Tag: Pemilu 2024

Partai Gelora Berharap MK Buka Ruang Debat di Persidangan agar Mengetahui Lebih Dalam Perkara Permohonan Gugatan

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyayangkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Partai Gelora terkait aturan keserentakan pemilihan umum dalam Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Padahal legal standing dan dasar pengajuannya diterima, tetapi Majelis Hakim menolak melanjutkan sidang dan berhenti pada pemeriksaan permohonan saja.

Sehingga kesimpulan yang dihasilkan Mahkamah bersifat premature, karena para ahli dan saksi yang diajukan Partai Gelora belum pernah diperiksa.

Apabila ahli dan saksi diperiksa, Fahri yakin pendirian Mahkamah mengenai isu pokok dengan frasa serentak sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 akan bergeser secara fundamental, terkait alasan hukumnya.

Mahkamah diyakini akan menggeser pendiriannya untuk mempertahankan norma haruslah tetap dinyatakan konstitusional, menjadi tidak konstitusional atau inkonstitusional seperti pandangan Partai Gelora.

“Itulah yang kami sayangkan setelah dua aspek ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim MK, yaitu aspek legal standing dan dasar pengajuan diterima justru majelis hakim menolak untuk meneruskan sidang dan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen permohonan,” kata Fahri dalam keterangannya, Senin (11/7/2022).

Fahri pun berharap, jika suatu saat nanti Gelora kembali mengajukan permohonan serupa, Majelis Hakim dapat membuka ruang debat di persidangan untuk mengetahui lebih dalam duduk perkara permohonan gugatan.

“Karena sekali lagi, legal standing Partai Gelora diterima, alasan permohonan dianggap baru dan belum pernah dipakai, artinya diterima, tapi sidang tidak diteruskan karena para hakim MK anggap belum perlu berubah sikap. Maka Bagaimana membuktikan kalau saksi belum diperiksa?” ujar Fahri.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, Partai Gelora tengah mempelajari kemungkinan untuk segera mengajukan kembali gugatan pemisahan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) ke MK dalam waktu dekat.

“Kami sedang mempelajari kemungkinan mengajukan gugatan kembali,” kata Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, gugatan Partai Gelora ini juga bisa menjadi alternatif atas gugatan presidential threshold 0%, yang kerap ditolak MK karena lantaran tidak memiliki legal standing dan lain-lain.

“Pada prinsipnya Partai Gelora ingin memastikan presiden yang dicalonkan berdasarkan pada suara rakyat yang mewakili pikiran dan perasaan hari ini, bukan yang kedaluwarsa,” katanya.

Partai Gelora juga bertujuan memberi peluang bagi lahirnya pemimpin baru di tengah krisis berlarut saat ini.

“Ini sangat merugikan kami sebagai partai politik dan rakyat sebagai pemilik suara. Penolakan MK atas gugatan tersebut prematur dan membingungkan,” tegas Anis Matta.

Seperti diketahui, MK menolak permohonan judicial review nomor perkara: 35/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Gelora yang diwakili oleh Muhammad Anis Matta, Mahfuz Sidik.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (7/7/2022).

Dalam putusannya, MK menolak gugatan Partai Gelora yang menguji Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu.

MK menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 167 Ayat (3) UU Pemilu berbunyi, “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.

Sedangkan Pasal 347 Ayat 1 UU Pemilu menyatakan, “pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”.

Menurut MK, Partai Gelora mempersoalkan frasa “serentak” dan memohon waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama.

Namun, MK berpandangan, permohonan itu sama saja mengembalikan model penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, dan 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah.

“Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa ‘serentak’, sehingga norma Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional,” tulis putusan tersebut.

Rakyat Lelah dengan Pembelahan, Anis Matta: Kita Perlu Pemimpin Pemersatu

, , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, jualan polarisasi adalah jualan politik paling menguntungkan dalam jangka pendek, akibat maraknya politik identitas.

Karena itu, isu polarisasi di masyarakat memang sengaja dikapitalisasi oleh partai-partai politik yang memiliki ideologi kuat. Padahal polarisasi bisa berdampak langsung dengan disintegrasi, terlebih pada kondisi krisis saat ini.

“Polarisasi ini adalah jualan politik yang paling menguntungkan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, tidak memberikan literasi, pendidikan politik dan demokrasi yang baik kepada masyarakat,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Polarisasi Politik Pemilu 2024: Akankah Kembali Berulang?, Rabu (29/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, dalam situasi krisis berlarut saat ini yang dibutuhkan adalah politik pemersatu, bukan politik identitas. Sebab, polarisasi justru akan memperparah krisis dan membuat pemerintahan semakin tidak efektif, serta tidak mampu menangani krisis.

“Kita baru memasuki suatu masa pembelajaran demokrasi yang relatif tidak terlalu lama, apabila kita masukkan isu masalah polarisasi ke dalam krisis global sekarang, terutama krisis ekonomi, kita punya suatu masalah yang lebih eksistensial, yaitu ancaman disintegrasi, walau sekarang mungkin levelnya belum terlihat sampai ancaman disintegrasi secara langsung. Jadi jualan polarisasi dalam pemilu sangat merusak bangsa,” tegasnya.

Anis Matta menilai, rakyat sudah lelah dengan kondisi pembelahan yang terjadi selama ini, sehingga perlu segera diakhiri. Apalagi beban hidup masyarakat sehari-hari sudah semakin berat saat ini, akibat ancaman inflasi global..

“Kalau dibakar lagi dengan pembelahan, bisa terjadi revolusi sosial di masyarakat. Karena itu, kita perlu melahirkan pemimpin pemersatu. Rakyat sudah lelah dengan pembelahan,” ujar Anis Matta.

Partai Gelora, kata Anis Matta, mengajak semua pihak untuk melawan upaya dari partai politik atau kelompok tertentu yang memiliki ideologi kuat, yang masih menjadikan isu polarisasi dan politik identitasnya sebagai jualan politiknya di Pemilu 2024.

“Mari sama-sama kita melakukan gerakan melawan polarisasi. Tujuan pendirian Partai Gelora antara lain untuk mengakhiri kegaduhan akibat isu polarisasi dan politik identitas,” tegas Anis Matta.

Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar meminta para akademisi dan cendekiawan mulai memberikan narasi-narasi yang mencerahkan dan membesarkan hati kepada masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa optimisme.

“Tapi kita juga harus memilih pemimpin terbaik, bukan pemimpin pencitraan. Dari 250 juta penduduk Indonesia, masa enggak ada yang terbaik. Kita jangan terjebak politik pencitraan dan akhirnya kita menyesal, karena salah memilih pemimpin,” kata Musni Umar.

Musni Umar mengapresiasi upaya Partai Gelora dalam memperbaiki situasi dan kondisi bangsa dengan tidak ikut-ikutan memproduksi politik identitas. Bahkan berusaha keras untuk mengakhiri polarisasi di masyarakat yang sudah terjadi sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

“Saya kira Partai Gelora akan mendapatkan simpati dari masyarakat, karena ingin memperbaiki negeri ini, sebagaimana yang kita ingin juga. Kita berharap Partai Gelora bisa melakukan perubahan besar,” kata Sosiolog ini.

Founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengajak para akademi, aktivis dan pihak-pihak yang konsen ingin menangkal politik identitas dan polarisasi dengan membentuk klaster baru, klaster ketiga di luar klaster kiri (cebong) dan kanan (kampret).

“Klaster ini bisa menjadi solusi, mengurangi polarisasi dan menekan anti politik identitas. Ketika ada politik identitas, kita bongkar di sini. Ini seperti klaster matahari, kita buat menjadi terang, sehingga para buzzer tidak bisa sembunyi lagi dalam kegelapan,” kata Ismail Fahmi.

Selama ini, kata Fahmi, karena tidak memiliki klaster tersendiri, ia mengaku kerap diserang oleh buzzer cebong dan kampret apabila membongkar sesuatu yang berkaitan dengan mereka.

“Mudah-mudahan Pak Anis Matta bisa mensupport hal ini. Klaster ketiga ini merupakan solusi taktis untuk mengakhiri politik identitas dan polarisasi,” kata Founder Drone Emprit.

