Pilpres Archives – Partai Gelora Indonesia

Partai Gelora Minta Tokoh dan Pemimpin Parpol yang Maju Pada Kontestasi di Pilpres Pastikan Pemilu 2024 Berjalan Damai

#Arah Baru Indonesia, Mahfuz Sidik, Moderasi Politik, Partai Gelora Indonesia, Partai Nomor 7, Pemilu 2024, Pemilu Damai, Pilpres, Superpower Baru

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta para tokoh dan pemimpin partai politik (parpol) yang akan maju dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai.

“Tidak terulang lagi polarisasi di tingkat akar rumput dan konflik elit yang bisa merambat menjadi konflik horizontal, karena nanti korbannya masyarakat, yang dirugikan juga masyarakat,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Kamis (6/7/2023).

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Kemesraan Elite dan Otak-Atik Pilpres 2024’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Mahfuz, pesan tersebut selalu berulang-ulang disampaikan Partai Gelora saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan parpol.

Ia menilai ada fenomena untuk mengulang terjadinya polarisasi politik seperti pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

Hal ini ditandai dengan meningkatnya tensi politik menjelang Pemilu 2024 dan munculnya friksi-friksi perpecahan elit baik di lingkaran koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

“Saya kira ini, satu hal penting untuk menjadi pemikiran bersama. Ini sering kami diskusikan dan komunikasikan, kira-kira implikasinya terhadap keseluruhan Pemilu ini seperti apa,” ujarnya.

Partai Gelora mengingatkan, bahwa dunia saat ini sedang dalam persimpangan jalan, dimana terjadi pergeseran dan perubahan tatanan global.

“Perubahan di tatanan Global memang membuat kita harus lebih hati-hati di dalam mengelola situasi politik. Jangan sampai nanti Pemilu 2024 dijadikan sebagai the last battle, perang eksistensi antar kekuatan superpower,” katanya.

Sehingga, kata Sekjen Partai Gelora ini, diperlukan arus moderasi politik untuk mengelola situasi sekarang dengan meningkatkan kesabaran dan mampu menahan diri agar tidak berkembang menjadi ledakan politik.

“Semua harus berpikir untuk kepentingan publik dan kepentingan bersama. Akar rumput jangan banyak diberi bumbu-bumbu. Bumbunya makin banyak hari demi hari, seperti suasana maju jihad saja. Bumbunya sekarang, kita orang yang terus terzalimi dan harus melawan kezaliman itu, ini perjuangan kita bla bla bla …” katanya.

Jika situasi makin memanas, maka benturan di masyarakat akan semakin kuat terjadi, sehingga moderasi dalam situasi politik diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Sebab, Pemilu 2024 sekarang di tengah persimpangan jalan dalam situasi ketidakpastian global.

‘Kalau kita salah-salah menata ini, maka kita akan masuk dalam pusaran perubahan global yang kita tahu kekuatan-kekuatan global sekarang sedang bertarung menujukkan eksistensi supremasinya,” kata mantan Ketua Komisi I DPR ini.

Mahfuz mengaku bersyukur operasi intelejen Amerika Serikat (AS) dalam Pilpres di Turki beberapa waktu lalu, gagal total dan dimenangkan Recep Tayyip Erdogan. Keterliban AS dalam operasi politik di Pilpres Turki dilakukan secara terang-terangan.

“Saya bersyukur bahwa operasi politik itu gagal, karena kalau operasi itu berhasil di Turki, maka akan membuka jalan bagi Amerika untuk beroperasi di negara yang lain, termasuk di Indonesia. Kalau sekarang, Amerika berpikir nanti dulu dong, kalau ada usulan proposal operasi di negara lain,” katanya.

Mahfuz secara tegas menyatakan menolak terhadap upaya negara lain yang akan melakukan operasi politik untuk memenangkan satu kandidat tertentu di Pilpres 2024, karena harga yang akan dibayar oleh masyarakat dan bangsa ini, sangat mahal.

