Tag: #Partai Gelora

Partai Gelora Minta PT 4 % dan Ambang Batas Presiden 20 Persen Dipertahankan

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshold (PT) DPR RI dan ambang batas presiden (Presidential Threshold) tidak dinaikkan.

Ambang batas parlemen 4 persen dan ambang batas Presidential Threshold sebesar 20 persen dinilai sudah ideal, serta bisa mewakili representasi dan legitimasi rakyat.

“Dari pengalaman kita dalam berbagai macam pemilu, kita akan mengusulkan untuk mempertahankan 4 persen Parliamentary Threshold dan Threshold Presiden 20 persen,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (30/1/2021).

Menurut Anis Matta, untuk mencari satu atau dua kursi DPR tidaklah gampang, butuh kerja keras untuk meraih hati dan simpati masyarakat agar bisa terpilih sebagai wakil rakyat.

“Pemilu pada dasarnya pertarungan, sehingga orang tidak perlu dibatasi dalam kompetisi. Siapa pemenangnya, akan terjawab dengan sendirinya. Biarkan mereka bertarung dengan mudah, toh untuk mendapatkan 1 kursi atau 2 kursi bukan pekerjaan gampang. Kenapa harus dibatasi dengan Parliamentary Threshold,” katanya.

Karena itu, Anis Matta meminta semua pihak memahami arti filosofi Parliamentary Threshold, dimana PT tersebut merupakan kelompok sosial yang ada di masyarakat.

“Jadi partai tengah dan kecil juga merepresentasikan kelompok sosial tertentu yang tidak akan tereprestasikan melalui partai-partai besar itu. Kalau kita lihat, representasi tersebut sebenarnya tidak akan diperoleh dengan Parliamentary Threshold sekarang,” katanya.

Namun, beda dengan ambang batas Presiden yang butuh legitimasi rakyat, diwakili partai politik yang mendapatkan kursi di DPR. Sehingga ambang batas untuk Presiden jauh lebih tinggi dari ambang batas parlemen.

“Presidential Threshold adalah legitimasi, makanya tresholdnya tinggi 20 persen, sehingga siapanpun yang kita calonkan memiliki legitimasi. Partai Gelora sepakat untuk mempertahankan yang ada, PT 4 persen dan 20 persen untuk Presiden,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, menolak jika PT dinaikkan menjadi 5 persen atau lebih, seharusnya malah diurunkan menjadi 0 persen karena prinsipnya Pemilu adalah pertarungan yang merepretasikan rakyat. Sehingga siapapun bisa menjadi pemenang dan pihak yang kalah.

“Kalau dinaikkan, kita pasti keberatan karena prinsip dasar dari Parliamentary Threshold tidak diperoleh, yaitu representasi. Bagi partai besar sebanarnya tak masalah PT-nya tetap 4 persen, bisa menang 30, 40 dan 50 persen tergantung kerja keras partai tersebut,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini berharap partai besar tidak menghambat partai tengah, kecil maupun partai baru untuk memperoleh kursi di DPR.

“Partisipasi partai lain jangan dihambat untuk mendapatkan kursi itu berat. Justru kita harusnya mendorong partispasinya dipermudah. Jadi masalahnya bukan di RUU Pemilu, tapi untuk mendapatan kursi itu saja berat,” tandasnya.

Dengan PT 4 persen saja, lanjut Anis Matta, andaikata partisipasi rakyat yang memiliki hak suara sebesar 132 juta dari 200 jutaan rakyat Indonesia, hal itu hanya merepresentasikan hanya sekitar 60 persen saja.

“Perhitungan tersebut setelah dikurangi surat suara yang rusak, suara partai yang tidak lolos parlementary treshold. Jadi kursi parlemen yang didapat hanya merepresentasikan 60 persen. Makanya biarkan saja, toh nanti mereka mendapatkan suara melalui pertarungan,” katanya.

Anis Matta mengingatkan partai besar bahwa Pemilu 2024 berbeda dengan situasi dengan pemilu sebelumnya atau pemilu era reformasi. Pemilu 2024 berada dalam situasi krisis berlarut akibat pandemi Covid-19.

Bisa jadi partai yang lolos ke DPR pada Pemilu 2019 lalu, tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Bahkan partai pemenang pun, dengan situasi pandemi Covid-19, bisa menjadi partai yang kalah.

“Pemilu 2024 ini akan menjadi peta politik yang membedakan seluruh pemilu era reformasi. Situasinya akan sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya, tidak gampang bagi kita untuk memprediksi pemenang Pemilu,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan, Pemilu di Indonesia berbeda dengan Pemilu di Malaysia. Dimana Pemilu di Indonesia, jadwalnya sudah jelas, tapi pemenangnya tidak jelas, sementara di Malaysia jadwalnya tidak jelas, namun pemenangnya jelas.

“Jadi di kita ini jadwalnya jelas, tapi pemenannya tidak jelas. Sementara situasi makro kita akibat pandemi ini bener-benar berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Jadi saya kira tidak gampang untuk memprediksi pemenang Pemilu 2024,” pungkas Anis Matta.

Seperti diketahui, Draf revisi undang-undang (RUU) Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (Polegnas) prioritas DPR 2021 menyebutkan soal kenaikan ambang batas parlemen DPR RI menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Dalam Revisi UU Pemilu ini , DPR menggunakan dua istilah baru yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu daerah.

Sebelumnya, di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan ambang batas parlemen untuk tingkat DPR sebesar 4 persen. Sementara, UU yang sama membebaskan semua parpol untuk ikut dalam penentuan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota alias tanpa ambang batas.

RUU Pemilu juga menyebutkan soal ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar 4 persen. Acuannya adalah perolehan suara untuk Pemilu Legislatif (Pileg) periode sebelumnya.

