Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 pada Sabtu (2/9/2023) mendatang.
Deklarasi yang akan dihadiri oleh kader partai Gelora tersebut, digelar di Djakarta Theater, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
“Deklarasi Partai Gelora Indonesia mendukung Prabowo Subianto sebagai capres akan dilaksanakan pada Sabtu, 2 September 2023,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).
Menurut Mahfuz, deklarasi tersebut akan dihadiri secara langsung Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI.
Dalam deklarasi ini, kata Mahfuz, Partai Gelora juga akan mengundang pimpinan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN dan PBB, serta partai politik yang akan masuk barisan koalisi.
“Deklarasi akan dihadiri langsung oleh Pak Prabowo. Kami juga akan mengundang para pimpinan parpol koalisi,” ujar Mahfuz.
Mahfuz menegaskan, seluruh pemgurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 38 propinsi akan hadir dalam deklarasi dukungan yang akan digelar tersebut.
Sementara 514 pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari kabupaten/kota seluruh Indonesia akan mengikuti acara deklarasi secara daring.
“Seluruh pimpinan pusat dan propinsi Partai Gelora hadir dalam deklarasi, dan diikuti pula oleh seluruh pimpinan kota/kabupaten melalui aplikasi daring,” katanya.
Mahfuz menyatakan keputusan Partai Gelora untuk mendukung Prabowo dilakukan setelah proses komunikasi intensif Partai Gelora dengan Prabowo Subianto dan pimpinan Gerindra lainnya sejak Maret lalu.
Setelah ada kesepakatan prinsip, maka Partai Gelora melakukan sosialisasi ke seluruh pimpinan wilayah (tingkat propinsi) dan daerah (kabupaten/kota) untuk memastikan dukungan sikap yang sama.
“Alhamdulillah, pada pertengahan Agustus lalu, kami sudah menerima surat dukungan dari 38 pimpinan wilayah tingkat propinsi yang mewakili 514 pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota. Mereka semua bulat bersepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dukungan Partai Gelora Indonesia,” katanya.
Keputusan Partai Gelora Prabowo Subianto sebagai capres, karena memiliki kesamaan ideologi dan narasi, sehingga memiliki pemahaman yang sama terhadap situasi geopolitik dan perlunya Indonesia menjadi negara yang kuat.
Selain itu, Partai Gelora juga memiliki misi bersama Prabowo Subianto untuk menggalang kekuatan tengah untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menguatkan demokrasi Indonesia.
Disamping itu, Partai Gelora akan menjadi jembatan antara Prabowo dengan segmen keumatan.
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan para petinggi Partai Gerindra melakukan silahturahmi ke Partai Gelora pada Sabtu (19/8/2023).
Kedatangan mereka diterima oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik di kantor Gelora Media Center di Jalan Patra Kuningan, Jakarta.
Dalam kesempatan ini, Partai Gerindra menyampaikan secara langsung ajakan kepada Partai Gelora untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Partaigelora.id – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberikan tempat spesial kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai Gerindra melamar Partai Gelora, mengajak berbesanan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).
“Kedatangan kami kesini mau ngelamar Partai Gelora. Kalau kami di Betawi, ibaratnya itu kita ngajak berbesanan. Jadi kami mewakili Partai Gerindra untuk meminta Gelora bersama-sama untuk berjuang memenangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden di 2024,” kata Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).
Hal itu disampaikan Muzani saat melakukan silaturahmi ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora, bertempat di Gelora Media Centre Partai Gelora, Kuningan, Jakarta. Dalam silaturahmi membawa rombongan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra berjumlah 16 orang.
Dari rombongan itu, tampak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bidang OKK Prasetyo Hadi, Wakil Bendahara Umum Dimas Sahatrio, Ketua DPD DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Anggota DPR Novi Wijayanti, Mohamad Hekal Bawazier, Martina, dan Suir Syam, serta pengurus DPP Partai Gerindra lainnya.
Rombongan Muzani tersebut, diterima oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, Ketua Bidang Bangter I Syahfan Badi Sampurno dan Ketua Bidang Banter III Ahmad Zaenudin.
Lalu, Ketua Bidang Banter IV, Rofi’ Munawar, Ketua Bidang Narasi Dadi Krismatono, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati, Bacaleg DPR RI Dapil Jabar V Hisan Anis Matta dan lain-lain.
Menurut Muzani, Partai Gerindra dan Partai Gelora memiliki chemistry yang sama sejak Pilpres 2014 dan 2019, dimana ketika itu, para personal Partai Gelora masih di partai lama.
“Jadi kami merasa hubungan baik ini, sudah terjalin sejak embrio kelahiran partai ini dari 2024. Bahkan Bang Irel (Ahmad Rilyadi), Bang Fahri Hamzah itu teman diskusi kami sebelum reformasi. Jadi kami ingin menghidupkan kembali emosi dan semangat di tahun 2014 dan 2019 di tahun 2024,” katanya.
Muzani menambahkan, Partai Gerindra merasa terhormat mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Partai Gelora, tidak hanya di pusat, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.
“Kami dapat laporan, sahabat Gelora mendatangi kantor kami di berbagai daerah menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo. Saya merasa masuk ke kantor ini (GMC, red), seperti kantor sendiri. Dan semua yang disini juga sahabat lama saya. Dan terus terang, kami datang kesini, ini rombongan terbanyak kami, dalam sejarah kami silaturahmi dengan partai politik. Karena memang minat dan semangat untuk datang di kantor Partai Gelora,” katanya.
Muzani mengatakan, silaturahmi kali ini untuk membicarakan final pematangan teknis deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo, termasuk waktu dan tempat deklarasi, karena komunikasi intens sudah lama dilakukan.
“Apalagi ada kesamaan pandangan dan persepsi tentang Indonesia masa depan antara Partai Gelora dan Partai Gerindra. Dengan adanya kesamaan tersebut, kian memudahkan komunikasi,” ujarnya.
Muzani mengungkapkan, Ketua Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga diketahui sedang di Eropa.
“Alhamdulilah kita sudah mencocokkan beberapa alternatif tanggal dan tempat untuk kita jadikan sebagai rencana hajatan untuk Partai Gelora mendeklarasikan calon presiden yang kami usung Haji Prabowo Subianto. Tapi mungkin Insya Allah akhir Agustus,” katanya.
Menanggapi silahturahmi ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan. Ia mengatakan, Partai Gelora dan Partai Gerindra sudah melakukan pertemuan sejak Maret 2023 untuk membicarakan dukungan kepada Prabowo di 2024.
