Tag: Partai Gelora Indonesia

Mahfuz Sidik: Politik Jangan Rusak Prinsip Ummatan Washatan

, , , ,

Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, kultur Ummat Islam Indonesia adalah berada di tengah-tengah atau moderat.

Namun akibat pemahaman yang tidak utuh selama ini, kerap dijadikan sebagai agenda politik, sehingga seringkali memicu ekstrimisme pemikiran dan sikap beragama yang salah.

“Kultur dasar muslim di Indonesia itu ummat tengahan (ummatan washatan). Tapi pemahaman yang tidak utuh dan agenda politik,  yang seringkali memicu ekstremisme pemikiran dan sikap beragama,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (17/10/2021).

Hal ini disampaikan Mahfuz dalam webinar Moya Institute bertajuk ‘Umat Islam Indonesia: Ummatan Wasathan’ secara daring di Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Menurut Mahfuz, menjadi orang Indonesia itu takdir. Sementara menjadi Muslim, Nasrani, Hindu, dan Budha adalah pilihan. Perbedaan pilihan keyakinan agama bertemu dalam kesamaan takdir, yaitu orang Indonesia.

Maka agenda politik keumatan, seharusnya justru untuk memperkuat takdir bersama Indonesia. Bukan malah sebaliknya, memecah-belah Indonesia.

“Budaya ummat tengahan akan kuat jika pemahaman terhadap ajaran Islam terus dibangun dan politisi tidak menjadikan sentimen agama sebagai alat dan agenda politik,” katanya.

Sentimen keagamaan tentu saja dapat mengganggu konsep ummatan wasathan, serta memunculkan potensi terjadinya kembali pembelahan politik dan masyarakat yang luar biasa seperti pada Pemilu 2019 yang lalu.

“Konsep ummatan wasathan merupakan konsep masyarakat harmonis, moderat, dan berdiri di tengah sehingga dapat diterima oleh semua pihak,” katanya

Menurut dia, apabila pembelahan politik terjadi lagi pada Pemilu 2024, maka konsep ummatan wasathan akan kembali porak poranda, karena beda pilihan politik, akibat agama di politisasi.

“Ketika Pilpres 2019 lalu, pembelahan politiknya luar biasa. Bahkan, sampai ada perceraian akibat perbedaan pilihan capres. Jadi pernikahan yang merupakan wahana ibadah dalam Islam, bisa porak-poranda akibat pilihan politik. Ini akibat dari politisasi agama,” ujarnya

Mahfuz menjelaskan, ada dua esensi tentang ummatan wasathan, yang pertama adalah kebaikan atau al khairiyah. Dan yang kedua adalah prinsip keadilan atau keseimbangan.

Sedikit saja bergeser dari dua nilai tersebut, sambung dia, akan menjauh dari masyarakat ummatan wasathan, bahkan bisa membuat umat Islam menjelma menjadi faktor yang destruktif.

“Penyimpangan dari prinsip ummatan wasathan terjadi bukannya hanya karena faktor politik, tetapi faktor pemahaman,” katanya.

Terkait faktor pemahaman, Mahfuz mencontohkan, pengalaman tiga tahun lalu, ketika ia meminta pengurus mushala di dekat rumahnya mengecilkan volume pengeras suara karena di rumahnya ada balita sakit.

“Namun isu yang muncul kemudian adalah ada ‘orang politik’ yang melarang azan di mushala, isu yang membuat saya harus memberi klarifikasi,” ujar Mahfuz.

Persoalan pengeras suara itu, lanjut dia, menunjukkan dalam ummatan wasathan, diperlukan pemahaman keislaman yang baik, misalnya suatu mushala dengan speaker yang bersuara kencang itu ada di sebuah kampung yang cuma berisi 20 rumah dengan jarak berjauhan, maka hal itu baik.

“Namun bila kampung itu sudah berisi 200 keluarga dan gang-gang di situ sudah sempit, maka speaker yang kencang justru akan mengganggu sendi-sendi kehidupan. Ini satu contoh, betapa faktor pemahaman keislaman yang baik itu sangat penting,” tandasnya.

Karena itu, Mahfuz berharap agar Umat Islam dapat memahani konsep Ummatan Wasathan di tengah-tengah masyarakat agar diterima oleh semua pihak, dan tidak terpengaruh oleh politisasi agama kelompok tertentu.

“Jadi bila kita mau membangun masyarakat yang Ummatan Wasathan, maka kebaikan dan keadilan atau keseimbangan harus menjadi nilai dan orientasi kita bersama,” pungkasnya.

Hadapi Ancaman Kebangkrutan, Anis Matta: Indonesia Butuh Revolusi Ekonomi

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Indonesia saat ini membutuhkan reformasi ekonomi berskala besar yang sistemik dalam struktur perekonomian sekarang. Revolusi ekonomi tersebut, diperlukan untuk menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan dunia usaha dan kebangkrutan negara.

“Nampaknya kita sepakat bahwa kondisi pandemi Covid-19, bukan sekedar masalah ancaman kebangkrutan dunia usaha, bahkan bisa menjadi ancaman kebangkrutan negara,” kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Covid-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha’, di Jakarta Rabu (13/10/2021) .

Diskusi yang disiarkan secara live di Channel YouTube Gelora TV tersebut, dihadiri pengamat ekonomi Faisal Basri dan juga Bob Azam Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Menurut Anis Matta, Indonesia butuh ekonomi yang berorientasi pada perubahan iklim, perubahan sosial, transformasi teknologi dan faktor geopolitik seperti konsep ekonomi ‘Geloranomics’ yang tengah dikembangkan di Partai Gelora.

Anis Matta menilai angka pengangguran pada usia muda (milenal dan generasi Z) yang sudah mencapai 18 persen, bisa menjadi satu pertanda awal mula terjadinya revolusi pergerakan sosial yang besar.