“Kami di Partai Gelora akan mendukung calon pemimpin yang konsisten dengan ide moderasi ini. Dia punya peluang lebih besar untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024,” katanya.

Mahfuz berpandangan, dari ketiga capres yang sering dimunculkan lembaga survei dan media, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ada yang memang memilih DNA moderasi seperti diperjuangkan Partai Gelora.

“Dalam konteks tiga capres, Pak Ganjar diposisikan sebelah kiri, Pak Anies di sebelah kanan. Pak Prabowo kemudian secara otomotis di sebelah tengah, di center. Saya kira Pak Prabowo juga tidak mendesain itu dari awal, tapi konstelasi itu dibangun oleh lembaga survei dan media,” katanya.

“Dan sebagai kawan lama dengan Pak Prabowo, kami diskusikan juga soal moderasi ini, dengan beliau. Saya katakan bahwa Pemilu 2024 ini persimpangan jalan bagi Indonesia dan dunia. Dan Pak Prabowo sependapat dengan Partai Gelora,” pungkasnya.

Partai Gelora Tawarkan Narasi Arah Baru Indonesia Atasi Perbedaan Fundamental antara Kelompok Islam dan Nasionalis

#AnisMatta, Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Kelompok Islam, Narasi Populasi, Nasionalis, Pancasila, Partai Gelora Indonesia, Partai Islam, Pemilu 2024, Pilpres

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai, partai Islam masih sulit untuk memenangi pertarungan politik di konstensi Pemilu 2024, baik pemilu legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres).

Hal itu disebabkan narasi yang ditawarkan hanya diperuntukkan bagi kelompoknya saja, bukan narasi untuk keseluruhan populasi rakyat Indonesia. Dari dulu sampai sekarang, narasinya tidak pernah berubah, selalu mewakili kelompoknya sendiri.

“Pada dasarnya partai-partai Islam ini selalu berorientasi mewakili kelompoknya sendiri dan tidak mewakili populasi. Partai yang basisnya tradisional, dia berusaha mewakili Islam tradisional, demikian pula dari kelompok modernis dia berusaha mewakili Islam modernis,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (6/6/2023).

Karena itu, kata Anis Matta, porsi dukungan masyarakat terhadap partai Islam tidak sebesar dukungan kepada partai nasionalis.

“Inilah masalah fundamental yang seharusnya menjadi perhatian serius untuk mengubah orientasi narasi mewakili kelompoknya, menjadi narasi mewakili populasi atau seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Menurut Anis Matta, seharusnya konsep ajaran Islam digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, seperti keadilan distribusi ekonomi dan menghadapi ketimpangan ekonomi.

Bukan sebaliknya digunakan untuk membela kelompoknya saja, dan memusuhi kelompok yang lain. Padahal negara dan agama itu tidak bisa pisah-pisahkan dalam sejarahnya.

“Tetapi ada upaya untuk memisahkan agama dan negara dengan dibuat sedemikian rupa sebagai sumber konflik, oleh mereka yang membawa kekuatan agama sebagai ideologinya,” ujar Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bukan merupakan negara sekuler. Malahan dengan Pancasila, Indonesia justru dikenal sebagai negara religius, karena mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Inilah yang kita sayangkan kenapa partai Islam itu, tidak pernah ada yang mencoba menggali ajaran agama Islam ini sebagai satu sumber inspirasi. Selain itu, partai Islam juga selalu membawa perbedaan friksi mengenai tata cara beragama, antara yang tradisional dan modernis, di bawah ke politik,” katanya.

Anis Matta berharap partai Islam belajar kepada para pendiri bangsa seperti Bung Karno (Soekarno) yang menawarkan Pancasila sebagai fondasi negara, karena menyadari bahwa di Indonesua itu banyak aliran pemikiran, baik itu di kelompok Islam maupun nasionalis.

“Pancasila itu adalah platform yang mewakili semua kelompok. Dia datang dengan narasi mewakili populasi, bukan satu kelompok,” katanya.