Peneliti Litbang Kompas Gianie menilai, kekhawatiran terjadinya polarisasi dan politik identitas akan berlanjut pada pada 2024 sangat mungkin terjadi.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Litbang Kompas satu bulan lalu, dimana gejalanya mulai menunjukkan peningkatan ekskalasi.

“Sehingga perlu ada gerakan bersama bersama, baik masyarakat, pemeritah, partai politik dan dari media juga sebagai pilar keempat demokrasi untuk bersama-sama untuk meningkatkan literasi, mengakhiri pembelahan saat ini,” kata Gianie.

Gianie berharap semua pihak saat ini bisa menyuguhkan narasi yang mempersatukan, meningkatkan keakraban dan merangkul semua pihak dengan program-program yang mereka buat.

“Tokoh-tokohnya harus mempersatukan atau meningkatkan keakraban sekarang. Sementara program-program yang dibuat harus merangkul semua kalangan, bukan hanya untuk pendukungnya saja. Dan Media juga harus memberitakan hal-hal yang benar, bukan sebaliknya, ” pungkas Gianie.

Partai Gelora Bakal Ajukan Anis Matta sebagai Capres Apabila Gugatan di MK Dikabulkan

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonensia Anis Matta mengaku heran terhadap manuver partai politik (parpol) tertentu yang tidak mencalonkan pimpinan atau kadernya sendiri sebagai calon presiden (capres), tapi justru ingin mencalonkan orang lain.

Padahal parpol tersebut, memiliki tiket untuk mengajukan capres di Pilpres 2024 mendatang. Manuver seperti ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik, karena hanya sibuk jualan tiket capres agar bisa berkuasa lagi.

“Harusnya yang diajukan pimpinannya sendiri atau kadernya sendiri sebagai capres, bukan orang lain. Saya justru lebih respect, misalnya terhadap sikap PDIP dan PKB yang mau mencoba mengajukan pimpinan atau kadernya sendiri seperti Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022).

Menurut Anis Matta, sikap PDIP dan PKB tersebut perlu dicontoh oleh parpol lain, meskipun berdasarkan survei elektabilitas Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar, masih rendah dibandingkan capres lainnya.

“Tapi dengan mengajukan pimpinan sendiri atau kader sendiri, maka mesin partai akan bergerak. Kader akan merasa confident (percaya diri), karena partai mengajukan capresnya sendiri. Tapi kalau koalisi-koalisi ini, tujuannya hanya mau menjual tiket capres saja,” katanya.

Karena itu, Anis Matta heran terhadap sikap parpol yang memiliki kursi cukup, tapi justru berpikir untuk mencalonkan orang lain, bukan mencalonkan pimpinan atau kader mereka sendiri.

“Dengan sibuk bermanuver menjual tiket capres saja, menurut saya partai politik tersebut telah merusak sistem perpolitikan kita. Mereka telah merusak fungsi dasar dari pendirian partai politik itu sendiri, karena yang ada dipikiran mereka adalah politik transaksional,” tegasnya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak akan terlibat hiruk pikuk pembentukan koalisi dan pengusulan capres di Pilpres 2024 mendatang. Pada prinsipnya, Partai Gelora akan mengajukan pimpinan atau kadernya sendiri sebagai capres di Pilpres 2024.

“Partai Gelora masih menunggu keputusan judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan antara Pilpres dan Pemilihan Legislatif. Jadi kita tidak akan ikut-ikutan dalam manuver pembentukan koalisi,” katanya.

Jika judicial review Partai Gelora dikabulkan MK, maka parpol yang bisa mengajukan capres adalah parpol yang memiliki kursi atau gabungan suara parpol hasil Pemilu 2024, bukan Pemilu 2019 lalu.

Dengan demikian, kata Anis Matta, pembentukan koalisi saat ini seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Semut Merah, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau koalisi-koalisi lain saat ini menjadi tidak berarti.

“Kalau gugatan Partai Gelora diterima, maka Partai Gelora akan berjuang keras di Pemilu di 2024 untuk mendapatkan kursi. Partai Gelora siap memajukan capresnya sendiri, dari pimpinan sendiri atau kadernya sendiri sebagai capres. Saya siap maju sebagai capres,” tegas Anis Matta.

Anis Matta: Berkas Verifikasi Partai Gelora Sudah Lengkap 100 Persen, Tinggal Diserahkan ke KPU

, , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa berkas verifikasi partai politik (parpol) Partai Gelora sudah lengkap 100 persen dan tinggal diserahkan ke KPU RI untuk proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024.

Sebanyak 34 provinsi/Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) telah menyerahkan berkasnya kepada Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk Verifikasi Parpol.

“Alhamdulillah hari ini sudah lengkap 34 Provinsi yang menyerahkan berkas verpol ke DPN. Satu tahapan kita untuk kemenangan 2024 sudah kita tapaki bersama,” kata Anis Matta dalam arahannya saat Serah Terima Berkas Verifikasi Partai Politik di Pomelotel Jakarta, Selasa (14/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, DPW Partai Gelora Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), Papua dan Papua Barat menjadi DPW terakhir yang menyerahkan bekas verifikasi parpol. Sebelumnya, sudah ada 30 DPW yang menyerahkan berkasnya terlebih dulu sejak 19 Mei 2022 lalu.

“Kita telah menyelesaikan pekerjaan inti kita sebagai partai politik. Dan sebagai calon peserta Pemilu 2024, kita sudah menyelesaikan atau sudah menjawab tantangan kedua,” katanya.

Selanjutnya, untuk menjawab tantangan ketiga, yakni memenangi Pemilu 2024, Partai Gelora akan segera menyiapkan bakal calon legislatif (bacaleg), dan konsolidasi secara masif hingga ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Bismillah, meski tertatih, Allah SWT terus memberikan jalan keluar dalam seluruh aktivitas kita. Insya Allah kita memenangi Pemilu 2024,” ujarnya.

Anis Matta mengungkapkan, bahwa capaian yang telah diraih Partai Gelora hingga saat ini bagian dari mimpi besar atau rencana besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia.

Mimpi besar itu, telah disusun dalam sebuah roap map atau peta jalan, meski didukung dengan sumber daya terbatas.

Kendati begitu, seluruh tahapan-tahapan saat ini dapat dipastikan sedang menuju rencana besar atau ke arah tersebut.

“Setiap mimpi besar dengan resource yang terbatas, pastikan dua syarat terpenuhi. Pertama tabah dan kedua fokus,” pesan Anis Matta.

Ketabahan itu, kata Anis Matta, akan mendatangkan sebuah kesabaraan dan ketekunan. Sehingga bisa fokus pada kekuatan luar biasa yang ada di dalam dirinya, yakni fokus kepada satu tujuan atau target.

“Kita siap menjadi partai politik pertama yang akan mendaftar ke KPU, begitu pendaftaran dibuka pada 1-7 Agustus nanti. Sebelum mendaftar, kita akan selesaikan pengisian SIPOL-nya,” tegas Anis Matta.

Anis Matta mengatakan, berkas verifikasi parpol Partai Gelora yang akan diserahkan ke KPU, sudah melebihi target yang ditetapkan KPU sebagai persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2024.

Yakni sebanyak 100 persen DPW/provinsi, 87 persen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau kabupaten/kota dan 61 persen Dewan Pimpinan Cabang (DPC)/kecamatan.

“Jadi DPW kita 100 persen, jumlah DPD 445 (87 persen) dari 514 kabupaten/kota, dan jumlah DPC 4.395 (61 persen) dari 7.230 kecamatan. KPU hanya mensyaratkan 75 persen DPD dan 50 persen DPC. Artinya, kita sudah melebih target yang ditetapkan KPU,” ungkap Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora saat ini tidak ingin terseret dalam polemik pembentukan koalisi baru seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang digagas Partai Golkar, PPP dan PAN.

Menurut dia, koalisi tersebut masih bersifat dinamis dan bisa jadi bubar di tengah jalan, karena tidak bisa menjawab tantangan-tangan krisis saat ini.

“Koalisi itu, sifatnya masih sangat dinamis dan belum bisa menjawab tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa saat ini. Akibat krisis misalnya, itu inflasi dan kenaikan harga-harga yang naik cepat, tidak bisa mereka jawab. Jadi koalisi ini (KIB, red) belum menjawab tantangan krisis,” tegasnya.

