Tag: #Mahfuz Sidik

Diunggulkan Survei Litbang Kompas, Mahfuz: Partai Gelora Wajib Lolos Ambang Batas Parlemen

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Berdasarkan rilis Litbang Kompas terbaru, popularitas Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia  mencapai 60 persen diantara partai-partai politik baru. Angka ini dinilai fenomenal namun perlu kerja keras agar berdampak lebih lanjut terhadap elektabilitas

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik menyatakan, Partai Gelora saat ini masih fokus dalam pemenuhan tiga target tantangan agar bisa  lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

“Target wajibnya adalah lolos ambang batas parlemen 4 persen,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Menurut Mahfuz, hasil survei ini tidak membuat Partai Gelora berpuas diri atas capaian tersebut, karena masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan dan dituntaskan ke depannya.

“Sejak didirikan pada 28 oktober 2019, kami masih fokus pada pemenuhan struktur dan rekrutmen anggota,” ujar Mahfuz.

Partai Gelora, kata Mahfuz, menargetkan pada HUT ke-2 pada 28 Oktober 2021 mendatang, telah terbentuk 100 persen struktur di kecamatan  dan jumlah anggota di setiap Kabupaten/Kota sudah ada 2.000 orang.

Partai Gelora juga tengah berupaya untuk bisa lulus verifikasi KPU pada pertengahan 2022 nanti, setelah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM sebagai partai baru berbadan hukum di Indonesia.

“Tantangan kedua kami setelah lulus verifikasi Kemenkumham adalah lulus verifikasi KPU pada pertengahan 2022 nanti. Pada saat itu kami sudah harus siap semua unsur kekuatan teritorial, komunikasi dan jaringan,” jelasnya.

Karena itu, Mahfuz yakin Partai Gelora dapat memenangkan kontestasi di Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Rekruitmen Anggota Partai Gelora Indonesia Endy Kurniawan. Endy mengatakan, munculnya Partai Gelora di setiap survei belakangan ini patut disyukuri.

“Tapi kami masih fokus pada dua mesin pertumbuhan yakni melengkapi struktur organisasi hingga 100 persen DPC dan PAC serta melakukan rekrutmen anggota agar mencapai 1.000.000 secepat-cepatnya. Fokus kami adalah lolos verifikasi parpol KPU dan selanjutnya parliamentary threshold,” katanya.

Selain itu, Anggota Partai juga akan dilatih  secara berjenjang sehingga mereka tidak hanya masuk dan bergabung, namun juga bisa berkontribusi untuk memberi efek positif pada elektoral partai.

“Jika dicermati, survei Litbang Kompas juga menunjukkan hasil dari 3,8% yang tahu adanya partai baru itu hanya 18,9% yang tertarik memilih partai baru. Ini pemicu kami agar bekerja lebih keras mensosialisasikan tokoh, visi dan platform partai,” ujarnya.

Seperti diketahui, Litbang Kompas pada Senin (14/6/2021) merilis hasil penelitian terbarunya tentang popularitas partai politik baru. Menjawab pertanyaan pada responden: “Selama beberapa waktu terakhir, ada sejumlah partai politik baru yang terbentuk, apakah Anda mengetahui-partai baru tersebut?” 96,2 persen menjawab tidak tahu, sedangkan 3,8 persen menjawab tahu.

Dari partai-partai baru yang muncul, Partai Gelora tercatat sebagai Top of Mind popularitas dengan 60,4 persen. Selanjutnya diikuti Partai Ummat dengan 8,4 persen. Dalam usia belum genap dua tahun, Partai Gelora Indonesia mencatatkan popularitas yang terus menanjak. Dengan popularitas sebesar 60 persen terhadap 3,8 persen yang mengetahui adanya partai baru, maka sama dengan 2,28 persen masyarakat telah mengetahui Partai Gelora.

Sebelumnya, Parameter Politik Indonesia dalam survei terbarunya, Sabtu (5/6/2021), juga mencatatkan popularitas Partai Gelora mencapai 28,7 persen. Sementara popularitas Partai Ummat berada di angka 21,7 persen, dan Masyumi Reborn (14,2 persen).

“Partai Gelora mendapat 11,9 persen dukungan, Partai Ummat 7,8 persen, dan Partai Masyumi Reborn 3,3 persen dukungan,” dikutip dari hasil survei itu soal kecenderungan itu berkaitan dengan antusiasme masyarakat mendukung partai baru.

Sementara Rekode Research Center dalam surveinya pada Selasa (1/6/2021) lalu. Survei tersebut menyatakan, Partai Gelora memiliki popularitas dan elektabilitas tertinggi diantara partai-partai baru.

“Tingkat pengenalan atau popularitas, dan elektabilitas  Partai Gelora besutan politisi Anis Matta tertinggi diantara partai-partai baru. Disusul oleh Partai Ummat, Partai Masyumi Reborn, dan urutan paling buncit adalah  Partai Hijau,” kata Lisdiana Putri, Project Manager Rekode Research Center.