Kehadiran Partai Gelora, lanjut Anis Matta, adalah dalam rangka menyelesaikan perbedaan fundamental antara kelompok Islam dan Nasionalis dengan menawarkan narasi yang mewakili populasi, yaitu Arah Baru Indonesia.

“Kita datang dengan membawa Indonesia lebih maju, karena partai-partai Islam tidak pernah menawarkan kepemimpinan bagi semua. Untuk itu, Partai Gelora hadir untuk menjawab ini,” katanya.

Selain itu, partai Islam selama ini hanya dimanfaatkan untuk kendaraan politik para kandidat di Pilpres, padahal mereka sesungguhnya tidak mewakili Islam, hanya menjadikan simbol saja.

“Dari tiga kandidat calon presiden yang di survei-survei itu, pada dasarnya tidak ada satupun dari kelompok Islam, tapi semua orang menggunakan Islam secara simbol saja.

Dengan kondisi tersebut, maka capres yang didukung partai Islam akan sulit memenangi Pilpres, karena tidak bisa melakukan ekspansi pemilih dari kanan ke tengah, apalagi ke kiri.

“Karena itu, ketika Pilpres mereka selalu menjadi komplementer, wakilnya saja, bukan presidennya, karena memang narasi dan pemimpin yang ditawarkan hanya mewakili kolompoknya saja,” pungkasnya.

Partai Gelora Dorong Anis Matta-Fahri Hamzah Jadi Capres dan Cawapres di Pilpres 2024

Anis Matta, arah baru indonesia, capres, Fahri Hamzah, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Pilpres

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong kader internalnya untuk diusung sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang. Partai Gelora akan mendorong Ketua Umumnya, Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai capres dan cawapres.

“Dinamika capres dan cawapres saat ini masih bergerak dinamis dan cair. Tak hanya partai parlemen, partai baru juga turut serta mendorong kader internal untuk diusung dalam Pilpres 2024,” kata Ketua Bapilu Partai Gelora, Rico Marbun ketika menghadiri acara ‘VIVA The Interview Coffee Session’ di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (14/1/2023).

Menurut Rico, internal Partai Gelora positif akan mendorong Anis Matta dan Fahri Hamzah menjadi capres atau cawapres. Capres dan cawapres Partai Gelora itu akan segera dikomunikasikan kepada partai parlemen dan non parlemen.

Rico menilai kedua petinggi Partai Gelora tersebut, tidak bisa dipandang remeh atau sebelah mata, lantaran Partai Gelora memiliki 700 ribu lebih kader di daerah yang valid, meski sebagai partai baru.

“Kalau Partai Gelora jelas, punya 700 ribu lebih kader dibandingkan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang tidak punya partai. Maka kami tentu ingin mengajukan pak Anis Matta dan Pak Fahri Hamzah sebagai capres dan cawapres,” ujar Rico.

Rico menambahkan, bahwa partai politik harus berani mendorong kader internalnya untuk bisa maju di kontestasi Pilpres 2024. Sebab, dia mulai melihat fenomena adanya parpol yang tak mengusung kader internalnya maju di kontestasi politik.

“Jadi kalau kita melihat sebenarnya parpol ini sudah seharusnya regenerasi. Regenerasi kepemimpinan terutama di nasional. Sekarang ini saya melihat, saya menangkap ada upaya sistematis bahwa justru tokoh-tokoh pimpinan parpol yang kita anggap sebagai kader terbaik nomor satu dari partai politik itu dikondisikan seakan akan selalu lemah dibandingkan orang orang luar,” ungkapnya.

Dijelaskan Rico, jika masalah ini terus dilanjutkan, maka demokrasi tanah air bisa terus menyusut. Sebaliknya, Rico tidak mengetahui apakah ada pihak mengkondisikan hal tersebut di masyarakat.

