Tag: Pemilu 2024

Anis Matta: Kinerja Pemerintah Makin Terpuruk Kalau Menteri Sibuk Kampanye

, , , , , , , , , , , ,

Partagelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Anis Matta menegaskan, kinerja pemerintah saat ini semakin terpuruk, karena para menterinya sibuk kampanye atau melakukan kerja-kerja politik menjelang Pemilu 2024.

Padahal sebagai pembantu Presiden, kemampuan teknis seorang menteri dibutuhkan untuk mengatasi kompleksitas krisis berlarut saat ini, bukan sibuk mempersiapkan pertarungan politik berikutnya

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Kasak Kusuk Politik Aji Mumpung 2024, Bagaimana Sikap Presiden?’, yang digelar secara daring, Rabu (18/5/2022) petang.

“Seseorang yang seharusnya menjadi pembantu Presiden menggunakan seluruh resources yang ada dalam departemennya untuk membantu Presiden menjalankan tugas-tugasnya, justru melakukan kerja-kerja politik di luar itu” kata Anis Matta.

Menurut Anis Matta, manuver politik dari para menteri ini dalam rangka sosialisasi pencapresan atau berupaya membentuk koalisi baru menimbulkan persoalan moral dan etika, serta kontradiksi kompleksitas sistem presidensil.

Dalam sistem presidensial, lanjut Anis, para menteri adalah pembantu Presiden yang diangkat dengan asumsi memiliki kemampuan teknis dalam bidang yang ditunjuk oleh Presiden.

“Jabatan kementerian adalah jabatan yang tidak dipertaruhkan melalui pemilihan, melainkan pengangkatan. Tapi begitu Presiden memasuki paruh kedua dari periode masa kerjanya, para menteri justru sibuk menyiapkan pertarungan berikutnya,” ujar Anis Matta.

Hal ini, tentu saja sangat disayangkan di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Anis Matta berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membiarkan kondisi tersebut, hanya melihat saja para menterinya menggunakan jabatannya untuk melakukan kerja-kerja politik atau berkampanye secara terselubung.

Sebab, kompleksitasnya masalah sekarang membutuhkan perhatian serius dari seorang Presiden dengan dibantu para menteri yang memiliki kemampuan teknis.

“Presiden tidak bisa membenarkan kelemahannya, ini memang bagian dari kompleksitas masalah sistem presidensil. Tetapi nanti kalau kita hidup 10-20 tahun lagi, kita mengenang ini sebagai periode Pak Jokowi, bukan periodenya Airlangga Hartarto. Karena kita mengenal satu nama yang bertanggungjawab dalam periode itu, yaitu presiden,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menilai Presiden Jokowi akan menghadapi ujian berat dalam 2,5 tahun di sisa masa jabatannya.

“Presiden harus mampu memfaslitasi semua tujuan besarnya di tengah kompleksitas masalah sekarang, sehingga dapat meninggalkan legacy yang baik saat mengakhiri jabatannya,” pungkas Anis Matta.

Menanggapi hal ini, aktivis demokrasi Syahganda Nainggolan meminta Jokowi segera memberikan instruksi kepada menterinya untuk tidak bicara politik atau melakukan kerja-kerja politik hingga 2023.

“Buat saja Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, semua menteri tidak boleh bicara politik sampai Tahun 2023. Kalau perlu ganti menteri agar fokus, dilakukan reshuffle. Jokowi harus keras kepada menterinya, supaya etika bernegara bisa ditegakkan,” tegas Syahganda Nainggolan.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai ada sikap paradoks yang ditunjukkan Presiden Jokowi, sehingga sulit untuk mengganti menterinya yang melakukan kampanye terselubung.

“Selain mengizinkan menterinya rangkap jabatan ketua umum partai, jangan lupa tahun lalu, salah satu pimpinan Partai Gerindra sudah minta izin untuk maju sebagai calon Presiden. Jadi memang Jokowi membiarkan dan memberikan izin menterinya menjadi capres,” kata Ujang Komarudin.

Ia sudah meminta Jokowi agar memecat menteri yang melakukan kampanye atau melakukan kerja-kerja politik, hingga akhirnya dibully oleh buzzer empat calon presiden dari menteri tersebut.

“Tapi demi kepentingan bangsa, meski saya dibully sama buzzer empat capres tetap harus saya lakukan. Sekarang ini apa yang kita ucapkan, sering kali berbeda dengan tindakan. Kita sudah membiasakan kemunafikan,” katanya.

Sebaliknya, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai Presiden Jokowi menghadapi dilema dengan sistem perpolitikan sekarang, sehingga tidak bisa seenaknya mengganti menteri meski tidak bisa bekerja di lapangan.

“Dari 33 menteri sekarang, Presiden Jokowi hanya memilih setengahya, setengahnya lagi ditentukan ketua umum parpol. Jadi kalau berharap dengan kinerja menteri sekarang sama saja dengan mimpi,” kata Qodari.

Menurut Qodari, desain politik sekarang harus dipahami semua pihak, yang kurang memberikan ruang bagi Presiden untuk menentukan seorang menteri tanpa harus konsultasi dengan ketua umum parpol.

Sehingga ketika seorang menteri yang diusulkan ketua umum parpol tidak bisa bekerja, Presiden tetap saja tidak bisa menggantinya, karena ada dukungan partai politik, meskipun tidak memiliki kompetensi.

“Jadi anda harus pahami desain politik sekarang. Ketika dia didukung kekuatan politik, apa kemudian saya bisa mengganti, ya tidak bisa. Suka tidak suka, itulah realitas dan situasi dan kondisi sekarang. Rekomendasinya perbaiki sistemnya,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer ini.

Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah menegaskan, politik itu memiliki aturan hukum. Jika standar etiknya dilanggar, maka akan menimbulkan kekacauan dalam sistem.

“Presidensialisme itu, tidak mentoleir membagi-bagi kekuasaan. Presiden itu mutlak, dia nggak bisa diatur-atur pimpinan parpol atau parlemen, dan Presiden tidak bisa dijatuhkan. Menterinya boleh berdebat jangan takut dihadang parlemen, kalau anggarannya ditolak, apa susahnya kembali ke anggaran tahun lalu,” kata Fahri.

Fahri justru mempertanyakan, apakah benar para pimpinan parpol berani sama Presiden, karena mereka akan menghadapi situasi dalam pemilu, dimana partainya maupun yang bersangkutan bisa tidak terpilih lagi

“Makanya kalau di Amerika Serikat ada pemilu sela sebagai ajang koreksi terhadap Presiden dan partai politik. Sehingga ketika ada pemilu akan menghasilkan partai yang berbeda dengan Presidenya,” katanya.

Fahri meminta Presiden Jokowi menertibkan para menterinya yang sibuk kampanye atau melakukan kerja-kerja politik menjelang Pemilu 2024.