Hingga kini  Partai Gelora sudah memiliki  kepengurusan 100 persen di tingkat DPW (provinsi) dan DPD (kabupaten/kota),  DPC (kecamatan) sebanyak 80 persen.

Jumlah kader saat ini lebih dari 219.200  orang, dengan angka pertumbuhan jumlah anggota sangat progesif, mencapai 2.000 orang per hari.

Mau Jadikan Pemain Global, Mahfuz: Kekuatan Militer Indonesia Harus Naik Kelas

, , , , , ,

Partai gelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) berpandangan untuk menjadikan kekuatan militer Indonesia sebagai ‘pemain global’,   diperlukan dukungan anggaran militer sebesar Rp 500-600 triliun pertahun. Kekuatan militer Indonesia saat ini berada diperigkat 16 dunia dan harus naik kelas masuk lima besar dunia.

“Kalau punya misi menjadikan Indonesia sebagai pemain global, maka harus memajukan kekuatan militernya. Kekuatan militer Indonesia harus naik kelas dari peringkat 16 menjadi peringkat lima,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Jumat (4/6/2021).

Hal itu disampaikan Mahfuz dalam Gelora Talk ‘Reformasi Sistem Pertahanan Nasonal dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI pada Rabu (2/6/2021) petang lalu.

Mahfuz menegaskan, berdasarkan survei kekuatan militer negara-negara di dunia tahun 2020, lima besar dunia saat ini diduduki oleh Amerika Serikat, Rusia, China, India dan Prancis, sementara Indonesia berada diperingkat 16.

“Kalau lihat perbandingan dengan Prancis, budget militernya pertahun sampai antara 500-600 triliun. Sementara Indonesia, kalau kita lihat Renstra 25 tahun yang sedang disusun Kemenhan sebesar Rp 1.760 triliun untuk 2020-2044. Itu relatif kecil untuk lima Restra, 1,5 persen dari PDB” jelasnya.

Sementara jika melihat, Renstra MEF 2020-2024 yang tengah berjalan pada tahap ketiga dengan capaian 75 persen, kata Mahfuz, untuk pertahanan TNI AL saja, pengalokasian anggarannya hanya sekitar 40 persen dari total anggaran Renstra MEF

“Apakah visi Presiden Jokowi (Joko Widodo) menjadikan Poros Maritim Dunia tidak di dukung oleh penguatan porsi pertahanan? Angkatan Laut kita minimal harus punya 3 kapal selam super canggih untuk mengamankan tiga ALKI, bukan kapal yang berusia 30 tahunan, dan butuh beberapa kapal untuk pengalawan juga,” ujar Mahfuz.

Tiga kapal selam super canggih tersebut, juga diperlukan untuk menjaga kawasan perbatasan dengan negara lain, seperti perbatasan di Laut China Selatan yang tengah mengalami ketegangan akibat klaim sepihak China terhadap kawasan tersebut.

Selain itu, Indonesia perlu memiliki satelit militer sendiri untuk mengamankan wilayah udara Indonesia agar tidak dikontrol negara lain. Sebab, terasa janggal apabila menggunakan satelit dari negara lain, sementara Indonesia memiliki tentara dan kekuatan militer sendiri.

“Jadi bagaimana terjemahan dari anggaran Rp 1.760 triliun itu, apalagi ditarik maju 2024. Lalu, apakah sudah ada evaluasi Restra MEF 2020-2024, masih ada sisa capaian sebesar 25 persen dan penganggarannya juga dihitung dari 2020. Disinilah ada ruang abu-abu itu, kita juga punya hak untuk mendapatkan informasinya,” tandas Mahfuz.

Karena itu, pemerintah diharapkan mendefinisikan ulang asumsi-asumsi dasar dan proyeksi di dalam membangun postur pertahanan, termasuk strategi dan doktrinnya.

“Kalau kita membedah Buku Putih Pertahanan dan Renstra 2020-2024, ada dua hal yang belum kuat menjadi asumsi perencanaan, yaitu respon memperkuat negara maritim dan perkembangan teknologi komunikasi di era digital,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, akan terus mendorong untuk membuka ruang diskusi atau wacana ini.

“Kita akan membuka diskursus atau wacana ini, karena menyangkut ketahanan nasional dalam membangun indonesia ke depan. Kita tidak boleh memulainya dengan asumsi yang salah,  apalagi perencanaan asal-asalan. Itu yang paling penting,” pungkas Mahfuz.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menambahkan, ketika ingin menjadikan militer Indonesia menjadi kekuatan militer kelima dunia, maka dibutuhkan roapmap jangka panjang.

