KPU Berikan Bimtek Secara Khusus kepada Partai Gelora Terkait Perbaikan Dokumen Persyaratan Parpol

, , , , ,

Partaigelora.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan bimbingan teknis (bimtek) secara khusus kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam rangka perbaikan dokumen persyaratan partai politik (parpol), Sabtu (17/9/2022) sore.

KPU sendiri mempersilahkan bagi parpol yang hasil verifikasi administrasinya belum memenuhi syarat (BMS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) untuk melakukan perbaikan mulai 15-28 September 2022.

Dalam kesempatan ini, Komisioner KPU RI Idham Holik, yang juga Ketua Divisi Teknis KPU RI memberikan Bimtek secara langsung kepada LO dan Admin Sipol Partai Gelora dari 34 DPW se-Indonesia.

Bimtek yang digelar secara daring ini juga dihadiri para ketua, sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Ketua Pojka Verpol Daerah.

Dalam Bimtek ini, KPU juga menugaskan dua tim teknis mereka, yakni Yulie Fitria Setianti dan Firdaus Pandu Aji untuk memberikan penjelasan secara teknis seputar pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sesuai dengan PKPU No.4 Tahun 2022.

Lalu, berdasarkan Keputusan KPU No.259 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi parpol calon peserta Pemilu, serta Keputusan KPU No.346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU No. 259 Tahun 2022.

“KPU telah menyampaikan ke kita, bahwa ada hal menarik, dimana kunci keberhasilan agar status BMS dan TMS tidak banyak, adalah keaktifan LO-nya. LO ini nongkrongnya, ngopinya, dan mungkin tidurnya harus di KPU-KPU, sehingga mengetahui persoalan-persoalan yang muncul,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

Menurut Mahfuz, ketika menemukan ada persoalan dalam proses verifikasi administrasi di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maka LO bisa langsung melakukan komunikasi dengan admin di struktur DPW atau DPD untuk segera menginput data perbaikan di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

“Komunikasi ini yang akan kita lakukan, ngantornya di KPU-KPU dan bisa langsung berkomunikasi dengan struktur, sehingga nanti masalah-masalah yang ada bisa kita selesaikan. Ini penting untuk tahapan perbaikan, karena sudah nggak ada lagi perbaikan kedua begitu tanggal 28 September,” katanya.

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU saat ini sesuai dengan pasal 173 ayat 2 dan pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sehingga ketika proses input di Sipol KPU, dibutuhkan kecermatan dalam menginput data dan dokumen yang diperlukan.

“Karena yang namanya verifikasi itu adalah menguji keabsahan dokumen. Berbekal pengalaman kemarin, KPU menyampaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen dengan keterangan yang sangat rinci dalam pelaksanaan perbaikan dokumen maupun menindaklanjuti apa ang tertera dalam hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2022 lalu,” kata Idham.

Ketua Divisi Teknis KPU RI ini mengingatkan kembali, kepada seluruh pimpinan parpol untuk segera melengkapi dokumen secara lengkap dalam masa perbaikan dari 15-28 September 2022.

“KPU juga memberikan kesempatan kepada Narahubung atau LO untuk berkonfirmasi mengenai pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual, kita menggunakan berbagai metode. Ketika pemegang kartu tidak bisa dihadirkan, maka parpol diberi kesempatan untuk menghubungi verfikator. Kita juga akan gunakan teknologi komunikasi untuk pemanggilan video untuk pelaksanaan verifikasi,” katanya.

Idham yakin Partai Gelora sudah siap menempatkan LO-nya di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dalam rangka proses perbaikan dokumen persyaratan parpol.

“Saya yakin, berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa Partai Gelora telah menempatkan LO-nya di 514 kabupaten/kota untuk berkomunikasi dengan tim verifikator KPU untuk pelaksanaan perbaikan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual,” ungkapnya.

“Pada prinsipya, KPU memberikan ruang atau memberikan kesempatan kepada partai politik, termasuk Partai Gelora untuk menyampaikan pertanyaan terhadap apa yang belum dimengerti untuk didalami. Dipersilahkan menghubungi KPU Pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota,” pungkas Idham.

Seperti diketahui, KPU telah mengumumkan hasil verifikasi administrasi terhadap 24 parpol yang memiliki dokumen lengkap pada Rabu (14/9/2022).

Dari 24 parpol tersebut, hanya PKB yang telah memenuhi syarat (MS) syarat verifikasi administrasi. Sementara 23 parpol lainnya masuk kategori belum memenuhi syarat (BMS) dan tidak memenuhi syarat (TMS).

KPU memberikan kesempatan bagi parpol dengan kategori BMS dan TMS untuk melakukan perbaikan dokumen parpol dari 15-28 September 2022.

Selanjutnya, verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen yang diserahkan mulai 29 September sampai 12 Oktober 2022. Kemudian pengumuman verifikasi administrasi perbaikan pada 14 Oktober 2022.

Anis Matta: Berkas Verifikasi Partai Gelora Sudah Lengkap 100 Persen, Tinggal Diserahkan ke KPU

, , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa berkas verifikasi partai politik (parpol) Partai Gelora sudah lengkap 100 persen dan tinggal diserahkan ke KPU RI untuk proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024.

Sebanyak 34 provinsi/Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) telah menyerahkan berkasnya kepada Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk Verifikasi Parpol.

“Alhamdulillah hari ini sudah lengkap 34 Provinsi yang menyerahkan berkas verpol ke DPN. Satu tahapan kita untuk kemenangan 2024 sudah kita tapaki bersama,” kata Anis Matta dalam arahannya saat Serah Terima Berkas Verifikasi Partai Politik di Pomelotel Jakarta, Selasa (14/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, DPW Partai Gelora Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), Papua dan Papua Barat menjadi DPW terakhir yang menyerahkan bekas verifikasi parpol. Sebelumnya, sudah ada 30 DPW yang menyerahkan berkasnya terlebih dulu sejak 19 Mei 2022 lalu.