“Keluyuran-keluyuran yang enggak jelas dari orang-orang yang ingin menjadi capres ini, adalah tindakan liar yang harus dihentikan, dan yang harus menghentikan memang Presiden. Elektabilitas Presiden sekarang melorot, karena memang ini salah, dan nggak boleh dibiarkan orang-orang itu. Berkampanye sendiri sudah ada jadwalnya baik itu Pilpres maupun Pemilu Legislatif,” tegas Fahri Hamzah.

Partai Gelora Mulai Terima Berkas Verifikasi Parpol dari Daerah, DPW Kalsel yang Pertama Menyerahkan

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mulai menerima berkas verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia, Selasa (17/5/2022) petang.

Hal ini sebagai bentuk kesiapan Partai Gelora dalam mengikuti proses verifikasi parpol Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana pendaftarannya akan dibuka pada Agustus 2022 mendatang.

DPW Partai Gelora Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi DPW pertama yang menyerahkan berkas untuk keperluan verifikasi parpol kepada DPN Partai Gelora Indonesia.

Berkas tersebut, diserahkan Ketua DPW Partai Gelora Kalsel Riswandi kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta di Gelora Media Centre, di bilangan Jakarta Selatan.

Ditandai dengan penandatangan BAP penyerahan dokumen bersama Ketua Kelompok Kerja (Pokja) DPR Achmad Chudori yang juga Wakil Sekretaris Jenderal & Teknologi Partai Gelora.

Penyerahan berkas tersebut, juga disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan Ketua Bidang Pengembangan Teritori IV DPN Partai Gelora Rofi’ Munawar.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengapresiasi langkah DPW Kalsel menjadi DPW pertama yang menyerahkan berkas untuk keperluan verifikasi parpol secara lengkap.

“Ini akan menjadi provokasi besar bagi DPW-DPW lainnya untuk segera menyerahkan berkasnya. DPW Kalsel menjadi yang pertama menyerahkan berkasnya secara lengkap,” kata Anis Matta.

Anis Matta menilai penyerahan berkas oleh DPW Kalsel menjadi momentum bagi kesiapan Partai Gelora mengikuti verifikasi parpol KPU sebagai peserta Pemilu 2024.

“Kita pakai momen penyerahan berkas ini, untuk menegaskan kembali kesiapan Partai Gelora mengikuti verifikasi parpol,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, kerja keras yang dilakukan DPW-DPW selama pandemi Covid-19 telah membuahkan hasil, meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan.

“Saya ingin berterima kasih kepada seluruh pengurus pimpinan di daerah, baik itu DPW, DPD dan DPC yang telah bekerja keras di tengah situasi sulit selama pandemi ini” katanya.

Menurut Anis Matta, verifikasi parpol oleh KPU merupakan verifikasi yang kedua setelah verifikasi pertama yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu. Ia yakin Partai Gelora akan lolos sebagai Peserta Pemilu 2024.

“Kerja keras teman-teman semua telah menunjukkan kepada publik, bahwa kita bisa tepat waktu lakukan persiapan verifikasi parpol, bahkan sebelum waktunya,” katanya.

Anis Matta menilai dengan selesainya persiapan verifikasi parpol, maka Partai Gelora bisa fokus pada agenda konsolidasi dan pemenangan Pemilu 2024.

“Insya Allah kita memenangi Pemilu 2024, karena Partai Gelora tidak hanya berpikir menang Pemilu, tapi visi besarnya adalah untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia,” tegas Anis Matta.

Ketua DPW Partai Gelora Kalsel Riswandi mengatakan, DPW Kalsel menjadi DPW pertama dari 34 provinsi se-Indonesia yang telah menyelesaikan berkas verifikasi parpol, ini dapat terwujud karena kerjasama dan kolaborasi dari berbagai fungsionaris dan anggota Partai Gelora se-Kalsel.

“Alhamdulillah, semua persyaratan verifikasi parpol telah kita tuntaskan. Semoga Partai Gelora berkiprah lebih besar menuju kekuatan 5 besar dunia,” ujar Riswandi.

Riswandi mengungkapkan, berkas yang diserahkan terdiri dari berkas yang berasal dari 12 Kabupaten/Kota, serta dari 86 Kecamatan se-KalSel untuk keperluan pendaftaran di KPU.

Dalam penyerahan berkas ke DPN Partai Gelora untuk keperluan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU, Riswandi didampingi Sekretaris DPW Wahyudi dan Wakil Sekretaris Barbital Windy Prasetyo.

Anis Matta: Partai Gelora Siap Ikuti Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, siap mengikuti verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 saat pendaftaran dibuka pada Agustus 2022 mendatang.

“Jadi selama Ramadhan kemarin, kita sepakat seluruh daerah fokus persiapan verifikasi partai politik. Dan kerja-kerja persiapan ini selesai akhir bulan Mei ini,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora saat Halalbihalal fungsionaris DPN Partai Gelora di bilangan Ciganjur, Jakarta Selata, Selasa (10/5/2022) malam.

Halalbihalal ini antara lain dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan para ketua bidang DPN Partai Gelora dan lain-lain.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora sengaja mengejar penyelesaian persiapan verifikasi parpol, sehingga saat pembukaan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 pada Agustus 2022 sudah tidak terkendala persyaratan, karena semuanya telah dipersiapkan dan dipenuhi.

“Kita sengaja mengejar, selesaikan persiapannya terlebih dahulu sebelum pendaftaran. Dengan demikian kita punya kesempatan banyak untuk melakukan konsolidasi dan penggalangan pemenangan Pemilu 2024,” katanya.

Partai Gelora, kata Anis Matta, selama Ramadhan tahun ini mendapatkan lebih besar energi dan tenaga untuk lebih keras lagi menyelesaikan persiapan verifikasi parpol.

“Salah satu pelajaran yang paling penting selama Ramadhan adalah bahwa Allah SWT mengajar kita untuk sampai ke suatu tujuan dengan sesedikit mungkin kesalahan,” katanya.

Maknanya, puasa telah mengajarkan dengan makan sedikit sebenarnya kita bisa hidup. Artinya manusia bisa membebaskan diri dari ketergantungan material ini, meski makan merupakan mitra biologis manusia.

Disamping itu, lanjutnya, kisah Raja Thalut mengalahkan Jalut hanya dengan 4 ribu pasukan dari 80 ribu pasukan dalam kisah Nabi Daud AS juga menjadi inspirasi bagi Partai Gelora dalam penyelesaian persiapan verifikasi parpol.

“Saya mengulangi cerita ini terus agar jangan merasa tidak percaya diri untuk menang. Begitu kepercayaan diri hilang, maka daya tahan juga akan hilang. Kalau daya tahan sudah hilang, tidak ada yang bisa kita raih dalam kehidupan,” katanya.

Kepercayaan diri, keberanian dan daya tahan itu, adalah semua hal yang dipelajari selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

“Kita mengingatkan ini, karena kurang dua tahun lagi jelang Pemilu 2024, kita akan menghadapi benturan-benturan sebagai partai politik baru,” ujarnya.

