Mahfuz Sidik Archives – Page 4 of 8 – Partai Gelora Indonesia

Gugat Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Partai Gelora Indonesia Uji Materi UU Pemilu

#MahkamahKonstitusi, Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Fahri Hamzah, Judicial Rewiew, Mahfuz Sidik, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Pemilu Serentak, Uji Materi UU Pemilu

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengajukan uji materi (judial review) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pasal yang diuji materi adalah pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)

Gugatan tersebut, diajukan pada Kamis (24/2/2024) dengan Nomo:r 27/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022, dan telah tercatat dalam situs resmi Mahkamah Kontitusi.

Uji materi diajukan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta bersama Wakil Ketua Umum Fahri hamzah dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik.

Partai Gelora berharap agar Pemilu 2024 tidak digelar serentak, karena ada preseden buruk pada pemilu 2019 adanya kematian sembilan ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS.

Selain itu, hasil Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 2019 lalu, menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi.

“Ancaman tersebut kita rasakan belakangan ini, dimana mekanisme check and balance tidak berjalan dengan baik. Kekuasaan Presiden sebagai eksekutif begitu kuat mencengkeram DPR sebagai lembaga legislatif,” kata Amin Fahrudin, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Indonesia dalam keteranganya, Jumat (25/2/2022).

Hal itu terjadi antara lain dalam pengesahan UU Cipta Kerja pada November 2020 lalu, yang telah mengubah begitu banyak aspek dunia usaha, ketenagakerjaan, pendidikan dan sebagainya.

Secara formil UU Cipta Kerja telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh MK., karena menyalahi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), sehingga berujung pada revisi.

Menurut Amin, proses legislasi yang mengikuti kemauan eksekutif juga terjadi pada pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 18 Januari 2022.

Penyusunan UU tersebut tercepat, yakni selama 25 hari berlangsung saat masa reses dan diselesaian dalam waktu 42 hari, tanpa melibatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan UU.

“Ini menjadi bukti nyata betapa proses legislasi sebagai salah satu fungsi DPR tidak dijalankan dengan baik. DPR tunduk pada pesanan eksekutif,” katanya.

Karena itu, lanjut Amin, dari akar persoalan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), yang juga akan diterapkan pada Pemilu 2024 ini, telah menciptakan berbagai persoalan.

Sebab, Pemilu serentak menyebabkan pemilih lebih berfokus pada pemilihan presiden. Hal ini bisa dilihat pada perbandingan suara tidak sah dalam pelaksanaan Pemilu 2019, dimana suara tidak sah untuk Pilpres mencapai 2,38% (3.75.905 suara).

Sementara suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR mencapai 11,12% (29.710.175 suara) dan suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPD mencapai 19,02% (17.503.393 suara).

“Pemilu serentak memecah perhatian pemilih dimana perhatian lebih tertuju pada pemilihan presiden dibandingkan pemilihan anggota DPR maupun DPD. Pemilih datang pada bilik suara yang sama namun perbandingan suara tidak sah sangat jauh antara Pilpres dan Pileg,” ujarnya.

Partai Gelora menilai kenyataan ini, jelas merugikan bagi keberlangsungan demokrasi kita. Anggora legislatif yang terpilih bisa jadi adalah residu dari perhatian masyarakat yang tersedot pada Pilpres.

“Dampaknya kita rasakan saat ini dimana DPR tidak mampu mengimbangi presiden dalam proses jalannya pemerintahan. Presiden dapat melaksanakan kehendaknya secara bebas dan secara mudah mendapatkan stempel legitimasi dari DPR,” tandasnya.

Pemilu serentak juga menyebabkan hilangnya nyawa petugas PPS dan PPK sebanyak 894 petugas PPS meninggal dunia dan 5.175 orang petugas pemilu mengalami sakit berat dalam Pemilihan Umum serentak 2019.

Di samping itu, lanjut Amin, alasan keserentakan pemilu untuk efisiensi anggaran juga tidak terbukti, karena faktanya dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 justru terdapat pembengkakan biaya pemilu.

Total anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 berjumlah Rp 25,59 triliun, naik Rp 10 triliun dari anggaran pemilu tahun 2014.

“Untuk itu, dengan mengucapkan Bismilahirahmanirrahim, hari ini (Kamis, 24/2/2022) Partai Gelora Indonesia mendaftarkan permohonan judicial review untuk menguji Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945,” katanya.

Partai Gelora berharap dukungan penuh dari masyarakat agar upaya melakukan reformasi sistem politik demi menjaga keberlangsungan demokrasi, dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Uji materi Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ke MK ini dipimpin Amin Fahrudin selaku Ketua Tim Pengacara Partai Gelora Indonesia, beranggotakan Aryo Tyasmoro, Slamet, Andi Saputro, Guntur F Prisanto dan Ahmad Hafiz.

Pemerintah Diingatkan Indonesia Akan Hadapi Jurang Fiskal dan Ekonomi yang Berat Pada 2023

Arah Baru Indonesiia, Fuad Bawazier, JHT, Jokowi, Jumhur Hidayat, Jurang Fiskal, Ledakan Sosial, Mahfuz Sidik, Partai Gelora Indonesia, Said Didu, Sri Mulyani, SUN, Utang

Partaigelora.id – Pemerintah diingatkan akan menghadapi ancaman jurang fiskal dan ekonomi pada 2023 mendatang, karena pemerintah saat ini tidak memiliki uang, sementara jumlah utang, serta beban bunga utang terus meningkat.

“Jadi sebenarnya, ada benarnya juga apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa titik kritis dan paling berat adalah pada 2023. Tahun 2023 itu, jurang sangat berbahaya bagi fiskal kita,” kata Said Didu, Sekretaris BUMN 2015-2010 dalam Gelora Talk bertajuk ‘Polemik JHT, Kemana Dananya?’, Rabu (23/2/2022) petang.

Diskusi ini juga menghadirkan Menteri Keuangan Tahun 1998 Fuad Bawazier dan Ketua Umum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Jumhur Hidayat. Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik memberikan pengantar diskusi.