“Kita telah menyelesaikan pekerjaan inti kita sebagai partai politik. Dan sebagai calon peserta Pemilu 2024, kita sudah menyelesaikan atau sudah menjawab tantangan kedua,” katanya.

Selanjutnya, untuk menjawab tantangan ketiga, yakni memenangi Pemilu 2024, Partai Gelora akan segera menyiapkan bakal calon legislatif (bacaleg), dan konsolidasi secara masif hingga ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Bismillah, meski tertatih, Allah SWT terus memberikan jalan keluar dalam seluruh aktivitas kita. Insya Allah kita memenangi Pemilu 2024,” ujarnya.

Anis Matta mengungkapkan, bahwa capaian yang telah diraih Partai Gelora hingga saat ini bagian dari mimpi besar atau rencana besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia.

Mimpi besar itu, telah disusun dalam sebuah roap map atau peta jalan, meski didukung dengan sumber daya terbatas.

Kendati begitu, seluruh tahapan-tahapan saat ini dapat dipastikan sedang menuju rencana besar atau ke arah tersebut.

“Setiap mimpi besar dengan resource yang terbatas, pastikan dua syarat terpenuhi. Pertama tabah dan kedua fokus,” pesan Anis Matta.

Ketabahan itu, kata Anis Matta, akan mendatangkan sebuah kesabaraan dan ketekunan. Sehingga bisa fokus pada kekuatan luar biasa yang ada di dalam dirinya, yakni fokus kepada satu tujuan atau target.

“Kita siap menjadi partai politik pertama yang akan mendaftar ke KPU, begitu pendaftaran dibuka pada 1-7 Agustus nanti. Sebelum mendaftar, kita akan selesaikan pengisian SIPOL-nya,” tegas Anis Matta.

Anis Matta mengatakan, berkas verifikasi parpol Partai Gelora yang akan diserahkan ke KPU, sudah melebihi target yang ditetapkan KPU sebagai persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2024.

Yakni sebanyak 100 persen DPW/provinsi, 87 persen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau kabupaten/kota dan 61 persen Dewan Pimpinan Cabang (DPC)/kecamatan.

“Jadi DPW kita 100 persen, jumlah DPD 445 (87 persen) dari 514 kabupaten/kota, dan jumlah DPC 4.395 (61 persen) dari 7.230 kecamatan. KPU hanya mensyaratkan 75 persen DPD dan 50 persen DPC. Artinya, kita sudah melebih target yang ditetapkan KPU,” ungkap Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora saat ini tidak ingin terseret dalam polemik pembentukan koalisi baru seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang digagas Partai Golkar, PPP dan PAN.

Menurut dia, koalisi tersebut masih bersifat dinamis dan bisa jadi bubar di tengah jalan, karena tidak bisa menjawab tantangan-tangan krisis saat ini.

“Koalisi itu, sifatnya masih sangat dinamis dan belum bisa menjawab tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa saat ini. Akibat krisis misalnya, itu inflasi dan kenaikan harga-harga yang naik cepat, tidak bisa mereka jawab. Jadi koalisi ini (KIB, red) belum menjawab tantangan krisis,” tegasnya.

Serah terima berkas verifikasi partai politik ini, selain dihadiri empat ketua DPW, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, para pimpinan bidang DPN Partai Gelora, serta Ketua Pokja DPN untuk Verifikasi Parpol Achmad Chudori.

Dapat Tambahan Berkas dari 5 DPW di Pulau Sumatera, Anis Matta: Kita Segera Lakukan Pendalaman Teritori di 900 Ribu-an TPS

, , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora. id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) semakin optimis menyambut Pemilu 2024, setelah menerima tambahan 5 berkas verifikasi partai politik (parpol) dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Sumatera, dari sebelumnya 25 DPW menjadi 30 DPW.

Sehingga Partai Gelora tinggal menunggu 4 DPW lagi untuk menggenapkan 34 DPW/Provinsi yang akan menyerahkan berkas verifikasi parpolnya ke Pokja Verpol DPN untuk Keperluan Pendaftaraan ke KPU pada Selasa (14/6/2022) mendatang.

Adapun 5 DPW dari pulau Sumatera yang menyerahkan berkas verifikasi parpol pada Selasa (7/6/2022) adalah DPW Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Sementara 4 DPW yang akan menyerahkan berkas pada Selasa (14/6/2022) mendatang adalah DPW Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

“Alhamdullilah seluruh wilayah di Sumatera sudah menyelesaikan dengan tambahan 5 DPW ini. Lima DPW Ini dapil besar, tidak hanya jumlah kursinya yang besar, tapi juga mewakili 10 dapil,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam arahannya, Selasa (7/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora sengaja ingin menuntaskan berkas verfikasi parpol lebih awal, sehingga data-data tersebut bisa segera diinput ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU, sebelum pendaftaran peserta Pemilu 2024 secara resmi dibuka pada awal Agustus 2022 mendatang.

“Artinya, kita semuanya sudah menyelesaikan pekerjaan ini jauh-jauh hari sebelum waktu pendaftaran secara resmi dimulai. Insya Allah kita sukses melalui tantangan kedua ini dan lolos menjadi Peserta Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, Partai Gelora akan fokus menghadapi tantangan ketiga, yakni memenangkan Pemilu Legislatif pada 14 Pebruari 2024. Sebab, Partai Gelora punya mimpi besar ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia.

“Kenapa partai ini, diberi nama Gelora? Sebab, gelombang itu maksudnya adalah energi, yaitu bagaimana kita bisa menjadi energi perubahan yang besar di Indonesia, bisa membawa Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia,” jelasnya.

