Tag: pembelahan politik

Pemilu 2024 Jadi Masa Transisi, Mahfuz Sidik Berharap Pengalaman Pahit di Pemilu 2019 Tidak Terjadi Lagi di 2024

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai Pemilu 2024 adalah pemilu transisi yang sangat penting bagi kita semua sebagai bangsa. Pengalaman pahit terjadinya pembelahan yang begitu luas dan dalam pada 2019 lalu, diharapkan tidak terjadi lagi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk Menakar Format Koalisi Capres pada Pemilu 2024, Rabu (2/8/2028) sore.

“Saya kira kita semua telah bersepakat, bahwa Pemilu 2024 ini adalah pemilu transisi yang sangat penting bagi kita,” kata Mahfuz dalam diskusi yang dihadiri Ketua Bapilu Partai Nasdem Effendi Choirie (Gus Choi), Sekjen PPP Arwani Thomafi dan Sekjen PBB Afriansyah Noor.

Menurut Mahfuz, bangsa Indonesia pernah memiliki pengalaman pahit pada Pemilu 2019 lalu, dimana terjadi pembelahanan politik yang begitu luas dan dalam.

“Sampai akhirnya kita setiap hari harus disisipkan dengan kosakata cebong, kampret dan seterusnya. Dan itu saya kira tidak perlu terjadi lagi,” katanya.

Mahfuz mengatakan, ada satu modalitas penting yang sudah kita dapatkan hari-hari ini, yakni dimana partai-partai Islam telah terdistribusi di tiga formasi koalisi calon presiden (capres).

“Walaupun di partai kita ini banyak kejutan-kejutan sampai akhir, tapi mudah-mudahan kejutannya tidak sampai menjauhkan dari proses pemilu yang damai dan harmonis,” ujarnya.

Sekjen Partai Gelora ini berharap agar kepentingan masyarakat secara umum tetap harus diutamakan, dimanapun posisi politiknya. Sebab, pada akhirnya semua pihak akan memiliki titik-titik persamaan demi kepentingan publik yang lebih besar.

“Saya kira ini, satu hal yang ingin saya highlight terus. Tetapi saya mau mengingatkan, bagaimana agar Pileg tetap tidak terleminasi oleh isu Pilpres. Jangan sampai nanti capres kita sukses, tapi target kita di Pileg jadi berantakan, karena perhatian masyarakat begitu dominan dengan isu Pilpres,” katanya.

Partai Gelora, lanjut Mahfuz, sejak awal sudah meminta agar pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dipisahkan.

Namun, hal itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan diputuskan pelaksanaan Pileg dan Pilpres tetap berlangsung serentak pada Pemilu 2024.

“Jadi memang soal Pileg dan Pilpres ini perlu mendapatkan perhatian. Kami setahun yang lalu, meminta untuk meninjau kembali keputusan tentang penyelenggaraan Pileg dan Pilpres secara bersamaan. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi agenda bersama nantinya,” harap Mahfuz.

Mahfuz menegaskan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara bersamaan tidak menciptakan efiesiensi, malahan sebaliknya. Pelaksanaan Pemilu justru kurang mendapatkan atensi dari pemilih.

“Karena kuatnya perhatian ke Pilpres dibandingkan ke Pileg, maka menyebabkan terjadinya pembelahan di akar rumput. Bahkan sudah 5 tahun berlalu, elitenya sudah terkonsolidasi, tapi sisa-sisa pembelahan di masyarakat ini yang nampaknya belum belum tuntas sampai sekarang,” jelasnya.

“Tapi mudah-mudahan pembelahan politik yang terjadi di 2019 ini tidak terjadi. Karena jika itu terjadi lagi, ongkos terbesar itu ditanggung oleh masyarakat,” kata pungkas Mahfuz.

Tawarkan Gagasan, bukan Framing

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem Effendi Choirie berharap agar semua pihak untuk tidak saling mencari kelemahan atau saling menfitnah.

Sebab, kata dia, dari ketiga capres yang ada, baik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, sama-sama putra terbaik bangsa.

“NasDem sudah sepakat, Pak Surya Paloh mendoktrin kami, Prabowo oke, Ganjar oke, semua kader bangsa. Anies juga oke. Mari kita tawarkan gerakan perubahan untuk Indonesia ke depan,” kata Gus Choi.