Sebagai parpol yang akan mengikuti konstentasi Pemilu 2024, Partai Gelora akan melalui tiga etape ujian. Etape ujian pertama sudah berhasil dilalui Partai Gelora berkat berkah dari pandemi Covid-19.

“Kita terdaftar sebagai parpol di Kemenkumham secara online, diverifikasi secara online dan diverfikasi secara online. Berkah betul, ini pertanda baik, walaupun ada Corona,” katanya.

Sedangkan etape ujian kedua adalah verifikasi parpol pendaftaran peserta Pemilu 2024 oleh KPU pada Agustus 2022.

“Persiapan temen-temen di daerah sudah mendekati final. Kita mendahului jadwal ini supaya saat hari H-nya datang kita bisa gunakan waktunya untuk agenda lain, konsolidasi dan pemenangan Pemilu 2024,” katanya.

Sementara etape ujian ketiga, adalah ujian sebenarnya bagi Partai Gelora sebagai parpol yang pertama kali mengikuti pemilu, yang akan digelar pada 14 Pebruari 2024 mendatang.

“Kita akan menciptakan sejarah politik di Indonesia dalam Pemilu 2024, karena banyak orang di luar ragu, apakah Partai Gelora lolos parlementary thershold, sekedar lolos atau lolos sedikit di atas thershold. Insya Allah kita akan melampaui perbincangan orang,” ujarnya.

Anis Matta yakin kehadiran Partai Gelora ditakdirkan menjadi solusi untuk mengatasi krisis sistemik saat ini, serta menjadi navigator baru bangsa Indonesia di tengah krisis yang sedang kita hadapi sekarang.

Secara defacto, menurut Anis Matta, Partai Gelora ingin memberikan jawaban atas keraguan kepada orang-orang di luar sana.

“Sebab, yang berhasil secara defacto, tentu mampu menunjukkan kekuatannya, dialah yang akan berkesempatan memimpin. Allah SWT telah memberikan kerajaan dan kebijaksanaan kepada Nabi Daud AS. Jadi ada sebuah alasan spritual, emosional, intekektual dan alasan fisik persiapan pemilu. Mudah-mudahan ada catatan sejarah baru dalam Pemilu 2024,” tegas Ketua Umum Partai Gelora ini.

Fahri Hamzah: Tiket Pilpres 2024 Sudah Diborong Oligarki, Rakyat Gigit Jari

, , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengungkapkan kalau tiket calon Presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang sudah ada di tangan para oligarki.

Padahal, seharusnya tiket capres ini diambil dari perolehan suara pemilu terbaru yakni tahun 2024 melalui perolehan suara parpol.

“Kita harus bereskan tiket palsu atau tiket kadaluwarsa itu, setelah itu baru masalah electoral threshold pada pemilu terbaru di 2024 itu,” kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Selasa (26/4/2022).

Fahri mengatakan threshold (ambang batas) dari hasil pemilu Legislatif (Pileg) 2024 akan menjadi tiket baru. Karena, electoral threshold itu syarat kemenangan bukan syarat maju menjadi capres.

“Di seluruh dunia itu tidak ada threshold dijadikan syarat maju menjadi capres, tapi syarat kemenangan. Kalau syarat maju seperti di Amerika melalui konvensi dari tingkat bawah sampai tingkat tertinggi,” sebut dia.

Namun, menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, berbeda dengan Indonesia, dimana sebuah partai tanpa syarat bisa mencalonkan pada putaran pertama. Dengan demikian tidak ada calon dari independen, semua capres mengunakan kendaraan partai politik.

“Akan menjadi rumit (calon independen), pakaikan partai politik. Karena partai politik juga ingin memenangi sebagai bentuk keterpilihan dari masyarakat,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Fahri, semua bisa maju melalui partai politik hasil pemilu terbaru di 2024. Tiket terbaru inilah yang membuat semua pihak yang diunggulkan bisa diusung oleh partai politik untuk maju di capres 2024.

“Ini membuat Kang Emil (Gubernur Jabar) bisa maju, Khofifah maju, pak Edi dari Sumut bisa maju, (wakil) dari Lombok bisa maju, dan ketua umum saya, pak Anis Matta juga bisa maju. Ini yang muda-muda kasihan, mereka tidak punya tiket. Makanya tarung dulu di putaran pertama, boleh jadi ada ide terbaik. Nah nanti di putaran kedua terpilih jadi dua orang, ini saripatinya,” tegasnya.

Fahri tidak mengkhawatirkan banyaknya calon yang akan ikut bakal calon presiden dari partai politik yang terverifikasi hanya beralasan kandidat.

“Jadi santai saja, itu ada caranya kok,” pungkas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Partai Gelora Uraikan Secara Detil Kerugian Konstitusional dari Pelaksanaan Pemilu Serentak

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, mengalami kerugian konstitusional karena adanya frasa ‘serentak’ pada pasal 167 ayat 3 dan 347 ayat 1 Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Sebab, frasa ‘serentak’ tersebut, dimaknai sebagai pemungutan suara pada waktu yang sama untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Anggota DPR RI dan DPRD.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Pemohon Said Salahudin dalam sidang lanjutan gugatan keserentakan pemilu yang diajukan Partai Gelora pada Senin (11/4/2022).

Sidang perkara No. 35/PUU-XX/2022 ini digelar secara daring, dipimpin dipimpin Ketua Sidang Panel Hakim Konstitusi Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Menurut Pemohon, pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari yang sama, khususnya untuk Pemilihan Presiden dengan DPR dan DPRD, membuat pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 didasari pada perolehan suara oleh partai politik pemilu sebelumnya yaitu 2019.

“Dalam kondisi demikian sebagai partai politik yang belum lahir pada 2019, Pemohon merasa hak konstitusional yang dijamin Pasal 28 huruf c ayat 2 UUD 1945 yang ingin diwujudkan melalui pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilu 2024, menjadi terlanggar atau tidak terpenuhi sehingga timbul kerugian konsitusional bagi Pemohon yang hilang kesempatannya,” papar Said.

Pemohon juga mengatakan apabila Pemilihan Presiden dan anggota DPR pada Pemilu 2024 tidak dilakukan pada hari yang sama. Atau Pemilihan DPR dan DPRD diselenggarakan lebih awal, maka syarat pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 tidak didasari pada perolehan kursi partai politik DPR hasil Pemilu 2019.

“Hal ini mengingat bahwa sampai hari ini belum ada satupun partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024 oleh KPU. Status seluruh partai politik hari ini adalah bakal peserta pemilu 2024, baik partai politik mantan peserta Pemilu 2019 maupun partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu 2024. Sehingga dalam kedudukan hukumnya, sama sebagai partai politik bakal calon peserta Pemilu 2004,” ujar Said.

Sehingga semua partai politik semestinya memiliki hak dan peluang yang sama, tidak boleh mendapatkan perlakuan berbeda antara satu partai dengan partai yang lain yang akan menjadi peserta Pemilu 2024.