“Jadi kita tidak tahu, kalau menurut saya ini ada benturan. Ada benturan antara figuritas pimpinan parpol dengan opini yang entah dibangun dari mana. Kalau ini dibiarkan terus menerus, itu yang terjadi adalah susutnya kualitas demokrasi,” jelasnya.

Seperti diketahui, sejumlah DPW Partai Gelora telah mengajukan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Salah satu DPW tersebut, adalah DPW Partai Gelora Aceh.

DPW Partai Gelora Aceh memastikan akan mengusung pendiri yang juga sebagai ketua dan wakil ketua umum partai Gelora Indonesia, Anis Matta dan Fahri Hamzah sebagai bakal calon Presiden dan calon wakil Presiden Indonesia.

Hal itu disampaikan pada rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan jelang Pemilu 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Graha Coffee and Resto, Sabtu, 14 Januari 2023, Kota Lhokseumawe dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah se Dapil DPR RI Aceh 2.

Kabar kepastian Anis Matta dan Fahri Hamzah akan maju sebagai capres dan cawapres tersebar juga di dunia maya. Sebuah salinan pesan suara yang tersebar di media sosial Twitter mengejutkan publik.

Adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, dalam sebuah pesan suara (voice note) menyatakan akan maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 mendatang.

Fahri Hamzah menyebut akan mendampingi Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta, sebagai pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung dalam Pemilu tanggal 14 Februari 2024.

“Bagi teman-teman di bawah yang katanya mengidolakan saya, Bang Fahri Hamzah, dan Ustadz Anis Matta, sampaikan kepada mereka bahwa saya dan Pak Anis Matta, Insya Allah, maju sebagai Capres 2024,” kata Fahri Hamzah seperti dinukil dari akun twitter @klipfahri, Rabu (11/1/2022).

“Insya Allah pendaftarannya tanggal 7 sampai 13 September. Masih 9 bulan lagi, jadi sabar menunggu pendaftaran kita Insya Allah. Salam hormat kepada semuanya,” lanjutnya.

Diketahui, akun @klipfahri memang aktif mencuit berbagai hal tentang Partai Gelora, termasuk membagikan potongan potongan video 2 tokoh partai berlambang ombak menggulung berwarna biru, merah dan putih itu.

Rakyat Lelah dengan Pembelahan, Anis Matta: Kita Perlu Pemimpin Pemersatu

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Gerakan Lawan Polarisasi dan Politik Identitas, Gianie, Ismail Fahmi, Jualan Politik, Jualann Polarisasi, Musni Umar, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Pemimpin Pemersatu, Pilpres, Politik Identitas, Poralisasi, Rusak Demokrasi

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, jualan polarisasi adalah jualan politik paling menguntungkan dalam jangka pendek, akibat maraknya politik identitas.

Karena itu, isu polarisasi di masyarakat memang sengaja dikapitalisasi oleh partai-partai politik yang memiliki ideologi kuat. Padahal polarisasi bisa berdampak langsung dengan disintegrasi, terlebih pada kondisi krisis saat ini.

“Polarisasi ini adalah jualan politik yang paling menguntungkan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, tidak memberikan literasi, pendidikan politik dan demokrasi yang baik kepada masyarakat,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Polarisasi Politik Pemilu 2024: Akankah Kembali Berulang?, Rabu (29/6/2022) sore.

Menurut Anis Matta, dalam situasi krisis berlarut saat ini yang dibutuhkan adalah politik pemersatu, bukan politik identitas. Sebab, polarisasi justru akan memperparah krisis dan membuat pemerintahan semakin tidak efektif, serta tidak mampu menangani krisis.

“Kita baru memasuki suatu masa pembelajaran demokrasi yang relatif tidak terlalu lama, apabila kita masukkan isu masalah polarisasi ke dalam krisis global sekarang, terutama krisis ekonomi, kita punya suatu masalah yang lebih eksistensial, yaitu ancaman disintegrasi, walau sekarang mungkin levelnya belum terlihat sampai ancaman disintegrasi secara langsung. Jadi jualan polarisasi dalam pemilu sangat merusak bangsa,” tegasnya.

