404 Jokowi Archives – Partai Gelora Indonesia

Tag: Jokowi

Apresiasi Bantuan Kemanusian Indonesia, Anis Matta: Ada Tiga Alasan Mengapa Kita Harus Dukung Perjuangan Rakyat Palestina

, , , , , ,

Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memimpin pelepasan bantuan kemanusiaan tahap pertama untuk rakyat Palestina di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (4/11/2023) pagi.

Total bantuan mencapai 51,5 ton yang dikirimkan ke Palestina lewat Mesir, yang kemudian diteruskan dan disalurkan ke Gaza.

Bantuan berupa bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik lainnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Gaza.

“Saya mengapresiasi bantuan kemanusiaan pemerintah untuk Gaza yang baru saja dilepas Presiden Jokowi. Ini adalah panggilan kemanusiaan sekaligus pelaksanaan amanat konstitusi kita,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (4/11/2023).

Menurut Anis Matta, ada tiga alasan mengapa Indonesia harus mendukung perjuangan dan kemerdekaan rakyat Palestina. Pertama alasan konstitusi, kedua alasan kemanusiaan, dan ketiga alasan agama.

“Karena itu, kita harus berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan zionis Israel,” tegasnya.

Anis Matta menilai pengiriman bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia ini, membuktikan bahwa Indonesia secara sungguh-sungguh mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka.

“Dengan pengiriman bantuan kemanusiaan tahap pertama ini, mudah-mudahan bantuan tahap berikutnya bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Partai Hamzah mengatakan, dirinya akan berkumpul dengan para sahabat di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza, Sabtu (4/11/2023) malam ini.

“Ijin malam ini bergabung dengan para sahabat di Balikpapan untuk mengumpulkan bantuan bagi saudara kita di Gaza dan Palestina,” kata Fahri Hamzah.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menambahkan, kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah Indonesia.

“Dan alhamdulillah Presiden Jokowi memperkuat jejak dan langkah dukungan bagi Palestina Merdeka,” kata Mahfuz Sidik

Mahfuz mengaku sudah dua kali mengunjungi Tepi Barat dan Gaza menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas, serta mantan Perdana Menteri Palestina dan Pemimpin Hamas Ismail Haniya untuk menyampaikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina.

“Alhamdulillah saya berkesempatan 2 kali mengunjungi Tepi Barat dan Gaza. Berbicara dgn pemimpin mereka: Mahmoud Abbas dan Ismail Haniya,” katanya.

Partai Gelora sendiri menggalang solidaritas kemanusian dan dukungan kemerdekaan untuk Palestina di sela-sela Puncak Acara HUT ke-4 di BSCC Dome, Balikpapan, Kaltim, Minggu (5/11/2023).

Di samping panggung acara akan dibentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan “Kami Bersama Palestina”. Sementara di beberapa titik kumpul massa akan disebar bendera Palestina.

Para peserta yang hadir termasuk Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah juga akan menggunakan syal Palestina.

Rencananya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta akan menyerahkan secara simbolis bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina.

Seperti diketahui, Joko Widodo telah melakukan pelepasan bantuan tahap pertama sebanyak 51,5 ton pada Sabtu (4/11/2023) pagi. Dia menyebut bantuan berisi bahan makanan hingga alat-alat medis.

Bantuan kemanusiaan ini, kata Jokowi, merupakan solidaritas bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Presiden menegaskan ini sebagai salah satu bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina.

“Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan, karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan,” ujar Jokowi saat memimpin pelepasan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Sabtu (4/11/2023).

Bantuan kemanusian dari pemeritah Indonesia tersebut, diberangkatkan menuju ke bandara El Arish di Mesir, dengan tiga pesawat. Kemudian bantuan tahap pertama berisi 51,5 ton bantuan itu berisi akan diteruskan dan disalurkan ke Gaza, Palestina.

Anis Matta Apresiasi Upaya Presiden Jokowi Percepat Bantuan Kemanusiaan ke Palestina

, , , , , ,

Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina pada pekan ini. Bantuan tersebut, adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Negara, Jakarta pada Senin (30/10/2023).

“Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina, dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini,” tegas Presiden.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengapresiasi Presiden Jokowi yang mempercepat bantuan kemanusiaan ke Palestina.

“Partai Gelora mengapresiasi upaya pemerintah yang akan mempercepat bantuan kemanusian bagi Palestina. Informasinya bantuan kemanusiaan yang akan diberikan jumlahnya sangat besar,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (31/10/2023).

Menurut Anis Matta, Presiden Jokowi telah menjelaskan sikap tegas Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel saat ini. Dimana Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

Bahkan, Presiden Jokowi, juga sangat marah terhadap serangan acak yang dilakukan Israel, membuat memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan.

“Saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Presiden Jokowi, yang telah menjelaskan sikap Indonesia yang sangat tegas, mengutuk keras serangan Israel terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza,” katanya.

Sikap tersebut, lanjut Anis Matta, juga ditunjukkan Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata antara Hamas, Palestina-Israel demi kemanusiaan pada Jumat (27/10/2023).

Anis Matta berpandangan, Indonesia perlu melakukan tiga hal untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel. Pertama melakukan langkah diplomatik dengan membentuk Tim Special Inform untuk perdamaian di Palestina.

“Tugas Tim Special Inform ini adalah melakukan semua langkah diplomatik yang mungkin di lakukan untuk tercapainya gencatan senjata antara Palestina-Israel,” katanya.

Kedua adalah memberikan bantuan kemanusian kepada warga Gaza di Palestina, yang bersumber dari APBN, tidak hanya berasal dari sumbangan masyarakat.

“Pemerintah memiliki kewajiban memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza, Palestina saat ini. Kan kita punya rumah sakit di situ, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan alat kesehatan, bantuan makanan atau apapun bantuan yang mendesak sekaramg ini. Kita perlu mengeluarkan koceknya dari APBN,” ujarnya.

Ketiga, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga perlu membuat sebuah forum untuk memfasilitasi bantuan dari masyarakat dan organisasi-organisasi di Indonesia agar benar-benar sampai di Gaza, Palestina.

“Situasi keamanan sekarang juga tidak mudah masuknya ke Palestina, dengan adanya cover dari pemerintah, maka bantuan dari masyarakat dan organisasi-organisasi di Indonesia bisa sampai di sana,” kata Ketua Umum Partai Gelora ini.

Seperti diketahui, selain akan mempercepat pengiriman bantuan kemanusian, dan mengutuk keras kebiadaban Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza, Presiden Joko Widodo juga minta agar gencatan senjata harus terus diupayakan dalam konflik Israel-Palestina.

