Tag: #Lima Besar Dunia

Mau Jadikan Pemain Global, Mahfuz: Kekuatan Militer Indonesia Harus Naik Kelas

, , , , , ,

Partai gelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) berpandangan untuk menjadikan kekuatan militer Indonesia sebagai ‘pemain global’,   diperlukan dukungan anggaran militer sebesar Rp 500-600 triliun pertahun. Kekuatan militer Indonesia saat ini berada diperigkat 16 dunia dan harus naik kelas masuk lima besar dunia.

“Kalau punya misi menjadikan Indonesia sebagai pemain global, maka harus memajukan kekuatan militernya. Kekuatan militer Indonesia harus naik kelas dari peringkat 16 menjadi peringkat lima,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Jumat (4/6/2021).

Hal itu disampaikan Mahfuz dalam Gelora Talk ‘Reformasi Sistem Pertahanan Nasonal dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI pada Rabu (2/6/2021) petang lalu.

Mahfuz menegaskan, berdasarkan survei kekuatan militer negara-negara di dunia tahun 2020, lima besar dunia saat ini diduduki oleh Amerika Serikat, Rusia, China, India dan Prancis, sementara Indonesia berada diperingkat 16.

“Kalau lihat perbandingan dengan Prancis, budget militernya pertahun sampai antara 500-600 triliun. Sementara Indonesia, kalau kita lihat Renstra 25 tahun yang sedang disusun Kemenhan sebesar Rp 1.760 triliun untuk 2020-2044. Itu relatif kecil untuk lima Restra, 1,5 persen dari PDB” jelasnya.

Sementara jika melihat, Renstra MEF 2020-2024 yang tengah berjalan pada tahap ketiga dengan capaian 75 persen, kata Mahfuz, untuk pertahanan TNI AL saja, pengalokasian anggarannya hanya sekitar 40 persen dari total anggaran Renstra MEF

“Apakah visi Presiden Jokowi (Joko Widodo) menjadikan Poros Maritim Dunia tidak di dukung oleh penguatan porsi pertahanan? Angkatan Laut kita minimal harus punya 3 kapal selam super canggih untuk mengamankan tiga ALKI, bukan kapal yang berusia 30 tahunan, dan butuh beberapa kapal untuk pengalawan juga,” ujar Mahfuz.

Tiga kapal selam super canggih tersebut, juga diperlukan untuk menjaga kawasan perbatasan dengan negara lain, seperti perbatasan di Laut China Selatan yang tengah mengalami ketegangan akibat klaim sepihak China terhadap kawasan tersebut.

Selain itu, Indonesia perlu memiliki satelit militer sendiri untuk mengamankan wilayah udara Indonesia agar tidak dikontrol negara lain. Sebab, terasa janggal apabila menggunakan satelit dari negara lain, sementara Indonesia memiliki tentara dan kekuatan militer sendiri.

“Jadi bagaimana terjemahan dari anggaran Rp 1.760 triliun itu, apalagi ditarik maju 2024. Lalu, apakah sudah ada evaluasi Restra MEF 2020-2024, masih ada sisa capaian sebesar 25 persen dan penganggarannya juga dihitung dari 2020. Disinilah ada ruang abu-abu itu, kita juga punya hak untuk mendapatkan informasinya,” tandas Mahfuz.

Karena itu, pemerintah diharapkan mendefinisikan ulang asumsi-asumsi dasar dan proyeksi di dalam membangun postur pertahanan, termasuk strategi dan doktrinnya.

“Kalau kita membedah Buku Putih Pertahanan dan Renstra 2020-2024, ada dua hal yang belum kuat menjadi asumsi perencanaan, yaitu respon memperkuat negara maritim dan perkembangan teknologi komunikasi di era digital,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, akan terus mendorong untuk membuka ruang diskusi atau wacana ini.

“Kita akan membuka diskursus atau wacana ini, karena menyangkut ketahanan nasional dalam membangun indonesia ke depan. Kita tidak boleh memulainya dengan asumsi yang salah,  apalagi perencanaan asal-asalan. Itu yang paling penting,” pungkas Mahfuz.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menambahkan, ketika ingin menjadikan militer Indonesia menjadi kekuatan militer kelima dunia, maka dibutuhkan roapmap jangka panjang.

Asumsi-asumsi dasar mengenai sistem pertahanan saat ini, lanjutnya, harus dilakukan perubahan secara fundamental, terutama menyangkut konflik global dan perang masa depan.

“Asumsi-asumsi yang kita percaya selama ini, harus kita harus dipertanyakan kembali. Karena semua asumsi dasar ini,  menentukan cara kita memandang strategi pertahanan. Hal ini menjadi entry point bagi Partai Gelora memulai pembicaraan yang lebih strategis,” katanya

Isu Alutsista Mencuat, Anis Matta: Kekuatan Militer Indonesia Harus Jadi Lima Besar Dunia

, , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia harus menjadi kekuatan lima besar dunia sejajar dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China. Maknanya, adalah secara militer kekuatan militer Indonesia juga harus lima besar dunia. 