Said Didu menegaskan, ancaman fiskal dan ekonomi pada 2023 bagi Indonesia sangat nyata. Ia menjelaskan, dalam Perppu No.1 Tahun 2020, pemerintah hanya diizinkan menaikkan fiskal 3 persen, tapi faktanya sampai 6 persen.

“Jika publik ingin paham, kalau defisit fiskal sesuai UU 3 persen, maka pemerintah boleh menambah utang Rp 500 triliun dari PDB, dimana PDB diperkirkan sekitar Rp 1.700-1.800. Tapi utang sekarang mencapai Rp 1000 triliun,” ujarnya.

Sementara pendapatan negara pada 2022 ini diperkirakan Rp 1.800-1.900 triliun. Artinya, uang masuk sekitar Rp 2.300- 2.400 triliun, maksimun Rp 2.500 triliun pada 2023. Sedangkan belanja sekarang sudah mencapai Rp 2.800-2900 triliun, jika ditambah anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), maka pengeluaran menjadi Rp 3.000 triliun.

“Artinya, pemerintah terpaksa belanja hanya Rp 2.500 triliun yang dibolehkan di 2023. Sementara pengeluaran untuk bunga dan utang saja, perkiraan saya Rp 900-1.000 triliun pada 2023. Berarti yang tersisa Rp 1.100-1.200 triliun. Untuk bayar gaji dan lain-lain Rp 800 triliun, untuk transfer ke daerah Rp 200 triliun total jadi Rp1.000 trliun. Jadi uang yang tersisa hanya Rp 200 triliun, sementara pemeliharaan jalan dan subsidi pupuk Rp 400 triliun,” ungkapnya.

Said Didu menduga soal kebijakan pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 ada kaitannya dengan kondisi keuangan pemerintah tersebut, karena dana JHT ditempatkan di Surat Utang Negara (JHT).

“Kenapa 56 tahun, sepertinya BP Jamsostek membeli SUN yang periodenya panjang, karena kalau ditarik di depan pemerintah akan kewalahan,” katanya.

Perlu diketahui, kata Said Didu, SUN ini tidak laku dijual, tidak ada masyarakat dan asing yang membeli. SUN sebagian besar dibeli Bank Indonesia (BI) dan bank-bank Indonesia dengan nilai mencapai Rp 1.300. Hal ini sudah diingatkan Internasional Monetary Fund (IMF) agar BI tidak membeli SUN di pasar domestik.

“Saya juga menduga betul, penggunaan BPJS Kesehatan untuk pengurusan macam-macam ada kesulitanya dengan dana pemerintah. Sebab, harus menyedot uang sebesar-besarnya yang ada di masyarakat agar menutupi kesulitan fiskal yang dihadapi,” tegasnya.

“Jika uang JHT ditahan, dan bunganya ditanggung, karena SUN itu diterbitkan pemerintah dan bunganya dibayar pemerintah. Tetapi apakah manfaat bunganya linear untuk para pekerja?” imbuh Said Didu.

Hal senada disampaikan Menteri Keuangan Tahun 1998 Fuad Bawazier. Apabila pemerintah mengatakan, bahwa fiskal dan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik (going to well) atau baik-baik (fine-fine) dinilai main-main saja.

“Sebetulnya, memang posisinya itu berat. Kalau di luar negeri sudah melakukan gerakan-gerakan kita akan terasa nanti, sekarang belum saja,” kata Fuad.

Fuad menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen saat ini, tidak bisa meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan konsumsi masyarakat masih 2 persen. Harusnya pertumbuhan ekonomi kita 4-5 persen di tengah inflasi global dan naiknya harga komoditas.

“Tapi soal minyak goreng yang harganya aneh dan langka saja pemerintah sudah kewalahan. Uang kita itu habis untuk pembayaran utang dan belanja rutin. Jadi tidak perlu nunggu sampai 56 tahun atau 30-40 persen, kasih saja semua. Nanti kalau mau, dimulai lagi yang baru. Daya beli masyarakat rendah, kenapa uangnya mesti ditahan,” katanya.

Menurut Fuad, pemerintah sebaiknya menunda pengeluaran yang tidak perlu untuk mengurangi beban utang seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan pemindahan IKN. Sebab, proyek dikhwatirkan akan mangkrak apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir di 2024 mendatang.

“Kalau soal Ibu kota baru, ya lihat saja nanti. Kalau presidennya baru, bagaimana, apakah diteruskan atau tidak ? Kalau presiden baru, nggak nerusin ya mangkrak. Itu contoh-contoh pengeluaran yang nggak perlu, sebaiknya distop,” katanya.

Fuad juga mengingatkan, kemungkinan terjadinya ledakan sosial dan politik pada 2023, jika melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

“Kalau kayak begini berat betul, pengeluaran tidak perlu tidak ditunda, padahal itu mengurangi beban utang dan beban ledakan. Saya kira akan terjadi terjadi itu, ledakan tahun 2023,” tandas Fuad.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat berharap, perintah Presiden Jokowi kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Ida Fauziyah untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT bisa memberikan solusi bagi pekerja.

“Soal JHT sebaiknya ada opsi-opsi untuk pengambilan, tidak harus ditahan sampai 56 tahun. Karena dana itu, akan digunakan untuk menyambung hidup sampai dia (pekerja) dapat lagi pekerjaan,” kata Jumhur.

Jumhur mengingatkan, agar dana JHT tidak digunakan untuk membiayai proyek lagi seperti yang telah terjadi sebelumnya, dimana dana BPJS Ketenagakerjaan Rp 10 triliun diinvestasikan untuk pembangunan LRT Palembang.

“Sampai sekarang kita tidak tahu tindak lanjutnya, nah kita mengingatkan soal JHT ini, kalau tujuannya untuk edukasi sih bagus-bagus saja, tapi kalau digunakan untuk pendanaan proyek lagi, itu yang tidak boleh,” kata Jumhur.

Namun, Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, isu JHT saat ini telah memasuki fase antiklimaks setelah Presiden Jokowi memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Ida Fauziyah untuk merevisi Permenaker No 2 tahun 2022.

“Meskipun isu soal Permenaker no 2 tahun 2022 telah memasuki antiklimaks, isu ini tidak bisa lepas begitu saja, ketika kita mencoba meletakkannya dalam konteks yang lebih besar,” katanya.

