Tag: #Kemerdekaan Palestina

Indonesia Bisa Jadi Kekuatan Baru Dorong Kemerdekaan Palestina

, , , , ,

Partaigelora.id – Mantan Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik 2010-2016 mengatakan, Indonesia saat ini bisa mengambil peran lebih sebagai kekuatan baru untuk mendorong kemerdekaan Palestina sebagai negara merdeka, di tengah melemahnya kekuatan kawasan timur tengah.

Yakni dengan mendorong proses konsolidasi dan rekonsilasi dua kekuatan politik utama di Palestina, yakni Fatah dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)-nya di Tepi Barat dan Hamas di Gaza.

“Kalau kita ingin mempercepat kemerdekaan Palestina, maka kita harus mendorong rekonsilasi dan konsolidasi kekuatan politik di Palestina untuk bersatu. Nah Indonesia mampu mengambil posisi itu,” kata Mahfuz dalam diskusi ‘Akankah Palestina Segera Merdeka’ yang diselenggarakan Al Quds Volunteer Indonesia, Senin (17/5/2021) malam.

Menurut dia, kekuatan kawasan yang selama ini didominasi Liga Arab, kemudian juga Iran dan Turki sedang melemah, sehingga perhatian dan dukungan terhadap Palestina berkurang, termasuk soal pendanaan.

Beberapa negara-negara yang tergabung di Liga Arab banyak terlibat konflik politik dan perang di kawasan. Sedangkan Iran masih dianggap musuh oleh sebagian negara arab karena paham Syiahnya, sementara Turki menghadapi tekanan politik dan ekonomi di dalam negerinya.

“Jadi Indonesia bisa mengambil peran lebih besar, basis politik kita jelas ada di konstitusi. Dari Presiden Soekarno hingga pemerintahan Jokowi (Joko Widodo), sikapnya jelas. Dukungan masyarakat juga sangat luas. Saat kekuatan di kawasan timur tengah melemah, peran Indonesia bisa semakin penting,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini berharap pemerintahan Jokowi wujudkan kemauan politik untuk mengambil peran lebih besar dalam mendorong kemerdekaan Palestina, meskipun jalannya tidak mudah.

“Indonesia bisa menjadi kekuatan baru yang bisa menyatukan politik pemerintahan di Palestina dan masyarakatnya. Kita sudah punya pengalaman kemerdekaan. Indonesia juga bisa menggalang dukungan 138 negara yg sudah mengakui negara Palestina melalui jalur diplomasi internasional,” ujarnya.

Persoalan mendasar saat ini di Palestina memang masih terjadi pembelahan. Tidak hanya soal wilayahnya yang terbelah antara Tepi Barat dan Gaza, tetapi juga menyangkut soal pemerintahan otoritas palestina yg terbelah.

Dua kekuatan politik di Palestina antara PLO (Fatah) dan Hamas diharapkan bisa bersatu kembali untuk membentuk pemerintahan Palestina merdeka yg kokoh.

“Palestina harus mampu melewati itu. Itu prasyarat dasar menuju kemerdekaan yg berdaulat,” ujarnya.

“Sekali lagi Indonesia bisa mengambil peran lebih besar di tengah melemahnya kekuatan kawasan timur tengah. Yaitu mendorong rekonsiliasi dan konsolidasi politik nasional di Palestina, lalu menggalang dukungan 138 negara yg sudah mengakui negara Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh negara Palestina.” tutup Mahfuz.

Miliki Hubungan Historis, Anis Matta: Kemerdekaan Palestina Adalah Misi Konstitusi Kita

, , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Palestina merupakan salah satu negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Indonesia.

Karena itu, memerdekakan bangsa Palestina dari penjajahan zionis Israel merupakan kewajiban moral sekaligus amanah konstitusi bagi bangsa Indonesia yang sejak awal telah memiliki hubungan historis diantara kedua negara.

“Palestina adalah salah satu negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena itu, semangat mereka ada di setiap nafas kita. Kita punya kewajiban moral, historis dan kemanusiaan untuk menghentikan penindasan atas Palestina,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (16/5/2021).

Menurut Anis, sejak awal para pendiri bangsa (foundung fathers) memiliki satu misi suci yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada seluruh bangsa di dunia, serta melenyapkan segala bentuk penjajahan dari seluruh muka bumi.

“Oleh karena itu, rasa senasib dan sepenangungan yang dialami oleh rakyat Palestina mengalir deras kepada bangsa Indonesia. Itu sebabnya, memerdekakan Palestina adalah misi konstitusi kita yang sangat suci,” tegas Anis Matta.

Bahkan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung yang digagas oleh Soekarno (Bung Karno), Presiden RI pertama yang juga Proklamator, menurutnya, juga bertujuan untuk memerdekakan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika dari penjajahan, diantaranya mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.