“Pertemuan ini memang bukan pertemuan perdana karena komunikasi antara kami, terutama unsur-unsur pimpinan di Partai Gelora dengan pimpinan di Gerindra ini sudah lama terbangun sejak 2014 sebenarnya. Begitu pula tahun 2019. Dalam konteks pemilu 2024, kami juga sebenarnya sudah melakukan komunikasi cukup intens sejak Maret 2023,” kata Sidik.
Berdasarkan pertemuan intens tersebut, maka kata Mahfuz, Partai Gelora secara bulat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Yakni dari tingkat DPN (Pusat), Dewan Pimpinan Wilayah (Provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dalam bentuk surat dukungan.
Tidak hanya itu, DPW dan DPD Partai Gelora diberbagai daerah juga mendatangi pengurus Partai Gerindra di daerah untuk menyampaikan dukungan serupa.
“Sesuai dengan arahan ketua umum Anis Matta, kami sudah mengkonsolidasikan 38 Dewan Pimpinan Provinsi Partai Gelora Indonesia yang mereka juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan 514 Dewan Pimpinan Daerah di seluruh kota/kabupaten dan sampai tanggal 7 Agustus yang lalu. Kami sudah menerima surat resmi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah yang sepakat buat mengusulkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI 2024-2029 yang didukung Partai Gelora Indonesia,” ungkap Mahfuz Sidik
Mahfuz menegaskan, deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo Subianto sebagai capres akan digelar akhir Agustus 2023 ini. “Kami sudah menyepakati deklarasinya tingkat pusat kita lakukan di Agustus 2023 ini. Soal waktunya kapan dan tempatnya, kami menunggu arahan dari Partai Gerindra,” pungkas Mahfuz.
Dengan begitu, partai pendukung Prabowo semakin bertambah. Selain Gerindra tentunya, Prabowo sudah dipastikan didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Parta Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Gelora Indonesia.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tengah mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Partai Gelora dan Gerindra sedang mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).
Menurut Mahfuz, Partai Gelora dan Gerindra sudah beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis dan waktu deklarasi dukungan ke Prabowo.
Namun, waktu acara deklarasi masih menunggu kesepakatan bersama antara Ketua Umum Partai Gelora dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Artinya, pembahasan teknis deklarasi sudah selesai, tinggal menunggu waktu yang tepat acara deklarasi yang disepakati bersama antara Anis Matta dan Prabowo Subianto.
“Jadi pembahasan sudah dilakukan beberapa kali, tinggal menunggu kesepakatan waktu antara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto,” ungkap Mahfuz.
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora sendiri telah menghimpun usulan dukungan secara resmi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia terhadap pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024.
Sebelum dukungan resmi disampaikan ke DPN, 38 DPW telah menggelar konsolidasi dukungan setelah mendapatkan rekomendasi dukungan serupa dari 514 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Selain menyampaikan surat resmi dukungan ke DPN, DPW Partai Gelora juga menyampaikan dukungan itu, langsung ke Partai Gerindra, partai pendukung Prabowo Subianto di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Dukungan Partai Gelora tersebut, berdasarkan aspirasi usulan dan dorongan dari struktur, serta kader Partai Gelora di daerah.
“Insya Allah sebentar lagi Partai Gelora akan mendeklarasikan dukungan capresnya ke Pak Prabowo Subianto,” katanya
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menegaskan, partainya segera mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 dalam waktu dekat.
“Sebagian besar DPW Partai Gelora sudah mengirimkan surat pernyataan dukungan ke DPN sebagai capres,” kata Anis saat menghadiri Milad PBB ke -25 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (30/7/2023).
Anis menegaskan, Gelora siap mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pemilu mendatang.
“(Deklarasi) dalam waktu dekat. Sebab, di dalam sudah setuju, tetapi ada kemungkinan akan ada Mukernas,” ungkapnya.
Dukungan Partai Gelora kepada Prabowo, lanjutnya, tidak terlepas dari pengalaman Prabowo yang kini menjabat sebagai Menhan. Sebab hal tersebut yang menjadi modal berharga untuk memimpin Indonesia.
“Pertama karena ada kedekatan ideologi dengan beliau. Karena Gerindra itu, dekat dengan kami. Saya yakin Pak Prabowo lah yang bisa menyatukan kembali,” tuturnya.
Lebih lanjut, Anis mengatakan, dirinya telah melakukan pembicaraan panjang bersama Prabowo Subianto. Menurutnya, diskusi tersebut juga telah mendapat dukungan dari kader Partai Gelora.
“Sudah menyampaikan suratnya Prabowo sebagai Calon Presiden. Kedua, sudah melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo. Nah, (deklarasi) bisa dari Mukernas atau langsung deklarasi. Sebab, surat dukungan sudah ada,” katanya.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai Pemilu 2024 adalah pemilu transisi yang sangat penting bagi kita semua sebagai bangsa. Pengalaman pahit terjadinya pembelahan yang begitu luas dan dalam pada 2019 lalu, diharapkan tidak terjadi lagi.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk Menakar Format Koalisi Capres pada Pemilu 2024, Rabu (2/8/2028) sore.
“Saya kira kita semua telah bersepakat, bahwa Pemilu 2024 ini adalah pemilu transisi yang sangat penting bagi kita,” kata Mahfuz dalam diskusi yang dihadiri Ketua Bapilu Partai Nasdem Effendi Choirie (Gus Choi), Sekjen PPP Arwani Thomafi dan Sekjen PBB Afriansyah Noor.
Menurut Mahfuz, bangsa Indonesia pernah memiliki pengalaman pahit pada Pemilu 2019 lalu, dimana terjadi pembelahanan politik yang begitu luas dan dalam.
“Sampai akhirnya kita setiap hari harus disisipkan dengan kosakata cebong, kampret dan seterusnya. Dan itu saya kira tidak perlu terjadi lagi,” katanya.
Mahfuz mengatakan, ada satu modalitas penting yang sudah kita dapatkan hari-hari ini, yakni dimana partai-partai Islam telah terdistribusi di tiga formasi koalisi calon presiden (capres).
“Walaupun di partai kita ini banyak kejutan-kejutan sampai akhir, tapi mudah-mudahan kejutannya tidak sampai menjauhkan dari proses pemilu yang damai dan harmonis,” ujarnya.