“Ketika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia, maka maknanya adalah secara militer Indonesia juga menjadi kekuatan militer kelima dunia,” kata  Anis Matta dalam Gelora Talk ‘Reformasi Sistem Pertahanan Nasional dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI’ di Gelora Media Centre, Jakarta, Rabu (2/5/2021) petang.

Namun, hal itu membutuhkan roadmap dan reformasi sistem pertahanan, serta  modernisasi alutsista. Hal ini akan menjadi agenda strategis yang akan diperjuangkan Partai Gelora sebagai bentuk partispasi dalam politik.

“Agenda tersebut, adalah salah satu pilar dari dari cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia, selain ilmu pengetahuan, ekonomi dan juga militer,” katanya.

Dalam diskusi yang dihadiri Ketua Komisi I DPR 2010-2016, pengamat pertahanan Dr. Connie Rahakundini Bakrie dan Anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan Mayjen TNI Pur Tri Tamtomo itu, Anis Matta, reformasi pertahanan nasional harus segera dilakukan karena ada perubahan landscape global akibat pandemi.

Karena itu, Anis Matta, meminta asumsi-asumsi dasar mengenai sistem pertahanan nasional saat ini harus dilakukan perubahan secara fundamental, terutama menyangkut isu konflik global dan perang masa depan.

“Asumsi-asumsi yang kita percaya selama ini, harus kita pertanyakan kembali. Isu alutsista yang sedang mencuat menjadi entry point bagi Partai Gelora untuk memulai pembicaraan yang lebih strategis,” lanjutnya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak ingin terjebak soal ‘isu mafia alutsista’, karena yang lebih penting membicarakan asumsi-asumsi dasar strategi pertahanan ke depan.

“Ini adalah satu momentum, saat isu alutsista mencuat untuk memulai pembicaraan yang fundamental, menyusun strategi pertahanan kedepan,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz Sidik mengatakan, angaran Rencana Strategis (Renstra) pertahanan Indonesia sebesar Rpp 1.760 triliun untuk periode 2020-2044 yang dipercepat ke 2024 dinilai masih sulit untuk mendongkrak kapabilitas sistem pertahanan.

Kekuatan militer suatu negara, lanjut Mahfuz, juga harus ditopang dengan kekuatan industri pertahanan yang memproduksi alat pertahanan sendiri di dalam negeri.

“Artinya, belanja pertahanan juga dibelanjakan di dalam negeri dengan memproduksi alat-alat pertahanan seperti negara maju, Amerika dan Prancis yang berada di lima besar kekuatan pertahanan dunia,” kata Mahfuz, Sekjen Partai gelora Indonesia ini.

Namun, pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie justru mempertanyakan besaran anggaran pertahanan yang dipercepat di 2024.  Sebab, anggaran sebesar 1.760 triliun tersebut, dinilai terlalu besar tanpa adanya penjelasan.

“Pertanyaan saya, anggaran sebesar ini dalam tiga tahun kita mau beli apa dan kenapa mesti habis di 2024. Yang sudah di-clearkan dan dijelaskan Menteri Bappenas adalah dana sebesar USD 20 miliar. Selisih 104 miliar itu harus dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan,” kata Connie.

Anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan Mayjen Pur Tri Tamtomo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan agar penggunaan anggaran tepat sasaran karena pemerintah saat ini tengah berperang melawan Covid-19, sehingga anggaran di kementerian/lembaga dikurangi.

“Anggaran harus digunakan tepat sasaran dan jelas secara mutu. Alutsista yang dibeli juga tidak boleh mangkrak dan memberdayakan industri pertahanan. Industri pertahanan harus diperkuat dan dibangkitkan,” kata Tri Tamtomo.

Tri Tamtomo menambahkan, Kementerian Pertahanan harus bisa menjelaskan mengenai besaran kebutuhan anggaran pertahanan yang luar biasa ini di tengah pandemi Covid-19 tersebut agar tidak memicu polemik publik.

“Apakah ada perkembangan internasional kekuatan negara tertentu, perlombaan persenjataan di sekitar negara kita, apakah ada ancaman aktual atau ancaman lain yang ada pengaruhnya langsung atau tidak langsung kepada republik ini,” pungkasnya mantan Pangdam I Bukit Barisan inii.

Anis Matta: Partai Gelora dan PKS Memiliki Perbedaan Platform Indonesia Masa Depan

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Partai Gelora memiliki perbedaan platform yang fundamental tentang Indonesia Masa Depan dibandingkan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tempatnya dahulu bernaung.

Pernyataan itu menjawab pertanyaan wartawan saat acara Buka Puasa Bersama Partai Gelora dengan Wartawan, selasa 4 mei lalu.

Perbedaan itu antara lain, adalah Partai Gelora mengusung platform arah baru sejarah Indonesia sebagai salah satu pemain utama kekuatan global. Menjadikan Indonesia kekuatan kelima dunia setelah Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), Rusia dan China.

Untuk mewujudkan hal itu, Partai Gelora mengajak semua komponen bangsa untuk berkolaborasi. Menurut Anis, Pancasila sebagai platform dasar berbangsa dan bernegara memiliki nilai inti kolaborasi. Maka kemajuan Indonesia hanya bisa terwujud jika semangat kolaborasi ini kita kedepankan.