Penyelesaian berkas verfikasi parpol sejak awal, adalah bagian dari peta jalan (road map) yang sudah disusun untuk pemenangan Pemilu 2024 dan Arah Baru Indonesia menuju 5 besar dunia.

“Ini pekerjaan besar, kita harus menavigasi kapal besar di tengah ombak yang besar dan kompleks saat ini. Kita butuh kemampuan bekerja secara detail.” katanya.

Karena itu, Anis Matta sekali lagi mengingatkan agar para pengurus dan kader Partai Gelora se-Indonesia agar tidak hanya ramai di Twitter atau di sosial medianya saja, tetapi harus menang atau ramai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pencoblosan pada 14 Pebruari 2024.

“Kita akan melakukan pendalaman teritori, kita tidak hanya ingin menang di Twitter, tapi juga yang lebih penting menang di TPS. Nah, sekarang kita mulai masuk TPS per TPS dari sekitar 900-an ribu TPS,” tegasnya.

Selain itu, Partai Gelora juga akan menggencarkan operasi media atau kerja-kerja media lebih intensif lagi untuk terus meningkatkan elektabilitas menjelang Pemilu 2024 mendatang.

“Jadi kemenangan Partai Gelora pada Pemilu 2024, bukan hanya penting bagi Partai Gelora saja. Tapi juga penting bagi Indonesia dan penting bagi dunia,” tandas Anis Matta.

Indonesia, lanjutnya, harus menjadi satu negara yang berpotensi mengusulkan satu model tatanan dunia baru di tengah perang supremasi antara Amerika Serikat dan Barat melawan Rusia saat ini.

“Pemilu 2024 yang akan datang itu akan menjadi momentum peralihan generasi. Kita akan memasuki siklus perubahan 20-30 tahunan, yang akan menjadi satu pintu sejarah dan sejarah bagi Indonesia,” papar Anis Matta.

Sementara itu, Ketua Pokja Verpol DPN untuk Pendaftaran KPU Achmad Chudori mengatakan, dari 30 DPW atau 88 persen dari 34 DPW sudah menyerahkan berkas verifikasi parpolnya ke DPN.

“Jadi selain 4 DPW lagi yang akan menyerahkan berkas verpol pada 14 Juni, DPW-DPW yang sudah menyerahkan berkas, juga akan menambah lagi berkas-berkas dari DPD-DPD yang belum masuk,” kata Chudori.

Chudori mengungkapkan, dari 30 DPW yang sudah menyerahkan berkas verifikasi parpol terdapat 383 DPD atau kabupaten/kota dari 435 kabupaten/kota di 30 provinsi. Kemudian jumlah kecamatan atau DPC sudah mencapai 3.681 DPC atau 62 persen dari 5.971 kecamatan di 30 DPW.

“Jadi target DPN sebenarnya sudah dipenuhi, dari 80 persen DPD sudah 88 persen, dan 62 persen DPC. Jumlah DPD dan DPC yang akan diikut sertakan akan bertambah sampai tanggal 14 Juni esok. Semua berkas dilengkapi foto dan status alamat kantor DPW, DPD dan DPC,” katanya.

Serah terima berkas verifikasi parpol dari 5 DPW di Sumatera ini, selain dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Pokja verpol DPN Achmad Chudori, juga dihadir Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Ketua Bidang Pengembangan Teroteri (Bangter) I DPN Muhammad Syahfan Badri Sampurno, dan 5 Ketua DPW di Sumatera

Yakni Ketua DPW Partai Gelora Aceh Fuadi, Ketua DPW Sumatera Utara Heriansyah, Ketua DPW Sumatera Barat Muhammad Yasin, Ketua DPW Sumatera Selatan Erza Saladin, dan Ketua DPW Bangka Belitung Muhammad Sulahudin,

Selain itu tampak hadir empat Ketua Bangter DPN, yakni Ketua Bangter II Achmad Zaerofi, Bangter III Achmad Zainudin, Bangter IV Rofi Munawar, Ketua Bappilu Partai Gelora Rico Marbun, Ketua Bidang BHU DPN Raihan Iskandar, dan Ketua Bidang Gahora DPN Partai gelora Kumasalari Kartini.

Didepan Ketua KPU, Anis Matta Minta Penyederhanaan Presedural Penyelenggaraan Pemilu 2024

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap Pemilu 2024 memberi peluang kepada orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini. Sehingga jebakan prosedural demokrasi yang menjadi hambatan selama ini tidak ada lagi.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan serah terima berkas verifikasi partai politik (parpol) 7 DPW kepada DPN Partai Gelora yang dihadiri Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Pomelotel, Jakarta, Jumat (27/5/2022) sore.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari hadir secara khusus untuk memberikan arahan penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada DPW, DPD, DPC dan kader Partai Gelora se-Indonesia.

“Mudah-mudahan pada Pemilu 2024 yang akan datang, kita sudah bisa melakukan satu transformasi, dari apa yang saya sebut sebagai demokrasi prosedural kepada demokrasi kualitatif,” kata Anis Matta.

Dengan transformasi tersebut, maka akan memberikan peluang bagi orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini, bailk di legislatif maupun eksekutif.

“Akal-akal terbaik ini akan menjadi akal kolektif Indonesia, maka kita berharap bahwa bangsa ini akan mendapatkan navigator yang bisa menavigasi bangsa kita di tengah krisis yang kompleks saat ini,” ujarnya.

Anis Matta menilai sejak reformasi bergulir, aturan penyelenggaraan pemilu yang dibuat hanya sekedar uji coba saja. Sehingga tidak heran berbagai prosedural administrasi yang diatur selalu berubah-ubah terus.

Padahal prosedural tersebut, ternyata tidak ada hubungannya langsung dengan dampak atau output yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemilu. Tapi hanya sekedar pemenuhan syarat administrasi saja.