Asumsi-asumsi dasar mengenai sistem pertahanan saat ini, lanjutnya, harus dilakukan perubahan secara fundamental, terutama menyangkut konflik global dan perang masa depan.

“Asumsi-asumsi yang kita percaya selama ini, harus kita harus dipertanyakan kembali. Karena semua asumsi dasar ini,  menentukan cara kita memandang strategi pertahanan. Hal ini menjadi entry point bagi Partai Gelora memulai pembicaraan yang lebih strategis,” katanya

Pembubaran Negara Israel, Alternatif Solusi?

, , , ,

Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menegaskan, pembubaran negara zionis Israel merupakan solusi alternatif yang harus mulai dipikirkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan komunitas internasional.

Sebab, konflik antara Palestina-Israel saat ini sudah berlangsung selama 73 tahun yang telah menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak, terutama warga Palestina.

“Jadi solusi yang perlu kita pikirkan sekarang ini, solusi alternatifnya. Solusi yang kami sampaikan adalah mari kita berpikir mengenai solusi baru, bukan two state (dua negara) solusi. Tapi, yuk bubarkan Israel. itu solusi alternatifnya,” kata Mahfuz dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam  ‘Catatan Demokrasi: Palestina-Israel Gencatan Senjata, Kok Kita Malah Ribut? yang diselenggarakan  oleh tvOne pada Selasa (25/5/2021) malam lalu.

Menurut Mahfuz, penyelesaian konflik Palestina-Israel tidak akan pernah selesai apabila tidak kembali ke akar masalahnya. Akar masalah dari konflik ini, adalah berdirinya negara zionis Israel pada 1948 di tanah Palestina yang dirampas secara ilegal oleh kaum Yahudi.

“Saya kira kita harus kembali ke akar masalah, konflik ini muncul ketika  tahun 1948 berdiri negara di atas tanah yang dirampas secara ilegal, yaitu negara israel,” ujar Mahfuz.

Ketua Komisi I DPR 2010-2016 ini menilai konflik antara Palestina-Israel telah berlangsung lama dan panjang, yang bisa dilihat dari tiga aspek, yakni okupasi Israel, konflik antar negara dan pembagian wilayah.

Okupasi Israel ditandai dengan berdirinya negara zionis Israel pada 1948, sehingga konflik yang terjadi telah berlangsung 73 tahun. Sedang jika dilihat dari konflik antar negara, ditandai dengan deklarasi negara Palestina pada 1988 di Aljazair, maka usia konflik 33 tahun. Sementara jika melihat kesepakatan Oslo pada 1994 yang melakukan pembagian wilayah, maka konflik sudah 27 tahun terjadi.

“Jadi kalau kita melihat usia konflik ini sudah panjang, dan kelihatannya Amerika dan Eropa sudah mulai capek menyelesaikan konflik ini, termasuk PBB sulit mengatasi ini,” kata Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik.

Wilayah Palestina berdasarkan Resolusi PBB No.181 Tahun 1947, lanjutnya, terus mengalami penyusutan drastis karena di kolonisasi Israel menjadi pemukiman baru ilegal.

“Israel mengokupasi tanah Palestina yang belum merdeka ini, usianya sudah panjang. Faktanya, wilayah yang disepakati merujuk pada Resolusi PBB Tahun 1947,  itu semakin sedikit-semakin sedikit, karena di kolonisasi  Israel dengan pemukiman baru yang ilegal,” ungkapnya.

Karena itu, kata Mahfuz, Indonesia akan terus berupaya memperjuangkan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia memiliki hutang sejarah kepada Palestina.

“Pak Jokowi sampaikan pernyataan beberapa waktu lalu, bahwa bangsa ini masih berhutang kepada Palestina sepanjang bangsa Palestina belum merdeka. Bangsa Indonesia masih punya hutang, hutang sejarah,” katanya.

Sikap Presiden Jokowi ini, lanjut Mahfuz, tegak lurus dengan garis politik bangsa Indonesia sejak masa Presiden Soekarno, presiden pertama RI hingga kini.

“Soekarno mengatakan, kalau tanah Palestina ini belum diserahkan ke bangsa Palestina sendiri, maka Indonesia akan berdiri bersama rakyat Palestina untuk mewujudkan negara Palestina merdeka,” pungkasnya.

Penyelesaian Konflik Palestina, Anis Matta: Saatnya Memikirkan Pembubaran Negara Israel

, , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai pembubaran negara zionis Israel bisa menjadi solusi atau jalan keluar untuk mengakhiri konflik yang terjadi di tanah Palestina selama ini, karena berbagai upaya gagal dilakukan

Pembubaran suatu negara merupakan hal biasa dan pernah terjadi menimpa Uni Soviet dan Yugoslavia. Setelah bubarnya Uni Soviet misalnya, kemudian muncul Rusia justru menjadi kekuatan baru global.