“Dari uraian diatas, maka tergambar adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik secara aktual menurut penalaran yang wajar yang dapat terjadi atau akan dialami oleh pemohon. Dimana sebagaiamana dijelaskan memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstititusional yang dialami dengan berlakunya pasal 167 ayat 3 dan 341 ayat 1 UU Pemilu,” tegasnya.

Said menegaskan, Partai Gelora tidak menggugat ambang batas pencalonan presiden. Dengan begitu, permohonannya berbeda dengan Partai Ummat yang telah dinyatakan ditolak gugatannya oleh MK, karena bukan peserta pemilu 2019.

“Batu uji yang kami ajukan berbeda dengan yang digunakan dalam uji materi yang pernah diputus Mahkamah. Pengujian kita pasal 167 ayat 3 dan 347 ayat 1. Berdasarkan pasal 60 ayat 2 UU MK MK jucto 78 ayat 2 PMK Nomor 2/2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian UU dapat diajukan pengujian sepanjang menggunakan dasar konstitusional yang berbeda sehingga permohonan pemohon tidak nebis in idem,” jelasnya.

Pemohon lantas meminta MK menyatakan frasa ‘serentak’ pada 167 ayat 3 dan 347 ayat 1 UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemilihan anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden terhitung sejak Pemilu 2024 tidak dilaksanakan pada hari yang sama, dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah penetapan perolehan kursi DPR RI.

Karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka pemohon memiliki legal standing. Pemohon juga telah menguraikan secara terperinci mengenai subyek hukum pemohon, sebagai partai politik yang telah resmi menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus permohonan pemohon. Oleh sebab itu semua petitum bisa dikabulkan dan langsung dieksekusi,” tegas Said.

Fahri Hamzah, Kuasa Hukum Pemohon lainnya mengatakan, Partai Gelora seperti merasa ditantang untuk mencari argumen dan teori guna menyakinkan Majelis bahwa permohonan yang diajukan berbeda dengan lainnya yang pernah diputus MK dalam permohonan yang sama.

“Pada persidangan yang lalu, kami mengucakan terima kasih atas koreksi yang diberikan Majelis. Kami merasa ditantang pada waktu itu, untuk mencari argumen menyakinkan Majelis. Mencari teori atau perbandingan, tidak saja penyelenggaran pemilu, tapi juga praktek penyelenggaraan negara,” kata Fahri Hamzah.

Fahri menegaskan, permohonan yang diajukan Partai Gelora bertujuan untuk menyelamatkan praktek ketatanegaraan yang konstitusional, khususnya penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi kita.

“Kita juga menjaga nyawa manusia yang pada Pemilu 2019 lalu, memang sudah nampak begitu banyak korban. Kita ingin menyakinkan Majelis, bahwa magnet pada masa lalu perlu kita koreksi demi keselamatan demokrasi kita dan keselamatan manusia Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.

Dalam uji materi UU Pemilu tentang keserentakan Pemilu ini, Fahri Hamzah yang semula menjadi pemohon, tidak lagi menjadi pemohon, Pemohon atau prinsipal adalah Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menjadi Kuasa Hukum Pemohon bersama Kuasa Hukum baru lainnya, Said Salahudin. Sehingga total kuasa hukum pemohon menjadi 8 orang dari sebelumnya 6 orang.

Terkait sidang tersebut, Ketua Sidang Panel Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan Majelis akan memeriksa permohonan pemohon dalam rapat permusyawaratan hakim untuk diputuskan bisa dilanjutkan atau tidak.

Ada Agenda Tersembunyi, Anis Matta: Ide Penundaan Pemilu Merusak Tatanan dan Stabilitas Demokrasi

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, tidak ada alasan sama sekali baik secara politik, ekonomi, hukum dan pandemi untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 seperti yang diusulkan oleh tiga ketua umum partai koalisi pro pemerintah.

“Pada dasarnya di Partai Gelora Indonesia tidak tertarik, karena tidak ada alasan yang cukup memadai untuk melakukan penundaan pemilu, baik alasan politik, ekonomi, hukum, pandemi. Tidak satu satupun alasan dari semua alasan itu, yang cukup untuk melakukan penundaan pemilu,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Heboh Gonjang-ganjing Tunda Pemilu 2024, Apa kata Survei?”, Rabu (23/3/2022) petang.

Diskusi yang digelar secara virtual ini dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra, Founder Drone Emprit & Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi, dan Peneliti Litbang KOMPAS Yohan Wahyu.

Menurut Anis Matta, sejak awal isu tersebut digaungkan tidak ada alasan atau logika menarik yang dipakai. Sehingga Partai Gelora enggan terburu-buru mengambil sikap ketika isu penundaan pemilu digulirkan.

Kendati begitu, Anis mengakui masih akan tetap mengikuti perkembangan isu penundaan pemilu agar mendapatkan gambaran secara detil.

“Dari awal kita tidak melihat isu ini sebagai isu yang menarik karena logika yang diangkat dibalik. Dan dalam banyak situasi, krisis ekonomi sebenarnya bukan alasan untuk menunda pemilu, tapi kadang justru alasan untuk mempercepat pemilu,” katanya.

Berdasarkan hasil survei, kata Anis Matta, juga ada perbedaan jauh antara opini publik di sosial media (sosmed) yang menolak penundaan pemilu dengan pernyataan para elit yang menghendaki penundaan pemilu.

“Upaya menekan arus opini publik secara terus menerus, menurut saya jauh lebih berbahaya ketimbang wacana penundaan pemilunya sendiri,” katanya.

Karena siapapun yang berada dibalik ide penundaan pemilu ini, benar-benar sudah terlalu jauh jaraknya dengan ruh masyarakat, dengan perasaan publik, dengan pikiran mereka sendiri.

“Mereka seperti ada di alam yang lain, sementara rakyat kita ini ada di alam yang lain pula. Ini seperti entiti yang hidup di dua alam yang berbeda, menurut saya ini yang lebih berbahaya,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan, bahwa yang kita hadapi sebenarnya, bukan sekedar krisis ekonomi atau pandemi saja, tapi sudah menyentuh pada krisis sosial yang jauh lebih buruk.

Dimana sebagian elitnya seperti tidak memahami masalah, tetapi kemudian mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar dan mendahulukan kepentingan jangka pendek mereka.

“Dorongan penundaan pemilu ini pasti dilatarin agenda yang tersembunyi, terbatas pada kelompok tertentu, orang-orang tertentu dan bersifat sangat jangka pendek. Betapa jauhnya elite kita dari rakyat. Ini situasi yang buruk,” tandasnya.

Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, upaya mengorbankan kepentingan bangsa dan demokrasi melalui penundaan pemilu bisa menyimpan benih tertentu bagi satu pergerakan sosial.

Situasi seperti ini, lanjutnya, semakin memperlihatkan kepada publik terjadinya krisis kepemimpinan, bahwa para elit tidak terkoneksi secara pikiran maupun emosional dengan rakyat.