“Karena apa, yang tadinya saya tulis kelompok usia muda sebagai bonus demografi, sekarang tiba-tiba menjadi bencana demografi. Ini fakta dan terjadi secara nyata,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, tidak hanya sekedar mengkritik pemerintah, tapi lebih kepada membongkar fakta. Sehingga nantinya didapatkan suatu stimulan untuk memikirkan arah ekonomi baru bagi Indonesia.

“Kita ingin membantu masyarakat untuk mengetahui, apa yang menjadi problema substansial dan membuka perbincangan hari-hari menjadi lebih berkualitas. Ini bisa menjadi konsumsi publik karena menyentuh kehidupan kita secara nyata,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan pandemi Covid-19 saat ini menjadi ‘trigger’ yang bisa memecahkan ‘bisul’ permasalahan perekonomian Indonesia, yang selama ini menjadi masalah.

Indonesia, kata Anis Matta, sedang menunggu datangnya gelombang ketiga dan keempat Covid-19, yang saat ini sudah terjadi di Amerika, Eropa, Rusia dan Turki. 

Sebab, krisis sekarang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, meski trennya mengalami penurunan saat ini.

“Setiap hari kita lihat begitu banyak tumbangnya perusahaan dan berdampak pada PHK pada dunia usaha kita. Hal ini bisa menjadi ancaman kebangkrutan dunia usaha, bahkan ancaman kebangkrutan negara,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Faisal Basri meminta pemerintah segera mengambil langkah luar bisa dalam menghadapi ancaman kebangkrutan ekonomi saat ini, yang sudah memukul dunia usaha dan membuat APBN defisit cukup dalam.

“Jadi negara-negara yang survive (bertahan) adalah negara-negara yang mengandalkan perdagangan intra-industri merupakan bagian dari global supply chain,” kata Faisal Basri.

Ia menilai dunia usaha lebih mampu bertahan dari ancaman kebangkrutan, dbandingkan dengan negara. Dunia usaha akan cepat beradaptasi dengan krisis, sementara negara cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dan kondisi keuangan negara bisa terkuras habis.

“Kebangkrutan itu bisa sebelum 2024, pemerintah ini sudah bangkrut. Saya berharap Pak Jokowi (Joko Widodo) segera sadar bahwa keuangan negara sedang di bawah ancaman dan perlu langkah taktis untuk menyelamatkan itu,” ujar ekonom senior ini.

Sementara itu Wakil Ketua Apindo Bob Azam mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan 50% dari 30 juta UMKM terancam bangkrut.

Disamping itu, ada juga perusahaan-perusahaan yang masih dalam periode bertahan dan bisa menghadapi situasi pandemi, serta ada perusahaan yang dalam masa recovery.

Namun, dia mengungkapkan, ada lebih dari 1.000 perusahaan yang telah mengajukan diri ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perusahaan itu menghadapi ancaman kebangkrutan juga.

“1.000 lebih perusahaan yang mengajukan diri ke PKPU menghadapi isu kebangkrutan. Dan pandemi ini belum tentu akan selesai karena masih ada ancaman varian baru dan perubahan-perubahan di dunia usaha,” pungkasnya.

Kaum Perempuan Diminta Melek Investasi Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta kaum perempuan melek investasi dan memiliki kecerdasan finansial dalam pengelolaan keuangan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang serba sulit saat ini.

Sebab saat ini, banyak investasi bodong yang ditawarkan dengan iming-iming keuntungan luar biasa, tidak masuk akal dan di luar nalar manusia.

“Tentu saja hal ini sangat menarik di tengah kondisi yang serba sulit, peluang investasi menjadi secercah harapan bagi semua orang, terutama ibu-ibu,” kata Ratih Sanggarwati, Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia seperti dikutip dari Channel YouTube Gelora TV, Minggu (10/10/2021).

Hal itu disampaikan Ratih saat memberikan pengantar diskusi Rumpi bertajuk ‘Sebar Bohong Investasi Bodong, Berhati-hatilah’ pada Jumat (8/10/2021). Diskusi daring ini dihadiri praktisi pasar modal dan konsultan investasi, Erry Syarifuddin Pasaribu.

Menurut Ratih, sudah banyak masyarakat yang telah tertipu oleh investasi abal-abal atau bodong, karena tidak memikirkan resikonya secara matang. Akibat mendapatkan tawaran keuntungan yang menggiurkan  mencapai ratusan miliar melayang dalam sekejap.

Pemerintah sendiri telah berupaya untuk memblokir sedikitnya 242 investasi bodong. Namun, money games, trading forex, Kampung Kurma, investasi emas online dan investasi bodong lainnya tetap merajalela dan sulit diberantas.

“Disinilah pentingnya kaum perempuan harus melek investasi, karena bertanggungjawab kepada generasi berikutnya, terutama dalam mengelola kebutuhan rumah tangga,” katanya.

Ratih berharap kaum perempuan bisa memiliki ilmu tentang investasi agar dapat memahami prinsip dasar dari sebuah investasi, sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

“Dengan begitu kaum perempuan tidak gampang tergoda dengan tawaran yang menggiurkan. Sehingga mampu membedakan mana yang prospektif dan mana investasi bodong yang harus dihindari,” ujar Ratih.

Dengan melek investasi, maka kaum perempuan diharapkan memiliki kecerdasan finansial sebagai salah modal utama untuk menjadi perempuan yang berdaya dalam kiprahnya di masyarakat dan negara.

Praktisi pasar modal dan konsultan investasi, Erry Syarifuddin Pasaribu mengatakan, kondisi pandemi yang serba online ini memunculkan gencarnya penawaran investasi. Akibatnya sulit untuk mendeteksi, apakah investasi tersebut, benar atau bodong.

“Nah, karakter masyarakat kita yang cepat kaya dan tidak mau bekerja keras menjadi faktor maraknya investasi bodong, karena diiming-imingi oleh tingginya imbal hasil yang besar,” kata Erry.