Serah terima berkas verifikasi partai politik ini, selain dihadiri empat ketua DPW, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, para pimpinan bidang DPN Partai Gelora, serta Ketua Pokja DPN untuk Verifikasi Parpol Achmad Chudori.

Dapat Tambahan Berkas dari 5 DPW di Pulau Sumatera, Anis Matta: Kita Segera Lakukan Pendalaman Teritori di 900 Ribu-an TPS

, , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora. id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) semakin optimis menyambut Pemilu 2024, setelah menerima tambahan 5 berkas verifikasi partai politik (parpol) dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Sumatera, dari sebelumnya 25 DPW menjadi 30 DPW.

Sehingga Partai Gelora tinggal menunggu 4 DPW lagi untuk menggenapkan 34 DPW/Provinsi yang akan menyerahkan berkas verifikasi parpolnya ke Pokja Verpol DPN untuk Keperluan Pendaftaraan ke KPU pada Selasa (14/6/2022) mendatang.

Adapun 5 DPW dari pulau Sumatera yang menyerahkan berkas verifikasi parpol pada Selasa (7/6/2022) adalah DPW Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Sementara 4 DPW yang akan menyerahkan berkas pada Selasa (14/6/2022) mendatang adalah DPW Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

“Alhamdullilah seluruh wilayah di Sumatera sudah menyelesaikan dengan tambahan 5 DPW ini. Lima DPW Ini dapil besar, tidak hanya jumlah kursinya yang besar, tapi juga mewakili 10 dapil,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam arahannya, Selasa (7/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora sengaja ingin menuntaskan berkas verfikasi parpol lebih awal, sehingga data-data tersebut bisa segera diinput ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU, sebelum pendaftaran peserta Pemilu 2024 secara resmi dibuka pada awal Agustus 2022 mendatang.

“Artinya, kita semuanya sudah menyelesaikan pekerjaan ini jauh-jauh hari sebelum waktu pendaftaran secara resmi dimulai. Insya Allah kita sukses melalui tantangan kedua ini dan lolos menjadi Peserta Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, Partai Gelora akan fokus menghadapi tantangan ketiga, yakni memenangkan Pemilu Legislatif pada 14 Pebruari 2024. Sebab, Partai Gelora punya mimpi besar ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia.

“Kenapa partai ini, diberi nama Gelora? Sebab, gelombang itu maksudnya adalah energi, yaitu bagaimana kita bisa menjadi energi perubahan yang besar di Indonesia, bisa membawa Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia,” jelasnya.

Penyelesaian berkas verfikasi parpol sejak awal, adalah bagian dari peta jalan (road map) yang sudah disusun untuk pemenangan Pemilu 2024 dan Arah Baru Indonesia menuju 5 besar dunia.

“Ini pekerjaan besar, kita harus menavigasi kapal besar di tengah ombak yang besar dan kompleks saat ini. Kita butuh kemampuan bekerja secara detail.” katanya.

Karena itu, Anis Matta sekali lagi mengingatkan agar para pengurus dan kader Partai Gelora se-Indonesia agar tidak hanya ramai di Twitter atau di sosial medianya saja, tetapi harus menang atau ramai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pencoblosan pada 14 Pebruari 2024.

“Kita akan melakukan pendalaman teritori, kita tidak hanya ingin menang di Twitter, tapi juga yang lebih penting menang di TPS. Nah, sekarang kita mulai masuk TPS per TPS dari sekitar 900-an ribu TPS,” tegasnya.

Selain itu, Partai Gelora juga akan menggencarkan operasi media atau kerja-kerja media lebih intensif lagi untuk terus meningkatkan elektabilitas menjelang Pemilu 2024 mendatang.

“Jadi kemenangan Partai Gelora pada Pemilu 2024, bukan hanya penting bagi Partai Gelora saja. Tapi juga penting bagi Indonesia dan penting bagi dunia,” tandas Anis Matta.

Indonesia, lanjutnya, harus menjadi satu negara yang berpotensi mengusulkan satu model tatanan dunia baru di tengah perang supremasi antara Amerika Serikat dan Barat melawan Rusia saat ini.

“Pemilu 2024 yang akan datang itu akan menjadi momentum peralihan generasi. Kita akan memasuki siklus perubahan 20-30 tahunan, yang akan menjadi satu pintu sejarah dan sejarah bagi Indonesia,” papar Anis Matta.

Sementara itu, Ketua Pokja Verpol DPN untuk Pendaftaran KPU Achmad Chudori mengatakan, dari 30 DPW atau 88 persen dari 34 DPW sudah menyerahkan berkas verifikasi parpolnya ke DPN.

“Jadi selain 4 DPW lagi yang akan menyerahkan berkas verpol pada 14 Juni, DPW-DPW yang sudah menyerahkan berkas, juga akan menambah lagi berkas-berkas dari DPD-DPD yang belum masuk,” kata Chudori.

Chudori mengungkapkan, dari 30 DPW yang sudah menyerahkan berkas verifikasi parpol terdapat 383 DPD atau kabupaten/kota dari 435 kabupaten/kota di 30 provinsi. Kemudian jumlah kecamatan atau DPC sudah mencapai 3.681 DPC atau 62 persen dari 5.971 kecamatan di 30 DPW.

“Jadi target DPN sebenarnya sudah dipenuhi, dari 80 persen DPD sudah 88 persen, dan 62 persen DPC. Jumlah DPD dan DPC yang akan diikut sertakan akan bertambah sampai tanggal 14 Juni esok. Semua berkas dilengkapi foto dan status alamat kantor DPW, DPD dan DPC,” katanya.

Serah terima berkas verifikasi parpol dari 5 DPW di Sumatera ini, selain dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Pokja verpol DPN Achmad Chudori, juga dihadir Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Ketua Bidang Pengembangan Teroteri (Bangter) I DPN Muhammad Syahfan Badri Sampurno, dan 5 Ketua DPW di Sumatera

Yakni Ketua DPW Partai Gelora Aceh Fuadi, Ketua DPW Sumatera Utara Heriansyah, Ketua DPW Sumatera Barat Muhammad Yasin, Ketua DPW Sumatera Selatan Erza Saladin, dan Ketua DPW Bangka Belitung Muhammad Sulahudin,

Selain itu tampak hadir empat Ketua Bangter DPN, yakni Ketua Bangter II Achmad Zaerofi, Bangter III Achmad Zainudin, Bangter IV Rofi Munawar, Ketua Bappilu Partai Gelora Rico Marbun, Ketua Bidang BHU DPN Raihan Iskandar, dan Ketua Bidang Gahora DPN Partai gelora Kumasalari Kartini.

Anis Matta: Capres 2024 Harus Didukung dari Suara Segar Pileg 2024

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, capres yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 harus didukung ‘suara segar’ perolehan suara Pileg 2024.

Bukan sebaliknya, calon presiden (capres) yang diusulkan didukung oleh ‘suara mati’ hasil perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu.

“Logika sederhananya adalah kita ke restoran, kemudian kita dihidangkan ikan yang sudah mati 5 tahun yang lalu, diproses lagi sekarang. Kira-kira, apakah mau kita makan atau tidak? Harusnya yang kita makan ikan segar,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk “Pro Kontra Pileg dan Pilpres 2024 di Waktu Bersamaan, Apa untung dan Ruginya? yang digelar secara daring Rabu (1/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, maknanya adalah seorang capres 2024 sekarang pada dasarnya tidak didukung oleh suara aktual perolehan suara Pileg 2024, tetapi tetap berdasarkan suara usang hasil Pileg 2019 lalu.

“Dalam perspektif politik itu, bukan soal legal atau hukumnya saja, tetapi lebih tepatnya menafsirkan makna tentang keserentakan pelaksanaan Pemilu 2024 antara Pileg dan Pilpres tentang keserentakan,” katanya.

Karena itu, kata Anis Matta, Partai Gelora mengusulkan pemisahan Pileg dan Pilpres 2024 tidak digelar dalam waktu bersamaan, dengan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Supaya Presiden yang akan datang mendapatkan dukungan suara aktual dan legitimasi dari hasil perolehan suara Pileg 2024.