Menurut Jokowi, kekerasan yang terjadi di Gaza harus segera dihentikan dan bantuan kemanusiaan harus dipercepat untuk masuk ke daerah konflik tersebut.

“Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata diupayakan, bantuan kemanusiaan harus didorong,” kata Jokowi melalui siaran akun YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (30/10/2023).

Peringati HUT ke-4, Partai Gelora Dapat Ucapan Khusus dari Presiden Jokowi dan Gibran

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – artai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia merayakan HUT ke-4 secara sederhana yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2023.

Peringatan digelar secara daring pada Sabtu (28/10/2023) malam, diikuti oleh seluruh pengurus dan fungsionaris DPN, MPN, DPW dan DPD Partai Gelora se-Indonesia.

HUT ke-4 yang mengambil tema “Muda, Bergelora dan Berdaya” ini digelar dengan konsep nonton bareng (nobar) yang diikuti oleh para generasi muda Partai Gelora.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfud Sidik menyampaikan alasan, mengapa memilih tema “Muda, Bergelora dan Berdaya” dalam HUT ke-4 ini.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dalam kesempatan ini, membacakan Manifesto Politik Partai Gelora Indonesia.

Sementara Ketua Umum Partai Gelora menyampaikan pidato politik menanggapi manifesto politik yang dibacakan Fahri Hamzah, serta pandangannya terhadap peran generasi muda dalam situasi krisis sekarang.

Dalam kesempatan ini, Partai Gelora juga memperkenalkan kader baru, yakni Siti Widoretno, yang akrab dipanggil Neno Warisman atau Bunda Neno.

Neno Warisman diusung sebagai calon anggota legislatif Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III meliputi wilayah Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso.

Deklaralator gerakan #2019GantiPresiden ini siap memenangkan pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Dalam HUT ke-4 ini, Partai Gelora mendapatkan ucapan selamat secara khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) berpasangan dengan capres Prabowo Subianto.

Presiden Jokowi dalam videonya, berharap pada Partai Gelora memberikan kesegaran dalam perpolitikan nasional dengan menyajikan narasi-narasi baru dan gagasan konstruktif untuk kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

“Mari membangun budaya politik yang menjaga persatuan demi kemajuan bangsa. Selamat ulang tahun keempat kepada ketua umum, jajaran pengurus dan seluruh keluarga besar Partai Gelora dimanapun berada,” kata Jokowi.

Harapan senada juga disampaikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam video ucapan selamat HUT ke-4 Partai Gelora.

Gibran juga berharap agar Partai Gelora menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia yang menyenangkan, menyatukan semua perbedaan atas nama bangsa Indonesia.

“Selamat ulang tahun Partai Gelora, di tahun keempat ini terus tumbuh menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia yang menyenangkan, politik narasi optimisme sebagaimana spirit sumpah pemuda. Yakni menyatukan semua perbedaan atas nama bangsa indonesia. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Partai Gelora,” kata Gibran.

Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, pemilihan tema “Muda, Bergelora dan Berdaya” menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, karena memang Partai Gelora didirikan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, tepatnya pada 28 Oktober 2019.

“Kita ingin mengambil spirit perjuangan orang-orang muda untuk mewujudkan NKRI. Kita ingin menghidupkan dan menguatkan lagi semangat perjuangan orang-orang muda menjelang Pemilu 2024 nanti,” katanya.

Hal ini penting dilakukan, karena 13.800 caleg Partai Gelora berusia muda, 65 persen diantaranya berusia di bawah 40 tahun. Upaya tersebut, mendapatkan sambutan positif dari publik, yang beperan generasi muda untuk ikut mewarnai perpolitikan Indonesia.

“Ketika mendukung capres Prabowo Subianto, kemudian kita menemukan satu takdir sejarah, bahwa cawapresnya adalah orang muda. Ketika banyak orang menyerang, kita nggak boleh main-main, apalagi uji coba dengan calon muda, karena tidak akan mampu. Justru ini memberikan keyakinan kita, bahwa inilah saatnya orang muda memimpin Indonesia,” tegas Mahfuz.

Neno Warisman mengatakan, masa depan Indonesia adalah milik anak muda sekarang, bukan orang tua, sehingga perlu diberikan ruang lebih agar mereka berperan. Sebab, anak muda memiliki kemampuan melampaui orang tua.

“Saya banyak belajar dari putra-putri saya yang milenial. Saya jadi tahu, bahwa anak muda ini bukan punya orang tua, tapi punya anak muda sendiri. Berikan kepercayaan kepada anak muda, sebab mereka jauh melampaui kita-kita yang sudah tua ini,” kata Neno Warisman.

Pada kesempatan ini Neno Warisman membacakan puisi bertema “Cinta” dalam rangka memperingati HUT ke-4 dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023. Dalam puisi ini, Neno Warisman menyidir, soal peran anak muda kerap dikangkangi oleh pertarungan politik, dimana suaranya hanya diperebutkan, tetapi tidak diberikan peran

“Kekasihku, oh kekasihku, oh kekasihku, ini cinta 1460 hari yang indah kekasihku. Saat kau meminta menulis puisi dari kisah cinta di 1460 hari kita … Kita akan tetap saling menyentak, aku biru dan kau merah putih. Aku mencintaimu kekasihku, 278 juta mata dan hati 278 juta mulut yang lapar, 278 juta yang terlanjur hidup tanpa peta jalan yang benar. 278 juta yang hidup dalam rasa takut yang takut dan tak memiliki narasi besar yang seharusnya dimiliki, kau dianggap hanya angka dan diperebutkan,” ujar Neno.

Perawi Masa Depan

Sementara itu, Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Hari Sumpah Pemuda adalah salah satu hari terpenting di antara hari-hari penting bangsa Indonesia, yakni pergerakan anak-anak muda yang berkumpul dan mengambil kesimpulan, bahwa bangsa ini harus merdeka suatu hari.

“Peran anak muda dalam Sumpah Pemuda ini menjadi diskusi panjang berdirinya Partai Gelora dengan mendengarkan pikiran-pikiran yang berkembang di tengah masyarakat mengambil keputusan dan bersepakat. Anak-anak muda 90 dan 95 melahirkan Partai Gelora,” kata Fahri.

Kemudian para pendiri Partai Gelora, kata Fahri, membuat manisfeto politik yang memberi kesadaran mengenai dinamika situasi geopolitik dan perkembangan bangsa kita saat ini.

“Manifesto ini merupakan kesadaran dan renungan yang luar biasa dalamnya terhadap situasi dunia, pembacaan terhadap dinamika geopolitik dan perkembangan bangsa kita. Lalu, manifesto itu kita ditulis dalam satu lembaran putih, hanya satu lembar, satu halaman,” ujarnya.

