Tag: Mahfuz Sidik

Mahfuz Sidik: Politik Jangan Rusak Prinsip Ummatan Washatan

, , , ,

Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, kultur Ummat Islam Indonesia adalah berada di tengah-tengah atau moderat.

Namun akibat pemahaman yang tidak utuh selama ini, kerap dijadikan sebagai agenda politik, sehingga seringkali memicu ekstrimisme pemikiran dan sikap beragama yang salah.

“Kultur dasar muslim di Indonesia itu ummat tengahan (ummatan washatan). Tapi pemahaman yang tidak utuh dan agenda politik,  yang seringkali memicu ekstremisme pemikiran dan sikap beragama,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (17/10/2021).

Hal ini disampaikan Mahfuz dalam webinar Moya Institute bertajuk ‘Umat Islam Indonesia: Ummatan Wasathan’ secara daring di Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Menurut Mahfuz, menjadi orang Indonesia itu takdir. Sementara menjadi Muslim, Nasrani, Hindu, dan Budha adalah pilihan. Perbedaan pilihan keyakinan agama bertemu dalam kesamaan takdir, yaitu orang Indonesia.

Maka agenda politik keumatan, seharusnya justru untuk memperkuat takdir bersama Indonesia. Bukan malah sebaliknya, memecah-belah Indonesia.

“Budaya ummat tengahan akan kuat jika pemahaman terhadap ajaran Islam terus dibangun dan politisi tidak menjadikan sentimen agama sebagai alat dan agenda politik,” katanya.

Sentimen keagamaan tentu saja dapat mengganggu konsep ummatan wasathan, serta memunculkan potensi terjadinya kembali pembelahan politik dan masyarakat yang luar biasa seperti pada Pemilu 2019 yang lalu.

“Konsep ummatan wasathan merupakan konsep masyarakat harmonis, moderat, dan berdiri di tengah sehingga dapat diterima oleh semua pihak,” katanya

Menurut dia, apabila pembelahan politik terjadi lagi pada Pemilu 2024, maka konsep ummatan wasathan akan kembali porak poranda, karena beda pilihan politik, akibat agama di politisasi.

“Ketika Pilpres 2019 lalu, pembelahan politiknya luar biasa. Bahkan, sampai ada perceraian akibat perbedaan pilihan capres. Jadi pernikahan yang merupakan wahana ibadah dalam Islam, bisa porak-poranda akibat pilihan politik. Ini akibat dari politisasi agama,” ujarnya

Mahfuz menjelaskan, ada dua esensi tentang ummatan wasathan, yang pertama adalah kebaikan atau al khairiyah. Dan yang kedua adalah prinsip keadilan atau keseimbangan.

Sedikit saja bergeser dari dua nilai tersebut, sambung dia, akan menjauh dari masyarakat ummatan wasathan, bahkan bisa membuat umat Islam menjelma menjadi faktor yang destruktif.

“Penyimpangan dari prinsip ummatan wasathan terjadi bukannya hanya karena faktor politik, tetapi faktor pemahaman,” katanya.

Terkait faktor pemahaman, Mahfuz mencontohkan, pengalaman tiga tahun lalu, ketika ia meminta pengurus mushala di dekat rumahnya mengecilkan volume pengeras suara karena di rumahnya ada balita sakit.

“Namun isu yang muncul kemudian adalah ada ‘orang politik’ yang melarang azan di mushala, isu yang membuat saya harus memberi klarifikasi,” ujar Mahfuz.

Persoalan pengeras suara itu, lanjut dia, menunjukkan dalam ummatan wasathan, diperlukan pemahaman keislaman yang baik, misalnya suatu mushala dengan speaker yang bersuara kencang itu ada di sebuah kampung yang cuma berisi 20 rumah dengan jarak berjauhan, maka hal itu baik.

“Namun bila kampung itu sudah berisi 200 keluarga dan gang-gang di situ sudah sempit, maka speaker yang kencang justru akan mengganggu sendi-sendi kehidupan. Ini satu contoh, betapa faktor pemahaman keislaman yang baik itu sangat penting,” tandasnya.

Karena itu, Mahfuz berharap agar Umat Islam dapat memahani konsep Ummatan Wasathan di tengah-tengah masyarakat agar diterima oleh semua pihak, dan tidak terpengaruh oleh politisasi agama kelompok tertentu.

“Jadi bila kita mau membangun masyarakat yang Ummatan Wasathan, maka kebaikan dan keadilan atau keseimbangan harus menjadi nilai dan orientasi kita bersama,” pungkasnya.

Marah-marah ke Pendamping PKH, Mahfuz: Sikap Mensos Risma Tidak Pancasilais

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Aksi marah-marah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kepada seorang Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo pada Jumat (1/10/2021) viral di media sosial.

Sebuah video singkat memperlihatkan aksi Mensos Risma marah-marah ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial (bansos).