Seiring semangat kolaborasi, mantan Wakil Ketua DPR ini juga menyerukan untuk mengakhiri pembelahan yang terjadi di masyarakat, antara Islamis dan Nasionalis, antara kelompok tengah, kanan dan kiri.

“Waktu saya memutuskan untuk mendirikan partai baru ini, saya melakukannya dengan satu keyakinan bahwa jika saya ingin mengisi sisa hidup dalam pengabdian, maka saya harus bisa memberikan kontribusi yang besar dan menjadi bagian dari proses penentuan arah sejarah baru Indonesia. Arah baru itulah yang menjadi ide atau narasi utama Partai Gelora,” kata Anis Matta

“Saya sadar ini tidak lazim dalam perpolitikan Indonesia, terlalu rumit narasi yang kita sampaikan. Tetapi di lapangan kita menemukan fakta lain, masyarakat kita ternyata menerima sehingga banyak bergabung. Narasi kami mewakili mimpi orang-orang di bawah,” katanya.

Anis Matta perlu menjelaskan secara detail ke publik mengenai perbedaan antara Partai Gelora dengan PKS. Ia mengaku kerap mendapatkan pertanyaan dari masyarakat, termasuk dari para wartawan.

Menurut Anis Matta, dasar pendirian Partai Gelora adalah perbedaan pemikiran mengenai platform narasi arah baru sejarah Indonesia.

Dimana Indonesia selama ini selalu menjadi ‘residu’ bagian permainan kekuatan politik global baik pada masa penjajahan, kemerdekaan, orde lama, orde baru dan reformasi

“Kalau kita tidak mengambil posisi sebagai kekuatan utama global, maka semua progran kita tidak akan berjalan. Terbukti kita gagap menghadapi pandemi Covid-19. Dan dunia terlalu terintegrasi, contohnya soal vaksin. Kita ini jadi korban virus dan konsumen vaksin, itu menyakitkan. Hal ini menggambarkan betapa rapuhnya kita, jika tidak menjadi arus utama kekuatan global dunia,” ujarnya.

Anis Matta kemudian mengungkapkan, pemikiran mengenai arah sejarah baru Indonesia ini tidak bisa diterima di PKS, sehingga yang mengemuka ke publik terjadi konflik internal, padahal tidak demikian.

Setelah beberapa tahun melakukan perdebatan internal antara dirinya Fahri Hamzah, Mahfuz Sidik dan beberapa kader lainnya, maka diputuskan mendirikan Partai Gelora dengan platform dan narasi baru.

“Yang kita lakukan di Partai Gelora saat ini menumbuhkan kesadaran arah sejarah baru Indonesia, bukan sekedar jargon kampanye selama 5 tahunan,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menambahkan, untuk menentukan arah baru sejarah Indonesia sebagai kekuatan kelima global, diperlukan kolaborasi berbagai pihak dan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk bersama-sama keluar dari krisis.

“Kita ingin keluar dari konfik, datang dan hadir membawa arah sejarah baru. Pembelahan antara Islam dan Nasionalis, tengah, kanan dan kiri tidak ada manfaatnya. Yang mendapatkan manfaat itu, orang-orang tidak mempunyai cita-cita-cita besar,” katanya.

Karena itu, Anis Matta berharap semua pihak bisa memandang semua kelompok di masyarakat sebagai saudara dalam satu keluarga, yang diibaratkan memiliki kamar masing-masing, tapi memiliki satu ruang keluarga bersama dan bisa makan bersama dalam satu meja.

“Jangan sampai di meja makan itu, yang tengah, kanan dan kiri ada yang tidak hadir. Di meja itu makan, harus ada semua, dan apa yang ada itu, yang kita makan bersama. Semangat menemukan arah sejarah baru dengan nilai kolobarasi itu, yang memungkinkan kita sebagai bangsa untuk melakukan pencapaian besar,” pungkas Anis Matta.

Partai Gelora: Bercocok Tanam Bukan Sekedar Hobi Tapi Peluang Bisnis

, , , , ,

Partaigelora.id – Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan hobi bercocok tanam sebagai peluang bisnis yang menggiurkan saat pandemi Covid-19. Jika ditekuni dengan baik, pundi-pundi uang yang dihasilkan tidak sedikit jumlahnya.

“Bercocok tanam bisa menambah imun, menghilangkan stres dan menambah peluang bisnis,” kata Kumalasari (Mala) Kartini, Ketua Bidang Gahora dalam Bincang Seputar Hobi Bercocok Tanam untuk Pemula, Sabtu (6/2/2021).

Mala mengatakan, Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga (Gahora) memberikan beberapa ide kepada masyarakat untuk membuat peluang bisnis sendiri melalui kesenangan atau hobi.

“Di saat pandemi ini tanaman lagi naik daun dibandingkan dulu-dulu. Hobi yang jadi peluang bisnis,” katanya.

Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, lanjutnya, semua pihak diharapkan bisa berpikir kreatif dan memberikan manfaat kepada masyarakat. “Mari kita berpikir kreatif dan memberikan maafat bagi kita semua,” kata Mala Kartini.