“Jauh betul dari yang diinginkan oleh rakyat. Karena itu, wacana penundaan pemilu ini, Insya Allah akan gagal dengan sendirinya,” tegas Anis Matta.

Anis Matta menilai semua pihak berkepentingan untuk menjaga konstitusi dan tegaknya demokrasi yang merupakan amanat reformasi 1998 dari kepentingan jangka pendek kelompok tertentu.

“Kita harus membongkar apa agenda tersembunyi dibalik itu, karena ini jelas-jelas bisa merusak tatanan dan stabilitas demokrasi kita,” katanya.

Ia berharap semangat perlawanan civil society ini, harus terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

“Mudah-mudahan ini bisa mengilhami rakyat kita untuk memiliki sikap yang jauh lebih dewasa,” katanya.

Ketua KPU Ilham Saputra mengaku tak mau ambil pusing dengan isu penundaan pemilu 2024. Dia menegaskan KPU bekerja dengan taat menjalani konstitusi.

“Kalau terkait dengan penundaan pemilu, KPU enggak mau ambil pusing dengan isu itu, karena KPU ini penyelenggara bekerja berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ilham.

KPU sendiri telah mengusulkan anggaran sebesar Rp76 triliun untuk pesta demokrasi lima tahunan. KPU, lanjutnya, telah menyurati DPR untuk segera menggelar rapat kerja pengesahan anggaran Pemilu 2024.

“Tetapi Komisi II DPR menginginkan agar pembahasan ini dilakukan oleh KPU terpilih 2022-2027. Menurut hemat kami akan lebih baik, karena KPU bekerja sustainable, bekerja berkesinambungan, akan lebih baik tahapan, jadwal, dan program ini dibahas di periode kami,” kata Ilham.

Ilham mengingatkan ada dua tahapan pemilu krusial tahun ini, yaitu pendaftaran partai politik peserta pemilu dan penentuan daerah pemilihan. Oleh karena itu, KPU membutuhkan kepastian dan ketersediaan anggaran untuk memulai kedua tahapan itu.

Selain itu, kata Ilham, imbas belum disahkannya anggaran untuk kebutuhan pemilu ini mengganjal pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024.

Ilham tidak ingin masuk dalam polemik soal dugaan skenario KPU terpilih Periode 2022-2027 dimanfaatkan untuk memuluskan ide penundaan pemilu seperti yang dilontarkan oleh pengamat politik. Ia memastikan KPU mulai dari tingkat pusat hingga daerah satu suara menyiapkan seluruh pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

“Enggak ada hubungan bola panas ada di kami. Kami hanya ingin kemudian memastikan seluruh tahapan pemilu 2024 sudah kami siapkan PKPU nya, sudah kami siapkan perangkat perangkatnya. Sudah kami siapkan beberapa hasil riset yang sudah kami lakukan, kami juga sudah merancang tentang penguatan IT terhadap penyelenggara pemilu 2024,” jelasnya.

Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengungkapkan, perbincangan tentang penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode, sangat tinggi pada akhir Februari hingga awal Maret 2022. Puncak pembahasan terjadi pada 2 Maret, dengan lebih dari 6 ribu mention.

“Terutama didorong pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, yang mengklaim 110 juta netizen mendukung penundaan pemilu,” kata Ismail.

“Secara umum, publik percaya bahwa rezim ada di belakang ramainya wacana penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode,” imbuhnya.

Menurutnya, banyak perbincangan didorong tingginya penolakan warganet atas wacana tersebut. Kemudian, pemberitaan sangat tinggi pada 7 Maret dengan 1.918 mentions.

“Hal itu didorong komentar Presiden Joko Widodo, bahwa dia patuh pada konstitusi. Publik mengkritisi respon presiden, yang dinilai berbeda pada wacana tiga periode,” ujarnya.

Sebab pada 2019, Jokowi sebut wacana tiga periode menampar mukanya, Namun belakangan Presiden sebut wacana itu sebagai bagian dari demokrasi. Netizen terlihat kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

“Selain mengamplifikasi pemberitaan dan pernyataan para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027, netizen juga mengkritisi berbagai dukungan atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden,” tandasnya.

Peneliti Litbang KOMPAS Yohan Wahyu menambahkan, berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas ditemukan adanya gerakan politik yang dilakukan para elit untuk menguatkan penundaan pemilu dengan alasan kepentingan nasional.

Padahal alasan ekonomi yang dijadikan alasan untuk pemulihan ekonomi nasional hanya sekitar 6,9 persen. Publik yang tidak percaya, justru jauh lebih besar mencapai 23, 4 persen. “Publik melihat itu hanya untuk kepentingan politik mereka saja,” kata Yohan.

Selain itu, sekitar 80 persen suara publik juga menyatakan, bahwa penundaan pemilu tidak berkorelasi dengan pemulihan ekonomi nasional.

“Survei yang kita lakukan semakin memperkuat hasil survei dari lembaga survei lain soal penundaan pemilu, bahwa mayoritas publik menolak penundaan pemilu,” katanya.

Yohan menegaskan, upaya orkestrasi yang dibangun untuk mempengaruhi opini publik tidak membuahkan hasil seperti upaya pembahasan penundaan pemilu yang rencananya digelar Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 21 Maret 2022 lalu, akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan protes dari Ketua KPU RI Ilham Saputra.

“Saya melihat ada orkestrasi yang dibangun yang coba mempengaruhi opini publik untuk melakukan penundaan pemilu. Setelah survei ini, ternyata masih berlanjut dengan beredarnya surat Kemenko Polhukam yang kemudian diklarifikasi. Saya kira nanti akan muncul banyak lagi di lapangan, tetapi mayoritas publik tetap menolak,” tegas Peneliti Litbang KOMPAS ini.

Partai Gelora Minta Krisis Ukraina Tidak Dijadikan Ide Liar Atau Lelucon Politik Untuk Tunda Pemilu 2024

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pihak tertentu untuk tidak menjadikan krisis Ukraina sebagai ide liar atau lelucon politik. Yakni dengan mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu 2024.

“Saya mengkhwatirkan krisis Ukraina ini, jangan-jangan nanti turunannya akan dipakai untuk melakukan justifikasi terhadap ide-ide liar, menjadi lelucon-lelucon politik baru. Ada pendapat yang mencoba mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu Tahun 2024,” kata Mahfuz dalam keterangannya Minggu (27/2/2022).

Hal ini telah disampaikan Mahfuz saat menjadi narasumber diskusi bertajuk ‘Krisis Ukraina, Kenaikan Harga dan Dampaknya Bagi Indonesia’ yang diselenggarakan Narasi Institute pada Jumat (25/2/2022) lalu.

Menurut Mahfuz, pikiran-pikiran tersebut semakin irasional dan tidak mendidik publik. Ia menyadari bahwa konflik Rusia-Ukraina ini akan berlangsung panjang dan memicu kenaikan harga komoditas. khususnya energi seperti minyak mentah dan gas dunia.