Mensos Risma terlihat mengacungkan pena pada seorang pendamping PKH di Gorontalo ketika pihaknya dtuding disebut mencoret data penerima bansos sehingga bantuan tak tepat sasaran.

Pendamping PKH tersebut kemudian didatangi Mensos Risma. Lalu, Risma  mengarahkan pulpennya ke dada petugas itu sambil berkata keras. “Jadi bukan kita coret ya! Kamu tak tembak ya, tak tembak kamu!”

Perilaku Mensos Risma sontak mengundang reaksi banyak pihak di berbagai media, termasuk gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap Mensos Risma yang selalu mengedepankan emosionalnya, ketimbang persuasif dalam bekerja

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meniai sikap Mensos Risma adalah contoh seorang pemimpin yang tidak Pancasialis.

“Tidak pantas sama sekali. Bukan perilaku pemimpin pemerintahan. Contoh perilaku tidak Pancasilais!” kata Mahfuz.

Mahfuz menjelaskan, bahwa masyarakat saat ini banyak sedang mengalami kesulitan hidup akibat pandemi Covid-19 dan PPKM, terutama tekanan ekonomi.

Karena itu, masyarakat juga diliputi perasaan sedih, cemas, kecewa dan marah terhadap situasi yang penuh ketidakpastian ini.

“Maka wajar kalau petugas pendamping PKH curhat ke menterinya. Terus kenapa harus marah? Kenapa harus berdiri mendatangi petugas sambil menunjuk pulpen ke petugas? Terus kenapa harus ancam mau tembak?” ujar Mahfuz.

Apalagi menurut Mahfuz, peristiwa marah-marah Mensos Risma kepada pendampig PKH di Gorontalo tersebut, terjadi pada Jumat, 1 Oktober 2021 yang bertepatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini.

“Saat masyarakat dihimbau pemerintah memperingati Hari Kesaktian Pancasila, eh malah menyaksikan perilaku seorang Mensos Risma yang tidak Pancasilais. Hal ini tentu saja kita sayangkan,” tegasnya.

Mantan Ketua Komisi I DPR RI Periode 2010-2017 ini menegaskan, bahwa sikap Mensos Risma tersebut, tidak mencerminkan Lima Sila yang ada di dalam Pancasila. “Apakah perilaku mensos Risma sejalan dengan kelima sila Pancasila itu?” paparnya.

Mahfuz menjelaskan, agama telah mengajarkan untuk tidak mengedepankan marah-marah, apalagi mengancam seseoramg yang merupakan cerminan Sila Pertama Pancasila.

Tindakan Mensos Risma itu, juga dinilai tidak mencerminkan Sila Kedua Pancasila yang seharusnya menghormati dan menghargai sesama, sekalipun dia rakyat kecil.

Seharusnya mantan Walikota Surabaya itu, bisa menjaga komunikasi antar budaya agar tetap harmonis dan menyatu. Hal itu merupakan cerminan Sila Ketiga Pancasila.

Sedangkan Sila Keempat Pancasila, lanjut Mahfuz, musyawarah dan mengedepankan hikmah dalam setiap menghadapi permasalahan.

Selanjutnya, mengenai pengaduan pendamping PKH bahwa ada warga miskin di Gorontalo yang tidak lagi menerima bansos di rekeningnya, hal itu sebagai fitrah dan dimana letak kesalahannya?

“Pendamping PKH yang bertugas dan  bertanggungjawab soal itu, kemudian curhat ke Mensos Risma. Apa salahnya? Apakah itu fitrah? Saya kira sikap Menteri Sosial tersebut tidak mencerminkan keadlian sosial,” tegasnya.

Sekjen Partai Gelora ini sependapat dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dan mengevaluasi Mensos Risma. 

“Mungkin perlu juga dievaluasi oleh psikolog atau psikiater. Rakyat butuh pemimpin yang lembut, sabar dan mengayomi rakyatnya,” pungkas Mahfuz.

Partai Gelora Desak Komunitas Internasional Bantu Taliban Bentuk Pemerintahan yang Inklusif dan Moderat

, , , , ,

Partaigelora.id – Komunitas internasional, termasuk Indonesia di dalamnya diminta untuk tidak mengisolir Taliban sebagai pemenang di Afghanistan, tetapi justru secara bersama-sama membantu mereka untuk pemerintahannya yang inkluisf dan moderat. 

“Taliban jangan diblokade, karena begitu diisolasi oleh dunia internasional dan diblokade, maka mereka tidak punya jalan lain. Mereka akan mengembangkan jalan-jalan kekerasan terorisme dan menyebarkan ke seluruh dunia lagi,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam dialog Catatan Demokrasi di tvOne dengan tema ‘Taliban Menang, Islamofobia Datang?, Rabu (24/8/2021).

Menurut Mahfuz, situasi dan kondisi di Afghanistan saat ini sebenarnya tidak terlepas dari politik geopolitik internasional. Afghanistan, lanjutnya, dijadikan tempat perang antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan Uni Soviet (Rusia).