“Setiap prosedur penyelenggaraan pemilu harus mempunyai dampak yang maksimum. Saya merasakan betul, begitu banyak prosedur yang sangat melelahkan, tapi sebenarnya tidak punya hubungan secara langsung dengan output yang kita harapkan dari penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar ada penyederhanaan prosedur penyelenggaraan Pemilu 2024, agar tidak menimbulkan kontradiksi-kontradiksi baru lagi, atau korban jiwa seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

“Pada Pemilu 2019 lalu, setiap kursi DPR itu kira-kira korbannya dua nyawa. Jadi ini bukan output yang kita inginkan dari penyelenggaraan pemilu, karena prosedur yang kita buat tidak tepat dan hanya untuk pemenuhan syarat administrasi saja,” katanya.

Dengan penyederhanaan itu, kata Anis Matta, anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 76 triliun itu bisa dihemat, karena banyak prosedur yang tidak perlu harusnya dihilangkan saja.

“Dalam verifikasi parpol ini misalnya, ongkosnya sangat besar. Padahal selama pandemi ini, sebenarnya kita tidak perlu lagi kantor yang besar untuk kegiatan, kita bisa melalui zoom. Dan kalau itu kita sederhanakan, kita bisa memotong banyak ongkos pemilu,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, bahwa KPU telah membuat berbagai kemudaan aturan pendaftaraan peserta dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan UU No.7 Tahun 2017. ” Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit,” kata Hasyim Asya’ri.

Hasyim mengingatkan, agar semua parpol segera menyiapkan pemenuhan persyaratan pendaftaran peserta Pemilu 2024, seperti yang telah dilakukan Partai Gelora.

“Saya sampaikan bahwa hal-hal yang bersifat pemenuhan syarat segera saja disiapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumennya,” kata Ketua KPU RI.

Hasyim menegaskan, hari pemungutan suara telah disepakati pada 14 Februari 2024. KPU juga telah menetapkan jadwal pendaftaran pada parpol awal Agustus 2024, dan pengumuman peserta Pemilu 2024 pada Desember mendatang.

“Nanti bulan Juni, kami akan mengundang partai politik yang berbadan hukum untuk sosialisasi dengan KPU. Kita juga akan memberikan pelatihan pengisian SIPOL, termasuk pemberian user dan password,” katanya.

Ketua KPU RI mengatakan, pendaftaraan peserta Pemilu 2024 akan dibuka dari tanggal 1-7 Agustus 2022. Karena itu, Ia meminta parpol untuk mendaftar di awal-awal waktu, bukan diakhir saat batas waktu pendaftaran atau deadline.

“Kami sangat menyarankan agar hadir dan mendaftardi KPU di hari-hari awal,. Supaya ketika ada yang kurang, ada kesempatan untuk melengkapinya sampai deadline hari terakhir. Jadi waktunya panjang. Tapi kalau hadir 7 Agustus 2022 jam 9 malam, misalkan, dan pendaftaran ditutup jam 24.00 WIB, maka kalau ada dokumen yang tidak ada atau tidak lengkap, sudah enggak ada kesempatan memasukkan lagi, baik lewat SiPOL maupun hardcopy, karena pendaftarannya sudah ditutup,” tegasnya.

Hasyim meminta setiap parpol agar memperhatikan timeline pendaftaran peserta Pemilu 2024 supaya tidak dinyatakan sebagai TMS (tidak memenuhi syarat), karena kesalahan tidak memperhatikan timeline pendaftaran.

“Ini penting bagi teman-teman partai politik untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sampai menghitung timeline-nya, karena dokumen yang dimasukkan bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi,” pungkas Ketua KPU.

Dalam kesempatan ini, sebanyak 7 DPW Partai Gelora kembali menyerahkan berkas verifikasi parpol untuk keperluan pendaftaran peserta Pemilu 2024 pada gelombang keempat. Ketujuh DPW tersebut, adalah DPW Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hingga saat ini, berarti sudah ada 14 DPW yang sudah menyerahkan berkas verifikasi parpol. 7 DPW sebelumnya, yang sudah menyerahkan adalah DPW Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.

Prosesi serah terima berkas ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Pokja DPN untuk verifikasi parpol Achmad Chudori, serta 7 Ketua DPW Partai Gelora.

Rencanananya, pada Selasa (31/5/2022), ada 5 DPW lagi untuk gelombang kelima yang akan menyerakan berkas verifikasi parpol, yakni DPW Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung dan Maluku Utara.

Berkas Verifikasi Parpol Partai Gelora Sudah 50 Persen, Anis Matta: Menang di TPS, Bukan Cuma di Twitter

, , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Keseriusan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam mempersiapkan persyaratan administrasi verifikasi partai politik (parpol) pendaftaran peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, bukan isapan jempol atau sekedar bualan belaka.

Setelah pekan lalu, ada tiga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang menyerahkan berkas verifikasi parpol kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dalam dua gelombang, pada Selasa (24/5/2022), sebanyak 4 DPW menyerahkan berkas pada gelombang ketiga ini.

Yakni DPW Partai Gelora Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehingga total sudah ada 7 DPW, setelah sebelumnya ada DPW Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sulawesi Barat (Sulbar).

“Nanti hari Jumat (27/5/2022) akan ada 9 DPW lagi. Insya Allah sampai akhir pekan ini, total sudah 16 DPW dari 34 DPW yang menyerahkan berkas atau 50 persen DPW,” kata Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Selasa (24/5/2022) sore.

Sehingga pekerjaan persiapan administrasi verifikasi parpol, kata Anis Matta, akan selesai akhir Mei atau pekan pertama Juni 2022. Begitu pendaftaran peserta Pemilu 2024 dibuka oleh KPU pada bulan Agustus mendatang, Partai Gelora akan menjadi partai yang akan mendaftar.