Manifesto itu, lanjutnya, menyampaikan hikmah atau pemikiran kebangsaan terhadap peristiwa penting yang terjadi hari ini, ketika dunia diterpa krisis dan perang yang sudah diprediksi bakal terjadi dalam Manisfeto Politik Partai Gelora.

“Ini kebanggan buat kamu, bahwa sebuah teks yang ditulis 4 tahun yang lalu, bisa menerawang masa depan secara begitu akurat dan berani. Sehingga mudah-mudahan kita doakan teks ini juga suatu hari akan dirayakan seperti lahirnya teks-teks besar dalam sejarah bangsa Indonesia,” tegas Fahri.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, manifesto politik yang dibacakan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dimaksudkan untuk menyertai dua peristiwa penting yang terjadi sekarang ini.

Yakni pertama deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden sejak tanggal 19-25 Oktober lalu. Kedua adalah perang Palestina-Israel, yang bisa memicu perang kawasan dan perang dunia ketiga, serta krisis global.

“Sebenarnya kita ingin menegaskan diri kita sebagai perawi masa depan, yaitu Partai Gelora. Krisis global yang akan berlangsung secara sistemik, multidimensi dan berlarut yang akan berlangsung dalam waktu yang lama satu persatu, dari apa yang kita prediksi itu sekarang mulai terbukti,” kata Anis Matta.

Perang Rusia-Ukraina dan perang Palestina-Israel, kata Anis Matta, sudah diprediksi akan terjadi bertepatan dengan pelaksanan Pemilu 2024.

“Ini alasan kita lahir, kita ingin menjadi jawaban dari krisis itu dan mengantarkan bangsa Indonesia mengubah sumber ketakutannya dari kemungkinan menjadi korban sia-sia akibat krisis global yang terjadi menjadi sumber harapannya yang paling besar untuk menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Menjadi kekuatan super power baru, itu yang kita tuliskan di dalam manisfesto,” katanya.

Anis Matta mengungkapkan, hal ini sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi pada masa pemerintahannya yang kedua, bahwa dunia akan dilanda krisis global.

“Sekarang satu persatu dari prediksi itu mulai menjadi kenyataan. Kita ada dalam ancaman perang global yang benar-benar bisa menjadi peran dunia ketiga dalam bentuknya yang paling mengerikan,” katanya lagi menegaskan.

Karena itu, ketika pasangan Prabowo-Gibran nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024, situasi global akan jauh lebih sulit dari pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua.

“Jadi generasi muda sekarang, generasi Z yang sekarang berumur diantara 17 sampai ke 22 tahun, kira-kira 20 tahun yang akan datang akan berumur 40 tahun, sebagian besar hidup mereka akan ada di tengah puncak dari krisis global,” ujarnya.

Atas dasar itu, Partai Gelora memilih Prabowo-Gibran agar pemimpin yang terpilih memahami geopolitik, karena jumlah penduduk juga didominasi anak muda, sehingga harus memiliki kemampuan untuk memikul beban lebih dalam menghadapi tantangan besar tersebut.

“Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu, adalah jawaban dari krisis yang sekarang berlangsung. Ini prioritas kita untuk menghadapi semua ancaman disintegrasi dalam negeri caranya adalah memperkuat konsolidasi elite. Konsolidasi elite bisa kita lakukan manakala, kita memperkuat dan melanjutkan rekonsiliasi yang sekarang ini, yaitu rekonsiliasi yang sudah dilakukan antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo,” pungkasnya.

Anis Matta Apresiasi Pernyataan Tegas Jokowi, Israel Langgar Hukum Humaniter Internasional

, , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengapresasi pernyataan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap di Gaza sebagai tindakan pelanggaran hukum humaniter internasional.

“Saya mengapresiasi pernyataan tegas Presiden Joko Widodo terhadap serangan di Gaza yang telah melanggar hukum humaniter internasional,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (21/10/2023).

Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (19/10/2023), mengatakan, tindak kekerasan yang terjadi di Gaza adalah pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

“Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama, membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati,” kata Presiden.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora mendorong pemerinah untuk segera mengambil langkah konkret dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina

“Saya mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret mengirim bantuan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina,” katanya.

Anis Matta berharap agar pemerintah menggalang solidaritas internasional untuk mengecam Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina.

“Indonesia juga perlu menjalankan strategi diplomasi untuk menggalang solidaritas internasional mengecam Israel dan terus mendukung kemerdekaan Palestina,” katanya.

“Keberpihakan kita kepada Palestina didasari amanat konstitusi dan semangat kemanusiaan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, konflik Hamas-Palestina semakin memanas. Upaya pembalasan Israel terhadap serangan Hamas saat ini sudah dianggap sebagai tindakan yang tidak proposional lagi.

Sebab, serangan Israel saat ini sudah mengarah pada genosida (pembataian) warga Gaza, yang menjadikan warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan sebagai target serangan, bukan kombatan. Bahkan ada 22 rumah sakit menerima ancaman di bom Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu.

Terbaru adalah serangan rudal Israel Israel ke Rumah Sakit (RS) Baptis Al Ahli di Gaza pada Selasa (16/10/2023) malam lalu, menewaskan ratusan pasien dan dokter. Sebelum dibom, Israel memberikan peringatan evakuasi kepada Rumah Sakit Al-Ahli Baptis, namun para dokter menolak untuk evakuasi.

Rumah sakit yang dikelola Gereja Anglikan ini menyediakan perawatan dan perlindungan bagi ratusan warga Palestina yang terluka dan terlantar akibat serangan Israel di Gaza selama hampir dua pekan.

Update terbaru seperti dilaporkan Al Jazeera, korban tewas perang Hamas-Isarel terus meningkat, yakni mencapai 5.540 jiwa. Di Gaza, warga yang meninggal meningkat menjadi 4.137 orang, di mana 1.524 adalah anak-anak, 1.000 wanita, termasuk 11 jurnalis. dengan lebih dari 13.000 orang terluka.

Di Tepi Barat yang diduduki, sebanyak 61 warga Palestina juga dilaporkan tewas. Sebanyak lebih dari 1.250 orang terluka.

Sementara Israel sendiri mengklaim 1.403 orang tewas, di mana 306 pasukan dan 57 polisi. Sedangkan 4.629 orang dilaporkan terluka.

Mahfuz Sidik Harap Pertemuan Jokowi-MBS Bicarakan Isu Palestina

, , , , , ,

Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membicarakan penyelesaian konflik Palestina-Israel saat bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) usai lawatannya dari China.