Konteks besar tersebut, Mahfuz melanjutkan, yakni situasi sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat luas. “Yang tentu saja tekanan dan himpitannya dari waktu ke waktu terus bertambah dan semakin merisaukan,” kata dia.

Mahfuz menilai informasi yang disampaikan narasumber memberikan warning atau peringatan kepada semua pihak, termasuk pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi terhadap kondisi fiskal pada 2023.

“Kita tidak tahu, apakah pelemahan tren ekonomi global ini memperburuk situasi itu. Tetapi punya waktu untuk memitigasi ini, dan berani mengambil kebijakan pereventif atau korektif atas semua kebijakan program-proram yang sudah berjalan. Sebab, keresahan sosial semakin menjalar, dan hal ini perlu dibaca betul oleh pemerintah,” kata Mahfuz.

Sebagai penyambung suara masyarakat, Mahfuz berharap agar media ikut membantu menyuarakan situasi ini mengenai situasi kritis fiskal pada 2023.

“Kita mengangkat tema ini sebenarnya untuk menerangi jalan masyarajat di depan, bahwa ada ancaman serius, bukan berarti kita tidak punya harapan dengan kondisi yang tidak terus membaik. Tapi kita paling tidak telah menyiapkan upaya mitigasi untuk menghadapi situasi terburuk pada 2023,” katanya.

Mahfuz menegaskan, apa yang disampaikan tokoh-tokoh nasional seperti Said Didu, Fuad Bawazier dan Jumhur Hidayat bukan didasarkan pada ‘kebencian’ kepada pemerintah, melainkan sebagai upaya bersama mencari untuk solusi untuk mengakhiri krisis saat ini.

“Kalau pemerintah merasa situasi ini normal-normal saja, aman-aman saja, padahal tidak. Apalagi kalau ada kekuatan global yang bergerak dan situasi di Indonesia tidak dikelola dengan baik, bisa memicu revolusi sosial,” tegas Mahfuz.

Anis Matta Salut dengan Semangat Pantang Menyerah Timnas Indonesia, Meski Gagal Juara Piala AFF 2020

AchmadRilyadi, Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, GunawanDwiCahyo, JajangMulyana, Mahfuz Sidik, OktoManiani, Partai Gelora Indonesia, PialaAFF2020, TimnasIndonesia

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai Timnas Indonesia dibawa asuhan pelatih asal Korea Selatan (Korsel) Shin Tae-yong, jika melihat performa para punggawa Timnas yang diisi para pemain muda yang memiliki semangat pantang menyerah dan tidak mau kalah.

Performa tersebut, akan menjadi modal bagi Timnas Indonesia ke depan dalam ajang Piala AFF 2020 selanjutnya dan kejuaran-kejuaran lainya, asalkan tim tersebut dipertahankan dan tidak bongkar pasang pemain, termasuk pelatih seperti yang sudah-sudah.

“Saya tidak kecewa dibandingkan dengan leg pertama. Di leg kedua para pemain Timnas sudah melakukan hal terbaik, mereka sudah menunjukkan perfoma dahsyatnya,” kata Anis Matta usai Nobar Final Piala AFF 2020 antara Indonesia Vs Thailand, Sabtu (1/1/2022) malam.

Anis Matta mengaku respek dengan pola permainan Timnas Indonesia sekarang, meskipun Indonesia masih menjadi spesialis runner-up setelah kalah agregat 6-2 dari Thailand, kalah di leg pertama 4-0 dan imbang 2-2 di leg kedua.

“Saya orang politik, tidak ngerti bola, tapi suka bola. Kita semua senang melihat permainan Timnas sekarang, respeknya sangat baik. Makanya kita gelar nobar, kita semua berdoa disini. Kita salam hormat, meski sampai sekarang kita spesialis runner-up,” katanya.

Dalam acara nobar yang dihadiri tiga mantan pemain Timnas Indonesia, Okto Maniani, Jajang Mulyana dan Gunawan Dwi Cahyo, Anis Matta mengatakan, telah menemukan sebuah keyakinan baru mengenai perlunya ‘Politik Bola’.

“Politik bola yang saya maksud adalah dukungan politik lebih besar secara keseluruhan terhadap bola. Posisikan bola sebagai diplomat internasional, yang mewakili bendera Indonesia dan nama baik sebagai bangsa,” jelasnya.

Sehingga dalam memandang cara kerja sistematikanya saat bekerja akan jauh berbeda, karena tidak dilakukan instan, tapi dipersiapkan secara matang dengan melibatkan para ahli dan dukungan anggaran yang besar, termasuk penghargaannya kepada para pemain.

“Pendekatan ini, juga perlu dilakukan seluruh cabang olahraga. Makna ‘Politik Bola’ itu agar kita bisa melakukan pencapaian yang tinggi, mengukir sejarah di AFF, Sea Games atau kejuaraan lainnnya,” ujar Anis Matta.

Dalam memberikan penghargaan kepada atlet/olahragawan, pemerintah juga perlu mulai menggunakan metode pengukuran per kapita dengan jumlah populasi, seperti negara-negara lain.

“Misalkan setiap 10 juta penduduk 1 medali emas, kalau 27 juta maka 27 medali emas dan seterusnya. Ini akan mengubah cara kerja sistematis jadi lebih bermakna, saat berprestasi dijamin, ketika pensiun juga diperhatikan negara,” tegasnya.

Mantan pemain Timnas Indonesia Okto Maniani menilai, pemain Timnas Indonesia dibawa asuhan Shin Tae-yong memiliki spirit luar biasa, pantang mundur dan tidak mau kalah. Ia berharap PSSI mempertahankan para pemain dan pelatih saat ini.

“Saya setuju dengan pendapat Pak Anis Matta, perlunya ‘Politik Bola’ sehingga melihatnya harus secara keseluruhan. Impian pemain bola itu, masuk Timnas membawa bendera dan nama bangsa Indonesia,” kata Okto.

Hal senada disampaikan Jajang Mulyana, eks pemain Timnas Indonesia. Pelatih dan para pemain, kata Jajang, harus dipertahankan tiga tahun lagi, kalaupun ada pergantian satu atau dua pemain saja.