Dyna Alaydrus, konsultan perhotelan mengatakan, untuk menanam tanaman tidak harus dengan lahan yang luas. tapi juga bisa dilakukan di dalam rumah (indoor plant). “Di apartemen saya ada 150 jenis tanaman, semua sudut-sudut ruangan bisa kita tanami,” kata Dyna.

Menanam di indoor plant, lanjut Dyna, juga tidak memerlukan keahlian tersendiri dan mudah melakukan perawatan, dimana setiap tanaman cukup disiram selama satu minggu dan diatur pencahayaan yang cukup. Sehingga setiap tanaman tidak perlu dijemur untuk mendapatkan sinar matahari.

“Indoor plant akan semakin membuat keindahan ruangan. Ruangan akan terlihat semakin cantik, ” katanya.

Meidivera, pemilik Blue House Farm mengatakan, tanaman juga memiliki nyawa dan keterkaitan sesama makhluk hidup, sehingga butuh perawatan tersendiri.

“ini usaha yang kita senangi, beda apabila kita melakukan usaha yang tidak kita senangi. Tentu usaha kita akan lebih ekstra, dan income yang dihasilkan luar biasa, ” kata Meidivera.

Menurut dia, tanaman yang ada di Blue House Farm rata-rata dihargai perdaun, dimana per -daunya bisa mencapai Rp 1,2 juta karena setiap tanaman memilikinya keunikan tersendiri.

“Tapi sebagai penjual, kami ingin menjadi penjual yang amanah, karena kami menjadikan sebagai sarana dakwah, tilawah quran dan kajian-kajian keagamaan, ” katanya.

Arif Rahman, wirausahawan urban plant menambahkan, ia bersama masyarakat di daerah Krukut membuat ‘Bank Sampah’ , dimana hasilnya tidak hanya untuk dijual, tapi juga dimanfaatkan untuk menanam.

“Galon-galon bekas kita potong, kita tanami untuk estetika di depan rumah masing-masing. Sampah-sampah kita manfaatkan,” kata Arif.

Perkembangan Menarik dari Filipina

, , , ,

Partaigelora.id – DPR Filipina mengesahkan 1 Februari sebagai Hari Hijab Nasional. Yang perlu diapresiasi dan dikaji adalah alasan dibalik produk legislasi yang bersejarah itu.

UU ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan saling pengertian antar-agama dan mencegah diskriminasi dan kesalahpahaman terhadap pemakai hijab.

RUU ini diterima dengan suara bulat, menunjukkan perkembangan sosial-politik di negeri itu. Dinamika demografi yang didorong oleh mobilitas penduduk.

Oleh pengusulnya, RUU ini juga dimaksudkan untuk melindungi kebebasan beragama bagi perempuan Muslim dan melindunginya dari diskriminasi, salah satunya di lembaga pendidikan.

Inilah bentuk rekonsiliasi. Sebelumnya dilaksanakan referendum yang memberi otonomi khusus kepada penduduk Muslim di selatan.

“Hijab bukan hanya sepotong kain, tetapi cara hidup,” kata Amihilda Sangcopan, inisiator RUU ini.

Partai Gelora Minta PT 4 % dan Ambang Batas Presiden 20 Persen Dipertahankan

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshold (PT) DPR RI dan ambang batas presiden (Presidential Threshold) tidak dinaikkan.

Ambang batas parlemen 4 persen dan ambang batas Presidential Threshold sebesar 20 persen dinilai sudah ideal, serta bisa mewakili representasi dan legitimasi rakyat.

“Dari pengalaman kita dalam berbagai macam pemilu, kita akan mengusulkan untuk mempertahankan 4 persen Parliamentary Threshold dan Threshold Presiden 20 persen,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (30/1/2021).

Menurut Anis Matta, untuk mencari satu atau dua kursi DPR tidaklah gampang, butuh kerja keras untuk meraih hati dan simpati masyarakat agar bisa terpilih sebagai wakil rakyat.

“Pemilu pada dasarnya pertarungan, sehingga orang tidak perlu dibatasi dalam kompetisi. Siapa pemenangnya, akan terjawab dengan sendirinya. Biarkan mereka bertarung dengan mudah, toh untuk mendapatkan 1 kursi atau 2 kursi bukan pekerjaan gampang. Kenapa harus dibatasi dengan Parliamentary Threshold,” katanya.

Karena itu, Anis Matta meminta semua pihak memahami arti filosofi Parliamentary Threshold, dimana PT tersebut merupakan kelompok sosial yang ada di masyarakat.

“Jadi partai tengah dan kecil juga merepresentasikan kelompok sosial tertentu yang tidak akan tereprestasikan melalui partai-partai besar itu. Kalau kita lihat, representasi tersebut sebenarnya tidak akan diperoleh dengan Parliamentary Threshold sekarang,” katanya.

Namun, beda dengan ambang batas Presiden yang butuh legitimasi rakyat, diwakili partai politik yang mendapatkan kursi di DPR. Sehingga ambang batas untuk Presiden jauh lebih tinggi dari ambang batas parlemen.

