Tag: Krisis Politik

Awas! Indonesia Terancam Krisis Sosial dan Politik Akibat Inflasi Global, Bisa Kolaps Seperti Sri Langka

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Sanksi ekonomi yang diberikan oleh Barat kepada Rusia telah menyebabkan inflasi global yang cukup berat. Inflasi global semakin berat dengan tambahan sanksi dari negara-negara G7 kepada ekonomi Rusia.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat mengatakan, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini membawa inflasi yang cukup terasa di Indonesia.

Hal ini menyebabkan harga BBM naik secara signifikan mulai dari pertamax, dan pertalite menyusul kemudian, yang akan menimbulkan dampak berantai kenaikan harga berbagai komoditas.

“Inflasi ini menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia kedepan. Dan Inflasi ini meningkatkan resiko terjadinya kontraksi ekonomi,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).

Menurut dia, embargo minyak dan stop impor gas Rusia, sebenarnya tidak hanya merugikan negara-negara Barat sendiri, tetapi juga merugikan dunia.

Ini terjadi karena, harga minyak dan gas di Uni Eropa antara 25-35 persen dari Rusia. Sehingga saat minyak dan gas Rusia hilang, menyababkan harga minyak dan gas dunia naik.

“Hal ini menyebabkan negara-negara di seluruh dunia terutama negara-negara net importir minyak mengalami kenaikan harga yang signifikan,” katanya.

Akibat kenaikan harga minyak dunia, kata MatNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, maka harapan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,3% itu akan sulit tercapai.

“Kemungkinan besar dengan kondisi seperti ini Indonesia berpeluang mengalami pertumbuhan ekonomi hanya dikisaran 4,5% dengan asumsi harga minyak diatas 100 dolar,” ujarnya.

Apabila sanksi ekonomi terhadap Rusia bakal lebih ketat lagi hinga harga minyak mentah mencapai 200 dolar per barel, maka dipastikan banyak negara-negara yang kolaps.

“Di angka ini, APBN kita sudah tidak bisa membendungnya dengan subsidi,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora ini.

“Jika negara tidak siap menghadapi dampak inflasi ini maka dikhawatirkan akan terjadi social unrest seperti yang terjadi di Sri Lanka,” imbuhnya.

Yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, menurut Pengamat Kebijakan Narasi Institute, adalah melakukan Smart Priority APBN. Yakni mengalokasikan APBN untuk infrastruktur, termasuk IKN itu bukan prioritas.

Smart Priority yang dimaksud adalah bagaimana negara menyiapkan dana untuk perlindungan sosial secara memadai.

Dimana negara menghitung berapa jumlah orang miskin yang akan meningkat dari inflasi ini. Peningkatan jumlah orang miskin juga harus di atasi dengan perlindungan sosial.

Karena itu, ketika dana yang seharusnya untuk masyarakat malah disalurkan untuk infrastruktur maka disinilah letak kesalahannya karena angka kemiskinan akan semakin meningkat.

“Dari hal tersebut tentunya Pemerintah harus siap dengan tantangan ekonomi kedepan. Jika tidak maka Indonesia terancam krisis sosial yang berlanjut kepada krisis politik atau kepemimpinan,” pungkas MatNur mengingatkan.

Anis Matta: Aksi Kekerasan Aparat Harus Dihentikan, Bisa Memicu Krisis Politik

, , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyatakan prihatin, kecewa dan sedih menyaksikan berbagai tindakan kekerasan kepada warga di beberapa daerah yang dilakukan oleh aparat dalam penegakan aturan disiplin kepada publik di tengah pandemi Covid-19.

Tindakan disipilin tersebut dalam rangka menegakkan aturan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) guna menurunkan lonjakan penyebaran kasus Corona di tanah air .

“Apapun alasannya tindakan kekerasan seperti itu tidak akan berujung dengan hasil yang baik. Warga kita sekarang ini, sedang menghadapi tekanan hidup yang berat,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (17/7/2021).