“Jadi Bung Karno membuat Konferensi Asia Afrika itu untuk mendorong kemerdekaan negara-negara di Asia-Afrika. Semua negara sudah merdeka, yang paling akhir itu Afrika Selatan. Dan satu yang terakhir, adalah Palestina. Ini adalah misi terakhir yang harus kita tuntaskan dalam misi konstitusi kita,” tandasnya.

Anis Matta lantas menjelaskan, sejarah awal mula penguasaan lahan atau tanah Palestina oleh zionis Israel yang telah direncanakan kaum Yahudi sejak 100an tahun lalu, melalui organisasi zionis yang didirikan Theodor Herzl pada tahun 1882. 

Herzl ini secara khusus disebut namanya dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel dan secara resmi diberi sebutan sebagai ‘bapa rohani Negara Yahudi’ (the spiritual father of the Jewish State).

“Mulanya zionis punya empat pilihan negara untuk menampung kaum Yahudi, yakni Palestina, Argentina, Uganda dan Mozambik. Tapi kemudian memilih Palestina, karena justifikasi keagamaan akan memudahkan mobilisasi global kaum Yahudi untuk bermigrasi ke Palestina,” katanya.

Pendirian negara Israel untuk kaum Yahudi di tanah Palestina ini mendapatkan dukungan dari PM Inggris Arthur Balfour saat berkecamuknya Perang Dunia I dan bertepatan dengan terjadinya peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh penguasa Jerman Adolf Hitler.

“Arthur Balfour memberikan dukungan penuh Inggris terhadap misi zionis membentuk negara Israel di Palestina melalui surat ke Rothschild (Patriark Mayer Amschel Rothschild, bankir nomor satu di benua Eropa abad ke-18) saat berkecamuknya Perang Dunia I,” jelasnya.

Rothschild yakin pasukan sekutu yang didalamnya ada Inggris dan Prancis dapat mengalahkan Ottoman Imperium (Kesultanan Utsmaniyah, Turki)  dan membuat perjanjian membagi kekuasaan Ottoman, termasuk wilayah Palestina.

Perjanjian itu dikenal dengan Perjanjian Sykes Picot. Dalam perjanjian itu, Yerussalam akan dikelola sebagai brown area yang akan dikelola internasional, namun akhirnya diambil oleh Inggris pada tahun 1920.

“Dalam ruang pergerseran geopolitik inilah pengambil-alihan Palestina berlangsung. Dukungan Inggris melalui Deklarasi Balfour dan Perjanjian Sykes Picot, serta kemenangan Inggris dan Prancis dalam Perang Dunia I mempercepat ekspansi teritorial dan demografis kaum zionis untuk membentuk negara Israel semakin cepat,” katanya.

Akibatnya, jumlah kaum Yahudi yang tadinya pada 1882 hanya 3 persen dari 460 ribu penduduk Palestina, dalam kurun waktu 70 tahun menjadi 31,5 persen dari 2.065.000 penduduk di tanah Palestina pada 1948.

“Jadi zionis terencana secara masif untuk melakukan migrasi ke tanah Palestina sebelum negara Israel berdiri pada 1948. Berakibat konflik penguasaan lahan, yang tidak disadari oleh bangsa Palestina dan berujung pada penjajahan,” ujar Anis Matta.

Sayangnya,  PBB juga tidak berpihak kepada bangsa Palestina, justru mendukung Israel melalui Resolusi No.181 Tahun 1947, yang membagi  tanah Palestina menjadi tiga zona, yakni untuk pemerintahan Israel, Palestina dan zona bersama yang dinamakan Al-Quds atau Yerussalem. Namun, akhirnya Al Quds juga dicaplok oleh Israel.

“Singkatnya bila hutang budi, karena tragedi holocaust yang menimpa Yahudi menjadi dasar negara-negara barat mendukung berdirinya negara Israel. Mengapa Palestina yang harus membayarnya? ” tanya Anis Matta.

Lalu, logika apakah yang bisa membenarkan langkah zionis Israel, yang sebelumnya mendapatkan perlakuan Holocaust di Eropa, justru menjadi pelaku pembataian kaum Muslimin di Palestina, tanya Anis Matta lanjut.

“Jadi logika apa yang apa yang membenarkan kaum Yahudi yang menjadi korban pembantaian di Eropa sekonyong-konyong datang ke Palestina dan berbalik menjadi pelaku pembantaian kaum Muslim Palestina?”

Penderitaan rakyat Palestina, lanjut Anis Matta, semakin menjadi-jadi saat mantan Presiden Amerika Serikat (AS) mengakui Yerussalem sebagai ibukota Israel pada 6 Desember 2017 lalu. 

“Pengakuan Trump (Donald Trump) terhadap Al Quds, Yerussalem sebagai ibukota Israel menyempurnakan skenario satu abad zionis. Ini sesuai mimpi Bapak Israel, Theodor Herzl. ‘tidaklah sempurna tanpa Al Quds’, Yerussalem,” pungkas Anis Matta.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X