Karena itu, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, masyarakat diminta memahami terlebih dahulu tujuan berinvestasi.

Sebab, investasi sifatnya jangka panjang dan aset yang ditanam dapat imbal hasil yang wajar, bukan imbal yang  mencurigakan.

“Lalu, pertanyaannya apakah kalau diivestasikan ke saham, dalam waktu satu bulan, apakah mungkin kita bisa menghasilkan 30 persen? Jawabannya jelas tidak mungkin,” tegas Erry.

Disinilah masyarakat diminta perlunya memahami literasi keuangan seperti yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa masyarakat yang berinvestasi harus bisa menguasai investasi dan asetnya.

Jika penawaran investasi tidak sesuai dengan aset yang diinvestasikan, apalagi masyarakat kesulitan untuk mencairkan, jelas hal itu merupakan investasi bodong.

“Investasi bodong itu ada di semua sektor, baik yang finansial maupun non finansial seperti investasi emas. Penawarannya biasanya menarik, mendesak dan memaksa,” katanya.

Investasi bodong juga selalu mengatakan, investasinya aman karena dikelola secara profesional. Dan untuk menarik minat masyarakat, biasanya menggunakan jasa selebriti.

“Itu namanya money games dengan skema Ponzi. Skrema Ponzi ini seperti multi level marketing, imbal hasilnya diambil dari peserta atau downline-downline yang baru masuk diberikan ke peserta awal. Jadi tidak ada pengelolan dana sebenarnya, ini hanya money games saja,” pungkasnya.

Meriahkan HUT Gelora ke-2, Pantai Gelora Sumbawa Adakan Boat Race

, , , , , ,

Partaigelora.id – Rangkaian acara HUT Partai Gelora Indonesia ke-2 sekaligus Ulang Tahun ke-1 Pantai Gelora Sumbawa dimulai pada Sabtu (9/10/2021) ditandai dengan dilaksanakannya acara ‘Gelora Boat Race 2021’. Acara unik ini diikuti kurang lebih 100 peserta balap dari berbagai kelas yang dilombakan.

Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) Burhanuddin Jafar Salam membuka kompetisi dengan mengibarkan bendera Partai Gelora tanda start.

Menurut Joyce Letik selaku Ketua Penyelenggara mengatakan, event yang dilaksanakan di Pantai Gelora ini adalah sebagai ajang silaturahmi masyarakat pesisir dan nelayan yang ada di Pulau Sumbawa.

Acara sekaligus dimaksudkan sebagai tontonan yang dapat dinikmati oleh pengunjung pantai setelah sekian lama tidak dapat menikmati hiburan di tempat tempat wisata seperti karena dibatasi oleh PPKM. 

Gelora Boat Race 2021 yang diselenggarakan oleh Manajemen Pantai Gelora Sumbawa dan DPD Partai Gelora Sumbawa ini menyediakan hadiah total senilai 50 juta rupiah

Kelas yang dilombakan diantaranya Bangkarera Open, Kelas Lokal Boat Mesin 15 PK sampai 25 PK, dan Kelas Standar Mesin 5 PK – 6,5 PK. 

Kegiatan yang akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 ini direncanakan akan diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk Pesta Rakyat untuk memperingati HUT Partai Gelora Indonesia dan juga Pantai Gelora Sumbawa.

Pantai Gelora yang berada di Meno, Utan, Kabupaten Sumbawa diresmikan oleh Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora Indonesia pada Senin, 23 November 2020.

Nama Pantai Gelora dipilih dan diperkenalkan oleh warga yang tinggal di seputar pantai, karena pantainya memiliki keindahan alam yang tak kalah dengan pantai di Bali atau Lombok.

Anis Matta: Isu Kebangkitan Komunisme Indonesia, Ternyata Berkaitan dengan Hegemoni China

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Lembaga Survei Media Survei Nasional (Median) dalam rilisnya pada Kamis (30/9/2021) lalu, mengungkapkan, bahwa 46,4 persen responden di Indonesia masih percaya soal isu kebangkitan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai ketakutan akan kebangkitan komunisme di Indonesia seperti yang diungkap Lembaga Survei Median, ternyata tidak berhubungan dengan ideologi komunis.

“Tetapi, berhubungan dengan isu lain yang lebih bersifat politik, yaitu hegemoni geopolitik China,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘NKRI dan Ancaman Komunisme Dalam Dinamika Geopolitik, Membedah Survei Median September 2021’ yang disiarkan secara live streaming di channel YouTube Gelora TV, Rabu (6/10/2021).

Diskusi ini dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei MEDIAN Rico Marbun, Menteri BUMN Periode 2011-2014, Dahlan Iskan, Mantan Dubes RI untuk China yang juga Ketua Asosiasi Kerjasama Indonesia-China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, dan Pengamat Politik & Sosial Budaya Rocky Gerung.

Menurut Anis Matta, hegemoni China sebenarnya berdampak biasa dan natural saja. Sebab, dalam 30 tahun terakhir, China secara aktif melakukan kampanye dan ekspansi, sehingga memungkinkan persepsi itu terbentuk.

“Kalau kita melihat bahwa 46,4% dari populasi kita, percaya tentang isu ini di tengah situasi krisis global. Itu menunjukkan bahwa persepsi publik sekarang dipengaruhi oleh banyak sekali operasi politik dan media,” katanya.

Operasi tersebut, kata Anis Matta, dijalankan oleh kekuatan-kekuatan global yang tengah bertarung saat ini. 

“Ini berbarengan atau bersamaan, ketika Amerika secara resmi mendeclaire China sebagai musuh mereka. Artinya opini publik kita sekarang ini dibentuk oleh bagian dari operasi geopolitik,” katanya.