Terbukti mereka bisa menguasai permainan, meski sempat kecolongan dua gol di leg kedua, karena mencoba mengikut permainan Thailand untuk bertahan. Apabila terus dengan pola menyerang, Jajang yakin Timnas dapat menciptakan lebih dari dua gol.

“Mentalnya cukup bagus, tidak mau kalah apalagi Pratama Arhan, dia bisa bertahan dan menyerang. Mereka harus dipertahankan untuk jangka panjang, pelatih dan pemainnya,” kata Jajang.

Mantan pemain Timnas Indonesia Gunawan Dwi Cahyo yang kini merumput di Bali United menambahkan, perekrutan pemain Timnas saat ini sult karena ada pembatasan dari klub menimal mengirim dua pemain, tidak boleh lebih.

Padahal pelatih harus memilih pemain terbaik, seperti yang dilakukan Shin Tae-yong memilih materi pemain yang sebagai besar pemain muda. Hal itu tentunya bertujuan untuk menciptakan Skuad Garuda yang kuat, sehingga klub harus mendukung.

“Timnas dibawa Shin Tae-yong banyak berubah. Dia pelatih yang bekerja keras. Selama pertandingan, dia tidak pernah duduk, berdiri terus di pinggir lapangan, selalu memberikan motivasi. Ini pelatih yang kita cari,” kata Gunawan.

Dalam memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang berlaga di final Piala AFF 2020 di Singapore National Stadium, Partai Gelora telah menggelar nonton bareng (Nobar) sebanyak dua kali. Pada leg pertama, Rabu (29/12/2021) dan leg kedua pada Sabtu (1/1/2021).

Pada leg pertama, Partai Gelora menggelar Nobar serentak secara nasional di 34 DPW (provinsi), 514 kabupaten/kota (DPD) dan seluruh DPC (kecamatan) yang dipusatkan di Gelora Media Center (GMC), Jakarta.

Pada leg kedua, acara Nobar hanya digelar di GMC yang disiarkan langsung secara streaming kanal YouTube Gelora TV dan aku Facebook Anis Matta. Acara Nobar ini dihadiri Generasi Muda Partai Gelora dan Bidang Gahora.

Tampak hadir dalam Nobar ini Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Gahora Kumalasari Kartini, Ketua Bidang Komunikasi Ari Saptono, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota Endy Kurniawan dan lain-lain.

YES Preneur Teken Kerjasama Pengembangan UMKM dan Launching Situs Marketplace

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Batik Trusmi, Coach Wulan, Fahri Hanzah, Mahfuz Sidik, Oleh-olehku, Partai Gelora Indonesia, Selly Geovanny, The Keranjang, YES Preneur

Partaigelora.id -YES Preneur menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Batik Trusmi dan The Keranjang untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan UMKM binaan YES Preneur dan Partai Gelora Indonesia pada Senin (29/11/2021) di Cirebon, Jawa Barat (Jabar).

Penandatanganan dilakukan oleh penggagas YES Preneur Srie Wulandari yang juga Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga (Ekkel) Partai Gelora dengan Owner Batik Trusmi dan The Keranjang Sally Giovanny.

MoU antara YES Preneur dengan Batik Trusmi dan The Keranjang ini disaksikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Bangter II (DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat) Achmad Zairofi dan Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat Haris Yuliana.

Dalam kesempatan ini juga di-lauching situs oleholeku.id, e-commerce dan marketplace lokal yang membantu pemasaran produk yang dihasilkan UMKM binaan YES Preneur dan Partai Gelora.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam dialog dengan pelaku UMKM di Batik Trusmi mengatakan, pelaku UMKM bisa belajar dari kesuksesan Sally Giovanny dalam mengelola bisnisnya selama 15 tahun sejak tamat dari SMA.

“Karena itu, Ibu Sally Giovanny ini akan menjadi duta besar atau ambassador Partai Gelora. Apakah ibu-ibu ingin sukses, harus yakin. Nah, kita perlu cerita, kita mau dengar kesuksesan beliau,” kata Anis Matta.

YES Preneur, kata Anis Matta, juga akan memberikan pelatihan, pembinaan dan bantuan akses kepada para pelaku UMKM.

“Mereka akan dapat bantuan informasi pengetahuan, pelatihan, pembinaan dan bisa juga akses ke pemerintah. Jadi ini konsen kami di Partai Gelora,” ujarnya.

Pemberdayaan terhadap UMKM ini lanjutnya, menjadi salah satu agenda utama Partai Gelora.

“Sekarang ekonomi Indonesia, 60 persen PDB kita disumbang oleh UMKM. Kalau bangkrut dari mana mereka cari uang, sehingga kita perlu mengembangkan UMKM ini agar naik kelas,” katanya.

Penggagas YES Preneur yang juga Ketua Bidang UMKM dan Ekkel Partai Gelora Srie Wulandari meminta dua wadah, yang telah diteken MoU dan di launching situs market place-nya bisa dimanfaatkan secara maksimal UMKM untuk berjualan.

“Jadi wadah ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk memasarkan produk kita,” kata Coach Wulan sapaan akrab Srie Wulandari.

Owner Batik Trusmi dan The Keranjang Sally Giovanny meminta para pelaku UMKM selalu berpikiran positif, bukan menjadi ‘kaum rebahan’, dan selalu melakukan inovasi dan mengikuti kemajuan teknologi.

“Kita satu frekuensi sama Pak Anis Matta. Kalau Partai Gelora ingin menjadikan 5 besar dunia, kami ingin menjadikan Batik Trusmi menjadi 5 besar perusahaan global, dari lokal ke kancah internasional,” kata Sally.

Dalam kesempatan ini, juga digunakan Anies Matta untuk melantik 7 mentor UMKM YES Preneur untuk wilayah Cirebon, hasil pendidikan dan pelatihan HR Academy yang bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Pakai Cara Sendiri Jangan Tiru Partai Lain, Anis Matta: Warga Jabar Pemilih Cerdas dan Rasional

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Bandung Ngawangkong, DPD Bandung, DPW Jabar, Haris Yuliana, Mahfuz Sidik, Partai Gelora Indonesia, Rico Marbun

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai warga Jawa Barat (Jabar) sebagai pemilih yang cerdas.