Jika hanya mendapat suara 4 persen dalam Pileg DPR sebelumnya, partai tersebut tidak berhak mendapatkan kursi DPR tetapi berhak mendapat kursi DPRD Provinsi.

Tak hanya itu, draf RUU Pemilu juga mengatur tentang ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota sebesar 3 persen.

Sementara dalam ambang batas presiden atau Presidential Treshold, Draf RUU Pemilu tetap mencantumkan 20 persen. Angka ini tak berubah dari ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Presidential Threshold sendiri merupakan syarat minimal jumlah suara atau kursi partai politik di parlemen yang harus dikumpulkan oleh calon presiden-wakil presiden untuk bisa maju di pemilu presiden.

Partai Gelora Usul Pilkada 2022 dan 2023 Ditarik Serentak pada 2024

, , , , ,

Partaigelora. Id -Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia setuju penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2022 dan 2023 digelar pada 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Selain itu, pemerintah dan masyarakat saat ini masih fokus menghadapi pandemi Covid-19, disamping keuangan negara semakin menipis.

“Partai Gelora setuju Pilkada ditarik serentak ke 2024 dengan segala plus minus dan konsekuensinya. Karena itu sudah jadi keputusan politik pemerintah dan DPR di UU Pilkada, ” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Jumat (29/1/2021).

Menurut Mahfuz, penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2022 dan 2023 dikuatirkan bisa memicu kembali peningkatan dan penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 yang berdekatan dengan Pemilu 2024 juga akan menyedot keuangan negara, karena anggaran negara digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Pilkada serentak pada 2022 dan 2023 tentunya akan memicu kembali peningkatan penyebaran Covid -19 yang diprediksi belum tuntas pada 2022. Juga akan menyedot keuangan negara di saat pemerintah menghadapi kesulitan keuangan, ” ujarnya.

Kendati begitu, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia ini dapat memahami alasan partai politik (parpol) yang tetap menginginkan pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan sesuai jadwal, serta tidak setuju ditunda serentak pada 2024.

Hal ini antara lain terkait konsekuensi akan banyaknya penunjukkan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah yang menggelar Pilkada pada 2022 dan 2023.

Sebab, Pjs kepala daerah tidak memiliki kewenangan terhadap kebijakan strategis, seperti masalah anggaran.

Padahal saat ini kepala daerah definitif diperlukan dalam pengambilan keputusan soal penanganan pandemi Covid-19 dan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Namun Partai Gelora juga bisa memahami alasan-alasan yang diajukan sejumlah partai yang mendesakkan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Ini terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang muncul, ” katanya.

Partai Gelora berharap parpol yang menginginkan Pilkada 2022 dan 2023 bisa duduk bersama dengan pemerintah untuk mencari solusi dari konsekuensi yang ditimbulkan, apabila Pilkada dimundurkan hingga 2024.

“Menurut kami, sebaiknya partai-partai dan pemerintah duduk bersama membahas dan menyepakati solusi atas konsekuensi-konsekuensi tersebut, ” tegas Mahfuz.

Namun, Partai Gelora tetap berpandangan Pilkada 2022 dan 2023 sebaiknya ditunda dan digeser pelaksanaannya secara serentak dengan Pemilu 2024 mendatang.

Mahfuz meminta semua pihak fokus menyelesaikan masalah pandemi Covid-19 agar kehidupan sehari-hari masyarakat bisa berjalan normal kembali.

“Pemerintah dan masyarakat masih fokus menghadapi pandemi Covid-19 dan keuangan negara juga makin sempit, ” pungkas Mahfuz kembali menegaskan.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2022 dan 2023 dijadwalkan tetap digelar. Hal tersebut mengacu draf RUU Pemilu,

Pasal 731 ayat 2 dan 3. Apabila itu disepakati, maka jadwal Pilkada Serentak Nasional pada November 2024 otomatis tidak berlaku.

Sekedar diketahui, berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan atau langsung disatukan pada 2024.

Namun, Pasal 732 menyebutkan, jika pilkada pada 2022 dan 2023 tidak dapat dilaksanakan karena bencana nonalam, pemilihan ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana nonalam itu berakhir.

Penetapan jadwal pilkada yang tertunda dilakukan KPU setelah melakukan pertemuan konsultatif bersama DPR, Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kemudian, Pasal 734 menyebutkan, pemilu daerah serentak pertama diselenggarakan pada 2027. Pilkada serentak berikutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Hal ini berbeda dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan pilkada serentak pertama kali dijadwalkan pada 2024 berbarengan dengan pemilu nasional.

Dalam UU 7/2017, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan, sehingga daerah yang melaksanakan Pilkada 2017 dan 2018, baru akan menggelar pilkada pada 2024.

Setelah masa jabatan kepala daerahnya berakhir, daerah akan dipimpin penjabat sementara hingga kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dilantik.

Ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2022, terdiri dari tujuh pemilihan gubernur, 76 pemilihan bupati, dan 18 pemilihan wali kota.

DKI Jakarta termasuk daerah yang dijadwalkan menggelar Pilkada 2022. Sementara, ada 170 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2023, terdiri dari 17 pemilihan gubernur, 115 pemilihan bupati, dan 38 pemilihan wali kota.

Partai Gelora Minta Pemerintah dan DPR Tak Terlalu Sering Ubah UU Setiap Ada Pemilu

, , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah dan DPR tidak sering mengubah Undang-undang (UU) Pemilu, karena bisa mengganggu stabilitas demokrasi di Indonesia.

“Persentase naik turun angka itu, merupakan gangguan yang terus-menerus terhadap demokrasi kita. Dan itu tidak relevan. Jadi menurut saya revisi UU Pemilu itu tidak terlalu penting, dan tidak ada dasarnya,” kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (29/1/2021).

Menurut Fahri, pemerintah dan DPR sebaiknya mempermanenkan UU dan tidak mengubah-ubah lagi setiap menghadapi Pemilu.