“Presidential Threshold adalah legitimasi, makanya tresholdnya tinggi 20 persen, sehingga siapanpun yang kita calonkan memiliki legitimasi. Partai Gelora sepakat untuk mempertahankan yang ada, PT 4 persen dan 20 persen untuk Presiden,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, menolak jika PT dinaikkan menjadi 5 persen atau lebih, seharusnya malah diurunkan menjadi 0 persen karena prinsipnya Pemilu adalah pertarungan yang merepretasikan rakyat. Sehingga siapapun bisa menjadi pemenang dan pihak yang kalah.

“Kalau dinaikkan, kita pasti keberatan karena prinsip dasar dari Parliamentary Threshold tidak diperoleh, yaitu representasi. Bagi partai besar sebanarnya tak masalah PT-nya tetap 4 persen, bisa menang 30, 40 dan 50 persen tergantung kerja keras partai tersebut,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini berharap partai besar tidak menghambat partai tengah, kecil maupun partai baru untuk memperoleh kursi di DPR.

“Partisipasi partai lain jangan dihambat untuk mendapatkan kursi itu berat. Justru kita harusnya mendorong partispasinya dipermudah. Jadi masalahnya bukan di RUU Pemilu, tapi untuk mendapatan kursi itu saja berat,” tandasnya.

Dengan PT 4 persen saja, lanjut Anis Matta, andaikata partisipasi rakyat yang memiliki hak suara sebesar 132 juta dari 200 jutaan rakyat Indonesia, hal itu hanya merepresentasikan hanya sekitar 60 persen saja.

“Perhitungan tersebut setelah dikurangi surat suara yang rusak, suara partai yang tidak lolos parlementary treshold. Jadi kursi parlemen yang didapat hanya merepresentasikan 60 persen. Makanya biarkan saja, toh nanti mereka mendapatkan suara melalui pertarungan,” katanya.

Anis Matta mengingatkan partai besar bahwa Pemilu 2024 berbeda dengan situasi dengan pemilu sebelumnya atau pemilu era reformasi. Pemilu 2024 berada dalam situasi krisis berlarut akibat pandemi Covid-19.

Bisa jadi partai yang lolos ke DPR pada Pemilu 2019 lalu, tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Bahkan partai pemenang pun, dengan situasi pandemi Covid-19, bisa menjadi partai yang kalah.

“Pemilu 2024 ini akan menjadi peta politik yang membedakan seluruh pemilu era reformasi. Situasinya akan sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya, tidak gampang bagi kita untuk memprediksi pemenang Pemilu,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan, Pemilu di Indonesia berbeda dengan Pemilu di Malaysia. Dimana Pemilu di Indonesia, jadwalnya sudah jelas, tapi pemenangnya tidak jelas, sementara di Malaysia jadwalnya tidak jelas, namun pemenangnya jelas.

“Jadi di kita ini jadwalnya jelas, tapi pemenannya tidak jelas. Sementara situasi makro kita akibat pandemi ini bener-benar berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Jadi saya kira tidak gampang untuk memprediksi pemenang Pemilu 2024,” pungkas Anis Matta.

Seperti diketahui, Draf revisi undang-undang (RUU) Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (Polegnas) prioritas DPR 2021 menyebutkan soal kenaikan ambang batas parlemen DPR RI menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Dalam Revisi UU Pemilu ini , DPR menggunakan dua istilah baru yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu daerah.

Sebelumnya, di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan ambang batas parlemen untuk tingkat DPR sebesar 4 persen. Sementara, UU yang sama membebaskan semua parpol untuk ikut dalam penentuan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota alias tanpa ambang batas.

RUU Pemilu juga menyebutkan soal ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar 4 persen. Acuannya adalah perolehan suara untuk Pemilu Legislatif (Pileg) periode sebelumnya.

Jika hanya mendapat suara 4 persen dalam Pileg DPR sebelumnya, partai tersebut tidak berhak mendapatkan kursi DPR tetapi berhak mendapat kursi DPRD Provinsi.

Tak hanya itu, draf RUU Pemilu juga mengatur tentang ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota sebesar 3 persen.

Sementara dalam ambang batas presiden atau Presidential Treshold, Draf RUU Pemilu tetap mencantumkan 20 persen. Angka ini tak berubah dari ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Presidential Threshold sendiri merupakan syarat minimal jumlah suara atau kursi partai politik di parlemen yang harus dikumpulkan oleh calon presiden-wakil presiden untuk bisa maju di pemilu presiden.

Partai Gelora Usul Pilkada 2022 dan 2023 Ditarik Serentak pada 2024

, , , , ,

Partaigelora. Id -Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia setuju penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2022 dan 2023 digelar pada 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Selain itu, pemerintah dan masyarakat saat ini masih fokus menghadapi pandemi Covid-19, disamping keuangan negara semakin menipis.

“Partai Gelora setuju Pilkada ditarik serentak ke 2024 dengan segala plus minus dan konsekuensinya. Karena itu sudah jadi keputusan politik pemerintah dan DPR di UU Pilkada, ” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Jumat (29/1/2021).