Anis Matta menilai, rakyat sudah lelah dengan kondisi pembelahan yang terjadi selama ini, sehingga perlu segera diakhiri. Apalagi beban hidup masyarakat sehari-hari sudah semakin berat saat ini, akibat ancaman inflasi global..

“Kalau dibakar lagi dengan pembelahan, bisa terjadi revolusi sosial di masyarakat. Karena itu, kita perlu melahirkan pemimpin pemersatu. Rakyat sudah lelah dengan pembelahan,” ujar Anis Matta.

Partai Gelora, kata Anis Matta, mengajak semua pihak untuk melawan upaya dari partai politik atau kelompok tertentu yang memiliki ideologi kuat, yang masih menjadikan isu polarisasi dan politik identitasnya sebagai jualan politiknya di Pemilu 2024.

“Mari sama-sama kita melakukan gerakan melawan polarisasi. Tujuan pendirian Partai Gelora antara lain untuk mengakhiri kegaduhan akibat isu polarisasi dan politik identitas,” tegas Anis Matta.

Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar meminta para akademisi dan cendekiawan mulai memberikan narasi-narasi yang mencerahkan dan membesarkan hati kepada masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa optimisme.

“Tapi kita juga harus memilih pemimpin terbaik, bukan pemimpin pencitraan. Dari 250 juta penduduk Indonesia, masa enggak ada yang terbaik. Kita jangan terjebak politik pencitraan dan akhirnya kita menyesal, karena salah memilih pemimpin,” kata Musni Umar.

Musni Umar mengapresiasi upaya Partai Gelora dalam memperbaiki situasi dan kondisi bangsa dengan tidak ikut-ikutan memproduksi politik identitas. Bahkan berusaha keras untuk mengakhiri polarisasi di masyarakat yang sudah terjadi sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

“Saya kira Partai Gelora akan mendapatkan simpati dari masyarakat, karena ingin memperbaiki negeri ini, sebagaimana yang kita ingin juga. Kita berharap Partai Gelora bisa melakukan perubahan besar,” kata Sosiolog ini.

Founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengajak para akademi, aktivis dan pihak-pihak yang konsen ingin menangkal politik identitas dan polarisasi dengan membentuk klaster baru, klaster ketiga di luar klaster kiri (cebong) dan kanan (kampret).

“Klaster ini bisa menjadi solusi, mengurangi polarisasi dan menekan anti politik identitas. Ketika ada politik identitas, kita bongkar di sini. Ini seperti klaster matahari, kita buat menjadi terang, sehingga para buzzer tidak bisa sembunyi lagi dalam kegelapan,” kata Ismail Fahmi.

Selama ini, kata Fahmi, karena tidak memiliki klaster tersendiri, ia mengaku kerap diserang oleh buzzer cebong dan kampret apabila membongkar sesuatu yang berkaitan dengan mereka.

“Mudah-mudahan Pak Anis Matta bisa mensupport hal ini. Klaster ketiga ini merupakan solusi taktis untuk mengakhiri politik identitas dan polarisasi,” kata Founder Drone Emprit.

Peneliti Litbang Kompas Gianie menilai, kekhawatiran terjadinya polarisasi dan politik identitas akan berlanjut pada pada 2024 sangat mungkin terjadi.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Litbang Kompas satu bulan lalu, dimana gejalanya mulai menunjukkan peningkatan ekskalasi.

“Sehingga perlu ada gerakan bersama bersama, baik masyarakat, pemeritah, partai politik dan dari media juga sebagai pilar keempat demokrasi untuk bersama-sama untuk meningkatkan literasi, mengakhiri pembelahan saat ini,” kata Gianie.

Gianie berharap semua pihak saat ini bisa menyuguhkan narasi yang mempersatukan, meningkatkan keakraban dan merangkul semua pihak dengan program-program yang mereka buat.

