manusia Indonesia (AMI),” katanya.

Ketua Bidang Rekuitmen Anggota Partai Gelora Indonesia Endy Kurniawan mengatakan, OK GELORA adalah sebuah tatap muka singkat secara daring yang memberikan materi dasar orientasi kepada anggota baru.

“Tujuannya adalah menumbuhkan kebanggaan anggota terhadap Partai Gelora dengan . memberikan pemahaman tentang jatidiri, perjuangan dan cita-cita Partai Gelora, serta memotivasi anggota untuk bergerak bersama Partai Gelora,” kata Endy.

Setelah kegiatan OK Gelora Angkatan I ini, pekan depan akan kembali digelar OK GELORA Angkatan II untuk Bangter 1 meliputi wilayah Sumatera pada 6 Maret 2021. Pada 7 Maret 2021 OK GELORA Angkatan III untuk Banter 3 terdiri dari wilayah DIY Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sementara OK GELORA Angkatan IV akan digelar pada 13 Maret untuk Bangter 4 meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan. Sedangkan OK GELORA Angkatan V untuk Banter 5 melipuri wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Partai Gelora Melihat Ada Peluang Besar untuk Diterima Masyarakat

, , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia muncul di beberapa survei sebagai partai partai baru yang cukup populer dengan loyalitas pemilihnya tinggi. Karena itu, Partai Gelora melihat adanya peluang besar untuk diterima masyarakat.

“Sebagai partai baru yang segar dan memiliki idealisme untuk menjalankan fungsi edukasi, advokasi dan agregasi yang tidak dijalankan partai politik lain, Partai Gelora melihat peluang besar untuk diterima masyarakat,” kata Sutriyono, Ketua Bidang Politik & Pemerintahan Partai Gelora Indonesia dalam diskusi politik di aplikasi Clubhouse tentang indeks demokrasi Indonesia, Kamis (25/2/2021).

Menurut Sutriyono, dalam keteranganya, Jumat (26/2/2021), UU Pemilu adalah faktor lain yang menentukan kualitas demokrasi Indonesia, selain penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dianggap menjadi ancaman tidak langsung bagi partisipasi politik masyarakat Indonesia.

Akibatnya, partispasi politik masyarakat melemah dan indeks demokrasi turun. “Partai baru seperti Gelora tentu menginginkan kompetisi yang fair dengan PT rendah, tapi ini tergantung pemerintah sebagai sponsor utama revisi UU itu,” kata Sutriyono.

Namun, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelora Indonesia Henwira Halim menyebut bahwa kurangnya partisipasi pemilih tidak serta merta membuat kualitas demokrasi rendah.

“Di Amerika Serikat, sejak tahun 90-an jumlah yang tidak memilih menyentuh 50 persen, dan ini berlangsung sampai sekarang,” kata pria yang akrab dipanggil Wira ini.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Gelora Indonesia Amin Fahrudin mengatakan, UU ITE menjadi faktor dominan buruknya demokrasi di Indonesia. Amin Fahrudin menyebut rekodifikasi UU KUHP menjadi ultimate goal insan hukum dan masyarakat Indonesia.

Ia menyebut UU ITE yang sekarang mengenakan sanksi pada masyarakat sesuai selera saja, misalnya menggunakan pasal karet yang ada di UU No. 1 tahun 1946.

“Jika RUU KUHP disahkan, maka pasal-pasal karet bisa direduksi. Penegak hukum dapat panduan yang tegas dan jelas, sehingga rasa keadilan tercipta di masyarakat,” lanjut Amin.

Seperti diketahui, dalam survei LSI, ‘party ID’ Partai Gelora Indonesia muncul dengan 0,7% dan lembaga riset ‘Y-Party’ dengan 0,2 persen. Party ID adalah tingkat kedekatan pemilih, atau dengan kata lain loyalitas konstituennya, terhadap partai tersebut.

Partai berciri logo gelombang ini baru berusia satu tahun lebih sedikit dan saat ini sudah terbentuk di 100% provinsi, 99% DPD kota/ kabupaten, dan 67% kecamatan.

Partai Gelora Kolaborasi dengan Slankers dan Pondok Sedekah Bantu Korban Banjir di Bekasi

, , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kembali memberikan bantuan untuk korban banjir di Bekasi, Jawa Barat (Jabar) yang terdampak cukup parah banjir yang melanda Jabodetabek beberapa waktu lalu.

Partai Gelora menggandeng pasukan Slankers, Yayasan Pondok Sedekah dan masyarakat setempat menembus lokasi terpencil dan terisolir di Kampung Garon Cangkring, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jabar, Kamis (25/2/2021).