Dalam posisi ini, sebenarnya Afghanistan merupakan korban dari perang dingin tersebut. Sehingga memunculkan berbagai kelompok jihad di Afghanistan maupun dari berbagai negara seperti Taliban Al-Qaeda, ISIL (Isis Asia Selatan), termasuk jihadis dari Indonesia (Jamaah Islamiyah).

“Tapi sebenarnya Taliban itu sebenarnya bukan terorisme,  kelompok perlawanan asli di Afghanistan. Dan Taliban sudah membuat perjanjian dengan Amerika untuk tidak memberikan ruang bagi ekosistem Al Qaeda dan ISIS. Apakah kemudian Taliban bisa memenuhi, inilah yang harus dibantu oleh masyarakat internasional,” katanya.

Karena itu, masyarakat internasional dan negara-negara besar punya kepentingan langsung dengan Afghanistan saat ini paska kemenangan Taliban dengan mendorong terbentuknya pemerintahan baru yang inklusif dan moderat.

“Dari Afghanistan sekarang yang diinginkan oleh dunia itu apa?Apakah Taliban mau dijadikan medan pertempuran baru atau sebagai alat pukul baru atau memang kita menginginkan merekonstruksi Afghanistan. Karena jalan kekuatan militer saat ini  sudah menunjukkan kegagalan dan menimbulkan perspektif kecemasan dan Islamofobia (kecurian), apakah ini yang mau dikedepankan terus? tanya Mahfuz.

Mahfuz menyadari kemenangan Taliban di Afghanistan saat ini menimbulkan pro kontra dan kecemasan baru di dunia internasional maupun di tanah air seperti kekuatiran munculnya aksi-aksi terorisme baru.

“Indonesia juga perlu mendudukkan soal Afghanistan ini, karena sudah memiliki hubungan baik selama ini. Afghanistan sudah melewati konflik dan peperangan lebih dari 40 tahun, kita dua tahun di lockdwon saja sangat berat, bagaimana dengan rakyat Afghanistan,” ujar Mahfuz.

Mahfuz mengatakan, Afghanistan merupakan salah satu negara dari 8 negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Bahkan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Afghanistan dilakukan sebanyak dua kali, dan meminta Indonesia segera mengirimkan perwakilannya sebagai Duta Besar di Afghanistan.

“Pada tahun 1947, kemudian kita mengirim Mayjen Abdul Kadir kala itu sebagai Duta Besar pertama Indonesia di Afghanistan.  Afghanistan juga menolak Agresi Militer Belanda II dan ikut Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dukungan Afghanistan buat Indonesia sangat besar,” katanya.

Partai Gelora berharap pemerintah Indonesia memiliki political will untuk membantu negara dan bangsa Afghanistan bisa keluar dari krisis situasi saat ini. Dimana ada dua pekerjaan rumah (PR) besar, yakni membentuk state building dan nation state, serta meredakan konflik antar milisi atau faksi di Afghanistan.

“Di Afghanistan ada 7 kelompok mujahdin, sekarang tinggal 3 kelompok, yakni Taliban, Al Qaeda dan ISIS Asia Selatan (ISIL). Kita perlu dorong terjadinya rekonsilasi diantara faksi-faksi tersebut. Jika sekarang Taliban yang menang, maka kita bantu membangun state building dan nation building dengan membentuk pemerintah yang inklusif dan moderat,” pungkas Mahfuz Sidik

Partai Gelora Indonesia Bagikan Bendera Merah Putih dari Aceh Sampai Papua

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Dalam rangka menyambut Kemerdekaan RI ke-76, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara serentak membagikan Bendera Merah Putih dari Aceh hingga Papua pada, Senin (16/8/2021).

Pembagian bendera ini diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan bangsa Indonesia dalam membangun optimisme masyarakat dari krisis berlarut akibat pandemi Covid-19 saat ini.

“Aksi membagi bendera ini dilakukan oleh Partai Gelora dari Aceh sampai Papua untuk merajut kembali semangat Indonesia Bersatu dan membangun optimisme bangsa bahwa kita bisa menang menghadapi pandemi dan krisis ini,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dalam keterangan, Selasa (17/8/2021) .

Di Aceh, pembagian Bendera Merah Putih dilakukan DPW Partai Gelora Aceh dan DPD Banda Aceh kepada para pengguna jalan pada Senin (16/8/2021) siang. Warga terlihat sangat antusias ketika dipasangkan Bendera Merah Putih di kendaraan mereka.

Pembagian Bendera Merah Putih ini dilakukan di empat lokasi, yaitu di depan Masjid Raya Baiturrahman, Bundaran Simpang Lima, Taman Sari Putroe Phang, dan depan Museum Tsunami Aceh.

Sekretaris Bidang Komunikasi DPW Partai Gelora Aceh, M Sufri,  mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan rasa cinta masyarakat kepada Tanah Air.