“Kita semakin yakin, Insya Allah Partai Gelora bukan hanya akan menang di Twitter, tapi juga menang di TPS. Jangan sampai kita ramai di Twitter, tapi sepi di TPS,” ujarnya.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora tentu memiliki sedikit kesulitan dalam pengumpulan berkas verifikasi parpol, akibat suasana pandemi Covid-19 dan berbagai keterbatasan ruang gerak lainnya namun itulah tantangannya.

Karena itu, Anis Matta mengapresiasi kerja keras seluruh DPW, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam pengumpulan berkas verifikasi parpol.

“Saya tahu persis seluruh teman-teman DPW, DPD, DPC tertekan berat dan stress, apalagi minim bantuan finansial dari DPN. Tapi alhamdulillah, semua bisa kita lalui dengan pencapaian besar yang kita lihat hari ini,” katanya.

Anis Matta menegaskan, dalam proses pencalegan di Pemilu 2024, Partai Gelora akan memperkuat tesis ke Indonesiaan dan menghapuskan kendala etnis.

“Kita akan mencalonkan orang Batak sebagai caleg di masyarakat Sunda dan orang Jawa di masyarakat Lombok. Kita obrak-abrik ini, supaya semangat ke-Indonesiaan kita semua ada. Partai Gelora ingin membangun jembatan, bukan tembok,” tegasnya.

Anis Matta menilai, kemenangan Partai Gelora di Pemilu 2024 mendatang, bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia dan dunia secara global yang tengah dilanda krisis yang sangat kompleks.

“Kita datang dengan satu semangat, bahwa krisis itu bukan tantangan, tapi peluang. Krisis ini yang akan menjadikan Indonesia menjadi kekuatan utama dunia. Itu sebabnya, kemenangan kita bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia,” ungkapnya.

Aura dari semangat Partai Gelora ini, lanjut Anis Matta, inshaALLAH akan menyebar ke seluruh Indonesia dan akan menciptakan perubahan besar di masyarakat. Ia yakin Partai Gelora akan menciptakan sejarah baru di dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Keterbatasan sumber daya bukanlah suatu kendala bagi kita untuk mencapai target-target besar yang sudah kita tetapkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi atas kerja keras DPW, DPD dan DPC untuk memenangkan Pemilu 2024,” tandasnya.

Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana mengatakan, DPW Jabar menyerahkan berkas verifikasi parpol melebihi target yang telah ditetapkan DPN Partai Gelora, baik mengenai jumlah DPD, DPC, kader dan masalah keterwakilan perempuan.

“Ini menegaskan, bahwa Jawa Barat siap untuk menang besar. Teman-teman di Jawa Barat telah bekerja keras siang, malam, subuh, pagi hari, semua waktunya dipakai untuk verifikasi parpol,” kata Haris Yuliana.

Sedangkan Ketua DPW DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, DPW DKI Jakarta menyerahkan berkas verfikasi parpol lengkap 100 persen, mulai dari DPD dan DPC. Bahkan ditingkat PAC, Koordinator RW dan RT juga sudah lengkap 100 persen.

“Sebenarnya PAC, Kor-RW dan Kor-RT juga sudah 100 persen. Tapi karena bukan merupakan persyaratan yang diminta KPU, maka cukup ini saja, jadi tidak kita ikut serahkan, sebenarnya sudah 100 persen hingga tingkat Kor-RT” kata Triwisaksana.

Sementara Ketua DPW Partai Gelora DIY Zuhrif Hudaya mengatakan, berkas verifikasi parpol baru dikumpulkan DPW DIY pada pekan lalu, dan langsung diserahkan ke DPN pada Selasa (24/5/2022).

“Berkas verifikasi parpol ini memang belum lama kita kumpulkan, ketika Ketua Pokja DPN meminta pada minggu lalu, memang belum ada. Tapi alhamdulliah, dalam waktu 1 pekan, ternyata semua bisa terkumpul. Kita bawa rombongan 40 orang, satu bis untuk menyerahkan berkas ini. Kita menyerahkan berkas 100 % DPW 100 % DPD dan 100 % DPC ,” kata Zuhrif Hudaya.

Terakhir, Ketua DPW Partai Gelora NTB, Lalu Fahrurrozi mengatakan, berkas verifikasi parpol yang diserahkan sebanyak 90 persen DPD dari 9 DPD, dan 67 persen DPC. Hal ini hasil kolaborasi dari seluruh pengurus dan kader Partai Gelora di NTB.

“Mudah-mudahan ini menjadi penanda, bahwa Partai Gelora di Nusa Tenggara Barat siap hadir dan memberikan kursi penuh di setiap kabupaten/kota dan provinsi, serta mengirimkan wakilnya di DPR RI ini,” katanya.

Ia menambahkan, Partai Gelora NTB siap berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia. “Ini langkah pertama untuk menuju kemenangan kami, Partai Gelora di Nusa Tenggara Barat,” tegasnya.

Penyerahan berkas verifikasi parpol empat DPW ini, selain dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan empat ketua DPW, juga dihadiri Sekretraris Jenderal Mahfuz Sidik, Ketua Pengembangan Teritori II DPN Partai Gelora Ahmad Zaifori, Teritori III Achmad Zainudin dan Teretori IV Rofi’ Munawar, serta Ketua Pokja DPN untuk Verifikasi Parpol Acmad Chudori.

Selanjutnya pada gelombang keempat, ada 9 DPW yang akan menyerahkan berkas verfifikasi parpol pada Jumat (27/5/2022). Yakni DPW Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

Partai Gelora Sudah Terima Tiga Berkas Verifikasi Parpol dari Berbagai Daerah

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, seluruh DPW Partai Gelora atau 34 provinsi se-Indonesia sudah siap mengikuti Pemilu 2024.

Sudah tiga berkas verifikasi partai politik (parpol) yang diterima Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora dari daerah untuk keperluan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU RI pada Agustus mendatang.

Berkas tersebut, diserahkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sulawesi Barat (Sulbar).