“Tapi ya jangan dijadikan alasan tambahan untuk penundaan Pemilu 2024. Jadi kelihatanya akan banyak pikiran-pikiran baru yang semakin irasional dan ini tidak mendidik publik. Harusnya dalam situasi krisis saat ini, kita harus mengedepankan rasionalitas,” katanya.

Ketua Komisi I DPR Periode 2015-2010 ini menegaskan, konflik Rusia-Ukraina merupakan perang supremasi antar kekuatan global, setelah kegagalan barat dalam menekan China dalam krisis pandemi Covid-19.

“Saya kira Rusia akan mengelola isu ini untuk waktu yang agak panjang. Rusia ini gerbang ke negara barat, apalagi kalau NATO melibatkan diri dalam perang ini akan semakin panjang waktunya,” kata Mahfuz.

Selain Ukraina, Rusia masih melihat ada ancaman dari tiga negara tetangga di sekitarnya yang dinilai pro barat, yakni Latvia, Lithuania dan Estonia. Sehinga setelah Ukraina selesai, bisa saja tiga negara tersebut, dianeksasi Rusia selanjutnya.

“Dan kalau kita lihat, ketika Amerika Serikat menarik pasukan dari Afghanistan, itu bukan ditarik pulang, tapi direlokasi ke Asia Tengah. Bisa saja digunakan untuk kepentingannya di kawasan Rusia. Karena secara geopolitik dan geostrategis Rusia, merupakan pintu masuk wilayah barat dan wilayah timur,” ungkapnya.

Mahfuz menilai Rusia tidak akan tunduk pada tekanan barat, meskipun diberikan sanksi ekonomi. Sanksi tersebut, lanjutnya, justru bisa memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia, yang imbasnya juga akan dirasakan Indonesia.

“Jadi memang ada permainan pertarungan antara kekuatan-kekuatan global (world game of global supremasi) yang coba bertarung dari sisi supremasi, setelah pandemi tidak memberikan dampak sistematik kepada China,” jelasnya.

Tanpa disadari, lanjutnya, konflik ini telah memicu resesi ekonomi dan inflasi secara global. Hal ini juga akan terjadi di Indonesia dan akan menambah tekanan persoalan-persoalan ekonomi di tanah air.

“Sekali lagi saya khawtir, ketika ada orang membaca situasi global semacam ini dikaitkan dengan situasi ekonomi kita yang juga sedang tidak bagus. Mereka akan mengambil keuntungan pragmatis dengan membiarkan negara tidak punya solusi sistemik untuk mengatasi situasi krisis ini,” katanya.

Demi kepentingan politiknya, kata Mahfuz, orang-orang tersebut, sengaja membiarkan ekonomi bertambah buruk dan susah, dan dimana harga-harga kebutuhan pokok akan semakin melambung tinggi.

Hal ini tentunya akan menjadi pembenaran bagi mereka, bahwa negara tidak perlu membiayai pelaksanaan Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran kira-kira sebesar Rop 100-150 triliun, sehingga bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan dengan masyarakat langsung.

“Kira-kira cara berpikir mereka, daripada kita mengeluarkan uang Rp 100-150 triliun untuk membiayai Pemilu, lebih baik digunakan untuk yang lain. Toh Pilkada saja bisa kita undur dan kita ganti dengan Plt. Mudah-mudahan ini, hanya suudzon saya saja, tapi bisa saja lompatan-lompatan berpikir semacam itu terjadi,” katanya.

Sekjen Partai Gelora mengaku tidak setuju dengan pikiran-pikiran semacam ini diinisiasi ke publik, karena membodohi masyarakat, dimana negara seolah-olah tidak mempunyai ide untuk menyelesaikan ancaman tekanan ekonomi.

“Situasi pandemi sekarang menjadi krisis ekonomi yang juga dialami semua negara, tidak perlu dikaitkan dengan krisis Ukraina. Pandemi sudah menciptakan kasus minyak goreng, bagaimana reaksi ibu-ibu ketika antri, mereka tidak lagi menyalakan produsen. Tapi mereka salahkan negara, pemerintah, mereka salahkan Presiden,” katanya.

Mahfuz meminta agar orang-orang tersebut, bisa ikut serta memberikan solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi saat ini, bukan sebaliknya melakukan lompatan-lompatan berpikir yang tidak logis dan tidak rasional.

“Pemilu 2019 lalu, saja telah menciptakan pembelahan yang sampai sekarang tidak selesai. Makanya, saya khawatir krisis ekonomi akan bergeser menjadi krisis sosial,” katanya.

Dalam level terntentu, Partai Gelora juga mengkwatirkan krisis sosial tersebut akan menjadi krisis politik, yang akan merugikan masyarakat dan perjalanan demokrasi Indonesia.

“Tidak usah berpikir penundaan Pemilu, selesaikan saja kasus minyak goreng, atau selesaikan kasus tahu dan tempe. Publik sudah resah dengan efek pembelahan selama ini, jangan ditambahin masalah baru lagi,” katanya.

Publik, kata Mahfuz, harus diberikan mitigasi mengenai cara mengatasi tekanan ekonomi saat ini. Bukan sebaliknya, diberikan pikiran tidak logis yang bisa memicu krisis sosial dan politik.

“Saat ini begitu banyak kepentingan global yang bermain, begitu kita ada krisis sosial dan krisis politik, kekuatan global akan masuk ke Indonesia untuk memainkan situasi. Jadi jangan ada ide-ide nakal yang tidak logis yang bisa merusak akal sehat,” pungkasnya.

Gugat Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Partai Gelora Indonesia Uji Materi UU Pemilu

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengajukan uji materi (judial review) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pasal yang diuji materi adalah pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)

Gugatan tersebut, diajukan pada Kamis (24/2/2024) dengan Nomo:r 27/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022, dan telah tercatat dalam situs resmi Mahkamah Kontitusi.

Uji materi diajukan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta bersama Wakil Ketua Umum Fahri hamzah dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik.

Partai Gelora berharap agar Pemilu 2024 tidak digelar serentak, karena ada preseden buruk pada pemilu 2019 adanya kematian sembilan ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS.

Selain itu, hasil Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 2019 lalu, menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi.

“Ancaman tersebut kita rasakan belakangan ini, dimana mekanisme check and balance tidak berjalan dengan baik. Kekuasaan Presiden sebagai eksekutif begitu kuat mencengkeram DPR sebagai lembaga legislatif,” kata Amin Fahrudin, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Indonesia dalam keteranganya, Jumat (25/2/2022).

Hal itu terjadi antara lain dalam pengesahan UU Cipta Kerja pada November 2020 lalu, yang telah mengubah begitu banyak aspek dunia usaha, ketenagakerjaan, pendidikan dan sebagainya.

Secara formil UU Cipta Kerja telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh MK., karena menyalahi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), sehingga berujung pada revisi.