Saat bertemu MBS, Presiden Jokowi akan membicarakan sejumlah agenda antara lain peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi, penjaminan produk halal energi, dan pembentukan dewan koordinasi tertinggi.

“Saya berharap saat bertemu MBS, Presiden juga membicarakan masalah isu Palestina, dan membuka jalan bagi lahirnya negara Palestina Merdeka dari penjajahan zionis Israel,” kata Mahfuz Sidik, Sekjen Partai Gelora dalam diskusi Gelora Talks dengan tema “Perang Palestina Akankah Menuju Perang Global?”, Rabu (18/10/2023) sore.

Dalam diskusi yang dipandu Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Dr Raihan Iskandar ini, Menurut Mahfuz, Indonesia dan Palestina memiliki sejarah panjang yang sama dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda, seperti halnya rakyat Palestina.

“Serangan mendadak Hamas ke wilayah Israel pada 11 hari lalu, membawa memori kita kembali pada sejarah panjang di Indonesia ketika ada serangan 1 Maret 1949 kepada pemerintah kolonial Belanda. Serangan 6 jam di Jogja itu, membawa kesadaran baru masyarakat dunia, bahwa Indonesia itu ada,” katanya.

Artinya, serangan Hamas itu, telah membukakan mata dunia, bahwa Palestina ternyata masih ada dan terus berjuang dalam menuntut kemerdekaan dari zionis Israel.

“Serangan ini telah membangkitkan, bahwa perjuangan rakyat Palestina belum selesai dan masih terus berjalan. Dalam perjuangannya, rakyat Palestina juga menggunakan Strategi Perang Semesta yang oleh Jenderal AH Nasution disebut sebagai perang gerilya. Dimana tidak membedakan mana kombatan, mana yang tidak. Semua punya kewajiban moral dan kewajiban politik untuk memerdekakan negerinya,” ujar Mahfuz.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik 2010-2016 ini mengatakan, bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sebenarnya juga ada faktor eksternal yang membuka jalan bagi Proklamasi Kemerdekaan RI, yakni kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik.

“Jadi kalau kita membaca kembali sejarah Indonesia, kita korelasikan kepada situasi Palestina, saya punya keyakinan bahwa perang kawasan akan membuka jalan bagi lahirnya negara Palestina Merdeka,” katanya.

Karena itu, kata Mahfuz, rakyat Palestina tidak bisa dibiarkan sendiri dalam berjuang menuntut kemerdekaan, karena harus melibatkan kekuatan-kekuatan lain di sekitar kawasan dalam memerangi zionis Israel.

“Lebih dari tiga tahun ini, Palestina seperti terpinggirkan, sementara Israel sangat masif dan agresif. Tetapi serangan Badai Al Aqsa telah membalikkan situasi. Situasinya sekarang berkembang ke perang kawasan, menyeret banyak negara. Perang ini, akan menjadikan Israel atau Palestina yang harus hilang dari peta, tapi keyakinan saya justru akan membuka peluang berdirinya negara Palestina Merdeka. Disinilah pentingnya Indonesia terlibat dalam perdamaian dunia dan memerdekakan negara jajahan-jajahan. Saya berharap kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi juga membahas isu Palestina,” pungkasnya.

Picu Perang Dunia III

Sementara itu, pakar hukum internasional Prof. Dr Hikmahanto Juwana mengatakan, upaya pembalasan Israel terhadap serangan Hamas ini dianggap sebagai tindakan yang tidak proposional lagi.

Sehingga membuat kemarahan dunia akibat dari serangan Israel ini, korbannya adalah warga sipil, bukan kombatan. Namun, tindakan Israel ini mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS).

“Serangan baliknya dianggap tidak proporsional lagi, kalau sudah tidak proporsional, maka bisa menuju kepada perang dunia ketiga (PD III). Karena korban serangan Israel di Gaza, adalah warga sipil,” kata Hikmahanto.

Namun, kata Hikmahanto, warga Yahudi sendiri tidak setuju serangan Israel ke Gaza, apalagi melakukan blokade seperti membatasi suplai air, karena hanya menimbulkan korban orang yang tidak berdosa.

“Jadi saya lihat orang Yahudi juga banyak yang tidak setuju, ini elite-elite saja yang ingin perang. Korban dari serangan Israel ini banyak anak-anak dan perempuan, ini juga yang mendorong Presiden China meminta PM Israel Benyamin Netayanhu untuk menghentikan kekerasan di Gaza,” katanya.

Rektor Univeritas Jenderal Ahmad Yani meminta dunia untuk menekan AS agar mendesak Israel menghentikan aksi kekerasan di Gaza. Sebab, Israel hanya takut kepada AS, bukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Kita bukan mau membenarkan atau menyalahkan, tetapi kita semua, termasuk Indonesia harus memberikan tekanan kepada Amerika Serikat agar Joe Biden (Presiden AS) mau minta kepada Netayanhu (PM Israel) agar menghentikan serangan-serangan, karena korbannya sipil. Tiap hari korban sipil berjatuhan, situasinya akan bertambah tidak menentu, apabila korban sipil terus bertambah,” katanya.

Hikmahanto menilai serangan rudal Israel ke Rumah Sakit (RS) Baptis Al Ahli di Gaza yang menimbulkan ratusan korban jiwa harus dikutuk dunia internasional, dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun.

Ia khawatir perang Hamas-Israel akan terus mengalami peningkatan ekskalasi pasca serangan rudal Israel ke RS Baptis Al Ahli.

“Menurut saya, kuncinya sekarang ada di tangan Amerika Serikat, eskalasi apakah naik atau tidak. Dewan Keamanan, Dewan HAM atau Majelis Umum PBB, saya tidak yakin bisa menghentikan kekerasan Israel, kalau sekedar resolusi-resolusi iya. Amerika Serikat harus meminta Israel menghentikan serangan demi kemanusian, kalau tidak maka ekskalasinya bisa naik menuju perang dunia ketiga,” tegasnya.

Hikmahanto juga berharap agar kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi juga membahas isu Palestina, dan segera menghentikan kekerasan yang terjadi di Gaza saat ini.

“Rusia dan China sudah membicarakan masalah Palestina. Saya setuju ketika Presiden Jokowi ke Arab Saudi juga membicarakan masalah Palestina agar memberikan tekanan ke Amerika Serikat, meminta Israel menghentikan aksi kekerasannya,” katanya.

Sedangkan Pakar Dunia Islam, University Sains Islam Malaysia Dr Abdelrahman Ibrahim Suleiman mengatakan, Israel sudah melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina sudah lebih dari 75 tahun, tidak hanya sekarang saja. Sebagai pemilik sah tanah Palestina, rakyat Palestina diusir oleh Israel dan tanah mereka dirampas.