“Sehingga kita menentukan pelaksanaannya dimulai dengan pemilu legislatif terlebih dahulu, baru kemudian pemilihan presiden agar jaraknya tidak terlalu jauh untuk mendapatkan dasar dukungan perolehan suara untuk seorang calon presiden,” jelasnya.

Anis Matta berharap agar keinginan semua orang untuk berpartisipasi secara politik maupun sebagai kandidat sebagai capres tidak perlu dibatasi, karena kualifikasi untuk maju saja sudah berat

“Kan untuk maju tidak gampang, mestinya kayak kita lomba renang dibikin kolam lebih besar untuk partisipasi. Mau jadi caleg atau capres silahkan. Nanti akan gugur dengan sendirinya, jika tidak memenuhi kualifikasi, karena ongkosnya kan mahal. Jadi sampai tujuan itu saja sudah susah, kenapa harus dipersulit untuk berpartisipasi,” katanya.

Anis Matta menilai persyaratan untuk seorang capres juga tidak perlu dibatasi, karena ada putaran kedua yang akan menyeleksinya. Persyaratannya tidak perlu ditetapkan dengan aturan presidential treshold (PT) 20 persen, harus 0 persen.

“Tapi andaikata PT 20 persen tetap diberlakukan, dan MK terus menerus menolak gugatan 0 %, maka paling tidak pemilihannya dipisah. Jangan membuat barrier-barrier lagi, pintu masuknya saja susah. Ini pesan penting untuk MK, apakah tuntutan yang terus menerus diajukan dan ditolak itu, harus dipahami MK sebagai semangat untuk memperbaiki sistem,” tegas Anis Matta.

Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU akan menindaklanjuti semua ketentuan yang berlaku.

Saat ini, untuk pelaksanaan Pemilu 2024, merujuk pada UU No.7 Tahun 2027 tentang Pemilu, dan untuk Pilkada Serentak berdasarkan UU Tajin 2016 tentang Pilkada.

“Kira-kira dalam waktu sekitar 20 bulan lagi, apakah akan ada revisi UU atau tidak, kita serahkan ke pemerintah dan DPR. KPU sekarang sedang melakukan simulasi dan tahapan untuk Pemilu 2024, yang jadwalnya akan kita mulai 14 Juni 2022,” katanya.

Namun, KPU berharap agar pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berkualitas, meskipun pelaksanaannya masih berdasakan pada UU No.7 Tahun 2017 sebagai rujukan seperti pada Pemilu 2019 lalu.

“Pengalaman yang buruk-buruk di Pemilu 2019 akan diperbaiki, dan kualitasnya akan kita tingkatkan. Mudah-mudahan kualitas Pemilu 2024, lebih baik lagi. Catatan-catatan, perbaikan-perbaikan dan langkah-langkah mitigasinya akan kita sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan menjelang Pemilu 2024,” katanya.

Akademi Ilmu Politik Universitas Indonesia Hurriyah mengatakan, keengganan DPR merevisi UU Pemilu, karena parpol besar terjebak pada zona nyaman kekuasaan. Sehinga akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuasaan usai Pemilu 2024.

“Kepentingan politik praktis membuat parpol besar tidak merevisi UU Pemilu. Mereka sengaja mempersempit ruang kompetisi. Tapi ini menjadi dilema dan menggali kuburnya sendiri, jika hasilnya di Pemilu 2024 tidak sesuai yang diharapkan,” kata Hurriyah.

Hurriyah berpandangan UU Pemilu No.7 Tahun 2017 tidak hanya menyulitkan parpol baru, tetapi juga parpol lama dan menciptakan tantangan berat bagi semua pihak.

“Kita perlu mempertimbangkan ulang pelaksanaan Pemilu Serentak, karena dampak kerumitan yang bakal ditimbulkan sangat besar. Efektifitas pemerintahan yang dihasilkan juga tidak bisa menjawab problem-problem yang kita dihadapi sekarang. Pemilu 2024 super kompleks, menjadi pemilu yang super eksperimental,” katanya.

Menurut dia, pemisahan Pilpres dan Pileg di Pemilu 2024 akan mendorong terjadinya efektifitas pemerintahan yang dihasilkan, serta akan memperkuat sistem presidensial, baik penguatan legislatif maupun eksekutif.

“Keserantakan Pemilu seperti sekarang ini, banyak mudharatnya dan tidak akan membawa manfaat, sehingga kita perlu mengkaji lagi untuk memberi kesempatan lebih banyak tujuan penyelenggaraan pemilu itu tercapai,” katanya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, pelaksanan Pemilu serentak awalnya bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan publik terhadap pelaksanaan Pemilu, Pilpres maupun Pilkada yang bisa digelar setiap tahun dengan anggaran yang sangat besar.

“Kita sebenarnya ingin memberikan pendidikan politik dengan mendorong Pemilu digelar serentak agar kita tidak bertengkar terus. Menghilangkan politik identitas yang mulai ada di Pemilu 2014, berlanjut di Pilkada 2017 dan Pemilu 2019. Ini saja belum selesai, dan akan kita hadapi lagi di Pemilu 2024,” kata Ray Rangkuti.

Ray Rangkuti menegaskan, persyaratan PT 20 persen untuk presiden dan PT 4 persen untuk parlemen tidak sesuai yang diharapkan, harusnya aturannya yang ditetapkan 0 persen.

“Putusan MK itu hanya mengatur soal keserentakan saja. Tapi sama partai politik aturan ini dikuci dengan persyaratan parlementary treshold dan presidensial treshold yang tinggi. Jadi ini bukan bagian dari kesuksesan kita di MK,” ungkapnya.

Karena itu, Ray Rangkuti mendukung ide Partai Gelora untuk melakukan pemisahan Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2024 yang telah mengajukan JR ke MK.

“Kami juga mendorong dilakukan lagi revisi UU Pemilu, karena mengingat waktunya sekarang sudah mepet tidak mungkin melakukan perubahan. Maka revisi UU Pemilu tetap harus dilakukan setelah 2024,” tegasnya.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Amin Fahrudin mengatakan, MK telah menggelar dua kali persidangan usulan JR pemisahan Pilpres dan Pileg di Pemilu 2024 pada pertengahan April 2022 lalu, yang diajukan Partai Gelora

Saat ini, kata Amin, Partai Gelora sedang menunggu putusan sela dan undangan persidangan berikutnya, apakah materi gugatan tersebut bisa diterima atau tidak. Jika diterima, materi gugatannya bisa dilanjutkan ke tahapan persidangan berikutnya.

“Sebagai tim kuasa hukum, kami ingin memberikan progres. Kami sudah sudah menjalani dua persidangan, termasuk sidang perbaikan pada pertengahan April lalu. Kita belum mendapatkan undangan untuk sidang berikutnya, kita menunggu saja. Semoga ada arah yang baik, gugatan kami dikabulkan Mahkamah Konstitusi,” tandasnya.

Partai Gelora Siap Menjadi Parpol Pertama Yang Daftar Sebagai Peserta Pemilu 2024

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan siap menjadi partai politik (parpol) pertama yang akan mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 pada awal Agustus 2022 mendatang.

Kepastian ini, disampaikan setelah Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora setelah menerima berkas verifikasi parpol dari 25 provinsi atau Dewan Pemimpnan Wilayah (DPW). Pada Selasa (31/5/2022) malam, Partai Gelora menerima tambahan 11 DPW dari sebelumnya 14 DPW.

Partai Gelora tinggal menunggu berkas verifikasi parpol dari 9 provinsi/DPW, sehingga genap menjadi 34 provinsi/DPW yang akan dituntaskan paling lambat pada Selasa, 14 Juni 2022 mendatang.

“Malam ini (Selasa, 31/5/2022, red) kita mendapatkan tambahan keyakinan, bahwa Insya Allah pada 14 Pebruari 2024 kita akan menjadi pelaku sejarah baru di Indonesia dan juga dunia,” kata Anis Matta saat memberikan arahan serah terima berkas verifikasi parpol 11 DPW di Pomelotel Jakarta, Selasa (31/5/2022) malam.

Menurut Anis Matta, kemenangan di Pemilu 2024, bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia dan dunia. Sebab, Pemilu 2024 akan melahirkan para pemimpin baru yang harus siap memasuki kehidupan masyarakat global baru, akibat adanya perubahan siklus global.