“Malam ini adalah hari kedua menerima berkas dari rekan-rekan DPW Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Ini akan menjadi provokasi besar seluruh DPW untuk segera menyerahkan berkas, karena akan segera diproses tim verifikasi di pusat,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora, Kamis (19/5/2022) malam.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPW Partai Gelora Kaltim menyerahkan berkas verifikasi parpol di 10 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 103 kecamatan atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Sedangkan Ketua DPW Sulbar Hajrul Malik membawa berkas dari 6 DPD dan 69 kecamatan.

Sementara sebelumnya, pada Selasa (17/5/2022) lalu, Ketua DPW Partai Gelora Kalsel Riswandi telah menyerahkan berkas verifikasi dari 12 kabupaten/kota, dan 86 kecamatan.

“Kita atur bergelombang penyerahan berkasnya sampai akhir bulan ini Mei. Seluruh berkas akan diproses oleh tim verifikasi di pusat,” katanya.

Anis Matta berharap pada awal Juni 2022, KPU sudah bisa membuka SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), meski pendaftaran resminya baru dibuka pada Agustus 2022.

Sehingga Tim Pokja DPR Partai Gelora untuk pendaftaran peserta Pemilu 2024 bisa langsung mengisi data SIPOL, dan pada pertengahan Juni diharapkan bisa selesai pengisian datanya.

“Alhamdulillah dengan kerja keras, kegesitan dan keterbatasan di tengah pandemi, saya mengapresisasi seluruh pimpinan di daerah, baik DPW, DPD dan DPC yang telah berhasil menyelesaikan persyaratan, sebelum pendaftarannya dimulai,” ungkap Anis Matta.

Artinya, Partai Gelora tidak hanya siap untuk mengikuti Pemilu 2024 atau sekedar lolos parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen saja, tetapi juga dapat memenuhi target lainnya.

“Kalau kita membaca tanda-tanda kerja keras, pengorbanan dan kegesitan dari teman-teman di daerah, ini semakin meyakinkan kami bahwa, Insya Allah Partai Gelora akan mencapat targetnya pada Pemilu 2024,” ujarnya.

Pada prinsipnya, lanjut Anis Matta, Partai Gelora tidak memiliki hambatan apapun dalam pengumpulan berkas verifikasi parpol.

Hambatan yang terjadi hanya situsional saja, seperti masalah teritori di Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Demikian juga yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena banyak jumlah DPD.

“Tapi yang menarik, adalah temen-temen di daerah misalnya Maluku. Mereka akan datang ke Jakarta menyerahkan berkas naik kapal, itu perjalanannya 5 hari, sama pulangnya jadi 10 hari. Temen-temen Maluku mau merasakan semangat menaklukan gelombang, sesuai namanya Partai Gelombang Rakyat Indonesia,” katanya.

Ketua DPW Partai Gelora Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, DPW Kaltim telah menuntaskan 100 persen persyaratan verifilkasi parpol untuk keperluan pendaftaran di KPU.

“Luas Kalimantan Timur itu sama dengan luas Pulau Jawa. Tapi alhamdullilah dengan kerja keras dan perjuangan yang sangat luar biasa, 10 DPD dan 103 kecamatan sudah menyerahkan berkas 100 persen,” kata Wakil Gubernur Kaltim ini.

Sedangkan Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik mempersilahkan Ketua Umum Partai Gelora untuk memilih DPD mana saja yang akan dilakukan verifikasi untuk membuktikan persyaratan parpol yang telah dikumpulkan.

“Kita persilahkan Ketua Umum memilih DPD mana saja untuk verifikasi, semuanya siap. Soal keterwakilan minimal 30 persen perempuan sudah kita penuhi, malahan di kepengurusan di DPD sudah hampir 50 persen,” kata Hajrul Malik.

Penyerahan berkas verifikasi parpol dari DPW Kaltim dan Sulbar ini, juga dihadiri Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rllyadi, Ketua Bangter IV DPN Partai Gelora Rofi’ Munawar dan Ketua Banter V Achmad Faradis, serta Ketua Pokja DPR untuk pendaftaran peserta Pemilu 2024 Achmad Chudori.

Rencananya, pada Selasa (24/5/2022), DPN Partai Gelombang akan menerima berkas verifikasi parpol tahap ketiga dari 5 DPW. Yakni DPW Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Partai Gelora Mulai Terima Berkas Verifikasi Parpol dari Daerah, DPW Kalsel yang Pertama Menyerahkan

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mulai menerima berkas verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia, Selasa (17/5/2022) petang.

Hal ini sebagai bentuk kesiapan Partai Gelora dalam mengikuti proses verifikasi parpol Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana pendaftarannya akan dibuka pada Agustus 2022 mendatang.

DPW Partai Gelora Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi DPW pertama yang menyerahkan berkas untuk keperluan verifikasi parpol kepada DPN Partai Gelora Indonesia.

Berkas tersebut, diserahkan Ketua DPW Partai Gelora Kalsel Riswandi kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta di Gelora Media Centre, di bilangan Jakarta Selatan.

Ditandai dengan penandatangan BAP penyerahan dokumen bersama Ketua Kelompok Kerja (Pokja) DPR Achmad Chudori yang juga Wakil Sekretaris Jenderal & Teknologi Partai Gelora.

Penyerahan berkas tersebut, juga disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan Ketua Bidang Pengembangan Teritori IV DPN Partai Gelora Rofi’ Munawar.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengapresiasi langkah DPW Kalsel menjadi DPW pertama yang menyerahkan berkas untuk keperluan verifikasi parpol secara lengkap.

“Ini akan menjadi provokasi besar bagi DPW-DPW lainnya untuk segera menyerahkan berkasnya. DPW Kalsel menjadi yang pertama menyerahkan berkasnya secara lengkap,” kata Anis Matta.