“Israel itu mendatangkan orang-orang ke Palestina sejak tahun 1948 sejak mulai perang tahun 1921, sementara kami lahir, dan besar di Palestina. PM Israel itu, termasuk Netayanhu, bukan orang yang lahir di tanah Palestina. Jadi kami tidak mungkin meninggalkan Palestina, seperti permintaan Israel untuk mengosongkan wilayah Gaza,” kata Abdelrahman.

Jika keinginan Israel dituruti untuk meninggalkan Gaza, kata Abdelrahman, maka pendudukan Israel terhadap tanah Palestina akan bertambah luas, rakyat Palestina semakin terusir.

“Kita ini bukan memusuhi Yahudi, tetapi kita memerangi negara zionis Israel, kita tidak ada masalah dengan orang-orang Yahudi,” katanya.

Abdelrahman, Pakar Dunia Islam kelahiran Palestina ini, menegaskan, bahwa rakyat Palestina tidak akan meninggalkan Gaza, dan memilih mati syahid terus berjuang melawan zionis Israel.

“Kami semua lahir dan dibesarkan di Palestina, kami tidak akan lari, kami tidak akan meninggalkan Gaza. Kami akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tandas Abdelrahman.

Fahri Hamzah Ungkap Jokowi dan Prabowo Miliki Ikatan Batin yang Kuat

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Isu kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, yang menjadi satu bakal calon presiden (capres) terus menjadi perbincangan jelang kontestasi politik lima tahunan, yakni Pemilu 2024.

Bersamaan dengan itu, asumsi bahwa arah dukungan Jokowi untuk Prabowo terendus semakin kuat, disaat sejumlah capres tengah berebut suara untuk bisa mendapatkan hati dan dukungan dari relawan Jokowi.

Kabar kedekatan dua tokoh itu pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, yang bahkan tak menampik isu tersebut.

“Pak Jokowi dan Prabowo memang memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Saya mau ungkapkan satu hal yah, Anda harus ngerti bahwa hubungan batin antara Prabowo dengan Jokowi itu kuat sekali,” ungkap Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, kedekatan Jokowi dengan Prabowo bukan persoalan baru.

Hal itu bisa ditelusuri sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta 2014 silam yang sebelumnya merupakan Wali Kota Solo.

“Bukan soal baru (kedekatan Jokowi dan Prabowo), ini soal lama sejak dari Solo ke Jakarta. Itu nggak gampang itu, itu dalam sekali itu hubungan antara mereka berdua ini,” beber Fahri.

Maka dari itu, lanjut Fahri, Kabinet Pemerintahan Jokowi harus menggunakan momentum ini untuk bersatu mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Apalagi saat ini, approval rate Jokowi sangat tinggi yakni sekitar 80 persen.

“Makanya kalau menurut saya gunakanlah momentum ini, mumpung Pak Jokowi ini approval ratenya tinggi harusnya kebinetnya ini bersatu. Apalagi sudah 90 persen, Bos. Kalau approval rate sudah 90 persen, ya sudah bersatulah. Bawalah Pak Prabowo ini, tinggal cari wakil,” kata Fahri.

Terkait kabar kedekatan Jokowi dan Prabowo tersebut, ia pun menilai kalau pihak-pihak yang berlawanan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah tidak terlalu kuat. Ditambah, di kalangan akar rumpus juga sudah tidak ada lagi yang menghalangi Prabowo di Pilpres 2024.

“Waktu saya bertemu berdua Pak Prabowo di kantornya (Kemenhan), itu juga saya bilang ‘Mas sebenarnya kalau bicara rakyat sih kayaknya orang sudah sadar juga nggak mungkin lagi lah menghalangi Bapak’,” ucap Calon Legislatif (Caleg) Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Bara I ini seraya juga menduga kalau di tataran elite nasional sudah tidak ada yang menghambat Prabowo.

Fahri Hamzah Minta Presiden Segera Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK agar Tidak Jadi Polemik

, , , , , ,

Partaigelora.id – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 bertanggal 25 Mei 2023, mengubah periode kepemimpinan KPK diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun, menuai perdebatan serius di tengah masyarakat.

Namun menurut pandangan Wakil Ketua DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, Konstitusi dan Undang-Undang (UU) MK menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

“Artinya sejak dibacakan, putusan MK langsung berlaku,” sebut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (16/6/2023), menyoroti pro kontra Putusan MK yang mengundang diskursus hukum dan polemik hingga saat ini.

Pernyataan Fahri ini juga untuk menjawab pertanyaan publik soal apakah pimpinan KPK diperpanjang sesuai Putusan MK atau tetap dilakukan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih pimpinan KPK yang baru.

Lebih lanjut Fahri, Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang mendapat nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ini mengatakan, keberlakuan jabatan pimpinan KPK 5 tahun di era pimpinan KPK hari ini, dimention di dalam pertimbangan putusan 112/PUU-XX/2022.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pertimbangan Paragraf [3.17] halaman 117 yang berbunyi, “mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan.”

Jadi, masih menurut Fahri, MK menyegerakan memutus perkara tersebut agar Putusan memberikan kepastian dan kemanfaatan berkeadilan bagi Pemohon khususnya dan keseluruhan Pimpinan KPK yang sedang menjabat hari ini.

Artinya, pimpinan KPK dibawah Firli Bahuri yang akan berakhir pada Desember 2023, diperpanjang masa jabatannya selama 1 tahun ke depan menjadi Desember 2024

“Jika ada yang memandang hakim MK diaggap keliru karena mengintervensi wilayah pembuat UU, tidak juga. Karena penyelarasan itu juga dalam rangka konstitusionalisme kamar kekuasaan eksekutif. Kecuali KPK berada di wilayah judikatif atau legislatif,” ujarnya.

Fahri kembali menekankan bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat dan putusan MK derajatnya setara dengan UU. Hakim yang memutuskan perkara ini menurut dia, sangat memahami substansi dan duduk perkara yang diputuskannya Ius curia novit dan putusan hakim harus dianggap benar Res Judicata Pro Veritate Habetur.

“Selain itu, Jubir MK juga sudah menyatakan bahwa keberlakuan putusan jabatan 5 tahun pimpinan KPK mulai berlaku di era pimpinan KPK sekarang. Atas dasar putusan itu pula Menko Polhukam juga sudah menyatakan bahwa pemerintah akan patuh pada putusan MK sehingga tidak membentuk Pansel,” katanya.