“Pendemi Covid-19 menjadi momentum untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan sependeritaan untuk terus menjaga keutuhan NKRI,” ujar M Sufri.

Sementara di Papua, pembagian Bendera Merah Putih dilakukan DPW Partai Gelora Papua di tiga titik di Jayapura dan sekitarnya pada Senin (16/8/2021). Yakni Lampu Merah Bandara Sentani, Lingkaran Abepura dan Lampu merah Dok II Kota Jayapura.

Dalam pembagian bendera ini, kader baru Partai Gelora yang merupakan pesepak bola nasional Okto Maniani ikut berpartisipasi. Okto Maniani terlihat membagikan Bendera Merah Putih kepada para pengguna jalan baik roda empat maupun roda dua.

Ketua DPW Partai Gelora Papua Muhammad Yamin Noch mengatakan, kegiatan ini merupakan ikhtiar untuk membangkitkan Optimisme dan semangat kebangsaan kita.

“Meski ditengah krisis yang melanda dunia Khususnya Indonesia, bara juang dan semangat 45 kita jangan sampe padam, jangan menyerah, tetap optimis, semoga kita bisa keluar sebagai pemenang dari pandemi ini,” kata Yamin.

Selain di Aceh dan Papua, aksi bagi-bagi Bendera Merah Putih ini juga dilakukan secara serentak oleh 32 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) lainnya se-Indonesia.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia berharap masyarakat Indonesia tidak menyerah dalam melawan perang Covid-19, mampu bertahan dan menang dalam menghadapi krisis berlarut ini.

“Dengan Rahmat Allah, kita memperoleh kemerdekaan. Dengan Rahmat Allah pula, insya Allah, kita bisa tegar dan mampu melewati krisis yang sekarang kita hadapi. Jangan Menyerah!,” pinta Anis Matta

Kisah Nabi Daud Kalahkan Jalut, Jadi Inspirasi Partai Gelora Menghadapi Pemilu 2024

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia optimis menghadapi Pemilu 2024 mendatang, Sebab, krisis dipandang sebagai peluang, dan keterbatasan menjadi alasan bagi Partai Gelora untuk bekerja lebih giat lagi.

“Agama kita mengajarkan, kuncinya ada empat, yaitu ketenangan, keuletan, keterarahan, dan kebangkitan. Partai Gelora ditakdirkan hadir di tengah krisis, Insya Allah kita optimis menghadapi pemilu 2024 yang akan datang,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia.

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam Rakornas VII Partai Gelora Indonesia membahas ‘Agenda Kerja 32 Bulan Menuju Sukses Pemilu 2024 dan Arah Baru Indonesia’ pada Kamis (5/8/2021) malam.

Rakornas VII yang di selenggarakan secara virtual ini dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, fungsionaris DPN, MPN, MP, DPW dan DPD se-Indonesia.

Dalam situasi sekarang, menurut Anis Matta, manusia perlu terus mencari ilham bagaimana cara menghadapi krisis, termasuk dalam strategi pemenangan Pemilu.

“Seperti dalam kisah Nabi Daud yang mengalahkan Jalut, karena ketenangan, keuletannya dan keterarahannya. Bani Israil itu menghadapi tantangan besar dari klan besar paling ditakuti dipimpin Raja Jalut,” katanya.

Nabi Daud kemudian menggunakan strategi untuk mengalahkan Raja Jalut, yakni mencari kelemahan lawan sebelum bertanding atau bertempur. Nabi Daud menyadari postur tubuhnya yang kecil, dibandingkan Raja Jalut yang tinggi besar.

“Nabi Daud juga tidak menggunakan pedang dan baju besinya sebagai sumber kekuatan dan tidak memilih bertempur dari jarak dekat. Tapi dia pakai batu, dan batu itu harus mengenai sasaran yang mematikan, yaitu jidat dan akhirnya Jalut bisa dikalahkan,”  katanya.

Anis Matta menilai ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut, dimana oleh barat telah diangkat dalam sebuah film berjudul ‘David and Golith’.

“Perlawanan Nabi Daud melawan Jalut ini, saya selalu mendapatkan pelajaran. Kelemahan kita adalah kekuatan kita, dan kekuatan musuh adalah kelemahannya,” ujar Anis Matta.

Artinya, dalam memandang krisis ini kita harus fokus pada peluang yang tersedia. Bukan sebaliknya, selalu memandang keterbatasan, sehingga menurunkan performance yang tinggi dalam bekerja.

“Pesannya jelas kebangkitan, kita harus bangkit. Krisis itu seperti awan yang gelap, mungkin dia menurunkan hujan atau badai. Dan mereka yang tetap bekerja dalam situasi krisis akan mendapatkan keuntungan besar, jika krisis reda,” ujarnya.