Namun, Anis Matta menilai ketakutan dan kecemasan publik berdasarkan hasil survei sejak 2017 hingga 2021, yang angkanya terus mengalami peningkatan terhadap hegemoni China, sebenarnya adalah hal yang positif.

Jika hal itu dipandang sebagai bagian dari survival instinct (naluri bertahan hidup) seperti takut digigit ular dengan menghindar. Sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah survival instinct publik ini menjadi energi kebangkitan di tengah konflik global sekarang.

“Supaya kita tidak lagi menjadi bangsa yang lemah, menjadi korban, menjadi collateral damage ketika ada kekuatan global yang sedang bertarung dan menjadikan wilayah kita yang seharusnya berdaulat, justru menjadi medan tempur mereka,” tandasnya.

Sehingga perlu dirumuskan satu arah baru, satu peta jalan baru bagi Indonesia. Sebab, kondisi sekarang berbeda dengan zaman Soekarno dan Soeharto dulu yang memiliki cantolan untuk berkolaborasi.

“Di awal perjalanan, kita sangat kacau, dipenuhi krisis kepada satu arah yang tidak jelas. Dunia dalam proses tatanan ulang, yang sekarang ini tidak bisa lagi dipakai, butuh satu tatanan dunia baru. Menurut saya secara geopolitik, dianggap sebagai peluang,” katanya.

Hal ini tentu saja menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggunakan survival instinct publik untuk menemukan celah dalam situasi geopolitik sekarang ini. Sehingga Indonesia ikut berperan dalam menentukan tatanan dunia baru.

“Karena itulah kami di Partai Gelora membuat cita-cita perjuangan menjadikan Indonesia sebagai lima besar kekuatan dunia dan tidak ingin menjadi collateral damage dari pertarungan kekuatan global,” katanya.

Direktur Eksekutif MEDIAN Rico Marbun mengatakan, hegemoni China di Indonesia dan mesranya hubungan kedua negara, yang menyebabkan isu kebangkitan PKI atau komunisme kerap muncul setiap tahun, khususnya pada bulan September hingga Oktober.

“Cara berpikir mereka yang menganggap adanya hegemoni China di Indonesia, itu karena dianggap sama paralel dengan komunis gitu,” kata Rico Marbun.

Terkait hal ini, Mantan BUMN Dahlan Iskan meminta seluruh elemen bangsa Indonesia bisa move on dari masa lalu. Artinya, semua kejadian sejarah tidak lebih dari sekadar catatan lembaran kertas.

“Nggak boleh terus mengenang masa lalu. Tidak boleh terus sentimen begitu. Karena kalau itu yang terjadi kita tidak akan pernah maju,” katanya.

Lanjutnya, temuan survei Median itu adalah tugas berat semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa kekhawatiran terhadap kebangkitan komunisme tidak perlu lagi ada.

“Berarti tugas kita masih berat sekali untuk membawa Indonesia ini maju. Apalagi lima besar di dunia, karena 46 persen umat Islam itu umumnya umat Islam katakan begitu masih berorientasi pada masa lalu yang sama sekali tak ada gunanya,” tandasnya.

Hal senada disampaikan pengamat politik & sosial budaya Rocky Gerung. Rocky menyebut ideologi komunisme sudah kehilangan patronnya atau pendukungnya di dunia. Ia menilai secara ideologi sebetulnya komunisme sudah selesai dalam sejarah.

Namun, menurutnya, fakta membuktikan masyarakat Indonesia masih takut terhadap kebangkitan komunisme, karena adanya kecurigaan terhadap visi komunisme.

“Komunisme itu kehilangan patron di dalam proyek dunia, tapi kita masih takut. Berarti ada visi di komunisme yang buat kita curiga terus,” ujar Rocky Gerung

Mantan Dubes RI untuk China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat meminta pemerintah untuk lebih waspada dalam meneken kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah China. Terlebih baru-baru ini ada kebijakan baru yang telah diresmikan China yakni Local Currency Settlemen.

Dalam kebijakan itu, untuk konteks perdagangan dengan China akan menggunakan mata uang Yuan dan Rupiah. Apalagi saat ini kerjasama Ekonomi Indonesia dan China terus meningkat.

“Kalau kedekatan ekonomi ini tidak dibarengi dengan pemahaman politik antara Indonesia dengan China, ini akan terjadi ketimpangan, justru akan negatif bagi kita,” ungkap  Sudrajat.

Jadi Inspirasi dan Teman Diskusi, Anis Matta: Gagasan Besar Partai Gelora Dilahirkan Bersama Kopi

, , , , ,

Partaigelora,id – Pada Jumat, 1 Oktober 2021 lalu, masyarakat dunia memperingati Hari Kopi Internasional, tidak terkecuali Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta.

Peringatan yang dimulau pada 2015 ini,  bukan hanya sebagai bentuk penghargaan kepada kopi yang telah menemani umat manusia dalam berbagai situasi dan kondisi, tetapi didedikasikan untuk para petani kopi atas upaya mereka memproduksi biji kopi, sekaligus mempromosikan perdagangan kopi yang adil di seluruh dunia.

“Awalnya saya rutin ngopi karena saran dokter. Tapi dari kebiasaan ngopi itu saya membaca sejarah dan budaya kopi di seluruh dunia,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (3/10/2021).

Menurut dia, satu yang selalu muncul, kopi sangat dekat dengan diskusi dan inspirasi. Budaya kopi diduga lahir pertama kali pada abad ke-14 di Turki, yang kemudian menyebar ke Eropa dan Mediterania.

Di kota-kota Eropa, kafe telah menjadi tempat berkumpul para budayawan, intelektual, dan filsuf. Tak jarang ide revolusi juga lahir dari perdebatan yang hangat di kedai kopi.

Budaya kopi di Nusantara juga punya sejarah yang panjang, sejak perniagaan oleh VOC.