“Itu sebabnya, saudara-saudara sekalian memenangkan Pemilu 2024, bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia dan penting bagi dunia. Pemimpin-pemimpin baru di setiap negara yang akan memimpin setelah 2024 nanti itu, akan menentukan jalannya sejarah dunia,” katanya.

Saat ini, kata Anis Matta, Partai Gelora memasuki tantangan kedua yakni lolos sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU. Ia yakin tantangan tersebut, dapat dilalui Partai Gelora sebagaimana ketika lolos sebagai parpol berbadan hukum di Kemenkumham beberapa waktu.

“Mudah-mudahan pada bulan Desember yang akan datang kita sudah resmi sebagai peserta Pemilu 2024. Kita sengaja selesaikan pekerjaan ini lebih awal, supaya kita punya lebih banyak waktu untuk mengejar tantangan ketiga yang sebenarnya, yaitu Pemilu 2024,” ujarnya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak hanya sekedar mengejar target lolos ambang batas parlemen (parliamentary thershold) 4 persen, tapi mengejar kemenangan Pemilu 2024. Karena itu, Partai Gelora akan segera menyusun timeliness of work (ketepatan waktu kerja) pemenangan Pemilu 2024.

“Kita sebenarnya pernah ditawari supaya beli saja partai yang ada, bayar Rp 1 miliar sudah jadi daripada bikin baru susah. Saya bilang enggak, kita bikin yang baru. Sebab, kalau kita beli partai, dengan cara itu secara moral kita sudah jatuh. Kita ingin menunjukkan, bahwa kita memang berpolitik ini serius. Amal yang paling afdol itu adalah yang paling berat dan paling besar impactnya pada orang banyak, itulah politik,” ungkapya.

Anis Matta menyadari bahwa dalam pendirian Partai Gelora banyak menemui berbagai kesulitan hambatan di lapangan, apalagi di tengah pademi Covid-19. Namun, semua hambatan tersebut dapat dilalui dan menunjukkan hasil yang menggembirakan sekarang.

Atas capaian ini, Anis Matta memberikan apresiasi kepada kepada seluruh DPW, karena tidak bisa mengatakan bahwa kerja DPW ini lebih berat daripada DPW yang lainnya.

Ia mencontohkan, Banten misalnya, secara wilayah terjangkau, tapi sebenarnya populasinya besar, sementara Kepulauan Riau (Kepri) populasinya kecil, tapi geografisnya pulau-pulau.

“Jadi kita melihatnya itu sebagai persepsi. Sesuatu itu, dianggap berat kalau di dalam persepsi kita, dia kita sebut berat. Dan sesuatu dianggap ringan kalau dalam persepsi kita ringan. Tapi apa yang dilakukan Maluku naik kapal selama 5 hari ke Jakarta untuk mengantar berkas, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, dengan adanya 25 DPW dari 34 DPW yang telah menyerahkan berkas verifikasi parpol, maka sudah 74 persen DPW yang sudah menunaikan tugasnya dalam menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan untuk pendaftaran ke KPU.

“Jadi dari keseluruhan berkas tersebut, ada 58 persen DPD yang diikutsertakan dalam proses pendaftaran dan verifikasi, yaitu 299 DPD dari 514 DPD. Tapi bukan berarti tidak ada DPD kita yang sudah 100 persen capaiannya. Ini cuma memang untuk kebutuhan dan percepatan proses pendaftaran,” jelasnya.

Sementara DPC yang sudah diikutsertakan sebanyak 2.972 DPC dari 7.420 DPC atau sekitar 41 persen. Sedangkan jumlah Anggota yang sudah masuk untuk didaftarkan ke KPU berjumlah 123.571 Anggota, yang dilengkapi KTA, KTP dan surat pernyataan Anggota.

“Yang kita daftarkan juga telah mengcover 65 dapil DPR dari 80 dapil. Ini sudah bisa kita penuhi semua persyaratan pendaftaran ke KPU. Insya Allah ada 9 DPW lagi yang akan menyusul serah terima berkas. Jadwal terakhir tanggal 14 Juni 2022,” katanya.

Mantan Ketua Komisi I DPR RI ini menilai apabila 34 DPW Partai Gelora sudah menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan daftar ke KPU, maka postur kekuatan teritorial Partai Gelora sudah Minimum Esensial Force seperti dalam istilah TNI.

“Postur kekuatan minimal teritorial itu, kalau untuk sekedar lolos PT, Insya Allah lolos. cuma target kita tentu saja melampui PT. Jadi tugas dan agenda kita selanjutnya, adalah menjadikan postur kekuatan teritorial kita menjadi Maksimum Esensial Force hingga menjadi kekuatan pokok yang maksimal,” tegasnya.

Mahfuz mengaku sudah mendapatkan bocoran jadwal terbaru pendaftaran peserta Pemilu 2024 di KPU. Yakni selama 6 hari dari tanggal 8-14 Agustus 2024 seperti yang disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari dalam arahannya secara khusus kepada Partai Gelora pada Jumat (27/5/2022) lalu.

“Jadi komitmen kita di Partai Gelora, kita akan mendaftar di tanggal 8 Agustus 2020, hari pertama pendaftaran. Hari pertama jadi semangat, nomor satu terbangnya sejak awal. Dan tanggal 22 Desember 2022, kita akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024,” katanya.

Ketua Pokja Verifikasi Parpol DPN Partai Gelora Achmad Chudori menambahkan, 11 DPW yang menyerahkan serah terima berkas verfikasi parpol pada Selasa (31/5/2022) malam, adalah DPW Lampung, Bali, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Banten, dan Sulawesi Tengah.

Sementara 14 DPW sebelumnya, adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan.

Sedangkan 9 DPW lagi yang akan menyusul menyerahkan berkas verifikasi parpol adalah Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

“Yang sudah siap hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 serah terima berkas Aceh dan Bangka Belitung, yang lain belum. Kita tunggu sampai tanggal 14 Juni 2022,” kata Chudori.

Acara serah terima berkas 11 DPW pada Selasa (31/5/2022), selain dihadiri 11 Ketua DPW, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, Ketua Bidang Pengembangan Teritorial (Bangter) I Mohammad Syahfan Badri Sampurno.

Lalu, Ketua Bidang Bangter II Achmad Zairofi, Bangter IV Rofi Munawar, Ketua Bangter V Akhmad Faradis, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sutriyono dan lain-lain.

Didepan Ketua KPU, Anis Matta Minta Penyederhanaan Presedural Penyelenggaraan Pemilu 2024

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap Pemilu 2024 memberi peluang kepada orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini. Sehingga jebakan prosedural demokrasi yang menjadi hambatan selama ini tidak ada lagi.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan serah terima berkas verifikasi partai politik (parpol) 7 DPW kepada DPN Partai Gelora yang dihadiri Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Pomelotel, Jakarta, Jumat (27/5/2022) sore.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari hadir secara khusus untuk memberikan arahan penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada DPW, DPD, DPC dan kader Partai Gelora se-Indonesia.

“Mudah-mudahan pada Pemilu 2024 yang akan datang, kita sudah bisa melakukan satu transformasi, dari apa yang saya sebut sebagai demokrasi prosedural kepada demokrasi kualitatif,” kata Anis Matta.

Dengan transformasi tersebut, maka akan memberikan peluang bagi orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini, bailk di legislatif maupun eksekutif.

“Akal-akal terbaik ini akan menjadi akal kolektif Indonesia, maka kita berharap bahwa bangsa ini akan mendapatkan navigator yang bisa menavigasi bangsa kita di tengah krisis yang kompleks saat ini,” ujarnya.

Anis Matta menilai sejak reformasi bergulir, aturan penyelenggaraan pemilu yang dibuat hanya sekedar uji coba saja. Sehingga tidak heran berbagai prosedural administrasi yang diatur selalu berubah-ubah terus.

Padahal prosedural tersebut, ternyata tidak ada hubungannya langsung dengan dampak atau output yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemilu. Tapi hanya sekedar pemenuhan syarat administrasi saja.