Bantuan kali ini diberikan oleh Bidang Jaringan & Kerjasama Lembaga DPN Partai Gelora Indonesia bersama DPD Kabupaten Bekasi. Bantuan serupa sebelumnya di lokasi yang sama telah diberikan oleh Bidang Pelayanan Masyarakat (Yanmas).

“Banjir ini jadi momentum membangun kebersamaan, bergotong royong, an berkolaborasi untuk membantu sesama yang mengalami musibah,” kata Ratu Ratna Damayani, Kabid Jaringan & Kerjasama Lembaga DPN Partai Gelora di Jakarta dalam keterangannya, Jumat (26/2/2021).

Ketua Slankers Bekasi, Muhammad Fauzi menegaskan adanya manfaat yang besar dari kerjasama bersama Gelora dan masyarakat ini. “Kita bisa saling bahu membahu sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing untuk menolong warga,” papar Fauzi.

Apalagi, sambung Fauzi, kondisi dampak banjir masih parah di Kabupaten Bekasi ini. Hingga kemarin banjir masih merendam beberapa desa di Kabupaten Bekasi.

“Tinggi banjir masih sepinggang orang dewasa. Hal ini akibat dari jebolnya tanggul sungai Citarum pada Sabtu malam pekan lalu (20/2/202),” katanya.

Sedangkan Anton dari Pondok Sedekah mengatakan, yayasannya mendapatkan bantuan dari masyarakat, termasuk dari selibriti dan disalurkan melalui gabungan relawan yang dikoordinasi oleh Gelora ini.

“Aksi kemanusiaan ini sudah menjadi program rutin. Kami lakukan untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita. Terima kasih atas support para relawan dan donatur dalam program ini,” kata Anton.

Salah seorang warga setempat, Arif 27), guru swasta di Kecamatan Cabangbunging mengaku tergerak bergabung menjadi relawan. Wilayah tempat tinggalnya di kampung Gabon Cangkring paling parah terdampak banjir.

Arif mengatakan, untuk menuju Kampung Gabon Cangkring relawan harus melalui lautan banjir sepanjang 2-3 km dengan perahu karet. Karena itu, ia mengaku terharu terhadap upaya Partai Gelora dalam memberikan bantuan ke masyarakat di wilayahnya.

“Kami terharu, masak orang dari luar membantu dan saya hanya diam saja, makanya say ikut jadi relawan. Ada ribuan pengungsi tersebar di beberapa titik. Di satu titik terisolir ada sekitar 500 warga yang hanya bisa diakses dengan perahu,” paparnya.

Gabungan relawan ini mendistribusikan ratusan makanan siap saji, sembako, dan membuka posko kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Relawan menggunakan perahu karet untuk menuju ke daerah yang terisolir banjir.

Menangggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menyampaikan ucapan terima kasih kepada para relawan yang telah membantu korban banjir Bekasi. Sebab, solidaritas dan gotong royong adalah bagian dari DNA bangsa Indonesia.

“Terima kasih kepada seluruh anggota, relawan, dan sahabat Gelora yang telah terus membangkitkan solidaritas dalam kerja-kerja nyata. Selama ada pejuang kemanusiaan seperti Anda sekalian, kita boleh optimis Indonesia akan tetap tegak berdiri,” kata Anis Matta menyemangati.

Mahfuz Sidik : Kehadiran Partai Gelora Diperhitungkan di Pilkada 2020, 135 Dukungan Diteken

, , , , , , , , , , , ,

JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton saja dalam ajang kontestasi Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, meski belum memiliki kursi di DPRD. 

Partai Gelora telah menandatangani 135 dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik itu, untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota. 

Dengan 135 dukungan itu, maka Partai Gelora mengikuti 50 persen pilkada dari 270 Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Kita tidak bicara menang atau kalah, tetapi sebagai partai baru, Partai Gelora mengikuti 135 pilkada. Ini mengindikasikan kehadiran Partai Gelora diperhitungkan di konteks pilkada,” kata Sekretaris Jenderal DPN Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangan di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Menurut Mahfuz, banyak calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2020, berkomunikasi dengan Partai Gelora agar ikut dalam koalisi partai-partai pendukung, meskipun tidak berpengaruh terhadap syarat pencalonan kepala daerah dalam Pilkada. 

“Tetapi Partai Gelora tetap diharapkan oleh para calon kepala daerah dan koalisi partai pendukung. Kita akan all out, kita sudah perintahkan DPW, DPD dan kader untuk memenangkan 135 pilkada,” katanya.