“Saya baca, tahun 1700-an kopi dari Jawa telah memenuhi Eropa. Karena itu kopi sering juga disebut Java,” ujarnya.

Hampir semua daerah di Indonesia memiliki budaya kopi. Walaupun mungkin yang sangat terasa ada di Sumatra, Bangka-Belitung, atau Pontianak.

Kedai kopi seolah menjadi institusi sosial, bahkan  seperti ‘parlemen jalanan’ untuk membahas isu-isu penting dalam suatu komunitas.

“Saya selalu menyempatkan diri untuk mencoba kedai kopi di kota-kota yang saya datangi. Di berbagai negara dan di Tanah Air. Kadang tanpa agenda, hanya untuk menangkap ‘public mood’,” katanya.

Anis Matta mengungkapkan, sebagian besar gagasan yang kini mengkristal menjadi gagasan Partai Gelora juga dilahirkan bersama kopi. Baik saat sendiri atau dalam diskusi penuh argumentasi.

Selalu ada inspirasi menyertai setiap cangkir kopi. Juga ada cerita perjalanan yang menyertainya.

“Saya bahagia melihat budaya kopi dan kedai kopi tumbuh makin subur belakangan ini. Tapi kalau boleh, ayo ngopi sambil diskusi, bukan sekadar selfie-selfie,” kata Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Yakni diskusi tentang imajinasi masa depan Indonesia dan usaha menjadikannya sebagai kekuatan utama dunia, kekuatan lima besar dunia dan menjadi salah satu pemain global.

“Kopi bisa kita jadikan sarana diplomasi menghadapi para Great Power dunia. Baik lewat wanginya aroma arabica atau pahitnya citarasa robusta,” katanya.

Karena itu, kopi dinilai lebih dari sekadar minuman pagi yang nikmat, secangkir minuman kopi mewakili komunitas, mata pencaharian, gairah, persahabatan, dan tradisi.

Tetapi kopi juga dapat memberi energi, menghangatkan, menyegarkan, membangunkan, dan bahkan bertemu dengan orang yang kita cintai.

Kopi telah menjadi minuman pokok banyak rumah tangga selama beberapa generasi dan tersebar di seluruh dunia selama lebih dari 600 tahun.

“Selamat Hari Kopi Sedunia. Semoga petani, pedagang, seniman, dan penikmat kopi berbahagia. Selalu ada insipirasi dalam secangkir kopi. Apa kopi kesukaanmu?” tanya Anis Matta mengakhiri.

Marah-marah ke Pendamping PKH, Mahfuz: Sikap Mensos Risma Tidak Pancasilais

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Aksi marah-marah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kepada seorang Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo pada Jumat (1/10/2021) viral di media sosial.

Sebuah video singkat memperlihatkan aksi Mensos Risma marah-marah ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial (bansos).

Mensos Risma terlihat mengacungkan pena pada seorang pendamping PKH di Gorontalo ketika pihaknya dtuding disebut mencoret data penerima bansos sehingga bantuan tak tepat sasaran.

Pendamping PKH tersebut kemudian didatangi Mensos Risma. Lalu, Risma  mengarahkan pulpennya ke dada petugas itu sambil berkata keras. “Jadi bukan kita coret ya! Kamu tak tembak ya, tak tembak kamu!”

Perilaku Mensos Risma sontak mengundang reaksi banyak pihak di berbagai media, termasuk gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap Mensos Risma yang selalu mengedepankan emosionalnya, ketimbang persuasif dalam bekerja

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meniai sikap Mensos Risma adalah contoh seorang pemimpin yang tidak Pancasialis.

“Tidak pantas sama sekali. Bukan perilaku pemimpin pemerintahan. Contoh perilaku tidak Pancasilais!” kata Mahfuz.

Mahfuz menjelaskan, bahwa masyarakat saat ini banyak sedang mengalami kesulitan hidup akibat pandemi Covid-19 dan PPKM, terutama tekanan ekonomi.

Karena itu, masyarakat juga diliputi perasaan sedih, cemas, kecewa dan marah terhadap situasi yang penuh ketidakpastian ini.

“Maka wajar kalau petugas pendamping PKH curhat ke menterinya. Terus kenapa harus marah? Kenapa harus berdiri mendatangi petugas sambil menunjuk pulpen ke petugas? Terus kenapa harus ancam mau tembak?” ujar Mahfuz.

Apalagi menurut Mahfuz, peristiwa marah-marah Mensos Risma kepada pendampig PKH di Gorontalo tersebut, terjadi pada Jumat, 1 Oktober 2021 yang bertepatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini.

“Saat masyarakat dihimbau pemerintah memperingati Hari Kesaktian Pancasila, eh malah menyaksikan perilaku seorang Mensos Risma yang tidak Pancasilais. Hal ini tentu saja kita sayangkan,” tegasnya.

Mantan Ketua Komisi I DPR RI Periode 2010-2017 ini menegaskan, bahwa sikap Mensos Risma tersebut, tidak mencerminkan Lima Sila yang ada di dalam Pancasila. “Apakah perilaku mensos Risma sejalan dengan kelima sila Pancasila itu?” paparnya.

Mahfuz menjelaskan, agama telah mengajarkan untuk tidak mengedepankan marah-marah, apalagi mengancam seseoramg yang merupakan cerminan Sila Pertama Pancasila.

Tindakan Mensos Risma itu, juga dinilai tidak mencerminkan Sila Kedua Pancasila yang seharusnya menghormati dan menghargai sesama, sekalipun dia rakyat kecil.

Seharusnya mantan Walikota Surabaya itu, bisa menjaga komunikasi antar budaya agar tetap harmonis dan menyatu. Hal itu merupakan cerminan Sila Ketiga Pancasila.

Sedangkan Sila Keempat Pancasila, lanjut Mahfuz, musyawarah dan mengedepankan hikmah dalam setiap menghadapi permasalahan.