“Ini sebenarnya yang jauh lebih penting direncanakan, bukan setiap Pemilu dan setiap pertandingan peraturannya dibuat kembali dan diubah-ubah kembali,” kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri menilai, UU Pemilu itu tidak perlu diubah setiap kali ada Pemilu, tetapi yang lebih penting mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang menyebabkan Pemilu menjadi cedera seperti misalnya mengantisipasi money politik, berbagai kecurangan baik sebelum pemilu maupun pada saat pemilu dan pasca Pemilu atau pada saat sengketa.

Karena itu, Fahri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membakukan UU Pemilu, agar peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlalu sering diubah dan lebih dipermanenkan.

“Agar kita membuat peraturan yang lebih permanen dan memasukkan dalam desain konstitusi kita,” katanya.

Selain itu, mempermanenkan UU Pemilu juga sebagai wahana representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang mendesain seluruh orang memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih

Disamping itu, Rakyat akan merasa punya wakil dan ikut berpartispasi delam pesta demokrasi, sehingga penyelenggaraan Pemilu mendapatkan legitimasi dari rakyat.

“Itu hal-hal besar yang seharusnya dipikirkan., bukan sekadar naik turun angka-angka yang sebenarnya tidak terlalu penting dan tidak terlalu relevan

Seperti diketahui, Draf revisi undang-undang (RUU) Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (Polegnas) prioritas DPR 2021 menyebutkan soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) DPR RI menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Diketahui, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan ambang batas parlemen untuk tingkat DPR sebesar 4 persen. Sementara, UU yang sama membebaskan semua parpol untuk ikut dalam penentuan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota alias tanpa ambang batas.

Namun, dalam Pemilu 2024 direncanakan ambang batas parlemennya dinaikkan menjadi 5 persen. Hal itu diketahui dalam drat RUU Pemilu dan Pilkada yang menjadi Prolegnas 2021. Dalam Revisi UU Pemilu ini , DPR menggunakan dua istilah baru yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu daerah.

Ambang batas parlemen sendiri merupakan batas minimal suatu partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi dan menempatkan wakilnya di parlemen.

“Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 5 persen (lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,” bunyi Pasal 217 draf RUU Pemilu.

Selain itu, RUU Pemilu juga menyebutkan soal ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar 4 persen. Acuannya adalah perolehan suara untuk Pemilu Legislatif periode sebelumnya.

“KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248,” bunyi Pasal 566 RUU Pemilu.

Jika hanya mendapat suara 4 persen dalam pileg DPR sebelumnya, partai tersebut tidak berhak mendapatkan kursi DPR tetapi berhak mendapat kursi DPRD Provinsi.

Tak hanya itu, draf RUU Pemilu juga mengatur tentang ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota sebesar 3 persen.

“KPU Kabupaten/Kota menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota,” bunyi Pasal 577 draf RUU Pemilu.

Selain itu, dalam drat tersebut juga terdapat sejumlah perubahan mengenai Pemilu Nasional dibanding UU sebelumnya, dimana dalam draft Revisi UU Pemilu, Pemilu Nasional adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu Nasional akan digelar di hari yang sama.

Pasal 734 Ayat (2) draf RUU Pemilu mengatakan pelaksanaan Pemilu Nasional pertama kali akan digelar pada 2024 mendatang. Selanjutnya, penyelenggaraan Pemilu Nasional akan digelar setiap 5 tahun sekali.

Partai Gelora Tolak PT 5 persen, Mahfuz: 4 persen Saja Tidak Mudah Mencapai

, , , , ,

Draf revisi undang-undang (RUU) Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (Polegnas) prioritas DPR 2021 menyebutkan soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) DPR RI menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai kenaikan ambang batas parlemen dari 5 persen tersebut dinilai tidak tepat, karena akan merugikan suara partai baru & Partai lama.

Partai Gelora tidak menginginkan parlmentary tresholod pada Pemilu 2024 dinaikkan, tetap 4 persen. Sebab, dengan PT 4 persen saja pada Pemilu 2019 lalu. tidak mudah dicapai atau dilampaui.

“Secara subyektif, sebagai partai baru, Gelora Indonesia tentu ingin PT tidak naik dari 4%. Karena faktanya di pemilu 2019 lalu, tidak mudah mencapai atau melampaui angka PT 4%,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia dalam keteranganya, Rabu (28/1/2021).

Menurut Mahfuz, ambang batas parlemen 4 persen saja menghanguskan 15,6 juta pemilih di Indonesia. Apalagi jika PT tersebut dinaikan dari 4 persen menjadi 5 pesen, maka suara pemilih rakyat Indonesia akan semakin banyak yang hangus.

“PT 4% saja telah menghanguskan suara 15,6 juta pemilih di Indonesia. Jumlah suara tersebut, jika di negara-neara Eropa dan sebagian wilayah Asia, sudah cukup untuk menjadi pemenang pemilu atau jadi presiden terpilih,” tandas Mahfuz.

Sementara dalam praktek konversi suara ke kursi, Sekjen Partai Gelora Indonesia, menilai 15,6 juta suara milik 7 parpol yang gugur sejatinya dialihkan alokasi kursinya kepada parpol lain yang melampaui PT 4 persen

Jika harga 1 kursi penuh dengan perhitungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPR RI misalnya 240.000 suara, maka dari 15,6 juta suara itu menghasilkan 16 kursi.

“Jika dihitung bukan dari BPP penuh, misalnya 60 % BPP, maka jumlah kursi yang dialihkan ke partai lain menjadi jauh lebih banyak. Itu baru perhitungan PT 4 persen, belum 5 %. Tentunya akan lebih banyak lagi,” pungkas Mahfuz.