Sekjen Partai Gelora ini berharap agar kepentingan masyarakat secara umum tetap harus diutamakan, dimanapun posisi politiknya. Sebab, pada akhirnya semua pihak akan memiliki titik-titik persamaan demi kepentingan publik yang lebih besar.
“Saya kira ini, satu hal yang ingin saya highlight terus. Tetapi saya mau mengingatkan, bagaimana agar Pileg tetap tidak terleminasi oleh isu Pilpres. Jangan sampai nanti capres kita sukses, tapi target kita di Pileg jadi berantakan, karena perhatian masyarakat begitu dominan dengan isu Pilpres,” katanya.
Partai Gelora, lanjut Mahfuz, sejak awal sudah meminta agar pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dipisahkan.
Namun, hal itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan diputuskan pelaksanaan Pileg dan Pilpres tetap berlangsung serentak pada Pemilu 2024.
“Jadi memang soal Pileg dan Pilpres ini perlu mendapatkan perhatian. Kami setahun yang lalu, meminta untuk meninjau kembali keputusan tentang penyelenggaraan Pileg dan Pilpres secara bersamaan. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi agenda bersama nantinya,” harap Mahfuz.
Mahfuz menegaskan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara bersamaan tidak menciptakan efiesiensi, malahan sebaliknya. Pelaksanaan Pemilu justru kurang mendapatkan atensi dari pemilih.
“Karena kuatnya perhatian ke Pilpres dibandingkan ke Pileg, maka menyebabkan terjadinya pembelahan di akar rumput. Bahkan sudah 5 tahun berlalu, elitenya sudah terkonsolidasi, tapi sisa-sisa pembelahan di masyarakat ini yang nampaknya belum belum tuntas sampai sekarang,” jelasnya.
“Tapi mudah-mudahan pembelahan politik yang terjadi di 2019 ini tidak terjadi. Karena jika itu terjadi lagi, ongkos terbesar itu ditanggung oleh masyarakat,” kata pungkas Mahfuz.
Tawarkan Gagasan, bukan Framing
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem Effendi Choirie berharap agar semua pihak untuk tidak saling mencari kelemahan atau saling menfitnah.
Sebab, kata dia, dari ketiga capres yang ada, baik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, sama-sama putra terbaik bangsa.
“NasDem sudah sepakat, Pak Surya Paloh mendoktrin kami, Prabowo oke, Ganjar oke, semua kader bangsa. Anies juga oke. Mari kita tawarkan gerakan perubahan untuk Indonesia ke depan,” kata Gus Choi.
Dengan adanya demokrasi yang bertanggungjawab, maka diharapkan kualitas demokrasi Indonesia akan semakin berkualitas. Gus Choi menyerahkan semua pilihan ke publik untuk memilih siapapun, kandidat yang dianggap terbaik untuk 5 tahun yang akan datang
“Mari kita tawarkan gagasan. Mari kita tampilkan kelebihan masing-masing, bukan saling memfitnah saling atau mencari kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kita serahkan kepada rakyat, terserah mau pilih siapa. Siapapun yang terpilih, Insya Allah untuk Indonesia 5 tahun yang akan datang,” katanya.
Karenanya, dia berharap agar politik di Indonesia mengedepankan pertarungan gagasan atau ide ketimbang membuat framing-framing yang tidak benar kepada salah satu kandidat, yang hanya menimbulkan fitnah.
“Karena itu ke depan yang kita inginkan, harapan kita, harapan dari sebuah pergerakan politik, pertarungan politik itu bukan memberi cap yang buruk tapi bagaimana gagasan, bagaimana kita bertarung, bukan saling mencari cap yang buruk, saling mencari kelemahan, (tapi) gagasan. Itu yang kita tawarkan,” kata Gus Choi.
Hal senada disampaikan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi. Arwani meminta semua pihak bisa memberikan teladan yang baik kepada publik, termasuk juga memperlihatkan ke dunia internasional mengenai kualitas demokrasi Indonesia.
“Ayo sama-sama kita memberikan teladan kepada semuannya termasuk juga memperlihatkan ke dunia internasional, bahwa Indonesia bisa mempraktekkan demokrasi yang indah, demokrasi yang riang gembira,” kata Arwani.
Arwani mengatakan, semua kandidat dan partai poliik peserta Pemilu 2024 telah memiliki catatan sejarah masing-masing. Ia menyerahkan semua pilihan kepada publik dan diharapkan tidak ada tindakan yang bisa mengurangi kualitas demokrasi.
“Kita kembalikan kepada rakyat. Semoga cara kita berdemokrasi yang semakin membaik ini, dengan cara plus minus yang ada, tidak ada tindakan-tindakan yang akan mengurangi kualitas demokrasi yang sama-sama butuhkan,” katanya.
“Insya Allah 2024 akan menjadi ajang bagi seluruh anak bangsa dalam memberikan jawaban yang terbaik, bagaimana kita membangun bangsa, mengisi ruang-ruang kosong untuk kita bangun bersama untuk masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor berharap agar Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak antara Pileg dan Pilpres bisa berjalan lancar. Sehingga pemilunya menjadi Pemilu yang damai, aman, adil serta bermartabat.
“Partai Bulan Bintan tentunya sangat berharap pemilu ini menjadi pemilu yang damai, aman, adil, serta bermartabat. Pemilu ini kan pemilu serentak, antara Pileg dan Pilpresnya berbarengan, semoga semua berjalan baik,” kata Afriansyah.
Jika semua berjalan baik, kata Afriansyah, maka akan dihasilkan wakil-wakil rakyat yang amanah dalam Pileg, sementara di Pilpresnya didapatkan pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat lebih baik lagi.
“Jika semua berjalan baik, di Pilegnya akan dihasilkan wakil-wakil rajyat yag amanah yang bentul-betul bisa mewakili rakyat. Kemudian Pilpresnya, terpilih Presiden yang betul-betul yang bisa membawa kesejaheraan yang lebih baik lagi,” katanya.
Karena itu, Afriansyah meminta semua penyelenggara Pemilu 2024 mulai dari KPU RI dan Bawaslu RI, serta Polri dapat melaksanakan Pemilu secara adil, sehingga tidak menimbulkan gejolak ketidakpuasan puas berlebihan di masyarakat yang bisa mengganggu kualitas demokrasi kita.
“Jadi lembaga-lembaga yang menyelenggarakan Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta Polri kita minta betul-betul agar melaksanakan Pemilu dengan adil, bersikap arif dan bijaksana, serta betul-betul menjunjung azas jurdil,” pungkas Afriansyah.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta para tokoh dan pemimpin partai politik (parpol) yang akan maju dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai.