Selanjutnya, mengenai pengaduan pendamping PKH bahwa ada warga miskin di Gorontalo yang tidak lagi menerima bansos di rekeningnya, hal itu sebagai fitrah dan dimana letak kesalahannya?

“Pendamping PKH yang bertugas dan  bertanggungjawab soal itu, kemudian curhat ke Mensos Risma. Apa salahnya? Apakah itu fitrah? Saya kira sikap Menteri Sosial tersebut tidak mencerminkan keadlian sosial,” tegasnya.

Sekjen Partai Gelora ini sependapat dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dan mengevaluasi Mensos Risma. 

“Mungkin perlu juga dievaluasi oleh psikolog atau psikiater. Rakyat butuh pemimpin yang lembut, sabar dan mengayomi rakyatnya,” pungkas Mahfuz.

Hari Kesaktian Pancasila Momentum Kemenangan Ideologi Negara dan Kesetiaan pada Bangsa

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Kita mengenang peristiwa G30S PKI tahun 1965 sebagai tragedi pengkhinatan kepada bangsa dan ideologi negara. Sebaliknya, kita mengenang Hari Kesaktian Pancasila yang datang sehari sesudahnya sebagai momentum kemenangan ideologi negara dan kesetiaan pada bangsa.

Lebih dari setengah abad setelah peristiwa hitam itu, 46,4% publik masih percaya bahwa ancaman kebangkitan PKI itu nyata. Peristiwa hitam itu memang terlalu kejam dan bengis, sehingga lukanya sangat dalam. Pengkhianatan Berdarah dan Patriotisme Ideologi akan terus menghiasi wajah memori kolektif kita setiap bulan September dan Oktober.

Memori kolektif begitu selalu menjadi rujukan kognitif setiap bangsa ketika mereka membaca peta masa lalunya, tahapan-tahapan penting dalam perjalanan sejarahnya. Memori kolektif itu harus kita rawat, sebab itu membantu kita membaca situasi kita saat ini dan di masa mendatang.

Dalam perspektif kekinian dan masa depan itulah saya melihat ada 3 catatan penting. Pertama, yang paling buruk dalam sejarah ideologi Komunisme global bukan saja bahwa ia gagal bekerja sebagai sistem, tapi juga jejaknya dalam pembunuhan puluhan juta manusia atas nama ideologi. Puluhan juta rakyat Uni Soviet, China, dan negara-negara lain di bawah Sistem Komunisme menjadi menjadi korban kelaparan dan pembantaian. Itulah yang menyebabkan China segera beralih ke Kapitalisme begitu Mao wafat pada 1976. Lalu Uni Soviet runtuh tahun 1991 dan juga segera beralih ke Kapitalisme.

Sebagai ideologi, Komunisme tidak memiliki instrumen metodologi untuk melakukan koreksi dan pembaharuan di dalam dirinya. Itu yang membedakannya secara fundamental dgn Kapitalisme. Ide Sosialisme Pasar yang diperkenalkan Deng Xiaoping 1984 sebenarnya lebih merupakan “siasat bahasa” dan “mekanisme kontrol” yang ditujukan untuk mengelola transisi persuasif menuju Kapitalisme. Pasarnya bekerja dengan cara Kapitalisme, tapi kontrol atas populasi yang sangat besar dilakukan dgn instrumen ideologi Komunisme. Selama 30 tahun pertama pendekatan itu tampak efektif. Tapi kontradiksi sistemiknya dalam satu dekade terakhir ini mulai memperlihatkan tanda-tanda buruk.

Kedua, secara geopolitik peristiwa berdarah G30S PKI tahun 1965 itu merupakan “residu” Perang Dingin (1946-1991). Kita menjadi “korban” dari perang proxy antara Kapitalisme dan Komunisme, antara Blok Barat dan Blok Timur. Kita adalah “collateral damage” dalam tatanan dunia yang bipolar. Kedua blok itu berperang dalam sebuah drama yang tegang, dimana seluruh belahan dunia menjadi panggung, sedemikian tegangnya sampai ke tepi jurang, tapi yang masuk ke dalam jurang adalah kita. Bukan mereka. Sampai salah satunya kalah. Lalu runtuh.

Itu menjelaskan “kelas kasta” kita dalam percaturan geopolitik global. Itu nasib buruk atau takdir sejarah yang selalu menimpa bangsa-bangsa yang lemah dan lembek. Jika memori sejarah kita membuat kita menangis, sebenarnya kelemahan kolektif itulah yang harus kita tangisi. Itu akan membangkitkan harga diri kita sebagai bangsa. Dan lebih penting lagi, juga akan memaksa imajinasi kolektif untuk bekerja secara liar mencari peta jalan menjadi bangsa besar dan kuat. Itu juga akan mendorong kita tidak memberi toleransi moral dan politik untuk menjadikan bangsa dan negara kita sebagai “medan tempur” bagi kekuatan global, terutama di tengah konflik supremasi AS-China. Atau yg lebih buruk lagi, bahwa kita menjadi proxy dari salah satu kekuatan global itu.

Inilah waktunya Indonesia muncul sebagai kekuatan global baru. Itulah amanat Konstitusi kita: ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dan itulah terjemahan operasional dari falsafah hubungan internasional kita: bebas aktif. Hanya dalam imajinasi masa depan seperti itu, memori sejarah kita bisa menjadi sumber inspirasi yang memaknai semagat keindonesiaan kita, dan memicu gelora kebangkitan kita. Cita-cita sejarah inilah yang seharusnya menjadi sumber nasionalisme baru yang kita butuhkan.