Karena itu, Anis Matta yakin elektablitas dan popularitas Partai Gelora akan terus mengalami peningkatan menjelang Pemilu 2024 mendatang

Jika elektablitas Partai Gelora sudah pada angka 1.5 persen saat ini, maka sebelum Pemilu 2024 target elektabilitas 4 persen dan lolos Parliamentary Threshold akan tercapai. “Insya Allah Partai Gelora akan siap menghadapi Pemilu,” pungkasnya.

Partai Gelora, Partai Baru dengan Elektabilitas Tertinggi

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Lembaga survei Suara Milenial Institute merilis survei terbaru tentang elektabilitas partai politik di masa pandemi pada Jumat (29/7/2021) lalu.

Dalam survei itu terlihat elektabilitas Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sebagai partai baru mencapai 1,5 persen dan menggeser elektabilitas beberapa partai lama.

Hasil lembaga survei Suara Milenial Institute ini menambah deretan daftar lembaga survei yang terus mengunggulkan elektablitas Partai Gelora sebagai pendatang baru dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Sebelumnya ada lembaga survei Litbang Kompas, Parameter Politik Indonesia dan Rekode Research Center. Ketiga lembaga survei itu menilai pengenalan atau popularitas, dan elektabilitas Partai Gelora tertinggi diantara partai-partai baru. 

“Alhamdulillah. Angka 1.5% sebagai bukti bahwa kerja struktur dan anggota partai berjalan semakin efektif,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (1/8/2021).

Dalam situasi pandemi, kata Mahfuz, tidak mudah untuk melakukan konsolidasi apalagi bagi partai baru.

“Saya bersyukur semua itu tidak dianggap sebagai hambatan bagi para kader,” katanya.

Mahfuz mengungkapkan, mayoritas kader Partai Gelora adalah anak-anak muda, dari berbagai latar belakang, termasuk dari berbagai partai lama. Mereka mengusung semangat kolaborasi di tengah pembelahan masyarakat yang sangat parah saat ini.

Survei elektabilitas partai yang dilakukan Lembaga survei Suara Milenial Institute ini dilaksanakan selama sepekan 15-22 Juli dengan total responden sebanyak 1.000 orang.

Pengambilan sampel menggunakan metode random sampling melalui telefon. Margin of error 3,01 persen, dengan tingkat kepercayaan 95%.

Survei menunjukkan partai-partai lama mengalami penurunan elektabilitas. Partai Gelora memperoleh 1,5%,  hampir dua kali lipat dibandingkan partai umat 0,8%, Masyumi Reborn 0,4%.

Elektabilitas Partai Gelora bahkan mengalahkan partai-partai lama, Berkarya 0,5%, Hanura 0,4%, PBB 0,3 %, Garuda 0,2%, dan PKPI 0,1%.

Menurut Mahfiuz, struktur Partai Gelora secara nasional sudah hampir rampung. Partai Gelora sudah memiliki  kepengurusan 100 persen di tingkat DPW (provinsi) dan DPD (kabupaten/kota), serta DPC (kecamatan) sebanyak 80 persen.

“Di tengah situasi sulit, Partai kami telah memiliki struktur di 80% kecamatan, dan akhir tahun ini akan kami tuntaskan 100% atau 7.235 DPC,” ungkap Mahfuz.

Adapun jumlah kader saat ini lebih dari 300 ribu orang, dengan angka pertumbuhan jumlah anggota sangat progesif, mencapai 2.000 orang per hari.

“Anggota yang sudah terekrut tersebut, secara simultan sedang mengikuti program orientasi dan kepemimpinan,” katanya.

Selain itu Partai Gelora, kata Mahfuz, juga mulai mengembangkan komunikasi politik melalui berbagai platform media sosial (medsos)

Hal ini dilakukan Partai Gelora dalam rangka berpartisipasi untuk memberikan edukasi tentang pandemi Covid-19 agar masyarakat diberikan informasi yang benar secara saintifik, keagamaan, medis dan sosial.

“Saat ini kami berpartisipasi dalam program informasi edukasi tentang pandemi Covid-19. Kami lakukan dengan pendekatan keagamaan, medis dan juga sosial. Hal ini saya kira ikut meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap Partai Gelora,” pungkas Mahfuz

Lima Saran Partai Gelora kepada Pemerintah agar Sukses Atasi Covid-19

, , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan lima saran yang perlu dilakukan pemerintah agar sukses dalam mengatasi pandemi saat ini, menyusul semakin tidak terkendalinya lonjakan kasus Covid-19 dan tingginya kematian di tanah air akibat kasus tersebut.

“Partai Gelora memiliki lima saran kepada pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil  kebijakan,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Minggu (18/7/2021).

Saran pertama, kata Mahfuz, adalah terkait percepatan dan perluasan vaksinasi. Berdasarkan data Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi nasional sebanyak 208.265.720 penduduk.

Namun data per 17 Juli 2021, baru 41.268.627 masyarakat yang mendapatkan dosis pertama dan 16.217.855 yang mendapatkan dosis kedua atau dosis lengkap.