Diketahui, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan ambang batas parlemen untuk tingkat DPR sebesar 4 persen. Sementara, UU yang sama membebaskan semua parpol untuk ikut dalam penentuan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota alias tanpa ambang batas.

Namun, dalam Pemilu 2024 direncanakan ambang batas parlemennya dinaikkan menjadi 5 persen. Hal itu diketahui dalam drat RUU Pemilu dan Pilkada yang menjadi Prolegnas 2021.

Ambang batas parlemen sendiri merupakan batas minimal suatu partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi dan menempatkan wakilnya di parlemen.

“Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 5 persen (lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,” bunyi Pasal 217 draf RUU Pemilu.

Selain itu, RUU Pemilu juga menyebutkan soal ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar 4 persen. Acuannya adalah perolehan suara untuk Pemilu Legislatif periode sebelumnya.

“KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248,” bunyi Pasal 566 RUU Pemilu.

Jika hanya mendapat suara 4 persen dalam pileg DPR sebelumnya, partai tersebut tidak berhak mendapatkan kursi DPR tetapi berhak mendapat kursi DPRD Provinsi.

Tak hanya itu, draf RUU Pemilu juga mengatur tentang ambang batas perolehan suara bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota sebesar 3 persen.

“KPU Kabupaten/Kota menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota,” bunyi Pasal 577 draf RUU Pemilu.

Blue Helmet dan i-Care Bakal Dilembagakan sebagai Lembaga Pelayanan Masyarakat dari Pusat Hingga Daerah

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bakal melembagakan organisasi Blue Helmet dan i-Care sebagai lembaga pelayanan masyarakat di bawah bidang Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia. Ketua Bidang Yanmas DPN Partai Gelora saat ini dipimpin oleh Styandari Hakim.

Hal itu disamaikan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam ‘Live Repot Relawan di Lokasi Bencana’, Senin (25/1/2021).

“Saya berharap bencana di Sulawesi Barat (Mamuju), Sulawesi Utara (Manado), Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Jawa Barat (Sumedang dan Bogor) sebagai eksperiman kita untuk melembagakan seluruh aktivitas pelayanan, supaya kita bekerja lebih terkoordinir, sistematis dan masif dalam memberikan manfaaat bagi masyarakat kita kedepan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (26/1/2021).

Anis Matta mengaku sudah meminta Ketua Bidang Yanmas DPN Partai Gelora Styandari Hakim untuk membuat konsep dan merumuskan pembentukan lembaga di bawah Yanmas, dari struktur DPN hingga DPW dan DPD.

“Saya sudah minta Ibu Tyan (Styandari Hakim, red) untuk membuat konsepnya. Poin yang ingin saya tekankan pentingnya melembagakan pelayanan. Sehingga stuktur pelayanan masyarakat ini sudah ada diseluruh DPW, juga lembaga yang ada di bawahnya sampai bulan April mendatang,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, pentingnya untuk segera melembagakan lembaga pelayanan, karena bencana di Indonesia diprediksi akan berlangsung hingga Maret 2021. Lembaga tersebut nantinya yang tampil ke publik mewakli Partai Gelora, baik untuk memberikan bantuan maupun pelibatan publik dalam pelayanan ke masyarakat.

“Berdasarkan riset, Indonesia akan mengalami lebih banyak bencana dibandinkan dengan negara lain. Sehinggga hal ini akan menjadi kombinasi buruk bagi Indonesia, ada bencana alam, pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi, dan kita akan menghadapi hari hari yang sulit. Cara kita menghadapi melalui lembaga, melibatkan publik untuk memberikan bantuan.dan masyaakat yang ingin membantu,” ujarnya.

Karena itu, Anis menegaskan, Partai Gelora akan fokus pada empat agenda besar, yakni bidang pembinaan, pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan. “Dalam waktu dekat ini kita akan fokus pada agenda strategis ini sebagai bentuk komunikasi komunikasi kita ke publik secara langsung,” katanya.

Anis Matta tak lupa memberikan apresiasi terhadap langkah Yanmas, DPW-DPW, serta relawan Blue Helmet dan i-Care yang terjun langsung di lokasi bencana secara cepat. Blue Helmet terjun di lokasi gempa Sulbar, sementara i-Care terjun di lokasi banjir di Samarinda dan Manado, serta bencana alam di Jawa Barat.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada relawan yang terjun kepada seluruh teman-temen DPW dan tim DPN bidang Pelayanan Masyarat, tim relawan Blue Helmet dan i-Care yang tangggap terhadap bencana di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Jawa Barat,” katanya.

Struktur DPW yang baru membentuk Blue Helmet baru DPW Sulawesi Selatan, sementara di DPW lainnya belum ada. Sementara lembaga i-Care sudah banyak terbentuk strukturnya di beberapa DPW seperti DPW Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan lain-lain.

Dalam ‘Live Repot Relawan di Lokasi Bencana’ yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik ini, Anis mendengarkan laporan dari Ketua Bidang Yanmas Styandari Hakim mengenai penanganan bencana alam di Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat.

Anis juga mendapatkan laporan dari empat Ketua DPW mengenai penanganan bencana di lokasi masing-masing. Yakni Ketua DPW Sulawesi Barat Hajrul Malik, Ketua DPW Kalimantan Selatan Riswandi, Ketua DPW Sulawesi Utara Jerry Yohanis dan Ketua DPW Jara Barat Haris Yuliana.

Anis Matta: Kekuatan Partai Gelora Bukan Pada Janji-janjinya, Tapi Manfaat yang Diberikan ke Masyarakat

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gombang Rakyat (Gelora) Indonesia menjadikan pemberdayaan ekonomi sebagai agenda utama dalam rangka membantu negara untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat secara langsung dalam menghadapi krisis berlarut yang tidak tahu ujungnya kapan akan berakhir. Yakni menjadi pelaku utama ekonomi domestik dengan mengembangkan UMKM secara masif.