Ketiga, sejarah membuktikan bahwa agama dan keluarga adalah nilai utama bangsa Indonesia. Itu menjelaskan pilihan-pilihan tengah yang selalu diambil bangsa kita. “Watak Tengahan” itu merupakan antitesa dari semua bentuk ekstremisme, baik Kiri maupun Kanan. Watak Tengahan inilah yang sebenarnya terangkum dalam Pancasila sebagai platform kehidupan berbangsa kita. Ini juga yg akan menjadi “ikatan imajiner” yang bisa secara terus menerus mempersatukan kita sebagai bangsa besar, seperti ia mempersatukan menjelang kemerdekaan sebagai bangsa merdeka. Kita memiliki fondasi yang kokoh sebagai negara-bangsa moderen.

Kita tidak boleh membiarkan “dendam sejarah” merusak “mimpi masa depan” kita. Watak Tengahan itu juga memaksa kita tidak membiarkan para pendendam menarik kita ke belakang atau membelokkan arah sejarah masa depan kita. Kita harus fokus utk membalikkan krisis berlarut ini menjadi momentum kebangkitan Indonesia menjadi kekuatan global baru.

Gelorakan semangat Indonesia..!!

Anis Matta
Ketua Umum Gelora Indonesia

Masuk Prolegnas 2021, Fahri Hamzah: Partai Gelora Berharap RUU KUHP Disahkan Akhir Tahun ini

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap Revisi Undang-undang (RUU) tentang KUHP yang telah disetujui masuk Prolegnas Prioritas 2021 pada 30 September 2021, bisa diselesaikan akhir tahun ini.

“Saya berharap betul ini, tahun 2021 yang tinggal tiga bulan lagi bisa menyelesaikan KUHP kita, sehingga kita bisa menyelesaikan konsolidasi teks-teks lainnya. Mudah-mudahan selesai tahun ini,” kata Fahri dalam  webinar ‘Revisi KUHP, Menjawab Kebutuhan Zamankah?’ yang digelar Partai Gelora di Jakarta, Jumat (1/10/2021).

Webinar ini merupakan diskusi rutin Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora yang diketuai dan juga dimoderatori oleh Amin Fahrudin.

Diskusi ini juga dihadiri Wakil Menteri Hukum (Wamenkumham)  Prof Edward ‘Eddy’ Hiariej, Anggota Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR Arsul Sani dan praktisi hukum pidana Firman Wijaya.

Menurut Fahri, Partai Gelora memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian RUU KUHP secepatnya agar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa meletakkan hukum bernegara yang demokratis.

Sehingga tidak lagi menggunakan UU KUHP lama peninggalan kolonial yang dikritik otoriter menjadi semangat restoraktif, kolektif dan rehabilitatif.

“Kita dorong ini supaya ini cepat selesai, kalaupun nanti ada perubahan-perubahan bisa diajukan judicial review, yang penting kita sudah menyelesaikan KUHP yang demokratis,” katanya.

Setelah menyelesaikan RUU KUHP, lanjut Wakil Ketua DPR Periode 2014-20219 ini, pemerintah bisa fokus melakukan konsolidasi pembenahan terhadap institusi penegakan hukum dan kepemimpinan SDMnya.

“Kalau KUHP-nya sudah baik, tapi kalau institusi penegakan hukumnya dan kepemimpinan SDM tidak di konsolidasi dengan baik. Nanti susah juga kita, semua harus di konsolidasi,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga bisa fokus terhadap konsolidasi teks lainnya, seperti penyelesaian RUU Pemasyarakatan yang saat ini dibutuhkan regulasi baru agar peristiwa kebakaran Lapas Tangerang yang menewaskan 48 orang beberapa waktu lalu, tidak terjadi lagi.

“Presiden harus segera menerbitkan Perpu tentang RUU Pemasyarakatan untuk mereformasi lapas kita agar lebih baik, kita memerlukan regulasi baru. Supaya lapas kita menjadi tempat yang lebih manusiawi, dan tidak melanggar HAM seperti sekarang ini,” tandasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP sebelumnya sudah dibahas DPR bersama pemerintah Periode 2014-2019 sampai pada pembahasan tingkat pertama. Saat itu, Fahri Hamzah masih duduk sebagai Wakil Ketua DPR.

Pembahasan dilakukan selama 4 tahun (September 2015-September 2019), namun ketika hendak dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk pembahasan tingkat kedua, pemerimtah minta ditunda hingga DPR periode berikutnya.

Kemudian dibahas disepakati pembahasan RUU KUHP selanjutnya dengan metode luncuran atau carry over. Untuk memberikan landasan, maka dilakukan revisi UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memungkian RUU dibahas secara luncuran.

“Di Komisi III disepakati tidak akan membahas ulang, karena sifatnya luncuran, kalau membahas ulang tdak akan cukup waktunya. Ada 16 isu krusial yang akan coba kita dalami, dan pemerintah nanti bisa memperjelasnya,” kata Wakil Ketua MPR dari F-PPP ini.

Arsul menambahkan, RUU KUHP 2015 dengan RUU KUHP 2021 memilih perbedaan format. Para RUU KUHP 2015 terdapat dua buku, yakni tentang Ketentuan Umum dan Tindak Pidana. Sedangkan RUU KUHP 2021 ada tiga buku, yakni tentang Ketentuan Umum, Kejahatan dan Pelanggaran.

Wamenkumham Prof Edward ‘Eddy’ Hiariej menegaskan RUU carry over tidak akan dibahas ulang, sehingga pemerintah dan Komisi III DPR akan mencari format pembahasannya.

“Bagaimana carry over ini, apakah langsung disahkan atau tidak. Tapi kalau carry over itu sebenarnya langsung disahkan di Rapat Paripurna, tapi kami menyadari betul ketika RUU ini ditarik pemerintah hingga pandemi saat ini, tim ahli pemerintah terus melakukan kajian dan menyempurnakan naskah RUU KUHP tersebut Ada 14 isu krusial yang menjadi kontroversial di masyarakat, yang dilakukan kajian” kata Eddy Hiariej.