“Tidak terulang lagi polarisasi di tingkat akar rumput dan konflik elit yang bisa merambat menjadi konflik horizontal, karena nanti korbannya masyarakat, yang dirugikan juga masyarakat,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Kamis (6/7/2023).
Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Kemesraan Elite dan Otak-Atik Pilpres 2024’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Mahfuz, pesan tersebut selalu berulang-ulang disampaikan Partai Gelora saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan parpol.
Ia menilai ada fenomena untuk mengulang terjadinya polarisasi politik seperti pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.
Hal ini ditandai dengan meningkatnya tensi politik menjelang Pemilu 2024 dan munculnya friksi-friksi perpecahan elit baik di lingkaran koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
“Saya kira ini, satu hal penting untuk menjadi pemikiran bersama. Ini sering kami diskusikan dan komunikasikan, kira-kira implikasinya terhadap keseluruhan Pemilu ini seperti apa,” ujarnya.
Partai Gelora mengingatkan, bahwa dunia saat ini sedang dalam persimpangan jalan, dimana terjadi pergeseran dan perubahan tatanan global.
“Perubahan di tatanan Global memang membuat kita harus lebih hati-hati di dalam mengelola situasi politik. Jangan sampai nanti Pemilu 2024 dijadikan sebagai the last battle, perang eksistensi antar kekuatan superpower,” katanya.
Sehingga, kata Sekjen Partai Gelora ini, diperlukan arus moderasi politik untuk mengelola situasi sekarang dengan meningkatkan kesabaran dan mampu menahan diri agar tidak berkembang menjadi ledakan politik.
“Semua harus berpikir untuk kepentingan publik dan kepentingan bersama. Akar rumput jangan banyak diberi bumbu-bumbu. Bumbunya makin banyak hari demi hari, seperti suasana maju jihad saja. Bumbunya sekarang, kita orang yang terus terzalimi dan harus melawan kezaliman itu, ini perjuangan kita bla bla bla …” katanya.
Jika situasi makin memanas, maka benturan di masyarakat akan semakin kuat terjadi, sehingga moderasi dalam situasi politik diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Sebab, Pemilu 2024 sekarang di tengah persimpangan jalan dalam situasi ketidakpastian global.
‘Kalau kita salah-salah menata ini, maka kita akan masuk dalam pusaran perubahan global yang kita tahu kekuatan-kekuatan global sekarang sedang bertarung menujukkan eksistensi supremasinya,” kata mantan Ketua Komisi I DPR ini.
Mahfuz mengaku bersyukur operasi intelejen Amerika Serikat (AS) dalam Pilpres di Turki beberapa waktu lalu, gagal total dan dimenangkan Recep Tayyip Erdogan. Keterliban AS dalam operasi politik di Pilpres Turki dilakukan secara terang-terangan.
“Saya bersyukur bahwa operasi politik itu gagal, karena kalau operasi itu berhasil di Turki, maka akan membuka jalan bagi Amerika untuk beroperasi di negara yang lain, termasuk di Indonesia. Kalau sekarang, Amerika berpikir nanti dulu dong, kalau ada usulan proposal operasi di negara lain,” katanya.
Mahfuz secara tegas menyatakan menolak terhadap upaya negara lain yang akan melakukan operasi politik untuk memenangkan satu kandidat tertentu di Pilpres 2024, karena harga yang akan dibayar oleh masyarakat dan bangsa ini, sangat mahal.
“Kami di Partai Gelora akan mendukung calon pemimpin yang konsisten dengan ide moderasi ini. Dia punya peluang lebih besar untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024,” katanya.
Mahfuz berpandangan, dari ketiga capres yang sering dimunculkan lembaga survei dan media, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ada yang memang memilih DNA moderasi seperti diperjuangkan Partai Gelora.
“Dalam konteks tiga capres, Pak Ganjar diposisikan sebelah kiri, Pak Anies di sebelah kanan. Pak Prabowo kemudian secara otomotis di sebelah tengah, di center. Saya kira Pak Prabowo juga tidak mendesain itu dari awal, tapi konstelasi itu dibangun oleh lembaga survei dan media,” katanya.
“Dan sebagai kawan lama dengan Pak Prabowo, kami diskusikan juga soal moderasi ini, dengan beliau. Saya katakan bahwa Pemilu 2024 ini persimpangan jalan bagi Indonesia dan dunia. Dan Pak Prabowo sependapat dengan Partai Gelora,” pungkasnya.
Partaigelora.id – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap sistem pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik menilai putusan MK tersebut sebagai tonggak sejarah dalam demokrasi Indonesia.
Anis Matta menegaskan, Pemilu 2024 telah sah menggunakan sistem proporsional terbuka, setelah sebelumnya ada situasi ketidakpastian, dimana ada kemungkinan pemilu menjadi tertutup.
“Alhamdulillah… Sah! Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).
Menurut Anis Matta, putusan MK yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024 adalah buah kerja kolaborasi dari seluruh rakyat Indonesia.
Ini adalah buah dari kerja kolaborasi rakyat Indonesia yang menghendaki agar suara mereka terwakili sebagaimana mestinya, karena masyarakat demokrasi adalah masyarakat yang terbuka.
Fahri Hamzah mengaku bersyukur 9 hakim konstitusi akhirnya memutuskan tetap mempertahankan sistem proporsional pemilu, bukan pemilu tertutup.
“Hari ini kita bersyukur, bahwa akhirnya para hakim kita memahami betul dan masih memahami betul esensi dari demokrasi kita,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).
Menurut Fahri, sistem terbuka adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam berdemokrasi. Bahkan menjadi satu kewajiban bagi masyarakat demokrasi untuk menegakkannya.
Sebab, tanpa keterbukaan di dalam memilih seorang pemimpin, maka kita tidak akan bisa meminta pertanggung jawaban pemimpin secara lebih transparan dan terbuka.
“Alhamdulillah …! Demokrasi menang!. Jadi hari ini, kita merayakan satu kemenangan. Hari bersyukur kemenangan demokrasi,” katanya.
Wakil Ketua DPR Periode 2024-2019 ini berharap MK tidak saja menjadi pengawal konstitusi (The Guardian of The Constitution), tapi juga menjadi pengawal demokrasi (The Guardian of Democrazy)
“Semoga Mahkamah Konsitusi selanjutnya bisa betul betul menjadi tidak saja The Guardian of The Constitution tapi juga The Guardian of Democrazy,” pinta Fahri, caleg Partai Gelora dari Dapil NTB I ini.