Dengan adanya demokrasi yang bertanggungjawab, maka diharapkan kualitas demokrasi Indonesia akan semakin berkualitas. Gus Choi menyerahkan semua pilihan ke publik untuk memilih siapapun, kandidat yang dianggap terbaik untuk 5 tahun yang akan datang

“Mari kita tawarkan gagasan. Mari kita tampilkan kelebihan masing-masing, bukan saling memfitnah saling atau mencari kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kita serahkan kepada rakyat, terserah mau pilih siapa. Siapapun yang terpilih, Insya Allah untuk Indonesia 5 tahun yang akan datang,” katanya.

Karenanya, dia berharap agar politik di Indonesia mengedepankan pertarungan gagasan atau ide ketimbang membuat framing-framing yang tidak benar kepada salah satu kandidat, yang hanya menimbulkan fitnah.

“Karena itu ke depan yang kita inginkan, harapan kita, harapan dari sebuah pergerakan politik, pertarungan politik itu bukan memberi cap yang buruk tapi bagaimana gagasan, bagaimana kita bertarung, bukan saling mencari cap yang buruk, saling mencari kelemahan, (tapi) gagasan. Itu yang kita tawarkan,” kata Gus Choi.

Hal senada disampaikan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi. Arwani meminta semua pihak bisa memberikan teladan yang baik kepada publik, termasuk juga memperlihatkan ke dunia internasional mengenai kualitas demokrasi Indonesia.

“Ayo sama-sama kita memberikan teladan kepada semuannya termasuk juga memperlihatkan ke dunia internasional, bahwa Indonesia bisa mempraktekkan demokrasi yang indah, demokrasi yang riang gembira,” kata Arwani.

Arwani mengatakan, semua kandidat dan partai poliik peserta Pemilu 2024 telah memiliki catatan sejarah masing-masing. Ia menyerahkan semua pilihan kepada publik dan diharapkan tidak ada tindakan yang bisa mengurangi kualitas demokrasi.

“Kita kembalikan kepada rakyat. Semoga cara kita berdemokrasi yang semakin membaik ini, dengan cara plus minus yang ada, tidak ada tindakan-tindakan yang akan mengurangi kualitas demokrasi yang sama-sama butuhkan,” katanya.

“Insya Allah 2024 akan menjadi ajang bagi seluruh anak bangsa dalam memberikan jawaban yang terbaik, bagaimana kita membangun bangsa, mengisi ruang-ruang kosong untuk kita bangun bersama untuk masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor berharap agar Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak antara Pileg dan Pilpres bisa berjalan lancar. Sehingga pemilunya menjadi Pemilu yang damai, aman, adil serta bermartabat.

“Partai Bulan Bintan tentunya sangat berharap pemilu ini menjadi pemilu yang damai, aman, adil, serta bermartabat. Pemilu ini kan pemilu serentak, antara Pileg dan Pilpresnya berbarengan, semoga semua berjalan baik,” kata Afriansyah.

Jika semua berjalan baik, kata Afriansyah, maka akan dihasilkan wakil-wakil rakyat yang amanah dalam Pileg, sementara di Pilpresnya didapatkan pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat lebih baik lagi.

“Jika semua berjalan baik, di Pilegnya akan dihasilkan wakil-wakil rajyat yag amanah yang bentul-betul bisa mewakili rakyat. Kemudian Pilpresnya, terpilih Presiden yang betul-betul yang bisa membawa kesejaheraan yang lebih baik lagi,” katanya.

Karena itu, Afriansyah meminta semua penyelenggara Pemilu 2024 mulai dari KPU RI dan Bawaslu RI, serta Polri dapat melaksanakan Pemilu secara adil, sehingga tidak menimbulkan gejolak ketidakpuasan puas berlebihan di masyarakat yang bisa mengganggu kualitas demokrasi kita.

“Jadi lembaga-lembaga yang menyelenggarakan Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta Polri kita minta betul-betul agar melaksanakan Pemilu dengan adil, bersikap arif dan bijaksana, serta betul-betul menjunjung azas jurdil,” pungkas Afriansyah.

Sekjen Partai Gelora: Disinformasi dan Pembelahan Politik Hambat Penanganan Pandemi

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai pembelahan politik di tengah masyarakat sebagai dari dampak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, tampaknya tidak akan selesai dan akan berlajut di Pemilu 2024.