“Saya perlu menekankan kekuatan Partai Gelora nanti, bukan pada janji-janjnya. Tapi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari seluruh rangkaian program yang diberikan Partai Gelora,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2021).

Hal itu disampaikan Anis Mtta saat menjadi narasumber Webinar Yespreneur Web Series #Day1 Traning Of Trainers , Pendampingan UMKM yang diselenggarakan Bidang UMKM dan EKonomi Keluarga (Ekkel) Partai Gelora.

Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dan dihadiri Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mewakili Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang berhalangan hadir.

Anis mengatakan, program pemberdayaan ekonomi terdiri dari pelayanan, pembinaan dan pembelaan (advokasi).

“Klaster UMKM ini posisinya sangat kuat sekali unuk pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan program ini akan sukses menjadi kebangkitan ekonomi baru dan menjadikan gelombang bagi Partai Gelora,” katanya.

Anis mengaku akan turun tangan secara langung untuk mengembangkan UMKM, termasuk mencarikan investor bagi UMKM agar bisa naik kelas ke kancah internasional.

“Jangan putus asa, jangan down dan tetap mmpertahankan survival mood, serta fokuskan pada peluang, bukan krisisnya. Saya pribadi akan membantu jaringan ini dalam perspektif kolaborasi, akan menghadirkan investor lebih banyak,” ujar Anis Matta.

Namun Anis mengingatkan, dalam berbisnis, grafik ekonominya tidak naik terus, tapi juga mengalami fluktuasi. Sehingga untuk menyempurnakan kekurangan tersebut diperlukan kolaborasi.

“Dengan kolaborasi ini kita menyempurnakan kekurangan dengan kelebihan orang lain. Mainset kolaborasi ini yang akan mempercepat pengembangan usaha di lapangan. Tanpa kolaborasi tidak banyak yang kita lakukan, apalagi kalau ada hambatan di dalam bergaul dan baperan,” katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Fahri mengatakan, pada dasarnya usaha atau bsinis tidak memerlukan uang, tapi di mulai dari ide.

“Banyak orang mengatakan usaha ini mulai dari uang, nah ini salahnya. Usaha itu yang pertama mulai dari ide dulu, dan nggak bisa juga mau berbisnis berpikir, laris apa tidak, kerjakan dulu idenya,” kata Fahri.

Setelah itu, mencari kepercayaan (trust) dan jaringan untuk mitra berbinis. “Jadi bukan soal uang, orang kalau dipercaya harus punya trust dan orang kalau jiwanya baik akan dipercaya. Yang penting juga jaringan, orang mau sukses ya harus banyak berteman , karena memiliki pemasaran , modal dan macem-macem,” katanya.

Selain itu, kata Fahri, yang perlu diperhatikan UMKM di Indonesia adalah masalah packaging (pembukusan) produk yang dinilai kurang mnarik atau sekedarnya saja, berbeda dengan UMKM di luar negeri yang menggunakan teknologi packaging untuk mmbungkus produknya.

“Kenapa Apel Australia diterima sementara Apel Malang tidak, karena masalah packaging, satu pakai technology satu tidak.Selaian soal packaging, UMKM kita perlu dibuatkan market place digital maupun fisik, serta dukungan regulasi untuk mendapatan permodalan,” katanya.

Sementara Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan, jumlah UMKM saat ini tidak sebanding dengan kontribusinya kepada negara.

“Jumlah UMKM tercatat 60 persen, tapi kontribusinya rendah. Kita berharap Partai Gelora ikut mendorong keadilan ekonomi ini. Kita berharap UMKM pada 2021 tumbuh 65 persen,” kata Eddy.

Untuk menumbuhkan UMKM, lanjut Eddy, Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat program transformasi usah mikro dari informal ke formal, transformasi digitial dan transformasi rantai pasok.

“Intinya memberikan kemudahan kepada usaha mikro menjalankan usaha sehingga nyaman dan mendapatkan faslitas kemudahan, serta perlindungan hukum.Sehingga sejalan dengan UU Cipta Kerja yang memberikan penekanan keberpihakan pada kepada UMKM,” katanya.

Harapan Partai Gelora kepada Listyo Sigit sebagai Kapolri Baru

, , , , ,

Partaigelora.id – Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo disetujui sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR. Seluruh fraksi menyetujui, tidak ada fraksi yang menolak calon Kapolri tunggal usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

“Saya mengapresiasi pilihan Presiden dan persetujuan DPR untuk mengangkat Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ndonesia dalam keterangannya, Kamis (21/1/2021).

Sebagai Kapolri baru, menurut Anis Matta, Listyo Sigit akan menghadapi situasi sulit saat bekerja di tengah pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir satu tahun ini.

“Pak Sigit (Komjen Listyo Sigit, red) dan seluruh jajarannya akan bekerja dalam situasi yang sulit di tengah rakyat yang mulai lelah terhadap krisis akibat pandemi,” ujar Anis Matta.

Dalam situasi seperti itu, Anis Matta berharap Listyo Sigit fokus pada tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum dan HAM.

“Polri harus fokus pada tugas menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengembalikan keteraturan berdasarkan penegakkan hukum dan HAM. Selamat bekerja, Pak Sigit (Komjen Listyo Sigit, red),” tandas Anis Matta.

Harapan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. Sambil mengutip akun resmi Divisi Humas Polri (@DivHumas_Polri), Fahri menegaskan, Polri dibawah pimpinan Listyo Sigit sebagai Kapolri, hukum tidak boleh lagi hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Tidak boleh lagi hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kata Komjen Listyo Sigit saat fit and proper test calon Kapolri di DPR, Rabu (20/1/2021). Saya mengucapkan selamat dan berharap… #KapolriBaru,” kata Fahri Hamzah.