Menurut Amin, proses legislasi yang mengikuti kemauan eksekutif juga terjadi pada pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 18 Januari 2022.

Penyusunan UU tersebut tercepat, yakni selama 25 hari berlangsung saat masa reses dan diselesaian dalam waktu 42 hari, tanpa melibatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan UU.

“Ini menjadi bukti nyata betapa proses legislasi sebagai salah satu fungsi DPR tidak dijalankan dengan baik. DPR tunduk pada pesanan eksekutif,” katanya.

Karena itu, lanjut Amin, dari akar persoalan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), yang juga akan diterapkan pada Pemilu 2024 ini, telah menciptakan berbagai persoalan.

Sebab, Pemilu serentak menyebabkan pemilih lebih berfokus pada pemilihan presiden. Hal ini bisa dilihat pada perbandingan suara tidak sah dalam pelaksanaan Pemilu 2019, dimana suara tidak sah untuk Pilpres mencapai 2,38% (3.75.905 suara).

Sementara suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR mencapai 11,12% (29.710.175 suara) dan suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPD mencapai 19,02% (17.503.393 suara).

“Pemilu serentak memecah perhatian pemilih dimana perhatian lebih tertuju pada pemilihan presiden dibandingkan pemilihan anggota DPR maupun DPD. Pemilih datang pada bilik suara yang sama namun perbandingan suara tidak sah sangat jauh antara Pilpres dan Pileg,” ujarnya.

Partai Gelora menilai kenyataan ini, jelas merugikan bagi keberlangsungan demokrasi kita. Anggora legislatif yang terpilih bisa jadi adalah residu dari perhatian masyarakat yang tersedot pada Pilpres.

“Dampaknya kita rasakan saat ini dimana DPR tidak mampu mengimbangi presiden dalam proses jalannya pemerintahan. Presiden dapat melaksanakan kehendaknya secara bebas dan secara mudah mendapatkan stempel legitimasi dari DPR,” tandasnya.

Pemilu serentak juga menyebabkan hilangnya nyawa petugas PPS dan PPK sebanyak 894 petugas PPS meninggal dunia dan 5.175 orang petugas pemilu mengalami sakit berat dalam Pemilihan Umum serentak 2019.

Di samping itu, lanjut Amin, alasan keserentakan pemilu untuk efisiensi anggaran juga tidak terbukti, karena faktanya dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 justru terdapat pembengkakan biaya pemilu.

Total anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 berjumlah Rp 25,59 triliun, naik Rp 10 triliun dari anggaran pemilu tahun 2014.

“Untuk itu, dengan mengucapkan Bismilahirahmanirrahim, hari ini (Kamis, 24/2/2022) Partai Gelora Indonesia mendaftarkan permohonan judicial review untuk menguji Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945,” katanya.

Partai Gelora berharap dukungan penuh dari masyarakat agar upaya melakukan reformasi sistem politik demi menjaga keberlangsungan demokrasi, dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Uji materi Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ke MK ini dipimpin Amin Fahrudin selaku Ketua Tim Pengacara Partai Gelora Indonesia, beranggotakan Aryo Tyasmoro, Slamet, Andi Saputro, Guntur F Prisanto dan Ahmad Hafiz.

Pemilu 2024 Hadapi Ancaman Serius, Fahri Hamzah: Daulat Rakyat Melemah, Oligarki Menguat

, , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, sistem demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius.

Yakni dengan makin menguatnya daulat partai politik (parpol) dan melemahnya daulat rakyat.

Hal ini tentu saja sangat mencemaskan, karena telah kehilangan perannya sebagai wadah pendidikan masyarakat.

“Setidak-tidaknya kecemasan saya ini, adalah karena kecenderungan daulat partai politik yang menguat sekali, dan kecenderungan daulat rakyat yang melemah,” kata Fahri acara dalam Gelora Talk yang digelar secara virtual, Rabu (9/2/2022) petang.

Diskusi bertajuk ‘Pemilu 2024: Daulat Parpol Vs Daulat Rakyat, Membedah Survei Nasional’ juga menghadirkan narasumber lain, yakni Komisioner KPU RI, Arief Budiman Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Direktur Research Trust Indonesia Ahmad Fadhli.

Menurut Fahri, kondisi parpol saat ini banyak dikelola keluarga, segelintir orang, maupun penguasa tunggal.

Padahal sejatinya parpol sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan cikal bakal tulang punggung demokrasi justru mulai kehilangan jiwanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini melihat kondisi Pemilu 2024 masih akan dikuasai parpol yang dikendalikan oleh segelitir orang.

Sehingga kecemasan masyarakat soal oligarki mengendalikan negara mulai menemukan kebenaran.

“Maka kecemasan orang bahwa oligarki ada di belakang ruang ruang gelap yang mengatur negara ini, saya kira menemukan kebenarannya. Ini yang harus kita catat dan mulai diskusikan,” ujarnya.

Fahri menilai fungsi parpol sebagai lembaga ilmu pengetahuan telah hilang, demikian pula soal cikal bakal backbone demokrasi juga mulai kehilangan jiwanya.

Apabila kepemimpinan yang ada saat ini, lanjutnya, sudah tidak memahami bagaimana itu, demokrasi dan cara kerjanya, maka harus diganti secara total melalui pemilu agar oligarki tidak berkuasa lagi.

“Pertanyaannya, adalah apakah pemilu 2024 akan memperbaiki demokrasi kita atau tidak? Ya kalau kita mau menggantinya, nanti ya dengan pemilu,” katanya.

Komisioner KPU RI Arief Budiman mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu yang harus dijaga adalah daulat pemilih. Sebab, jika pemilih berdaulat, maka negara kuat.

Karena itu, penyelenggara pemilu akan menjaga pemilih untuk mendapatkan hak kekuasaan sebagai rakyat untuk memilih pemimpinnya sangat penting.

“Bagaimana kita (penyelenggara pemilu) menjaga agar pemilih itu betul-betul diberikan kedaulatan, dia punya kedaulatan,” kata Arief.

Mantan Ketua KPU RI ini menambahkan, pemilih dianggap telah memberikan daulatnya kepada negara ketika telah memilih pemimpin dan calon yang dipilihnya itu, menjalankan apa yang diinginkan pemilih.

“Kapan seorang pemilih itu dianggap berdaulat? Ya sejak awal proses pemilu sampai akhir dia memilih wakil rakyat atau presiden dan wakil presiden atau kepala daerah. Maka, sejak itulah suaranya dijaga oleh orang yang terpilih,” tutupnya.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai, pemilu ke-6 yang akan digelar pada 2024 akan menentukan arah demokrasi ke depan, apakah Indonesia sebagai negara demokrasi atau tidak, memperjuangkan aspirasi rakyat atau parpol.

“Karena itu, di pemilu ke-6 ini, Pemilu 2024, daulat partai politik dan daulat rakyat bisa dipertentangkan. Untuk menghukum partai politik ya tidak memilih partai politik tersebut, karena pemilu pada dasarnya memilih person (orang),” kata Bagja.