Mahfuz mengatakan, 135 dukungan itu terdiri dari 7 pemilihan gubernur (pilgub), 37 pemilihan walikota dan 91 pemilihan bupati.  Dari 135 Pilkada tersebut, Partai Gelora berkoalisi dengan berbagai partai politik, termasuk dengan PKS.

Adapun tujuh pilgub yang diikuti adalah pemilihan gubernur di Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara. Sementara di pemilihan gubernur Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Partai Gelora absen.

Dukungan Partai Gelora antara lain diberikan kepada pasangan Nasrul Abit -Indra Catri di Pilgub Sumbar yang disokong oleh Partai Gerindra. 

Di Pilkada Kota Makassar, Partai Gelora bersama Partai Nasdem, Gerindra dan PBB mendukung pasangan Mohammad Ramdhan Pamanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma).

Di Pilkada Kota Tangerang Selatan, Partai Gelora mendukung pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan yang didukung Partai Golkar dan PPP. 

Kemudian di Pilkada Sumbawa, Partai Gelora mendukung pasangan Nurdin Ranggabarani-Burhanuddin Jafar Salam disokong Partai Demokrat dan PPP

Sementara di Pilkada Solo, Partai Gelora mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso yang didukung PDIP. 

“Partai Gelora menilai putra sulung Presiden Jokowi, Gibran berpotensi memenangi Pilkada Solo,” katanya.

Partai Gelora juga mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby A Nasution di Pilkada Kota Medan yang berpasangan dengan Aulia Rahman. 

“Pasangan Bobby-Aulia yang didukung PDIP, Gerindra, Nasdem, PPP, PAN PSI dan Hanura juga memiliki potensi besar memenangi Pilkada Medan,” katanya.

Sedangkan di Pilkada Kabupaten Rokan Hulu, Partai Gelora berkoalisi dengan PKS, Gerindra, PDIP, Demokrat, Hanura dan Nasdem mendukung pasangan Sukiman-Indra Gunawan.

Koalisi dengan PKS  juga terjadi di Pilkada Kota Surabaya. Partai Gelora bersama PKB, Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PPP dan Nasdem mendukung pasangan bersama Machfud Arifin-Mujiaman. 

Namun di Pilkada 2020, Partai Gelora tidak hanya mendukung pasangan calon yang didukung partai politik saja sebagai pengusungnya,  tetapi juga mendukung pasangan calon independen atau perseorangan. 

“Hal itu terjadi antara lain di Pilkada Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Pilkada Kabupaten Jember, Jawa Timur. Partai Gelora mendukung calon independen,” ungkap Mahfuz. 

Di Pilkada Tanjungbalai, Partai Gelora mendukung pasangan independen,  Ismail-Afrizal Zulkarnain dan di Pilkada Jember mendukung pasangan independen Faidah-Dwi Arya Nugraha Oktaviano. 

***

Disebut ‘Berguguran di Jalan Dakwah’, Ini Jawaban Tegas Anis Matta

, , , , , , , , , ,

JAKARTA – Pada Kamis (10/9/2020) lalu, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menjadi narasumber di acara Ngeshare (Ngaji Syar’ie) bareng Ustadz Fahmi Salim.

Di ujung acara, Ustadz Fahmi Salim menanyakan pertanyaan tentang sebutan ‘Yang Berguguran di Jalan Dakwah’, yang kerap dituduhkan kepada mantan Presiden PKS Anis Matta dkk, karena sudah meninggalkan atau keluar dari Partai Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Bagaimana pak Anis jika disebut orang yang berguguran di jalan dakwah?” tanya Ustadz Fahmi Salim.

Anis Matta menjawab,”Saya tidak pernah men-sakralkan lembaga. Saya dulu bergabung dengan PKS semata-mata karena Cita-cita. Cita-cita yang sama juga yang membuat saya mendirikan Partai Gelora, ketika saya merasa bahwa di tempat yang lama cita-cita ini, tidak bisa kita wujudkan.”

Menurut dia, tidak boleh ada upaya untuk men-sakralkan sebuah lembaga, apalagi itu organisasi politik dengan cara membatasi perbedaan pendapat dalam perjuangan.

Sebab, organisasi tersebut adalah sarana untuk mencapai tujuan, meskipun cara yang dilakukan berbeda-beda.

“Sebenarnya kita ada jebakan besar bagi kaum Islamis (Harakah Islam) yaitu Sakralisasi Lembaga atau taqdisul wasail (meng-qudus-kan sarana). Janganlah kita mengubah apa yang merupakan sarana (lembaga/organisasi/partai) menjadi tujuan. Itu tidak boleh,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020).