Hal ini tentu saja dapat mengganggu program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama program vaksinasi untuk memberikan herd imunity di masyarakat.

“Saya cukup khawatir, bahwa situasi ini akan menciptakan bias kebijakan politik dan juga bias persepsi terhadap kebijakan-kebijakan politik di dalam penanganan pandemi Covid-19,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Kamis (15/7/2021).

Kekhawatiran Mahfuz Sidik tersebut,  disampaikannya saat menutup diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Pandemi Covid-19: Bagaimana Negara Bertahan & Menghadapi Perubahan Besar?’ di Jakarta, Selasa (13/7/2021) lalu.

Menurut Mahfuz, suasana pembelahan politik di Indonesia jauh berbeda dengan yang terjadi di Pilpres Amerika Serikat (AS). Pembelahan politik itu selesai saat Joe Biden terpilih sebagai presiden. Rakyat AS pun mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama vaksinasi.

“Tapi di Indonesia nampaknya berbeda, Pilres 2019 nggak pernah selesai dan bahkan suasana Pilpres 2024 sudah mulai ada asapnya. Judul kita di Indonesia ‘Berjuang Melawan Pandemi Covid-19 di Tengah Pilpres yang tak kunjung Usai’,” ujar Mahfuz.

Mahfuz lantas menyampaikan, hasil persepsi publik Lembaga Survei Median mengenai penanganan pandemi Covid-19. Dalam survei itu, terungkap hanya 51,1 persen masyarakat yang percaya dengan vaksin, dan 48,9 % tidak percaya vaksin.

Selanjutnya, sebanyak 51,8 % yang sadar dengan resiko dan bahayanya Covid-19, sementara 48,2 persen tidak sadar dan takut resiko dan bahaya Covid-19.

“Jadi ini memang situasi yang rumit, ini bukan saja refleksi dari situasi pembelahan politik akibat Pilpres yang belum tuntas, tapi juga situasi disinformasi yang masih terus berlanjut. Hoaks tentang Covid-19 sering kali bercampur baur dengan berita-berita hoaks tentang polarisasi politik,” katanya.

Mahfuz kemudian melanjutkan pemaparannya mengenai hasil survei Median. Berdasarkan basis pilihan politik, ternyata pendukung Jokowi (Joko Widodo) lebih banyak yang pro vaksin, mencapai 62,2 persen.  Sementra pendukung Prabowo (Prabowo Subianto) yang percaya   vaksin cuma 35,7%.

“Ini data yang sangat menarik. Jadi kelihatanya kalau vaksinasi di Indonesia mau tuntas, bukan Pak Luhut (Luhut B Panjaitan), Menko Kemaritiman  yang bicara. Tetapi harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bareng bicara ke publik, bahwa vaksin itu kewajiban bagi kita semua,” harap Mahfuz. 

Mahfuz menegaskan, krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 saat ini sedang bergerak menuju krisis ekonomi dan nampaknya akan berlanjut menjadi krisis sosial lalu dan krisis politik, jika tidak dikelola dengan tepat.

“Kita sudah mewanti-wanti atau warning, bahwa ada gejala frustasi dan kemarahan di masyarakat. Minggu (11/7/2021) sore, kita mendengar berita dari Jawa Timur, bahwa aparat yang melakukan penegakan disiplin PPKM diamuk massa dan beberapa  kendaraan dirusak. Dan berlanjut di tempat lain,” katanya.

Karena itu, Partai Gelora berharap pemerintah belajar dari negara-negara lain yang relatif berhasil dalam mengatasi pandemi Covid-19. Sehingga Indonesia memiliki ketahanan nasional dalam perang melawan Covid-19 saat ini.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam membangun ketahanan nasional. Pertama meningkatkan kesadaran kolektif, kedua membuat kebijakan-kebijakan yang terarah dan ketiga membangun solidaritas nasional.

“Tiga hal ini sekarang yang perlu kita bangun, dalam membangun ketahanan nasional. Kalau bahasanya Pak Tantowi Yahya (Dubes RI untuk Selandia Baru) ada persiapan, konsistensi dan partisipasi . Perlu ada pembenahan menyeluruh dalam berbagai aspek, bukan saja di pemerintahan, tapi terlebih juga di masyarakat,” pungkasnya.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X