Dalam kesempatan ini, Fahri menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia selaku pemilik suara Pemilu 2024, bahwa pemilu tetap terbuka, tidak tertutup.
“Selamat kepada seluruh Rakyat Indonesia, khususnya pemilik suara pada Pemilu 2024 yang akan datang,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 di Pemilu 2024 ini.
Sedangkan Mahfuz Sidik mengatakan, putusan MK yang mempertahakan sistem proporsional terbuka ini sebagai langkah maju yang akan meningkatkan partisipasi publik.
Selain itu, juga akan mendorong pluralisme politik dan memberikan kesempatan lebih besar bagi partai-partai politik kecil untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan negara.
Mahfuz menilai sistem proporsional terbuka akan membantu menciptakan wakil-wakil rakyat yang lebih representatif dan akuntabel.
Dengan sistem ini, pemilih dapat memilih kandidat individual yang mereka yakini dapat mewakili kepentingan mereka dengan lebih baik, bukan hanya memilih partai politik secara keseluruhan.
“Ini akan meningkatkan akuntabilitas para wakil rakyat terhadap pemilih mereka dan mengurangi praktik politik transaksional yang sering terjadi dalam sistem proporsional tertutup,” ujar Mahfuz Sidik.
Partai Gelora, kata Mahfuz, juga menyoroti manfaat sistem proporsional terbuka dalam mendorong partai-partai politik untuk lebih berkomunikasi dengan konstituennya.
Kandidat-kandidat yang ingin terpilih akan terdorong untuk lebih dekat dengan rakyat, memahami aspirasi mereka, dan merancang program kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah pemilihan mereka.
“Ini akan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan pemilih serta memperkuat akar rumput demokrasi di Indonesia,” terangnya.
Mahfuz Sidik berharap bahwa putusan MK ini akan menjadi momentum positif bagi partai politik untuk memperkuat basis dukungan mereka dengan melakukan kampanye yang lebih fokus dan mendalam.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa implementasi yang tepat dari sistem ini akan memerlukan kerja keras dari semua pihak, termasuk partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan masyarakat sipil.
Ia menekankan pentingnya menjaga integritas pemilihan umum dan melaksanakan sistem proporsional terbuka dengan transparansi dan keadilan.
Dirinya berharap bahwa putusan MK ini akan menjadi landasan bagi demokrasi yang lebih kuat dan representatif di Indonesia, serta membuka pintu bagi perkembangan politik yang lebih dinamis dan inklusif.
Dengan keputusan MK ini, menurut Mahfuz, sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024 dapat diharapkan membawa perubahan positif dalam tata kelola politik Indonesia, memperkuat partisipasi publik, dan memperkuat legitimasi perwakilan rakyat.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keputusannya menyatakan, pemilu legislatif (Pileg) yang diterapkan di Indonesia, sejauh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diubah, tetap menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka seperti yang telah diberlakukan sejak 2004.
“Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman didampingi tujuh hakim konstitusi lain (minus Wahiduddin Adams), dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta, Kamis siang (15/6/2023).
MK menyatakan, berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pileg daftar calon terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Diketahui, gugatan yang teregistrasi dengan nomor 114/PPU/XX/2022 itu menggugat sejumlah Pasal di UU Pemilu yang bertumpu pada Pasal 168 ayat (2) tentang sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka.
Lewat gugatan tersebut, enam pemohon masing-masing adalah Demas Brian Wicaksono yang merupakan kader PDI Perjuangan, kader Partai NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono, meminta MK mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
Adapun Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, “Pemilu untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.
Para pemohon berpendapat, sistem pemilu proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi. Sebab, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UUD 1945 menerangkan bahwa anggota DPR RI dan DPRD dipilih dalam pemilu, di mana pesertanya adalah partai politik.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi menyerahkan daftar bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Minggu (14/5/2023) malam.
Partai Gelora mendaftarkan 15.587 bacaleg untuk semua daerah pemilihan (dapil) pusat (DPR), DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten se-Indonesia.
“Malam ini, kami secara resmi mendaftarkan 15.587 caleg (calon legislatif) dari 19.962 seat yang tersedia. Sebagai partai baru, kami bersyukur, ini bukan angka yang jelek,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora di kantor KPU, Jakata, Minggu (14/5/2023) malam.
Menurut Mahfuz, bacaleg yang didaftarkan Partai Gelora di semua tingkatan dapil, prosentasenya diatas 70 persen. Tentu saja hal ini menjadi keyakinan bagi Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 ini, memiliki prospek yang bagus di Pemilu 2024.
“Saya dulu pernah ada di partai politik lain. Pada pemilu pertama dulu, yang saya ikuti sebagai partai baru juga, kami hanya bisa mengajukan calon jauh di bawah angka 70 persen. Ini satu hal yang menurut kami, sangat membanggakan,” katanya.
Karena itu, Partai Gelora memastikan akan mengirimkan wakil-wakilnya ke Senayan dan mampu melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) 4 persen.
“Jadi target kami memastikan Partai Gelora Indonesia di Pemilu 2024 berhasil mengirim wakil-wakilnya ke Senayan. Jadi kalau ditanya berapa targetnya? Adalah melampaui batas threshold empat persen,” katanya.
Mahfuz mengatakan, dari 15,587 bacaleg yang didaftarkan di semua tingkatan dapil, sebanyak 481 caleg dari 580 caleg atau sekitar 83 persen didaftarkan untuk bacaleg DPR RI.
RI.
Sedangkan untuk caleg DPRD provinsi yang didaftarkan sebanyak 1.926 caleg dari 2.372 caleg atau sekitar 81,2 persen, sementara bacaleg untuk DPRD kota/kabupaten yang didaftarkan sebanyak 12.280 dari 17.510 atau sekitar 73,5 persen pada 502 dari 508 DPRD Kota/Kabupaten yang ada.
“Nah, perlu kami sampaikan bahwa dalam satu minggu terakhir ini ada fenomena yang mengejutkan, karena ada lonjakan calon anggota dewan yang daftar sampai 40 persen. Penyebabnya, adalah ketika kami ajak taruhan, bahwa pemilu legislatif, Insya Allah masih sistemnya proporsional terbuka, baru mereka berbondong-bondong daftar,” ungkap Mahfuz.