Sehingga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (17/7/2021) meminta jajarannya segera menghabiskan stok vaksin Covid-19 yang ada untuk diberikan kepada masyarakat. Presiden mengatakan, vaksinasi harus cepat dilakukan untuk segera menciptakan kekebalan komunal (herd immunity).

“Untuk percepatan dan perluasan vaksinasi gratis di semua daerah,  pelaksanaannya perlu diperluas di kantor Kelurahan dan Desa,” kata Mahfuz.

Saran kedua, lanjut Mahfuz, pemerintah membagikan masker dan multivitamin gratis untuk masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah padat penduduk dan tinggi mobilitas.

“Pemerintah bisa galang dana CSR (corporate service responsibility) untuk pembagian masker dan multivitamin gratis,” katanya.

Selanjutnya, saran ketiga adalah mengendalikan harga obat Covid-19 yang dibutuhkan  masyarakat agar tetap murah. “Sekarang harga obat-obatan  terkait Covid-19 naik gila-gilaan,” ujar Mahfuz.

Pemerintah sendiri melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menetapkan harga eceran tertinggi (HET) obat selama masa pandemi Covid-19. Ada 11 jenis obat yang diatur HET-nya oleh pemerintah mulai berlaku sejak 2 Juli 2021 lalu.

HET tersebut, merupakan harga jual tertinggi obat di apotek dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik, yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun faktanya, harga obat Covid-19 dan yang obat terkait, harganya tetap tidak bisa dikendalikan dan melambung tinggi di pasaran

Kemudian saran keempat yang tak kalah penting, menurut Mahfuz, adalah memperkuat Puskesmas dengan sarana kesehatan yang mampu menangani dan merawat pasien Covid-19.

Sehingga pasien Covid-19 tidak perlu dirawat di rumah sakit yang menyebabkan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) penuh seperti saat ini, yang menjadi pemandangan memprihatinkan di berbagai daerah di tengah lonjakan kasus Covid-19.

“Dan saran kelima adalah manajemen kendali di pusat harus terintegrasi. Jangan banyak tangan tapi terkesan tidak terpadu. Juga libatkan ilmuwan dan tokoh agama,” pungkas Mahfuz Sidik.

Seperti diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan tren kenaikan sejak Juni 2021. Bahkan dalam tiga hari terakhir, kasus harian Covid-19 sudah hampir menembus 60.000 kasus.  Lonjakan kasus tertinggu terjadi pada Kamis (15/7/2021), sebanyak 56.757 kasus sehari.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 17 Juli 2021, total kasus positif Covid-19 nasional menembus 2.832.755 orang.. Sedangkan akumulasi pasien yang sudah sembuh mencapai 2.232.394 orang. Sementara pasien meninggal akibat Covid-19 berjumlah 72.489 jiwa.

Sekjen Partai Gelora: Disinformasi dan Pembelahan Politik Hambat Penanganan Pandemi

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai pembelahan politik di tengah masyarakat sebagai dari dampak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, tampaknya tidak akan selesai dan akan berlajut di Pemilu 2024.

Hal ini tentu saja dapat mengganggu program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama program vaksinasi untuk memberikan herd imunity di masyarakat.

“Saya cukup khawatir, bahwa situasi ini akan menciptakan bias kebijakan politik dan juga bias persepsi terhadap kebijakan-kebijakan politik di dalam penanganan pandemi Covid-19,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Kamis (15/7/2021).

Kekhawatiran Mahfuz Sidik tersebut,  disampaikannya saat menutup diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Pandemi Covid-19: Bagaimana Negara Bertahan & Menghadapi Perubahan Besar?’ di Jakarta, Selasa (13/7/2021) lalu.

Menurut Mahfuz, suasana pembelahan politik di Indonesia jauh berbeda dengan yang terjadi di Pilpres Amerika Serikat (AS). Pembelahan politik itu selesai saat Joe Biden terpilih sebagai presiden. Rakyat AS pun mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama vaksinasi.

“Tapi di Indonesia nampaknya berbeda, Pilres 2019 nggak pernah selesai dan bahkan suasana Pilpres 2024 sudah mulai ada asapnya. Judul kita di Indonesia ‘Berjuang Melawan Pandemi Covid-19 di Tengah Pilpres yang tak kunjung Usai’,” ujar Mahfuz.

Mahfuz lantas menyampaikan, hasil persepsi publik Lembaga Survei Median mengenai penanganan pandemi Covid-19. Dalam survei itu, terungkap hanya 51,1 persen masyarakat yang percaya dengan vaksin, dan 48,9 % tidak percaya vaksin.

Selanjutnya, sebanyak 51,8 % yang sadar dengan resiko dan bahayanya Covid-19, sementara 48,2 persen tidak sadar dan takut resiko dan bahaya Covid-19.