“Setiap prosedur penyelenggaraan pemilu harus mempunyai dampak yang maksimum. Saya merasakan betul, begitu banyak prosedur yang sangat melelahkan, tapi sebenarnya tidak punya hubungan secara langsung dengan output yang kita harapkan dari penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar ada penyederhanaan prosedur penyelenggaraan Pemilu 2024, agar tidak menimbulkan kontradiksi-kontradiksi baru lagi, atau korban jiwa seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

“Pada Pemilu 2019 lalu, setiap kursi DPR itu kira-kira korbannya dua nyawa. Jadi ini bukan output yang kita inginkan dari penyelenggaraan pemilu, karena prosedur yang kita buat tidak tepat dan hanya untuk pemenuhan syarat administrasi saja,” katanya.

Dengan penyederhanaan itu, kata Anis Matta, anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 76 triliun itu bisa dihemat, karena banyak prosedur yang tidak perlu harusnya dihilangkan saja.

“Dalam verifikasi parpol ini misalnya, ongkosnya sangat besar. Padahal selama pandemi ini, sebenarnya kita tidak perlu lagi kantor yang besar untuk kegiatan, kita bisa melalui zoom. Dan kalau itu kita sederhanakan, kita bisa memotong banyak ongkos pemilu,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, bahwa KPU telah membuat berbagai kemudaan aturan pendaftaraan peserta dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan UU No.7 Tahun 2017. ” Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit,” kata Hasyim Asya’ri.

Hasyim mengingatkan, agar semua parpol segera menyiapkan pemenuhan persyaratan pendaftaran peserta Pemilu 2024, seperti yang telah dilakukan Partai Gelora.

“Saya sampaikan bahwa hal-hal yang bersifat pemenuhan syarat segera saja disiapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumennya,” kata Ketua KPU RI.

Hasyim menegaskan, hari pemungutan suara telah disepakati pada 14 Februari 2024. KPU juga telah menetapkan jadwal pendaftaran pada parpol awal Agustus 2024, dan pengumuman peserta Pemilu 2024 pada Desember mendatang.

“Nanti bulan Juni, kami akan mengundang partai politik yang berbadan hukum untuk sosialisasi dengan KPU. Kita juga akan memberikan pelatihan pengisian SIPOL, termasuk pemberian user dan password,” katanya.

Ketua KPU RI mengatakan, pendaftaraan peserta Pemilu 2024 akan dibuka dari tanggal 1-7 Agustus 2022. Karena itu, Ia meminta parpol untuk mendaftar di awal-awal waktu, bukan diakhir saat batas waktu pendaftaran atau deadline.

“Kami sangat menyarankan agar hadir dan mendaftardi KPU di hari-hari awal,. Supaya ketika ada yang kurang, ada kesempatan untuk melengkapinya sampai deadline hari terakhir. Jadi waktunya panjang. Tapi kalau hadir 7 Agustus 2022 jam 9 malam, misalkan, dan pendaftaran ditutup jam 24.00 WIB, maka kalau ada dokumen yang tidak ada atau tidak lengkap, sudah enggak ada kesempatan memasukkan lagi, baik lewat SiPOL maupun hardcopy, karena pendaftarannya sudah ditutup,” tegasnya.

Hasyim meminta setiap parpol agar memperhatikan timeline pendaftaran peserta Pemilu 2024 supaya tidak dinyatakan sebagai TMS (tidak memenuhi syarat), karena kesalahan tidak memperhatikan timeline pendaftaran.

“Ini penting bagi teman-teman partai politik untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sampai menghitung timeline-nya, karena dokumen yang dimasukkan bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi,” pungkas Ketua KPU.

Dalam kesempatan ini, sebanyak 7 DPW Partai Gelora kembali menyerahkan berkas verifikasi parpol untuk keperluan pendaftaran peserta Pemilu 2024 pada gelombang keempat. Ketujuh DPW tersebut, adalah DPW Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hingga saat ini, berarti sudah ada 14 DPW yang sudah menyerahkan berkas verifikasi parpol. 7 DPW sebelumnya, yang sudah menyerahkan adalah DPW Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.

Prosesi serah terima berkas ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Pokja DPN untuk verifikasi parpol Achmad Chudori, serta 7 Ketua DPW Partai Gelora.

Rencanananya, pada Selasa (31/5/2022), ada 5 DPW lagi untuk gelombang kelima yang akan menyerakan berkas verifikasi parpol, yakni DPW Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung dan Maluku Utara.

Anis Matta : Tokoh Reformasi Harus Memimpin Indonesia Untuk Melanjutkan Reformasi

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah dalam sejarah perjalanan reformasi yang telah berjalan selama 24 tahun belum selesai dan tidak sesuai dengan harapan.

Sehingga memunculkan rasa penyesalan dari para pelaku sejarah reformasi atau tokoh reformasi seperti Budiman Sujatmiko dan Fahri Hamzah, yang telah menumbangkan rezim Orde Baru dan melahirkan beberapa presiden.

Namun, perubahan yang mereka ciptakan, ternyata tidak bisa dikontrol dan dikendalikan sesudahnya, oleh mereka sendiri.

“Saya kira, saya telah berhasil membuat tokoh reformasi ini menyampaikan penyesalannya dengan baik. Yang mereka sesali adalah satu hal yang sama, bahwa reformasi belum selesai,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ’24 Tahun Reformasi, Sudah Sampai di Mana dan Mau Kemana Indonesia? yang digelar secara daring, Rabu (25/5/2022) sore.

Anis Matta meminta Budiman Sudjatmiko dan Fahri Hamzah yang hadir dalam diskusi tersebut, untuk curhat dengan mimpi mereka sebagai seorang aktivis yang belum terealisasi atau belum menjadi kenyataan selama hampir seperempat abad reformasi.

“Saya ingin sedikit meminta komentar mereka berdua yang bisa personal, khususnya Mas Budiman Sudjatmiko dan Bung Fahri. Kira-kira apa yang Anda sesali, mimpi apa sebagai aktivis yang belum terealisasi dalam waktu 24 tahun reformasi ini,? tanya Anis Matta kepada mereka berdua.

Menurut Anis Matta, Budiman Sudjatmiko dan Fahri Hamzah memiliki satu kesamaan, yakni tidak memiliki ambisi kekuasaan. Sehingga perubahan yang mereka ciptakan, perjalanan sejarahnya tidak bisa mereka kontrol sesudahnya.

“Itu menyebabkan perubahan yang mereka ciptakan tidak bisa mereka kontrol. Jalannya sejarah sesudahnya tidak seperti yang ada dalam rencana mereka. Sehingga banyak pekerjaan rumah yang belum selesai,” katanya.

Karena itu, Anis Matta berharap agar para calon presiden (capres) yang akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berasal dari tokoh-tokoh reformasi agar agenda pekerjaan rumah reformasi bisa dituntaskan.

“Bisakah kita berharap, bahwa tahun depan itu sekaligus para capres yang akan maju untuk Pemilu 24 itu datangnya dari tokoh-tokoh reformasi, untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai,” ujar Anis Matta.

Sebab, cita-cita reformasi pada dasarnya adalah pintu gerbang untuk menciptakan kesejahteraan, bukan hanya demokrasi saja, meskipun kedua-duanya bisa berdiri sendiri.

“Tapi mimpi reformasi pada mulanya adalah menciptakan satu sintesa di mana demokrasi dan kesejahteraan bisa bertemu pada suatu titik dalam perjalanan sejarah kita,” katanya.

Hal itu seperti yang terjadi pada sintesa Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba). Orla dikatakan memiliki kebebasan, tapi tidak ada kesejahteraan, sementara saat Orba ada kesejahteraan, tapi tidak ada kebebasan.

“Makanya saya membuat perumpamaan, Indonesia itu seperti burung. Dia disebut burung, kalau dia bisa terbang dan berkicau. Tapi kalau kalau dia lapar, dia tidak bisa terbang dan bisa berkicau saja, itu namanya burung dalam sangkar. Itu ada lagunya,” kata Anis Matta sambil berseloroh.

Indonesia, lanjut Anis Matta, itu seperti burung yang sudah bisa terbang, tapi tidak terlalu lapar, sehingga terbangnya rendah, tidak begitu tinggi, padahal langitnya sangat tinggi.