Hal tersebut terbukti, dengan tidak adanya partai politik yang mampu memenangkan pemilu dua kali berturut-turut di Jabar selama masa reformasi.

“Tidak ada partai yang menang dua kali berturut-turut di Jawa Barat. Artinya pemilih di Jawa Barat pemilih cerdas,” ujar Anis saat menggelar dialog bertajuk ‘Bandung Ngawangkong’, di Bandung, Minggu (28/11/2021).

Anis Matta mengatakan, masyarakat Jawa Barat lebih terbuka terhadap berbagai informasi termasuk mengenai politik. Salah satunya karena letaknya yang dekat dengan ibukota negara.

“Jadi masyarakat Jawa Barat ini paling cepat responsnya terhadap isu-isu nasional,” katanya.

Selain itu, Anis Matta menilai, warga Jabar pun sangat terbuka terhadap berbagai ide dan pemikiran dalam berbangsa dan bernegara.

Hal ini terlihat dari sejarah yang pernah terjadi di Jabar saat berkembangnya Negara Islam Indonesia (DI/TII). Jabar juga menjadi awal mula berkembangnya Marhaenisme yang digagas Soekarno.

“Di Jawa Barat pernah berkembang ide kanan, juga ide kiri. Artinya masyarakat Jawa Barat terbuka terhadap ide-ide apapun yang disampaikan kepada mereka,” katanya.

Anis Matta kemudian memuji warga Jabar, karena hal ini merupakan tipikal masyarakat demokrasi.

“Masyarakat demokrasi membutuhkan pemimpin yang mampu meyakinkan, bukan yang mampu memaksa,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Anis Matta, pemilih di Jabar membutuhkan partai politik yang mampu meyakinkan akan masa depan yang lebih baik.

Sebab, warga Jabar tidak bisa digiring secara sederhana, tapi perlu diyakinkan oleh kader-kader Partai Gelora

“Itu sebenarnya karakter dasar dari masyarakat demokrasi,” katanya.

Karena itu, Anis Matta meminta agar kader Partai Gelora menggunakan caranya sendiri dalam meyakinkan warga Jabar, bukan meniru cara yang digunakan partai lain.

“Besar-kecil, susah-gampang adalah soal cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi. Yang penting adalah membuka cakrawala agar situasi mental kita selalu berada di atas masalah agar bisa meyakinkan orang lain,” katanya.

Sehingga dapat menemukan cara sendiri untuk mengatasi masalah dengan cara selalu membaca situasi dengan kreativitas dan imajinasi.

“Imajinasi adalah kekuatan kita yang kadang kita lupa untuk memanfaatkannya. Sekarang inilah, ketika kita berada dalam banyak keterbatasan akibat pandemi, sehingga imajinasi kita berperan penting,” ujarnya.

Ketua Bapilu DPN Partai Gelora Rico Marbun mengaku optimis dapat meyakinkan masyarakat terhadap ide-ide dan narasi Partai Gelora, tidak hanya warga Jabar saja.

“Ada beberapa hal yang membuat kita optimis. Hampir 60 persen yang setuju partai baru, dengan menjual semangat saja, setengahnya memilih kita, ” kata Rico.

Partai Gelora Mulai Gerakan Tanam 10 Juta Pohon

Arah Baru Indonesiia, ari saptono, Das Citarum, DPW Jabar, Gelora Tanam 10 Juta Pohon, Mahfuz Sidik, Muara Gembong, Parameter Politik Indonesia, Rully Syumanda, Sub Das Citarik, Waduk Jatiluhur

Partaigelora.id – Dalam rangka Hari Menanam Pohon Nasional yang jatuh pada tanggal 28 November 2021, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mencanangkan Gelora Tanam 10 Juta Pohon.

Kegiatan akan dipusatkan di sub-das sungai Citarum, kampung Cikoneng, Bandung pada Miinggu (28/11/2021) pagi.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta didampingi jajaran pengurus pusat dan wilayah Jawa Barat, secara simbolis akan menanam pohon secara serentak bersama di 34 provinsi seluruh Indonesia.

“Rencananya pada tanggal 28 Nopember, kami akan mulai menanam 10 ribu pohon secara nasional untuk menandai dimulainya gerakan menanam 10 juta pohon hingga november 2023. Jadi ini aksi nyata yang berkelanjutan,” papar Ir. Rully Syumanda, Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora, Sabtu (27/11/2021).

Gerakan menanam pohon ini dilakukan Partai Gelora berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kantor Dinas dan Balai Pembibitan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pihak LSM yang peduli lingkungan hingga kalangan ulama dan artis.

“Ya benar. Sudah sepekan kami meluncurkan kampanye literasi dan kolaborasi di media sosial untuk mengajak masyarakat menanam pohon. Kami libatkan kalangan artis yang dikoordinir oleh bang Dedi Mizwar, Ketua Bidang Pengembangan Seni Budaya di Partai Gelora. Kampanye literasi ini akan mengiringi aksi nyata menanam pohon selama dua tahun ke depan hingga tingkat kelurahan dan desa, ungkap Ari Saptono, Koordinator Gelora Tanam 10 Juta Pohon.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menggiatkan kesadaran dan gerakan menanam pohon untuk mengatasi deforestasi, bertambahnya lahan kritis dan peningkatan suhu udara khususnya di daerah perkotaan.

Pemerintah melalui kementrian Lingkungan Hidup meluncurkan program satu orang menanam duapuluh lima pohon, dengan bibit pohon yang disediakan oleh pemerintah.

“Kami di Gelora menyadari benar isu perubahan iklim dan menyambut baik komitmen presiden Jokowi melawan fenomena perubahan iklim ini pada saat pertemuan G 20 lalu. Maka Gelora Menanam 10 Juta Pohon ini sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi kecil kami untuk ikut mengatasi perubahan iklim di Indonesia, ungkap Mahfuz Sidik, Sekjen Partai Gelora Indonesia.