Menurut Wamenkumham, RUU KUHP 2021 ini menjawab tantangan zaman, karena telah menggunakan paradigma hukum pidana modern, yang sebenarnya sudah 30 tahun kita ketinggalan.

Negara-negara di Amerika Utara dan Eropa Barat sudah melakukan perubahan paradigma hukum pidana sejak 1990, yang mana tidak lagi berorentasi pada keadilan kontrbutif, tapi pada keadilan korektif, keadlian restoraktif dan keadilan rehabilitatif.

“Inilah yang kemudian diadopsi dalam buku satu RUU KUHP, dimana pidana penjara adalah pidana akhir, masih ada pidana denda, masi ada pidana kerja sosial, masih ada pidana pengawasan, masih ada pidana percobaan,” katanya.

Sehingga ketika pemerintah menyusun ancaman pidana dalam buku dua, pemerintah mencoba untuk mensimulasikan. Jika ancaman pidana tidak sampai 4 tahun, maka hakim menjatuhkan pidana kerja sosial. Apabila tidak lebih dua tahun, bisa pidana pengawasan, dan dibawa satu tahun bisa pidana percobaan, serta diutamakan pidana denda.

Dalam titik yang paling ekstrem, jika menjatuhkan pidana penjara, maka ada kriteria pedoman pemidanaan hingga 15 item dan apabila terpenuhi baru pidana penjara dijatuhkan.

“RUU KUHP ini sudah mengadopsi hukum pidana modern, reintegrasi sosial dalam pengertian seorang narapidana atau terpidana itu, adalah orang yang harus direhabilitasi dan diperbaiki tidak mengulangi perbuatan dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Eddy Hiariej meminta Komisi III DPR membahas sebatas pasal-pasal yang bersifat kontroversial saja, dan pemerintah telah melakukan sosialisasi di 12 kota. Sementara mengenai pasal-pasal yang menjadi perdebatan di publik, pemerintah membuat tiga kemungkinan.

Pertama pemerintah tidak bergeming dan tetap pada pasal-pasal yang ada. Kedua pemerintah melakukan reformulasi pasal-pasal RUU KUHP. Ketiga pemerintah mengusulkan penghapusan-penghapusan pasal seperti pasal pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi, karena dianggap overlapping dengan UU Prakter Kedokteran.

Sementara praktisi hukum pidana Firman Wijaya mengatakan, pembahasan RUU KUHP saat ini harus memiliki titik kunci, yakni aspek transisional justice.

“Dan yang penting RUU KUHP ini harus memberikan perlindungan dua sisi, baik di sisi negara maupun masyarakat,” kata Firman.

Dicatut untuk Investasi Bodong, Partai Gelora akan Laporkan Akun Gelora Indonesia Sekuritas ke Bareskim Polri dan OJK

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan melaporkan akun Gelora Indonesia Sekuritas kepada Bareskrim Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akibat pencatutan nama dan logo Partai Gelora untuk kepentingan bisnis, yang diketahui sebagai investasi bodong.

Masyarakat dihimbau berhati-hati apabila mendapatkan penawaran investasi dari Gelora Indonesia Sekuritas,  karena dipastikan hal itu merupakan penipuan.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Amin Fahrudin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/9/2021).

“Gelora Indonesia Sekuritas bukan bagian dari Partai Gelora. Kami sangat dirugikan karena Gelora Indonesia Sekuritas memakai nama dan logo yang sama persis, sehingga seolah-olah mereka adalah bagian dari Partai Gelora,” kata Amin.

Menurut Amin, dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur, bahwa partai politik adalah organisasi nirlaba dan tidak boleh membentuk badan usaha.

“Dan partai kami, Partai Gelora taat serta patuh dengan aturan tersebut, Saya menduga kuat Gelora Indonesia Sekuritas ini adalah lembaga ilegal yang tidak mungkin mendapat legalitas badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

Pendirian badan hukum, lanjutnya, harus memenuhi persyaratan yang ketat baik terkait penggunaan nama maupun logo. Jika ada kesamaan pasti ditolak oleh sistem di AHU (Administrasi Hukum Umum) maupun di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Kementerian Hukum dan HAM.

“Pasal yang akan kami gunakan untuk melapor ke Bareskrim adalah pasal penipuan dan pemalsuan ( pasal 378 dan 263 KUHP) serta Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 45 A ayat 1 UU ITE. Ancaman pidananya sampai 6 tahun penjara,” ungkapnya.

Karena itu, Partai Gelora menghimbau masyarakat untuk mewaspadai investasi bodong Gelora Indonesia Sekuritas yang telah mencatut  nama dan logo Partai Gelora Indonesia.

“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai investasi bodong dengan mencatut nama Gelora Indonesia. Jangan sampai rugi dan tertipu oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan sesaat,” tandanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Taslim Tamang (Tata) menambahkan, produk investasi Gelora Indonesia Sekuritas tersebut ditawarkan ke masyarakat di grup Telegram. DPN Partai Gelora menilai penggunaan nama tersebut tidak sah dan melanggar hukum

Dalam uraiannya, Gelora Indonesia Sekuritas mengklaim sebagai platform investasi keuangan digital 100 persen terpercaya, yang berinvestasi di pasar saham Indonesia.

Gelora Indonesia Sekuritas mengaku sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam).

Untuk menarik investasi Gelora Indonesia Sekuritas menggunakan tautan undangan: t.me/Gelorainvestasi. Terakhir grup Telegram Gelora Sekuritas ini diikuti oleh 24.700 anggota.  Investasi yang ditawarkan dari Rp 2-200 juta dengan keuntungan profit 40 persen.

“Kami mencegah ada pihak-pihak yang merugikan masyarakat dengan mencatut nama Gelora Indonesia dan Logo Partai Gelora Indonesia. Kami juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati lagi,” kata Taslim Tamang.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X