“Orang belum punya bayangan pembubaran negara Israel, padahal banyak terjadi seperti Uni Soviet, malahan menemukan solusi baru. Pembubaran negara Israel bisa menjadi jalan keluar,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (24/5/2021).

Hal itu disampaikan Anis Matta didampingi Sekretaris Jendaral Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, Ketua Bidang Narasi Dadi Krismanto dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Henwira Halim saat Halal bi Halal dan Dialog tentang Palestina dengan wartawan di Gelora Media Centre, Jakarta, pada Jumat (21/5/2021) lalu.

Menurut dia, para pemimpin dunia saat ini perlu berpikir mengenai upaya pembubaran negara Israel secara permanen sebagai jalan keluar mengakhiri konflik abadi antara Palestina-Israel.

Sebab, Israel sebelumnya tidak ada dalam peta, tiba-tba diadakan karena hutang budi atas terjadinya ‘Holocaust’ terhadap kaum Yahudi yang dilakukan bangsa Eropa.

“Mengapa negara Israel tidak ada dalam peta, kemudian dimunculkan karena semangat ultra nasionaisme Eropa terhadap orang Yahudi, sehingga menjadi hutang budi dengan mendirikan negara Israel,” katanya.

Padahal Peta negara Israel yang kini sudah berusia 100 tahunan itu, justru membuat tragedi kemanusiaan baru, yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, seperti yang pernah diilakukan bangsa Eropa terhadap orang Yahudi.

“Pada 2009 lalu, saya pernah ditanya peneliti Amerika Serikat (AS),  orang Yahudi. Kalau Israel dibubarkan, kemana orang Israel, terus keamanan Israel bagaimana dan apa bisa meredakan konflik,” kata Anis menyampaikan kekhwatiran peneliti AS tersebut.

Anis lantas menjelaskan, jika negara Israel dibubarkan, maka orang-orang Yahudi itu dikembalikan dari negara asal mereka atau bisa juga diintegrasikan dalam satu titik untuk membentuk negara baru yang disepakati PBB dan komunitas internasional.

“Orang Yahudi itu datang dari mana, sebelum migrasi besar-besaran ke Palestina, kembalikan ke asalnya. Atau diintegrasikan dalam satu titik, itu bisa jadi solusinya bagi negara dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta, itu tidak terlalu besar,” ujarnya.

Anis Matta menegaskan, upaya mengusir warga Palestina ke Dataran Tinggi Golan, Yordania dan Bukit Sinai, Mesir dengan membuatkan negara baru,  justru akan membuat konflik akan semakin lebar. Terbukti upaya tersebut berantakan, karena mendapat perlawanan sengit dari warga Palestina.

“Saya kira para pemimpin global harus menyakinkan dosa-dosa kemanusiaan akibat Perjanjian Sykes Picot. Pembubaran negara Israel  bisa menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya menghilangkan Palestina dan membuatkan negara baru,” tegas Anis Matta.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menambahkan, ide untuk mendorong pembentukan dua negara, antara Israel dan Palestina seperti keputusaan PBB 1947, yang digagas kembali dalam Perjanjian Oslo 1994 juga tidak jelas sampai sekarang.

“Dari 1994 sampai 2021 berjalan semakin tidak jelas, sejumlah negara mulai skeptis terhadap ide dua negara. Sehingga diperlukan proyeksi dan skenario penyelesaian konflik ke depan seperti apa,” kata Mahfuz.

Seperti diketahui, sejarah awal mula penguasaan lahan atau tanah Palestina oleh zionis Israel yang telah direncanakan kaum Yahudi sejak 100-an tahun lalu, melalui organisasi zionis yang didirikan Theodor Herzl pada tahun 1882.

Herzl  yang secara resmi diberi sebutan sebagai ‘bapak rohani Negara Yahudi’ (the spiritual father of the Jewish State) mengusulkan empat pilihan negara untuk menampung orang Yahudi.

Yakni Palestina, Argentina, Uganda dan Mozambik. Tapi kemudian memilih Palestina, karena justifikasi keagamaan akan memudahkan mobilisasi global kaum Yahudi untuk bermigrasi ke Palestina.

Kemudian PM Inggris Arthur Balfour saat berkecamuknya Perang Dunia I memfaslitasi pendirian negara Israel, karena yakin pasukan Sekutu berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman, Turki.

Arthur membuat Perjanjian Perjanjian Sykes Picot dengan seorang bankir nomor wahid di benua Eropa abad ke-18 , Patriark Mayer Amschel Rothschild, yang merupakan orang Yahudi.

Dukungan Inggris melalui Deklarasi Balfour dan Perjanjian Sykes Picot, serta kemenangan Inggris dan Prancis dalam Perang Dunia I dan II mempercepat ekspansi teritorial dan demografis kaum zionis untuk membentuk negara Israel semakin cepat hingga terbentuk negara Israel pada 1948

Penyelesaian Konflik Palestina, Indonesia Bisa Ambil Peran Lebih Besar

, , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai peran Indonesia dalam menyelesaikan persoalan Palestina masih bersifat normatif.