Anis Matta: Pemerintah Perlu Dukung Iklim Usaha Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Ahmad Rilyadi, Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Coday Coffee, Dagadu, DPW DIY, Fahri Hamzah, Jagongan Gayeng, Mahfuz Sidik, Partai Gelora Indonesia, UMKM, Zuhrif Hudaya

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemerintah perlu mendukung iklim usaha pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif saat pandemi ini.

Sebab, UMKM dan ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mengentaskan kemiskanan.

“Kita punya peluang pasar domestik, dan UMKM saya memandangnya harus menjadi pilar utama ekonomi Indonesia, karena itu dibutuhkan iklim yang mendukung pengembangan UMKM,” kata Anis Matta saat berdialog dengan pelaku UMKM di Yogyakarta dalam acara bertajuk ‘Jagongan Gayeng, Sabtu (14/11/2021) malam.

Dalam dialog yang dilaksanakan dalam suasana santai di Coday Coffee ini, Anis Matta menilai dukungan tersebut akan menciptakan model sosial masyarakat kelas menengah yang berasal dari pelaku UMKM. Berbeda dengan negara-negara lain di dunia yang dibangun dari kelompok profesional.

“Tapi mereka ini rentan terhadap gejolak ekonomi. Sektor UMKM di Indonesia sudah teruji daya tahannya dalam menghadapi krisis ekonomi,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, pelaku UMKM ini harus menjadi kelompok mayoritas kelas menengah, sehingga akan mengokohkan ekonomi nasional.

Namun, untuk mencapai hal itu, dibutuhkan peta jalan pengembangan UMKM.

“Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan sistem pendukung bagi pengembangan UMKM dengan memberikan kemudahan permodalan, teknologi, kemudahan regulasi, insentif pajak, dan pasar yang terbuka,” ujarnya.

Menurut Anis Matta, sistem pendukung tersebut baru akan efektif apabila iklim usaha bagi UMKM terbangun dengan baik dengan memberikan ruang kebebasan berusaha.

Sehingga bisa menjadi supporting sistem bagi demokrasi dan bisnis yang sehat.

“Insya Allah, kalau dunia usaha diberikan kebebasan akan tumbuh besar. Dan kita ingin kelas menengah dari pelaku UMKM ini, kuat dan kokoh seperti diamond. UMKM harus menjadi kelompok mayoritas kelas menengah Indonesia,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan, Partai Gelora akan terus melakukan kampanye literasi untuk mewujudkan Indonesia menjadi 5 besar dunia melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian nasional.

Hal senada disampaikan Ketua DPW Partai Gelora Daerah Istimewa Yogyakarta Zuhrif Hudaya mengungkapkan Indonesia punya potensi yang besar untuk pengembangan industri kreatif dan digital.

Yogyakarta sebagai salah satu kota pendidikan dan budaya, lanjutnya, harus bisa menjadi lokomotif industri kreatif dan digital.

“Partai Gelora sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan sektor ini dan selama ini telah menjalankan beberapa program yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan industri kreatif,” terangnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengamini Zuhrif Hudaya. Fahri menilai Yogjakarta memiliki pasar yang kuat dalam industri kreatif, industri kata-kata.

“Bangsa Indonesia itu pada dasarnya bangsa pengumpat yang melambangkan perasaan hati. Peluang ini menjadi bisnis yang memproduksi kaos dengan menangkap public mood, perasaan hati masyarakat. Pasar Jogya ini lebih kuat dari Indonesia,” kata Fahri.

Sebelum berdialog dengan pelaku UMKM Yogyakarta, Anis Matta melakukan kunjungan ke Dagadu Jogja, Dagadu merupakan brand merchandise asli Jogja yang telah malang melintang dalam dunia merchandise khas daerah Jogja.

Saat menuju Dagadu, Anis Matta didampingi Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, fungsionaris DPN, Ketua DPW Zuhrif Hudaya dan kader Partai Gelora Yogyakarta berjalan kaki sejauh 500 meter di tengah terik panas matahari.

Anis Matta dan Fahri Hamzah menyapa masyarakat Yogyakarta sambil menyusuri Jalan Gedong Kuning Selatan, Bangun Tapa, Bantul menuju outlet Dagadu.

Di Dagadu, Anis Matta dan Fahri Hamzah diterima langsung CEO PT Aseli Dagadu Djokja Mirza Arditya. Mirza mengatakan, Dagadu didirikan 28 mahasiswa jurusan arsitektur UGM 28 tahun lalu.

“Di UGM yang dibolehkan pakai kaos hanya mahasiswa arsitektur. Mereka kemudian membuat kaos sendiri, berkembang dan bisa survive sampai sekarang,” kata Mirza Arditya.

Dalam kesempatan ini, Anis Matta mengajak Dagadu untuk kolaborasi Co-branding dalam membuat produk baru kaos. Karena pada prinsipnya antara Dagadu dengan Partai Gelora memiliki kesamaan.

Yakni Dagadu memproduksi kata-kata, Partai Gelora memproduksi narasi. Kaos yang dibuat Partai Gelora selama ini masih terlalu formal dan kaku.

“Kita ingin melakukan kolaborasi cinta dengan Dagadu, karena pada padasarnya Dagadu tidak jualan kaos, tapi kata-kata, senyuman dan jok-jok lucu. Kita bisa kerjasama Co-branding produk baru untuk partai politik,” katanya.

Indonesia Perlu ‘Generasi Musim Semi’, bukan ‘Generasi Musim Dingin’ agar Punya Optimisme

Achmadi, Achnad Rilyadi, Anis Matta, DPW Jateng, Fahri Hamzah, Generasi Musim Semi, Kesabaran, Mahfuz Sidik, Optimisme, Rakor Pemenangan

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Indonesia memerlukan ‘generasi musim semi’, bukan ‘generasi musim dingin, sehingga bisa menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia.

Generasi musim semi, adalah generasi yang penuh optimisme dan keyakinan yang tahu cara mengubah krisis sebagai peluang. Bukan sebaliknya generasi musim dingin, generasi yang penuh kebekuan yang tidak tahu arah dan tahun, serta berputus asa dan mudah menyerah.