“Tokoh-tokohnya harus mempersatukan atau meningkatkan keakraban sekarang. Sementara program-program yang dibuat harus merangkul semua kalangan, bukan hanya untuk pendukungnya saja. Dan Media juga harus memberitakan hal-hal yang benar, bukan sebaliknya, ” pungkas Gianie.

Anis Matta: Kinerja Pemerintah Makin Terpuruk Kalau Menteri Sibuk Kampanye

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, capres, Fahri Hamzah, Jokowi, Kinerja Terpuruk, Muahammad Qodari, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Pilpres, Sibuk Kampanye, Syahganda Nainggolan, Ujang Komarudin

Partagelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Anis Matta menegaskan, kinerja pemerintah saat ini semakin terpuruk, karena para menterinya sibuk kampanye atau melakukan kerja-kerja politik menjelang Pemilu 2024.

Padahal sebagai pembantu Presiden, kemampuan teknis seorang menteri dibutuhkan untuk mengatasi kompleksitas krisis berlarut saat ini, bukan sibuk mempersiapkan pertarungan politik berikutnya

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Kasak Kusuk Politik Aji Mumpung 2024, Bagaimana Sikap Presiden?’, yang digelar secara daring, Rabu (18/5/2022) petang.

“Seseorang yang seharusnya menjadi pembantu Presiden menggunakan seluruh resources yang ada dalam departemennya untuk membantu Presiden menjalankan tugas-tugasnya, justru melakukan kerja-kerja politik di luar itu” kata Anis Matta.

Menurut Anis Matta, manuver politik dari para menteri ini dalam rangka sosialisasi pencapresan atau berupaya membentuk koalisi baru menimbulkan persoalan moral dan etika, serta kontradiksi kompleksitas sistem presidensil.

Dalam sistem presidensial, lanjut Anis, para menteri adalah pembantu Presiden yang diangkat dengan asumsi memiliki kemampuan teknis dalam bidang yang ditunjuk oleh Presiden.

“Jabatan kementerian adalah jabatan yang tidak dipertaruhkan melalui pemilihan, melainkan pengangkatan. Tapi begitu Presiden memasuki paruh kedua dari periode masa kerjanya, para menteri justru sibuk menyiapkan pertarungan berikutnya,” ujar Anis Matta.

Hal ini, tentu saja sangat disayangkan di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Anis Matta berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membiarkan kondisi tersebut, hanya melihat saja para menterinya menggunakan jabatannya untuk melakukan kerja-kerja politik atau berkampanye secara terselubung.

Sebab, kompleksitasnya masalah sekarang membutuhkan perhatian serius dari seorang Presiden dengan dibantu para menteri yang memiliki kemampuan teknis.

“Presiden tidak bisa membenarkan kelemahannya, ini memang bagian dari kompleksitas masalah sistem presidensil. Tetapi nanti kalau kita hidup 10-20 tahun lagi, kita mengenang ini sebagai periode Pak Jokowi, bukan periodenya Airlangga Hartarto. Karena kita mengenal satu nama yang bertanggungjawab dalam periode itu, yaitu presiden,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menilai Presiden Jokowi akan menghadapi ujian berat dalam 2,5 tahun di sisa masa jabatannya.

“Presiden harus mampu memfaslitasi semua tujuan besarnya di tengah kompleksitas masalah sekarang, sehingga dapat meninggalkan legacy yang baik saat mengakhiri jabatannya,” pungkas Anis Matta.

Menanggapi hal ini, aktivis demokrasi Syahganda Nainggolan meminta Jokowi segera memberikan instruksi kepada menterinya untuk tidak bicara politik atau melakukan kerja-kerja politik hingga 2023.

“Buat saja Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, semua menteri tidak boleh bicara politik sampai Tahun 2023. Kalau perlu ganti menteri agar fokus, dilakukan reshuffle. Jokowi harus keras kepada menterinya, supaya etika bernegara bisa ditegakkan,” tegas Syahganda Nainggolan.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai ada sikap paradoks yang ditunjukkan Presiden Jokowi, sehingga sulit untuk mengganti menterinya yang melakukan kampanye terselubung.