Anis Matta menilai, perbedaan pendapat dalam sarana perjuangan adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika melihat-lihat sejarah, maka perbedaan pendapat juga terjadi di masa Khulafaur Rasyidin.

Tetapi perbedaan pendapat yang terjadi di PKS, tidak se-dahsyat yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin yang melahirkan serangkaian perang.

“Kalau kita kan lebih kecil dari situ. Jadi, sebenarnya saya tidak terganggu dengan istilah-istilah ‘Yang Berguguran di Jalan Dakwah’, karena itu penempatan yang salah,” katanya

Anis Matta menegaskan, mensakralkan sarana perjuangan adalah bahaya besar bagi umat Islam dalam mencapai tujuan bernegara.

“Dan salah satu yang perlu saya garis-bawahi tebal adalah: mensakralkan sarana adalah bahaya besar yang mengancam kaum Islamis. Pada dasarnya yang lebih penting bagi kita, adalah pertanggungjawaban pribadi kita kepada Allah SWT,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia menegaskan, Indonesia sebagai bangsa saat ini sedang menghadapi masalah besar krisis berlarut akibat pandemi Covid-19.

Sehingga tidak perlu berpikir untuk mensakralkan lembaga atau organisasi. Sebaliknya, justru harus berpikir bagaimana mencari solusi atau jalan keluar dari krisis berlarut saat ini.

“Kita ini sedang menghadapi masalah besar, jangan dihadapi dengan otak kecil,” sindir Anis Matta.

***


Banyak Tayangkan ‘Omong Kosong dan Orang-orang Konyol’, Fahri: TV Lebih Baik Bantu Memulai Revolusi Pendidikan

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengkritik tayangan TV selama pandemi Covid-19 yang lebih banyak menyiarkan soal omong kosong, orang tertawa tidak jelas, serta orang-orang yang berakting konyol tidak jelas.

Akan lebih baik TV membantu masyarakat memulai revolusi pendidikan, karena Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat ini tengah kebingungan melaksanakan efektifitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

“Ini TV menyiarkan omong kosong, orang-orang ketawa gak jelas dan orang-orang konyol akting gak kelas. Padahal lagi rugi TV-nya, mendingan bantu rakyat memulai revolusi pendidikan,” kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020).

Fahri Hamzah lantas membandingkan kualitas penyiaran TV di Tanah Air dengan TV di negara maju. TV di negara maju, katanya, lebih menonjolkan sisi edukasi atau pendidikan. Sementara tayangan di TV Indonesia lebih banyak mengumbar aksi sadis, lucu, orang berjoget, atau kesedihan.

“Saya tuh nonton TV negara-negara maju. Memang isi-nya pendidikan semua. Tapi TV kita isinya kalau gak sadis ya lucu, atau joget, atau sedih. Pagi diajar nangis, malam diajar ketawa. Ampun deh pendidikan bangsa ku! Ini kan ada Corona! “ ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai, ada kemubaziran dalam media pendidikan Indonesia. Sebab, semua izin frekuensi pada setiap TV diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehingga di tengah masa pandemi dan krisis seperti sekarang, ‘revolusi mental’ tetap dapat dijalankan oleh TV melalui tayangan yang mendidik, bukan diisi hal-hal yang tidak jelas dan konyol.

“Mubazir saja medium ‘public education’ kita. Dan semua ijin frekuensi diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Seharusnya, Mendikbud Nadiem Makarim dalam membuat kebijakan bisa manfaatkan TV nasional maupun lokal untuk menyiarkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Untuk konten pendidikannya, kata Fahri, dapat diambil dari YouTube atau dicari di Google.

“Daring kan juga bisa pakai studio tv lokal. Ada lah caranya. Masak sih kita kehabisan akal,” ujarnya.

Fahri kemudian menyoroti kebijakan Nadiem soal program kuota internet gratis hingga pembelian gadget atau gawai untuk peserta didik yang menjalani PJJ (pembelajaran jarak jauh) di masa pandemi Covid-19, dinilai tidak mendidik dan memboroskan anggaran negara.

Selaku Mendikbud, mestinya Nadiem meminta lembaga penyiaran seperti stasiun TV untuk menyiarkan konten pendidikan hingga 50 persen.

“Pak Nadiem Makarim yth, dari pada sampeyan sibuk beli gadget dan pulsa mendingan wajibkan semua TV untuk menyiarkan acara pendidikan sampai 50%. Layar Tv sudah ada di rumah penduduk tapi siarannya alamakkkk!” tegas Fahri.

Menurut Fahri, mayoritas keluarga di Indonesia sudah memiliki TV daripada gadget dan kuota internet , yang bisa dimanfaatkan menjadi ruang belajar. “Ayolah cerdas dikit (Mendikbud Nadiem Makarim, red) kenapa bikin kebijakan,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Ini.