“Jadi lahirnya Partai Gelora sebenarnya, karena cita-cita reformasi yang ingin menjadikan Indonesia terbang tinggi. Sekarang sudah terbang, tapi terbangnya tidak terlalu tinggi, sementara langit Indonesia ini terlalu tinggi,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar para aktivis reformasi bisa mencari ilham dari kisah Nabi Yusuf, yang menafsirkan mimpi Raja Mesir.

“Bahwa Nabi Yusuf meramalkan akan ada krisis yang terjadi di Mesir seperti yang dimimpikan oleh Raja Mesir. Dia tahu bagaimana mengatasi krisis, tapi beliau meminta dijadikan penguasa dan sebagai bendahara keuangan negara agar bisa mengambil alih situasi krisis,” katanya.

Makna yang terkandung dari kisah tersebut, adalah para aktivis reformasi harus terjun untuk mengejar kekuasaan agar bisa melakukan perubahan dan menuntaskan agenda reformasi yang belum selesai, tidak sekedar mengedepankan intelektualitas.

“Kita harus pertemukan semangat perubahan yang ada pada para aktivis intelektual ini, dengan semangat pengambil-alihan situasi krisis tersebut. Syahwat kekuasaan mereka saat ini kecil, sehingga tidak bisa mengendalikan jalannya sejarah reformasi,” katanya.

Menanggapi hal ini, Politisi dan Aktivis Demokrasi Budiman Sudjatmiko menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki ambisi untuk mengejar kekuasaan di eksekutif. Ia mengaku sudah puas menjadi Anggota DPR di lembaga legislatif.

“Kalau ada yang saya sesali selama 24 tahun reformasi ini, karena secara pribadi, saya tidak punya ambisi perebutan kekuasaan atau kekuasaan eksekutif. Itu saya sadari, hanya puas di legislatif,” kata Budiman Sudjatmiko.

Mantan Anggota DPR dari PDIP mengatakan, penyesalan itu baru dia sadari sekarang ini, setelah 24 tahun reformasi, ternyata banyak agenda yang belum selesai dan tidak seusai dengan harapan seperti yang dicita-citakan reformasi.

“Jadi setelah 24 tahun reformasi, kita akan lebih menyesal lagi dari apa yang tidak bisa kita lakukan sekarang. Sehingga perlu dorongan lebih kuat lagi supaya jelang 25 tahun reformasi, Indonesia punya lompatan yang lebih jauh lagi dalam pencapaian,” katanya.

Untuk memimpin lompatan tersebut, kata Budiman, harus dipimpin oleh orang-orang yang dulu berjuang pada tahun 1998.

“Sekarang bangsa Indonesia jelang 25 tahun hidup di sistem demokrasi. Kira-kira ada tidak, lompatan kualitatif yang bisa kita dorong lebih kencang lagi?” ucapnya.

Ia menyadari bahwa Indonesia saat ini, banyak kemajuan, tapi kamajuannya masih belum signifikan.

“Rasanya bisa digas, digas lagi deh, dan rasa-rasanya untuk bisa ngegas jalannya reformasi ini, syarat utama adalah seharusnya orang seperti teman aktivis (1998) untuk jadi garda depan untuk ngegas. Agar bisa keluar dari quarter life crisis kehidupan 24 tahun Idonesia pasca reformasi,” ujarnya.

Dengan melihat kondisi saat ini, Budiman merasa adanya suatu energi, tujuan, dan semangat bersama yang sama seperti pada tahun 1998. Namun yang berbeda dari 24 tahun lalu adalah cakupan dari isi dan konten.

“Menuju lompatan yang lebih jauh ini merupakan pekerjaan rumah tangga untuk satu tahun ke depan agar kelak saat 25 tahun usia reformasi, Indonesia sudah bisa mendapat skor yang jauh lebih positif lagi,” katanya.

Budiman Sudjatmiko mengatakan narasi besar yang dirasa cocok dengan semangat zaman sekarang ini adalah narasi kemajuan.

“Kalau tahun 98 itu adalah narasi kebebasan, kemudian setelah kebebasan saya ingin mendorong narasi kesetaraan dan keadilaan. Sekarang kita harus mendorong narasi kemajuan,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPR Periode 2004-2019 Fahri Hamzah mengatakan, ia tidak terlalu memusingkan rasa penyesalan secara personal terhadap agenda reformasi yang belum selesai.

“Kita nggak boleh mengambil itu terlalu personal, tapi hanya sebagai sebuah kritik. Kita memang tidak memiliki sebuah desain tentang reformasi, tapi tahu-tahu mendadak kita masuk dalam revolusi perubahan itu,” kata Fahri Hamzah.

Reformasi ketika itu, kata Fahri Hamzah, hanya dibaca sebagai ekspresi rasa kebosanan dari rezim Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun, yang menginginkan kebebasan dan kemapanan.

“Nafasnya zaman itu, orang sudah bosan, makanya ketika Soeharto mengundurkan diri, rakyat pesta, banyak yang potong ayam dan sapi, begitulah ekspresinya. Tidak punya ide atau gagasan,” ungkap Fahri Hamzah.

Padahal ekspresi kebosanan ini, bisa sangat berbahaya bagi sistem ketatenagaran dan perpolitikan kita, apabila tidak diatur secara tegas. Rakyat bisa menjatuhkan Presidennya sewaktu-waktu jika sudah bosan, sehingga ketika reformasi masalah pembatasan jabatan Presiden diatur.

“Kalau masa jabatan Presiden tidak dibatasi, ketika kebosanan rakyat ini datang tiba-tiba itu yang berbahaya. Kalau orang sudah bosan pokoknya, susah dilawan. Itulah problem kita, karena kita tidak punya narasi,” katanya.

Karena itu, Fahri Hamzah mengkritik mantan aktivis reformasi yang kini menjadi Anggota DPR dari PDIP Adian Yunus Yusak Napitupulu, yang menolak BJ Habibie sebagai Presiden menggantikan Soehato, karena dianggap kaki tangan Soeharto dan Orba.

“Saya dulu bentrok dengan temen-temennya mas Budiman Sudjatmiko, termasuk Mas Adian Napitupulu. Kenapa BJ Habibie ketika jadi Presiden, teman-teman mahasiswa tidak mengambil sedikit momen untuk membaca sejarah bahwa BJ Habibie ini, manusia yang lain. Dia datang membawa gagasan lain dalam negara, meskipun dia berada dibawah kekuasan Orde Baru. Dia ini orang Jerman, punya pikiran Eropa tentang konsep demokrasi,” katanya.

Habibie ini, menurut Fahri, memiliki pespektif lain dalam berbangsa dan bernegara. Ia justru disalahkan gara-gara membela Habibie, padahal dia melihat Presiden RI ke-3 itu, memiliki konsep arsitektur bangunan sistem perpolitikan dan demokrasi di Indonesia.

“Jadi sebagai bangsa kita punya problem itu. Kita selalu lebih tertarik kepada orang, daripada pada gagasannya. Habibie dianggap dari bagian dari Soeharto yang harus diturunkan dan dihancurkan,” paparnya.

Reformasi yang telah berjalan 24 tahun ini, menurutnya, tidak memiliki bangunan arsitektur dari perubahannya, hanya sekedar mengakomodasi tuntutan mahasiswa seperti amandemen konstitusi, penghapusan Dwifungsi ABRI dan Otonomi Daerah.

“Setelah 24 tahun reformasi, kalau kita mau mengevaluasi, maka bangunan pemerintahan itu harus memiliki fondasi dan narasi yang kuat agar bisa dipertahankan,” katanya.

Sebab, gagasan yang diletakkan sebagai fondasi bangunan yang solid akan memelihara kebebasan dari sistem tersebut.

“Makanya kita tidak punya masalah dengan para pemimpin, termasuk dengan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) karena sudah dipilih rakyat, ya harus diterima, : katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengkritik Presiden Jokowi, karena Presiden dinilai ingin mengembangkan narasi kemajuan dengan mencontoh negara totaliter seperti China, bukan negara demokrasi.

“Kita menginginkan antara demokrasi dan kesejahteraan harus jalan bersama-sama,” ujarnya.

Terakhir, adalah penyerdehanaan pola keterpilihan pemimpin politik, jauh dari rekayasa politik. Karena saat ini, lanjutnya, muncul begitu banyak pemimpin yang didukung oligarki dan uang, padahal tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin.