“Jadi ini memang situasi yang rumit, ini bukan saja refleksi dari situasi pembelahan politik akibat Pilpres yang belum tuntas, tapi juga situasi disinformasi yang masih terus berlanjut. Hoaks tentang Covid-19 sering kali bercampur baur dengan berita-berita hoaks tentang polarisasi politik,” katanya.

Mahfuz kemudian melanjutkan pemaparannya mengenai hasil survei Median. Berdasarkan basis pilihan politik, ternyata pendukung Jokowi (Joko Widodo) lebih banyak yang pro vaksin, mencapai 62,2 persen.  Sementra pendukung Prabowo (Prabowo Subianto) yang percaya   vaksin cuma 35,7%.

“Ini data yang sangat menarik. Jadi kelihatanya kalau vaksinasi di Indonesia mau tuntas, bukan Pak Luhut (Luhut B Panjaitan), Menko Kemaritiman  yang bicara. Tetapi harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bareng bicara ke publik, bahwa vaksin itu kewajiban bagi kita semua,” harap Mahfuz. 

Mahfuz menegaskan, krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 saat ini sedang bergerak menuju krisis ekonomi dan nampaknya akan berlanjut menjadi krisis sosial lalu dan krisis politik, jika tidak dikelola dengan tepat.

“Kita sudah mewanti-wanti atau warning, bahwa ada gejala frustasi dan kemarahan di masyarakat. Minggu (11/7/2021) sore, kita mendengar berita dari Jawa Timur, bahwa aparat yang melakukan penegakan disiplin PPKM diamuk massa dan beberapa  kendaraan dirusak. Dan berlanjut di tempat lain,” katanya.

Karena itu, Partai Gelora berharap pemerintah belajar dari negara-negara lain yang relatif berhasil dalam mengatasi pandemi Covid-19. Sehingga Indonesia memiliki ketahanan nasional dalam perang melawan Covid-19 saat ini.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam membangun ketahanan nasional. Pertama meningkatkan kesadaran kolektif, kedua membuat kebijakan-kebijakan yang terarah dan ketiga membangun solidaritas nasional.

“Tiga hal ini sekarang yang perlu kita bangun, dalam membangun ketahanan nasional. Kalau bahasanya Pak Tantowi Yahya (Dubes RI untuk Selandia Baru) ada persiapan, konsistensi dan partisipasi . Perlu ada pembenahan menyeluruh dalam berbagai aspek, bukan saja di pemerintahan, tapi terlebih juga di masyarakat,” pungkasnya.

Manfaatkan Mobilisasi Digital, Jumlah Anggota Partai Gelora Semakin Tumbuh Pesat

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Jumlah keanggotaan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia terus menujukkan angka pertumbuhan yang pesat di masa pandemi Covid-19 saat ini. Dengan dukungan teknologi digital, jumlah anggota Partai Gelora secara nasional sudah mencapai 250 ribu orang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora  Mahfuz Sidik meminta kader dan fungsionaris memperkuat eksistensi di dunia digital. Hal itu bisa menjadi jembatan terhadap pola hubungan komunikasi dengan masyarakat.

“Eksistensi personal dan partai di ranah digital secara berkesinambungan dan terogarinisir bisa menjadi jembatan komunikasi partai kepada masyarakat,” jelas Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Jumat (9/7/2021).

Menurut Mahfuz, kondisi pandemi Covid-19 saat ini memberikan keuntungan bagi Partai Gelora untuk melakukan komunikasi terus menerus secara digital dengan masyarakat.

“Pandemi yang tampak akan berkepanjangan ini memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan komunikasi terus menerus secara digital,” kata  Mahfuz Sidik yang optimis Partai Gelora lolos verifikasi KPU sebagai peserta Pemilu dam  Parliamentary Threshold di Pemilu 2024.

Ketua Bidang Rekrutmen Anggota Endy Kurniawan mengatakan pertumbuhan anggota hingga 250.000 anggota secara nasional, itu terjadi karena anggota Partai  Gelora bergerak serentak secara masif melakukan perekrutan. “Terjadi mobilisasi baik secara teritorial maupun secara digital, ” kata Endy

Diantara yang dilakukan Partai Gelora untuk rekrutmen anggota adalah menjalankan program ASIAB Gelora (Ajak Siapapun Bergabung Gelora). Dengan cara ini, siapapun bisa menjadi jurubicara dan daya tarik untuk partai.

“Hampir 30 ribu anggota baru yang terekrut dengan program ini oleh 900-an anggota yang mengajak masyarakat secara digital dan teritorial,” jelas Endy sambil mengatakan, meski banyak keterbatasan dalam pandemi ini,  rekrutmen anggota tidak boleh berhenti, bisa dengan memanfaatkan teknologi digital.

Selain itu, dalam melakukan perekrutan anggota, kata Endy, Partai Gelora juga tidak hanya sekedar merekrut saja,  tetapi juga melakukan berbagai kegiatan simpatik dan empatik untuk menyemangati masyarakat dengan berbagai harapan. “Masyarakat perlu disemangati dengan berbagai harapan,” katanya.