Menurut Mahfuz, penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2022 dan 2023 dikuatirkan bisa memicu kembali peningkatan dan penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 yang berdekatan dengan Pemilu 2024 juga akan menyedot keuangan negara, karena anggaran negara digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Pilkada serentak pada 2022 dan 2023 tentunya akan memicu kembali peningkatan penyebaran Covid -19 yang diprediksi belum tuntas pada 2022. Juga akan menyedot keuangan negara di saat pemerintah menghadapi kesulitan keuangan, ” ujarnya.

Kendati begitu, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia ini dapat memahami alasan partai politik (parpol) yang tetap menginginkan pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan sesuai jadwal, serta tidak setuju ditunda serentak pada 2024.

Hal ini antara lain terkait konsekuensi akan banyaknya penunjukkan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah yang menggelar Pilkada pada 2022 dan 2023.

Sebab, Pjs kepala daerah tidak memiliki kewenangan terhadap kebijakan strategis, seperti masalah anggaran.

Padahal saat ini kepala daerah definitif diperlukan dalam pengambilan keputusan soal penanganan pandemi Covid-19 dan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Namun Partai Gelora juga bisa memahami alasan-alasan yang diajukan sejumlah partai yang mendesakkan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Ini terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang muncul, ” katanya.

Partai Gelora berharap parpol yang menginginkan Pilkada 2022 dan 2023 bisa duduk bersama dengan pemerintah untuk mencari solusi dari konsekuensi yang ditimbulkan, apabila Pilkada dimundurkan hingga 2024.

“Menurut kami, sebaiknya partai-partai dan pemerintah duduk bersama membahas dan menyepakati solusi atas konsekuensi-konsekuensi tersebut, ” tegas Mahfuz.

Namun, Partai Gelora tetap berpandangan Pilkada 2022 dan 2023 sebaiknya ditunda dan digeser pelaksanaannya secara serentak dengan Pemilu 2024 mendatang.

Mahfuz meminta semua pihak fokus menyelesaikan masalah pandemi Covid-19 agar kehidupan sehari-hari masyarakat bisa berjalan normal kembali.

“Pemerintah dan masyarakat masih fokus menghadapi pandemi Covid-19 dan keuangan negara juga makin sempit, ” pungkas Mahfuz kembali menegaskan.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2022 dan 2023 dijadwalkan tetap digelar. Hal tersebut mengacu draf RUU Pemilu,

Pasal 731 ayat 2 dan 3. Apabila itu disepakati, maka jadwal Pilkada Serentak Nasional pada November 2024 otomatis tidak berlaku.

Sekedar diketahui, berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan atau langsung disatukan pada 2024.

Namun, Pasal 732 menyebutkan, jika pilkada pada 2022 dan 2023 tidak dapat dilaksanakan karena bencana nonalam, pemilihan ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana nonalam itu berakhir.

Penetapan jadwal pilkada yang tertunda dilakukan KPU setelah melakukan pertemuan konsultatif bersama DPR, Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kemudian, Pasal 734 menyebutkan, pemilu daerah serentak pertama diselenggarakan pada 2027. Pilkada serentak berikutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Hal ini berbeda dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan pilkada serentak pertama kali dijadwalkan pada 2024 berbarengan dengan pemilu nasional.

Dalam UU 7/2017, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan, sehingga daerah yang melaksanakan Pilkada 2017 dan 2018, baru akan menggelar pilkada pada 2024.

Setelah masa jabatan kepala daerahnya berakhir, daerah akan dipimpin penjabat sementara hingga kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dilantik.

Ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2022, terdiri dari tujuh pemilihan gubernur, 76 pemilihan bupati, dan 18 pemilihan wali kota.

DKI Jakarta termasuk daerah yang dijadwalkan menggelar Pilkada 2022. Sementara, ada 170 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2023, terdiri dari 17 pemilihan gubernur, 115 pemilihan bupati, dan 38 pemilihan wali kota.

Partai Gelora Minta Pemerintah dan DPR Tak Terlalu Sering Ubah UU Setiap Ada Pemilu

, , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah dan DPR tidak sering mengubah Undang-undang (UU) Pemilu, karena bisa mengganggu stabilitas demokrasi di Indonesia.

“Persentase naik turun angka itu, merupakan gangguan yang terus-menerus terhadap demokrasi kita. Dan itu tidak relevan. Jadi menurut saya revisi UU Pemilu itu tidak terlalu penting, dan tidak ada dasarnya,” kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (29/1/2021).

Menurut Fahri, pemerintah dan DPR sebaiknya mempermanenkan UU dan tidak mengubah-ubah lagi setiap menghadapi Pemilu.

“Ini sebenarnya yang jauh lebih penting direncanakan, bukan setiap Pemilu dan setiap pertandingan peraturannya dibuat kembali dan diubah-ubah kembali,” kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri menilai, UU Pemilu itu tidak perlu diubah setiap kali ada Pemilu, tetapi yang lebih penting mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang menyebabkan Pemilu menjadi cedera seperti misalnya mengantisipasi money politik, berbagai kecurangan baik sebelum pemilu maupun pada saat pemilu dan pasca Pemilu atau pada saat sengketa.

Karena itu, Fahri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membakukan UU Pemilu, agar peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlalu sering diubah dan lebih dipermanenkan.

“Agar kita membuat peraturan yang lebih permanen dan memasukkan dalam desain konstitusi kita,” katanya.