“Jadi kita di Partai Gelora ini, tidak hanya memikirkan nasib kita saja, tetapi juga bisa mengubah wajah Indonesia, tahu cara mengubah krisis menjadi peluang,” kata Anis Matta saat menyampaikan pembekalan Rapat Koordinasi Pemenangan DPW Partai Gelora Jawa Tengah (Jateng) di Hotel Patra Jasa Semarang, Jumat (13/11/2021).

Menurut Anis Matta, Partai Gelora menyadari bahwa ide lima besar dunia memang masih susah dipahami oleh masyarakat, termasuk para pemimpin sekarang. Tetapi dengan generasi musim semi itu, ide lima besar dunia itu bisa tercapai.

Ia memprediksi dalam 10 tahun ke depan, Indonesia akan mengalami guncangan hebat kebangkrutan ekonomi, selain terlibat dalam pusaran konflik geopolitik. Sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasinya, sebelum hal itu benar-benar terjadi.

“Saya tahu ini banyak yang tidak nyambung, begitu sulit menjelaskan ini (narasi 5 besar dunia, red). Jangankan orang desa, orang yang di dekat saja istana bingung. Makanya, pemerintahnya bingung, oposisinya juga bingung. Tapi sorot mata saudara, adalah optimisme, penuh keyakinan, senyum optimisme, bukan kesedihan. Itu yang kita perlukan,” ujarnya.

Dari rasa optimisme itu, lanjutnya, Partai Gelora telah mencapai pencapaian luar biasa, meski dengan sumber daya terbatas dan berada dalam target tekanan selama dua tahun ini.

“Kita sudah coba di Pilkada Medan, apa yang tidak mungkin jadi mungkin, karena keyakinan dan optisme kita, nah ikan akan kita coba secara nasional,” katanya.

Berdasarkan survei internal, ungkapnya, Partai Gelora sudah masuk 10 besar partai politik (parpol) dan menggeser parpol yang tidak lolos parliament threshold pada Pemilu 2019 lalu. Bahkan di DKI Jakarta, popularitas Partai Gelora sudah mencapai 3 persen.

“Ada waktunya kita lemah, tidak berdaya terhadap waktu yang kita targetkan. Saya bisa bayangkan stressnya anda luar biasa, tetapi dengan kesabaran dan daya tahan kita, alhamduillah sudah mencapai pencapaian luar biasa,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, Partai Gelora ingin mengurangi ketegangan-ketegangan yang tidak diperlukan, sehingga bisa fokus untuk membangun.

“Partai Gelora punya harapan, rumah besar Indonesia tidak boleh lagi ada ketegangan. Kita lebih baik buruk di layar, tapi orang jatuh cinta kepada kita. Bukan sebaliknya, baik di layar tetapi orang tidak jatuh cinta ke kita,” kata Fahri.

Anis Matta berharap semua kader Partai Gelora mengusir sumber pesimisme yang ada dalam diri. Karena suasana jiwa negatif dan perasaan tidak berdaya, akan melahirkan kesedihan dan kemalasan.

“Kita punya target 2 kursi per dapil, Insya Allah dan dengan penuh keyakinan akan tercapai, makanya saya kirim caleg di Solo Raya ibu Mala (Kumalarasi Kartini, red). Saya tahu ini akan ‘brutal’, karena yang dihadapi di dapil ini orang kuat dan partai kuat. Tapi jika Allah mengizinkan semua akan berubah,” tandasnya.

Partai Gelora, ungkap Anis Matta, sudah membuat roadmap pemenangan Pemilu 2024 dalam sebuah gerakan seperti melaunching Blue Helmet, Rumah Qur’an, Majelis Cinta Rosul, gerakan UMKM di Jateng dan gerakan lingkungan di Jawa Barat.

Rapat Koordinasi Pemenangan DPW Partai Gelora Jateng ini, selain dihadiri Anis Matta dan Fahri Hamzah, juga dihadiri Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Pengembangan Teritori III (Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyarkarta) Achmad Zaenudin, fungsionaris DPN Partai Gelora, Ketua DPW Jateng Achmadi dan DPD se-Jateng.

Anis Matta: UMKM Pilar Ekonomi Rakyat, Bisa Jadi Solusi Atasi Kemiskinan

Achmad Rilyadi, Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Bandeng Fresto Citra, Batik Semarang 16, Fahri Hamzah, Mahfuz Sidik, Partai Gelora Indonesia, UMKM

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengunjungi dua sentra usaha UMKM di Semarang, Jawa Tengah, yaitu Batik Semarang 16 dan Bandeng Presto New Citra.

Anis Matta mengatakan, kunjungannya sebagai bentuk dukungan Partai Gelora terhadap keberlangsungan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

“UMKM ini sudah terbukti bisa menggerakkan roda perekonomian kita selama masa krisis ini. Sehingga kita perlu memberikan dukungan agar mereka bisa terus bertahan,” kata Anis Matta di Semarang, Jumat (12/11/2021).

Menurut Anis Matta, pelaku UMKM saat ini mengeluhkan penurunan omzet penjualan dan kendala dalam pemasaran.

Ia berharap keluhan dari pelaku UMKM ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

“Kita berharap pemerintah membuat kebijakan yang pro UKM. Dan semua pihak bisa berkolaborasi untuk sama-sama mengembangkan UMKM,” katanya.

Anis Matta menilai pengembangan usaha UMKM bisa menjadi solusi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang meningkat selama pandemi Covid-19.

“Dari kunjungan saya di tiga provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, kita melihat angka kemiskinan naik selama pandemi. Nah, pengembangan UMKM bisa jadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan,” tegasnya.

Anis Matta menegaskan, UMKM merupakan pilar ekonomi rakyat, karena konsep UMKM berupaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

“Kita dorong UMKM naik kelas supaya jadi besar. Kita mendorong betul UMKM ini, karena merupakan pilar ekonomi rakyat,” katanya.

Anis Matta mengunjungi langsung pabrik Bandeng Presto New Citra di kawasan Padurungan dan Batik Semarang 16 di Kampung Metese, Kecamatan Tembalang, Dusun Sumberejo, Kota Semarang.

Anis Matta melihat langsung proses pembuatan bandeng presto hingga pengemasan.