Anis Matta menilai penyerahan berkas oleh DPW Kalsel menjadi momentum bagi kesiapan Partai Gelora mengikuti verifikasi parpol KPU sebagai peserta Pemilu 2024.

“Kita pakai momen penyerahan berkas ini, untuk menegaskan kembali kesiapan Partai Gelora mengikuti verifikasi parpol,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, kerja keras yang dilakukan DPW-DPW selama pandemi Covid-19 telah membuahkan hasil, meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan.

“Saya ingin berterima kasih kepada seluruh pengurus pimpinan di daerah, baik itu DPW, DPD dan DPC yang telah bekerja keras di tengah situasi sulit selama pandemi ini” katanya.

Menurut Anis Matta, verifikasi parpol oleh KPU merupakan verifikasi yang kedua setelah verifikasi pertama yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu. Ia yakin Partai Gelora akan lolos sebagai Peserta Pemilu 2024.

“Kerja keras teman-teman semua telah menunjukkan kepada publik, bahwa kita bisa tepat waktu lakukan persiapan verifikasi parpol, bahkan sebelum waktunya,” katanya.

Anis Matta menilai dengan selesainya persiapan verifikasi parpol, maka Partai Gelora bisa fokus pada agenda konsolidasi dan pemenangan Pemilu 2024.

“Insya Allah kita memenangi Pemilu 2024, karena Partai Gelora tidak hanya berpikir menang Pemilu, tapi visi besarnya adalah untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia,” tegas Anis Matta.

Ketua DPW Partai Gelora Kalsel Riswandi mengatakan, DPW Kalsel menjadi DPW pertama dari 34 provinsi se-Indonesia yang telah menyelesaikan berkas verifikasi parpol, ini dapat terwujud karena kerjasama dan kolaborasi dari berbagai fungsionaris dan anggota Partai Gelora se-Kalsel.

“Alhamdulillah, semua persyaratan verifikasi parpol telah kita tuntaskan. Semoga Partai Gelora berkiprah lebih besar menuju kekuatan 5 besar dunia,” ujar Riswandi.

Riswandi mengungkapkan, berkas yang diserahkan terdiri dari berkas yang berasal dari 12 Kabupaten/Kota, serta dari 86 Kecamatan se-KalSel untuk keperluan pendaftaran di KPU.

Dalam penyerahan berkas ke DPN Partai Gelora untuk keperluan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU, Riswandi didampingi Sekretaris DPW Wahyudi dan Wakil Sekretaris Barbital Windy Prasetyo.

Ada Agenda Tersembunyi, Anis Matta: Ide Penundaan Pemilu Merusak Tatanan dan Stabilitas Demokrasi

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, tidak ada alasan sama sekali baik secara politik, ekonomi, hukum dan pandemi untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 seperti yang diusulkan oleh tiga ketua umum partai koalisi pro pemerintah.

“Pada dasarnya di Partai Gelora Indonesia tidak tertarik, karena tidak ada alasan yang cukup memadai untuk melakukan penundaan pemilu, baik alasan politik, ekonomi, hukum, pandemi. Tidak satu satupun alasan dari semua alasan itu, yang cukup untuk melakukan penundaan pemilu,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Heboh Gonjang-ganjing Tunda Pemilu 2024, Apa kata Survei?”, Rabu (23/3/2022) petang.

Diskusi yang digelar secara virtual ini dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra, Founder Drone Emprit & Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi, dan Peneliti Litbang KOMPAS Yohan Wahyu.

Menurut Anis Matta, sejak awal isu tersebut digaungkan tidak ada alasan atau logika menarik yang dipakai. Sehingga Partai Gelora enggan terburu-buru mengambil sikap ketika isu penundaan pemilu digulirkan.

Kendati begitu, Anis mengakui masih akan tetap mengikuti perkembangan isu penundaan pemilu agar mendapatkan gambaran secara detil.

“Dari awal kita tidak melihat isu ini sebagai isu yang menarik karena logika yang diangkat dibalik. Dan dalam banyak situasi, krisis ekonomi sebenarnya bukan alasan untuk menunda pemilu, tapi kadang justru alasan untuk mempercepat pemilu,” katanya.

Berdasarkan hasil survei, kata Anis Matta, juga ada perbedaan jauh antara opini publik di sosial media (sosmed) yang menolak penundaan pemilu dengan pernyataan para elit yang menghendaki penundaan pemilu.

“Upaya menekan arus opini publik secara terus menerus, menurut saya jauh lebih berbahaya ketimbang wacana penundaan pemilunya sendiri,” katanya.

Karena siapapun yang berada dibalik ide penundaan pemilu ini, benar-benar sudah terlalu jauh jaraknya dengan ruh masyarakat, dengan perasaan publik, dengan pikiran mereka sendiri.

“Mereka seperti ada di alam yang lain, sementara rakyat kita ini ada di alam yang lain pula. Ini seperti entiti yang hidup di dua alam yang berbeda, menurut saya ini yang lebih berbahaya,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan, bahwa yang kita hadapi sebenarnya, bukan sekedar krisis ekonomi atau pandemi saja, tapi sudah menyentuh pada krisis sosial yang jauh lebih buruk.

Dimana sebagian elitnya seperti tidak memahami masalah, tetapi kemudian mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar dan mendahulukan kepentingan jangka pendek mereka.

“Dorongan penundaan pemilu ini pasti dilatarin agenda yang tersembunyi, terbatas pada kelompok tertentu, orang-orang tertentu dan bersifat sangat jangka pendek. Betapa jauhnya elite kita dari rakyat. Ini situasi yang buruk,” tandasnya.

Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, upaya mengorbankan kepentingan bangsa dan demokrasi melalui penundaan pemilu bisa menyimpan benih tertentu bagi satu pergerakan sosial.

Situasi seperti ini, lanjutnya, semakin memperlihatkan kepada publik terjadinya krisis kepemimpinan, bahwa para elit tidak terkoneksi secara pikiran maupun emosional dengan rakyat.