Selain itu, mempermanenkan UU Pemilu juga sebagai wahana representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang mendesain seluruh orang memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih

Disamping itu, Rakyat akan merasa punya wakil dan ikut berpartispasi delam pesta demokrasi, sehingga penyelenggaraan Pemilu mendapatkan legitimasi dari rakyat.

“Itu hal-hal besar yang seharusnya dipikirkan., bukan sekadar naik turun angka-angka yang sebenarnya tidak terlalu penting dan tidak terlalu relevan

Seperti diketahui, Draf revisi undang-undang (RUU) Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (Polegnas) prioritas DPR 2021 menyebutkan soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) DPR RI menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Diketahui, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan ambang batas parlemen untuk tingkat DPR sebesar 4 persen. Sementara, UU yang sama membebaskan semua parpol untuk ikut dalam penentuan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota alias tanpa ambang batas.

Namun, dalam Pemilu 2024 direncanakan ambang batas parlemennya dinaikkan menjadi 5 persen. Hal itu diketahui dalam drat RUU Pemilu dan Pilkada yang menjadi Prolegnas 2021. Dalam Revisi UU Pemilu ini , DPR menggunakan dua istilah baru yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu daerah.

Ambang batas parlemen sendiri merupakan batas minimal suatu partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi dan menempatkan wakilnya di parlemen.

“Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 5 persen (lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,” bunyi Pasal 217 draf RUU Pemilu.

Selain itu, RUU Pemilu juga menyebutkan soal ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar 4 persen. Acuannya adalah perolehan suara untuk Pemilu Legislatif periode sebelumnya.

“KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248,” bunyi Pasal 566 RUU Pemilu.

Jika hanya mendapat suara 4 persen dalam pileg DPR sebelumnya, partai tersebut tidak berhak mendapatkan kursi DPR tetapi berhak mendapat kursi DPRD Provinsi.

Tak hanya itu, draf RUU Pemilu juga mengatur tentang ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota sebesar 3 persen.

“KPU Kabupaten/Kota menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota,” bunyi Pasal 577 draf RUU Pemilu.

Selain itu, dalam drat tersebut juga terdapat sejumlah perubahan mengenai Pemilu Nasional dibanding UU sebelumnya, dimana dalam draft Revisi UU Pemilu, Pemilu Nasional adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu Nasional akan digelar di hari yang sama.

Pasal 734 Ayat (2) draf RUU Pemilu mengatakan pelaksanaan Pemilu Nasional pertama kali akan digelar pada 2024 mendatang. Selanjutnya, penyelenggaraan Pemilu Nasional akan digelar setiap 5 tahun sekali.

Partai Gelora Tolak PT 5 persen, Mahfuz: 4 persen Saja Tidak Mudah Mencapai

, , , , ,

Draf revisi undang-undang (RUU) Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (Polegnas) prioritas DPR 2021 menyebutkan soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) DPR RI menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai kenaikan ambang batas parlemen dari 5 persen tersebut dinilai tidak tepat, karena akan merugikan suara partai baru & Partai lama.

Partai Gelora tidak menginginkan parlmentary tresholod pada Pemilu 2024 dinaikkan, tetap 4 persen. Sebab, dengan PT 4 persen saja pada Pemilu 2019 lalu. tidak mudah dicapai atau dilampaui.

“Secara subyektif, sebagai partai baru, Gelora Indonesia tentu ingin PT tidak naik dari 4%. Karena faktanya di pemilu 2019 lalu, tidak mudah mencapai atau melampaui angka PT 4%,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia dalam keteranganya, Rabu (28/1/2021).

Menurut Mahfuz, ambang batas parlemen 4 persen saja menghanguskan 15,6 juta pemilih di Indonesia. Apalagi jika PT tersebut dinaikan dari 4 persen menjadi 5 pesen, maka suara pemilih rakyat Indonesia akan semakin banyak yang hangus.

“PT 4% saja telah menghanguskan suara 15,6 juta pemilih di Indonesia. Jumlah suara tersebut, jika di negara-neara Eropa dan sebagian wilayah Asia, sudah cukup untuk menjadi pemenang pemilu atau jadi presiden terpilih,” tandas Mahfuz.

Sementara dalam praktek konversi suara ke kursi, Sekjen Partai Gelora Indonesia, menilai 15,6 juta suara milik 7 parpol yang gugur sejatinya dialihkan alokasi kursinya kepada parpol lain yang melampaui PT 4 persen

Jika harga 1 kursi penuh dengan perhitungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPR RI misalnya 240.000 suara, maka dari 15,6 juta suara itu menghasilkan 16 kursi.

“Jika dihitung bukan dari BPP penuh, misalnya 60 % BPP, maka jumlah kursi yang dialihkan ke partai lain menjadi jauh lebih banyak. Itu baru perhitungan PT 4 persen, belum 5 %. Tentunya akan lebih banyak lagi,” pungkas Mahfuz.

Diketahui, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan ambang batas parlemen untuk tingkat DPR sebesar 4 persen. Sementara, UU yang sama membebaskan semua parpol untuk ikut dalam penentuan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota alias tanpa ambang batas.