Dengan diperpanjangnya jabatan pimpinan KPK yang sekarang, kata calon legislatif (Caleg) Partai Gelora Indonesia dari Dapil I Nusa Tenggata Barat (NTB) tersebut, maka tahun depan akan terjadi integrasi perencanaan kebijakan pemberantasan korupsi antara KPK dengan presiden yang baru.

“Hal ini tentu lebih ideal dalam membangun orkestra pemberantasan korupsi yang baik pasca terpilihnya presiden baru,” demikian pungkas Fahri Hamzah. 

Fahri Hamzah Puji Langkah Presiden Jokowi Upayakan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Elite

, , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memuji langkah Presiden Joko Wdodo (Jokowi) dalam melakukan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite saat ini.

“Jika elite bersatu dalam situasi krisis saat ini, maka akan banyak manfaatnya. Tapi sebenarnya upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite itu, sudah dilakukan Pak Jokowi sebelum adanya Covid-19,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Minggu (9/4/2023).

Menurut Fahri, upaya melakukan rekonsiliasi sudah dilakukan Jokowi ketika merevisi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada 2019 lalu, yang kemudian menjadi UU No.13 Tahun 2019.

“Waktu kita merevisi Undang-undang MD3, terakhir itu 2019. Presiden meminta supaya semua partai dapat kursi pimpinan DPR /MPR, dan benar itu akhirnya terjadi,” ujar Fahri.

Sebab, jika mengacu pada UU MD3 yang lama, maka tidak semua partai mendapatkan kursi pimpinan DPR/MPR, tapi hanya partai yang masuk 5 besar saja, yang mendapatkan.

Namun setelah direvisi, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, akhirnya semua partai mendapatkan kursi Pimpinan MPR, termasuk PKS dan Partai Demokrat yang menjadi oposisi yang seharusnya tidak dapat.

“Terakhir itu, Presiden bilang kita mau masuk rekonsilisiasi, semua partai kasih pimpinan, dan dapat semua. PKS dapat, ada Hidayat Nur Wahid, Demokrat dapat ada Syarief Hasan, bahkan Arsul Sani dari PPP saja dapat, tentu juga ada DPD di situ,” katanya.

Artinya, Presiden Jokowi sudah melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi elite sebelum ada Covid-19, dimana ketika itu dunia dalam keadaan biasa-biasa dan tenang-tenang saja.

“Dan ketika kita diundang Pak Jokowi, waktu itu belum deklarasikan Partai Gelora. Pesan kita ke Pak Jokowi, teruskan rekonsiliasi yang sudah bapak rintis di UU MD3. Kemudian dalam pidatonya, Pak Jokowi ngomongnya selalu rekonsiliasi,” katanya.

Sehingga Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang merupakan rivalnya di Pilpres 2019, akhirnya ditarik masuk ke kabinet, menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif.

“Jadi Jadi sebenarnya rekonsiliasi yang dirancang Pak Jokowi sebelum krisis, itu satu inisiatif yang tepat, setelag terjadi pembelahan dua kali yang keras. Tapi sayang, tiba-tiba awal 2020, Covid-19 datang,” katanya.

Terlepas adanya Covid-19, kata Fahri, sebenarnya banyak keputusan elite yang sangat yang sangat diuntungkan dengan adanya rekonslidasi dan konsolidasi elite, meskipun hal itu ditolak oposisi dan sebagian masyarakat, namun dalam negara demokrasi, itu hal biasa.

Apalagi akibat Covid-19 saat ini, banyak pemimpin dunia yang jatuh, karena tidak kuat menanggung dampak krisis kesehatan, krisis kesejahteraan, krisis ekonomi dan krisis politik yang melanda seluruh dunia.

“Nah sekarang ini Covid-19 sudah selesai, tetapi kan krisis politik dunia masih ada. Ada Perang Rusia-Ukraina, ada ada kemungkinan perang di Taiwan dan lain-lain. Kemungkinannya cukup besar, tetapi lagi-lagi sedikit banyak jika elite-nya bersatu dalam krisis, rekonsiliasi itu banyak manfaatnya,” jelas Fahri.

Karena itu, Fahri menegaskan, bahwa rekonsiliasi itu seharusnya dipandang bukan sebagai insiden, tetapi harus dianggap sebuah monumen yang harus dilembagakan. Sebab, persatuan elite itu bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Kita tadinya menginginkan agar rekonsiliasi dilanjutkan sampai pada pembenahan sistem pemilu dan politik secara masif. Tetapi, sayangnya tidak berani dituntaskan, misalnya soal Presidential Treshold 0 persen,” katanya.

Fahri berharap agar usia pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 1 tahun 7 bulan lagi, tidak ada persaingan di dalam kabinet yang bisa merusak fokus dan konsentrasi kerja dari pemerintah, gara-gara sibuk memikirkan pencalonan di Pilpres 2024.

Padahal pemerintahanya masih dibutuhkan oleh rakyat, karena krisis global belum selesai dan perang Rusia-Ukraina itu, telah merusak merusak supply chain global (rantai pasokan global), sehingga banyak produk yang datang ke Indonesia harganya menjadi mahal.

“Hari ini Taiwan mau diserang oleh China dan Laut Cina Selatan itu ada perbatasan kita, itu terancam. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi meminta adanya koalisi besar itu, sebagai sebagai konsolidasi terhadap kabinet menurut, saya harus dihormati dan harus dipuji, karena kekuasaan kabinetnya masih berlangsung,” jelasnya.

Harusnya para menteri yang berada di kabinet, tidak boleh punya calon sendiri-sendiri, karena nanti yang bekerja untuk pemerintah tidak ada, sementara mereka masih bagian dari pemerintah.

“Kalau oposisi mau menyerang, silahkan saja. Tetapi inisiatif Pak Jokowi mengkosolidasi sisa kekuasaan sampai berakhir, itu top dan harus dipuji. Nanti, efek nya hanya satu kandidat, misalkan Prabowo terserah. Yang penting konsolidasinya top,” tegas Fahri.

Sebab, menurutnya, para menteri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIB) seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Prabowo Subianto jika memiliki calon sendiri seperti Partai Nasdem, tentu tidak akan lagi yang bekerja untuk pemerintahan Jokowi.

“Airlangga itu menterinya Pak Jokowi, Zulkifli Hasan menterinya Pak Jokowi, Prabowo menterinya Pak Jokowi, Mardiono timnya Jokowi dan Muhaimin ada beberapa menterinya disitu. Kalau Nasdem kita bahas ulang saja. Kalau semua sudah punya calon sendiri, terus yang kerja buat pemerintah Jokowi, itu siapa?” pungkasnya.