“Tiba-tiba balihonya muncul di mana-mana, karena dia punya uang, ini tidak fair. Sistem kita masih memfasilitasi kemewahan uang ini untuk memimpin, bukan kemewahan gagasan. Kalau orang seperti Mas Budiman Sujadmiko menjadi Presiden saya rela, tapi ini karena dia sekolah di luar negeri, punya uang banyak, menggunakan faslitas negara untuk populer, kita tolak karena orang seperti ini tidak punya gagasan,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Umum Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan meminta agar para aktivis reformasi tidak terjebak pada rasa penyesalan, karena akan membawa dampak pafa generasi berikutnya.

“Kita tidak perlu terjebak di dalam penyesalan, tapi kita perlu mengawasi kinerja pemerintahan agar kebijakan-kebijakan yang dilahirkan sesuai amanat reformasi,” kata Ryano Panjaitan.

Ia berharap semua pihak tidak berorientasi hanya kepada kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga harus mendukung program-program investasi dan enterpreneur.

“Jadi narasi baru kita, adalah menciptakan aktivis enterpreneur yang jiwa kemandirian jiwa, kreativitas dan inovatif. Negara dikatakan maju, karena memiliki banyak entrepeneur, dan pemerintah perlu menggalakkan program enterpreuner ini,” katanya.

Berkas Verifikasi Parpol Partai Gelora Sudah 50 Persen, Anis Matta: Menang di TPS, Bukan Cuma di Twitter

, , , , , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Keseriusan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam mempersiapkan persyaratan administrasi verifikasi partai politik (parpol) pendaftaran peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, bukan isapan jempol atau sekedar bualan belaka.

Setelah pekan lalu, ada tiga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang menyerahkan berkas verifikasi parpol kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dalam dua gelombang, pada Selasa (24/5/2022), sebanyak 4 DPW menyerahkan berkas pada gelombang ketiga ini.

Yakni DPW Partai Gelora Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehingga total sudah ada 7 DPW, setelah sebelumnya ada DPW Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sulawesi Barat (Sulbar).

“Nanti hari Jumat (27/5/2022) akan ada 9 DPW lagi. Insya Allah sampai akhir pekan ini, total sudah 16 DPW dari 34 DPW yang menyerahkan berkas atau 50 persen DPW,” kata Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Selasa (24/5/2022) sore.

Sehingga pekerjaan persiapan administrasi verifikasi parpol, kata Anis Matta, akan selesai akhir Mei atau pekan pertama Juni 2022. Begitu pendaftaran peserta Pemilu 2024 dibuka oleh KPU pada bulan Agustus mendatang, Partai Gelora akan menjadi partai yang akan mendaftar.

“Kita semakin yakin, Insya Allah Partai Gelora bukan hanya akan menang di Twitter, tapi juga menang di TPS. Jangan sampai kita ramai di Twitter, tapi sepi di TPS,” ujarnya.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora tentu memiliki sedikit kesulitan dalam pengumpulan berkas verifikasi parpol, akibat suasana pandemi Covid-19 dan berbagai keterbatasan ruang gerak lainnya namun itulah tantangannya.

Karena itu, Anis Matta mengapresiasi kerja keras seluruh DPW, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam pengumpulan berkas verifikasi parpol.

“Saya tahu persis seluruh teman-teman DPW, DPD, DPC tertekan berat dan stress, apalagi minim bantuan finansial dari DPN. Tapi alhamdulillah, semua bisa kita lalui dengan pencapaian besar yang kita lihat hari ini,” katanya.

Anis Matta menegaskan, dalam proses pencalegan di Pemilu 2024, Partai Gelora akan memperkuat tesis ke Indonesiaan dan menghapuskan kendala etnis.

“Kita akan mencalonkan orang Batak sebagai caleg di masyarakat Sunda dan orang Jawa di masyarakat Lombok. Kita obrak-abrik ini, supaya semangat ke-Indonesiaan kita semua ada. Partai Gelora ingin membangun jembatan, bukan tembok,” tegasnya.

Anis Matta menilai, kemenangan Partai Gelora di Pemilu 2024 mendatang, bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia dan dunia secara global yang tengah dilanda krisis yang sangat kompleks.

“Kita datang dengan satu semangat, bahwa krisis itu bukan tantangan, tapi peluang. Krisis ini yang akan menjadikan Indonesia menjadi kekuatan utama dunia. Itu sebabnya, kemenangan kita bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia,” ungkapnya.

Aura dari semangat Partai Gelora ini, lanjut Anis Matta, inshaALLAH akan menyebar ke seluruh Indonesia dan akan menciptakan perubahan besar di masyarakat. Ia yakin Partai Gelora akan menciptakan sejarah baru di dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Keterbatasan sumber daya bukanlah suatu kendala bagi kita untuk mencapai target-target besar yang sudah kita tetapkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi atas kerja keras DPW, DPD dan DPC untuk memenangkan Pemilu 2024,” tandasnya.

Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana mengatakan, DPW Jabar menyerahkan berkas verifikasi parpol melebihi target yang telah ditetapkan DPN Partai Gelora, baik mengenai jumlah DPD, DPC, kader dan masalah keterwakilan perempuan.

“Ini menegaskan, bahwa Jawa Barat siap untuk menang besar. Teman-teman di Jawa Barat telah bekerja keras siang, malam, subuh, pagi hari, semua waktunya dipakai untuk verifikasi parpol,” kata Haris Yuliana.

Sedangkan Ketua DPW DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, DPW DKI Jakarta menyerahkan berkas verfikasi parpol lengkap 100 persen, mulai dari DPD dan DPC. Bahkan ditingkat PAC, Koordinator RW dan RT juga sudah lengkap 100 persen.

“Sebenarnya PAC, Kor-RW dan Kor-RT juga sudah 100 persen. Tapi karena bukan merupakan persyaratan yang diminta KPU, maka cukup ini saja, jadi tidak kita ikut serahkan, sebenarnya sudah 100 persen hingga tingkat Kor-RT” kata Triwisaksana.

Sementara Ketua DPW Partai Gelora DIY Zuhrif Hudaya mengatakan, berkas verifikasi parpol baru dikumpulkan DPW DIY pada pekan lalu, dan langsung diserahkan ke DPN pada Selasa (24/5/2022).

“Berkas verifikasi parpol ini memang belum lama kita kumpulkan, ketika Ketua Pokja DPN meminta pada minggu lalu, memang belum ada. Tapi alhamdulliah, dalam waktu 1 pekan, ternyata semua bisa terkumpul. Kita bawa rombongan 40 orang, satu bis untuk menyerahkan berkas ini. Kita menyerahkan berkas 100 % DPW 100 % DPD dan 100 % DPC ,” kata Zuhrif Hudaya.

Terakhir, Ketua DPW Partai Gelora NTB, Lalu Fahrurrozi mengatakan, berkas verifikasi parpol yang diserahkan sebanyak 90 persen DPD dari 9 DPD, dan 67 persen DPC. Hal ini hasil kolaborasi dari seluruh pengurus dan kader Partai Gelora di NTB.

“Mudah-mudahan ini menjadi penanda, bahwa Partai Gelora di Nusa Tenggara Barat siap hadir dan memberikan kursi penuh di setiap kabupaten/kota dan provinsi, serta mengirimkan wakilnya di DPR RI ini,” katanya.

Ia menambahkan, Partai Gelora NTB siap berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia. “Ini langkah pertama untuk menuju kemenangan kami, Partai Gelora di Nusa Tenggara Barat,” tegasnya.

Penyerahan berkas verifikasi parpol empat DPW ini, selain dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan empat ketua DPW, juga dihadiri Sekretraris Jenderal Mahfuz Sidik, Ketua Pengembangan Teritori II DPN Partai Gelora Ahmad Zaifori, Teritori III Achmad Zainudin dan Teretori IV Rofi’ Munawar, serta Ketua Pokja DPN untuk Verifikasi Parpol Acmad Chudori.

Selanjutnya pada gelombang keempat, ada 9 DPW yang akan menyerahkan berkas verfifikasi parpol pada Jumat (27/5/2022). Yakni DPW Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X