Pengaruhi Minat
Mahfuz menegaskan, fenomena tersebut, yang menyebabkan Partai Gelora harus menunda pendaftaran ke KPU dari Sabtu (13/5/2023) ke Minggu (14/5/2023).
Sebab, isu perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup selama empat bulan ini, mempengaruhi minat orang untuk mendaftar sebagai caleg, terutama di kota/kabupaten.
“Kami dari Partai Gelora sangat berkeinginan dan berharap agar sistem proposional terbuka ini tetap seperti sekarang ini untuk pemilu 2024,” katanya.
“Jadi ini sebenarnya taruhan yang berbahaya bagi kami, karena harus diiringi dengan doa setiap malam agar tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ini,” imbuhnya.
Mahfuz mengatakan, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta tidak maju sebagai caleg, karena berkomitmen untuk memenangkan Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan.
“Beliau (Anis Matta) ingin memimpin langsung perjuangan politik Partai Gelora di pemilu pertama ini. Tetapi, untuk Pak Fahri Hamzah, karena memang Beliau publik figur dan basisnya sangat kuat dan fanatik. Pak Fahri nyaleg di NTB I, Sumbawa, dan Insya Allah akan meraih satu kursi dari 3 kursi,” katanya.
Mahfuz sendiri mengaku maju sebagai caleg di dapil Jawa Barat VIII meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon.
“Saya sendiri maju di Jabar VIII. Ini dapil lama saya selama tiga periode. Dan banyak temen-temen di sana yang bercanda, bahwa saya akan mengambil kursi yang ditinggalkan,” katanya sambil berseloroh.
Sementara mengenai daftar caleg yang diserahkan KPU, Mahfuz mengatakan, sudah memenuhi persyaratan 30 persen. Bahkan keterwakilan caleg perempuan di Partai Gelora mencapai 42 persen.
“Tentu saja kami berharap dalam proses verifkasi tidak berkurang, karena ini didorong oleh regulasi 30 persen perempuan. Sebab, untuk mengajak caleg perempuan maju berkontestasi dalam calon anggota dewan tidak mudah, penuh tantangan,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan kepada caleg perempuan, maka Partai Gelora menghadirkan kaum hawa saat pendaftaran bacaleg pada Pemilu 2024 ke KPU.
“Jadi kami berbeda dengan partai lain, karena cuaca semakin panas dan sudah berpengaruh pada suhu politik, maka kita menghadirkan kaum hawa dan mudah-mudahan ini bisa mendinginkan suasana saat ini,” katanya.
“Kami ingin Pemilu 2024 menjadi pemilu yang adem ayem, menenangkan, menentramkan sebagaimana sosok perempuan atau sosok ibu. Kita tidak ingin Pemilu 2024 menjadi pemilu yang penuh dengan konflik dan menciptakan perpecahan yang tentu saja akan mengganggu nasib bangsa dan negara kita,” lanjutnya.
Mahfuz menambahkan, semua dokumen yang diserahkan diupayakan selengkap mungkin. Pada saat verifikasi segala kekurangan atau kekeliruan data akan diperbaiki dalam masa perbaikan.
Dalam proses pendaftaran bacaleg Partai Gelora, Mahfuz Sidik didampingi 7 Srikandi, yakni Ratih Sanggarwati, Aisyah Zakiyah, Bilqis Mutiah, Dr Sarah Handayani, Inaz dan Ambar.
Para Srikandi Partai Gelora ini membawa berbagai poster antara lain bertuliskan Arah Baru Indonesia, Militer Kuat, Teknologi Maju, Ekonomi Makmur, Indonesia Superpower Baru, Gelora Menang 2024, Kolaborasi Indonesia dan Demokrasi Kokoh.
Selain 7 Srikandi Partai Gelora, Mahfuz Sidik juga terlihat didampingi Ketua Bappilu Rico Marbun, Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, Ketua Bidang Keumatan Raihan Iskandar, serta dua LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora di KPU, Ratu Ratna Damayani dan Supriyono dan Ketua DPW Papua Muhammad Yamin Noch,
Partaigelora.id – Data sejak pemilu pertama 1955 hingga pemilu terakhir pada 2019 menunjukkan penurunan agregat suara yang diraih seluruh partai politik Islam. Ini harus menjadi alarm bagi seluruh kekuatan politik keumatan agar energi politik umat Islam yang besar dapat diartikulasikan secara efektif.
Penurunan tersebut disebabkan kelompok politik Islam lebih tertarik pada isu-isu sosial keagamaan sempit, dibanding isu-isu luas, seperti keadilan ekonomi dan pemberdayaan kepada kaum pinggiran.
“Partai politik Islam masih terjebak pada isu-isu keagamaan. Tidak berpihak pada isu-isu kemanusiaan, keadilan dan apalagi keberpihakan kepada wong cilik seperti masalah kemiskinan, pencaplokan tanah petani dan harga gabah,” kata Profesor Siti Zuhro, peneliti senior BRIN, dalam Gelora Talks bertajuk “Menakar Arah Politik Keummatan” pada Pemilu 2024, Rabu (15/2/2023) sore.
Menurut dia, parpol Islam seharusnya bisa menjadi rumah besar bagi seluruh umat Islam. Namun, mereka justru lebih memprioritaskan untuk merangkul kelompok Islam tertentu.
Sementara, kelompok Islam pinggiran atau “abangan” yang jumlahnya mayoritas dari jumlah keseluruhan umat Islam yang mencapai 86,7 persen, justru tidak dijangkau karena beda pandangan politik.
“Secara politik mereka menginginkan berdirinya negara Islam, sementara bentuk negara kita adalah Pancasila. Mereka yang tidak sependapat dicap berafilisasi dengan PKI,” katanya.
Siti Zuhro juga mengkritik cara berdakwah parpol Islam yang hanya menyasar kalangan pesantren, santri dan kelompok pengajian, sementara kelompok Islam pinggiran tidak pernah disentuh.
“Kelompok Islam pinggiran atau abangan ini mayoritas buta huruf Al Quran, tidak bisa membaca Al Quran, serta pemahaman keagamaan dan Islamnya masih kurang. Kalau mau berdakwah, seharusnya ke kelompok Islam pinggiran,” katanya.
Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini menegaskan, tantangan parpol pada Pemilu 2024 akan semakin berat dibandingkan Pemilu 2019 lalu.
“Menurut saya tantangan partai politik Islam, terutama yang baru akan semakin berat dari Pemilu 2019, bisa jadi tidak satu pun partai politik Islam, terutama yang baru lolos ke Senayan. Saya kira ini tantangan buat Partai Gelora,” katanya.