Untuk memperkuat keterampilan anggotanya di ranah digital, Partai Gelora Indonesia membekali secara khusus anggotanya dengan pelatihan dasar media digital pada Sabtu (3/7/2021) lalu. Pelatihan ini dibuka Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dan ditutup oleh Ketua Umum Anis Matta.

“Platform digital adalah salah satu ranah kerja setiap kader Gelora. Partai Gelora ingin hadir sebagai perawi masa depan Indonesia. Kita datang dengan narasi besar menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Cita-cita yang bisa menjadi sumber nasionalisme baru kita. Dan sejatinya mereka adalah perawi masa depan,” pesan Anis Matta ketika menutup acara pelatihan tersebut

Penggerak JASMEV Dan Relawan Ganti Presiden Bertemu di Studio Gelora, Ini yang Dibicarakan

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) berhasil mempertemukan penggerak JASMEV Dyah Kartika Rini dan penggerak Relawan Ganti Presiden (RGP) Ari Saptono pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Studio Gelora Media Centre pada Selasa (22/6/2021) lalu.

Selama ini keduanya selalu berseberangan, karena perbedaan pilihan politik pada 2019 lalu, mendukung calon presiden masing-masing. Mereka saling bertempur satu dengan lainnya agar kandidat yang didukung menang.

“Namanya relawan terus tempur dari dulu, nah sekarang mereka bertemu di Studio Gelora. Yang satunya sudah menjadi Ketua Bidang Komunikasi di Partai Gelora (Ari Saptono), saya khawatir mbak DeeDee (Dyah Kartika Rini ) juga bakal gabung nanti,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya,  Minggu (27/6/2021).

Dyah Kartika Rini dan Ari Saptono dipertemukan dalam forum diskusi Gelora Talk4 dengan tema ‘Pembelahan Politik di Jagat Media Sosial: Residu Pemilu yang Tak Kunjung Usai’ pada Selasa (22/6/2021) petang lalu.

Diskusi sempat tertunda selama sepekan, karena Dyah Kartika Rini dipanggil mendadak Presiden Joko Widodo ke Istana Negara jelang acara berlangsung.

“Saya sudah mengenal nama beliau (DeeDee), 10 tahun yang lalu, tapi baru kali ini saya melihat beliau. Seingat saya dulu tidak berjilbab, sekarang sudah berjilbab. Ini menujukkan bahwa setiap orang bisa berubah,” katanya.

Menurut Anis Matta, orang yang kemarin bertentangan dengan kita, mungkin suatu waktu akan menjadi kawan, bukan musuh lagi.

“Dari cara seperti ini, kita belajar. Dan mereka yang terus belajar akan menjadi bangsa pembelajar dan lebih gampang membuat kita bersatu, bukan gampang merusak,” tegas Anis Matta.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menambahkan, sebenarnya yang harus disatukan bukan relawan JASMEV dan RGP saja, tapi juga para pimpinan ‘Cebong’ dan ‘Kampret’, karena residu pembelahan politiknya masih ada dan mulai menunjukkan ekskalasi peningkatan jelang Pemilu 2024.

“Kandidatnya sudah bersatu, relawannya juga sudah, cuman yang dibawah tidak serta merta ikut, masih ada Cebong dan Kampret. Kita ingin satukan, cuman kita tidak tahu siapa pimpinan Cebong dan Kampret-nya,” kata Mahfuz.

Dyah Kartika Rini, penggerak JASMEV mengatakan, kondisi pembelahan politik saat ini menjadi warning bagi partai politik.

Sebab, kelompok-kelompok di masyarakat saat ini telah menciptakan kekuatan politik tersendiri sebagai elemen oposisi non partai.

Mereka bisa memaksakan ide-idenya untuk didengar para pengambil keputusan di negeri ini.

“Ini harus menjadi pemikiran bersama tentang persoalan ini,. Ini menjadi warning, ya lampu kuning bagi partai politik,” kata Dyah Kartika Rini.

Ketua Bidang Komunikasi Partai Gelora Indonesia yang juga penggerak RGP, Ari Saptono mengakui, ada pergeseran peran partai politik yang bisa dilihat dari mulai maraknya calon independen dalam Pilkada Serentak 2020 lalu.

“Lebih dari 50 persen calon independen dalam Pilkada menang. Masyarakat sudah apatis dan jenuh dengan partai politik, lalu memilih calon alternatif yang relatif masih murni,” kata Ari Saptono.

Ari Saptono berharap kondisi pembelahan di masyarakat harus segera diakhiri dan tidak bisa dibiarkan terus, karena kesadaran politik masyarakat saat ini semakin meningkat.

“Kita perlu membuat forum-forum semacam ini, kita sampaikan meskipun pelik. Tetapi harus bisa dipahami masyarakat, tidak boleh pecah belah seperti ini lagi,” pungkasnya.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X