Menurut Anis Matta,  masyarakat saat ini sedang menghadapi tekanan hidup yang sangat berat. Tindakan kekerasan tersebut, akan menciptakan suasana jiwa yang sangat buruk yang akan menambah kesedihan kecemasan, ketakutan dan Frustrasi.

“Ini semua bisa berkembang menjadi kemarahan dan akhirnya menjadi ledakan sosial yang tidak terkendali dan sangat mungkin juga bahkan berkembang menjadi krisis politik,” katanya.

Hal ini tentu saja tidak diinginkan semua pihak akan terjadi peristiwa tersebut. Sebab, pandemi Covid-19 sekarang telah berkembang menjadi krisis ekonomi hingga menjadi krisis berlarut.

“Tentu saja Ini memberikan beban yang berat bagi pemerintah dan apalagi bagi rakyat kita secara keseluruhan. Jangan sampai hal ini ditambah dengan kemarahan rakyat, yang bisa berujung pada ledakan sosial dan krisis politik,” katanya.

Agama Islam, lanjut Anis Matta, telah mengajarkan bahwa pentingnya kelembutan dalam menyelesaikan segala urusan, daripada menonjolkan kekerasan karena akan menyebabkan kerusakan.

Sehingga semua pihak perlu mencari ilham dalam mengatasi masalah  pandemi Covid-19 ini. Sebab, pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia.

“Kelembutan akan membuat tujuan kita tercapai, sedangkan kekerasan akan membuat tujuan kita tidak tercapai. Dengan kelembutan, kita akan mendapatkan pahala, sementara kekerasan akan membuat kita berdosa,” katanya.

Karena itu, Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar aparat mengedepankan akhlak dan kelembutan dalam menegakkan aturan disipilin PPKM Darurat, serta meninggalkan tindakan kekerasan.

“Tidak ada di antara kita yang bisa memprediksi, memperkirakan kemana krisis ini mengarah dan kapan akan berakhir. Semua dilanda ketakutan, kemarahan dan frustasi. Khususnya kepada para aparat, berlaku santulah dan lembut kepada rakyat yang sedang menghadapi tekanan hidup yang sangat berat,” tegas Anis Matta.

Seperti diketahui, penolakan dan kericuhan yang melibatkan aparat dan warga masih kerap terjadi sebagai buntut dari penegakan disiplin PPKM Darurat,  yang akan berakhir pada Selasa (20/7/2021).

Di Jawa Timur, Sabtu (10/7/2021), puluhan warga menyerang petugas yang melakukan patroli protokol kesehatan di Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur.

Peristiwa berawal saat petugas menemukan satu warung yang masih buka melebihi ketentuan jam malam. Alhasil petugas memberikan sanksi penyitaan KTP dan tabung LPG 3 kilogram di warung tersebut.

Warga sekitar pun langsung bereaksi. Mereka menolak dengan meneriaki petugas dengan kata-kata kasar. Mereka bahkan melempar dan menyerang mobil operasional petugas.

Kericuhan selama penertiban PPKM Darurat bahkan terjadi sejak berlaku 3 Juli 2021. Sejumlah pedagang di Pasar Klitikan, Notoharjo, Solo sempat mengintimidasi petugas Satpol PP yang melakukan penertiban PPKM Darurat pada Minggu (4/7/2021).

Namun, para pedagang menolak kegiatan jual-belinya karena dinilai melanggar aturan dan terlibat cekcok dengan petugas

Di hari pertama bahkan penolakan penertiban itu terlihat di beberapa titik penyekatan PPKM Darurat. Misalnya, di pertigaan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur.

Titik yang menjadi perbatasan antara Bekasi ke Jakarta itu dipadati pemotor yang menolak disekat oleh petugas. Mereka berdebat dengan aparat yang berjaga dan membuat kemacetan yang sangat panjang.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X