Siti Zuhro berharap agar Partai Gelora menyentuh dan menggarap secara serius kelompok Islam abangan dalam perjuangan politiknya di Pemilu 2024. Sebab, ia memprediksi ada beberapa partai dari sembilan parpol inkumben yang akan terlempar dari Senayan.
“Partai Gelora harus bisa memutus rantai asosiasi dengan partai sebelumnya, termasuk ketokohannya, meski berazaskan Pancasila, bukan agama. Dengan menyentuh kelompok Islam abangan dalam perjuangan politiknya, mudah-mudahan akan lebih eksisting,” tegasnya.
Partainya Wong Cilik
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menyadari bahwa sebagian publik masih mempersepsikan Partai Gelora sebagai anak kembar dari partai lama.
Atas dasar hal itu, maka Partai Gelora diberi nama Gelombang Rakyat yang secara semantik atau terminologi sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Indonesia, serta perjalanan sejarah bangsa Indonesia, adalah partainya wong cilik (rakyat).
“Jadi kami sadar kenapa memilih istilah Partai Gelombang Rakyat, yang identik dengan spektrum kiri. Tetapi karena kita ingin mendekonstruksi persepsi-persepsi seperti itu,” kata Mahfuz.
Partai Gelora, partai bernomor urut 7 pada Pemilu 2024, saat ini tengah membangun kerangka berpikir baru mengenai pemaknaan tentang rakyat, yang mengalami penyempitan makna dan dianggap kekiri-kirian.
“Saya kira apa yang ingin ditampilkan Partai Gelora ini tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran yang disampaikan Profesor Siti Zuhro. Basis pemikiran Partai Gelora jelas berbeda,” katanya.
Ia mengatakan, Partai Gelora mengedepankan keberagaman masyarakat Indonesia, selain mengedepankan semangat moderat dalam pemikiran politiknya.
Dengan sifat moderat itu, lanjut Mahfuz, justru bisa mengajak publik untuk lebih religius sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
“Agenda-agenda perjuangannya pun lebih kepada agenda kebangsaan, karena kita ingin merangkul seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia,” kata Sekjen Partai Gelora ini.
Contoh Wali Songo dan Rasullah SAW
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menilai ada kesalahan yang dilakukan para pimpinan umat Islam saat ini dalam berdakwah, sehingga mereka kehilangan suaranya dalam setiap pemilu.
“Kalau mau merebut hati umat secara keseluruhan, maka tokoh-tokoh umat Islam harusnya pakai cara Wali Songo yang mau membaur dengan masyarakat kecil. Jangan sampai ikannya banyak, tapi yang kita tebar jaring yang besar-besar matanya, maka tidak akan kena. Tetapi kalau kita pakai jaring kecil, pasti akan ketangkap,” kata Marsudi Syuhud.
Situasi ini, menurut dia, harus dipahami oleh Partai gelora jika ingin memenangi Pemilu 2024, karena masyarakat Indonesia memiliki budaya yang beragam, tidak bisa diseragamkan seperti keinginan kelompok Islam tertentu.
“Budaya di Indonesia ini tidak dipunyai negara lain, karena itu budaya ini harus dibina. Sehingga kepemimpinan nanti ini di 2024, tentang pilihan presiden itu prinsip dasarnya harus sepakat semua atau mendapatkan ridho dari seluruh rakyat,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum MUI ini juga berharap agar tokoh Umat Islam juga bisa mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah, Nabi Besar Muhammad SAW dalam membentuk Negara Madinah, yang tidak membeda-bedakan agama karena sudah bersepakat membangun negara secara bersama-sama.
“Mau dia Islam, Nasrani atau Yahudi, mereka semua adalah Ummatan Wahidah, merupakan satu kesatuan umat berbangsa, karena sudah bersepakat bersama-sama dalam bernegara,” jelas tokoh Nahdatul Ulama (NU) ini.
Karena merupakan satu kesatuan umat berbangsa itu, maka tidak ada istilah politik identitas di Negara Madinah. Politik identitas malah justru terjadi di Indonesia, karena adanya permainan politik.
“Istilah politik identitas itu muncul, karena adanya hoax kebohongan, fitnah-fitnah serangan antar sesama umat. Ini yang terjadi di kita,” ungkapnya.
Politik identitas, katanya, membuat umat Islam terbelah, karena umat Islam dengan identitas keislaman tertentu menyerang umat Islam yang lain.
“Harapan kami ini tidak boleh terjadi lagi, karena sesuatu yang tidak tepat. Kita tidak boleh lagi saling mencaci maki, berkata kotor terhadap sesama umat. Mereka punya pilihan rasional dalam demokrasi, tidak mungkin pandangan dan pilihanya disatukan atau disamakan,” tandasnya.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang memiliki nomor urut 7 pada Pemilu 2024 akan memulai program mobilisasi massa pertamanya di daerah pemilihan (dapil) Banten III Tangerang Raya meliputi wilayah Kabupaten/Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan pada Minggu (19/2/2023).
Hal itu dilakukan Partai Gelora pasca pembentukan Tim Pemenangan Pemilu 2024 dan Koordinator Pemenangan Dapil di 84 Dapil pusat atau DPR RI di sela-sela penutupan Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu di Jakarta pekan lalu.
Silahturahmi dan Konsolidasi Kader Partai Gelora se-Banten ini akan digelar di Indoor Stadium Sport Center, Kelapa Dua, Jalan Raya Legok-Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten.
Acara ini bakal dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.
Silaturahmi ini juga akan dihadiri Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai Gelora Dapil Banten III Sarah Azzahra, dan kader Partai Gelora se-Banten.
Konsolidasi Kader Partai Gelora se-Banten ini juga akan digunakan untuk melakukan sosialisasi nomor urut 7 Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024 kepada masyarakat, serta melaunching tagline baru ‘Indonesia Superpower Baru’.
“Insya Allah nanti tanggal 19 Februari 2023, kita akan memulai program mobilisasi massa yang pertama di dapil Banten III,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (14/2/2023).
Partai Gelora, kata Anis Matta, akan melakukan kerja keras di tahap ketiga agar bisa memenangi Pemilu 2024, usai ditetapkan sebagai partai politik (parpol) berbadan hukum pada tahap pertama dan menjadi parpol peserta Pemilu pada tahap kedua.