“Rasanya luar biasa, kita coba akan bantu permasalahan mereka dalam pemasaran secara online agar bisa berkembang,” katanya.

Sementara di Batik Semarang 16, Anis Matta juga melihat proses menenun benang hingga pembuatan model batik tulis dan proses pembatikannya menggunakan canting.

Anis Matta sempat merasakan bagaimana cara menenun benang menjadi kain, serta membatik menggunakan canting.

“Batik ini merupakan produk warisan budaya luar biasa Indonesia, yang harus kita jaga dan lestarikan,” katanya.

Anis Matta menilai ada filosofi yang bisa diambil dari Batik ini, yakni ketekunan, cita rasa dan keindahan karena rumitnya proses pembuatannya yang membutuhkan waktu antara 7-8 jam.

“Falsafahnya luar biasa, Batik ini mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang rumit, tapi harmonis,” tegasnya.

Dalam kunjungan ke UMKM, Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, para fungsionaris DPN dan Ketua DPW Jateng Achmadi.

Kunjungi Pati, Anis Matta dan Fahri Hamzah Terima Aspirasi dari Nelayan Juwana

Achmad Rilyadi, Achmadi, Anis Matta, DPW Jateng, Fahri Hamzah, Mahfuz Sidik, Nelayan Juwana, Pati, Purwadi, sutriyono

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah mengunjungi para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit II Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (11/11/2021) petang.

Mereka melihat langsung proses pembongkaran ikan dari kapal nelayan, serta berdialog dengan para nelayan dan ketua asosiasi nelayan.

Anis Matta dan Fahri Hamzah menerima permasalahan nelayan seperi birokasi perijinan yang berbelit-belit hingga 29 perijinan, pungutan dari pusat dan daerah, serta mahalnya harga BBM untuk melaut.

Anis Matta mengatakan, nasib para nelayan saat ini sudah sangat menghawatirkan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Apalagi, lanjutnya, nelayan ini bisa menjadi korban akibat adanya perubahan iklim dan punya potensi berdampak besar.

“Saya sengaja berkunjung ke Juwana ini ingin ngobrol dengan nelayan. Mereka bisa menjadi korban dari perubahan iklim, karena itu regulasi kita harus memperhatikan sisi kesulitan dari nelayan,” kata Anis Matta.

Menurut dia, regulasi yang dibuat pemerintah saat ini memberatkan nelayan, belum lagi pungutan yang ditarik pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, harga BBM untuk nelayan juga masih tinggi, yang semestinya mendapatkan subsidi dari pemerintah, sebab penghasilan mereka dari melaut menurun drastis. saat ini, karena berbagai faktor.

“Kita sudah catat ada tiga permasalaha, yaitu birokrasi berbelit-belit, adanya pungutan, dan BBM mahal. Insya Allah akan kita sampaikan ke pemerintah. Semua regulasi yang memberatkan mereka, sebaiknya dipikirkan kembali oleh pemerintah,” ujarnya.

Fahri Hamzah menilai, nasib para nelayan di Jawa saat ini sangat memprihatinkan, karena mereka tidak punya pekerjaan lain, apalagi tanah yang berbeda dengan nelayan di wilayah lain.

Mestinya, mereka dibebaskan dari segala perijinan dan pungutan pajak, bukannya dipersulit seperti sekarang. Pemerintah juga kurang memberikan faslitas pelelangan dan pengolahan ikan, di laut maupun di darat.

“Pemerintahan ini lagi nyari duit, tapi nyali fulusnya jangan dari rakyat trus. Laut dipersusah, tapi tambang dipermudah. Ini tidak adil buat rakyat. Kita akan bombardir, kita akan demo, teriakan kekuasan itu harus melayani rakyat, jangan dibalik,” kata Fahri.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan mengungkapkan, nasib nelayan mulai terpuruk sejak Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) dijabat oleh Susi Pudjiastuti

Ketika dijabat Edhy Prabowo selaku Men-KP, nasib nelayan sudah mulai ada perbaikan, namun sayang terjerat kasus korupsi di KPK yang dinilai para nelayan berunsur ‘politis’.

Penggantinya, Wahyu Sakti Trenggono, bukannya melanjutkan perbaikan nasib nelayan yang telah dilakukan Men-KP sebelumnya, justru semakin memberatkan nasib nelayan.

“Pungutan pajak dinaikkan jadi 10 persen, ditambah pungutan daerah juga naik. Lalu, surat perijinan harus dilengkapi semua ada 29 surat, masa berlakunya berbeda-beda. Belum lagi yang operasi di laut ada 5 institusi, kalau di darat kan jelas ada satu polisi, kalau di laut ada 5 yang bisa menangkap,” kata Rasmijan.

Rasmijan mengaku sudah bertemu Men-KP Wahyu Sakti Trenggono sebanyak dua kali dan dengan Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak tiga kali tidak membuahkan hasil.

“Kita sudah mengajukan audiensi dengan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red) belum direspon. Penghasilan nelayan bukan dari gaji, tetapi bagi hasil. Kalau perijinan dipersulit, pungutan pajak dinaikan, BBM juga naik, kita penghasilannya dari mana,” kata Ketua HNSI Kabupaten Pati ini.

Anis Matta berharap para nelayan mulai terjun ke politik agar memberikan dapat memberikan kesejahteran dan kemakmuran bagi nelayan sendiri. Nelayan bisa mengutus perwakilannya untuk duduk di kursi legislatif di pusat dan daerah.

“Kalau nelayan jadi Anggota DPR, DPRD maka nelayan sendiri yang bikin aturan, karena mereka yang lebih tahu nasib nelayan. Kita ingin nelayan mengutus perwakilanya di DPR, kita tidak ingin hanya dapat suara saja, tapi kita ingin ada perwakilan nelayan secara langsung,” ujar Anis Matta.

Dalam kunjungan ke Juwana ini, Anis Matta dan Fahri Hamzah juga diampingi Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sutriyono serta beberapa pengurus DPN lainnya, Ketua DPW Jateng Ahmadi dan Wakil Ketua DPW Purwadi.

Sign In

Tag: Mahfuz Sidik