Karena itu, diperlukan langkah lebih kongkret lagi dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mengakhiri penjajahan zionis Israel.

Hal itu disampaikan Anis Matta menanggapi pidato Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67 Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (21/5/2021), saat Halal bi Halal dan Dialog tentang Palestina di Gelora Media Centre, Jakarta, Jumat (21/5/2021) lalu.

“Menyangkut masalah apa yang dilakukan pemerintah, secara normatif cukup. Tapi tidak sesuai dengan ukuran Indonesia yang besar, sebagai negara muslim terbesar di dunia,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (23/5/2021).

Menurut Anis Matta, ada dua langkah lebih efektif yang harus dilakukan pemerintah dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Yakni memidiasi kelompok-kelompok pejuang di Palestina dan meningkatkan peran signifiikan bagi umat Islam.

“Bersama Turki, Indonesia bisa memediasi dan memfaslitasi kelompok-kelompok pejuang Palestina, Hamas dan Fatah untuk bersatu. Peran mediasi malah dilakukan Rusia, Rusia aktif meediasi karena memiliki aliansi dengan Iran yang mendukung kelompok perlawanan di Palestina,” katanya.

Dalam penyelesaian persoalan Palestina, lanjutnya, yang berperan aktif seharusnya Turki dan Indonesia, bukan Rusia dan Iran. Sebab,Turki adalah pemimpin kawasan, sedangkan Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar dunia dan model Islam moderat.

“Jadi Turki sebagai pemimpin kawasan di sana, Indonesia bisa berperan sangat signifikan bagi dunia islam untuk melakukan negosiasi multilateral mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan misi menjaga perdamaian di Yerussalem,” ujarnya.

Anis Matta berharap Presiden Joko Wiidodo (Jokowi) bisa berkomunikasi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memulai memobilasi diplomasi global dalam menyelesaikan persoalan dan mendukung kemerdekaan Palestina.

“Negara-negara Eropa dan Amerika saat ini perlu dibantu, apalagi di tengah krisis global saat ini. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Indonesia bisa membuka pembicaraan dengan Turki untuk melakukan diplomasi internasional,” tegasnya.

Seperti diketahui, Menlu Retno LP Marsudi dalam Sidang Pleno ke-67 Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (21/5/2021), mengemukakan sejumlah langkah untuk mencapai solusi dari ketegangan Israel dan Palestina.

Dalam Sidang Pleno yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat ini, Menlu RI menegaskan kehadirannya ke Markas Besar PBB adalah demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina.

Seperti dikutip dari Anadolu Agency, Menlu menyampaikan, Indonesia meminta Majelis Umum PBB menghentikan kekerasan, membentuk tim internasional di Yerusalem.

Indonesia menekankan upaya negosiasi untuk mengakhiri pendudukan Israel di Palestina harus segera dilakukan, setelah gencatan senjata antara Israel dengan Hamas.

Indonesia juga meminta PBB memastikan akses bantuan kemanusiaan ke Palestina, serta mendorong dimulainya negosiasi multilateral yang kredibel.

Peran lain Indonesia dalam diplomasi global adalah menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Palestina dan Al-Quds Ash-Sharif pada tanggal 7 Maret 2016, di Jakarta.

KTT ini berhasil melahirkan Deklarasi Jakarta yang memaparkan komitmen dari para pemimpin negara-negara anggota OKI untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam menyelesaikan konflik Palestina. Juga disepakati peningkatan bantuan finansial untuk Palestina dan mendukung program ‘Satu Muslim Satu Dollar’.

Indonesia Bisa Jadi Kekuatan Baru Dorong Kemerdekaan Palestina

, , , , ,

Partaigelora.id – Mantan Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik 2010-2016 mengatakan, Indonesia saat ini bisa mengambil peran lebih sebagai kekuatan baru untuk mendorong kemerdekaan Palestina sebagai negara merdeka, di tengah melemahnya kekuatan kawasan timur tengah.

Yakni dengan mendorong proses konsolidasi dan rekonsilasi dua kekuatan politik utama di Palestina, yakni Fatah dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)-nya di Tepi Barat dan Hamas di Gaza.

“Kalau kita ingin mempercepat kemerdekaan Palestina, maka kita harus mendorong rekonsilasi dan konsolidasi kekuatan politik di Palestina untuk bersatu. Nah Indonesia mampu mengambil posisi itu,” kata Mahfuz dalam diskusi ‘Akankah Palestina Segera Merdeka’ yang diselenggarakan Al Quds Volunteer Indonesia, Senin (17/5/2021) malam.