Anis Matta: Solusi Penyelesaian Krisis Ekonomi Saat ini Hanya Bisa Dipecahkan Secara Militer

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, solusi penyelesaian krisis ekonomi global saat ini, hanya bisa dipecahkan secara militer, tidak bisa dipecahkan secara ekonomi. Itu artinya, kemungkinan terjadinya Perang Dunia (PD) III dalam waktu dekat semakin terbuka lebar.

“Tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau terjadi, saya tidak bisa membayangkan, bagaimana dampaknya. Kita sudah lihat dampak ekonominya, terutama korban jiwa manusia akibat Perang Dunia I dan II, dampaknya sangat mengerikan sekali,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ” Dunia dalam Ancamann Krisis Ekonomi Global, Bagaimana Negara Dapat Bertahan? yang digelar secara daring Rabu (22/6/2022) sore.

Karena itu, Anis Matta sependapat dengan peringatan yang disampaikan Henry Alfred Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan di Forum Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) pada 22-26 Mei 2022 lalu di Davos, Jenewa, Swiss.

Mengutip kata Henry Kissinger, kata Anis Matta, sebaiknya Ukraina segera berdamai dengan Rusia. Ukraina juga harus bersedia membiarkan beberapa wilayahnya menjadi milik Rusia. Sebab, kalau perdamaian ini tidak dilakukan dua bulan kedepan, maka perang ini tidak akan terkontrol.

Menurut Anis Matta, situasi global sekarang dalam situasi yang sangat berbahaya, karena AS dan sekutunya menggunakan betul isu perang Rusia-Ukraina sebagai penyebab krisis ekonomi dan tingginya inflasi global. Padahal krisis ekonomi ini, sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 2008 lalu, hanya saja ledakannya baru terjadi sekarang.

“Jadi perang Rusia-Ukraina hanya menjadi trigger saja, karena persoalan geopolitik ini, akhirnya menjadi instrumen perang. Isu perang Rusia-Ukraina digunakan betul, ditafsirkan sebagai penyebab krisis ekonomi global, terutma inflasinya,” ungkap Anis Matta.

Akibatnya, penanganan pandemi Covid-19 secara global menjadi terdisrupsi, karena AS dan sekutunya, terutama Inggris telah merelokasi anggaran Covid-19-nya untuk membantu persenjataan dan pengungsi Ukraina.

“Jadi tampaknya kita sudah memasuki satu fase dari situasi perang yang tadinya lokal, domestik Perang Rusia-Ukraina. Dan ini tidak mustahil menjadi perang besar,” katanya.

“Apa lagi Panglima Militer Inggris (Jenderal Patrick Sanders, red) yang baru diangkat beberapa waktu lalu, di pidato pertamanya justru mengingatkan kemungkinan terjadinya Perang Dunia III dan Inggris harus bersiap berhadapan dengan Rusia secara langsung dalam perang terbuka di daratan,” lanjutnya.

Anis Matta menilai peringatan keras yang disampaikan Henry Kesinger itu, menujukkan bahwa dunia sekarang sedang memasuki situasi yang sudah tidak terkontrol, sehingga bukan lagi persoalan perdamaian antara Rusia dan Ukraina saja.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penyelesaian krisis ekonomi ekonomi global tidak bisa dipecahkan lagi secara ekonomi, melainkan secara militer.

“Pandemi ini meledakkan itu semua. Secara defacto, lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB, Bank Dunia dan IMF menjadi lumpuh. Sama sekali tidak berguna, karena akan banyak negara yang koleps,” katanya.

Dalam konteks ini, Anis Matta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membaca betul situasi tersebut, dengan tidak hanya mengutip data dari Bank Dunia dan IMF saja yang mengatakan, sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tak menentu dan 40 di antaranya bisa mengalami keambrukan atau ketidak pastian.

“Karena ini krisis berlarut, saya selalu mengulang-ulangi kalimat ini. Kita sebenarnya ingin mengetahui daya tahan Indonesia di tengah krisis berlarut ini. Apalah Indonesia akan masuk daftar negara yang koleps atau tidak? Atau apakah korbannya cuma Menteri Perdagangan (Muhammad Luthfi, red) saja atau ada yang lain,” tegas Anis Matta.

Gotong royong
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun yang menjadi narasumber dalam diskusi ini meminta agar pemerintah dan semua pihak tidak mempercayai prediksi Bank Dunia dan IMF tersebut.

Misbakhun menilai Indonesia tidak akan terlalu terdampak dengan ancaman inflasi tersebut, sehingga potensi terjadinya krisis sosial (social unrest) juga minim.

Bank Dunia dan IMF, lanjutnya, sudah terlalu sering menyebut dunia berada dalam ketidakpastian dan berpindah dari satu krisis ke krisis lainnya, terlebih dalam beberapa tahun terakhir dimana pandemi Covid-19 melanda, serta perang antara Rusia dan Ukraina.

“IMF dan Bank Dunia menyatakan kita dalam dalam situasi krisis. Pernyataan itu bukan yang pertama karena dari dulu selalu begitu,” ujar Misbakhun.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa begitu saja percaya dengan lembaga keuangan internasional itu, karena bukan tidak mungkin ada skenario yang diciptakan untuk menutupi ketidakmampun dua organisasi tersebut dalam menangani tantangan ekonomi.

“Mereka tidak siap menghadapi perubahan geopolitik dan geostrategis global. Ketidaksiapan mereka ini ditutupi dengan pembenaran bahwa mereka tak bisa lagi menjaga hegemoni mereka,” imbuhnya.

Misbakhun justru mencurigai lembaga tersebut, tengah menjalankan agenda tertentu atau bisa dibilang inflasi yang tinggi sudah direncanakan.

Dia pun optimistis inflasi yang tinggi bisa diatasi dengan kekuatan daya tahan penduduk Indonesia yang bercorak nilai-nilai gotong royong.

“Sistem kegotong-royongan, tolong menolong tetangga dan sebagainya, ketika ada tetangganya yang susah makan ditolong. Inilah yang menurut saya menjadi penopang fundamental daya tahan ekonomi Indonesia dari krisis. Saya tidak percaya prediksi IMF dan Bank Dunia, mereka pasti punya agenda,” tandasnya.

Namun, Managing Director Political Economic and Policy Studies Anthony Budiawan tetap meminta agar pemerintah mewaspadai kondisi ekonomi global sekarang, akibat tingginya Inflasi dan potensi terjadinya stagflasi.

“Sekarang sudah terjadi buble ekonomic (gelombung ekonomi), jika tidak diantispasi bisa menjadi buah simalakama bagi Indonesia. Karena mau tidak mau, Indonesia harus mengikuti tindakan global. Kalau global menaikkan suku bunga, maka Indonesia juga harus menaikkan suku bunganya,” kata Anthony.