Sebagai penyelenggara pemilu, kata Bagja, Bawaslu dan KPU juga menjadi ‘korban’ dari daulat parpol dengan dievaluasi kinerjanya di parlemen melalui perwakilannya di fraksi. Padahal untuk melakukan evaluasi penyelengaraan pemilu, bukannya hanya tugas parpol, tapi juga masyarakat.

“Bawaslu dan KPU terus melakukan sosialisasi agar memilih partai politik yang cerdas, karena pemilih cerdas rakyat berdaulat. Pertanyaannya, apakah partai politik sudah memberdayakan pemilihnya, ini harus dijawab partai politik,” katanya.

Bagja berharap parpol saat ini meniru langkah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam upaya meningkatkan peran daulat rakyat. Upaya itu, agar keberadaan parpol dalam negara demokrasi sesuai dengan konstitusi dan UU Partai Politik.

“Ya, kalau turun ke lapangan ya turun benar-benar seperti yang dilakukan bang Fahri (Fahri Hamzah) tidak nitip-nitip semua timnya bergerak, karena beliau menyiapkan regenerasi. Kita melihat sekarang itu, tidak banyak meskipun sudah ada partai politik yang berusaha untuk memperbaiki diri,” ungkapnya.

Namun, Bagja mengingatkan, selain persoalan daulat parpol dan daulat rakyat, ada juga persoalan yang penting untuk disikapi, yakni daulat media sosial (medsos).

Sebab, perkembangan medsos saat ini sudah pada taraf yang mengkhawatirkan, karena digunakan untuk menyebarkan informasi hoaks yang seakan-akan benar seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

“Di medsos saat itu banyak isu surat suara tercoblos dan itu dibaca oleh teman-teman KPPS jadi tegang. Pas perhitungan lebih menegangkan dan kalau dibuat tegang terus, makanya koleps karena usianya 50-60 tahun,” ujarnya.

Bawaslu meminta perhatian semua pihak untuk menyikapi persoalan daulat medsos serius, karena akan menentukan kualitas dan keberhasilan Pemilu 2024.

“Jadi yang perlu diperhatikan sekarang adalah jangan-jangan pemilu kita juga akan diambil alih oleh media sosial. Kita tidak bisa pastikan apakah itu suara rakyat atau suara buzzer, kita tidak mengerrti. Tapi persoalan penting ke depan,” katanya.

Direktur Research Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, dalam Pemilu 2024 mendatang, parpol perlu melepaskan diri dari pengaruh tokoh tertentu dan mulai membangun kepercayaan kepada publik melalui political produk dan political marketing.

“Jika political produk dan political marketingnya bagus, maka akan diterima masyarakat. Karena itu, Pemilu 2024 ini sangat penting untuk melepas pengaruh ketokohan dan mulai membangun kepercayaan kepada masyarakat,” kata Fadhli.

Awal 2022, Anis Matta Akan Gelar Roadshow Kolaborasi ke Wilayah Sumatra

, , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta akan menggelar roadshow kolaborasi ke wilayah Sumatra pada awal 2022 mendatang dalam rangka konsolidasi menghadapi Pemilu 2024.

Hal ini dilakukan usai melakukan roadshow dan konsolidasi di sebagian besar wilayah Pulau Jawa selama satu bulan terakhir, yakni di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat.

“Selama hampir satu bulan kita roadshow di sebagian besar wilayah di Pulau Jawa,  Alhamdulillah saya mendapatkan kesan yang sangat kuat, bahwa kemampuan mereka bekerja jauh lebih besar dari yang kita duga,” kata Anis Matta saat menyampaikan arahan dalam Rakor I Teritori Sumatra di Pomelotel Hotel Kuningan Jakarta, Minggu (5/12/2021) malam.

Dalam Rakor yang dihadiri Ketua Bidang Teritori I Sumatra DPN Partai Gelora Mohammad Syahfan Badri Sampurno dan 10 DPW se-Sumatera ini, Anis Matta mengatakan, kemampuan DPW dan DPD di wilayah Jawa dalam memobilisasi kader di lapangan sungguh luar biasa.

“Kita akan melanjutkan roadshow ke Sumatera dan kita juga akan mengcover seluruh wilayah Indonesia mulai awal tahun depan. Kita juga ingin melihat kemampuan mereka melakukan mobilisasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Anis Matta memberikan lima arahan kepada para Ketua DPW se-Sumatra, sebelum melakukan roadshow ke Sumatra pada awal 2022 mendatang.

Arahan pertama adalah soal permainan pikiran atau kognitif terhadap suatu keyakinan yang ditargetkan.

Kedua, berani melaksanakan cara-cara otentik dan originilitasnya sendiri, serta tidak meniru cara orang lain sehingga memiliki karakternya sendiri 

Ketiga, berpikir dari luar ke dalam. Maksudnya, melihat permasalahan rakyat di luar dan perubahan apa yang diinginkan mereka agar hidup mereka menjadi lebih baik untuk kemudian kita melakukan langkah-langkah guna mewujudkannya

Keempat adalah fokus pada kekuatan sendiri, tidak perlu memikirkan kekuatan orang lain atau partai lain.

Kelima berani membuat eksperimen, inovasi metode-metode baru dan menyiapkan seribu cara dan strategi, apabila cara satu gagal bisa pakai cara yang lain.

“Insya Allah dengan dengan 5 poin ini, kita bisa memberikan harapan yang lebih besar kepada rakyat, bahwa Partai Gelora-lah yang mereka tunggu-tunggu,” ujarnya.

Anis Matta menjelaskan, rencana roadshow ke Sumatra akan dilakukan pada Pebruari 2022, dan pada Maretnya ke wilayah Sulawesi. Setelah itu, dilanjutkan ke Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tengara Barat. 

“Kita ingin mendengar harapan seluruh rakyat Indonesia,  dan kita buat roadmapnya menuju ke sana. JIka kita menempuh jalan ini,  hidup mereka Insyaallah akan berubah menjadi jauh lebih baik dan inshaALLAH rakyat bisa menyaksikan negaranya menjadi kekuatan kelima dunia,” tegasnya.

Anis Matta menambahkan, fondasi dasar Partai Gelora  sebagai partai baru relatif sudah terbentuk, tinggal menyempurnakan struktur di 7.235 kecamatan (DPC)  yang sudah mencapai 90 persen. 

“Insya Allah sampai akhir tahun ini atau paling tidak awal tahun depan struktur kita sudah selesai 100% sampai di DPC,  dan yang menarik bersamaan sekarang ini sudah ada sekitar 13 persennya dari total 83 ribuan  desa dan kelurahan. Ini tentu perkembangan menggemberikan, apalagi rekruitmen anggota kita  yang terus bertumbuh setiap hari bertambah  1.000 , 2.000 dan 3.000 anggota,” pungkasnya

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X