Menurut dia, kekuatan kawasan yang selama ini didominasi Liga Arab, kemudian juga Iran dan Turki sedang melemah, sehingga perhatian dan dukungan terhadap Palestina berkurang, termasuk soal pendanaan.

Beberapa negara-negara yang tergabung di Liga Arab banyak terlibat konflik politik dan perang di kawasan. Sedangkan Iran masih dianggap musuh oleh sebagian negara arab karena paham Syiahnya, sementara Turki menghadapi tekanan politik dan ekonomi di dalam negerinya.

“Jadi Indonesia bisa mengambil peran lebih besar, basis politik kita jelas ada di konstitusi. Dari Presiden Soekarno hingga pemerintahan Jokowi (Joko Widodo), sikapnya jelas. Dukungan masyarakat juga sangat luas. Saat kekuatan di kawasan timur tengah melemah, peran Indonesia bisa semakin penting,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini berharap pemerintahan Jokowi wujudkan kemauan politik untuk mengambil peran lebih besar dalam mendorong kemerdekaan Palestina, meskipun jalannya tidak mudah.

“Indonesia bisa menjadi kekuatan baru yang bisa menyatukan politik pemerintahan di Palestina dan masyarakatnya. Kita sudah punya pengalaman kemerdekaan. Indonesia juga bisa menggalang dukungan 138 negara yg sudah mengakui negara Palestina melalui jalur diplomasi internasional,” ujarnya.

Persoalan mendasar saat ini di Palestina memang masih terjadi pembelahan. Tidak hanya soal wilayahnya yang terbelah antara Tepi Barat dan Gaza, tetapi juga menyangkut soal pemerintahan otoritas palestina yg terbelah.

Dua kekuatan politik di Palestina antara PLO (Fatah) dan Hamas diharapkan bisa bersatu kembali untuk membentuk pemerintahan Palestina merdeka yg kokoh.

“Palestina harus mampu melewati itu. Itu prasyarat dasar menuju kemerdekaan yg berdaulat,” ujarnya.

“Sekali lagi Indonesia bisa mengambil peran lebih besar di tengah melemahnya kekuatan kawasan timur tengah. Yaitu mendorong rekonsiliasi dan konsolidasi politik nasional di Palestina, lalu menggalang dukungan 138 negara yg sudah mengakui negara Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh negara Palestina.” tutup Mahfuz.

Partai Gelora Usul Pilkada 2022 dan 2023 Ditarik Serentak pada 2024

, , , , ,

Partaigelora. Id -Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia setuju penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2022 dan 2023 digelar pada 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Selain itu, pemerintah dan masyarakat saat ini masih fokus menghadapi pandemi Covid-19, disamping keuangan negara semakin menipis.

“Partai Gelora setuju Pilkada ditarik serentak ke 2024 dengan segala plus minus dan konsekuensinya. Karena itu sudah jadi keputusan politik pemerintah dan DPR di UU Pilkada, ” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Jumat (29/1/2021).

Menurut Mahfuz, penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2022 dan 2023 dikuatirkan bisa memicu kembali peningkatan dan penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 yang berdekatan dengan Pemilu 2024 juga akan menyedot keuangan negara, karena anggaran negara digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Pilkada serentak pada 2022 dan 2023 tentunya akan memicu kembali peningkatan penyebaran Covid -19 yang diprediksi belum tuntas pada 2022. Juga akan menyedot keuangan negara di saat pemerintah menghadapi kesulitan keuangan, ” ujarnya.

Kendati begitu, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia ini dapat memahami alasan partai politik (parpol) yang tetap menginginkan pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan sesuai jadwal, serta tidak setuju ditunda serentak pada 2024.

Hal ini antara lain terkait konsekuensi akan banyaknya penunjukkan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah yang menggelar Pilkada pada 2022 dan 2023.

Sebab, Pjs kepala daerah tidak memiliki kewenangan terhadap kebijakan strategis, seperti masalah anggaran.

Padahal saat ini kepala daerah definitif diperlukan dalam pengambilan keputusan soal penanganan pandemi Covid-19 dan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Namun Partai Gelora juga bisa memahami alasan-alasan yang diajukan sejumlah partai yang mendesakkan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Ini terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang muncul, ” katanya.

Partai Gelora berharap parpol yang menginginkan Pilkada 2022 dan 2023 bisa duduk bersama dengan pemerintah untuk mencari solusi dari konsekuensi yang ditimbulkan, apabila Pilkada dimundurkan hingga 2024.

“Menurut kami, sebaiknya partai-partai dan pemerintah duduk bersama membahas dan menyepakati solusi atas konsekuensi-konsekuensi tersebut, ” tegas Mahfuz.

Namun, Partai Gelora tetap berpandangan Pilkada 2022 dan 2023 sebaiknya ditunda dan digeser pelaksanaannya secara serentak dengan Pemilu 2024 mendatang.