“Selain mengizinkan menterinya rangkap jabatan ketua umum partai, jangan lupa tahun lalu, salah satu pimpinan Partai Gerindra sudah minta izin untuk maju sebagai calon Presiden. Jadi memang Jokowi membiarkan dan memberikan izin menterinya menjadi capres,” kata Ujang Komarudin.

Ia sudah meminta Jokowi agar memecat menteri yang melakukan kampanye atau melakukan kerja-kerja politik, hingga akhirnya dibully oleh buzzer empat calon presiden dari menteri tersebut.

“Tapi demi kepentingan bangsa, meski saya dibully sama buzzer empat capres tetap harus saya lakukan. Sekarang ini apa yang kita ucapkan, sering kali berbeda dengan tindakan. Kita sudah membiasakan kemunafikan,” katanya.

Sebaliknya, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai Presiden Jokowi menghadapi dilema dengan sistem perpolitikan sekarang, sehingga tidak bisa seenaknya mengganti menteri meski tidak bisa bekerja di lapangan.

“Dari 33 menteri sekarang, Presiden Jokowi hanya memilih setengahya, setengahnya lagi ditentukan ketua umum parpol. Jadi kalau berharap dengan kinerja menteri sekarang sama saja dengan mimpi,” kata Qodari.

Menurut Qodari, desain politik sekarang harus dipahami semua pihak, yang kurang memberikan ruang bagi Presiden untuk menentukan seorang menteri tanpa harus konsultasi dengan ketua umum parpol.

Sehingga ketika seorang menteri yang diusulkan ketua umum parpol tidak bisa bekerja, Presiden tetap saja tidak bisa menggantinya, karena ada dukungan partai politik, meskipun tidak memiliki kompetensi.

“Jadi anda harus pahami desain politik sekarang. Ketika dia didukung kekuatan politik, apa kemudian saya bisa mengganti, ya tidak bisa. Suka tidak suka, itulah realitas dan situasi dan kondisi sekarang. Rekomendasinya perbaiki sistemnya,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer ini.

Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah menegaskan, politik itu memiliki aturan hukum. Jika standar etiknya dilanggar, maka akan menimbulkan kekacauan dalam sistem.

“Presidensialisme itu, tidak mentoleir membagi-bagi kekuasaan. Presiden itu mutlak, dia nggak bisa diatur-atur pimpinan parpol atau parlemen, dan Presiden tidak bisa dijatuhkan. Menterinya boleh berdebat jangan takut dihadang parlemen, kalau anggarannya ditolak, apa susahnya kembali ke anggaran tahun lalu,” kata Fahri.

Fahri justru mempertanyakan, apakah benar para pimpinan parpol berani sama Presiden, karena mereka akan menghadapi situasi dalam pemilu, dimana partainya maupun yang bersangkutan bisa tidak terpilih lagi

“Makanya kalau di Amerika Serikat ada pemilu sela sebagai ajang koreksi terhadap Presiden dan partai politik. Sehingga ketika ada pemilu akan menghasilkan partai yang berbeda dengan Presidenya,” katanya.

Fahri meminta Presiden Jokowi menertibkan para menterinya yang sibuk kampanye atau melakukan kerja-kerja politik menjelang Pemilu 2024.

“Keluyuran-keluyuran yang enggak jelas dari orang-orang yang ingin menjadi capres ini, adalah tindakan liar yang harus dihentikan, dan yang harus menghentikan memang Presiden. Elektabilitas Presiden sekarang melorot, karena memang ini salah, dan nggak boleh dibiarkan orang-orang itu. Berkampanye sendiri sudah ada jadwalnya baik itu Pilpres maupun Pemilu Legislatif,” tegas Fahri Hamzah.

Sign In

Tag: Pilpres