Seperti diketahui, DPR RI telah menerima surat presiden (Supres) atas nama Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri, pada Rabu (13/1/2020). Surpres tersebut diantar lagsung Menseneg Pratikno dan diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pada Rabu (20/1/2021), Komjen Listyo Sigit menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR, komisi yang membidangi hukum dan HAM.

Bahkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengantar langsung Listyo Sigit yang akan menjakani fit and proper tst teersebut. Hal itu ia lakukan untuk menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh Kapolri berjalan mulus.

Idham menegaskan, bahwa regenerasi di tubuh institusi Polri berjalan baik. Ia juga menegaskan, bahwa internal Polri saat ini solid.

“Ini saya lakukan untuk memberi pelajaran kepada generasi Polri bahwa pergantian kepemimpinan Polri itu adalah suatu keniscayaan untuk memberi gambaran bahwa institusi polri regenerasinya berjalan dengan baik dan mulus,” kata Idham di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/1/2021).

Sementara itu, Komjen Listyo Sigit Prabowo saat fit and proper test mengungkapkan program 100 hari pertama menjadi Kapolri nanti, akan menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik.

“Seratus hari ke depan tentunya kami sudah menyiapkan program-program yang langsung bisa kami laksanakan, salah satunya adalah penuntasan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik yang saat ini ditunggu-tunggu,” kata Listyo.

Inilah Langkah Kongkret Partai Gelora Bantu Korban Banjir Kalsel

, , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap dampak banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) dapat segera ditangani secara cepat, tanggap dan tepat sasaran. Partai Gelora sendiri telah mendirikan beberapa posko, dapur umum dan menggalang dana, serta memberikan berbagai bantuan sembako untuk korban banjir di Kalsel dan lain-lain

“Semoga musibah banjir segera dapat ditangani dengan baik, dan para korban diberikan kesabaran, kekuatan dan ketabahan hati. Ingat dibalik kesulitan pasti ada kemudahan, ada hikmah dibalik semua ini,” kata Styandari Hakim, Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Partai Gelora Indonsia dala keteranganya, Rabu (20/1/2021).

Menurut Tyan – sapaan akrab Styandari Hakim, tidak ada satupun yang menginginkan musibah dan bencana seperti bencana banjir di Kalsel ini. Sehingga perlu menjadi renungan bersama, bahwa setiap musibah maupun bencana, semua itu merupakan kehendak Tuhan.

Dengan adanya teguran dari Tuhan ini, maka diharapkan semua pihak menjadi sadar untuk senantiasa menjaga bumi dari kerusakan alam , serta bersyukur dan bermuhasabah guna perbaikan bersama.

“Kami atas nama Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia mengucapkan rasa duka cita yang mendalam atas musibah bencana alam berupa banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora Kalsel Riswandi mengatakan, partainya telah mendirikan Posko Kepedulian Bencana Kalsel di kantor DPW, Jl A Yani KM 3.5 Banjarmasin, Kalsel.

Hingga kini Posko Partai Gelora juga udah mengumpulkan dana sumbangan dari masyarakat sebesar Rp 52 juta. “Insyaallah, jumlah ini akan terus bertambah, karena posko kita menampung bantuan untuk korban banjir,” kata Riswandi.

Ia mengatakan, akan mendistribusikan secepatnya bantuan yang terkumpul ke daerah-daerah terdampak. Langkah tersebut juga akan dibantu jajaran DPD Partai Gelora Banjarmasin untuk membantu proses penyaluran di wilayah perkotaan seperti di Kelurahan Kuripan hingga Pemurus Baru.

“Kegiatan ini merupakan kontribusi Partai Gelora dalam membantu meringankan beban masyarakat akibat bencana alam banjir,” ujarnya.

Riswandi menambahkan, selain mendirikan Posko di kantor DPW Partai Gelora Kalsel, pihaknya juga mendirikan dapur umum bersama warga di Pasar Pandu, Kecamatan Banjarmasin Timur.Partai Gelora memberikan bantuan sembako berupa makanan pokok untuk operasional dapur umum.

“Kita ikut melibatkan warga agar semangat untuk bangkit bersama itu. bisa kita hadirkan. Yang jelas Partai Gelora memahami bahwa untuk bisa bangkit dari situasi ini diperlukan energi besar. Partai Gelora sadar peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam situasi ini,” katanya.

Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 10 Kabupaten/Kota terdampak banjir Kalsel, yakni Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola.

Sedangkan rumah yang terendam banjir di Kabupaten Tapin tercatat 582 bangunan. Kemudian di Kabupaten Banjar terdapat 6.670 rumah, Banjar Baru sebanyak 2.156 rumah, dan Kota Tanah Laut sebanyak 8.506 rumah terdampak.

Adapun di Kabupaten Balangan tercatat 1.154 rumah, Kabupaten Tabalong 407 rumah terdampak, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 64.400 rumah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 387 rumah, Kabupaten Batola 517 bangunan rumah terdampak.

Banjir ini mengakibatkan puluhan ribu warga mengungsi, tercatat ada 39.549 pengungsi.

Warga yang mengungsi berasal dari berbagai kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan. Rinciannya, dari Kabupaten Tapin tercatat 382 jiwa, Kabupaten Banjar 11.269 jiwa, Kota Banjarbaru 3.690 jiwa dan Kota Tanah Laut sebanyak 13.062 jiwa.

Selanjutnya, dari Kabupaten Balangan 17.501 jiwa mengungsi, Kabupaten Tabalong 770 jiwa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 11.200 jiwa, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 6.690 jiwa, Kabupaten Batola 28.400 jiwa yang mengungsi.

Data sementara yang dihimpun BNPB, korban meninggal dunia sebanyak 15 orang. Sebanyak 7 orang di antaranya dari Kabupaten Tanah, 3 orang dari Kabupaten Hulu Sungai, 1 orang dari Kota Banjar Baru, 1 orang dari Kabupaten Tapin dan, 3 orang dari Kabupaten Banjar.