“Jauh betul dari yang diinginkan oleh rakyat. Karena itu, wacana penundaan pemilu ini, Insya Allah akan gagal dengan sendirinya,” tegas Anis Matta.

Anis Matta menilai semua pihak berkepentingan untuk menjaga konstitusi dan tegaknya demokrasi yang merupakan amanat reformasi 1998 dari kepentingan jangka pendek kelompok tertentu.

“Kita harus membongkar apa agenda tersembunyi dibalik itu, karena ini jelas-jelas bisa merusak tatanan dan stabilitas demokrasi kita,” katanya.

Ia berharap semangat perlawanan civil society ini, harus terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

“Mudah-mudahan ini bisa mengilhami rakyat kita untuk memiliki sikap yang jauh lebih dewasa,” katanya.

Ketua KPU Ilham Saputra mengaku tak mau ambil pusing dengan isu penundaan pemilu 2024. Dia menegaskan KPU bekerja dengan taat menjalani konstitusi.

“Kalau terkait dengan penundaan pemilu, KPU enggak mau ambil pusing dengan isu itu, karena KPU ini penyelenggara bekerja berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ilham.

KPU sendiri telah mengusulkan anggaran sebesar Rp76 triliun untuk pesta demokrasi lima tahunan. KPU, lanjutnya, telah menyurati DPR untuk segera menggelar rapat kerja pengesahan anggaran Pemilu 2024.

“Tetapi Komisi II DPR menginginkan agar pembahasan ini dilakukan oleh KPU terpilih 2022-2027. Menurut hemat kami akan lebih baik, karena KPU bekerja sustainable, bekerja berkesinambungan, akan lebih baik tahapan, jadwal, dan program ini dibahas di periode kami,” kata Ilham.

Ilham mengingatkan ada dua tahapan pemilu krusial tahun ini, yaitu pendaftaran partai politik peserta pemilu dan penentuan daerah pemilihan. Oleh karena itu, KPU membutuhkan kepastian dan ketersediaan anggaran untuk memulai kedua tahapan itu.

Selain itu, kata Ilham, imbas belum disahkannya anggaran untuk kebutuhan pemilu ini mengganjal pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024.

Ilham tidak ingin masuk dalam polemik soal dugaan skenario KPU terpilih Periode 2022-2027 dimanfaatkan untuk memuluskan ide penundaan pemilu seperti yang dilontarkan oleh pengamat politik. Ia memastikan KPU mulai dari tingkat pusat hingga daerah satu suara menyiapkan seluruh pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

“Enggak ada hubungan bola panas ada di kami. Kami hanya ingin kemudian memastikan seluruh tahapan pemilu 2024 sudah kami siapkan PKPU nya, sudah kami siapkan perangkat perangkatnya. Sudah kami siapkan beberapa hasil riset yang sudah kami lakukan, kami juga sudah merancang tentang penguatan IT terhadap penyelenggara pemilu 2024,” jelasnya.

Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengungkapkan, perbincangan tentang penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode, sangat tinggi pada akhir Februari hingga awal Maret 2022. Puncak pembahasan terjadi pada 2 Maret, dengan lebih dari 6 ribu mention.

“Terutama didorong pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, yang mengklaim 110 juta netizen mendukung penundaan pemilu,” kata Ismail.

“Secara umum, publik percaya bahwa rezim ada di belakang ramainya wacana penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode,” imbuhnya.

Menurutnya, banyak perbincangan didorong tingginya penolakan warganet atas wacana tersebut. Kemudian, pemberitaan sangat tinggi pada 7 Maret dengan 1.918 mentions.

“Hal itu didorong komentar Presiden Joko Widodo, bahwa dia patuh pada konstitusi. Publik mengkritisi respon presiden, yang dinilai berbeda pada wacana tiga periode,” ujarnya.

Sebab pada 2019, Jokowi sebut wacana tiga periode menampar mukanya, Namun belakangan Presiden sebut wacana itu sebagai bagian dari demokrasi. Netizen terlihat kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

“Selain mengamplifikasi pemberitaan dan pernyataan para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027, netizen juga mengkritisi berbagai dukungan atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden,” tandasnya.

Peneliti Litbang KOMPAS Yohan Wahyu menambahkan, berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas ditemukan adanya gerakan politik yang dilakukan para elit untuk menguatkan penundaan pemilu dengan alasan kepentingan nasional.

Padahal alasan ekonomi yang dijadikan alasan untuk pemulihan ekonomi nasional hanya sekitar 6,9 persen. Publik yang tidak percaya, justru jauh lebih besar mencapai 23, 4 persen. “Publik melihat itu hanya untuk kepentingan politik mereka saja,” kata Yohan.

Selain itu, sekitar 80 persen suara publik juga menyatakan, bahwa penundaan pemilu tidak berkorelasi dengan pemulihan ekonomi nasional.

“Survei yang kita lakukan semakin memperkuat hasil survei dari lembaga survei lain soal penundaan pemilu, bahwa mayoritas publik menolak penundaan pemilu,” katanya.

Yohan menegaskan, upaya orkestrasi yang dibangun untuk mempengaruhi opini publik tidak membuahkan hasil seperti upaya pembahasan penundaan pemilu yang rencananya digelar Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 21 Maret 2022 lalu, akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan protes dari Ketua KPU RI Ilham Saputra.

“Saya melihat ada orkestrasi yang dibangun yang coba mempengaruhi opini publik untuk melakukan penundaan pemilu. Setelah survei ini, ternyata masih berlanjut dengan beredarnya surat Kemenko Polhukam yang kemudian diklarifikasi. Saya kira nanti akan muncul banyak lagi di lapangan, tetapi mayoritas publik tetap menolak,” tegas Peneliti Litbang KOMPAS ini.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X