Namun, dalam Pemilu 2024 direncanakan ambang batas parlemennya dinaikkan menjadi 5 persen. Hal itu diketahui dalam drat RUU Pemilu dan Pilkada yang menjadi Prolegnas 2021.

Ambang batas parlemen sendiri merupakan batas minimal suatu partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi dan menempatkan wakilnya di parlemen.

“Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 5 persen (lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,” bunyi Pasal 217 draf RUU Pemilu.

Selain itu, RUU Pemilu juga menyebutkan soal ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar 4 persen. Acuannya adalah perolehan suara untuk Pemilu Legislatif periode sebelumnya.

“KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248,” bunyi Pasal 566 RUU Pemilu.

Jika hanya mendapat suara 4 persen dalam pileg DPR sebelumnya, partai tersebut tidak berhak mendapatkan kursi DPR tetapi berhak mendapat kursi DPRD Provinsi.

Tak hanya itu, draf RUU Pemilu juga mengatur tentang ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota sebesar 3 persen.

“KPU Kabupaten/Kota menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota,” bunyi Pasal 577 draf RUU Pemilu.

Blue Helmet dan i-Care Bakal Dilembagakan sebagai Lembaga Pelayanan Masyarakat dari Pusat Hingga Daerah

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bakal melembagakan organisasi Blue Helmet dan i-Care sebagai lembaga pelayanan masyarakat di bawah bidang Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia. Ketua Bidang Yanmas DPN Partai Gelora saat ini dipimpin oleh Styandari Hakim.

Hal itu disamaikan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam ‘Live Repot Relawan di Lokasi Bencana’, Senin (25/1/2021).

“Saya berharap bencana di Sulawesi Barat (Mamuju), Sulawesi Utara (Manado), Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Jawa Barat (Sumedang dan Bogor) sebagai eksperiman kita untuk melembagakan seluruh aktivitas pelayanan, supaya kita bekerja lebih terkoordinir, sistematis dan masif dalam memberikan manfaaat bagi masyarakat kita kedepan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (26/1/2021).

Anis Matta mengaku sudah meminta Ketua Bidang Yanmas DPN Partai Gelora Styandari Hakim untuk membuat konsep dan merumuskan pembentukan lembaga di bawah Yanmas, dari struktur DPN hingga DPW dan DPD.

“Saya sudah minta Ibu Tyan (Styandari Hakim, red) untuk membuat konsepnya. Poin yang ingin saya tekankan pentingnya melembagakan pelayanan. Sehingga stuktur pelayanan masyarakat ini sudah ada diseluruh DPW, juga lembaga yang ada di bawahnya sampai bulan April mendatang,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, pentingnya untuk segera melembagakan lembaga pelayanan, karena bencana di Indonesia diprediksi akan berlangsung hingga Maret 2021. Lembaga tersebut nantinya yang tampil ke publik mewakli Partai Gelora, baik untuk memberikan bantuan maupun pelibatan publik dalam pelayanan ke masyarakat.

“Berdasarkan riset, Indonesia akan mengalami lebih banyak bencana dibandinkan dengan negara lain. Sehinggga hal ini akan menjadi kombinasi buruk bagi Indonesia, ada bencana alam, pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi, dan kita akan menghadapi hari hari yang sulit. Cara kita menghadapi melalui lembaga, melibatkan publik untuk memberikan bantuan.dan masyaakat yang ingin membantu,” ujarnya.

Karena itu, Anis menegaskan, Partai Gelora akan fokus pada empat agenda besar, yakni bidang pembinaan, pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan. “Dalam waktu dekat ini kita akan fokus pada agenda strategis ini sebagai bentuk komunikasi komunikasi kita ke publik secara langsung,” katanya.

Anis Matta tak lupa memberikan apresiasi terhadap langkah Yanmas, DPW-DPW, serta relawan Blue Helmet dan i-Care yang terjun langsung di lokasi bencana secara cepat. Blue Helmet terjun di lokasi gempa Sulbar, sementara i-Care terjun di lokasi banjir di Samarinda dan Manado, serta bencana alam di Jawa Barat.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada relawan yang terjun kepada seluruh teman-temen DPW dan tim DPN bidang Pelayanan Masyarat, tim relawan Blue Helmet dan i-Care yang tangggap terhadap bencana di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Jawa Barat,” katanya.

Struktur DPW yang baru membentuk Blue Helmet baru DPW Sulawesi Selatan, sementara di DPW lainnya belum ada. Sementara lembaga i-Care sudah banyak terbentuk strukturnya di beberapa DPW seperti DPW Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan lain-lain.

Dalam ‘Live Repot Relawan di Lokasi Bencana’ yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik ini, Anis mendengarkan laporan dari Ketua Bidang Yanmas Styandari Hakim mengenai penanganan bencana alam di Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat.

Anis juga mendapatkan laporan dari empat Ketua DPW mengenai penanganan bencana di lokasi masing-masing. Yakni Ketua DPW Sulawesi Barat Hajrul Malik, Ketua DPW Kalimantan Selatan Riswandi, Ketua DPW Sulawesi Utara Jerry Yohanis dan Ketua DPW Jara Barat Haris Yuliana.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X