Sejumlah Bencana Alam Terjadi, Anis Matta: Kita Butuh Kolaborasi Agar Indonesia Selalu Diberkahi

, , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia M Anis Matta mengatakan, pada awal tahun ini Indonesia mendapatkan sejumlah cobaan bencana alam. Bencana tersebut, telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan infrastruktur dan lain-lain.

“Pada awal tahun ini, Indonesia mengalami cobaan berupa sejumlah bencana alam. Marilah kita berdoa agar Allah SWT melindungi kita dan memberi kekuatan bagi seluruh bangsa kita,” kata Anis Matta dalam dalam keterangannya, Sabtu (16/1/2021).

Cobaan tersebut, adalah longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang pada Sabtu, 9 Januari 2021. Sebanyak 21 orang tewas tertimbun longsor dan 19 orang lainnyayang masih dalam pencarian.

Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), banjir mengepung Kota Banjarmasin sejak Kamis (14/1/2021). Banjir meluas dan semakin meninggi hingga 1 meter, karena hujan terus mengguyur. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengungsi dan meningalkan rumah mereka.

Sementara itu gempa tektonik 6,2 SR terjadi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) pada Jumat (15/1/2021) telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang tidak sedikit.

Gempa Sulbar ini, dinilai merupakan gempa ulangan 1969 karena Mamuju Thrust yang masih sangat aktif, yang hingga telah menyebabkan 37 jiwa korban meninggal, puluhan korban luka-luka dan ribuan pengungsi.

“Secara khusus marilah kita mendoakan saudara-saudara kita di Mamuju – Sulawesi Barat, Banjarmasin – Kalimantan Selatan dan Sumedang agar tetap tabah. Kita juga doakan agar para petugas dan relawan diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas kemanusiaan,” katanya.

Anis Matta berharap semua pihak bisa berkolaborasi dalam menghadapi krisis saat ini, termasuk dalam mengatasi cobaan bencana alam dengan tidak saling menyalahkan satu sama lain.

“Pada saat inilah, saat terbaik untuk kita berkonsolidasi sebagai bangsa untuk menghadapi krisis dan tantangan yang tidak ringan ini. Kita membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari semua elemen bangsa. Semoga Allah SWT selalu memberkahi Indonesia,” pungkas Anis Matta.

Pusat Komando
Sementara itu, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora, melalui instruksi Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta, menetapkan Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai Pusat Komando Partai Gelora untuk penanganan dampak Gempa Sulbar.

Pada Sabtu (16/1/2021), Ketua Bangter V Partai Gelora Ahmad Faradis, direncanakan akan meresmikan secara langsung markas penanganan gempa Sulbar yang beralamat Jl. Pelita Tiga No.8, RT.001/RW.01, Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulsel.

Struktur Markas Komando Gempa Sulbar Blue Helmet Gelora Sulsel, dipimpin langsung oleh Syamsari Kitta, Ketua DPW Gelora Sulsel.

“Partai Gelora mengajak agar seluruh stakeholder untuk bekerjasama dalam penanggulangan dampak bencana gempa Sulbar ini,” kata Syamsari.

Blue Helmet Partai Gelora, merupakan sayap Bidang Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Partai Gelora. Ketua Bidang Yanmas Gelora Sulsel telah mengirimkan tim pendahuluan Blue Helmet pada Jumat (15/1/2021) melalui darat ke Malunda. untuk memetakan kondisi lapangan.

Malunda, adalah salah satu daerah di Kabupaten Majene yang terdampak paling parah dari gempa tektonik Sulbar. Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Mamuju ini, merupakan salah satu daerah yang terdekat dengan episentrum gempa Sulbar kemarin.

Arah Baru Indonesia

, , ,

Partaigelora.id – Dunia sedang mengalami apa yang di sebut Anis Matta “Global Disorder” atau ketidak-teraturan global. Amerika yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang paling demokratis, tanggal 6 Januari 2021 kemarin menampakkan wajah yang tidak demokratis.

Donald Trump, calon Presiden Amerika Serikat yang kalah dalam Pilpres AS 3 November 2020 lalu, memobilisasi pendukungnya untuk menduduki Capitol Hill (Pusat Pemerintahan/Gedung Parlemen) untuk menolak atau mencegah pengesahan Joe Biden sebagai Presiden AS terpilih oleh kongres AS. Aksi ini berlangsung sekitar tiga jam dan terjadi kerusuhan yang mengakibatkan empat korban meninggal dunia.

Pilpres Amerika Serikat yang sangat transparant dan demokratis ternyata menghasilkan ketidak-puasan bagi kubu yang kalah. Padahal indeks demokrasi AS menurut Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2019 menempati urutan ke 25 dengan skor 7,96, jauh dibandingkan dengan Indonesia yang menempati urutan ke 64 dengan skor 6,48.

Tetapi dengan posisi tersebut justru Indonesia menampakkan wajah demokrasi yang diluar prediksi banyak pihak. Prabowo-Sandi pasangan capres dan cawapres yang kalah dalam Pilpres 2019, justru bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf sebagai menteri. Inisiasi rekonsiliasi di tingkat elit sudah terjadi walaupun belum sepenuhnya terjadi juga di tingkat akar rumput.

Situasi yang terjadi di AS hanyalah salah satu contoh “global disorder” yang sedang terjadi. Dimana mulai terjadi kontradiksi-kontradiksi dan paradoks.

Disisi lain, AS juga sedang mengalami penurunan pengaruh terhadap negara-negara di dunia baik dalam aspek ekonomi, sosial dan politik. AS sudah kehilangan supremasinya dalam mengendalikan dunia. Kekuatan Rusia, Uni Eropa, Turki, Cina, Jepang dan Korea sekarang menjadi kekuatan penyeimbang dalam peta kekuatan sosial, politik dan ekonomi dunia.