Seperti diketahui, untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah dari rumah yang berlangsung selama pandemi Covid-19 membuat kebijakan pembagian kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.

Belakangan Kemendikbud tidak hanya menggelontorkan anggaran besar untuk kuota internet gratis bagi siswa yang terpaksa harus belajar daring, tetapi juga membolehkan sekolah membeli gawai, tablet atau alat komunikasi sejenis dan boleh dipinjamkan kepada siswa yang tak memilikinya. ***

Fahri: Penguasa Perlu Mulai Mengeja Kembali Alif Ba Ta Demokrasi Indonesia

, , , , , , , ,

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, negara sebelumnya percaya bahwa pikiran harus dikontrol sejak dini, sehingga negara menentukan apa yang boleh dibaca dan apa yang boleh dikatakan.

Untuk mengontrol itu, pemerintah kemudian menyelenggarakan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai alat kontrol. ” ini yang boleh dan ini yang tidak boleh secara sepihak, Tapi kita telah hentikan kekeliruan itu,” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (11/9/2020).

Menurut dia, konstitusi telah mengatur perbedaan pendapat adalah sebuah keberkahan. Sehingga negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan.

“Konstitusi kita sekarang percaya bahwa ide dan pikiran hanya bisa dilawan dengan ide dan pikiran,” ujarnya.

Karena itu, Fahri menegaskan, kekuasaan sebesar apapun tidak bisa memusnahkan pikiran. Sebab, pikiran selalu punya cara untuk menang di depan kekuasaan sebesar apapun.

“Kita sudah pernah dengar dalam sejarah pemuda Ibrahim di depan Raja Namrudz yang memberikan argumen pikiran melawan kekuasaan. Ibrahim adalah pemuda Good Looking yang cerdas mempertanyakan tradisi menyembah berhala saat itu,” ujarnya.

Hal ini juga dilakukan oleh seorang pemuda bernama Muhammad yang datang dengan ide ‘Islam’ di tengah masa jahiliyah. Ide tentang Islam ini membuat banyak orang tertarik, tetapi kaum mapan justru mencoba mematikannya dengan kekuasaan karena merasa terancam. Bahkan merencanakan pembunuhan dan perang terhadap Nabi Muhammad SAW.

“Apa yang terjadi? Ide Islam bersemi dan sampai sekarang ia menjadi agama yang terus berkembang, sehingga kita pun di Indonesia menjadi pemeluk Islam yang terbesar di dunia. Ini karena ide, kalau benar ia tidak bisa dilawan. Kebenaran ide hanya bisa dilawan dengan membuktikannya salah!” katanya.

Sebaliknya, yang terjadi dengan komunisme yang mulai hilang di dunia, bukan karena diperangi seperti Islam,tetapi karena ide pikirannya memang tidak benar sejak awal. Di Amerika dan di semua negara demokrasi ide komunis tetap ada, tetapi tidak bisa menang karena idenya kalah ‘dalam pertandingan’ demokrasi dan politik.

“Idenya salah! Ide komunisme mulai hilang di dunia, bukan karena diperangi tetapi karena ia tidak benar,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Fahri menilai andaikata Partai Komunis di Indonesia tidak melakukan pengkhianatan, tentu PKI di Indonesia tidak akan dilarang. Padahal ide komunis itu akan mati dengan sendirinya, tanpa harus diperangi.

“Komunis akan mati dengan sendirinya bahkan di negara yang partai komunisme sendiri berasal, komunisme sudah tinggal bungkus belaka,” ujarnya.

Sementara terkait UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Indonesia, Fahri menilai sebagai jalan pikiran yang diambil negara dari sebuah perbedaan pendapat, dimana negara memfasilitasi perbedaan pendapat untuk melindungi kebebasan berkumpul dan berserikat.

“Demokrasi memang ide yang susah dan tidak mudah dimengerti. Tetapi setidaknya seandainya para penguasa mau mendengar saja. Tentu ceritanya beda,” jelas Fahri.

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Ini lantas menyentil Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang berencana melakukan sertifikasi terhadap 8.200 penceramah yang ditargetkan selesai pada September 2020 ini, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Hal itu akibat Menag tidak mengeja ‘alif ba ta ‘demokrasi Indonesia.

“Saya mohon maaf menulis soal-soal elementer ini. Coretan kecil ini saya buat agar kaum intelektual di samping pak Menteri Agama mulai mengeja kembali, alif ba ta dari demokrasi kita. Takkan sulit jika kita mau,” pungkas Fahri.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X