“Kita akan kerja lebih keras lagi di tahapan ketiga ini dengan harapan menjadi pemenang Pemilu 2024. Mudah-mudahan di dalam sejarah perpolitikan Indonesia, kita bisa membuat sejarah,” jelasnya.
Dengan ridho Allah SWT, Anis Matta berharap semua kerja keras kader Partai Gelora dapat mengilhami seluruh masyarakat Indonesia dan membuka jalan kemenangan di 2024 mendatang.
“Mudah-mudahan Allah SWT takdirkan kita menjadi tulang punggung yang akan menjadi sebab-sebab kejayaan bangsa Indonesia hari ini dan di masa yang akan datang,” ujarnya.
Bacaleg Partai Gelora Dapil Banten III Sarah Azzarah menambahkan, dengan lolosnya Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang, maka seluruh jajaran struktur partai dan bacaleg secara intensif akan bergerak dan membangun kekuatan.
“Bersama Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Bacaleg RI Dapil III Tangerang Raya ini yakin bahwa masyarakat Tangerang Raya akan berperan aktif bersama dalam memenangkan Pemilu 2024 dan membangun Indonesia sebagai negara Superpower Baru,” kata Sarah Azzahra.
Sarah Azzahra menilai, Tangerang Raya menyimpan banyak potensi yang dapat menyokong Indonesia menjadi negara Superpower Baru.
“Saatnya rakyat bangkit dan tidak sebatas duduk manis di bangku penonton. Rakyat harus terlibat penuh dalam pembangunan, karena Indonesia memiliki potensi untuk menjadi Negara Superpower Baru,” tegasnya.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang memiliki nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 mentargetkan tidak sekedar lolos parliamentary threshold (PT) atau batas parlemen 4 persen saja, tetapi juga bisa memenangi Pemilu.
“Partai Gelora optimis dapat melampaui target ambang batas parlemen 4 persen. Dalam Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu kemarin, kita sudah menyepakati membentuk Tim Pemenangan Pemilu 2024,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Senin (13/2/2023).
Menurut Mahfuz, ada tiga alasan yang mendasari rasa optimisme Partai Gelora lolos ke Senayan pada 2024. Alasan pertama, dalam empat Pemilu terakhir ada sejumlah partai politik (parpol) baru yang eksis dan berkembang, sebaliknya ada beberapa parpol lama yang meredup.
“Setiap Pemilu pemenangnya selalu berganti-ganti. Ada tiga parpol baru yang berhasil, yaitu Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Nah, Partai Gelora Insya Allah akan menjadi partai baru keempat yang masuk ke Senayan. Jadi lapangannya masih sangat dinamis,” katanya.
Adapun alasan kedua, adalah sampai saat ini, formasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Gelora sudah mencapai 30 persen dan akan dipenuhi hingga akhir April 2023.
Terakhir, alasan ketiga yang mendorong rasa optimisme, meski sebagai parpol pendatang baru, adalah Partai Gelora telah resmi menjadi parpol peserta Pemilu 2024 pasca verifikasi politik (verpol) beberapa waktu lalu. “Partai Gelora akan menggenjot sosialisasi secara masif,” katanya.
Partai Gelora, kata Mahfuz, bertekad menjadi kekuatan lima besar perpolitikan nasional. Selain itu, juga akan membuka peluang untuk ‘bergaining politik’ dalam penentuan calon kepala daerah di Pilkada Serentak yang akan digelar pada November 2024, disamping apabila ada Pemilihan Presiden (Pilpres) putaran kedua.
“Dan yang terpenting dengan lima besar nasional itu, kita bisa menjadi pengatur keputusan di republik ini, sehingga upaya menjadikan Indonesia 5 besar dunia semakin terbuka jalannya,” kata Sekjen Partai Gelora ini.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Hubungan Wilayah Partai Gelora Junef Ismailiyanto menambahkan, dengan kepegurusan di 38 provinsi, serta di 514 kabupaten/kota se-Indonesia optimis bacalegnya dapat diterima masyarakat dan memenangi dalam pemilihan.
“Kami yakin lolos PT dan lolos ke Senayan. Bacaleg kita saat ini sudah mulai bergerak untuk sosialisasi Partai Gelora sebagai partai baru. Ini akan menjadi engine partai yang akan memperkuat pergerakan Partai Gelora,” kata Junef.
Partai Gelora, lanjutnya, memiliki narasi yang kuat ingin menjadikan Indonesia sebagai negara super power baru. Sehingga Indonesia menjadi negara besar, berdaulat diantara negara-negara besar di dunia seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China.
“Oleh karena itu, Partai Gelora sangat yakin bisa menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat Indonesia, karena memiliki visi yang luhur. Partai Gelora ingin memajukan Indonesia sebagai negara besar,” katanya.
Junef mengatakan, setiap Bacaleg Partai Gelora telah melakukan pemetaan dan listing (daftar) koordinator desa hingga menyasar Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar bisa mendulang suara besar di Pemilu 2024.
“Wilayah Jawa menjadi pusat domisili penduduk Indonesia, sehingga perlu digarap serius. Jawa menjadi konsen kita untuk bisa meraup pemilih sebanyak-banyaknya,” kata Bacaleg Partai Gelora Dapil VIII Jawa Timur ini.
Seperti diketahui, Partai Gelora telah membentuk Tim Pemenangan Pemilu 2024 TPP 2024 Partai Gelora ini, akan dipimpin Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta selaku Ketua Steering Committe (SC), sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Rico Marbun ditunjuk sebagai Ketua Organizing Committee (OC).
Partai Gelora juga telah menyepakati pembentukan Koordinator Pemenangan Dapil di 84 Daerah Pemilihan (Dapil) pusat atau DPR, yang dikoordinasikan secara langsung oleh 5 Bidang Pengembangan Teroteri (Bangter) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora.
Selain itu, Partai Gelora telah membentuk 4 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang baru di empat provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat. Yakni DPW Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.
Onesimus Heluka ditunjuk sebagai Ketua DPW Papua Pegunungan, Partai Gelora Pegunungan Papua. Sedangkan Zadrak Eluar sebagai Ketua DPW Papua Selatan.
Kemudian, Abdul Rahman sebagai Ketua DPW Papua Tengah. Terakhir, Andi Syamsul Bahri Madukelleng ditunjuk sebagai Ketua DPW Papua Barat Daya.
Dengan terbentuknya secara resmi kepengurusan di 4 provinsi baru tersebut, maka jumlah DPW Partai Gelora sebanyak 38 DPW sama dengan jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 38 provinsi.