“Perang Supremasi” istilah Anis Matta menyikapi situasi ini, dimana negara-negara maju sekarang sedang memperebutkan supremasi setelah AS mengalami penurunan. Dunia sedang menuju keseimbanngan baru, hal ini dipercepat juga dengan adanya pandemi Covid-19, dimana interaksi sosial masyarakat di seluruh dunia menurun dan mengakibatkan ketidak-aturan situasi sosial, politik dan ekonomi dunia.

Pada akhirnya, Global Disorder , menyebabkan perang supremasi dimana akan membentuk keseimbangan baru. Negara yang mampu membaca situasi dan memanfaatkan peluang dalam situasi ini yang akan mampu menjadi negara berpengaruh di dunia.

Demokrasi di Indonesia
Indonesia, dengan reshuffle jilid dua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi baru-baru ini, justru mencerminkan potret rekonsiliasi di tengah pembelahan masyarakat sipil yang terjadi enam tahun terakhir. Ini adalah potret menggembirakan tentang demokrasi di Indonesia.

Namun di lain sisi, elemen masyarakat sipil yang berupaya melakukan kritik terhadap pemerintah, justru di sikapi oleh pemerintah secara represif dan cenderung berlebihan. Situasi ini merupakan potret negatif dalam proses demokratisasi yang sudah terbangun di Indonesia.

Global Disorder (ketidak-teraturan global) merambat juga terjadi dalam skala Indonesia. Ini ditandai dengan terjadinya banyak kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di tengah masyarakat. Pada satu sisi terjadi arus positif tentang demokratisasi tetapi di waktu yang bersamaan terjadi pula arus negatif terhadap demokratisasi. Di tambah lagi pandemi Covis-19 yang membuat interaksi sosial antar masyarakat terbatas, hanya mengandalkan media sosial.

Pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia tahun 2020 ini juga merupakan prestasi besar demokratisasi di Indonesia. Karena berjalan lancar, tertib dan aman, memang ada gejolak di beberapa daerah tetapi semua masih dalam tahap wajar. Ketidak-puasan dalam hasil Pilkada di selesaikan melalui instrumen-intrumen demokrasi seperti bawaslu, KPU, DKPP dan terakhir di Mahkamah Konstitusi.

Terlepas dengan skor dan peringkat demokrasi yang ditetapkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), rakyat Indonesia di periode keempat Pilkada ini sudah cukap mengerti dan siap menjadi masyarakat demokratis. Memang masih banyak ketidak-sempurnaan dalam Pilkada 2020 ini, namun bagaimanapun hasil Pilkada 2020 perlu di apresiasi dimana masyarakat Indonesia semakin siap berdemokrasi .

Hasil-hasil Pilkada di tiap-tiap daerah juga mencerminkan situasi yang sulit di prediksi sebelumnya. Penggalangan suara di Pilkada relatif dominan mengandalkan media daring karena ada keterbatasan dalam media kampanye tatap muka dikarenakan pandemi Covid-19.

Demokrasi di Indonesia ke depan terutama dalam aspek kontestasi dalam Pemilu atau Pilkada akan banyak mengalami perubahan-perubahan signifikan. Partai lama atau partai baru tidak lagi menjadi faktor penentu dalam proses penguasaan instrumen-instrumen kemenangan partai di Pemilu 2024.

Penguasa lama atau penguasa baru juga tidak menjadi relevan jika tidak melakukan adaptasi-adaptasi dengan situasi kontemporer. Apalagi, di 2024 sebagian besar pemilih adalah generasi milenial yang memiliki karakter independensi yang tinggi dan juga cenderung rasional dalam pilihan-pilihan politiknya.

Pemilu di 2024 akan menjadi medan pertarungan politik yang baru, apalagi Jokowi secara konstitusi tidak mungkin mencalonkan kembali menjadi Presiden. Artinya perebutan kekuatan politik baru akan terjadi di 2024, dan agaknya start-nya sudah dimulai di 2021 ini.

Selain itu oposisi dan bukan oposisi tidak menjadi relevan ketika menghadapi persoalan besar bangsa apalagi dengan sistem presidensial yang sangat kuat. Fungsi Check and Balance hanya efektif dilakukan dalam institusi negara dan itu fungsinya ada di parlemen/DPR RI.

Sedangkan partai politik secara issue boleh-boleh saja mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi, tetapi agar berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara maka optimalisasi instrumen negara yaitu parlemen/DPR RI akan lebih efektif.

Masyarakat sipil semakin memiliki kecerdasan dalam memperjuangkan aspirasi dan hak-hak politiknya, apalagi di era keterbukaan akses dan sumber informasi yang begitu luas, masyarakat sipil semakin berdaya mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politiknya. Bahkan preferensi rakyat dalam menentukan pilihan politiknya juga akan mengalami perubahan-perubahan mendasar dalam aspek latar-belakang dan motif-motifnya.

Arah Baru Demokrasi di Indonesia menarik untuk di cermati hari-hari kedepan. Format sistem Pemilu juga mungkin saja akan mengalami banyak perubahan sesuai dengan situasi yang berkembang, tinggal adu kuat dalam mengisi ruang-ruang publik terhadap ide-ide demokratisasi yang lebih progresif.

Partai lama atau partai baru, rezim lama atau rezim baru, orang lama atau orang baru, bukan lagi variabel yang relevan menjadi faktor penentu penguasaan instrumen kemenangan.

Demokrasi ke depan adalah pertarungan ide dan gagasan yang mampu memahami dan menyerap keinginan rakyat, kemudian di formulasi menjadi instrumen kampanye dan kebijakan publik. Partai Gelora Indonesia, Welcome to The Jungle!

Irfan Enjo

Staf Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gelora Indonesia dan Founder GassPoll Institute

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X