Mahfuz meminta semua pihak fokus menyelesaikan masalah pandemi Covid-19 agar kehidupan sehari-hari masyarakat bisa berjalan normal kembali.

“Pemerintah dan masyarakat masih fokus menghadapi pandemi Covid-19 dan keuangan negara juga makin sempit, ” pungkas Mahfuz kembali menegaskan.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2022 dan 2023 dijadwalkan tetap digelar. Hal tersebut mengacu draf RUU Pemilu,

Pasal 731 ayat 2 dan 3. Apabila itu disepakati, maka jadwal Pilkada Serentak Nasional pada November 2024 otomatis tidak berlaku.

Sekedar diketahui, berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan atau langsung disatukan pada 2024.

Namun, Pasal 732 menyebutkan, jika pilkada pada 2022 dan 2023 tidak dapat dilaksanakan karena bencana nonalam, pemilihan ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana nonalam itu berakhir.

Penetapan jadwal pilkada yang tertunda dilakukan KPU setelah melakukan pertemuan konsultatif bersama DPR, Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kemudian, Pasal 734 menyebutkan, pemilu daerah serentak pertama diselenggarakan pada 2027. Pilkada serentak berikutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Hal ini berbeda dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan pilkada serentak pertama kali dijadwalkan pada 2024 berbarengan dengan pemilu nasional.

Dalam UU 7/2017, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan, sehingga daerah yang melaksanakan Pilkada 2017 dan 2018, baru akan menggelar pilkada pada 2024.

Setelah masa jabatan kepala daerahnya berakhir, daerah akan dipimpin penjabat sementara hingga kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dilantik.

Ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2022, terdiri dari tujuh pemilihan gubernur, 76 pemilihan bupati, dan 18 pemilihan wali kota.

DKI Jakarta termasuk daerah yang dijadwalkan menggelar Pilkada 2022. Sementara, ada 170 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2023, terdiri dari 17 pemilihan gubernur, 115 pemilihan bupati, dan 38 pemilihan wali kota.

Partai Gelora Tolak PT 5 persen, Mahfuz: 4 persen Saja Tidak Mudah Mencapai

, , , , ,

Draf revisi undang-undang (RUU) Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (Polegnas) prioritas DPR 2021 menyebutkan soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) DPR RI menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai kenaikan ambang batas parlemen dari 5 persen tersebut dinilai tidak tepat, karena akan merugikan suara partai baru & Partai lama.

Partai Gelora tidak menginginkan parlmentary tresholod pada Pemilu 2024 dinaikkan, tetap 4 persen. Sebab, dengan PT 4 persen saja pada Pemilu 2019 lalu. tidak mudah dicapai atau dilampaui.

“Secara subyektif, sebagai partai baru, Gelora Indonesia tentu ingin PT tidak naik dari 4%. Karena faktanya di pemilu 2019 lalu, tidak mudah mencapai atau melampaui angka PT 4%,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia dalam keteranganya, Rabu (28/1/2021).

Menurut Mahfuz, ambang batas parlemen 4 persen saja menghanguskan 15,6 juta pemilih di Indonesia. Apalagi jika PT tersebut dinaikan dari 4 persen menjadi 5 pesen, maka suara pemilih rakyat Indonesia akan semakin banyak yang hangus.

“PT 4% saja telah menghanguskan suara 15,6 juta pemilih di Indonesia. Jumlah suara tersebut, jika di negara-neara Eropa dan sebagian wilayah Asia, sudah cukup untuk menjadi pemenang pemilu atau jadi presiden terpilih,” tandas Mahfuz.

Sementara dalam praktek konversi suara ke kursi, Sekjen Partai Gelora Indonesia, menilai 15,6 juta suara milik 7 parpol yang gugur sejatinya dialihkan alokasi kursinya kepada parpol lain yang melampaui PT 4 persen

Jika harga 1 kursi penuh dengan perhitungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPR RI misalnya 240.000 suara, maka dari 15,6 juta suara itu menghasilkan 16 kursi.

“Jika dihitung bukan dari BPP penuh, misalnya 60 % BPP, maka jumlah kursi yang dialihkan ke partai lain menjadi jauh lebih banyak. Itu baru perhitungan PT 4 persen, belum 5 %. Tentunya akan lebih banyak lagi,” pungkas Mahfuz.

Diketahui, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan ambang batas parlemen untuk tingkat DPR sebesar 4 persen. Sementara, UU yang sama membebaskan semua parpol untuk ikut dalam penentuan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota alias tanpa ambang batas.

Namun, dalam Pemilu 2024 direncanakan ambang batas parlemennya dinaikkan menjadi 5 persen. Hal itu diketahui dalam drat RUU Pemilu dan Pilkada yang menjadi Prolegnas 2021.

Ambang batas parlemen sendiri merupakan batas minimal suatu partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi dan menempatkan wakilnya di parlemen.

“Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 5 persen (lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,” bunyi Pasal 217 draf RUU Pemilu.

Selain itu, RUU Pemilu juga menyebutkan soal ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar 4 persen. Acuannya adalah perolehan suara untuk Pemilu Legislatif periode sebelumnya.

“KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248,” bunyi Pasal 566 RUU Pemilu.

Jika hanya mendapat suara 4 persen dalam pileg DPR sebelumnya, partai tersebut tidak berhak mendapatkan kursi DPR tetapi berhak mendapat kursi DPRD Provinsi.

Tak hanya itu, draf RUU Pemilu juga mengatur tentang ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota sebesar 3 persen.

“KPU Kabupaten/Kota menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota,” bunyi Pasal 577 draf RUU Pemilu.

Blue Helmet dan i-Care Bakal Dilembagakan sebagai Lembaga Pelayanan Masyarakat dari Pusat Hingga Daerah

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bakal melembagakan organisasi Blue Helmet dan i-Care sebagai lembaga pelayanan masyarakat di bawah bidang Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia. Ketua Bidang Yanmas DPN Partai Gelora saat ini dipimpin oleh Styandari Hakim.

Hal itu disamaikan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam ‘Live Repot Relawan di Lokasi Bencana’, Senin (25/1/2021).

“Saya berharap bencana di Sulawesi Barat (Mamuju), Sulawesi Utara (Manado), Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Jawa Barat (Sumedang dan Bogor) sebagai eksperiman kita untuk melembagakan seluruh aktivitas pelayanan, supaya kita bekerja lebih terkoordinir, sistematis dan masif dalam memberikan manfaaat bagi masyarakat kita kedepan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (26/1/2021).

Anis Matta mengaku sudah meminta Ketua Bidang Yanmas DPN Partai Gelora Styandari Hakim untuk membuat konsep dan merumuskan pembentukan lembaga di bawah Yanmas, dari struktur DPN hingga DPW dan DPD.

“Saya sudah minta Ibu Tyan (Styandari Hakim, red) untuk membuat konsepnya. Poin yang ingin saya tekankan pentingnya melembagakan pelayanan. Sehingga stuktur pelayanan masyarakat ini sudah ada diseluruh DPW, juga lembaga yang ada di bawahnya sampai bulan April mendatang,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, pentingnya untuk segera melembagakan lembaga pelayanan, karena bencana di Indonesia diprediksi akan berlangsung hingga Maret 2021. Lembaga tersebut nantinya yang tampil ke publik mewakli Partai Gelora, baik untuk memberikan bantuan maupun pelibatan publik dalam pelayanan ke masyarakat.

“Berdasarkan riset, Indonesia akan mengalami lebih banyak bencana dibandinkan dengan negara lain. Sehinggga hal ini akan menjadi kombinasi buruk bagi Indonesia, ada bencana alam, pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi, dan kita akan menghadapi hari hari yang sulit. Cara kita menghadapi melalui lembaga, melibatkan publik untuk memberikan bantuan.dan masyaakat yang ingin membantu,” ujarnya.

Karena itu, Anis menegaskan, Partai Gelora akan fokus pada empat agenda besar, yakni bidang pembinaan, pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan. “Dalam waktu dekat ini kita akan fokus pada agenda strategis ini sebagai bentuk komunikasi komunikasi kita ke publik secara langsung,” katanya.

Anis Matta tak lupa memberikan apresiasi terhadap langkah Yanmas, DPW-DPW, serta relawan Blue Helmet dan i-Care yang terjun langsung di lokasi bencana secara cepat. Blue Helmet terjun di lokasi gempa Sulbar, sementara i-Care terjun di lokasi banjir di Samarinda dan Manado, serta bencana alam di Jawa Barat.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada relawan yang terjun kepada seluruh teman-temen DPW dan tim DPN bidang Pelayanan Masyarat, tim relawan Blue Helmet dan i-Care yang tangggap terhadap bencana di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Jawa Barat,” katanya.

Struktur DPW yang baru membentuk Blue Helmet baru DPW Sulawesi Selatan, sementara di DPW lainnya belum ada. Sementara lembaga i-Care sudah banyak terbentuk strukturnya di beberapa DPW seperti DPW Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan lain-lain.

Dalam ‘Live Repot Relawan di Lokasi Bencana’ yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik ini, Anis mendengarkan laporan dari Ketua Bidang Yanmas Styandari Hakim mengenai penanganan bencana alam di Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat.

Anis juga mendapatkan laporan dari empat Ketua DPW mengenai penanganan bencana di lokasi masing-masing. Yakni Ketua DPW Sulawesi Barat Hajrul Malik, Ketua DPW Kalimantan Selatan Riswandi, Ketua DPW Sulawesi Utara Jerry Yohanis dan Ketua DPW Jara Barat Haris Yuliana.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X