Seharusnnya, kebijakan ekonomi Indonesia tidak terpengaruh kondisi keuangan global, sehingga bisa memberikan pertumbuhan positif bagi perekonomian.

“Kita harus independen. Kalau kita punya kebijakan, harus kita sterilkan dari pengaruh luar negeri agar memberikan pengaruh positif pada transaksi berjalan, seperti global money, kita isi dengan domestic financing,” katannya.

Sementara itu, President Director Center for Banking Crisis (CBC) Deni Daruri menambahkan, Presiden Jokowi harus berani melakukan tindakan force majeure, berani melakukan nasionalisasi aset-aset asing di Indonesia untuk menyelesaikan ancaman krisis di depan mata.

“Kalau mau ekstrim ya pemerintah harus ambil alih semua komoditas strategis dan harus dimonopoli. Ini persoalannya everage cost, dengan tetapkan force majeur dan itu bisa kok. Nanti setelah kondisi normal, ya dikembalikan ke normal lagi,” kata Deni Daruri.

Deni juga mengaku tak habis pikir mengapa para menteri yang berkecimpung di kebijakan keuangan mengambil langkah keliru. Begitupun sampai sekarang, Deni mengaku belum mengerti solusi pemerintah itu apa?

“Kita ini tak punya ekonom sekelas zaman orde baru dulu. Dan masalah ini pernah terjadi, sekitar tahun 1970-an, ketika itu Presiden Soeharto panggil ekonomi yang ahli di bidangnya, untuk paparkan ide-idenya. Dalam lima tahun berhasil dikendalikan,” paparnya.

Ia berharap Presiden Jokowi segera memanggil ekonom sekelas Widjojo Nitisastro dan lain-lain agar ancaman krisis ekonomi, akibat tingginya inflasi global dan nasional bisa segera diatasi.

“Lebih baik, Presiden Jokowi panggil segera para ekonom yang paham, dan berpengalaman antisipasi krisis seperti tahun 1998 atau 2008 lalu. Melambungnya inflasi ini, karena utamanya cost push inflation, dan harus diselesaikan dengan cepat dan tepat, dan bukan inflasi karena dorongan permintaan atau demand. Kalau salah resep dan obatnya, malah mempecepat krisis,” terang Deni.

Menurut Deni, apabila cara menyelesaian inflasi ini salah akan malah mempercepat krisis terjadi. Percuma saja menyelesaikan inflasi ini melalui pelarangan ekspor, karena sumber masalahnya biaya produksi tinggi.

“Jadi pemerintah harus berinisiatif lebih cepat dan segera mengambil langkah yang tepat juga. Kondisi sekarang sangat fluktuatif bisa berubah ubah setiap waktu,” pungkasnya.

Partai Gelora: Parpol Pro Jokowi Munculkan Kembali Presiden Tiga Periode Dalam Bentuk Baru

, , , , , ,

Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk sisa masa jabatan Periode tahun 2019-2024 pada Rabu (15/6/2022) lalu.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai pelantikan tersebut, sebagai upaya konsolidasi partai politik (parpol) pro Jokowi untuk menghidupkan kembali wacana ‘Presiden 3 Periode’ dalam bentuk baru.

“Indikasi lain, adalah isu periode 3 ternyata belum benar-benar berakhir. Di lapangan terlihat Relawan Projo masih berbagi-bagi kaos Jokowi 3 Periode,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Jumat (17/6/2022).

Publik, menurut MadNur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, juga mempertanyakan untuk apa Presiden Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet di dua tahun akhir masa pemerintahannya, jika bukan untuk melakukan konsolidasi dengan parpol koalisi jelang Pemilu 2024.

Apalagi sehari sebelum digelar pelantikan menteri baru pada Rabu (15/6/2022), sejumlah ketua umum parpol pro pemerintah dikumpulkan Jokowi di Istana Negara untuk makan siang.

“Publik dapat melihat ini ada makna lain yang tampak pada acara tersebut, mulai kehadiran sejumlah tokoh ke Istana pada hari sebelumnya,” katannya.

“Lalu, ketika prosesi makan siang hingga gestur keakraban saat Presiden dan para tokoh politik berjalan menuju ruang pelantikan menteri dan wakil menteri baru,” imbuhnya.

Karena itu, Partai Gelora menilai reshuffle kabinet yang baru memiliki orientasi untuk konsolidasi politik menjelang Pemilu 2024.

Sehingga kapasitas menteri pengganti pun tidak dilihat Jokowi, karena hanya sekedar untuk mengakomodasi kepentingan partai koalisi saja yang belum mendapatkan jabatan di kabinet.

“Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kecewa, karena menteri-menteri pengganti kapasitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan,” ujar MadNur.

Dengan resminya PAN mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju, maka tinggal PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Sementara koalisi pro pemerintah menjadi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP.

“Jadi jika melihat angka perhitungan suara untuk kursi DPR pada Pemilu 2019, maka koalisi PKS dan Demokrat hanya mencapai angka kurang dari 18 persen, sehingga tidak bisa mencalonkan presiden,” katanya.

MadNur memprediksi nantinya hanya ada dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakll presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Dua capres tersebut, berasal dari koalisi PDIP dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Partai Golkar, PAN dan PPP.

“Tapi jika tokoh-tokoh partai yang hadir di acara reshuffle kabinet kemarin, bersatu menjadi satu koalisi, maka tentunya hanya akan memunculkan 1 calon presiden. Sehingga tidak perlu lagi pemungutan suara,” tegasnya.

Hal ini merupakan dampak dari pemberlakuan Presidential Treshold (PT) 20 persen yang ditentang oleh banyak tokoh, termasuk oleh Partai Gelora.

Sebab, PT 20 persen menyebabkan banyak suara masyarakat yang tidak tersalurkan dan membuat demokrasi menjadi tersumbat.

“Kita berharap Nasdem konsisten mengusung Anies Baswedan, sehingga membuka kemungkinan ada 3 pasangan calon presiden di pemilu 2024 yang akan datang,” ujarnya.

Namun terlepas dari hal itu, publik kata MadNur, meminta parpol koalisi pro pemerintah untuk mengesampingkan terlebih dulu persoalan politik pemilu 2024, dan fokus penyelesaian permasalahan rakyat.

“Walaupun publik tidak yakin dengan komposisi kabinet saat ini, tapi pemerintah diharapkan fokus menyelesaikan permasalahan rakyat dengan memberikan solusi kongkrit dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat terutama persoalan ekonomi,” tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi di Istana Negara pada Rabu (15/6/2022).

Presiden juga melantik Marsekal (Purn) TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Djalil.

Selain itu, Presiden tiga wakil menteri, yakni Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, serta Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X